kajag hukum-agraria (1)
Post on 03-Jun-2018
242 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
1/22
HUKUM DAN SEJARAH AGRARIAMASA KEMERDEKAAN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://home.austarnet.com.au/db/pictures/indonesia/sulawesi/beach%2520sea%2520boy.jpg&imgrefurl=http://home.austarnet.com.au/db/pages/indonesia.htm&h=1173&w=1772&sz=81&tbnid=h-CtrsGoRTQJ:&tbnh=99&tbnw=149&start=4&prev=/images%3Fq%3Dsea%26imgsz%3Dxxlarge%26hl%3Did%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DGhttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.morrice.info/wallpaper/images/autumn_fall/field.jpg&imgrefurl=http://www.morrice.info/wallpaper/autumn_fall.html&h=768&w=1024&sz=109&tbnid=y7kKiKt-vXsJ:&tbnh=112&tbnw=149&start=39&prev=/images%3Fq%3Dfield%26start%3D20%26imgsz%3Dxxlarge%26hl%3Did%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN -
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
2/22
Ada Apa dengan Hukum Agraria
Belanda?? Domein verklaring memperkosa hak-hak
rakyat pribumi
Pintu masuk investor asing
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
3/22
LatarbelakangPembaruan Hukum Agraria
Hukum agraria yang berlaku sebagian tersusunberdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahjajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhiolehnya,
Hukum agraria bersifat dualisme, yaitu denganberlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkanatas hukum barat hal mana selain menimbulkan pelbagai
masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidaksesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa
Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidakmenjamin kepastian hukum
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
4/22
Pentingnya Pembaruan Hukum Agraria
"Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunankehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya,terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang
angkasa, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa,mempunya iungsi yang amat penting untuk membangunmasyarakat adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berlakusekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu
alat yang penting untuk membangun masyarakat yangadil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya,dalam banyak hal justru merupakan penghambatdaripada tercapainya cita-cita di atas.
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
5/22
Hukum Agraria Pasca Kemerdekaan
Masa pemerintahan Soekarno Iklim kebebasan mendorong pengorganisasian petani dan
mendorong terbukanya kebebasan gerakan bagi organisasimassa petani untuk memperkuat diri
Land reformmenjadi perspektif utama perjuangan dan gerakanpetani
Masa Pemerintahan Soeharto Kebijakan agraria lebih menekankan pada aspek peningkatan
produksi tanpa terlebih dahulu menata struktur agraria dari yangtimpang menjadi lebih adil
Penekanan stabilitas politik dalam pencapaian tujuanpertumbuhan ekonomi tinggi
Masa Reformasi Revitalisasi agraria Semangat Pembaruan agraria
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
6/22
Masa Pemerintahan Soekarno
Produk Hukum Lahirnya UUPA
Cerminan UU hukum agraria pribumi Konflik akibat pelaksanaan land reform; pendudukan tanah-
tanah perkebunan, pengambilan kembali tanah-tanah objek
land reform, Lahirnya UUPBH
Menciptakan hubungan yang adil antara petani pemilik tanahdan penggarap sehingga tercipta suatu akses yangmenguntungkan bagi penggarap serta tidak terjadieksploitasi di antara keduanya
Lahirnya UU No.56/1960 Penetapan luas maksimum dan minimum penguasan tanah
pertanian (maks 20 ha) Menghindari penguasaan tanah yang berlebihan di tangan
satu orang
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
7/22
Relasi agraria mengalami perubahan
Berkembangnya konflik tanah menyebabkan
pertentangan tajam antar golongan. Organisasi petani memegang peran penting dalam upaya
land reform
Pemerintah
RakyatTuantanah
Petanitidak
berlahan
PKIBTI
PDINU
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
8/22
UUPA Merupakan Cerminan HukumAgraria Indonesia
Proses Lahirnya
Panitia
Implementasi di Lapang
Konsekuensi
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
9/22
Kelengkapan UUPA
UU 56 Prp 1960 (penetapan luas tanahpertanian)
UU Pokok Bagi Hasil
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
10/22
Masa Pemerintahan Soeharto
Pemerintah memandang bahwa pertumbuhan ekonomiyang tinggi lebih penting dari pada pelaksanaanredistribusi sumber daya agraria melalui program land
reformyang dianut oleh pemerintah sebelumnya. Alasan:
Rata-rata luas penguasaan tanah di Jawa dan Bali yang sangatsempit tidak relevan untuk melakukan strategi pembangunanpedesaan
Program redistribusi dianggap dapat menghambat upayapembangunan ekonomi dalam waktu yang sangat cepat.
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
11/22
Masa Pemerintahan Soeharto
ORDEBARU
Dana pembangunan dari kreditorasing, modal asing, swasta
UUPMA UPMDN
Mengundang investor asinguntuk melakukan investasi di Indonesia
Modal asing yang masuk ke Indonesia sebagian besarmerupakan perusahaan yang melakukan eksploitasi
sumber daya alam, baik kehutanan maupun
pertambangan.
