hubungan pendidikan dan pelatihan dengan
Post on 25-Jan-2017
239 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V TAHUN 2008
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG)
T E S I S
Oleh
MARLY HELENA AK 077024024/SP
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2009
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V TAHUN 2008
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG)
T E S I S
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP)
dalam Program Studi Magister Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
Oleh
MARLY HELENA AK 077024024/SP
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2009
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Judul Tesis : HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Nama Mahasiswa : Marly Helena AK Nomor Pokok : 077024024 Program Studi : Studi Pembangunan
Menyetujui, Komisi Pembimbing
(Drs. Heri Kusmanto, MA) (Drs. M. Husni Thamrin, Nst. M.Si) Ketua Anggota
Ketua Program Studi Dekan
(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA) (Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)
Tanggal lulus: 27 Agustus 2009
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Telah diuji pada
Tanggal 27 Agustus 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA
Anggota : 1. Drs. M. Husni Thamrin Nst., M.Si
2. Husni Thamrin, S.Sos, MSP
3. M. Arifin Nst, S.Sos, MSP
4. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
PERNYATAAN
HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V TAHUN 2008
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG)
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Medan, Agustus 2009 MARLY HELENA AK
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1). Bagaimana hubungan antara pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (2). Besar kontribusi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) terhadap peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3). Bagaimana Pelayanan Publik yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, setelah PNS dimaksud mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), (4). Apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel apa adanya. Sedangkan metode korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian no 1, penulis menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisa korelasi Rank Spearman. Untuk menjawab pertanyaan penelitian no 2, penulis menggunakan teknik analisa data korelasi Product Moment, dimana setelah diketahui nilai R squarenya (R²), baru dicari koefisien determinasinya untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk menjawab pertanyaan penelitian no 3, dan 4, penulis melakukan analisa hasil wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan peserta Diklat (user) yang dapat secara langsung melihat ada tidaknya terjadi perubahan pada peserta Diklat dimaksud setelah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Terdapat hubungan yang positif, kuat, dan signifikan, antara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. (2). Secara umum, berdasarkan hasil distribusi frekuensi, ditemukan bahwa faktor-faktor yang terdapat pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) yaitu substansi materi, kompetensi tenaga pengajar, serta metode pembelajaran yang ada dan digunakan sudah pada kategori baik, sedangkan untuk faktor sarana dan parasana Diklat masih pada kategori tidak memadai dan tidak lengkap. Selanjutnya, untuk faktor pengelola Diklat, persepsi responden terletak pada kategori cukup baik. (3). Besarnya kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) terhadap Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 54,7 %, (4). Bahwa setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), peserta Diklat secara umum telah menerapkan apa yang diperolehnya selama Diklat dimaksud dalam pelaksanaan tugas-tugas dan melakukan Pelayanan Publik, tetapi
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan masih belum sepenuhnya maksimal. (5). Selain dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), ditemukan bahwa ada faktor lain juga yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: (a). Ketersediaan sarana dan perlengkapan kerja, (d). Motivasi, yang antara lain terdiri dari adanya insentif/tunjangan, sikap pimpinan dalam memberikan panutan dan penghargaan terhadap prestasi kerja bawahannya, dan (c). Kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS, serta (d). Latar belakang pendidikan. Kata kunci: Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi, Pelayanan Publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
ABSTRACT
The objective of this study is to know: (1). How is the correlation between the training and education with implementation at the Leadership Level IV (Diklat PIM Tk.IV) to the increasing their competency as PNS in Public Service on Local Administration in Kabupaten Aceh Tamiang, (2). The contribution given in the implementation of formal Training and Education for Leadership Level IV (Diklat PIM Tk. IV) to the improving competency PNS on public service, and (3). To assess the public service given by PNS on the Local Administration office for Aceh Tamiang region, especially after returning from the leadership training and education, (4). Any other factor influencing to their competency as PNS on the Public Service given specially scope of Local Administration of Kabupaten Aceh Tamiang.
The research method adopted to this study is a descriptive method and its correlations to the quantitative approach. The descriptive method as used in the method is to figure out each variable with conditions available. The correlations method precisely used to know the relation of independent variable to a bound variable. In order to reply it as No. 1, this study used a data analytical technique by adopting a frequency distribution and a correlation analysis with Rank Spearman. In order to reply it as No. 2, this study adopting a correlation data analysis with Product Moment technique, following know the rate R square (R2), immediately find its determinant coefficient this is to know the percentage with influence to the independent variable with its bound variable. In order to reply it as No. 3,4, and 5, this study adopting an interview with analysis conducted to the leader of participant to the Diklat (user) as it can see directly the change particularly to the participant after returning the Leadership Training and Education level IV.
The result of research show that: (1). It is found a positive, strong, significantly correlation between the Leadership Training and Education Level IV (Diklat PIM Tk. IV) to their competency as PNS (government employee) on public service. (2). Generally, as the result for the distribution of the frequencies, it is found that the factors in Leadership Training and Education level IV (Diklat PIM Tk. IV) as the substance of learning material, competency of the tutor, and also learning method are on good category. Beside that, for the facilities and infrastructure factors are not in good category, and than for the training and education manage factor, the perseption of the participans are in good enough category. (3) The rate of contribution with Leadership Training and Education Level IV given to their competency as PNS with public serve focusing on the Local Administration of Aceh Tamiang is seen with 54,7%, (4). It is noted after returning the Leadership Training and Education Level IV, to those participants who joint the training and education in generally has applied officially according to their knowledge obtained during joint to the training and education mainly in their jobs to serve the public, but the quality of public service they conduct still be far from the requirement. (5). Beside to follow the Leadership Training and Education Level IV, it is also found that there are other factors also going to give contribution mainly to their improvement with competency as PNS in public service,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
such (a). Facilities and infrastructure factor with support to work better result, (d). Motivation factor that’s make PNS more interest to increase their performance and quality of public service, they note such as an offer with incentive/allowances, as well as their style as leader basically go their symbol, sometimes give appreciation to those PNS (government employee) mainly in doing the jobs and for public service, (c). The clarity of mainly task and function (tupoksi). Keywords: Training and Education, Competency, Public Service.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan hanya kepada Allah SWT, karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai
tugas akhir yang menjadi suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi
Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara, Medan.
Tesis ini berjudul “HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
(STUDI PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV ANGKATAN V TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG)”.
Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan
dari berbagai pihak baik secara langsung membimbing penulisan tesis ini, maupun secara
tidak langsung. Untuk itu semua, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTMH Sp.A.(K), selaku Rektor Universitas
Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA., selaku Ketua Program Studi Magister Studi
Pembangunan dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara.
3. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si., sebagai Sekretaris pada Program Studi Magister Studi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang
tidak henti-hentinya memberikan dorongan kepada penulis agar dapat segera
menyelesaikan studi.
4. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA., sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan pemikiran, dan
dukungan dalam penulisan tesis ini.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
5. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si., sebagai Anggota Komisi Pembimbing, yang
dengan kesabarannya, memberikan bimbingan serta masukan pemikiran dalam
penulisan tesis ini.
6. Bapak Husni Thamrin, S.Sos, MSP., dan M. Arifin Nst, S.Sos, MSP., selaku dosen
pembanding dalam ujian tesis, yang telah memberikan masukan dan koreksinya demi
penyempurnaan penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada Program Studi Magister Studi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang
telah memberikan bekal ilmu serta membantu dalam proses penyusunan dan
penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh staf administrasi pada Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, atas segala bantuan yang
telah diberikan.
9. Seluruh rekan-rekan senasib sepenanggungan pada Program Studi Magister Studi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara,
terutama: Siti Erna Latifi Suryana, Ampe Sahrianita Boang Manalu, Sutriani, Dina
Anggita Lubis, Hasliati, Amran, Muhammad Salman, H.A. Nasir CH, Jufri, Iswan,
Muhammad Taufik Bahagia, Farida Hanum Ritonga, Qalbu Thimtami dan Siti Sahnia
Atun H, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama kuliah.
10. Bapak Ir. Syaiful Anwar, SH., yang telah memberikan peluang pada penulis sehingga
dapat melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, semoga
Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
11. Bapak Drs. H. Abdul Latief, selaku Bupati Aceh Tamiang yang telah memberikan izin
pada penulis untuk sepenuhnya melanjutkan Pendidikan pada Program Magister Studi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara,
Medan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
12. Ibunda Hj. Mardhiah, Ayahanda H. Ali Achmad Kasih (Alm), adik-adikku tercinta:
Marlya Fahmi, SP., Mariya Zuhra, SH., Marlya Fatira AK, SE., Muhammad Aulia AK.,
Muttaqien AK (Alm), Ibnul Qayyim AK, SE., Marlya Muthiah AK dan Ibrahim Ali
AK.
13. Seseorang yang yang selalu ada dan selalu mendukungku selama ini, Bambang
Subarna.
14. Para Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah banyak membantu
penulis dalam memberikan data yang diperlukan.
15. Seluruh Pejabat dan Staf BKPP Kabupaten Aceh Tamiang, atas bantuan yang diberikan.
16. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada
nama-nama berikut: Syaiful Bahri, SH., T. Budi Dharma, SP. M.Si., T. Listi Maiwani
Putri, S.Sos., Khairil Fauzan K, S.Psi., Rosma Dewi, SE., Ahmad Subhan, ST., Rizah
Hanum, SE., Ahmad Heriyuhelis, S.Sos.i., Fitri Handayani, Zulfan Effendy, AMd.,
Juan Ardy, ST., M. Husni Lubis, Selamat, Ali Akbar, Dipa Syahbuana, SE., Asnidah S.
Ag, Erma Hasfiani, S.Si., Dewi Lestari, SE., Fatimah Syam, SE., Dwi, Amru, Ijam dan
Janah, baik yang memberi bantuan maupun dukungan moril pada penulis sehingga
dapat menyelesaikan tesis ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang sedikit banyak
telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih belum sempurna, sehingga
masukan berupa kritik maupun saran sangat diharapkan. Semoga hasil pemikiran ini dapat
memberikan manfaat bagi kita semua, meskipun dalam cara yang berbeda.
Medan, 27 Agustus 2008
MARLY HELENA AK NIM. 077024024
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS DIRI 1. Nama Lengkap : Marly Helena AK 2. Nama panggilan : Helen 3. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 16 Agustus 1972 4. Jenis Kelamin : Perempuan 5. Agama : Islam 6. Golongan Darah : O 7. Status : Belum Menikah 8. Nama Orang tua Ayah : H. Ali Achmad Kasih (Alm) Ibu : Hj. Mardhiah 9. Alamat Aceh : Dusun Temenggung Desa Binjai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang 10. Alamat Medan : Jl. Sembada XVII Perum. Koserna 3 Medan II. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. SD Negeri No. 7 Langsa 1979-1985 2. SMP Negeri No. 1 Langsa 1985-1988 3. SMA Negeri No. 1 Langsa 1988-1991 4. FISIP Universitas Islam Sumatera Utara Medan 1991-1995 5. FIP (Akta IV) Universitas Negeri Medan 2000-2001 6. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan 2007-2009
III. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Staf Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Timur Tahun 2001-2003 2. Staf Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang Tahun 2003-2006 3. Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang Tahun 2006-2007
4. Staf BKD dan Diklat April 2007-Maret 2009 5. Staf BKPP Kabupaten Aceh Tamiang April 2009-sekarang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK.................................................................................................... i
ABSTRACT.................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR................................................................................... v
RIWAYAT HIDUP....................................................................................... viii
DAFTAR ISI................................................................................................. ix
DAFTAR TABEL......................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR..................................................................................... xviii
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. xix
BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1
1.1. Latar belakang………………………………….……........... 1
1.2. Perumusan Masalah............................................................... 15
1.3. Tujuan Penelitian................................................................... 15
1.4. Manfaat Penelitian................................................................. 16
1.5. Kerangka Pemikiran……………………………………...... 17
1.6. Hipotesis………………………………………………......... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................... 21
2.1. Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia: Prospek
Kemandirian Lokal dalam Tantangan Globalisasi.................. 21
2.2. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia............................ 30
2.3. Pendidikan dan Pelatihan...........................................……...... 39
2.3.1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan..................................... 43
2.3.2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan dan Pelatihan..................... 48
2.3.3. Prinsip-prinsip Belajar............................................................ 51
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
2.3.4. Metode Pendidikan dan Pelatihan.......................................... 59
2.4. Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik........................ 63
2.4.1. Konsep Kompetensi............................................................... 63
2.4.2. Pelayanan Publik.................................................................... 68
BAB III METODE PENELITIAN......................................................... 80
3.1. Jenis Penelitian..................................………………………….. 80
3.2. Definisi Konsep...........................……………....……………… 81
3.2.1. Pendidikan dan Pelatihan......................................................... 81
3.2.2. Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik........................ 81
3.3. Operasionalisasi Variabel .... ...................................................... 82
3.4. Populasi dan Sampel…………………………………………… 83
3.5. Teknik Pengumpulan Data..................…....…………………… 87
3.6. Lokasi Penelitian..................................…......................………. 88
3.7. Metode Analisis Data................................................................... 89
3.7.1. Pengujian Instrumen Penelitian................................................. 90
3.7.2. Mencari Distribusi Frekuensi pada Variabel Bebas (X) dan
Terikat (Y)………………………………………..................... 92
3.7.3. Mencari Nilai Koefisien Korelasi Rank Spearman................. 93
3.7.4. Mencari Nilai Koefisien Determinasi...................................... 94
3.7.5. Melakukan Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana
(Uji t)........................................................................................ 95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......................... 97
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang............................... 97
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ........... 97
4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ..... 98
4.1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten... 99
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4.1.4. Situasi Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang ............................................................................ 103
4.2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang......................... 106
4.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ............................. 106
4.2.2. Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ............................. 106
4.3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian ………………………… 108
4.3.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X, Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat
PIM Tk. IV).............................................................................. 108
4.3.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y, Kompetensi
PNS di Bidang Pelayanan Publik …................................... 111
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian…………………........…………….. 114
Karakteristik Responden ………………………..................... 114
4.4.1. Distribusi Frekuensi Variabel X, Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)................... 118
4.4.2. Distribusi Frekuensi Variabel Y, Kompetensi PNS di
Bidang Pelayanan Publik ...................................................... 139
4.5. Analisis Korelasi Rank Spearman Variabel Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
Sebagai Variabel X dengan Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik Sebagai Variabel Y..................................... 152
4.6. Analisis Koefisien Determinasi (kontribusi) Variabel
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV) Sebagai Variabel X Terhadap
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
Sebagai Variabel Y................................................................ 155
4.7. Analisis Penerapan Hasil Diklat PIM Tk. IV terhadap
Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Peserta Diklat .............. 157
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4.8. Analisis Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik ....................... 161
BAB V PENUTUP…………………………………………………… 165
5.1. Kesimpulan ……………………………………………….... 165
5.2. Saran ................................................................................... .. 168
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 170
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1. Operasionalisasi Variabel X dan Variabel Y................................. 82
2. Pedoman Untuk Memberikan Intepretasi Koefisien Korelasi....... 94
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan................ 104 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Eselon............................................... 105 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV).......................... 109 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV (Diklat PIM Tk. IV) ................................. 110 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik............................................................................. 112 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik............................................................................. 113 9. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin................................ 114 10. Distribusi Responden Menurut Umur.............................................. 115 11. Distribusi Responden Menurut Pendidikan.................................... 115 12. Distribusi Responden Menurut Pangkat/Gol. ruang....................... 117 13. Hubungan Materi Diklat PIM Tk. IV Dengan Bidang Tugas........ 118 14. Diklat PIM Tk. IV Bermanfaat Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kerja ...................................................................... 118
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
15. Materi Diklat Berguna Sebagai Dasar Pedoman Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan ........................................................................... 119 16. Materi Diklat Baik Teori Maupun Praktek, Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Instansi Peserta.............................................. 120 17. Materi Diklat Bermanfaat Bagi Peningkatan Kompetensi PNS Dalam Bidang Tugas Berkaitan Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik................................................................................ 121 18. Cakupan Materi Diklat Bermanfaat Bagi Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan, Sikap dan Perilaku Peserta............................................ 122
19. Materi Memiliki Hubungan dengan Peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik............................................................... 123 20. Latar belakang Pendidikan Tutor Mendukung Yang Bersangkutan Terhadap Kualitas Penyampaian Materi.............................................. 125 21. Kualitas Tutor Dalam Penyampaian Materi ...................................... 125 22. Persepsi Peserta Terhadap Perlu Tidaknya Pengalaman dan Kuantitas Jam Mengajar Yang Tinggi Bagi Tutor ............................ 126 23. Sikap Tutor Dalam Upaya Pemberian Motivasi Bagi Peserta Diklat Agar Mau Terlibat Aktif Dalam Proses Belajar ................... 127 24. Sikap Tutor Dalam Menghargai Pendapat, Masukan dan Umpan- balik dari Peserta Diklat..................................................................... 128 25. Kesesuaian Metode Pembelajaran pada Diklat terhadap Kebutuhan Peserta Dalam Kaitannya Dengan Bidang Pekerjaan Masing-masing ................................................................................. 128 26. Kegunaan Metode Pembelajaran pada Diklat Dalam Rangka Mengembangkan Kemampuan Berfikir, Menganalisis, Memecahkan Masalah, Membuat Keputusan dan Bertindak ........... 129
27. Sikap Tutor Dalam Memberikan Kesempatan Untuk Mengembang- kan Kemampuan Berkomunikasi Bagi Peserta ................................ 130
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
28. Kesesuaian Tugas-tugas Yang Diberikan Tutor Dengan Kebutuhan Peserta Dalam Hubungan Dengan Penyelesaian Pekerjaan di Bidang Masing-masing .................................................................... 130 29. Metode yang digunakan tutor dalam melibatkan peserta Diklat secara aktif ...................................................................................... 131 30. Persepsi Peserta Terhadap Sarana Diklat Yang Ada......................... 132 31. Persepsi Peserta Terhadap Prasarana Diklat Yang Ada.................... 133 32. Kesiapan dan Ketersediaan Sarana Diklat Yang Dilakukan Oleh Pengelola............................................................................................ 135 33. Ketegasan Pengelola Dalam Menegakkan Aturan Diklat ................ 135 34. Konsistensi Pengelola Diklat Dalam Menegakkan Disiplin Terhadap Peserta............................................................................... 136
35. Pelayanan Yang Dilakukan Pengelola Diklat Terhadap Peserta...... 137 36. Kemampuan Pengelola Diklat Dalam Menghadapi Berbagai Masalah Teknis/kendala Yang Terjadi Selama Diklat Berlangsung.. 137 37. Kesigapan Pengelola Diklat Dalam Mengatasi Berbagai Masalah Teknis/kendala Yang Terjadi Selama Diklat Berlangsung................. 138
38. Manfaat Mengikuti Diklat PIM Tk. IV Bagi Peningkatan Pengetahuan ....................................................................................... 139 39. Dengan Mengikuti Diklat PIM Tk. IV Peserta Memahami Kedudukan dan fungsi organisasi Instansi ....................................... 139 40. Mengikuti Diklat Dapat Membantu Peserta Untuk Penguasaan Tugas.................................................................................................. 140
41. Pemahaman Terhadap Operasionalisasi Pelayanan Prima Setelah Mengikuti Diklat................................................................................. 141
42. Dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV Membantu Bagi Peningkatan Ketrampilan Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas Peserta di Instansi Masing-masing ........................................................ 141
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
43. PNS Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Waktu Yang Ditentukan........................................................................................... 142
44. Sarana Yang Tersedia Menunjang Pelaksanaan Kerja dan Upaya Pemberian Pelayanan Prima.................................................... 143 45. Memanfaatkan Peralatan Kerja Untuk Mendukung Proses Penyelesaian Pekerjaan...................................................................... 144 46. Persepsi Peserta Terhadap Kemampuan Mengatasi Masalah Yang Timbul Dalam Menjalankan Tugas.............………………………... 145 47. Persepsi Peserta Terhadap Perlu Tidaknya Menetapkan Prioritas Pekerjaan............................................................................................. 145 48. Persepsi Peserta Terhadap Kemampuan Yang Bersangkutan Dalam Berkomunikasi dan Memberikan Informasi Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Bidang Pekerjaan.................................................. 146 49. Dengan Mengikuti Diklat Dapat Memotivasi Peserta Untuk Bertugas Dan Memberikan Pelayanan Yang Lebih Baik dan Berkualitas ......... 147 50. Ketanggapan Dalam Merespon Tuntutan Publik ................................ 147 51. Pentingnya Kesungguhan Dalam Memberikan Pelayanan ................ 148 52. Memberikan Pelayanan Dengan Benar dan tidak Berbelit-belit ....... 149 53. Persepsi Peserta Terhadap Perlunya Untuk Bersikap Ramah dan Sopan Dalam Melaksanakan Tugas dan Memberikan Pelayanan Publik.................................................................................................. 149 54. Sering /tidaknya Menerima Complain/keluhan dari Orang-orang Yang Dilayani ..................................................................................... 150 55. Jika Terjadi Complain/keluhan dari Orang-orang Yang Dilayani Peserta Merasa Perlu/tidaknya Untuk Bertanggung jawab dan Mencari Solusi Untuk Mengatasinya................................................... 151
56. Pedoman Untuk Memberikan Intepretasi Koefisien Korelasi............. 153
57. Tabel Korelasi Rank Spearman (Spearman’s rho).............................. 153
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
58. Tabel Koefisien Determinasi.............................................................. 155 59. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)......................... 156
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
1. Estimasi Hubungan X dengan Y (Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik)....................................................... 17
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1. Surat Permohonan Izin Penelitian…………………………………... 176
2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian…………………………… 178
3. Jadwal Penelitian.................................................................................. 180
4. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ………………………………………………………. 181
5. Angket/Kuesioner…....………………………………………………. 182
6. Panduan Wawancara ……………………………………………….. 198
7. Daftar Nama-nama Pimpinan Responden Yang Diwawancara……... 208
8. Tabel Distribusi Jawaban Responden Variabel X…………………… 211
9. Tabel Distribusi Jawaban Responden Variabel Y…………………… 212
10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X……..………………. 213
11. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y……..………………. 219
12. Statistika Deskriptif Variabel X (Distribusi Frekuensi)..……………. 222
13. Statistika Deskriptif Variabel Y (Distribusi Frekuensi)…..…………. 230
14. Hasil Uji Koefisien Korelasi Rank Spearman (Spearman’s Rho)
Variabel XY………………...……………………………………….. 236
15. Hasil Uji Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi XY dan
Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)…………….... 237
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Aceh
Timur yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Lingkungan Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2002.
Untuk menjalankan roda Pemerintahan, dan untuk melayani kebutuhan publik, di
Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 3.904 orang Pegawai Negeri Sipil, 1.472 tenaga
kontrak, serta 1.477 orang tenaga bakti, dengan jumlah unit kerja yang sudah dibentuk di
Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak: 2 (dua) Sekretariat, 12 (duabelas) Dinas, 7 (tujuh)
Badan, 7 kantor, 1 (satu) Inspektorat, dan 1 (satu) RSUD.
Kemudian, jumlah Eselonering yang telah diisi pada masing-masing unit kerja
tersebut adalah sebagai berikut: eselon II sejumlah 27 orang, eselon III sejumlah 114
orang, eselon IV sejumlah 295 orang, dan eselon V sejumlah 8 orang.
Jumlah unit kerja atau perangkat daerah tersebut sedang diupayakan agar dapat
memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, dimana pada Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kesempatan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pada daerah untuk mengembangkan kualitas perangkat daerahnya secara optimal sesuai
dengan kemampuan masing-masing daerah dan dukungan sumber daya manusianya,
dengan tujuan untuk mendekatkan pembangunan dan Pelayanan Publik kepada masyarakat
supaya lebih terjangkau.
Sebagai Kabupaten baru yang berusia 7 tahun secara legalitas formal, dan 6 tahun
secara legalitas operasional, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya, membutuhkan
usaha yang optimal untuk memajukan daerah, apalagi dengan pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan
kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih otonom, mandiri, dan
bertanggung jawab.
Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa: Efisiensi
dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar
Pemerintahan Daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Dalam Undang- undang yang sama juga dinyatakan bahwa, otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-undang tersebut, pada prinsipnya menegaskan adanya sistem peralihan, dari
sistem dekonsentrasi kepada sistem desentralisasi yang disebut Pemerintah Daerah dengan
otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersifat
operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, tujuannya untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dimana tujuan yang hendak dicapai
dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuhkembangkan daerah dalam
berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian
daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.
Kemudian, tujuan dan sasaran dari kebijakan otonomi daerah menurut Tangkilisan
(2005:3), adalah: Efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat,
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, Peningkatan Partisipasi
masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan
efektivitas koordinasi serta pengawasan pembangunan.
Sejalan dengan pendapat di atas, Syaukani dan Ghaffar (2002:211), menyatakan
bahwa: kebijaksanaan otonomi daerah ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan
martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka
peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di
daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah dan pada akhirnya diharapkan pula
penciptaan cara berpemerintahan yang baik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pemberian Otonomi Daerah menyebabkan Pemerintah Pusat harus menyerahkan
kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi, yaitu meliputi penyerahan
pengendalian pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia sesuai
dengan kewenangan yang diserahkan.
