implementasi pengendalian perizinan oleh ...repository.umrah.ac.id/3869/1/muhammad...
Post on 03-Nov-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PERIZINAN OLEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016
(Studi Pada Perizinan Kapal Perikanan Tangkap untuk Ukuran
di Atas 5 GT hingga 30 GT di Kabupaten Bintan)
JURNAL
MUHAMMAD SYAHREZA
NIM. 130565201176
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAM MARITIM RAJA ALI HAJI
2019
2
IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PERIZINAN OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2016
(Studi Pada Perizinan Kapal Perikanan Tangkap untuk Ukuran di Atas 5
GT hingga 30 GT di Kabupaten Bintan)
Muhammad Syahreza (130565201176)
rezadayo@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian
dalam perizinan kapal perikanan tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau. Indikator penilaian dalam penelitian ini menggunakan
teori Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur
Birokrasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, 3 diantaranya aparatur
pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 10 orang
nelayan di kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan, dan Kepala Seksi Perizinan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis dan data yang
digunakan terdiri dari data primer dan data skunder, sementara teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman yakni,
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik
analisa ini, penulis menyimpulkan dan menilai bahwa Implementasi Pengendalian
Perizinan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016 (Studi Pada Perizinan Kapal Perikanan Tangkap untuk Ukuran di Atas 5 GT
Hingga 30 GT di Kabupaten Bintan), sudah terlaksana dengan “cukup baik”.
Rekomendasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah
perlu ditambahkan lagi sumberdaya manusia, serta sumberdaya finansial agar
memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan
Kata kunci : Implementasi,Pengendalian, Dinas Kelautan dan Perikanan
3
IMPLEMENTATION OF LICENSING CONTROL BY MARINE AND
FISHERIES DEPARTMENT OF RIAU ISLANDS PROVINCE IN 2016
(Study on Capture of Fishing for Ship Sizes Above 5 GT to 30 GT in Bintan
Regency)
By
Muhammad Syahreza
Abstract
This study aims to determine the implementation of control / supervision in
the licensing of fishing vessels by the Marine and Fisheries Service of the Riau
Islands Province. Assessment indicators in this study use the theory of Edward III
which includes Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic
Structure. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The
informants in this study were 14 people, 3 of them were the government officials
of the Riau Islands Province Marine and Fisheries Service, 10 fishermen in the
Bintan Regency area, and a Head of the Licensing Section in the Department of
One-Stop Integrated Services and Investment Service. Types and data used consist
of primary data and secondary data, while data collection techniques used are
interviews and documentation. Data analysis techniques using interactive models
by Miles and Huberman, data reduction, data display and conclusion
drawing/verification. Based on this analytical technique, the authors conclude
and evaluate that the Implementation of Licensing Control by the Marine and
Fisheries Department of Riau Island Province in 2016 (Study on Capture of
Fishing for Ship Sizes Above 5 GT to 30 GT in Bintan Regency) has been carried
out with "good enough " Recommendations for the Department of Marine Affairs
and Fisheries are necessary to make and add more human resources, as well as
financial resources of Riau Islands Province to facilitate the implementation of
policies
Keywords: Implementation, Controlling, Marine and Fisheries Service
Department
PENDAHULUAN
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada
tanggal 2 Oktober 2014, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam
4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat perintah bahwa mobilisasi
sumber daya harus sudah selesai dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak diundangkan.
Undang-Undang tersebut telah menyebutkan kewenangan provinsi dalam
pengelolaan laut pada pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kewenangan
pengelolaan laut oleh provinsi adalah sejauh 12 Mil diukur dari garis pantai.
Artinya, pasal ini menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola
sumber daya laut.1 Berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (1) dan
(4) yang menyebutkan bahwa kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk
mengelola wilayah lautnya.
Kewenanganya pada bidang kelautan yang sebelumnya dimiliki
Kabupaten/Kota yang sekarang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan,
penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan
dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali izin usaha perikanan di bidang
pembudidayaan).