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
12/22
Gambaran kondisi agraria di tiap sektor
Kehutanan dan Pertambangan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) pada tahun 1967
merupakan bukti didukungnya upaya mempercepat eksploitasiterhadap subsektor kehutanan
Eksploitasi di bidang pertambangan diawali ketika pemerintahmengeluarkan UU Pokok Pertambangan pada tahun 1967
Banyak investor menanamkan modal, menyebabkan munculsengketa agraria di kehutanan dan pertambangan yang berasaldari pemberian HPH dan Hak Konsesi (Kuasa Pertambangan)
Perkebunan
Tahun 1985, pendapatan dari minyak menurun, sehinggapemerintah melirik sektor perkebunan Kemudahan investasi diberikan melalui HGU dan PIR Mekanisme demikian menjadi akar konflik karena HGU yang
diberikan merupakan tanah rakyat
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
13/22
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
14/22
Usulan Revisi Atas UUPA No. 5/1960
Alasan UUPA mencantumkan bahwa kepentingan rakyat
dibawah kepentingan nasional Selama orde baru, negara terlalu dominan mengejar
pertumbuhan ekonomi sehingga rakyat dikorbankan Atas dasar alasan di atas, perlu undang-undang yang
mengedepankan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber agrariaperlu perubahan filosofis
Upaya makin meneguhkan visi UUPA yakni
penguasaan, peruntukkan, pemeliharaan, danpemanfaatan SSA dijalankan dalam semangatagrraian reform
Cita-cita yang hendak diwujudkan adalah KEADILANAGRARIA
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
15/22
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
16/22
TAP MPR No.IX/2001
Kandungan
Pengaturan pengelolaan sumberdaya alam
Mengisyaratkan pengintegrasian kembalicara pandang sektoralisme terhadappenguasaan dan pemanfaatan SSA
Aspek Lain
Reduksi makna agraria
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
17/22
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
18/22
RUU Sumber Daya Agraria
Tujuan Penyempurnaan UUPA
Kenyataan
Mengganti UUPA 1960 Membuka ruang yang lebih besar bagi bekerjanya mesin
investasi Meninggalkan semangat populisme dan keberpihakan
terhadap rakyat kecil terutama petani penggarap, buruh
tani dan kaum miskin lain Meninggalkan prinsip tanah untuk para penggarap (land
to the tiller) Membuka peluang pasar tanah
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
19/22
Kritik Terhadap RUU SSA
Kritik terhadap proses
Tidak ada keterlibatan seluruh elemen, pakar agraria
Proses terkesan tertutup
Konsultasi publik dilakukan terbatas
Kritik terhadap substansi Uraian positif UUPA tidak tampil dalam RUU
Tidak ada definisi yang jelas tentang agraria
Pengawet semangat sektoralisme dalam pengelolaan SSA
Hanya menjadi sarana dalam rangka efisiensi
Tidak ada bab tentang pengaturan penguasaan tanah
Dualisme tentang perombakan struktur dan penatapan pajakprogresif
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
20/22
Perpres No. 36/2005
Latarbelakang Infrastruktur summityang menghasilkan kesepakatan
bahwa pembangunan akan menunjang iklim investasi diIndonesia. Kesepakatan ini diimplementasikan dalam
bentuk produk hukum yang memberi kemudahan ijinpembangunan bagi investor
Kepentingan ekonomi, meningkatkan pendapatanNegara dengan cara membuka peluang investasi bagipemodal yang akan mengembangkan usaha di Indonesia
Kepentingan pemerintah dalam hal penyediaan lahanuntuk kepentingan umum.
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
21/22
Kandungan Penyempurnaan dari Keppres No. 55/1993 Keppres No 55/1993 mengatur soal jenis pembangunan untuk
kepentingan umum dalam 14 jenis. Jenis pembangunan itu harusmemenuhi unsur dimiliki pemerintah, dilaksanakan pemerintah, dantidak digunakan untuk mencari keuntungan.
Kritik Sejumlah pasal yang bertabrakan satu sama lain dan bertentangan
dengan UU.
Ketidakseimbangan posisi hukum antara pihak-pihak yang terkait dalamproses sengketa tanah. Ada sejumlah pasal yang dalam implementasinya di lapangan merugikan
rakyat. Misalnya, pasal-pasal mengenai panitia pengadaan tanah, prosesmusyawarah, ganti rugi, dan pencabutan hak atas tanah. Sampai saatini saja tercatat 1.148 kasus sengketa agraria yang tersebar di seluruhIndonesia. Dan baru 154 kasus yang diselesaikan.
Tidak adanya jaminan bahwa tanah yang sudah ditetapkan sebagailokasi pembangunan untuk kepentingan umum seterusnya akan tetapdigunakan untuk kepentingan umum.
Perpres No 36/2005 mengatur domain yang terlalu besar dan lebihdidominasi pendekatan ekonomi. Karenanya, hanya dengan undang-undang persoalan tanah bisa diatur lebih komprehensif.
-
8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)
22/22
Perpres No. 10/2006
Kandungan
Penyerahan kewenangan mengatur tanah
di tangan BPN pusatPertanyaan:
Bagaimana dengan prinsip desentralisasi??
top related