Selanjutnya, tantangan desentralisasi ini akan menyebabkan Pemerintah Daerah
bersaing dengan daerah lain, dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
pembangunan di daerah, dengan cara mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang ada
serta berupaya agar mampu mengelola kebijakan, program dan sumber daya (baik sumber
daya manusia maupun sumber daya alam), dimana sumber daya manusia menjadi fokus
penggerak dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah tersebut.
Menurut Kaho (2007:66), ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
otonomi daerah yaitu: (1). Manusia pelaksananya harus baik, (2). Keuangan harus cukup
dan baik, (3). Peralatannya harus cukup dan baik, (4). Organisasi dan manajemennya harus
baik.
Faktor manusia, diletakkan pada bagian pertama, karena manusia adalah pelaksana
yang merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pentingnya
faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan,
manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem
pemerintahan.
Jadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang berada di
sektor pemerintahan, turut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pelaksanaan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga kedudukan dan
peranan PNS sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah dalam
rangka pembangunan.
Menurut Sarundajang (1997:211): Pegawai Negeri Sipil yang mendukung birokrasi
adalah sebagai pemikir, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Mengingat peranan yang penting tersebut
pembinaan pegawai harus dimulai sejak awal seleksi, penerimaan, pendidikan dan
pelatihan, penggajian, maupun pengawasan dan pengendaliannya hingga pensiun.
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh
Tamiang sebagai daerah pemekaran, maka Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh
Tamiang adalah juga merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan (ditinjau dari
segi sumber daya manusianya) yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat, serta
berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara dan bertugas untuk memberi pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintahan dan pembangunan. Intinya, PNS merupakan salah satu faktor
penggerak utama terlaksananya pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimaksud, banyak masalah-
masalah yang secara umum dihadapi daerah berkaitan dengan kualitas dan kinerja
Pegawai Pemerintah Daerah, antara lain adalah masih kurangnya sumber daya Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas di daerah, ini ditandai dengan jumlah tenaga-tenaga
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
PNS yang kompeten masih sedikit yang menyebabkan kurang maksimalnya kualitas kerja
pegawai di daerah.
Selanjutnya, masalah penempatan kerja serta penetapan dan penempatan pegawai
dalam jabatan, yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan
kenyataan bahwa faktor latar belakang pendidikan, kompetensi, dan penguasaan bidang
tugas, belum menjadi faktor utama dalam proses penempatan dan penetapan dimaksud.
Kemudian, masalah lain yang juga dihadapi oleh daerah ialah, adanya
ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara pegawai atau bidang-bidang tugas tertentu,
hal ini terjadi karena masih kurangnya PNS yang memiliki kemampuan yang baik dalam
bidang tugasnya serta berkualitas, sehingga ada pekerjaan yang dipikul oleh seorang
Pegawai Negeri Sipil melebihi tupoksinya, sementara disisi lain, ada Pegawai Negeri Sipil
yang mempunyai banyak waktu luang karena bidang tugasnya tidak terlalu dikuasainya, hal
ini secara umum akan berdampak pada kinerja PNS yang menjadi tidak efektif dan efisien.
Selanjutnya, proses pengembangan sumber daya PNS daerah yang belum
dilaksanakan secara maksimal, membuat produktivitas kerja PNS tidak optimal, yang
berdampak pada rendahnya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, hal
ini pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kualitas kerja PNS secara menyeluruh.
Masalah lain yang tak kalah penting dan mesti menjadi perhatian Pemerintah
Daerah ialah, kurangnya motivasi PNS untuk bekerja maksimal karena merasa pemberian
imbalan materi baik berupa gaji maupun tunjangan, belum dapat memenuhi standar
kebutuhan PNS dimaksud, hal tersebut umumnya terjadi karena standar kebutuhan hidup
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
yang terus meningkat, sementara penghasilan PNS belum dapat sepenuhnya mengimbangi
peningkatan tersebut.
Sementara itu, berdasarkan pengamatan penulis, masalah yang dihadapi Kabupaten
Aceh Tamiang sebagai daerah pemekaran adalah masih kurangnya Pegawai Negeri Sipil
yang memiliki kompetensi dan berkualitas sesuai dengan bidang tugasnya, hal ini
menyebabkan kualitas kerja dan pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS belum optimal.
Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa, dibutuhkan PNS yang memiliki
kompetensi dan berkualitas baik dari segi pengetahuan, ketrampilan maupun sikap perilaku
agar dapat membawa dampak positif terhadap pelayanan publik yang dilakukannya, selain
itu, seorang PNS dituntut memiliki sikap/prilaku yang jujur, profesional, adil dan
mengerahkan kemampuan secara optimal dalam melayani publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, (Djumara:2007), menyatakan bahwa PNS sebagai
salah satu unsur dalam aparatur negara (state) perlu dimotivasi dan difasilitasi agar lebih
profesional dan kompeten ketika berhadapan dengan private sector (sektor swasta) dan civil
society (masyarakat sipil). Bahkan dalam prakteknya, kompetensi para pelaku
pembangunan yang tergabung dalam private sector dan civil society sangat ditentukan oleh
kompetensi PNS, dengan kata lain diperlukan PNS yang lebih kompeten untuk
mengkompetensikan para pelaku pembangunan di private sector and civil society. (www.
Irc. Kesehatan. Net/Implementasi PP 101 Tahun 2000).
Hal di atas sesuai dengan tuntunan nasional dan tantangan global, bahwa untuk
mewujudkan kepemerintahan yang baik, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan Pembangunan. Ini terjadi
karena sifat hakikat pekerjaan dan organisasi modern mulai berubah. Pekerjaan mulai
berubah dari pekerjaan yang berbasis pengetahuan (knowledge – based works) dan
kebutuhan sumber daya manusia juga berubah ke arah pekerja yang berpengetahuan
(knowledge workers). Karena itu, tugas pekerjaan yang bersifat sederhana dan rutin
(meaningless repetitive task) mulai diganti pada pekerjaan yang menekankan pada inovasi
dan perhatian (innovation and caring). Keahlian dan ketrampilan tunggal (single skilled)
mulai ditinggalkan diganti dengan profesionalisasi dengan ketrampilan ganda (multi
skilled), disamping itu penugasan yang bersifat individual (individual work) mulai berubah
menjadi pekerjaan tim (team work). (Pinchot dan Pinchot dalam Kaloh, 2002:34).
Untuk menghadapi tantangan global tersebut, maka salah satu upaya guna
membangun PNS profesional dan peningkatan kompetensinya adalah melalui Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa dengan
pelaksanaan Diklat, diharapkan dapat menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki
kompetensi yang diperlukan untuk peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian
dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan Negara, semangat persatuan dan kesatuan dan
pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil.
Siagian (2007:198) menyatakan, bahwa tuntutan yang terasa kuat untuk
pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya timbul karena empat alasan utama: (1).
Pengetahuan karyawan yang perlu pemutakhiran, (2). Kedaluarsaan pengetahuan dan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
ketrampilan pegawai, terjadi apabila pengetahuan dan ketrampilan tersebut tidak lagi sesuai
dengan tuntutan zaman, (3). Tidak dapat disangkal lagi bahwa di masyarakat selalu terjadi
perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga
karena pergeseran nilai-nilai budaya. Agar tetap mampu bersaing, semua pegawai mutlak
memahami perubahan yang terjadi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Seperti
misalnya: pola kerja, cara berpikir, cara bertindak dan dalam hal kemampuan, (4).
Persamaan hak memperoleh pekerjaan yang menjamin bahwa tidak seorang pun dalam
organisasi yang mengalami diskriminasi apapun alasan dan kriterianya, karena semua
anggota organisasi dan warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan,
(5). Kemungkinan perpindahan Pegawai, yaitu mobilitas pegawai selalu terjadi baik pada
tingkat manajerial, profesional maupun tingkat teknis operasional, kenyataan ini menjadi
tantangan bagi bagian pengelolaan sumber daya manusia.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor
541/XIII/10/6/2001, untuk dapat membentuk sosok PNS dimaksud, perlu dilaksanakan
pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada upaya peningkatan:
Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa,
negara dan tanah air, kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinannya, Efisiensi,
efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan
tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.
Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, pasal. 10 disebutkan bahwa dalam upaya
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan, yaitu
disebut dengan Diklat Kepemimpinan, yang terdiri dari: Diklatpim Tingkat IV adalah
Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon IV, Diklatpim Tk. III adalah Diklatpim untuk
jabatan Eselon III, Diklatpim Tk. II adalah Diklatpim untuk jabatan Eselon II dan
Diklatpim Tk. I adalah Diklatpim untuk jabatan Eselon I.
Selanjutnya, meskipun upaya Diklat telah dilaksanakan, namun sering pandangan
publik terhadap kinerja PNS masih negatif, berbagai masalah yang sering menjadi keluhan
publik terkait pelayanan PNS sebagai birokrat pemerintahan ialah, PNS sering dianggap
tidak profesional, kurang kompeten, prosedural (dalam arti negatif yaitu berbelit-belit), dan
sering mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dapat
disebutkan adalah: memperlambat proses pembuatan surat-surat, mencari berbagai alasan
seperti berkas yang tidak lengkap, memberikan alasan keterlambatan dalam pengajuan
permohonan (dalam arti permohonan yang diajukan oleh publik dianggap telah melewati
batas waktu pengajuan yang ditentukan), adanya kesibukan melaksanakan tugas lain, dan
sering menunda penyelesaian dan penyerahan hasil kerja dengan kata-kata “masih dalam
proses”, serta tidak adanya kepastian waktu tentang berapa lama hasil kerja atau produk
pelayanan yang diberikan oleh PNS tersebut, dapat diterima publik.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dipahami bahwa meskipun upaya
Diklat telah banyak dilakukan, tetapi hingga saat ini PNS yang profesional yang dapat
menjadi abdi negara dan abdi masyarakat, yang memberikan pelayanan secara optimal,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
yang menjadi sasaran dari program Pendidikan dan Pelatihan tersebut, belum sepenuhnya
tercapai, dimana profesionalisme PNS masih harus terus dikembangkan.
Dapat penulis tambahkan, bahwa berdasarkan penelitian terdahulu, hal ini
disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1). Faktor dari dalam diri PNS, yaitu kurangnya
motivasi untuk mengikuti Diklat, karena menganggap kegiatan mengikuti Diklat tidak
banyak manfaatnya, (2). Faktor dari luar diri PNS, yaitu kurangnya sarana dan prasarana
pendukung kegiatan Diklat dimaksud.
Sementara itu dalam kaitan dengan pelayanan publik, berdasarkan pengamatan
penulis, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan publik
yang dilakukan oleh PNS, yaitu: (1). Faktor sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya
PNS yang memiliki kompetensi dan berkualitas. (2). Faktor kesadaran, yaitu kurangnya
kesadaran dan kemauan PNS untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, (3).
Faktor sarana pendukung, yaitu masih kurangnya jumlah peralatan, perlengkapan, dan
fasilitas kerja untuk menunjang kegiatan pelayanan publik dimaksud.
Guna memperkuat uraian di atas, sebagai bahan referensi untuk perbandingan,
dibawah ini penulis akan memaparkan secara ringkas beberapa kajian penelitian yang
relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain yang dilakukan oleh: Trihadi
(2003), di Jakarta, ia meneliti Pengaruh Diklat PIM dan Faktor Karakteristik Pejabat
terhadap Kinerja dan Pengembangan Karir Pejabat Struktural Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan
menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak ada
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pengaruh yang signifikan antara Diklat PIM dan Faktor Karakteristik Pejabat terhadap
Kinerja Pejabat, disamping itu Diklat PIM dan Faktor Karakteristik Pejabat dan Kinerja
Pejabat, juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengembangan Karir Pejabat
Struktural Eselon III Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Suherman (2005), di Propinsi Sumatera Utara, ia meneliti Pengaruh Program
DIKLATPIM III Terhadap Kemampuan Administrasi PNS. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, diketahui bahwa program DIKLATPIM III bagi Pejabat Eselon III di Lingkungan
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan
Kemampuan Administrasi.
Ningsih (2006), di Provinsi ”X”, yang meneliti Efektifitas Diklat PIM TK. III
Terhadap Kinerja PNS. Ia melakukan analisis evaluasi Diklat dengan menggunakan metode
pre test dan post test. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan ada beberapa
keluhan baik dari atasan peserta Diklat, ataupun peserta mengenai efektifitas Diklat PIM
TK. III terhadap peningkatan kinerja.
Sirait (2008), di Propinsi Sumatera Utara, melakukan penelitian dengan judul:
”Analisis Terhadap Implementasi Panduan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sumatera Utara”. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Implementasi Panduan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sumatera Utara memiliki kategori
yang baik.
Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya
adalah masalah utama yang diteliti yaitu mengenai Pendidikan dan Pelatihan. Perbedaan
penelitian ini terutama pada tema dan kekhususan penelitiannya pada Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), hubungannya dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, tujuan penelitiannya yang lebih spesifik,
serta perbedaan lokasi, tahun penelitian, dan alat analisis yang digunakan.
Kemudian, bahwa dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah tentang
Hubungan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di
Bidang Pelayanan Publik, serta kekhususan pilihan pada Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), adalah dengan pertimbangan bahwa Diklat
yang mengakomodir materi Pelayanan Publik di Aceh Tamiang sampai dengan penelitian
ini dilakukan, ada 2, yaitu: (1). Diklat Prajabatan Golongan I dan II, dan (2). Diklat PIM
Tk. IV. Selain bahwa Diklat Prajabatan Golongan I dan II diperuntukkan bagi CPNS
(Calon Pegawai Negeri Sipil), Diklat dimaksud juga hanya memuat materi Pelayanan
Prima, maksimal 9 jam pelajaran untuk CPNS yang diangkat dari formasi honorer.
Sedangkan Diklat PIM Tk. IV, selain diperuntukkan bagi minimal PNS golongan IIIa, juga
memuat 96 jam pelajaran materi Pelayanan Publik, yang diakomodir pada kajian
Manajemen Publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Selanjutnya, Diklat PIM Tk. IV adalah Diklat Struktural paling dasar yang dapat
diikuti oleh PNS golongan IIIa yang telah lulus seleksi untuk mengikuti Diklat dimaksud,
yang suatu hari kelak akan menjadi pejabat eselon IV, dan Diklat PIM Tk. IV juga
merupakan Diklat yang harus diikuti oleh Pejabat Eselon IV, yang merupakan dasar
pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural, selain itu karena kedudukannya, calon
pejabat eselon IV dan pejabat eselon IV lebih dekat dalam berhubungan dengan publik.
Sementara itu, pemilihan pada Kompetensi di Bidang Pelayanan Publik,
sebagaimana telah dipaparkan di atas, adalah karena Pelayanan Publik merupakan
pelayanan yang sangat penting dan esensial karena berhubungan langsung dengan
pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan
negara adalah untuk melayani masyarakatnya. Maka, untuk itu dibutuhkan PNS yang
memiliki kompetensi dimaksud dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada
masyarakat, dimana Kompetensi di Bidang Pelayanan Publik harus dimiliki oleh seorang
PNS karena sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi dan negara secara
menyeluruh.
1.2. Perumusan masalah
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
1. Bagaimana hubungan antara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV) dengan peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Berapa besar kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat
PIM Tk. IV) terhadap peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bagaimana Pelayanan Publik yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang, setelah PNS dimaksud mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV).
4. Apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan peningkatan Kompetensi PNS
di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) terhadap peningkatan Kompetensi PNS
di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Publik yang dilakukan oleh PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, setelah PNS dimaksud mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV).
4. Untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap Kompetensi PNS
di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan akademis: yaitu menambah khasanah pengetahuan dan dapat dijadikan acuan
dalam melakukan penelitian di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya
dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta metode Pelayanan Publik yang
berkualitas pada masyarakat.
2. Kegunaan praktis: sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan pembangunan sumber daya manusia PNS melalui
pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik.
1.5. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang penulis bangun adalah berdasarkan tinjauan kepustakaan,
yang menggambarkan korelasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pelayanan Publik. Teori-teori yang
dipilih adalah merupakan gabungan dari berbagai teori Pendidikan dan Pelatihan,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Kompetensi, dan Pelayanan Publik, antara lain: Likert (1967) yang dikutip dari Pigors dan
Myers (1977), Jucius (1979), Sikula (1981), Filippo (1982), Donaldson dan Scannel (1987),
Wursanto (1989), Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Ratminto (1999) yang dikutip
dari Tangkilisan (2005), Nasution (2000), Moenir (2000), Pattanayak (2002), Notoadmodjo
(2003), Mangkunegara (2003), Training Agency (1988), Burgoyne (1988), Furnham
(1990), dan Murphy dalam Amstrong (1996), yang dikutip dari Sedarmayanti (2004),
Mahmudi (2005), Amstrong (1994) yang dikutip dari Dharma (2005), Kotler (2006),
Siagian (2007), dan Sofyandi (2008), sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Estimasi Hubungan X dengan Y (Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik)
Secara ringkas berdasarkan teori-teori yang dikemukakan, menurut penulis, dalam
suatu organisasi baik pada organisasi swasta maupun publik, pendidikan dan pelatihan
adalah bagian penting yang harus menjadi fokus dalam manajemen sumber daya manusia,
dimana pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pegawai yang
Variabel bebas (X):
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), terdiri dari: 1. Substansi Materi 2. Kompetensi Pengajar/tutor 3. Metode Pembelajaran 4. Sarana dan Prasarana Diklat
Variabel terikat (Y) :
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, yaitu: 1. Pengetahuan 1. Ketrampilan 2. Sikap dan Perilaku
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
diarahkan dalam upaya peningkatan kompetensi, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan,
serta sikap dan perilaku, sehingga dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan
individu dan organisasi secara efisien dan efektif, karena pada dasarnya, manusialah faktor
penggerak utama dan penentu bagi keberhasilan suatu organisasi.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang
menjalankan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tentunya harus
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, untuk itu dibutuhkan sumber
daya aparatur yang memiliki kualitas kompetensi yang baik.
Dapat penulis tambahkan, bahwa berdasarkan kerangka pemikiran, penulis melihat
Pendidikan dan Pelatihan (variabel X) dengan pembatasan pada Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV, sedangkan Kompetensi (variabel Y) yang mencakup
pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan perilaku, penulis batasi pada Bidang Pelayanan
Publik. Pembatasan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah penulis
ungkapkan sebelumnya.
1.6. Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap
suatu masalah penulisan yang kebenarannya masih lemah (belum tentu
kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris (Purwanto dan Sulistyastuti,
2007:137).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Selanjutnya, Sugiyono (2006:51), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Berdasarkan kedua pernyataan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa
hipotesis adalah dugaan sementara yang merupakan jawaban sementara terhadap suatu
masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian.
Selanjutnya, pada penelitian ini, hipotesis yang penulis kemukakan adalah hipotesis
penelitian dan hipotesis operasional. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang
diperoleh dengan berlandaskan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian, sedangkan
hipotesis operasional menurut Sarwono (2006:68) adalah mendefinisikan hipotesis secara
operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalkan.....
Hipotesis operasional dijadikan menjadi dua yaitu, hipotesis 0 (nol) yang bersifat netral dan
hipotesis 1 (satu) yang bersifat tidak netral.
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:
“Terdapat hubungan antara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV) dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik”, yang berarti
bahwa: materi yang disampaikan, kompetensi pengajar, metode pembelajaran, sarana dan
prasarana Diklat serta pengelola Diklat, mempunyai hubungan terhadap peningkatan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik baik berupa pengetahuan, ketrampilan
maupun sikap dan prilaku”.
Sementara hipotesis operasionalnya adalah:
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
H0 : rho = 0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
H1 : rho ≠ 0, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia: Prospek Kemandirian Lokal Dalam
Tantangan Globalisasi
Kemandirian lokal merupakan paradigma pembangunan daerah yang sedang
digalakkan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Yang dimaksud
dengan paradigma kemandirian lokal menurut Gany dalam Koiruddin (2005:138) adalah
suatu pembangunan yang berorientasi kepada:
1. Pemenuhan kebutuhan tatanan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan.
2. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
3. Pengelolaan atas dasar peran serta (partisipasi) masyarakat yang perlu dibuka secara
lebih luas lagi.
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pandangan tentang kemandirian lokal tersebut,
menimbulkan pemahaman bahwa paradigma pembangunan yang dijalankan akan sangat
diperlukan guna mencapai tingkat keseimbangan bagi suatu pembangunan daerah yang
sedang dijalankan. Tujuan pembangunan daerah itu sendiri adalah untuk mengurangi
ketergantungan baik dengan pemerintah pusat, daerah lainnya, maupun negara-negara
lainnya. Dengan kebijakan otonomi daerah yang memadai, maka paradigma kemandirian
lokal memproleh peluang yang sangat lebar untuk diimplementasikan oleh daerah-daerah
otonom.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Konsep kemandirian lokal diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan
pembangunan yang optimal, ini penting guna menjawab tantangan yang menyatakan bahwa
pertumbuhan pembangunan seringkali tidak beroriantasi pada pemerataan atau keadilan.
Daerah perlu menetapkan orientasinya menuju pembangunan dengan konsep kemandirian
lokal dimaksud.
Uraian tersebut memiliki makna bahwa otonomi daerah mengandung pengertian
teramat luas, sebab tidak hanya menyangkut penyerahan kekuasaan atau kompetisi
seseorang kepada kelompok atau daerah yang mengatur diri sendiri, namun otonomi daerah
itu juga bermakna sebuah tantangan bagi daerah, untuk memiliki kemampuan untuk
merancang, merumuskan, dan mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi melalui
pengembangan suatu tatanan yang mandiri, dan tetap terbingkai pada semangat kesatuan
negara Republik Indonesia.
Mardiasmo (2002:11) menyatakan bahwa, pemberian otonomi daerah akan
mengubah prilaku Pemerintah Daerah untuk lebih efisien dan profesionalisme. Pemerintah
Daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan.
Hal tersebut karena pada saat ini dan dimasa yang akan datang pemerintah (pusat dan
daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal
maupun dari internal masyarakatnya.
Selanjutnya ia menyatakan, bahwa dari sisi eksternal, Pemerintah akan menghadapi
globalisasi yang syarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal,
tenaga kerja dan budaya. Disisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak
tuntutannya (demanding community).
Masih dalam Mardiasmo (2002:11), Shah (1997), meramalkan bahwa pada era
seperti ini, ketika globalization cascade sudah semakin meluas, Pemerintah (termasuk
pemerintah daerah) akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada
perdagangan internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan. Dimasa depan,
negara menjadi terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil, tetapi
terlalu kecil untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Sejalan dengan di atas, Salam (2004:206) menyatakan bahwa: otonomi daerah yang
syarat mengandung nilai pelimpahan wewenang, bukan hanya berarti pelimpahan
wewenang pengurusan sesuai dengan keinginan masyarakat, atau pemerintah setempat,
namun juga berarti bahwa adanya suatu kerjasama yang erat antara organisasi atau
pemerintah yang bersangkutan dengan lingkungan eksternalnya secara sinergis. Karena itu
beberapa hal yang perlu dicermati dalam pembangunan dan perkembangan otonomi daerah
pada era globalisasi adalah:
1. Adanya transformasi kehidupan, seperti dari masyarakat industri menjadi masyarakat
informasi.
2. Ekonomi nasional menjadi ekonomi dunia. Dinamika ekonomi nasional sangat erat
terkait dengan gerak ekonomi negara lain.
3. Lembaga bantuan menjadi lembaga penolong dirinya sendiri.
4. Demokrasi perwakilan menjadi demokrasi partisipasi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
5. Susunan hirarki organisasi menjadi jaringan kerja.
Poin-poin di atas telah terjadi pada masyarakat kita, baik kita sadari atau tidak,
seperti pengaruh negatif dari masyarakat informatif yaitu meluas sikap konsumerisme dan
tersingkirnya nilai budaya lokal, tuntutan masyarakat terhadap kebijakan publik yang
semakin kuat sehingga lembaga hanya berfungsi sebagai fasilitator.
Selanjutnya, Kaloh (2002:112-114) menyatakan bahwa: era otonomi luas menuntut
adanya keterbukaan, akuntabilitas ketanggapan dan kreativitas, dari segenap aparatur
negara. Dalam negara dunia yang penuh kompetisi sangat diperlukan kemampuan birokrasi
dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan/ responsif terhadap berbagai
tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif. Munculnya partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekuensi dari komitmen
terhadap demokrasi.
Kemudian, perlu diupayakan agar birokrasi dapat membangkitkan partisipasi dari
seluruh lapisan masyarakat dalam program-program Pemerintah. Layanan kepada
masyarakat tidak semata-mata berdasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur
equality. Dengan demikian perlu kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya
dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Era globalisasi juga menuntut dilakukannya
reformasi struktural Pemerintahan di daerah.