Pada perizinan usaha perikanan, berupa diantaranya SIUP (Surat Izin Usaha
Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan), yang seluruhnya tidak terpisahkan dari SIUP wajib dimiliki
nelayan atau pengusaha yang memiliki kapal perikanan sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 27
dan pasal 28.
1 Adhayanto, Oksep dan Yudhanto S.A. 2015. Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan
Kewenangan Dibidang Kelautan dan Pertambangan). Jurnal Selat, Mei vol. 2 No. 2 Edisi 4, hal
305
5
Dalam mengurus izin usaha perikanan, sebagaimana terdapat dalam lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintah Provinsi memiliki wewenang dalam menerbitkan izin usaha perikanan
untuk kapal yang berukuran di atas 5 GT (gross tonnage) hingga 30 GT (gross
tonnage). Berikut adalah tabel pembagian urusan di Bidang Perikanan Tangkap
pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
Tabel 1
Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub
Urusan Pusat Provinsi Kab/Kota
1 2 3 4
Perikanan
tangkap
a. Pengelolaan
penangkapan ikan
di wilayah laut di
atas 12 mil.
b. Estimasi stok
ikan nasional dan
jumlah tangkapan
ikan yang
diperbolehkan
(JTB).
c. Penerbitan izin
usaha perikanan
tangkap untuk:
a. kapal
perikanan
berukuran di
atas 30 Gross
Tonase (GT);
b. di bawah 30
Gross
Tonase (GT)
yang
menggunaka
n modal
asing
dan/atau
tenaga kerja
asing.
d. Penetapan lokasi
pembangunan
dan pengelolaan
a. Pengelolaan
penangkapan ikan
di wilayah laut
sampai dengan 12
mil.
b. Penerbitan izin
usaha perikanan
tangkap untuk
kapal perikanan
berukuran di atas 5
GT sampai dengan
30 GT.
c. Penetapan lokasi
pembangunan
serta pengelolaan
pelabuhan
perikanan
provinsi.
d. Penerbitan izin
pengadaan kapal
penangkap ikan
dan kapal
pengangkut ikan
dengan ukuran di
atas 5 GT sampai
dengan 30 GT.
e. Pendaftaran kapal
perikanan di atas 5
GT sampai dengan
30 GT.
a. Pemberdayaan
nelayan kecil
dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengelolaan dan
penyelenggaraan
Tempat
Pelelangan Ikan
(TPI).
6
pelabuhan
perikanan
nasional dan
internasional.
e. Penerbitan izin
pengadaan kapal
penangkap ikan
dan kapal
pengangkut ikan
dengan ukuran di
atas 30 GT.
f. Pendaftaran kapal
perikanan di atas
30 GT. Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Oleh karena itu, Sari Wiji Astuti dalam peneltiannya mengemukakan
bahwa perihal pelimpahan kewenangan kepada provinsi ini, telah bersifat
sentralistik dan reduksionistik, yaitu telah mereduksi kewenangan pemerintah
daerah penyelenggara otonomi (kabupaten/kota) dalam pengelolaan wilayah
kelautan di daerah.2
Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun
2017 adalah sebanyak 296 pendaftar/pemohon dengan rata-rata 20 penerbitan izin
setiap bulanny, di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 176
pendaftar yang izinnya diterbitkan.
Penerbitan Izin yang dilakukan DPMPTSP merupakan peran Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengendalian dengan
melakukan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap yakni dengan
melakukan pemeriksaan fisik kapal sebelum diterbitkannya izin tersebut
2Astuti, W. Sari. 2015. Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah
Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi
Negara Maritim di Daerah. Jurnal Selat, Oktober Vol. 3 No.1 Edisi 5 hal 390.
7
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2013
tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan pada pasal 6 angka 2 dan 3.
BAHAN DAN METODE
Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses
kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi
kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara
tersebut karena tidak dilaksanakan. Gordon berpendapat bahwa implementasi
berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.