Perubahan dunia yang begitu cepat berlangsung dalam era globalisasi ini
menyebabkan kita harus menghadapi dua tantangan yaitu tantangan perubahan dari
masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan tantangan dalam menerima arus perubahan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
peradaban masyarakat pasca industri. Hal ini menyebabkan lahirnya berbagai tuntutan baru
masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyesuaian terhadap administrasi
pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Timbulnya fenomena ketergantungan internasional yang tidak dapat dipungkiri,
karena posisi Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota
memiliki peluang membangun hubungan sosial, ekonomi, perdagangan dan budaya
langsung dengan dunia internasional. Hubungan langsung antara wilayah dalam suatu
negara dengan perekonomian global tersebut mendorong terwujudnya peningkatan motivasi
untuk meningkatkan daya saing. Terutama pada urusan yang menjadi yuridiksi Pemerintah
daerah. Urusan-urusan yang menjadi yuridiksi Pemerintah darah dalam penciptaan daya
saing tersebut antara lain adalah urusan dalam bidang infra struktur wilayah, pendidikan
dasar, kesehatan masyarakat, kemampuan produktif masyarakat daerah, ekonomi dan
perdagangan dan sebagainya.
Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penyiapan Sumber
Daya Aparatur yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan profesional . Pendidikan
dan pelatihan-pelatihan sudah harus lebih ditingkatkan karena pejabat harus bersikap
profesional.
Perubahan dunia saat ini menjadi dunia tanpa batas, perdagangan bebas, dunia yang
terbuka, akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Sumber Daya aparatur untuk
saling mengenal satu dengan yang lain, saling mengetahui kekayaan dan kebudayaan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
bangsa yang lain, maka dengan sendirinya akan berakibat pada perolehan pengetahuan
yang lebih banyak dan horizon yang lebih luas.
Globalisasi pada era abad 21 menuntut Sumber Daya Aparatur yang prima, hal ini
disebabkan karena era globalisasi adalah era dimana masyarakatnya adalah masyarakat
yang lebih terbuka yang memberikan berbagai jenis kemungkinan pilihan. Dengan
sendirinya, hanya Sumber Daya Aparatur yang prima yang dapat bertahan didalam
kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan baik didalam produk
maupun di didalam memberi pelayanan bersama.
Menurut Kaloh (2002:114), dalam pengembangan sumber daya aparatur prima
diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut:
1. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama (Net work).
Networking diperlukan oleh karena manusia tidak lagi hidup terpisah-pisah tapi
berhubungan satu dengan yang lain. Manusia abad 21 hidup didalam dunia tanpa sekat,
sehingga yang dapat survive adalah manusia yang ahli dalam networking. Dunia
perdagangan bebas akan semakin lancar apabila ada networking. Tanpa networking,
maka perluasan pasar akan menjadi sulit.
2. Kerjasama (Team work).
Setiap orang didalam abad 21 mempunyai kesempatan untuk mengembangkan
keunggulan spesifikasinya. Secara keseluruhan sumber daya aparatur yang telah
dikembangkan kemampuan spesifiknya akan dapat membangun suatu teamwork yang
pada gilirannya dapat menghasilkan berbagai produk yang lebih unggul. Industri-
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
industri maju telah melaksanakan konsep team work tersebut, sehingga mungkin saja
hanya dapat menghasilkan produk yang tinggi mutunya, tetapi juga produk yang
dihasilkan tersebut semakin lama semakin disempurnakan. Oleh sebab itu pelaksananya
adalah harus personil yang terus menerus meningkatkan keunggulannya.
3. Cinta kepada kualitas yang tinggi.
Seorang aparatur negara yang prima adalah mereka yang terus-menerus meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilannya dalam melaksanakan sesuatu sehingga kualitas yang
dicapai hari ini akan ditingkatkan esok harinya dan seterusnya. Dengan demikian hasil
karya atau produk akan terus-menerus meningkat dan dapat bersaing dengan produk
lain dari bangsa lain.
Unesco menyatakan bahwa (Kaloh, 2005:115): Belajar pada abad 21 harus didasarkan
pada empat pilar :
1. Learning to think.
2. Learning to do.
3. Learning to be.
4. Learning to live together.
Learning to think berarti belajar untuk berfikir, Learning to do: belajar untuk
berbuat, Learning to be: belajar untuk menjadi, Learning to live together: belajar untuk
hidup bersama. Dalam konteks ini secara gamblang dapat disebutkan bahwa konteks belajar
yang baik adalah belajar untuk berfikir karena arus informasi yang datang begitu cepat
berubah dan semakin lama semakin banyak pada abad 21, tidak mungkin lagi dikuasai oleh
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
manusia karena kemampuan otaknya yang terbatas oleh karena itu, proses yang terus
menerus terjadi seumur hidup adalah belajar bagaimana berfikir. Setelah itu maka
dilanjutkan dengan bagaimana melakukannya setelah konsepnya dipahami dengan akal,
kemudian bagaimana menjadi sesuatu seperti yang dipelajari, pada akhirnya yaitu belajar
untuk hidup bersama, dalam arti saling bekerjasama dalam hubungan timbal balik,
meskipun dalam suasana yang kompetitif.
Inti yang ingin penulis kemukakan disini adalah, solusi untuk melaksanakan
pembangunan yang kompetitif sesuai dengan tuntutan globalisasi adalah pelaksanaan
Otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, dimana Otonomi daerah tersebut
akan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah,
pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran
serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi DPRD.
Pemberian otonomi daerah menimbulkan kewenangan kepada daerah kabupaten dan
kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi
masyarakatnya. Bahwa daerah sudah diberikan kewenangan untuk merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.
Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kualitas
pemerintahan secara umum, antara lain terjadi pergeseran orientasi pemerintah dari
command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi
ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator,
koordinator dan wirausaha dalam proses pembangunan di daerah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Dalam hubungan dengan pelimpahan wewenang dalam rangka mendekatkan
pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa fokus
otonomi daerah adalah pada daerah Kabupaten/kota, dimana urusan wajib yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah (berdasarkan pasal 14, Undang-undang Nomor 32 tentang
Pemerintahan Daerah) yaitu meliputi:
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan Administrasi umum Pemerintahan.
14. Pelayanan Administrasi Penanaman modal.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar lainnya.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan keseluruhan uraian dimaksud, dapat disimpulkan bahwa, tentunya
untuk aparatur Kabupaten/kota, dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dan potensinya,
dalam rangka upaya kemandirian guna pelaksanaan semua urusan wajib tersebut.
Pada prinsipnya, berdasarkan uraian dimaksud, jelaslah bahwa pelaksanaan otonomi
daerah merupakan salah satu upaya kita untuk menghadapi era globalisasi dan abad 21
yang penuh dengan berbagai perubahan dan tantangan, diharapkan Pemerintah akan
menciptakan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel dan responsif yang
berlangsung secara berkelanjutan, untuk itu diharapkan kesiapan dari unsur sumber daya
aparatur pemerintahnya sebagai faktor pelaksana dan penggerak utama, sehingga proses
pembangunan dapat berjalan dengan baik di daerah, pada akhirnya jika tiap daerah masing-
masing membangun daerahnya dan berkompetitif maka akan menunjang pembangunan
nasional secara utuh dan akhirnya upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
2.2. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam persfektif manajemen, salah satu sumber daya yang penting adalah sumber
daya manusia (human resources). Manusia sebagai sumber daya, memiliki peranan penting
karena Manusia adalah sumber daya yang dinamis bukan sumber daya yang statis.
Manusia dengan akalnya, dapat menggerakkan sumber daya lainnya baik yang dinamis
maupun statis agar dapat mencapai tujuan individu maupun organisasi secara optimal.
Menurut Likert dalam Pigors dan Myers (1977:5), disebutkan bahwa: All the
activities of any enterprise are initiated and determined by the persons who make up the
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
institutions. Plants, offices, computers, automated equipment, and all else that a modern
firm uses are unproductive except for human effort and direction..... Of all the tasks of
management, managing the human component is the central and more important task,
because all else depends on how well it is done.
Maksud pernyataan Likert, ialah bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan akan dimulai dan ditentukan oleh orang-orang yang menjalankan institusi
tersebut. Gedung-gedung, kantor-kantor, komputer-komputer, dan perlengkapan otomatis
lainnya yang digunakan oleh perusahaan modern tidaklah produktif kecuali atas usaha dan
pengarahan yang dilakukan oleh manusia.
Kemudian, dikatakan juga bahwa dari semua tugas-tugas manajemen, mengelola
sumber daya manusia adalah yang paling utama dan yang lebih penting, karena semua
komponen lainnya bergantung pada seberapa baik pengelolaan sumber daya manusia
dilakukan.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa manusia adalah faktor
penting dan utama yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik
dalam suatu perusahaan, organisasi non pemerintahan dan dalam pemerintahan itu sendiri,
karena manusialah pelaksana utama kegiatan-kegitan dimaksud, yang menggerakkan
berbagai komponen yang ada disekitarnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam
kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, maka kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pun juga ditentukan oleh manusianya.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah faktor utama yang
perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan, karena bagaimanapun juga keberhasilan
suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kualitas dan
kemampuan orang-orang yang berada didalamnya, yaitu manusia sebagai sumber daya
pelaksananya.
Itu berarti bahwa sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam
organisasi, fungsi pengelolaan sumber daya manusia tersebut dikenal dengan Manajemen
Sumber Daya Manusia.
Selanjutnya, Sofyandi (2008:6), menyatakan bahwa manajemen sumber daya
manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen,
yaitu: planning, organizing, leading and controlling dalam setiap aktivitas/fungsi
operasional SDM, mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan,
penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian
kompensasi, hubungan industrial hingga pemutusan hubungan kerja yang ditujukan bagi
peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian
tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.
Kemudian, secara lebih ringkas, Pattanayak (2002:3) menyatakan: Human resource
management encoumpasses thoses activities designed to provide, motivate and coordinate
the human resources of an organization.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pernyataan Pattanayak tersebut memiliki maksud bahwa, manajemen sumber daya
manusia meliputi berbagai aktivitas yang di desain untuk memberi kesempatan, memotivasi
dan mengkoordinasikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi.
Mendukung pernyataan tersebut, Filippo (1982:5) mendefinisikannya sebagai
berikut: Personnel Management is the planning, organizing, directing and controlling of
procurement, development, compensation, integration, maintance, and separation of
human resources to the end that individual, organizational, and societal objectives are
accomplished.”
Dengan kata lain, Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Filippo adalah:
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk menunjang
perbaikan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemisahan sumber
daya manusia sehingga tujuan akhir baik bagi individu, organisasi dan masyarakat dapat
tercapai.
Sedangkan definisi lainnya yang sejalan, dikemukakan oleh Joko Siswanto dalam
“Presentasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi” (2007), ia
menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah: Serangkaian
keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan (calon pegawai, pegawai &
pensiunan) secara optimal mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan
(kompensasi & kesejahteraan) dan pengembangan, (karir, pendidikan & pelatihan ) serta
terminasi, untuk mencapai tujuan organisasi (memelihara dan meningkatkan performansi).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis mendefinisikan dengan Keseluruhan
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara optimal
dengan melakukan berbagai aktivitas yang memotivasi sumber daya manusia tersebut,
mulai dari implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan
karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan
ketenagakerjaan yang baik yang melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang
mempengaruhi secara langsung sumber daya manusia tersebut dalam usaha meningkatkan
kompentensi sehingga dapat menjadi faktor pendukung terhadap peningkatan efisiensi dan
efektivitas organisasi dalam peningkatan kinerja, produktivitas serta pelayanan.
Selanjutnya, Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki tujuan tertentu. Tujuan
Manajemen Sumber Daya Manusia pada prinsipnya adalah untuk mengoptimalkan
dukungan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dalam upaya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi dimaksud guna mencapai tujuan.
Tentang tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia, Wether dan Davis (1985:9),
mengatakan: The purpose of human resource management is to improve the productive
contribution of people of the organization in an etically and socially responsible way .
Bahwa tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk meningkatkan
produktivitas pegawai dalam suatu organisasi dengan cara yang etis dan memiliki
tanggung jawab sosial.
Selanjutnya, Proses manajemen sumber daya manusia sebagaimana disampaikan
oleh Pigors dan Myers, 1961 (http://www. Kmkp.Ugm. ac.id/ MSDM), yaitu menekankan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pada: recruitment (pengadaan), maintenance (pemeliharaan) dan development
(pengembangan).
Pengadaan Sumber Daya Manusia.
Recruitment disini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi
yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai
dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud disini lebih luas
maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi
pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar
untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Jadi bisa berupa
recruitment from outside dan recruitment from within.
Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfatan SDM yang
sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Untuk
pengadaan pekerja dari luar tahapan seleksi memegang peran penting. Seleksi yang
dianjurkan bersifat terbuka (open competition) yang didasarkan kepada standar dan
mutu yang sifatnya dapat diukur (measurable). Pada seleksi pekerja baru maupun
perpindahan baik promosi dan tanpa promosi, harus memperhatikan unsur-unsur antara
lain; kemampuan, kompetensi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan
kepribadian.
Tahapan pemanfaatan SDM ini sangat memegang peranan penting, dan merupakan
tugas utama dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting disini adalah memanfaatkan
SDM atau pekerja secara efisien, atau pemanfaatan SDM secara optimal, artinya
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pekerja dimanfaatkan sebesar-besarnya namun dengan tetap memperhatikan dan
mempertimbangkan batas-batas kemungkinan pemanfaatan yang wajar. Orang tidak
merasa diperas karena secara wajar pula orang tersebut menikmati kemanfaatannya.
Prinsip pemanfaatan SDM yang terbaik adalah prinsip satisfaction yaitu tingkat
kepuasan yang dirasakan sendiri oleh pekerja yang menjadi pendorong untuk
berprestasi lebih tinggi, sehingga makin bermanfaat bagi organisasi dan pihak-pihak
lain. Pemanfaatan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang paling
mudah dan sederhana sampai cara yang paling canggih. Pemanfaatan SDM perlu
dimulai dari tahap pengadaan, dengan prinsip the right man on the right job.
Pemeliharaan Sumber Daya Manusia.
Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan.
Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran (reward system) akan berpengaruh
terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat
orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara
optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh
ganjaran atau imbalan yang wajar, dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari
organisasi atau bekerja tidak optimal.
Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan
secara seksama hakikat manusianya. Manusia memiliki persamaan disamping
perbedaan, manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa dan cipta.
Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak dan kemampuan,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
dan manusia juga mempunyai harga diri. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian
pimpinan dalam manajemen SDM. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem
ganjaran (reward system), baik yang berupa finansial, seperti gaji, tunjangan, maupun
yang bersifat material seperti; fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dan juga
berupa immaterial seperti; kesempatan untuk Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain.
Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini diharapkan dapat membawa pengaruh
terhadap tingkat prestasi dan produktitas kerja.
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi perlu pengembangan
sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi
ingin berkembang seyogyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia.
Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan
pelatihan yang berkesinambungan.
Pada prinsipnya, pendidikan dan pelatihan merupakan segala usaha yang bertujuan
untuk pengembangan SDM, yaitu pengembangan kemampuan dalam arti sikap dan
kepribadian, pengetahuan serta ketrampilan. Pendidikan pada umumnya berkaitan
dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan
Pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pegawai
yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu, dan biasanya dilakukan dalam
periode waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan Pendidikan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Untuk Pendidikan dan Pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis
kebutuhan atau need assessment, yang menyangkut tiga aspek, yaitu: (1). Analisis
organisasi, untuk menjawab pertanyaan: "Bagaimana organisasi melakukan pelatihan
bagi pekerjanya", (2). Analisis pekerjaan, dengan pertanyaan: " Apa yang harus
diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya"
dan (3). Analisis pribadi, menekankan "Siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan
apa". Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat
kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut. (http://www.
Kmkp.Ugm. ac.id/ MSDM).
Berdasarkan keseluruhan uraian dimaksud, dapat dipahami bahwa manajemen
sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan menentukan terhadap
keberhasilan suatu organisasi dalam menampilkan kinerja guna pencapaian tujuan. Semua
tahapan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia dimaksud, mulai dari pengadaan,
pemeliharaan, serta pengembangan adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dan harus
dilaksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang
merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia juga merupakan hal yang
esential yang harus dilakukan, karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bermanfaat
bagi peningkatan kompetensi serta kinerja pegawai.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
2.3. Pendidikan dan Pelatihan
Pada prinsipnya setiap organisasi berorientasi pada peningkatan produktivitas
dengan cara meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai
dalam organisasi tersebut. Untuk itu, pada setiap organisasi dibutuhkan pegawai yang
berkualitas, yaitu pegawai yang memiliki kompetensi yang optimal, baik pengetahuan,
ketrampilan dan sikap serta perilaku yang baik dalam bidang tugasnya, selain itu pada diri
seorang pegawai juga dituntut untuk mau bekerja dengan efektif, efisien, berprestasi dan
dilandasi dengan etika moral dan tanggung jawab dalam rangka peningkatan kinerja, yang
pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan organisasi
tersebut secara menyeluruh.
Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dimaksud adalah dengan
mengikutsertakan pegawai tersebut pada program-program pendidikan dan pelatihan
(Diklat).
Sedarmayanti (2004:143), menyatakan bahwa, salah satu cara untuk meningkatkan
kemampuan kerja adalah dengan mengikutsertakan pegawai pada program-program
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan merupakan upaya untuk
menambah pengetahuan dan ketrampilan bekerja, sehingga dengan demikian dapat
meningkatkan produktivitas kerja.
Kemudian, tentang kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan, Cormick dalam
Mangkunegara (2003:53), menyatakan bahwa suatu organisasi perlu melibatkan sumber
daya (pegawainya) pada aktivitas pelatihan, hanya jika hal itu merupakan keputusan terbaik
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
dari manajer, pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain daripada memodifiksi perilaku
pegawai. Hal ini juga mendukung organisasi dan tujuan lain dari organisasi, seperti
keefektifan produksi, distribusi barang dan pelayanan lebih efisien, menekan biaya operasi,
meningkatkan kualitas dan menyebabkan hubungan pribadi lebih efektif.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Notoadmodjo (2003:30) menyatakan bahwa
Pendidikan dan Pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi oleh karena
itu, setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, maka pendidikan dan pelatihan
bagi karyawannya harus memperoleh perhatian yang besar.
Kemudian, Wursanto (1988:59), menyatakan bahwa untuk mempertinggi mutu
pegawai, baik pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, bakat maupun mentalnya, kepada
para pegawai perlu diberikan berbagai macam latihan dan pendidikan.
Jadi, berdasarkan keseluruhan pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa
pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan itu perlu dan merupakan investasi bagi organisasi
untuk berkembang lebih baik, dengan Diklat, pegawai dapat ditingkatkan kualitasnya,
kompetensinya, sehingga akan berpengaruh pada produktivitas, dan kinerjanya dalam
pelayanan secara umum.
Kemudian, dalam rangka pengelolaan Diklat, terdapat empat hal yang secara prinsip
yang harus diperhatikan, yaitu: (1). Analisa Kebutuhan Diklat (Need Analysis); (2). Prinsip
Pembelajaran ( Learning Principles); (3). Teknik-teknik Diklat (Training Techniques); dan
(4). Evaluasi Program (Program Evaluation). (Newstrom dalam Suherman: 2005).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Artinya, untuk melaksanakan Diklat, sebelumnya Lembaga Diklat harus melakukan
Analisa Kebutuhan Diklat, yaitu memahami untuk apa Diklat itu dilaksanakan? Apa
tujuannya? Siapa pesertanya? Kemudian berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar bahwa
lembaga Diklat harus menerapkan metode belajar apa yang paling efektif disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan. Teknik-teknik Diklat juga harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program Diklat tersebut,
sehingga diketahui apakah Diklat yang dilakukan berhasil dan dapat mencapai sasaran
secara optimal.
Menurut Donaldson dan Scannel (1987:17), langkah-langkah yang sangat
menentukan untuk mendisain efektivitas program Pendidikan dan Pelatihan antara lain
adalah:
1. Melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan.
2. Menentukan standar yang objektif.
3. Tersedianya materi atau bahan pelajaran.
4. Seleksi instruktur.
5. Metodologi.
6. Media.
7. Bentuk test atau ujian.
8. Mengadakan kebutuhan program.
9. Evaluasi dan revisi program.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan uraian di atas, maka Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan
langkah awal yang penting dalam manajemen kediklatan. Kebutuhan Diklat merupakan
kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang
secara nyata dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan tugas (Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah).
Dapat penulis tambahkan, bahwa kebutuhan Diklat terdiri atas tiga kategori
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah), yaitu:
1. Kebutuhan pada tingkat organisasi/lembaga.
2. Kebutuhan pada tingkat jabatan/posisi.
3. Kebutuhan pada tingkat individu/perorangan.
Proses Analisa Kebutuhan Diklat terdiri dari tiga langkah utama yaitu:
1. Identifikasi kebutuhan Diklat.
2. Analisis hasil identifikasi kebutuhan Diklat.
3. Penilaian kesenjangan pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
Hasil analisa kebutuhan dimaksud, yang akan menjadi tujuan Diklat, sehingga suatu
perumusan tujuan Diklat dapat dibuat. Perumusan tujuan Diklat secara sederhana memuat
secara jelas kompetensi dasar dan indikator keberhasilan. Kompetensi dasar, yang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
merupakan tujuan umum menggambarkan seperangkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan
yang harus dicapai oleh peserta dalam suatu program atau jenis Diklat tertentu.
Sehubungan dengan uraian tersebut, maka lingkup kompetensi Diklat mencakup:
1. Ranah kognitif (Cognitive Domain), yaitu penampilan yang ditujukkan peserta dalam
perubahan/ peningkatan pengetahuan dan intelektual.
2. Ranah sikap (Affective Domain), yaitu penampilan yang ditunjukkan peserta dalam
perubahan minat, sikap, dan nilai-nilai.
3. Ranah ketrampilan (Psychomotoric Domain), yaitu penampilan yang ditunjukkan
peserta baik yang bersifat intelektual maupun bersifat laku atau gerak yang dikuasai dan
dilakukan dengan tepat sesuai kecepatan tertentu.
Kemudian, perancangan program dan kurikulum pada Diklat adalah berbasis
kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi (Competency Based Curriculum) adalah
seperangkat rencana dan peraturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai
peserta, penilaian, kegiatan pembelajaran, dan pemberdayaan sumber daya Diklat dalam
pengembangan kurikulum Diklat.
2.3.1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber
daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian
manusia. (Notoadmodjo, 2003:28).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pandangan lainnya, dikemukakan oleh Walker (1980:265), ia menyatakan bahwa:
Training and development is a human resource management and the principal vehicle for
developing skills and abilities of employees other than trough job assisgment. It is an
important means of influecing management values, attitudes, and practices in human
resources management.”
Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Pengembangan dan Pelatihan
adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sarana untuk pengembangan ketrampilan dan
kemampuan pegawai lebih baik daripada melalui tugas-tugas pekerjaan. Hal itu penting
untuk mempengaruhi pengelolaan nilai-nilai, sikap-sikap, dan praktek dalam sumber daya
manusia.
Selanjutnya, Jucius (1979:221), memberikan definisi Pendidikan dan Pelatihan
sebagai berikut: The term ‘training” is used here to indicate any process by which the
attitudes, skills and abilities of employees to performance a spesific job are increased. This
task may be contrasted with that of increasing the knowledge, understanding, or attitudes
of employees, so that they are better adjusted to their working environment. The term
“education” is used here to denote the latter task.
Makna pernyataan Jucius tersebut adalah bahwa terminologi Pelatihan disini
digunakan untuk mengindikasikan segala proses yang mana sikap, ketrampilan, dan
kemampuan pegawai dikembangkan dalam upaya mengerjakan tugas tertentu. Tugas-tugas
dimaksud dapat dibedakan dengan tugas meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
sikap-sikap pegawai. Sehingga mereka dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
lingkungan pekerjaan mereka. Terminologi Pendidikan digunakan untuk menunjukkan
tugas-tugas berikutnya.
Masih tentang pengertian Pendidikan dan Pelatihan, pendapat selanjutnya
dikemukakan oleh Nasution (2000:71), dimana ia membedakan Pendidikan dan Pelatihan
sebagai berikut: Pendidikan adalah suatu proses, teknis dan metode belajar mengajar
dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelatihan adalah suatu proses belajar
mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan
ketrampilan dan kemampuan kerja seseorang (karyawan atau sekelompok orang).
Kemudian, Pattanayak (2002:143), mendefinisikan Pelatihan sebagai berikut:
Training maybe define as a plan programme designed to improve performance and to bring
about measurable changes in knowledges, skills, attitude and social behaviour of
employees of doing a particular job.
Menurut Pattanayak bahwa Pelatihan didefinisikan sebagai suatu program
perencanaan yang didisain untuk memperbaiki kinerja dan untuk membawa perubahan-
perubahan yang terukur dalam pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku sosial pada
karyawan dalam melakukan pekerjaan tertentu.
Sementara itu, tentang Pengembangan dan Pelatihan, Mondy dan Noe dalam
“Human Resource Management” (2005:202), mendefinisikan Pengembangan dan
Pelatihan sebagai sebagai usaha berkelanjutan yang didisain untuk meningkatkan
kompetensi karyawan dan kinerja organisasi, dimana Pelatihan adalah kegiatan-kegiatan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
yang didesain untuk memberi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari pengetahuan dan
ketrampilan yang dibutuhkan bagi pekerjaan-pekerjaan mereka pada masa sekarang,
sedangkan Pengembangan adalah proses pembelajaran yang berlangsung melampaui
pekerjaan-pekerjaan saat ini dan memiliki fokus waktu yang lebih panjang. Dalam
pandangan Mondy dan Noe tersebut, Pendidikan adalah merupakan bagian dari kegiatan
pengembangan pegawai.
Selanjutnya secara lebih khusus, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan dimaknai sebagai: “Usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan agama.”
Sejalan dengan pandangan tersebut, dan dihubungkan dengan Pegawai Negeri
Sipil, menurut ketentuan pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, tentang
Pendidikan dan Latihan Jabatan PNS, disebutkan bahwa Pendidikan dan Latihan adalah
proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya.
Sementara itu, pengertian Pelatihan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 01/Kep/M. Pan/1/2001 adalah: proses pembelajaran yang lebih
menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dan bertujuan untuk
meningkatkan dalam satu atau beberapa jenis ketrampilan tertentu.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Dapat penulis tambahkan, bahwa menurut Pedoman Penyusunan Program Diklat
Tahun 2008, dikatakan bahwa pelaksanaan Diklat diarahkan untuk mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan kompetensi aparatur sehingga
menjadi daya ungkit bagi perubahan perilaku dan kinerja aparatur Pemerintah.
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pendidikan lebih
bersifat umum dan untuk kebutuhan seseorang, merupakan suatu proses belajar mengajar
dengan serangkaian kegiatan yang berlangsung relatif lama dan diselenggarakan dengan
pendekatan yang formal bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dengan
mentransfer sejumlah teori sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak, yang dapat
berguna baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang.
Sementara itu, Pelatihan lebih bersifat khusus, merupakan proses belajar mengajar
yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan atau kemampuan kerja individu atau
sekelompok orang, yang sudah bekerja pada suatu organisasi tertentu, agar lebih menjadi
efisien, efektif. Pelatihan juga dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas kerja
pegawai, yang bersifat lebih terarah dan lebih menekankan pada praktek, dan pada
akhirnya, individu tersebut diharapkan mampu melakukan pekerjaannya dengan lebih
optimal dan berkualitas.
Berdasarkan hal tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pendidikan
dan Pelatihan adalah segala aktivitas belajar mengajar yang dilakukan secara sadar,
menggunakan teori dan praktek, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi individu
serta sekelompok orang, dengan terjadinya perubahan yang optimal dari segi ketrampilan,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pengetahuan, dan sikap dengan menggunakan metode belajar tertentu, dilaksanakan baik
didalam maupun diluar sekolah dimana proses tersebut merupakan proses yang
berkesinambungan dan berlangsung terus-menerus.
Jadi secara keseluruhan, dapat kita lihat bahwa Pendidikan dan Pelatihan pada
prinsipnya sama-sama merupakan proses belajar-mengajar, dengan menggunakan metode
tertentu, serta bertujuan untuk peningkatan kompetensi pegawai, sehingga dapat
meningkatkan produktivitas, kinerja dan kualitas pelayanan pada suatu organisasi.
Sedangkan perbedaannya dimana Pendidikan lebih luas daya jangkaunya dan lebih lama
dalam prosesnya yaitu bahkan berlangsung terus-menerus, dalam arti seumur hidup,
sementara Pelatihan dilakukan dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan
Pendidikan.
Tetapi meskipun terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut, dalam
kenyataanya, baik Pendidikan maupun Pelatihan, memiliki orientasi masa depan yaitu
untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan
produktivitas, kinerja dan kualitas pelayanan oleh suatu organisasi dengan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan perbaikan
sikap.
2.3.2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tentu memiliki tujuan baik bagi
peserta itu sendiri maupun bagi organisasi. Hal ini perlu diperhatikan karena tujuan-tujuan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
tersebut sesungguhnya merupakan landasan menetapkan metode pendidikan dan pelatihan
mana yang akan dipakai, materi yang akan dibahas, pesertanya, dan siapa saja tenaga
pengajarnya untuk dapat memberi perubahan kemampuan yang signifikan bagi peserta
Diklat dimaksud.
Menurut Wursanto (1989:60), bahwa latihan dan pendidikan memiliki manfaat,
yaitu:
1. Latihan dan pendidikan meningkatkan stabilitas pegawai.
2. Latihan dan pendidikan dapat memperbaiki cara kerja pegawai, sehingga cara kerja
mereka tidak bersifat statis, melainkan selalu disesuaikan dengan perkembangan
organisasi dan volume kerja.
3. Dengan latihan dan pendidikan pegawai dapat berkembang dengan cepat.
4. Dengan latihan dan pendidikan, pegawai mampu bekerja lebih efisien.
5. Dengan latihan dan pendidikan, pegawai mampu melaksanakan tugs dengan lebih baik.
6. Dengan latihan dan pendidikan, berarti pegawai diberi kesempatan untuk
mengembangkan diri.
7. Latihan dan pendidikan meningkatkan semangat kerja pegawai dan produktivitas
perusahaan.
Dalam kaitannya dengan hal di atas, Mangkunegara (2003:52), mengemukakan
bahwa tujuan pelatihan dan pengembangan adalah:
1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi.
2. Meningkatkan produktivitas kerja.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3. Meningkatkan kualitas kerja.
4. Meningkatkan ketetapan perencanaan Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja
6. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal
7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja
8. Menghindarkan keusangan (obsolescence).
9. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai.
Artinya bahwa kegiatan Pelatihan itu sendiri juga memiliki tujuan-tujuan dan
bermanfaat bagi pegawai, yang intinya adalah untuk peningkatan efektifitas kerja dan
kualitas pegawai dimaksud.
Dapat penulis tambahkan, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2000, dinyatakan bahwa salah satu tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk
meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri
Sipil.
Selanjutnya, sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah terwujudnya Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki kompetensi baik kemampuan maupun karakteristik yang dimiliki oleh
Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang sesuai
dengan persyaratan dan jabatan masing-masing.
Tujuan dan sasaran Pendidikan dan Pelatihan dapat terlaksana jika ada dukungan
dari para penyelenggara serta unit kerja dan motivasi dari para peserta Diklat itu sendiri.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pada prinsipnya, para peserta Diklat harus menyadari pentingnya mengikuti Diklat dengan
benar karena kegunaan Diklat dimaksud dalam upaya peningkatan kompetensi mereka,
sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal yang pada akhirnya akan memberikan
dampak yang positif bagi PNS dimaksud dalam memberikan pelayanan pada publik yang
mereka layani sesuai dengan kualitas yang mereka miliki dan kebutuhan publik.
2.3.3. Prinsip-prinsip Belajar
Belajar adalah kegiatan utama yang dominan dalam Pendidikan dan Pelatihan.
Belajar berkaitan dengan menemukan sesuatu informasi yang baru sehingga kualitas
seorang individu menjadi lebih baik.
Sehubungan dengan teori belajar, Sikula (1981:234-236), menyatakan: learning
theories concentrate on ”how” an individual learns. From such studies, learning cycle
models similar to life cycle models have resulted. Human learning like human growth,
seems to advance rapidly at some points, to level off at others and to decline eventually in
still other periods. The reasons and conditions for such periods are the focal point of
learning analisys. Such research is important because knowing how a person learn can
assist individuals, groups and organization in specific skill training and general education
development.
Menurut Sikula, bahwa teori belajar menekankan pada bagaimana seorang individu
belajar. Dari berbagai studi diketahui bahwa siklus model belajar sama dengan yang
dihasilkan oleh siklus model kehidupan. Manusia belajar seperti manusia tumbuh dan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
berkembang, artinya harus ada peningkatan yang berarti dalam beberapa hal agar terjadi
kemajuan terus menerus dari berbagai periode. Alasan-alasan dan situasi-situasi pada
periode tertentu adalah poin utama dari prinsip belajar. Penelitian perlu dilakukan karena
dengan mengetahui bagaimana seseorang belajar, dapat membantu individu, kelompok,
atau organisasi, dalam peningkatan ketrampilan terntentu, dan pengembangan pendidikan
secara umum.
Sehubungan dengan pandangan di atas, Sikula menetapkan, ada 24 prinsip belajar
yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan pelatihan yaitu:
1. “All human being can learn. Individual of all ages and various intelectual capacities
have the ability to learn new behaviors”.(Semua orang dapat belajar. Semua orang dari
berbagai usia dan variasi kemampuan intelektual yang berbeda, memiliki kemampuan
untuk mempelajari perilaku-perilaku baru).
2. “An individual must be motivated to learn. This motivation may exist in a variety of for,
such as self actualization, promotional possibilities or financial incentives. However,
most learning motivation is self – motivation”. (Seorang individu harus memiliki
motivasi untuk belajar, motivasi itu dalam bentuk nyata seperti aktualisasi diri,
kemungkinan-kemungkinan dipromosikan, insentif berupa uang. Namun demikian,
kebanyakan motivasi belajar merupakan motivasi pribadi).
3. “Learning is active not passive. Effective education required actions and involvement
from all participants”. (Belajar adalah aktif bukan pasif. Pendidikan yang efektif
menuntut aksi dan melibatkan semua peserta).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4. “Leaners may acquire knowledge more rapidly with guidance. Feedback is necessary
because trial and error are too time consuming and inefficient”. (Peserta dapat
memperoleh pengetahuan lebih cepat dengan bimbingan. Umpan balik diperlukan
karena belajar dengan spekulasi terlalu banyak memerlukan waktu dan tidak efisien).
5. “Appropriate materials should be provided. Educators should posses a reasonable
repertoire of training toolls and materials, such as cases, problem, discussion,
questions and readings”. ( Materi yang sesuai harus disediakan. Pengajar harus
memiliki alat-alat pelatihan dan materi-materi yang cukup lengkap seperti kasus-kasus,
masalah-masalah, diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan dan bacaan-bacaan).
6. “Time must be provided to practice the learning. Part of the learning process requires
a great deal of time for student internalization, assimilation, testing, acceptance and
confidence”. (Waktu harus disediakan untuk menerapkan apa yang dipelajari.
Sebahagian dari proses belajar, menuntut banyak waktu bagi peserta untuk mencerna,
menilai, menerima dan meyakini materi pelajaran).
7. “Learning methods should be varied. Variety shoud be introduced to offset fatique and
boredom”. (Metode-metode belajar harus bervariasi untuk mencegah timbulnya
kelelahan dan kebosanan).
8. “The leaners must secure satisfaction from the learning. Education must fulfill human
needs, desires and expectations “. (Peserta harus memperoleh kepuasan belajar.
Pendidikan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan harapan
peserta).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
9. ‘‘Leaners need reinforcement of correct behavior. Positive and immediate rewards
reinforce and cement desired behaviors”. (Peserta memerlukan penguat perilaku yang
tepat. Hadiah-hadiah positif dan langsung dapat menguatkan perilaku yang diinginkan).
10. “Standars of performance should be set for leaner. Goals or bench mark should be
established so that individuals can judge their educational achievements and
progress”. (Standar prestasi harus ditentukan untuk peserta. Tujuan-tujuan harus
ditetapkan sehingga peserta dapat menilai prestasi pendidikan dan kemajuan mereka).
11. “Different levels of learning exist. Learning may involve awarenes, changed attitudes
or changed behavior. Some learning involves mental process, while other instructional
activities concentrate on physical maneurs. Different time and methode requirements
are needed to bring about different level of learning.” (Tingkatan belajar nyata
berbeda-beda. Belajar dapat melibatkan kesadaran, perubahan sikap ataupun perubahan
perilaku. Beberapa cara belajar melibatkan proses mental sementara kegiatan lainnya
lebih menekankan pada perubahan sikap tubuh. Perbedaan waktu dan metode
dibutuhkan untuk membawa perubahan pada tingkat belajar yang berbeda).
12. “Learning is adjustment on the part of an individual. Actual learning represents a
change in the student, and all changes required adjustments”. (Belajar merupakan suatu
penyesuaian diri dari individu dan menimbulkan perubahan pada orang yng belajar dan
semua perubahan itu menuntut penyesuaian diri.
13. “Individual differences play a large part in the effectiveness of the learning process.
What can be learned easily by some individuals maybe very difficult for others because
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
of differences in basic abilities or cultures backgrounds”. (Perbedaan individu
memainkan peranan besar dalam efektivitas belajar. Hal-hal yang dapat dipelajari
dengan mudah oleh sebagian individu mungkin dirasakan sukar oleh individu lain,
karena adanya perbedaan kemampuan dan latar belakang budaya).
14. “Learning is a cumualtive process”. An individual’s reaction in any lesson is
conditioned and modified by what has been learned in earlier lessons and experience”.
(Belajar adalah suatu proses kumulatif. Reaksi seorang individu dalam pelajaran
tertentu adalah dikondisikan dan dimodifikasi oleh apa yang telah dipelajarinya dalam
pelajaran-pelajaran sebelumnya dan pengalamannya).
15. “Ego involved is widely regarded as major factor in learning”. (Keterlibatan ego
adalah faktor utama dalam belajar) .
16. “The rate of learning decreases when complex skills are involved. Simple skills can be
learned easily and quicker than complex activities ”. (Kecepatan belajar akan menurun
bila menyangkut skill yang komplek. Skill yang sederhana dapat dipelajari dengan cepat
daripada aktivitas-aktivitas yang komplek).
17. “Learning is closely related to attention and concentration. The learning process is
more effective if distractions are avoided”. (Belajar berhubungan erat dengan perhatian
dan konsentrasi. Proses belajar akan lebih efektif jika tidak ada gangguan).
18. “Learning involves long-term retention and immediate acquation of knowledge. Such
retention is encouredged by understanding, emphasizing, and repeating”. (Belajar
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
meliputi ingatan jangka panjang dan penguasaan segera dari pengetahuan, seperti
ingatan dapat diperkuat dengan pemahaman, pengulangan).
19. “There are upward spurts of understanding followed by plateus in the curve of
learning. New knowledge is always gathered in a sporadic fashion” (Arah ke atas grafik
proses belajar, diikuti oleh garis mendatar dalam kurva belajar. Pengetahuan baru selalu
terkumpul walaupun biasanya jarang terjadi).
20. “Accuracy generally deserves more emphasis than speed during the learning process.
Speed can be improved but accuracy is more difficult to control”. (Ketelitian umumnya
pantas mendapat penekanan lebih banyak daripada kecepatan selama proses belajar.
Kecepatan dapat ditingkatkan tetapi ketelitian adalah lebih sulit untuk dikontrol).
21. “The law of effect states that a particular response becomes more certain the more
often it accurs. In other words, repetitions tends to fix the response or adjustment”.
(Hukum pengaruh menyatakan bahwa jawaban yang tepat terhadap sesuatu masalah
menjadi lebih pasti setelah jawaban tersebut semakin timbul. Dengan kata lain,
pengulangan cenderung memantapkan suatu jawaban atau suatu penyesuaian).
22. “Sleep affects learning, sleeping immediately following (but not during) a learning
expirience often improver retention.” (Tidur mempengaruhi belajar. Tidur setelah
belajar meningkatkan ingatan).
23. “Learning should be reality based. Education should be highly related to the learner’s
life expirience”. (Belajar harus didasarkan pada kenyataan. Pendidikan harus
berhubungan erat dengan pengalaman hidup peserta).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
24. “Learning should be goal oriented. Specific purposes and rewards affiliatied with the
learning effort generaly enhance educational attainment endeavors. (Belajar harus
berorientasi pada tujuan. Adanya penetapan tujuan-tujuan yang spesifik dan pemberian
hadiah-hadiah berhubungan dengan upaya belajar umumnya, serta usaha keras untuk
mencapai hasil).
Dapat penulis tambahkan, bahwa prinsip-prinsip belajar pada pengembangan dan
pelatihan tersebut, juga digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, hal ini terjadi
karena pendidikan adalah juga merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia.
Sejalan dengan pendapat di atas, Siagian (2007:190) tentang prinsip-prinsip belajar
menyatakan bahwa dikalangan para pakar, telah umum dikatakan pendapat yang
mengatakan bahwa pada dasarnya, prinsip belajar yang layak dipertimbangkan untuk
diterapkan berkisar pada lima hal, meliputi: partisipasi, repetisi, relevansi, pengalihan dan
umpan balik.
Prinsip partisipasi berpegangan pada fakta bahwa pada umumnya, proses belajar
berlangsung lebih cepat dan pengetahuan atau ketrampilan yang diperoleh diingat lebih
lama.
Prinsip repetisi berpandangan bahwa semua informasi yang pernah diterima
seseorang tersimpan di otaknya, hanya saja agar dapat dipergunakan informasi tersebut
perlu diangkat ke permukaan, caranya ialah melalui repetisi atasu pengulangan.
Prinsip ketiga yaitu relevansi, berdasarkan pandangan teori proses belajar mengajar
yaitu bahwa, kegiatan belajar akan berlangsung lebih efektif apabila bahan yang diperlajari
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
mempunyai relevansi tertentu dan mempunyai makna konkret, bila yang dipelajari itu
relevan dengan kebutuhan seseorang. Dalam hubungannya dengan program pendidikan
dan pelatihan, dapat digambarkan bahwa suatu program Diklat akan diikuti dengan lebih
serius oleh para peserta, apabila penjelasan yang diberikan oleh pelatih memberikan
keyakinan dalam diri para peserta bahwa pengetahuan atau ketrampilan yang akan
diperoleh, relevan dengan tugas mereka, baik untuk masa sekarang maupun ke depan.
Sedangkan prinsip pengalihan adalah suatu prinsip yang menerapkan sistem
pengalihan dalam belajar, maksudnya bahwa suatu pengalihan bisa terjadi karena
penerapan teori dalam suatu situasi nyata atau di praktekkan yang bersifat simulasi.
Prinsip belajar kelima adalah umpan balik, dengan prinsip ini peserta latihan akan
mengetahui apakah tujuan pendidikan dan pelatihan tercapai baik dalam bentuk
pengetahuan baru, maupun ketrampilan yang belum dimilikinya sebelumnya.
Selanjutnya, dapat penulis tambahkan, ada beberapa prinsip pembelajaran yang
perlu mendapat perhatian dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:
1. Optimalisasi penggunaan fasilitas audio visual.
2. Tujuan dan sasaran diklat disetujui bersama antara peserta dan penyelenggara.
3. Optimalisasi minat belajar peserta Diklat.
4. Materi Diklat terstruktur berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksitasnya.
5. Peserta Diklat menerima umpan balik atas kemajuan belajarnya.
6. Peserta Diklat belajar mengubah perilaku sesuai materi program Diklat.
7. Peserta Diklat memiliki waktu yang cukup untuk mempraktekkan materi Diklat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
8. Peserta Diklat aktif berpartisipasi dalam proses belajar.
9. Materi Diklat bersifat menantang dan inovatif dalam batas kemampuan peserta.
10. Program Diklat berorientasi dan bersifat akomodatif terhadap kebutuhan peserta
(Lembaga Administrasi Negara, 1995/1996 dalam Suherman: 2005).
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat kita pahami bahwa untuk melakukan
kegiatan belajar, ada hal-hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan sehingga hasil yang
dicapai dapat menjadi optimal. Bahwa kegiatan pembelajaran seharusnya dirancang dan
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang diharapkan. Artinya, jika kita kaitkan
dengan program Pendidikan dan Pelatihan, bahwa program Pendidikan dan Pelatihan yang
dirancang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan sehingga para
peserta Diklat akan dapat mengikuti Diklat secara serius dan tujuan diklat itu sendiri dapat
dicapai.
2.3.4. Metode Pendidikan dan Pelatihan
Secara umum Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS yang dilakukan
adalah terdiri dari:
1. Kuliah dan tanya jawab.
2. Diskusi.
3. Simulasi.
4. Studi Kasus.
5. Seminar dan Presentasi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Metode kuliah adalah merupakan suatu ceramah yang disampaikan secara lisan
untuk tujuan-tujuan pendidikan (Mangkunegara, 2003:64). Menurut Mangkunegara,
keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk kelompok besar, sehingga biaya
peserta menjadi rendah dan dapat menyajikan banyak bahan pengetahuan dalam waktu
yang relatif singkat. Sedangkan kelemahannya, peserta lebih bersikap pasif, komunikasi
hanya satu arah sehingga tidak menjadi umpan balik dari peserta. Oleh karena itu kuliah
dapat digabungkan dengan metode tanya jawab.
Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu
masalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:269). Jadi, Metode Diskusi adalah suatu
metode belajar dengan mengumpukan orang-orang secara bersama untuk membahas
sesuatu masalah dengan cara bertukar pikiran. Menurut Mangkunegara, bahwa diskusi
adalah merupakan pelaksanaan dari metode konferensi yaitu suatu metode yang
menekankan adanya diskusi kelompok kecil, materi pelajaran yang terorganisasi dan
melibatkan peserta aktif. Pada metode ini belajar didasarkan melalui partisipasi lisan dan
interaksi antar peserta (anggota peserta). Jumlah peserta sekitar 15 sampai 20 orang.
Metode ini sangat berguna untuk pengembangan pengertian-pengertian dan pebentukan
sikap-sikap baru. Adapun kelemahannya metode ini adalah terbatasnya peserta pada
kelompok kecil, sehingga biaya relatif menjadi lebih besar.
Sementara itu, pengertian Simulasi masih menurut Mangkunegara (2003:63),
adalah suatu situasi atau peristiwa menciptakan bentuk realitas. Simulasi merupakan
pelengkap sebagai teknik duplikat yang mendekati kondisi nyata pada pekerjaan. Jadi,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
metode simulasi adalah suatu metode belajar dalam Diklat yang menciptakan suatu kondisi
realitas sehingga dirasakan oleh pesertanya seolah-olah nyata dengan tujuan agar peserta
dapat menangani jika situasi yang sedemikian terjadi dalam pekerjaannya.
Masih menurut Mangkunegara (2003:65), Studi Kasus adalah uraian tertulis atau
lisan tentang masalah yang ada atau keadaan selama waktu tertentu yang nyata maupun
secara hipotesis. Pada metode ini, peserta diminta untuk mengidentifikasikan masalah-
masalah dan merekomendasi pemecahan masalahnya. Metode ini menghendaki belajar
melalui perbuatan, dengan maksud meningkatkan pemikiran analisis dan kemampuan
memecahkan masalah. Metode studi kasus ini berfungsi pula sebagai pengintegrasian
pengetahuan yang diperoleh dari sejumlah fondasi disiplin.
Selanjutnya, metode terakhir adalah seminar dan presentasi. Seminar bermakna
sebagai pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan ahli
(guru besar, pakar dan sebagainya). Jadi, prinsipnya seminar hampir sama dengan diskusi,
hanya saja pada seminar fokus peranannya lebih dipegang oleh pimpinan seminar dalam
mengarahkan diskusi yang terjadi setelah suatu masalah dipaparkan (dipresentasikan) oleh
seseorang atau seseorang yang mewakili kelompok, tiap kelompok atau perwakilan
kelompok dapat mengajukan pertanyaan, menyumbang ide dan sebagainya, yang pada
akhir seminar akan dibuat suatu kesimpulan bahasan. Kelebihannya peserta dapat
mengembangkan kemampuan berkomunikasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan
dengan cepat, dan mengemukakan pendapat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Kemudian, dapat penulis tambahkan bahwa metode Diklat PIM Tk. IV (Pedoman
Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV, 2008:7), adalah:
1. Ceramah, yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan dengan
komposisi teori 40% dan paraktek 60 %.
2. Pendalaman materi:
a. Peserta melakukan komunikasi antar peserta secara terorganisasi dan berpikir secara
dinamis agar terbentuk pola pikir dan pola tindak secara tim (team learning)
b. Peserta diberi latihan untuk saling bekerjasama secara aktif dalam berfikir,
menyumbangkan ide, mengidentifikasikan, membahas dan memecahkan masalah
yang menjadi topik bahasan kelompok.
3. Studi Kasus:
Peserta dihadapkan pada suatu peristiwa nyata atau masalah yang pernah terjadi.
Mencari faktor penyebab terjadinya kasus dan cara pemecahannya yang setepat-
tepatnya.
Diskusi, dimana dalam diskusi ini peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan
dalam kelompok, dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis masalah, tukar-menukar informasi dan memperkaya
gagasan.
Simulasi (Role playing), yaitu peserta melakukan pembelajaran dengan memainkan peran
dalam situasi tertentu.
Penulisan kertas kerja.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Bahwa peserta secara perorangan maupun kelompok diwajibkan menulis kertas kerja
mengenai topik tertentu.
Penulisan kertas kerja kelompok merupakan hasil dari Observasi lapangan dan
melihat kenyataan pada berbagai permasalahan di berbagai SKPD dan juga terkait dengan
proses pelayanan Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing SKPD dimaksud.
2.4. Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
2.4.1. Konsep Kompetensi
Strategi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di segala bidang merupakan
salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi tersiptanya sumber daya manusia yang
berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi. Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk
dapat memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin pesat, efisien dan
produktif, perlu dilakukan secara terus- menerus, sehingga menjadikan sumber daya
manusia tetap merupakan sumber daya yang produktif (Sedarmayanti, 2004:179).
Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi tinggi sangat menunjang organisasi untuk maju dan berkembang pesat. Dalam
kondisi masyarakat yang kian terdidik, akan lahir active society / masyarakat yang aktif,
sebagai sinyal bagi menggeliatnya gerakan masyarakat madani. Hal tersebut menuntut
sumber daya aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional sehingga mampu
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
menunjang proses percepatan membangun masyarakat Indonesia yang demokratis atau
masyarakat madani Indonesia.