Dalam hal ini administrator sebagai pengarah mengatur cara untuk mengorganisir,
menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.
Mengorganisir dalam hal ini berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-
metode untuk melaksanakan program.3
Dalam melaksanakan kebijakan dalam hal ini salah satunya pengawasan,
pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan
istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga controlling lebih luas artinya
daripada pengawasan. Akan tetapi Ni’matul Huda menyebutkan bahwa di
kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan
pengawasan, jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. 4
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian dimana peneliti tidak menggunakan angka atau rumus statistik dalam
mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Konsep
3 Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi
Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta. hal
24 4 Huda, Ni’matul. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.hal 101.
8
dasar penelitian kualitatif adalah seseorang peneliti biasanya berorientasi pada
orientasi teoritis. Pada pengertian kualitatif, teori ini dibatasi pada pengertian,
suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang
berasal dari data diuji kembali secara empiris. Bogdan dan Taylor, mendefinisikan
metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati5
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif,
dengan objek penelitian yakni implementasi perizinan kapal perikanan untuk
ukuran 5 GT hingga 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Riau. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau.
Penelitian ini berfokus pada implementasi pengendalian terhadap perizinan
kapal perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Adapun informan yang dibutuhkan pada penelitian ini berjumlah 14
orang, 10 orang nelayan di Kelurahan Kawal Kabupaten Bintan, 3 orang dari
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dan 1 orang dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Pada
penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan
dokumentasi.
5 Moleong, Lexy. J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 3
dan 6.
9
HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada
bidang kelautan telah memberikan kewenangan provinsi di laut hingga 12 mil,
kewenangan yang dimiliki oleh provinsi ini adalah bentuk otonomi daerah yang
mana otonomi itu sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur
masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain. Adanya kewenangan provinsi
pada laut hingga 12 mil tersebut, membuat pemerintah provinsi memegang penuh
kewenangan kelautan yang sebelumnya 1/3 dimiliki oleh pemerintah
kabupaten/kota, termasuk di antaranya pada pengawasan. Pengawasan di bidang
kelautan antara lain adalah seperti patroli dan perizinan kapal nelayan yang
berfungsi untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya pelanggaran hukum di
laut.
Pada perizinan usaha perikanan yang termasuk diantaranya adalah SIUP
(Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat
Izin Kapal Pengangkut Ikan), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Riau dalam tugas dan fungsi nya menjalankan kebijakan dalam hal pengawasan
preventif, dengan cara melakukan rekomendasi perizinan untuk diterbitkan dan
diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, serta pengecekan fisik kapal sebelum
didaftarkan. Pemeriksaan fisik kapal tersebut dilakukan berdasarkan aturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2013 tentang Pendaftaran dan
Penandaan Kapal Perikanan pada pasal 6 angka 2 dan 3. Berdasarkan bentuknya,
pengawsan ini termasuk pada tipe pengawasan preventif, pengawasan tipe ini
berfungsi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
10
diinginkan, seperti ketidaksesuaian ukuran kapal dalam dokumen, jenis usaha,
maupun alat tangkapnya. Pengendalian perizinan kapal perikanan untuk di atas 5
GT (gross tonnage) hingga 30 GT (gross tonnage), telah dilakukan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi
kebijakan sudah dilaksanakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lester dan
Stewart yang berpendapat, yakni implementasi merupakan tahap dari proses
kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, di mana berbagai aktor,
organisasi, dan prosedur dilakukan bersama-sama untuk menjalankan kebijakan
dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.6
1. Komunikasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah melaksanakan pengawasan
perizinan dalam bentuk rekomendasi dengan melakukan koordinasi dengan
DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Koordinasi dilakukan melalui seorang petugas perwakilan pada bidang perikanan
tangkap yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan untuk
mengurus perihal dokumen perizinan sebagai rekomendasi penerbitan izin
tersebut ke DPMPTSP. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 ini, sosialisasi kepada masyarakat terkait perizinan belum ada. Sehingga,
masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran atau perpanjangan izin usaha
perikanan, mengetahui pindahnya wewenang yang sebelumnya berada di
6 Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka
Pelajar. Yogyakarta. Hal 147
11
Kabupaten/Kota untuk ukuran 1 hingga 10 GT. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengakui bahwa sosialisasi hanya dilakukan
terhadap stakeholder serta pengusaha tertentu, namun dengan harapan dapat
disebarluaskan oleh mereka terkait perubahan peraturan ini.
Dinas Kelautan dan perikanan sempat mengalami permasalahan koordinasi
dengan Dinas Perikanan Tanjungpinang, sebab berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam perihal
nelayan kecil adalah di bawah 10 GT, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor
24 tahun 2014 nelayan kecil tidak dalam kewenangan Provinsi. Pada
pelaksanaannya Dinas Perikanan Kota Tanjungpinang menolak pelayanan tersebut
sehingga provinsi harus menerima.
2.Sumberdaya
Sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau dalam melakukan perizinan kapal, dilakukan oleh Kepala Seksi
Kapal Perikanan dan Alat Tangkap serta petugas teknis pada Bidang Perikanan
Tangkap. Petugas teknis dalam bidang tersebut berjumlah 9 orang yang
ditugaskan di tiap-tiap Kabupaten/Kota, masing-masing petugas teknis memiliki
pelatihan khusus di bawah kementerian dan memiliki nomor brevet sebagai syarat
untuk melakukan pengecekan fisik kapal.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengakui adanya kekurangan
anggaran , sehingga pada pelaksanaan penerbitan rekomendasi harus menunggu
minimal 3 kapal, dan terkadang akan diterbitkan paling lama sebulan. Padahal
12
menurut standar waktu penyelesaian harus dilaksanakan maksimal 3 hari dan
penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu standarnya adalah 10 hingga 14 hari.
3. Disposisi
Sifat implementor dalam hal ini petugas teknis pada bidang Perikanan
Tangkap sudah dapat dikatakan cukup baik, implementor selalu mengikuti
perintah atasan yakni kepala bidang. Kepala Bidang Perikanan Tangkap juga
mengakui sudah memiliki bawahan yang taat terhadap prosedur yang diberikan,
serta mengetahui tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.
Permasalahan hanya pada kekurangan anggaran sehingga dibutuhkan petugas
pemeriksa yang lebih agar dapat diselesaikannya penerbitan izin. Pelaksanaan
dapat dikatakan baik, dengan mengacu pada standar yang ditetapkan, dan teratur
sehingga mulai dari pengusaha atau nelayan ingin memohon untuk mendaftar izin
hingga diterbitkan izin tersebut tidak melalui birokrasi yang rumit.
4. Struktur Birokrasi
Dalam melaksanakan kebijakan rekomendasi izin dan teknisnya, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ditugaskan Kepala Seksi
Kapal Perikanan dan Alat Tangkap pada Bidang Kelautan dan Perikanan ini,
mengakui sudah memiliki SOP (standard operational procedure) yang sudah
jelas dan tidak rumit. Penerbitan surat izin di PTSP tersebut sesuai dengan
peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2016 tentang Standar
13
Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran
Ulang pada pasal 11.
Dinas Kelautan dan Perikanan telah memiliki struktur birokrasi yang jelas
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Namun hal tersebut tidak ditampilkan agar dapat dilihat oleh penerima layanan
agar dapat dipahami, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau kurang transparan dalam menunjukkan Struktur Birokrasinya.
Adapun struktur birokrasi memiliki dua unsur yang penting yakni mekanisme dan
struktur organisasi pelaksana.