Sejalan dengan pendapat di atas, Lako dan Sumaryati (2002) berpendapat bahwa
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai visi dan misinya secara berkelanjutan sangat
tergantung pada kualitas sumber daya manusianya (SDM). Beberapa pakar manajemen
SDM berpendapat bahwa SDM yang berkualitas adalah SDM yang minimal memiliki
empat karakteristik yaitu (1). Memiliki competency (knowledge, skill, abilities dan
experience) yang memadai; (2). Commitment pada organisasi; (3). Selalu bertindak cost-
effectiveness dalam setiap aktivitasnya, dan (4). Congruence of goals, yaitu bertindak
selaras antara tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi.
(http://www.bkn.go.id/penelitian/buku/penelitian/2004/buku/Peny./Ped/
Peny./Ped/Peng./Kompetensi/PNS/bab/ii.htm).
Masih dalam website yang sama disebutkan bahwa, bagi Instansi Pemerintah
tersedianya SDM aparatur (Pegawai Negeri Sipil) yang berkualitas dan profesional
merupakan suatu syarat dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta
kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Disamping empat karakteristik SDM
yang berkualitas tersebut di atas, maka ciri-ciri professional menurut Syamsul Ma’arif
dalam Wacana Pengembangan Kepegawaian (2002:60) adalah memiliki wawasan yang
luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa
berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Menurut Amstrong dalam Dharma (2005:102), istilah kompetensi mengacu pada
dimensi perilaku dari sebuah peran perilaku yang diperlukan seseorang untuk dapat
melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Kompetensi mencakup karakteristik
perilaku yang dapat menunjukkan perbedaan antara mereka yang berkinerja tinggi yang
dalam konteks ini menyangkut prestasi.
Kemudian, competence (kompetensi) sebagaimana diutarakan oleh beberapa pakar
dalam Sedarmayanti (2004:179) adalah:
1. Is a wide concept wich embodies the ability to transfer skills and knowledge to view
situations within the occupational area. It encompasses organization and planning of
work, innovation, and coping with non-routine activities. It includes those qualities of
personal effectiveness that are required in workplace to deal with co-workers,
managers and customers. (Training Agency: 1988).
2. The ability and willingness to performance a task (Burgoyne:1988).
3. The behavioral dimensions that affect job perfomance (Wood-rufe:1990).
4. Any individual characteristic that can be measured or counted reliably and that can be
shown to differentiate significantly beetween effective and ineffective performance
(Spencer et al:1990).
5. The fundamental abilities and capabilities needed to do the job well (Furnham: 1990).
6. Any personal trait characteristic or skill which can be shown to be directly linked to
effective or outstanding job performance. (Murphy:1993). (Amstrong, 1996: 189).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Masih menurut Sedarmayanti, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa kompetensi adalah:
1. Konsep luas, memuat kemampuan mentransfer keahlian dan kemampuan kepada situasi
baru dalam wilayah kerja, menyangkut organisasi dan perencanaan pekerjaan, inovasi
dan mengatasi aktivitas rutin, kualitas efektivitas personel yang dibutuhkan di tempat
berkaitan dengan rekan kerja, manajer serta pelanggan.
2. Kemampuan dan kemauan untuk melakukan tugas.
3. Dimensi perilaku yang mempengaruhi kinerja.
4. Karakteristik individu apapun yang dapat dihitung dan diukur secara konsisten, dapat
dibuktikan untuk membedakan secara signifikan antara kinerja yang efektif dengan
yang tidak efektif.
5. Kemampuan dasar dan kualitas kinerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan
dengan baik.
6. Bakat, sifat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan
dengan kinerja yang efektif dan baik sekali.
Berdasarkan uraian tersebut, Sedarmayanti menyimpulkan secara menyeluruh
bahwa kompetensi merupakan faktor mendasar yang perlu dimiliki seseorang sehingga
mempunyai kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan seseorang yang
mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja.
Sementara itu, dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A
Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional,
efektif, dan efisien.
Kemudian, Sedarmayanti (2004:181), masih tentang kompetensi, menyatakan
bahwa kompetensi mempunyai cakupan yang jauh lebih komprehensif, terdiri dari:
1. Motif (motive), yaitu kebutuhan dasar seseorang yang mengarahkan cara berfikir dan
bersikap.
2. Sifat-sifat dasar (Trait), yaitu yang menentukan cara seseorang bertindak/bertingkah
laku.
3. Citra pribadi (Self image), yaitu pandangan seseorang terhadap identitas dan
kepribadiannya sendiri atau inner-self.
4. Peran kemasyarakatan (Social role), yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam
interaksinya dengan orang lain atau outer-self.
5. Pengetahuan (Knowledge), yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam tugas/pekerjaan
tertentu.
6. Ketrampilan (Skills), yaitu kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan baik.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi memiliki cakupan
yang sangat kompleks, pada awalnya, adalah kemampuan atau karakteristik dasar yang
dimiliki seseorang, tetapi dapat dikembangkan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Selanjutnya, sehubungan dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan,
maka berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor: 541/XIII/10/6/2001,
disebutkan bahwa kompetensi jabatan PNS diartikan sebagai: kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap
dan perilaku yang diperlukan, dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
2.4.2. Pelayanan Publik
Untuk melihat hubungan antara konsep kompetensi dengan pelayanan publik, maka
penulis juga akan memberikan pengertian singkat tentang konsep pelayanan publik.
Menurut Kotler (2006:477), pelayanan adalah sebagai berikut: A service is any act
of performance that are party can offer another that is essentially intangible and doses not
result in the ownership for of anything. Its production may or may not be tied to phisycal
product.
Kemudian, pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi
masyarakat disamping sebagai abdi negara. (http://forumpamong.or.id/Kumpulan/
Artikel/Adhi/Edisi/19-24/Peb’08).
Menurut Mahmudi (2005:229), bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik masih
menurut Mahmudi adalah instansi Pemerintah adalah meliputi:
1. Satuan Kerja / Satuan Organisasi Kementrian.
2. Departemen.
3. Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Kesekretariatan, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, misal Sekretariat Dewan
(Sekwan), Sekretaris Negara (Set. Neg) dsbnya.
5. Badan Usaha milik Negara (BUMN).
6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah termasuk Dinas-dinas dan badan.
Selanjutnya, Mahmudi (2007:214), membuat klasifikasi Pelayanan Publik dalam
dua kategori yaitu:
1. Pelayanan kebutuhan dasar yang meliputi:
a. Kesehatan.
b. Pendidikan Dasar.
c. Bahan pokok masyarakat.
2. Pelayanan umum, terdiri dari:
a. Pelayanan Administrasi.
b. Pelayanan Barang.
c. Pelayanan Jasa.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Moenir (2000:88), dalam pelayanan
umum, terdapat beberapa faktor yang penting sehingga pelaksanaan pelayanan yang baik
dapat tercapai, yaitu sebagai berikut:
1. Faktor kesadaran.
Kesadaran diartikan sebagai suatu keadaan pada jiwa seseorang yang merupakan titik
temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan, sehingga diperoleh suatu keyakinan,
ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Dengan
adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, diharapkan mereka melaksanakan tugas
pelayanan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin.
2. Faktor aturan.
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Aturan
memberi kejelasan terhadap penggunaan kewenangan, penuaian hak, pelaksanaan
kewajiban dan tanggung jawab serta ketaatan dalam pelaksanaannya. Faktor aturan,
menekankan perlunya pengetahuan dan pengalaman yang memadai, kemampuan
bahasa yang baik, pemahaman pelaksanaan tugas yang cukup, serta Adanya sikap
disiplin dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Faktor organisasi.
Organisasi pelayanan yang dimaksud disini adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik
dalam bentuk struktur maupun mekanisme yang akan berperan dalam mutu dan
kelancaran pelayanan. Suatu orgnisasi yang bersifat pelayanan, harus memperhatikan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
sistem, prosedur serta metode yang disusun sesuai dengan lingkungan kerja dan kondisi
masyarakat yang dilayani.
4. Faktor pendapatan.
Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan/atau
pikiran yang telah dicurhkannya untuk orang lain atau badan/orgnisasi, baik dalam
bentuk uang, natura, maupun fasilitas dlam jangka waktu tertentu. Faktor pendapatan
dalam hal ini berarti bahwa pendapatan yang diperoleh harus cukup layak dan patut
untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sesorang dan keluarganya.
5. Faktor sarana pelayanan.
Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja
yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga
fungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan
organisasi kerja itu. Penyediaan sarana pelayanan yang baik antara lain berguna dalam
upaya mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas
kerja.
Menurut Zeithaml et.al, dalam Ratminto (Tangkilisan 2005:219), indikator kualitas
pelayanan (Delivering Quality Service) ada sebelas sebagai berikut:
1. Kenampakan fisik (Tangibles).
2. Reliabilitas (Realibility).
3. Responsivitas (Responsiveness).
4. Kompetensi (Competence).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
5. Kesopanan (Courtesy).
6. Kredibilitas (Credibility).
7. Keamanan (security).
8. Akses (Acces).
9. Komunikasi (Comunication).
10. Pengertian (Understanding the Customer)
11. Akuntabilitas (Acountability).
Indikator kualitas pelayanan tersebut, akan memberikan suatu ukuran bagi pemberi
pelayanan baik dari sektor swasta maupun pemerintah, yang harus dijadikan patokan untuk
bersikap dan bertindak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik,
sehingga publik merasa kebutuhannya terpenuhi. Dalam kaitannya dengan Pemerintah,
maka apabila pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah tidak sesuai standar
maka yang terjadi adalah publik akan merasa diabaikan dan dapat menurunkan
kepercayaannya pada kinerja pemerintah, selain itu juga dapat saja terjadi berbagai keluhan
dan tuntutan yang pada akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban negara.
Sementara itu, prinsip-prinsip Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menpan
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik adalah sebagai berikut:
1. Kesederhanaan, bahwa prosedur pelayanan publik digambarkan dengan jelas (tidak
berbelit-belit), mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
2. Kejelasan, adanya kejelasan persyaratan teknis, administrasi, pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan
persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya dan tata cara
pembayaran.
3. Kepastian waktu.
4. Akurasi, bahwa produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan.
6. Tanggung jawab, adanya pimpinan/pejabat yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/pengaduan dalam
pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Kemudahan Akses.
9. Kedisiplinan, keramahan dan kesopanan
10. Kenyamanan.
Sebagai implementasi prinsip-prinsip pelayanan di atas, mestinya setiap
penyelenggaraan pelayanan publik, harus memiliki standar pelayanan yang merupakan
ukuran. Standar pelayanan, sekurang-kurangnya memuat materi:
1. Prosedur pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian.
3. Biaya Pelayanan.
4. Produk/hasil pelayanan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
5. Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, yang ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Mengacu pada uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik harus mengacu pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memberikan pelayanan
yang baik dan berkualitas kepada publik, sehingga publik merasa puas, dihargai dan
dipenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu, untuk menunjang hal tersebut, perlu
diperhatikan kompetensi petugas pemberi pelayanan.
Menurut Deputi bidang Pelayanan Publik, dalam Makalah: “Etika Pelayanan
Publik” (2007:9), bahwa kompetensi petugas pemberi pelayanan ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Secara menyeluruh, Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik menurut
pemahaman penulis, merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang
Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk
melaksanakan pelayanan publik dengan penerapan prinsip-prinsip yang mengutamakan
kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, maka dalam upaya pelayanan dimaksud, serta dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik, diperlukan penyempurnaan sistem
penyelenggaraan Pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang profesional. Bahwa salah
satu upaya untuk mewujudkan aparatur yang profesional dapat dilaksanakan melalui
Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan Diklat merupakan proses peningkatan kompetensi
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
aparatur agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui transfer pengetahuan,
sikap dan ketrampilan tertentu agar memenuhi syarat dan cakap dalam melaksanakan
pekerjaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Teknis
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah:1).
Kemudian, berdasarkan Pedoman Penyusunan Program Diklat Tahun 2008,
dikatakan bahwa pelaksanaan Diklat diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah melalui peningkatan kompetensi aparatur sehingga menjadi daya
ungkit bagi perubahan perilaku dan kinerja aparatur pemerintah.
Kompetensi perlu dimiliki oleh PNS agar menjadi PNS yang professional. Hal ini
perlu karena Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki
peran dalam usaha mencapai tujuan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, di dalamnya disebutkan: bahwa dalam
rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat
hukum, perperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan
Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi
masyarakat yang menjalankan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Berdasarkan uraian tentang kompetensi dan pelayanan publik tersebut, maka
menurut pendapat penulis, Kompetensi di Bidang Pelayanan Publik adalah kemampuan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
individu atau seseorang, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang dapat terwujud dalam
bentuk pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, perilaku, serta yang secara nyata dapat
terlihat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam melayani publik/masyarakat, dalam
rangka memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa, dan bahwa aktivitas pelayanan
tersebut, harus dilakukan oleh pegawai dimaksud, dengan penuh rasa tanggung jawab dan
melaksanakan prinsip pelayanan prima.
Selanjutnya, dapat penulis tambahkan, bahwa secara umum tujuan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan struktural eselon IV secara professional dengan dilandasi kepribadian dan
etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansinya.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan
dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
(Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000).
Kemudian, sasaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV diharapkan
tersedianya pejabat struktural Eselon IV, yang dinyatakan dalam keputusan ketua Lembaga
Administrasi Negara No. 541/XIII/10/6/2001 tentang pedoman penyelenggaraan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, sasarannya antara lain: Terwujudnya
PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon
IV.
Sejalan dengan hal tersebut, maka kompetensi jabatan PNS dapat diartikan sebagai
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan,
ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Selanjutnya, standar kompetensi yang menjadi syarat yang harus dimiliki oleh
pejabat eselon IV adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi organisasi instansi dalam hubungannya
dengan Sistem Administrasi negara Republik Indonesia.
2. Menerapkan konsep dan teknik pengorganisaasian, dan koordinasi yang benar baik
dalam hubungan internal maupun eksternal.
3. Mengoperasionalkan sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan dan tugas instansi.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan
pembangunan.
5. Melaksanakan kebijakan pelayanan prima
6. Mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku
di unit kerjanya.
7. Menerapkan prinsip dan teknik perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi
kinerja unit organisasi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
8. Membangun kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun diluar
organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya.
9. Menerapkan teknik pengelolaan peyampaian informasi dan pelaporan yang efektif dan
efisien.
10. Memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas
kerja.
11. Mendayagunakan kemanfaatan sumber daya pembangunan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kegiatan pada atasan.
Berdasarkan standar kompetensi dimaksud, bila dikaitkan dengan tujuan penelitian
penulis yang ingin melihat hubungan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, maka penulis membatasi sasaran
Kompetensi yang ingin dilihat perubahannya setelah PNS mengikuti Diklat PIM Tk. IV
yaitu:
1. Kemampuan menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi organisasi instansi.
2. Kemampuan mengoperasionalkan sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan dan tugas instansi.
3. Kemampuan melaksanakan kebijakan pelayanan prima
4. Kemampuan menerapkan teknik pengelolaan penyampaian informasi.
5. Kemampuan meningkatkan produktivitas kerja.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Seluruh poin-poin kompetensi dimaksud, dijabarkan dalam kaitannya lebih detail
pada bidang pelayanan publik yang dijabarkan dalam peningkatan pengetahuan,
ketrampilan, sikap dan perilaku PNS di bidang pelayanan publik.
Dapat penulis tegaskan, bahwa secara keseluruhan pada dasarnya Kompetensi di
Bidang Pelayanan Publik menurut pemahaman penulis, merupakan kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku untuk melaksanakan Pelayanan Publik dengan penerapan
prinsip-prinsip yang mengutamakan kualitas Pelayanan Publik.
Mengacu pada uraian tersebut, maka secara padat dapat penulis sebutkan bahwa,
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik yang menjadi fokus penelitian dalam
hubungannya dengan tujuan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV ialah:
diharapkan pegawai yang telah mengikutinya akan memiliki Kompetensi di Bidang
Pelayanan Publik yang berkualitas, yang ditandai dengan perubahan yang lebih baik pada
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku pegawai dimaksud dalam kaitannya dengan
Pelayanan Publik.
Selanjutnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang memiliki
tanggung jawab moral untuk mengabdi pada negara dan masyarakat, diharapkan memiliki
kompetensi yang baik, bersikap tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga
memiliki empati dalam rangka menangani publik secara prima, lebih ramah dan transparan,
sebagaimana konsekuensinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Keberhasilan
dalam Pelayanan Publik juga merupakan indikasi keberhasilan organisasi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kuantitatif. Menurut Singgih dalam Suyanto (2007:135), penelitian kuantitatif adalah
penelitian yang: pertama melibatkan lima komponen informasi ilmiah yaitu teori, hipotesis,
observasi, generalisasi empiris dan penerimaan atau penolakan hipotesis (Wallace, 93).
Kedua, mengandalkan adanya populasi dan teknik penarikan sampel. Ketiga, menggunakan
questioner untuk pengumpulan datanya. Keempat mengemukakan variabel-variabel
penelitian dalam analisis datanya dan kelima, berupaya menghasilkan kesimpulan secara
umum, baik yang berlaku untuk populasi atau sampel yang diteliti.
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan,
meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian itu (Bungin, 2001:48). Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif .
3.2. Definisi Konsep
3.2.1. Pendidikan dan Pelatihan
Proses penyelenggaraan Belajar mengajar yang merupakan usaha sadar dan terencana,
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
kemampuan intelektual dan kepribadian manusia yang tercakup dalam kompetensi.
3.2.2. Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
Kemampuan dasar dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS meliputi pengetahuan,
ketrampilan dan sikap perilaku yang membuatnya mampu untuk bekerja secara
profesional, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3.3 Operasionalisasi Variabel
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel X dan Variabel Y
Variabel Indikator Sub Indikator
Variabel Bebas (X):
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
1. Substansi Materi 2. Kompetensi Pengajar/tutor 3. Metode Pembelajaran 4. Sarana dan Prasarana Diklat 5. Pengelola Diklat
- Manfaat Materi - Keterkaitan dengan tugas dan pelayanan publik - Kesesuaian dengan Tugas Dan fungsi organisasi instansi - Latar belakang pendidikan - Penguasaan terhadap materi - Pengalaman - Pemberian motivasi kepada Peserta Diklat - Metode yang digunakan - Tugas-tugas yang diberikan pada peserta - Sarana Diklat - Prasarana Diklat - Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat - Konsistensi terhadap aturan Diklat. - Pelayanan terhadap peserta - Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kendala yang tidak terduga dalam pelaksanaan Diklat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lanjutan Tabel 1.
Variabel Terikat (Y):
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
1. Pengetahuan 2. Ketrampilan 3. Sikap & Perilaku
- Memahami kedudukan, tugas dan fungsi organisasi instansi - Penguasaan tugas - Memahami Operasionalisasi
pelayanan prima. - Kemampuan menyelesaikan Tugas - Kemampuan mengatasi Masalah - Kemampuan menentukan prioritas Pekerjaan. - Kemampuan memberikan informasi pelayanan - Kecepatan dalam merespon
tuntutan publik. - Kesediaan dan kesungguhan dalam memberi bantuan Pelayanan. - Pelayanan yang tepat dan tidak berbelit-belit - Bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan - Keluhan pengguna pelayanan.
Sumber: dari berbagai teori, diolah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3.4. Populasi dan Sampel
Menurut Bungin (2001:101), populasi penelitian adalah merupakan keseluruhan
(universum) dari objek penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara,
gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi
sumber data penulisan.
Meskipun di Kabupaten Aceh Tamiang telah dilaksanakan Diklat PIM Tk. IV sejak
tahun 2003, dimana setiap tahun dilakukan untuk satu angkatan dengan jumlah 40 peserta,
yang artinya total jumlah peserta Diklat PIM Tk. IV yang telah dilaksanakan di Kabupaten
Aceh Tamiang sejak tahun 2003 sampai dengan 2008 adalah sejumlah 240 PNS, sedangkan
jumlah peserta yang lulus mengikuti Diklat PIM Tk. IV tersebut (alumni Diklat PIM Tk.
IV), adalah sejumlah 237 orang, tetapi dalam hal ini, penulis tidak menjadikan kesemua
alumni dimaksud sebagai populasi.
Berdasarkan konsep populasi yang telah dikemukakan oleh Bungin di atas, maka
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang telah
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V, yang
diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dari tanggal 10
Oktober sampai dengan 17 November tahun 2008, sejumlah 38 orang. Sebenarnya, jumlah
peserta Diklat PIM Tk. IV angkatan V tahun 2008 adalah sebanyak 40 orang, tetapi 2 orang
peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Diklat sampai selesai karena sakit.
Karena itu populasi pada penelitian ini berjumlah 38 orang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Maka, karena jumlah peserta Diklat tersebut tidak sampai seratus orang,
kesemuanya dijadikan sumber bagi data penelitian ini. Pemilihan sumber data penelitian
yang dikhususkan pada Peserta Diklat PIM Tk. IV Angkatan V Tahun 2008 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang penulis lakukan dengan pertimbangan sebagai
berikut:
1. Diklat PIM Tk. IV paling up to date yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh
Tamiang sampai dengan penelitian ini dilakukan adalah Diklat PIM Tk. IV Angkatan V
Tahun 2008. Maka untuk memperoleh data yang up to date dan ditambah dengan
pemikiran bahwa, pengelola Diklat juga telah lebih memiliki pengalaman dalam
penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV pada tahun 2008, dibandingkan dengan
pelaksanaan yang sebelumnya, maka ditetapkanlah bahwa responden pada penelitian ini
adalah Peserta alumni Diklat PIM Tk. IV Angkatan V Tahun 2008.
2. Adanya keterbatasan dari penulis baik dari segi tenaga, waktu dan biaya. Selain itu,
dasar pertimbangan penulis lainnya adalah, bahwa pembatasan pada peserta Diklat PIM
Tk. IV angkatan V tahun 2008 perlu dilakukan, karena penulis juga melakukan
wawancara terhadap user (pimpinan) peserta Diklat dimaksud, yang penulis anggap
dapat menangkap perubahan yang terjadi pada bawahannya setelah mengikuti Diklat,
hal ini perlu untuk mendukung data kuantitatif, guna mengetahui ada tidaknya
perubahan yang terjadi pada peserta Diklat PIM Tk. IV dari segi Kompetensi di Bidang
Pelayanan Publik, setelah mereka mengikuti Diklat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Sementara itu, wawancara sulit dilakukan apabila kuesioner disebarkan pada
seluruh PNS yang telah mengikuti Diklat PIM Tk. IV sejak tahun 2003 karena setelah
berlalu sekian lama, tentu sudah banyak peserta Diklat serta pimpinan yang
bersangkutan yang telah mutasi, sehingga datanya tidak akan mewakili tujuan
penelitian.
Pada prinsipnya, karena keterbatasan waktu, maka penulis tidak melakukan
wawancara pada semua pimpinan peserta Diklat dimaksud, tetapi wawancara dilakukan
terhadap pimpinan peserta Diklat yang bidang tugasnya lebih dekat kaitannya dan langsung
bersentuhan dengan kegiatan pelayanan publik.
Berdasarkan data yang penulis peroleh, peserta alumni Diklat PIM Tk. IV Angkatan
V Tahun 2008 di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sejumlah 38 orang, yang
terdiri dari berbagai unit kerja, sebagai berikut: Setdakab 4 peserta, Sekretariat DPRK 1
peserta, Sekretariat KPU 1 peserta, Badan 5 peserta, Kantor 8 peserta, Dinas 16 peserta,
RSUD 3 peserta.
Berdasarkan data tersebut, penulis menentukan pimpinan (user) responden yang
diwawancara untuk melakukan kroscek data, dalam pemilihan user untuk wawancara,
penulis melakukan penarikan sampel dengan teknik Purposive Sampling yaitu:
pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian, artinya setiap unit/individu yang
diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Purwanto
dan Sulistiyastuti, 2007:47).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Wawancara pada pimpinan peserta Diklat ini dilakukan dengan pertimbangan untuk
memperoleh data yang lebih akurat, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan hasil
Diklat PIM Tk. IV oleh peserta Diklat dan pengaruh faktor lain terhadap kompetensi PNS
alumni Diklat PIM Tk. IV Angkatan V Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang, di Bidang Pelayanan Publik. Jumlah user atau
pimpinan peserta Diklat yang diwawancara adalah sebanyak 7 orang, yang terdiri dari unit-
unit kerja sebagai berikut:
1. Kantor Camat, sebanyak : 2 orang.
2. Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil,
dan Keluarga Sejahtera, sebanyak : 1 orang.
3. Rumah Sakit Umum Daerah, sebanyak : 1 orang.
4. BKPP, sebanyak : 1 orang
5. Disperindagkop : 1 orang
6. Kasubbag Persidangan DPRK : 1 orang
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
1. Penyebaran angket atau kuesioner yang berisi daftar pertanyaan tentang permasalahan
akan diteliti.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
2. Wawancara, yaitu memperoleh keterangan, pendirian, pendapat, secara lisan dari
seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (face to face)
dengan orang tersebut. ( Bungin, 2007:69).
3. Studi dokumentasi/pengumpulan data dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang
dimaksud bisa merupakan undang-undang, peraturan, hasil studi/riset, pernyataan, teori
yang relevan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengana masalah yang diteliti.