Mekanisme itu sendiri termasuk di dalamnya adalah SOP (standard
operational procedure), SOP yang baik adalah mencantumkan kerangka yang
jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena hal
tersebut akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Tidak adanya SOP
(Standard operational procedure) yang rinci untuk dipahami bagi pelaksana
maupun yang diberi pelayanan tentu akan menghambat dalam pengukuran
keberhasilan dalam sebuah kebijakan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka kesimpulan dari
Implementasi Pengendalian Perizinan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau adalah sebagai berikut;
1. Komunikasi
14
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, namun dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan sosialisasi kepada
stakeholder,pengusaha serta akademisi. Selain itu terjadi permasalahan
komunikasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
dengan Dinas Perikanan Kota Tanjungpinang dalam menerima pelayanan
terhadap nelayan kecil.
2. Sumberdaya
Pada sumberdaya manusianya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
pada Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan rekomendasi izin usaha
perikanan memiliki 9 (sembilan) orang petugas pemeriksa fisik kapal sebagai
syarat penerbitan SIUP yang masing-masing memiliki tugas di tiap
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pada sumberdaya
finansial, Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami kekurangan anggaran
sehingga penerbitan izin harus menunggu minimal 3 pendaftar dan hanya kapal di
atas 10 GT saja yang dilakukan pemeriksaan fisik kapal.
3. Disposisi
Ketepatan serta kepatuhan implementor berjalan dengan cukup baik,
walaupun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan pada Bidang Perikanan Tangkap
mengakui harus menunggu minimal 3 kapal yang terkadang harus menunggu
paling lama satu bulan, namun hal tersebut tidak selalu terjadi, di mana batas
waktu pemeriksaan fisik kapal yakni 5 hari. Lamanya penerbitan izin rekomendasi
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga diakui oleh
15
Kepala Seksi Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kepualauan Riau.
4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepualaun Riau
mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki Standar
Operational Procedure (SOP) sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan, namun
hal tersebut kurang rinci terutama dari segi waktu pelaksanaannya.
DAFTAR REFERENSI
BUKU
Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara
Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Huda, Ni’matul. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
Moleong, Lexy. J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
16
Mulyadi, Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep
dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk
Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1.
Jakarta : PT Rineka Cipta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D (cetakan ke-21). Bandung: Alfabeta.
Siagian,P. Sondang. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan ke-15).
Jakarta: Bumi Aksara
Silalahi, Ulber. (2011). Asas-Asas Manajemen. Bandung : PT Refika Aditama
Sumaryadi,Nyoman.I. (2005). Efeketifitas Implementasi Kebijakan Otonomi
Daerah. Jakarta: Citra Utama
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).
Jakarta, PT. Buku Seru.
Wursanto, Ignatius. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi.
17
JURNAL
Adhayanto, Oksep dan Yudhanto, S.A. (2015). Dampak Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun
2015 (Studi Peralihan Kewenangan Dibidang Kelautan dan
Pertambangan). Jurnal Selat, Mei vol. 2 No.2 Edisi 4, Mei 2015.
Astuti, Wiji S. (2015). Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan
di Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim di Daerah.
Jurnal Selat, Oktober Vol. 3 No.1 Edisi 5, Oktober 2015.
PERATURAN-PERATURAN
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 tahun
2009 tentang Perikanan
18
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun
2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 30 tahun 2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka
Tugas Pembantuan.
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah.
INTERNET
Jati, Raharjo W. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia :
Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, Volume 9,
Nomor 4, Desember 2012.
19
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/p
df/ejurnal_Desember.pdf diakses pada tanggal 3 November 2017
Perdana, Reghi. 2016. Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/perubahan%20pem
bagian%20kewenangan%20by%20reghi%20perdana.pdf diakses pada
tanggal 21 Oktober 2017.
Arfan, Muhammad. 2017. Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap
di Kabupaten Pemalang.
https://media.neliti.com/media/publications/107276-ID-implementasi-
kebijakan-perizinan-perikan.pdf diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.
Kismartini, Nurul Fauziah. 2016. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah. Journal of Public Policy and
Management Review, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/13541/13096
diakses pada tanggal 24 Oktorber 2017.
top related