4. Browsing dan clipping print, yaitu pencarian bahan-bahan yang relevan dengan masalah
yang diteliti melalui media internet.
3.6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemilihan lokasi penelitian pada Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan Kabupaten
pemekaran dari Kabupten Aceh Timur, ialah dengan pemikiran bahwa, meskipun
Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kabupaten yang relatif baru dalam usia (7 tahun), tetapi
telah berperan dalam melakukan pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah secara khusus dan negara secara umum.
Sementara itu, dalam hubungannya dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan,
khususnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), maka
untuk Kabupaten Aceh Tamiang telah dilaksanakan kegiatan Diklat PIM Tk. IV dimaksud
sejak tahun 2003, yaitu setahun sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten tersebut.
Setiap tahun Diklat PIM Tk. IV dilaksanakan 1 (satu) kali untuk satu angkatan dan Diklat
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
PIM paling akhir yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang adalah pada tahun
2008, Ini berarti bahwa, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM
Tk. IV) telah dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten aceh Tamiang sebanyak 6
kali, dan telah terdapat pengalaman bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
dalam penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV dimaksud.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui hubungannya dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, serta penerapan hasil Diklat tersebut di
Kabupaten Aceh Tamiang.
3.7. Metode Analisis Data
Berdasarkan hasil kuesioner/angket yang dikumpulkan, maka hasil kuesioner
tersebut disusun dengan menggunakan skala Likert, dimana tiap pertanyaan diberi skor
jawaban 1,2,3,4, dan 5, skor tertinggi tiap jawaban adalah 5 (lima) dan skor terendah adalah
1 (satu).
Sugiyono (2006:86) dalam bukunya: “Metode Penelitian Bisnis,” mengemukakan
bahwa, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, ini telah ditetapkan secara spesifik oleh
peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka
variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan
skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyesuaikannya dengan angket yang
penulis susun, dengan penetapan bahwa untuk skor terendah adalah 1, yang berada pada
kategori “sangat negatif” dan skor tertinggi dengan nilai 5, berada pada kategori “sangat
positif”.
Kemudian, pengolahan dan analisis data berdasarkan hasil jawaban responden,
dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) versi 15 Windows, setelah melakukan entry data, tahap-tahap yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
3.7.1. Pengujian Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner, perlu dilakukan pengujian sehingga
kuesioner tersebut dapat mewakili variabel penelitian yang diukur.
3.7.1.1. Uji validitas
Singarimbun (1999:32) menyatakan bahwa konsep validitas adalah menunjukkan
sejauh mana suatu alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur seperti yang
diuraikan Pengujian validitas dilakukan dengan analisis butir. Untuk menguji validitas pada
setiap butir, maka skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor
secara keseluruhan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugiyono (2006:109) berpendapat bahwa valid
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
Hal ini berarti bahwa suatu hasil Penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara
data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Instrumen yang berarti alat ukur
yang digunakan untuk mendapatkan data harus valid.
Dalam penelitian ini, uji validitas dilaksanakan dengan dua cara yaitu validitas isi
(content validity) dan validitas konstruksi (construct validity). Validitas isi dilakukan
dengan mengkonsultasikan daftar pertanyaan kepada dosen pembimbing yang mengetahui
masalah yang sedang diteliti dan validitas konstruksi dengan menggunakan rumus korelasi
product moment, sebagai berikut:
∑ ∑ ∑∑∑ ∑ ∑
−−
−=
})(}{)({
)()(2222 YYnXXn
YXYXnrxy
Nilai r xy dibandingkan dengan nilai r tabel dengan signifikansi 5 % (tingkat
kepercayaan 95%), jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir tersebut dinyatakan
valid.
Dimana : rxy = Koefisien korelasi
n = Jumlah yang diteliti
X = Skor tiap item instrumen
Y = Total nilai tiap variabel yang diteliti
3.7.1.2. Uji Reliabilitas
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Menurut Widayat dan Amirullah (2002:46), alat ukur dikatakan memiliki
reliabilitas apabila instrument yang digunakan beberapakali untuk mengukur objek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama. Ini berarti reliabilitas berhubungan dengan
konsistensi, akurasi atau ketepatan, peramalan dari hasil riset. Artinya, reliabilitas juga
berkaitan dengan keandalan. Untuk melihat tingkat reliabilitas digunakan metode internal
consistency yaitu Cronbach’ Alpha, merupakan teknik pengujian reliabilitas suatu test atau
angket yang jawabannya berupa pilihan.
Kemudian, Sekaran (2006:182) menyatakan bahwa, “Semakin dekat koefisien
keandalan dengan 1,0 semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap
buruk, keandalan dalam kisaran 0,7, bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik”.
3.7.2. Mencari Distribusi Frekuensi pada Variabel Bebas (X) dan Terikat (Y)
Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui frekuensi penyebaran jawaban
pada 25 butir soal variabel X dan 18 butir soal variabel Y, data yang diolah dan
ditampilkan, dilengkapi dengan persentase jawaban pada tiap-tiap butir soal yang dipilih
responden mulai dari skor tertinggi (5) sampai dengan skor terendah (1).
Dapat penulis tambahkan, bahwa pengolahan data untuk mencari distribusi
frekuensi tersebut, selain dengan menggunakan SPSS versi 15 Windows, juga dilakukan
dengan program komputer microsoft office Excel 2003. Penggunaan program SPSS untuk
melihat data mean, median, mode, standar deviasi, range, skor minimum dan maximum
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pada tiap-tiap butir soal. Sementara program microsoft office Excel digunakan untuk
melihat penyebaran jawaban responden serta persentasenya pada tiap butir soal.
3.7.3. Mencari Nilai Koefisien Korelasi Rank Spearman
Nilai koefisien korelasi Rank Spearman yang diperoleh, dapat dianalisis untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan variabel Kompetensi PNS di
Bidang Pelayanan Publik. Dengan mengetahui ada tidaknya hubungan tersebut, maka kita
akan dapat mengetahui bagaimana hubungan itu, apakah hubungan dimaksud memiliki
sifat yang positif atau negatif, serta kuat lemahnya hubungan tersebut.
Selanjutnya, Rumus korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut:
r = 1 - 6∑d²
N (n²-1)
Dimana: r = Koefisien Korelasi
d = Selisih Rangking
n = Jumlah data
Menurut Sarwono (2006:107), korelasi Rank Spearman digunakan untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel
tergantung yang berskala ordinal (non parametrik), jika korelasi menghasilkan angka positif
(+) maka hubungan kedua variabel bersifat searah, jika korelasi bersifat negatif (-), maka
hubungan kedua variabel bersifat tidak searah, angka korelasi berkisar antara 0 s/d 1.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua
variabel. Menurut Sugiyono (2006:183), pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien
korelasi sebagai berikut:
Tabel 2. Pedoman Untuk Memberikan Intepretasi Koefisien Korelasi
Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan
0,000-0,199
0,200-0,399
0,400-0,599
0,600-0,799
0,800-1,000
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat
Sumber: Sugiyono (2006:183)
Kemudian, Sarwono (2006:107) menyatakan juga, bahwa signifikansi hubungan
variabel bebas dan variabel terikat dapat dianalisis dengan ketentuan:
a. Jika probabilitas <0,05 hubungan kedua variabel signifikan.
b. Jika probabilitas > 0,05 hubungan kedua variabel tidak signifikan.
Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, setelah dilakukan pengolahan data dengan
program SPSS, akan diketahui ada tidaknya hubungan antara variabel Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan Kompetensi PNS di
Bidang Pelayanan Publik, serta kuat lemahnya hubungan dimaksud.
3.7.4. Mencari Nilai Koefisien Determinasi
Pengolahan data dengan SPSS dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi
(untuk melihat besar hubungan) antara variabel bebas yaitu Pendidikan dan Pelatihan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) terhadap Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik sebagai variabel terikat. Rumus yang digunakan dalam hal ini adalah:
KD = r² x 100%
Dimana: KD = Koefisien Determinasi
r² = r square (R).
Keseluruhan penggunaan rumus-rumus di atas, dapat dilakukan pengolahan datanya
dengan SPSS versi 15 Windows, sehingga data dapat diolah dengan lebih cepat dan akurat.
3.7.5. Melakukan Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)
Tujuan dilakukan uji koefisien korelasi sederhana (uji t) adalah untuk mengetahui
signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melakukan uji
signifikansi dilakukan pengujian dengan menggunakan uji 2 sisi dengan tingkat signifikansi
a = 5 %. Sebagaimana yang dikatakan Priyatno (2008:57) bahwa tingkat signifikansi berarti
dalam hal ini kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak
hipotesa yang benar, sebanyak-banyaknya 5 % atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering
digunakan dalam penelitian. Setelah ditetapkan tingkat signifikansi yang menjadi standar,
maka ditentukan nilai t hitung dengan rumus:
t hitung = r √ n-2 √1-r²
Dimana: r = Koefisien korelasi sederhana
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
n = Jumlah data atau kasus
Selanjutnya ditentukan nilai t tabel, yaitu tabel distribusi t dicari pada a =
5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, maka untuk
melihat apakah hubungan kedua variabel dimaksud signifikan atau tidak, dapat diketahui
jika nilai t hitung > dari t tabel, maka hubungan kedua variabel signifikan.
Kemudian, untuk data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pimpinan
peserta Diklat yang dipilih berdasarkan Purposive sampling, dikumpulkan, dan dijadikan
data pendukung untuk mempertajam analisis.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di
Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 20 April s.d. 1 Juni
2009. Hasil penelitian dan analisis disajikan sebagai berikut:
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang
Hasil penelitian tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Tamiang yang penulis
tampilkan, adalah merupakan deskripsi ringkas dan padat tentang Kabupaten Aceh
Tamiang secara umum, yaitu meliputi: gambaran umum wilayah Kabupaten Aceh
Tamiang, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten, dan Situasi Kepegawaian pada Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang.
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada posisi: 03˚53’18,1” Lintang Utara sampai
dengan 04˚32’56,76” Lintang Utara dan 97˚43’41,51” Bujur Timur sampai dengan
98˚14’45,41” Bujur Timur.
Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai luas wilayah 1.939,72 Km2 yang sebagian
besar terdiri dari wilayah perbukitan. Karang Baru merupakan ibukota Kabupaten Aceh
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk
258.135 jiwa.
Batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut: Sebelah Utara dengan
Kabupaten Aceh Timur dan kota Langsa, Sebelah Timur dengan Sumatera Utara, Sebelah
Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues, Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan
Kabupaten Aceh Tenggara.
Kemudian, berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan
tanah berbukit. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian
wilayah antara kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 20 sampai 700 meter dari
permukaan laut, dengan kemiringan antara 1 sampai 5 meter.
Pada umumnya struktur tanah terdiri dari podsolik merah kuning dari batuan yang
dasarnya, mempunyai bahan granit, aluvial serta tanah orgonosol dan gleyhumus.
Sedangkan kondisi iklim di Kabupaten Aceh Tamiang sangat dipengaruhi oleh Perubahan
Arah Angin. Musim Kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan
Juli.Curah hujan rata-rata setahun berkisar 139,42 Milimeter dengan rata-rata kelembaban
udara sekitar 81,17 persen dan temperatur berkisar antara 27,5˚Celcius.
4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan tugasnya, didukung
dengan adanya Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Perangkat
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Daerah dimaksud, disusun dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
1. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
2. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, sedangkan Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang
Sekretaris DPRK.
3. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat 14
Dinas di Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat
1 Inspektorat, 6 Badan, 3 Kantor, 1 Satuan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, secara lengkap dapat
dilihat pada lampiran.
4.1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Perangkat Daerah Kabupaten memiliki tugas dan fungsi yang sangat esential untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagai berikut:
4.1.3.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
1) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur staf Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;
3) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
5) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
b. Melaksanakan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat dalam mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program
dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
c. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta
memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
d. Melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut tugas pokok pemerintah daerah; dan
e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
4.1.3.2. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh
seorang kepala yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris Daerah.
2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan
Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat 2, Dinas Daerah
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan; dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Dinas Daerah di lingkungan
Kabupaten Aceh Tamiang.
4.1.3.3. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung
tugas pemerintah daerah di bidang teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas melaksanakan
tugas umum pemerintahan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang;
b. Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan panjang pada Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
c. Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pembinaan dan pelaksanaan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Melakukan pembinaan dan pelakanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4.1.4. Situasi Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, memiliki 3904 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang bertugas dan tersebar pada berbagai organisasi unit kerja seperti Sekretariat
Daerah (125 orang), Sekretariat DPRK (32 orang), Badan/Kantor (374 orang) dan Dinas-
dinas Daerah (3345 orang), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan
No Unit kerja Golongan Jumlah
I II III IV F %
1 Sekretariat Daerah 2 61 45 17 125 3,20
2 Sekretariat DPRK 2 13 14 3 32 0,82
3 Sekretariat KPU 13 8 21 0,54
4 Sekretariat MPU 1 4 2 7 0,18
5 Badan 7 70 88 11 176 4,51
6 Dinas 41 1116 1398 790 3345 85,68
7 Kantor 27 39 7 73 1,87
8 Kecamatan 8 64 52 1 125 3,20
Jumlah 60 1365 1648 831 3904 100
% 1,54 34,96 42,21 21,29 100
Sumber: BKPP Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2009.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita pahami bahwa dilihat dari unit kerja, sebagian
besar (85,68%) pegawai pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bekerja pada Dinas-
dinas Daerah, selanjutnya pada posisi kedua ditempati oleh Badan sejumlah 4,51%
selanjutnya, Sekretariat Daerah dan kecamatan dengan jumlah persentase msing-masing
3,20%, lalu diikuti oleh Kantor sejumlah 1,87%, lalu Sekretariat DPRK sejumlah 0,82%,
Sekretariat KPU 0,54%, sedangkan yang terkecil adalah yang bekerja pada Sekretariat
MPU yaitu sejumlah 0,18%.
Sementara itu, jika dilihat dari golongan, maka yang terbesar adalah pegawai yang
berada pada golongan III (tiga) sejumlah 1648 orang (42,21%), kemudian golongan II (dua)
sebesar 34,96%, golongan IV (empat) sebesar 21,29% dan golongan I (satu) sebesar
1,54%.
Tabel 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Eselon
Eselon Jumlah %
II
III
IV
V
27
114
295
8
6,08
25,68
66,44
1,80
Jumlah 444 100
Sumber: BKPP Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2009.
Data pada tabel tersebut memberikan informasi bahwa dari 3904 orang pegawai
pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat 444 orang pegawai (11,37%) yang
menduduki jabatan eselon II sampai dengan V. Jumlah persentase eselon terbesar saat
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang adalah mereka yang berada pada
posisi eselon IV (66,44%), kemudian posisi selanjutnya ialah eselon III (25,68%), lalu,
eselon II (6,08%), dan yang terkecil ialah eselon V sejumlah 1,80%.
4.2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
4.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang adalah: "Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dengan menjalankan syariat islam secara kaffah ".
4.2.2. Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyediakan fasilitas
Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
2. Meningkatkan Infrastruktur dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Meningkatkan Perekonomian Rakyat;
4. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam yang benar melalui
dakwah-dakwah Islamiah dan lain-lain;
7. Meningkatkan Potensi obyek – obyek Wisata serta pengembangannya
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
melalui pembangunan prasarana pendukung;
8. Meningkatkan fungsi dan Peranan Perempuan dalam proses dan pelaksanaan
pembangunan;
9. Meningkatkan Sektor Pertanian dan Perkebunan;
10. Meningkatkan Peranan Pemuda serta pembinaan dan pengembangan cabang olah
raga;
11. Meningkatkan perikanan dan Kelautan;
12. Memberdayakan Sumber daya Hutan secara optimal melalui peningkatan
produksi hasil hutan;
13. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
14. Menegakkan Supremasi Hukum melalui peningkatan kesadaran masyarakat
tentang hukum dan pelaksanaan hukum bagi aparatur yang berwenang;
15. Mengupayakan kestabilan politik;
16. Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah;
17. Meningkatkan pelayanan air bersih yang berkualitas dan kuantitas;
18. Meningkatkan pengawasan untuk mengatasi KKN baik bagi aparatur tingkat
Kabupaten maupun tingkat Desa;
19. Mengusahakan lapangan kerja bagi masyarakat secara bertahap;
20. Melestarikan dan meningkatkan kesenian dan kebudayaan;
21. Mengusahakan investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh
Tamiang baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
.22. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur muspida dalam
Kabupaten Aceh Tamiang.
4.3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian
4.3.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X, Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
Pada variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV (Diklat PIM Tk.
IV) yang menggunakan 25 butir pertanyaan, dilakukan pengujian pada 38 orang responden,
dengan nilai r tabel (untuk n=38) adalah 0,320 (Priyatno, 2008:121). Hasil pengolahan data
pada uji validitas pada masing-masing butir pertanyaan adalah sebagai berikut:
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
No. Butir
Koefisien Korelasir tabel
Koefisien Korelasir hitung
Signifikansi
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,494
0,506
0,497
0,455
0,426
0,622
0,644
0,599
0,499
0,482
0,436
0.676
0,681
0,726
0,701
0,500
0,654
0,565
0,674
0,601
0,607
0,362
0,537
0,700
0,657
0,002
0,001
0,002
0,004
0,008
0,000
0,000
0,000
0,001
0,002
0,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,001
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Hasil pengolahan data pada variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV), terlihat bahwa untuk validitas butir soal berdasarkan
koefien korelasinya, pada seluruh item r hitung > r tabel, maka seluruh item dinyatakan
valid atau tidak ada item yang dinyatakan gagal. Kemudian untuk melihat validitas
berdasarkan signifikansinya, ditemukan bahwa semua item bernilai dibawah 0,05, artinya
semua butir soal juga dinyatakan valid.
Selanjutnya, untuk hasil uji reliabilitas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
Reliability Statistic
Cronbach's Cronbach's N of Items
Alpha Alpha Based
on
Standardized
Items
.910 .915 25
Sumber: Output SPSS versi 15 Windows
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Nilai reliabilitas dengan Alpha Cronbach’s menunjukkan angka 0,910, dimana nilai
reabilitas lebih dari 0,8 yaitu mendekati 1,0, maka variabel Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dinyatakan sangat reliable atau memiliki
kualitas keandalan yang sangat tinggi.
4.3.2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Y, Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik
Pada variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, menggunakan 18 butir
pertanyaan dan dilakukan pengujian kepada 38 orang responden. Hasil pengolahan data
pada uji validitas pada masing-masing butir pertanyaan adalah sebagai berikut:
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
No. Butir
Koefisien Korelasi r tabel
Koefisien Korelasir hitung
Signifikansi Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,787
0,649
0,808
0,614
0,821
0,505
0,655
0,459
0,599
0,348
0,508
0,797
0,400
0,486
0,549
0,423
0,449
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,004
0,000
0,032
0,001
0,000
0,013
0,002
0,000
0,008
0,005
0,013
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Hasil pengolahan data pada variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik,
setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan koefisien korelasi Product moment,
ditemukan bahwa seluruh item menampilkan r hitung > r tabel, maka seluruh item
dinyatakan valid. Kemudian pengujian yang dilakukan dengan melihat signicancy 2 tail
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
butir-butir soal dimaksud, terlihat bahwa semua item berada pada kondisi dibawah 0,05,
yang berarti semua item tersebut mempunyai nilai signifikan, hal ini menguatkan pengujian
validitas dengan koefisien korelasi product moment, dimana semua butir soal variabel
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik dinyatakan valid.
Selanjutnya, untuk melihat reliabel atau tidaknya butir pertanyaan pada variabel
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik
Reliability Statistic
Cronbach's Cronbach's N of Items
Alpha Alpha Based
on
Standardized
Items
.883 .878 18
Sumber: Output SPSS versi 15 Windows
Berdasarkan tabel, dapat diperoleh informasi bahwa, untuk nilai reliabilitas, Alpha
Cronbach’s menunjukkan angka 0,883, dimana nilai reliabilitas lebih dari 0,8 yaitu
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
mendekati 1,0, sehingga variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik dinyatakan
reliabel atau memiliki kualitas keandalan yang tinggi.
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian
4.4.1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang akan diuraikan disini adalah meliputi jenis kelamin,
umur, pendidikan, pangkat golongan/ruang. Penyajian data karakteristik responden
bertujuan untuk mengenal ciri-ciri khusus yang dimiliki responden sehingga memudahkan
peneliti untuk mengadakan analisis. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut:
Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1
2
Laki-laki
Perempuan
29
9
76,32
23,68
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/Angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel terlihat bahwa, sebahagian besar responden (76,32%) adalah
laki-laki, dan responden yang perempuan hanya 23,68%. Hal ini terjadi karena di
Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil Laki-laki, sehingga wajar jika jumlah peserta
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV lebih banyak laki-laki.
Tabel 10. Distribusi Responden Menurut Umur No Umur Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
20-30
31-40
41-50
>50
3
22
12
1
7,89
57,89
31,58
2,63
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Jika dilihat dari umur responden secara keseluruhan, sebagian responden (57,89%)
adalah mereka yang berusia antara 31-40 tahun, kemudian usia 41-50 tahun sejumlah
31,58%, selanjutnya pada kategori 7,89% yaitu usia 20-30 tahun, sedangkan persentase
kriteria usia responden yang terkecil ialah yang berusia 50 tahun ke atas yaitu sebanyak
2,63 %. Berdasarkan hal tersebut, usia responden yang terbanyak cenderung pada usia 31-
40 tahun, ini dapat dimengerti, karena pada usia dimaksud, umumnya para Pegawai Negeri
Sipil berada pada tahap-tahap awal pengembangan karir pada jabatan eselon IV.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Pendidikan
No Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
SMU
D III
Sarjana (S1) Pascasarjana (S2)
7
1
28
2
18,42
2,63
73,68
5,26
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa dilihat dari tingkat pendidikan
responden secara keseluruhan, sebagian besar responden (73,68%) adalah mereka yang
berpendidikan Sarjana (S1), kemudian diikuti oleh mereka yang berpendidikan SMU
(18,42%), Pasca Sarjana (5,26%), dan persentase terkecil untuk pendidikan D III (2,63%).
Menurut ketentuan, bahwa persyaratan peserta Diklat PIM. Tk. IV adalah PNS yang
telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon IV yang memiliki: sikap, perilaku, dan
potensi yang meliputi: Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a) dan telah atau
dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon IV, dan pendidikan serendah-
rendahnya Strata Satu (S1), atau yang sederajat, atau yang memiliki kompetensi yang
setara. Tetapi kenyataannya, di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk persyaratan pendidikan
masih ada yang tidak terpenuhi, dapat kita lihat pada tabel, bahwa peserta Diklat ada yang
berpendidikan SMU dan D III, ini terjadi karena masih banyak PNS senior yang telah
memiliki masa kerja cukup tinggi tetapi memiliki pendidikan setingkat SMU. Sementara
itu, berdasarkan karena pengalaman, kepangkatan dan pengabdiannya, mereka berhak
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
berada pada jabatan eselon IV. Karena itu, sebagai salah satu persyaratan dalam jabatan
dimaksud, dan dalam rangk untuk peningkatan kualitas SDM PNS tersebut, mereka
mengikuti kegiatan Diklat PIM Tk. IV.
Tabel 12. Distribusi Responden Menurut Pangkat/Golongan. ruang
No Pangkat / Gol. ruang Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
17
16
2
2
1
44,74
42,11
5,26
5,26
2,63
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pangkat/Golongan Ruang peserta
Diklat yang frekuensinya paling banyak pada gol III/a (44,74%), selanjutnya Golongan
III/b (42,11%), golongan III/c dan III/d masing-masing berjumlah 5,26% dan golongan
IV/a sejumlah 2,63%.
Data tersebut, sesuai dengan persyaratan untuk mengikuti Diklat, bahwa
Pangkat/Golongan Ruang yang serendah-rendahnya adalah III/a. Dalam hal ini, sesuatu
yang jarang terjadi ditemukan ialah karena masih ada golongan III/d dan golongan IV/a
yang baru mengikuti Diklat PIM Tk. IV, ini terjadi karena yang bersangkutan masih berada
pada posisi jabatan Eselon IV, kasus seperti ini berdasarkan pengamatan penulis, bahwa
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
PNS yang bersangkutan telah memiliki masa kerja cukup lama dan usia berkisar antara 40-
50 tahun, dengan latar belakang pendidikan SMU.
4.4.2. Distribusi Frekuensi Variabel X, Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
Tabel 13. Hubungan Materi Diklat PIM Tk. IV Dengan Bidang Tugas
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup berhubungan
Berhubungan
Sangat berhubungan
4
30
4
10,53
78,95
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan hasil kuesioner di atas, tercatat, sebanyak 78,95% responden
menyatakan bahwa ada hubungan antara materi Diklat PIM Tk. IV dengan bidang tugas
mereka, selanjutnya yang menyatakan sangat berhubungan dan cukup berhubungan
masing-masing 10,53 %, dengan data ini dapat kita simpulkan bahwa, responden
menganggap antara materi Diklat PIM Tk. IV dengan bidang tugas yang mereka kerjakan
adalah berhubungan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 14. Diklat PIM Tk. IV Bermanfaat Untuk Meningkatkan Efisiensi dan
Efektifitas Kerja
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup bermanfaat
Bermanfaat
Sangat bermanfaat
6
25
7
15,79
65,9
18,42
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, diketahui bahwa sebanyak 15,79% responden menganggap
kegiatan Diklat PIM Tk. IV cukup bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kerja, selanjutnya 65,79 % menganggap bermanfaat, dan 18,42% menganggapnya sangat
bermanfaat. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa responden menganggap kegiatan
Diklat PIM Tk. IV bermanfaat dan memberi pengaruh positif, karena dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas kerja, hal ini berdasarkan kriteria pilihan jawaban responden
terbanyak yaitu pada kategori bermanfaat, yang selanjutnya diikuti dengan sangat
bermanfaat, dan cukup bermanfaat. Ini berarti responden dapat merasakan manfaat dengan
mengikuti Diklat PIM Tk. IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 15. Materi Diklat Berguna Sebagai Dasar Pedoman Dalam Peningkatan
Kualitas Pelayanan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup berguna
Berguna
Sangat berguna
2
27
9
5,26
71,05
23,68
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari tabel di atas, diketahui bahwa jawaban responden terbanyak adalah sebanyak
71,05% responden menganggap materi Diklat berguna sebagai dasar peningkatan kualitas
pelayanan, 23,68% menjawab sangat berguna, dan 5,26% menjawab cukup berguna.
Kecendrungan jawaban responden adalah pada posisi berguna (71,05%), artinya, sebagian
besar responden menganggap bahwa kegiatan Diklat berguna bagi mereka dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan, pandangan ini didasari pemikiran bahwa materi yang
diberikan, dapat menjadi masukan bagi mereka sebagai dasar dalam memberikan pelayanan
yang baik pada publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 16. Materi Diklat Baik Teori Maupun Praktek, Sesuai dengan Tugas dan
Fungsi Organisasi Instansi Peserta
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak sesuai
Cukup sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai
3
22
11
2
7,89
57,89
28,95
5,26
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari tabel di atas, diketahui bahwa, jawaban responden terbanyak adalah sebanyak
57,89% responden menganggap materi Diklat, baik tugas dan teori yang diberikan, cukup
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi organisasi peserta, selanjutnya, 28,95 % menjawab
sesuai, tidak sesuai 7,89%, dan yang terkecil adalah responden yang memilih kriteria
jawaban sangat sesuai sejumlah 5,26%. Penyebaran jawaban responden tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut: kecendrungan jawaban responden adalah menganggap bahwa
materi Diklat baik teori maupun praktek cukup sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi
instansi peserta (57, 89%), jadi menurut responden, bahwa kesesuaian materi dengan tugas
dan fungsi organisasi peserta, berada pada kategori cukup. Hal ini dapat dimaklumi karena
peserta Diklat berasal dari berbagai organisasi/ instansi di seluruh Kabupaten Aceh
Tamiang, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengcover kebutuhan semua peserta
Diklat dalam materi yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi instansi peserta
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
dimaksud, tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dalam hal ini, pelaksanaan Diklat-
diklat teknis yang sesuai dengan kebutuhan peserta dalam bidang tugasnya akan dapat
memenuhi kebutuhan tersebut.
Tabel 17. Materi Diklat Bermanfaat Bagi Peningkatan Kompetensi PNS Dalam
Bidang Tugas Berkaitan Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak bermanfaat
Cukup bermanfaat
Bermanfaat
Sangat bermanfaat
1
4
27
6
2,63
10,53
71,05
15,79
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/Angket Juni 2009, diolah.
Dari tabel di atas, tercatat, jawaban responden terbanyak adalah sebanyak 71,05%
responden meyakini bahwa materi Diklat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi PNS
dalam bidang tugas berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian,
sebanyak 15,79 % responden menjawab sangat bermanfaat, cukup bermanfaat 10,53%, dan
responden yang menjawab tidak bermanfaat sejumlah 2,63%. Hal ini berarti bahwa,
peserta dapat merasakan manfaat dari materi Diklat yang mereka terima pada waktu
mengikuti Diklat dalam upaya peningkatan kompetensi mereka di Bidang Pelayanan
Publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 18. Cakupan Materi Diklat Bermanfaat Bagi Peningkatan Pengetahuan,
Ketrampilan, Sikap dan Perilaku Peserta
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup bermanfaat
Bermanfaat
Sangat bermanfaat
7
21
10
18,42
55,26
26,32
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Kesimpulan yang diperoleh dari data pada tabel tersebut adalah bahwa, responden
yang menganggap cakupan materi Diklat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan,
ketrampilan, serta sikap dan prilaku peserta adalah sebanyak 55,26% yang merupakan
jawaban terbanyak, kemudian, sejumlah 26,32% menjawab sangat bermanfaat, dan
18,42% yang menjawab pada kategori cukup bermanfaat. Berdasarkan jawaban responden
dimaksud, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa, peserta merasakan manfaat materi Diklat
yang telah mereka peroleh dalam kegiatan Diklat dimaksud, karena peserta merasakan
terjadinya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku mereka yaitu menjadi
lebih baik, setelah mereka mengikuti Diklat tersebut.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 19. Materi Memiliki Hubungan dengan Peningkatan Kompetensi PNS
di Bidang Pelayanan Publik
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup memiliki hubungan
Memiliki hubungan
Sangat memiliki hubungan
8
24
6
21,05
63,16
15,79
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, diketahui, sebagian besar responden beranggapan materi
Diklat yang diberikan memiliki hubungan dengan peningkatan Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik, yaitu sebanyak 63,16% responden menjawab memiliki hubungan, cukup
memiliki hubungan 21,05%, dan sangat memiliki hubungan 15,79%. Hal tersebut sesuai
dengan Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV Angkatan V, Bandiklat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam bekerjasama dengan BKD dan Diklat Kabupaten Aceh
Tamiang. Dalam buku Pedoman tersebut, dipaparkan bahwa mata Pendidikan dan Pelatihan
dalam Diklat PIM Tk. IV adalah:
a. Kajian Sikap dan Perilaku (60 jam pelajaran), yang terdiri dari:
1) Kepemimpinan di Alam Terbuka (36 jp).
2) Kecerdasan Emosional (9jp).
3) Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri (9 jp).
4) Etika Kepemimpinan Aparatur (6 jp).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
b. Kajian Manajemen Publik (96 jam pelajaran), terdiri dari:
1) SANRI (6 jp).
2) Dasar-dasar Administrasi Publik (6 jp)
3) Dasar-dasar Kepemerintahan Yang Baik (6 jp).
4) Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Materil (15 jp).
5) Koordinasi dan Hubungan Kerja (6 jp).
6) Operasionalisasi Pelayanan Prima (9 jp).
7) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (12 jp).
8) Teknik Komunikasi dan Presentasi yang Efektif (9 jp).
9) Pola Kerja Terpadu (18 jp).
10) Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan (9 jp).
c. Kajian Pembangunan (36 Jam pelajaran), terdiri dari:
1) Konsep dan Indikator Pembangunan (6 jp).
2) Otonomi dan Pembangunan Daerah (6 jp).
3) Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional (9 jp).
4) Muatan Teknis Substansi Lembaga (15 jp).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa materi Diklat yang paling
mewakili dari segi untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik adalah pada Kajian
Manajemen Publik yang merupakan jam pelajaran terbanyak dari seluruh kajian materi
yaitu sejumlah 96 jam pelajaran, dengan materi-materi tersebut, peserta diberikan substansi
pokok untuk peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayanan Publik, kajian-kajian yang
lainnya seperti kajian Perilaku dan Pembangunan, mendukung peningkatan kompetensi
peserta sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik karena
kompetensinya meningkat.
Tabel 20. Latar Belakang Pendidikan Tutor Mendukung Yang Bersangkutan
Terhadap Kualitas Penyampaian Materi
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak mendukung
Cukup mendukung
Mendukung
Sangat mendukung
1
22
13
2
2,63
57,89
34,21
5,26
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa persentase jawaban responden yang
terbanyak adalah pada kategori cukup mendukung sejumlah 57,89%, yang artinya,
responden menganggap latar belakang pendidikan tutor berperan dan cukup mendukung
yang bersangkutan terhadap kualitasnya dalam penyampaian materi, selanjutnya, sejumlah
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
34,21 % menjawab mendukung, dan responden yang menjawab tidak mendukung sebanyak
2,63%, dan sisanya, sangat mendukung sejumlah 5,26%.
Tabel 21. Kualitas Tutor Dalam Penyampaian Materi
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak mudah dipahami
Cukup mudah dipahami
Mudah dipahami
Sangat mudah dipahami
1
11
23
3
2,63
28,95
60,53
7,89
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan Data tersebut dapat diketahui bahwa, secara umum, tutor memiliki
kualitas yang baik dalam penyampaian materi, dimana 60,53% responden menganggap
materi yang disampaikan tutor mudah dipahami, bagi responden lainnya yang menjawab
cukup mudah dipahami yaitu sejumlah 28,95%, selanjutnya 7,89% menjawab sangat
mudah dipahami, dan tidak mudah dipahami sebanyak 2,63%, hal ini adalah merupakan hal
yang wajar, karena kemampuan dasar manusia dalam menyerap materi pelajaran pada
kenyataannya juga berbeda-beda, tetapi inti yang ingin penulis sampaikan disini adalah,
bahwa secara umum, kualitas tutor dalam penyampaian materi sudah baik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 22. Persepsi Peserta Terhadap Perlu Tidaknya Pengalaman dan Kuantitas
Jam Mengajar Yang Tinggi Bagi Tutor
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5
Sangat tidak diperlukan
Tidak diperlukan
Cukup diperlukan
Diperlukan
Sangat diperlukan
1
4
4
10
19
2,63
10,53
10,53
26,32
50,00
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi, bahwa persentase jawaban responden
terhadap perlu tidaknya pengalaman dan kuantitas jam mengajar yang tinggi, mulai dari
kategori jawaban terbanyak adalah: 50,00% responden menjawab sangat diperlukan,
26,32% menjawab diperlukan, selanjutnya, cukup diperlukan dijawab oleh 10,53%
responden, serta tidak diperlukan oleh 10,53%, kemudian jawaban pada kategori terkecil
ialah yang menjawab sangat tidak diperlukan yaitu sejumlah 2,63%. Ini berarti bahwa,
sebagian besar responden meyakini pengalaman dan kuantitas jam mengajar yang tinggi
bagi tutor, sangat diperlukan dalam kegiatan Diklat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 23. Sikap Tutor Dalam Upaya Pemberian Motivasi Bagi Peserta Diklat
Agar Mau Terlibat Aktif Dalam Proses Belajar
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup mengutamakan pemberian motivasi
Mengutamakan pemberian motivasi
Sangat mengutamakan pemberian motivasi
7
26
5
18,42
68,42
13,16
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel diperoleh informasi, bahwa sebagian besar responden merasa
tutor menganggap penting untuk memberikan motivasi bagi peserta dalam kegiatan Diklat,
yaitu sebanyak 68,42% reponden menjawab bahwa tutor mengutamakan pemberian
motivasi, 18,42% menjawab cukup mengutamakan, selanjutnya yang menjawab sangat
mengutamakan pemberian motivasi adalah sejumlah 13,16%.
Tabel 24. Sikap Tutor Dalam Menghargai Pendapat, Masukan dan Umpan Balik
dari Peserta Diklat
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup menghargai
Menghargai
Sangat menghargai
4
22
12
10,53
57,89
31,58
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa, persentase jawaban
responden terhadap sikap tutor dalam menghargai pendapat, masukan dan umpan balik dari
peserta Diklat mulai dari jawaban terbanyak adalah sebagai berikut: 57,89% responden
menjawab menghargai, 31,58% menjawab sangat menghargai, selanjutnya responden yang
menjawab cukup menghargai sejumlah 10,53%. Data ini menunjukkan bahwa secara
umum, tutor sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan Diklat PIM Tk. IV menghargai
pendapat, masukan dan umpan balik dari peserta Diklat.
Tabel 25. Kesesuaian Metode Pembelajaran pada Diklat Terhadap Kebutuhan
Peserta Dalam Kaitannya Dengan Bidang Pekerjaan Masing-masing
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak sesuai
Cukup sesuai
Sesuai
Sangat sesuai
3
14
19
2
7,89
36,85
50,00
5,26
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel diketahui bahwa, kategori jawaban responden terhadap
pertanyaan tentang kesesuaian metode pembelajaran pada Diklat terhadap kebutuhan
peserta dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan masing-masing, mulai dari jawaban
terbanyak adalah: sesuai 50,00%, cukup sesuai 36,85 %, sangat sesuai 5,26%, dan tidak
sesuai 7,89 %. Artinya sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa metode
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pembelajaran yang dilaksanakan pada Diklat PIM Tk. IV dimaksud, sesuai dengan
kebutuhan mereka.
Tabel 26. Kegunaan Metode Pembelajaran pada Diklat Dalam Rangka
Mengembangkan Kemampuan Berfikir, Menganalisis, Memecahkan
Masalah, Membuat Keputusan dan Bertindak
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak berguna
Cukup berguna
Berguna
Sangat berguna
1
7
22
8
2,63
18,42
57,89
21,05
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel di atas, tercatat bahwa, kategori jawaban responden
terhadap pertanyaan terkait dengan kegunaan metode pembelajaran pada Diklat dalam
rangka mengembangkan kemampuan berfikir, menganalisis, memecahkan masalah,
membuat keputusan, dan bertindak, mulai dari jawaban terbanyak adalah: 57,89%
menjawab berguna, 21,05% menjawab sangat berguna, cukup berguna 18,42%, dan kurang
berguna 2,63 %. Artinya sebagian besar responden meyakini bahwa metode pembelajaran
pada Diklat, berguna untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berfikir,
menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan bertindak dalam rangka
penyelesaian tugas pada masing-masing instansi peserta.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 27. Sikap Tutor Dalam Memberikan Kesempatan Untuk Mengembangkan
Kemampuan Berkomunikasi Bagi Peserta
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup sering
Sering
Selalu
9
14
15
23,68
36,84
39,47
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden meyakini
bahwa tutor selalu memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan
berkomunikasi, yaitu sebanyak 39,47%, selanjutnya, responden yang menjawab sering
sejumlah 36,84%, dan menjawab cukup sering sejumlah 23,68%.
Tabel 28. Kesesuaian Tugas-tugas Yang Diberikan Tutor Dengan Kebutuhan
Peserta Dalam Hubungan Dengan Penyelesaian Pekerjaan di Bidang
masing-masing
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Tidak sesuai
Cukup sesuai
Sesuai
4
9
25
10,53
23,68
65,79
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu
65,79% responden, menganggap bahwa terdapat kesesuaian antara tugas-tugas yang
diberikan tutor dengan kebutuhan peserta dalam hubungan dengan penyelesaian pekerjaan
di bidang masing-masing, selanjutnya, 23,68% menganggap cukup sesuai, dan yang
menjawab tidak sesuai sejumlah 10,53%.
Tabel 29. Metode Yang Digunakan Tutor Dalam Melibatkan Peserta Diklat Secara Aktif
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup sering
Sering
Selalu
5
24
9
13,16
63,16
23,68
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel, diketahui, sebagian besar responden menjawab
bahwa metode yang digunakan tutor sering melibatkan peserta Diklat secara aktif, yaitu
sejumlah 63,16%, selanjutnya 23,68% menganggap selalu, dan cukup sering dijawab oleh
13,16% responden. Artinya, sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa tutor
banyak melibatkan peserta secara aktif dalam kegiatan Diklat. Hal ini penting, karena
keterlibatan peserta dalam kegiatan Diklat dan proses belajar secara aktif, akan
meningkatkan ingatan peserta terhadap apa yaang dipelajarinya, sehingga ingatan tersebut
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
akan bertahan lebih lama. Hal ini sejalan dengan pendapat Sikula tentang prinsip-prinsip
belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan yang aktif bukan pasif.
Tabel 30. Persepsi Peserta Terhadap Sarana Diklat Yang Ada
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Tidak memadai
Cukup memadai
Memadai
19
12
7
50,00
31,58
18,42
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa 50,00% responden menjawab
sarana Diklat yang tersedia tidak memadai, cukup memadai dijawab oleh 31,58%
responden, dan memadai sejumlah 18,4 %.
Menurut ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV, sarana
Diklat terdiri dari: papan tulis, flip chart, OHP, Sound System, TV dan video, kaset,
perekam, buku wajib, modul, teknologi multimedia. Berdasarkan hasil pengamatan penulis,
bahwa masih terdapat kekurangan pada sarana tersebut antara lain tidak adanya video, buku
wajib dan teknologi multi media. Untuk fasilitas video bisa digantikan dengan laptop yang
telah memiliki kelengkapan untuk memutar CD, tetapi untuk buku wajib dan teknologi
multimedia belum terpenuhi, untuk tahun-tahun kedepan diharapkan bisa terpenuhi secara
perlahan-lahan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 31. Persepsi Peserta Terhadap Prasarana Diklat Yang Ada
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Sangat tidak lengkap
Tidak lengkap
Cukup lengkap
Lengkap
1
25
8
4
2,63
65,79
21,05
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab
bahwa prasarana Diklat yang tersedia tidak lengkap, yaitu sejumlah 65,79%, selanjutnya
yang menjawab cukup lengkap sejumlah 21,05%, lengkap 10,53%, dan responden yang
menjawab sangat tidak lengkap sejumlah 2,63%.
Dalam ketentuan pada pedoman penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV, prasarana
Diklat terdiri dari: ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang kantor, ruang
kebugaran, laboratorium bahasa, asrama, perpustakaan, ruang makan, fasilitas olah raga,
tempat ibadah.
Maka berdasarkan pengamatan penulis, bahwa ada prasarana tertentu yang belum
terpenuhi seperti: tidak adanya kebugaran (fitness centre), laboratorium bahasa, dan
perpustakaan, hal ini terjadi karena gedung yang digunakan untuk pelaksanaan Diklat PIM
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tk. IV adalah gedung Islamic Centre, milik Pemerintah Kota Langsa yang terletak sekitar 1
jam perjalanan dari ibukota Kabupaten Aceh Tamiang.
Gedung Islamic Centre ini biasa digunakan untuk kegiatan Manasik Haji bagi
peserta calon Haji Pemerintah Kota Langsa. Penggunaan gedung tersebut untuk kegiatan
Diklat PIM Tk. IV oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dilakukan oleh panitia
Diklat dengan melakukan pinjam pakai gedung pada Pemerintah Kota Langsa, pada saat
gedung tersebut sedang tidak digunakan, hal ini terjadi karena di Kabupaten Aceh Tamiang,
belum ada prasarana gedung dan pendukungnya untuk kegiatan Diklat, sementara gedung
Islamic Centre dianggap yang paling dekat memenuhi persyaratan untuk kegiatan Diklat
PIM Tk. IV dimaksud.
Sebaiknya, menurut penulis, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
mengganggarkan dana untuk membangun prasarana Diklat karena sangat dibutuhkan guna
pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Diklat, tidak hanya untuk
kegiatan Diklat PIM Tk. IV tapi untuk diklat-diklat dan kegiatan lainnya.
Dapat penulis tambahkan, bahwa tidak adanya fasilitas perpustakaan juga
merupakan kelemahan dalam kegiatan Diklat ini. Adanya perpustakaan akan sangat
berpengaruh pada kelancaran kegiatan belajar peserta Diklat. Pemikirannya ialah bahwa,
dengan adanya perpustakaan yang menyediakan buku-buku, akan sangat bermanfaat bagi
peserta sebagai referensi bagi mereka dalam kegiatan belajar dan membuat tugas-tugas
yang diberikan bagi mereka.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 32. Kesiapan dan Ketersediaan Sarana Diklat Yang Dilakukan oleh
Pengelola
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Sangat tidak memadai
Tidak memadai
Cukup memadai
Memadai
1
18
11
8
2,63
47,37
28,95
21,05
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Hampir sama dengan kuesioner sebelumnya, tapi ini berkaitan dengan pengelola
Diklat, maka berdasarkan tabel diketahui jawaban responden terhadap kesiapan dan
ketersediaan sarana Diklat yang dilakukan oleh pengelola Diklat mulai dari persentase
terbanyak adalah: tidak memadai 47,4%, cukup memadai 28,95%, memadai 21,05%, dan
sangat tidak memadai 2,6%. Artinya, responden menganggap bahwa kesiapan dan
ketersediaan sarana Diklat yang dilakukan oleh pengelola masih dalam kategori tidak
memadai.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 33. Ketegasan Pengelola Dalam Menegakkan Aturan Diklat
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak tegas
Cukup tegas
Tegas
Sangat tegas
2
16
18
2
5,26
42,11
47,37
5,26
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel, diperoleh informasi bahwa jawaban responden
terhadap ketegasan pengelola dalam menegakkan aturan Diklat adalah sebagai berikut:
tegas 47,37%, cukup tegas 42,11%, tidak tegas dan sangat tegas masing-masing menjawab
5,26%. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa, secara umum, peserta merasa
pengelola Diklat bersikap tegas dalam menegakkan aturan Diklat
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 34. Konsistensi Pengelola Diklat Dalam Menegakkan Disiplin Terhadap
Peserta
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak konsisten
Cukup konsisten
Konsisten
Sangat konsisten
1
18
14
5
2,63
47,37
36,84
13,16
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari tabel tersebut tercatat bahwa, jawaban responden terhadap konsistensi
pengelola Diklat dalam menegakkan disiplin peserta adalah sebagai berikut: cukup
konsisten 47,37%, konsisten 36,84%, sangat konsisten 13,16%, dan tidak konsisten 2,63%.
Berdasarkan persentase di atas, diketahui bahwa konsistensi pengelola Diklat dalam
penegakkan aturan, masih dalam kadar cukup sebagai persentase terbesar jawaban
responden, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 35. Pelayanan Yang Dilakukan Pengelola Diklat Terhadap Peserta
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
4
11
19
4
10,53
28,95
50,00
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel, terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan
yang dilakukan pengelola Diklat terhadap peserta, diperoleh jawaban responden dari mulai
persentase terbanyak sebagai berikut: baik 50,00%, cukup baik 28,95%, sangat baik
10,53%, dan tidak baik 10,53%. Jadi, secara umum, pelayanan yang dilakukan oleh
pengelola Diklat menurut responden sudah baik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 36. Kemampuan Pengelola Diklat Dalam Menghadapi Berbagai Masalah
Teknis/kendala Yang Terjadi Selama Diklat Berlangsung
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak mampu
Cukup mampu
Mampu
Sangat mampu
2
23
12
1
5,26
60,53
31,58
2,63
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan
pengelola Diklat dalam menghadapi berbagai masalah teknis/kendala yang terjadi selama
Diklat berlangsung, diperoleh jawaban responden mulai dari persentase jawaban terbanyak
adalah sebagai berikut: cukup mampu 60,53%, mampu 31,58%, tidak mampu 5,26%, dan
sangat mampu 2,63%. Ini artinya bahwa, kemampuan pengelola Diklat dalam mengatasi
masalah belum maksimal, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi. Artinya, sebagian besar
responden menganggap pengelola Diklat cukup mampu menghadapi berbagai masalah
teknis/kendala yang terjadi selama Diklat. Tetapi ini masih harus terus ditingkatkan karena
masih pada kategori cukup atau sedang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 37. Kesigapan Pengelola Diklat Dalam Mengatasi Berbagai Masalah
Teknis/ Kendala Yang Terjadi Selama Diklat Berlangsung
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak sigap
Cukup sigap
Sigap
Sangat sigap
7
19
11
1
18,42
50,00
28,95
2,63
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa, persentase jawaban responden yang
menganggap pengelola Diklat cukup sigap dalam mengatasi berbagai masalah
teknis/kendala yang terjadi selama Diklat berlangsung, mulai dari jawaban terbanyak
adalah sejumlah 50,00%, selanjutnya, responden yang menjawab sigap sejumlah 28,95%,
tidak sigap sejumlah 18,42%, dan sangat sigap sejumlah 2,63%. Artinya, kesigapan
pengelola Diklat dalam mengatasi berbagai masalah selama Diklat berlangsung, masih pada
kategori cukup atau sedang, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4.4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Y, Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan
Publik
Tabel 38. Manfaat Mengikuti Diklat PIM Tk. IV Bagi Peningkatan Pengetahuan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup bermanfaat
Bermanfaat
Sangat Bermanfaat
4
21
3
10,53
55,26
34,21
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa responden yang menganggap
mengikuti Diklat PIM Tk. IV bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan sejumlah 55,26%,
selanjutnya yang menjawab sangat bermanfaat sejumlah 34,21%, dan 10,53% menganggap
cukup bermanfaat. Jadi, secara umum, sebagian besar responden merasa dengan mengikuti
Diklat, terjadi peningkatan pada pengetahuan mereka.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 39. Dengan Mengikuti Diklat PIM Tk. IV Peserta Memahami Kedudukan
dan Fungsi Organisasi Instansi
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup memahami
Memahami
Sangat memahami
6
26
6
15,79
68,42
15,79
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel diperoleh informasi, 68,42% responden meyakini
bahwa dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV akan membuat peserta memahami kedudukan
dan fungsi organisasi, selanjutnya 15,79% menjawab sangat memahami dan cukup
memahami 15,79%. Intinya, peserta Diklat merasakan bahwa, setelah mengikuti Diklat,
pemahaman mereka terhadap kedudukan dan fungsi organisasi menjadi lebih jelas.
Tabel 40. Mengikuti Diklat Dapat Membantu Peserta Untuk Penguasaan Tugas
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup membantu
Membantu
Sangat membantu
14
19
5
36,84
50,00
13,16
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, 50,00% responden beranggapan dengan
mengikuti Diklat, dapat membantu mereka untuk penguasaan tugas, yang menjawab sangat
membantu sebanyak 36,84%, dan 13,16% memilih kategori jawaban sangat membantu.
Pilihan responden atas jawaban tersebut dapat dimengerti, karena tujuan Diklat itu sendiri
pada dasarnya untuk peningkatan kompetensi pesertanya, sehingga kebutuhan Diklat yang
disusun pun ditujukan agar setelah mengikuti Diklat, peserta menjadi lebih memiliki
kompetensi termasuk dalam bidang tugasnya.
Tabel 41. Pemahaman Terhadap Operasionalisasi Pelayanan Prima Setelah
Mengikuti Diklat
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup memahami
Memahami
Sangat memahami
17
13
8
44,74
47,37
7,89
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel tercatat bahwa, 47,37% responden merasa memahami
operasionalisasi pelayanan prima setelah mereka mengikuti Diklat, selanjutnya, sebanyak
44,74% merasa cukup memahami, dan responden yang merasa sangat memahami sejumlah
7,89%. Berdasarkan persentase tersebut, dapat kita ketahui bahwa, pelaksanaan Diklat
telah cukup berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap operasionalisasi pelayanan
prima bagi pesertanya.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 42. Dengan Mengikuti Diklat PIM Tk. IV Membantu Bagi Peningkatan
Ketrampilan Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas Peserta di Instansi
Masing-masing
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup membantu
Membantu
Sangat membantu
16
14
8
42,11
36,84
21,05
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, tercatat, 42,11% responden menjawab bahwa dengan
mengikuti Diklat PIM Tk. IV cukup membantu bagi peningkatan ketrampilan guna
mendukung pelaksanaan tugas mereka pada instansi masing-masing, selanjutnya, sebanyak
36,84% menjawab membantu, dan 21,05% menjawab sangat membantu. Artinya, dengan
mengikuti Diklat, peserta merasa telah dapat meningkatkan ketrampilan yang berguna bagi
mereka dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 43. PNS Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Waktu Yang Ditentukan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup sering
Sering
Selalu
11
23
4
28,95
60,53
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa, setelah mengikuti Diklat, responden
menganggap mereka dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dengan
persentase sebagai berikut: responden yang menjawab sering 60,53%, cukup sering
28,95%, dan yang menjawab selalu sebanyak 10,53%. Jadi, secara umum, responden
meyakini bahwa dengan mengikuti Diklat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam
mengelola (memanage) waktu kerja, sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai waktu yang ditentukan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 44. Sarana Yang Tersedia Menunjang Pelaksanaan Kerja dan Upaya
Pemberian Pelayanan Prima
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
Tidak menunjang
Cukup menunjang
Menunjang
Sangat menunjang
1
15
18
4
2,63
39,47
47,37
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel diketahui bahwa, 47,37% responden menganggap sarana yang
tersedia dalam arti adanya peralatan dan perlengkapan kerja, menunjang pelaksanaan kerja
dalam upaya pemberian pelayanan prima, selanjutnya cukup menunjang sejumlah 39,47%,
sangat menunjang 10,53%, dan tidak menunjang sejumlah 2,63%.
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa, sebagian besar responden
(47,37%), meyakini bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik, diperlukan sarana-
sarana pendukung yang dapat membantu manusia untuk mempercepat pekerjaannya.
Sarana-sarana seperti komputer, laptop, printer, kalkulator, faximile, telpon, mesin tik dan
sebagainya, berperan untuk mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Karena itu
pemenuhan terhadap sarana sebagai perlengkapan kerja dimaksud berdampak baik bagi
peningkatan kualitas kerja dan pelayanan. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis, bahwa
di Kabupaten Aceh Tamiang, masih banyak terdapat kekurangan sarana penunjang kerja
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pada kantor Instansi-instansi Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena Kabupaten Aceh
Tamiang adalah Kabupaten yang masih sangat muda usianya (7 tahun), sehingga
penyediaan sarana kerja perlu dilakukan bertahap agar dapat terpenuhi sesuai kebutuhan.
Selanjutnya, ada responden yang menganggap sarana yang tersedia tidak menunjang
bagi penyelesaian pekerjaan (2,63%), hal ini dapat dijelaskan dengan dasar pemikiran
bahwa, tanpa kemampuan manusia memanfaatkan sarana penunjang kerja tersebut, maka
sarana dimaksud tidak akan ada fungsinya, karena itu manusia sebagai pelaksana, harus
memiliki kemampuan untuk memberdayakan segala sarana yang ada, guna membantunya
dalam menyelesaikan pekerjaan, dan memberikan pelayanan kepada publik.
Tabel 45. Memanfaatkan Peralatan Kerja Untuk Mendukung Proses Penyelesaian
Pekerjaan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup sering
Sering
Selalu
1
27
10
2,63
71,05
26,32
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, sebagian besar responden yaitu sejumlah
71,05% sering memanfaatkan peralatan kerja untuk mendukung proses penyelesaian
pekerjaan, selanjutnya, responden yang menjawab selalu sejumlah 26,32%, dan yang
menjawab cukup sering sejumlah 2,63% . Artinya, secara umum, sebagian besar responden
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
sering memanfaatkan perlatan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan, hal ini perlu karena
berbagai peralatan kerja yang tersedia seperti: komputer, lap top, dan lain sebagainya, dapat
membantu pegawai dalam memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
Tabel 46. Persepsi Peserta Terhadap Kemampuan Mengatasi Masalah Yang Timbul
Dalam Menjalankan Tugas
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
Cukup mampu
Mampu
15
23
39,47
60,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, tercatat bahwa sebagian besar responden merasa mampu
mengatasi masalah yang timbul dalam menjalankan pekerjaan, yaitu sejumlah 60,53%, dan
39,47% responden menjawab cukup mampu. Artinya secara umum, responden merasa
mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam menjalankan
tugas, kemampuan mengatasi masalah ini juga menunjukkan adanya peningkatan
kompetensi pegawai.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 47. Persepsi Peserta Terhadap Perlu Tidaknya Menetapkan Prioritas
Pekerjaan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup perlu
Perlu
Sangat perlu
2
17
19
5,26
44,74
50,00
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, tercatat bahwa 50,00% responden merasa sangat perlu untuk
menetapkan prioritas pekerjaan, selanjutnya 44,74% responden menjawab perlu, dan
cukup perlu 5,26%. Berdasarkan data ini, dapat diketahui bahwa, umumnya, sebagian besar
responden menyadari betapa sangat perlunya untuk menetapkan prioritas pekerjaan,
sehingga pekerjaan yang akan dikerjakan lebih tertata dengan baik dan sistematis, serta
dapat diselesaikan keseluruhannya.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 48. Persepsi Peserta Terhadap Kemampuan Yang Bersangkutan Dalam
Berkomunikasi dan Memberikan Informasi Pelayanan Yang Berkaitan
Dengan Bidang Pekerjaan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup mampu
Mampu
Sangat mampu
11
25
2
28,95
65,79
5,26
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, dapat diketahui sejumlah 65,79% responden meyakini bahwa
mereka mampu untuk berkomunikasi dan memberikan informasi pelayanan yang berkaitan
dengan bidang pekerjaan mereka, selanjutnya, 28,95% responden merasa cukup mampu,
dan sangat mampu 5,26%. Berdasarkan data ini dapat kita simpulkan bahwa, mengikuti
Diklat dapat berpengaruh pada ketrampilan pesertanya dalam berkomunikasi dan
menyampaikan informasi pelayanan publik sehingga menjadi lebih baik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 49. Dengan Mengikuti Diklat Dapat Memotivasi Peserta Untuk Bertugas dan
Memberikan Pelayanan Yang Lebih Baik dan Berkualitas
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup memotivasi
Memotivasi
Sangat memotivasi
8
15
15
21,05
39,47
39,47
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sejumlah 39,47%
responden meyakini bahwa dengan mengikuti Diklat sangat memotivasi mereka untuk
bertugas dan memberikan pelayanan yang lebih baik, dalam persentase yang sama yaitu
39,47% responden menjawab memotivasi, dan hanya 21,05% responden yang menjawab
cukup memotivasi. Berdasarkan data ini dapat kita simpulkan bahwa setelah mengikuti
Diklat, motivasi responden untuk bertugas dan memberikan pelayanan yang baik dan
berkualitas adalah sangat kuat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 50. Ketanggapan Dalam Merespon Tuntutan Publik
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup tanggap
Tanggap
Sangat tanggap
9
25
4
23,68
65,79
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa sebagian besar
responden merasa memiliki sikap tanggap dalam merespon tuntutan publik, yaitu sejumlah
65,79%, selanjutnya 23,68% menjawab cukup tanggap, dan responden yang menjawab
sangat tanggap sebanyak 10,53%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa
ketanggapan PNS dalam merespon tuntutan publik, setelah mengikuti Diklat, adalah pada
kategori baik. Hal ini sangat menunjang bagi pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS,
karena dengan bersikap tanggap terhadap tuntutan publik yang dilayani, PNS akan dapat
bertindak cepat terhadap kebutuhan publik, dan segera mencari mencari solusi apabila
terdapat masalah dalam pelayanan yang diberikannya.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 51. Pentingnya Kesungguhan Dalam Memberikan Pelayanan
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup penting
Penting
Sangat penting
2
22
14
5,26
57,89
36,84
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel di atas, terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan
kesungguhan dalam memberikan pelayanan, diperoleh persentase jawaban responden mulai
dari jawaban terbanyak sebagai berikut: penting 57,89%, sangat penting 36,84%, dan cukup
penting 5,26%. Artinya, secara umum, PNS meyakini bahwa kesungguhan dalam
memberikan pelayanan kepada publik adalah bagian penting dalam tugas mereka sebagai
aparatur pemerintah penyelenggara pelayan publik yang memiliki fungsi sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 52. Memberikan Pelayanan dengan Benar dan Tidak Berbelit-belit
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup sering
Sering
Selalu
2
32
4
5,26
84,21
10,53
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel di atas, terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan
sikap peserta dalam memberikan pelayanan dengan benar dan tidak berbelit-belit, diperoleh
persentase jawaban responden mulai dari yang terbanyak sebagai berikut: sering 84,21%,
selalu 10,53% dan cukup sering 5,26%. Artinya, secara umum, sebagian besar responden
merasa mereka sering memberikan pelayanan dengan benar dan tidak berbelit-belit, hal ini
tentu saja baik karena dapat memberikan kesederhanaan proses pelayanan dan menghemat
waktu bagi publik yang dilayani.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 53. Persepsi Peserta Terhadap Perlunya Untuk Bersikap Ramah dan Sopan
Dalam Melaksanakan Tugas dan Memberikan Pelayanan Publik
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup perlu
Perlu
Sangat perlu
2
24
12
5,26
63,16
31,58
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Berdasarkan data pada tabel di atas tercatat bahwa, sebagian besar responden yaitu
63,16% responden, merasa perlu untuk bersikap ramah dan sopan dalam bertugas dan
memberikan pelayanan publik, selanjutnya responden yang merasa sangat perlu, sejumlah
31,58%, dan cukup perlu, sejumlah 5,26%. Hal ini berarti bahwa secara umum, responden
meyakini perlunya untuk bersikap ramah dan sopan dalam bertugas dan memberikan
pelayanan. Pada prinsipnya, sikap ramah dan sopan, dapat meninggalkan kesan yang baik
dan menyenangkan bagi publik yang dilayani, sehingga hal ini sangat baik dilakukan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Tabel 54. Sering/tidaknya Menerima Complain/keluhan dari Orang-orang Yang
Dilayani
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup sering
Jarang
Sangat jarang
5
27
6
13,16
71,05
15,79
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, tercatat bahwa 71,05% responden menjawab mereka jarang
menerima complain/keluhan dari orang-orang yang dilayani, selanjutnya, sebanyak
15,79% menjawab sangat jarang, dan persentase responden yang menjawab cukup sering
menerima complain/keluhan dari orang-orang yang dilayani sebanyak 13,16%. Artinya,
dapat kita simpulkan bahwa keluhan masih diterima peserta Diklat pada waktu mereka
kembali bertugas dan memberikan pelayanan kepada publik, dimana jumlah terbanyak
jawaban responden terhadap keluhan orang-orang yang mereka layani adalah pada
persentase jarang (71,05%), pada posisi ini berarti bahwa keluhan masih diterima
responden sekali dua kali pada beberapa kesempatan mereka dalam memberikan pelayanan.
Selanjutnya, posisi jawaban terbanyak kedua adalah sangat jarang (15,79%),
artinya, keluhan diterima sekali dua kali pada satu dua kesempatan. Kemudian, jawaban
responden selanjutnya adalah 13,16% yang menganggap cukup sering menerima
complain/keluhan dari orang-orang yang mereka layani, ini bermakna bahwa responden
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
menerima keluhan beberapa kali pada beberapa kesempatan. Jika diakumulasi (jawaban-
jawaban responden tersebut) dan dianalisa, maka kualitas pelayanan yang diberikan
responden masih harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga jumlah complain/keluhan dapat
dikurangi dan bahkan sampai pada titik hanya sangat sedikit keluhan yang diterima.
Tabel 55. Jika Terjadi Complain/keluhan dari Orang-orang Yang Dilayani Peserta Merasa Perlu/tidaknya Untuk Bertanggung jawab dan Mencari
Solusi Untuk Mengatasinya
No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
Cukup perlu
Perlu
Sangat perlu
1
30
7
2,63
78,95
18,42
Jumlah 38 100
Sumber: Hasil Kuesioner/angket Juni 2009, diolah.
Dari data pada tabel, tercatat bahwa 78,95% responden merasa perlu untuk
bertanggung jawab dan mencari solusi jika terjadi complain/keluhan dari orang yang
mereka layani, selanjutnya 18,42% menjawab sangat perlu, dan hanya 2,63% yang
menjawab cukup perlu. Hal ini menunjukkan bahwa para peserta menganggap keluhan
yang disampaikan oleh pengguna layanan mereka harus ditanggapi, dan dicari
penyelesaiannya, ini berarti mereka merasa perlu untuk terus memperbaiki kinerja dan
meningkatkan kualitas pelayanan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4.5. Analisis Korelasi Rank Spearman Variabel Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) Sebagai Variabel X Dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik Sebagai Variabel Y
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara
variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) yaitu
variabel X dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik sebagai variabel Y, pada
alumni peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
Angkatan V Tahun 2008, yang diadakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan perhitungan dengan teknik
korelasi yaitu dengan menggunakan teknik korelasi Rank Spearman.
Menurut Sugiyono (2006:183), pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien
korelasi sebagai berikut:
Tabel 56. Pedoman Untuk Memberikan Intepretasi Koefisien Korelasi
Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan
0,000-0,199
0,200-0,399
0,400-0,599
0,600-0,799
0,800-1,000
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat
Sumber: Sugiyono (2006:183)
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Setelah dilakukan pengolahan data dengan program SPSS, diperoleh angka
koefisien korelasi (r) sebesar 0,775, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 57. Tabel Korelasi Rank Spearman (Spearman’s rho)
Correlationsª
X Y
Spearman's rho X Correlation Coefficient 1.000 .775 **
Sig. (2-tailed) .000
Y Correlation Coefficient .775 1.000
Sig. (2-tailed) .000
**. Correlations is significant at the 0,01 level (2-tailed).
ª. Listwise N = 38
Sumber: Output SPSS versi 15 Windows
Tabel korelasi menunjukkan hubungan dua variabel, arah hubungan, dan berapa
besar hubungan tersebut. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel, dapat
dilakukan dengan hipotesis operasional sebagai berikut:
H0 : rho = 0, Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV)
dengan variabel Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
H1 : rho ≠ 0, artinya Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
Dengan ketentuan apabila taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig < 0,05 maka H0
ditolak yang berarti bahwa hubungan kedua variabel signifikan, dan jika taraf nyata atau
probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka H0 diterima, yang berarti bahwa hubungan kedua
variabel tidak signifikan.
Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel, dapat kita lihat bahwa pada angka sig (2
tailed) adalah 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat hubungan
linear yang sangat nyata/signifikan antara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
Hubungan antara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM
Tk. IV) dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik didapat +0,775, yang
menunjukkan arah korelasi positif, artinya bahwa semakin besar perbaikan pada Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) maka akan terjadi
peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
Sementara itu, besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman
intepretasi koefisien korelasi berarti, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV) berkorelasi kuat dengan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4.6. Analisis Koefisien Determinasi (Kontribusi) Variabel Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) Sebagai Variabel X Terhadap
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik Sebagai Variabel Y
Untuk menjawab pertanyaan kedua pada permasalahan, yaitu untuk mengetahui
besarnya kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk.
IV) terhadap Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, dilakukan dengan
penghitungan koefisien determinasi, KD = r² x 100 %, dengan nilai R Square (R²) = 0,547,
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 58. Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary
Change Statistic
AdjustedStd.
Error ofR
Square
Model R R
Square R Square The
Estimate Change F
Change df1 df2 Sig. F
Change
1 .740ª .547 .535 4.23814 .547 43.486 1 36 .000
ª. Predictors: (Constant), X
Sumber: Output SPSS versi 15 Windows
Maka, persentase kontribusi yang diperoleh adalah KD = 0,547 x 100% = 54,7%,
hal ini berarti bahwa variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV) dapat menjelaskan 54,7% Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan
Publik, sedangkan 45,3% Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik lainnya, dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Selanjutnya, guna mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat, selain dengan melihat angka signifikansinya, maka dapat dilakukan uji t,
yaitu uji signifikansi koefisien korelasi sederhana. Uji t dilakukan karena penulis
menggunakan teknik analisa data dengan korelasi Product moment untuk menjawab
pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu untuk mengetahui kontribusi variabel X terhadap
Y.
Uji ini bisa dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan toleransi
error 0.05, dimana jika nilai t hitung > dari t tabel, maka hubungan kedua variabel
signifikan.
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, diperoleh
nilai seperti tertera pada tabel berikut:
Tabel 59. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t) Coefficientª
Unstandardized Unstandardized Correlations
Model Coefficients Coefficients t Sig. Zero-order Partial Part
B Std. Error Beta
1 (Constant) 29.431 6.464 4.553 .000
X 464 .070 .740 6.594 .000 .740 .740 .740
ª. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS versi 15 Windows
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Berdasarkan uji t, ditemukan nilai signifikansi sebesar 0.000, karena nilai
signfikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki hubungan
yang signifikan terhadap variabel Y.
Selanjutnya, angka t hitung = 6,594, sedangkan angka t tabel untuk n = 38 (df =
36) adalah 2,028 (Priyatno:119). Maka 6,594 > 2,028 atau t hitung > t tabel, artinya
hubungan variabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk.
IV) sebagai variabel X, terhadap Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik sebagai
variabel Y, adalah signifikan.
4.7. Analisis Penerapan Hasil Diklat PIM Tk. IV Terhadap Pelaksanaan
Pelayanan Publik oleh Peserta Diklat
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan peserta Diklat sebagai
atasan langsung yang dapat melihat perubahan pada peserta Diklat tersebut sesudah
mengikuti Diklat, secara umum mereka mengatakan bahwa ada perubahan ke arah yang
lebih baik pada peserta Diklat dimaksud dalam bekerja dan memberikan pelayanan,
dibandingkan dengan sebelum mengikuti Diklat, ini berarti peserta telah menerapkan
ilmu yang mereka peroleh dalam kegiatan Diklat PIM Tk. IV ketika mereka telah
kembali bertugas, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat pada Kantor
Camat Seruway, Bapak Zainuddin, SE. (tanggal 8 Mei 2009), bahwa:
“Diklat PIM Tk. IV berpengaruh pada kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik, dapat dilihat dengan terjadi perubahan kinerja yang lebih baik, ditunjukkan dengan kemampuan mengerjakan pekerjaannya sehari-hari yang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, sikap PNS bersangkutan juga lebih disiplin. Menurut pendapat saya, dengan mengikuti Diklat, dapat meningkatkan pengetahuan PNS bersangkutan, karena dalam kegiatan Diklat mereka memperoleh masukan berupa pengetahuan baik materi pelayanan prima dan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, serta berbagai petunjuk, peraturan-peraturan yang didapat dari masing-masing nara sumber, yang akan diterapkan di tempat tugas masing-masing.”
Sejalan dengan pendapat tersebut, Camat Banda Mulia, Bapak Ibnu Hajar, SE. (14
Mei 2009), menyatakan bahwa:
“Terjadi perubahan pada kemampuan PNS sesudah mengikuti Diklat, hal ini terbukti dengan kemampuan PNS yang bersangkutan untuk menetapkan prioritas pekerjaan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul. Selain itu dari segi ketrampilan juga terdapat peningkatan misalnya kemampuan membuat perencanaan kerja dan menyusun laporan kerja, kemampuan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya.” Hampir sejalan dengan pendapat di atas, Kabid Perencanaan dan Pengembangan
pada BKPP Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Wan Syahrir, SE. (4 Mei 2009),
mengemukakan bahwa:
“Diklat PIM Tk. IV dapat meningkatkan kompetensi PNS antara lain dalam bidang kepemimpinan, manajemen publik dan sebagainya, tetapi bagaimana penerapannya sehari-hari setelah mengikuti Diklat tersebut, adalah kembali kepada motivasi dari peserta Diklat dimaksud. Dalam kaitannya dengan PNS tersebut, yang dapat saya lihat adalah terjadi perubahan baik dalam sikap dan perilaku PNS menjadi lebih baik, antara lain ditandai dengan peningkatan pada kemampuan berkomunikasi, menentukan prioritas pekerjaan, dan dalam pelayanan kepada masyarakat lebih tanggap, ramah dan sopan.”
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Selanjutnya, menurut Bapak Agustiar, SH., Kasubbag Persidangan DPRK
Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 1 Juni 2009), adalah:
“Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh positif terhadap pegawai yang telah mengikutinya, dimana terjadi perubahan yang dapat dilihat pada timbulnya sikap disiplin, mandiri, loyalitas, dan menyesuaikan diri. Penerapan hasil Diklat dapat dilakukan secara perlahan”.
Pendapat lainnya tentang penerapan hasil Diklat PIM Tk. IV oleh peserta alumni
Diklat dimaksud ialah yang dikemukakan oleh Bapak Loekman Hakim, SH., Kadis
Disperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 1 Juni 2009), yang menyatakan
bahwa:
“Pelayanan yang diberikan oleh PNS yang bersangkutan menjadi lebih baik, antara lain dapat dilihat dari sikapnya terhadap masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan izin industri. Yang bersangkutan bersikap komunikatif, tidak berbelit-belit, dan berusaha untuk memberikan pelayanan dengan cepat. Tetapi ada hal lain yang menyebabkan kualitas pelayanan secara umum belum maksimal, terutama karena masih kurangnya sarana dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Hal ini dapat dimengerti, karena Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran yang sedang terus berusaha untuk meningkatkan pelayanannya dari tahun ke tahun agar menjadi lebih baik.” Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh ibu Yusniar, A.Md Keb., Kabid
Keperawatan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 7 Mei 2009), yang menyatakan
bahwa:
“Dengan mengikuti Diklat PIM TK. IV, tidak berarti bahwa sepenuhnya hasil yang didapatkan dalam kegiatan Diklat diterapkan oleh PNS dalam bidang tugasnya, tetapi hanya sebagian saja yang diterapkan. Hal ini bisa terjadi karena PNS belum menghayati apa yang didapatnya dalam kegiatan Diklat. Terlihat pada belum
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
maksimalnya PNS tersebut dalam memanfaatkan waktu kerja, serta dalam penyelesaian masalah, dimana ada masalah-masalah yang tidak mampu diatasi sendiri oleh PNS tersebut, dalam hal ini pimpinan harus membantu.”
Jadi, berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa,
secara umum, peserta telah menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam kegiatan Diklat
PIM Tk. IV ketika mereka telah kembali bertugas, hal ini ditandai dengan peningkatan
Kompetensi PNS dalam Bidang Pelayanan Publik setelah mengikuti Diklat baik dari segi
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta prilaku PNS bersangkutan, yang kemudian,
peningkatan kompetensi tersebut dapat dilihat pada sikap PNS dalam mengerjakan tugas-
tugas mereka dan dalam Pelayanan Publik yang mereka lakukan menjadi lebih baik,
meskipun dapat juga dikatakan bahwa penerapan hasil Diklat tersebut belum sepenuhnya
maksimal.
Sebagai tambahan lainnya, yang menjadi kendala terhadap kualitas pelayanan
publik yang terkadang tidak maksimal, menurut Sekretaris Camat pada Kantor
Camat Seruway, Bapak Zainuddin, SE. (8 Mei 2009), ialah sebagai berikut:
“Masih banyak terdapat latar belakang pendidikan/disiplin ilmu yang dimiliki PNS tidak sesuai dengan bidang tugas yang diberikan.” Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, jika PNS memiliki latar belakang yang
mendukung/sesuai dengan bidang tugasnya, kendala yang dihadapinya akan lebih dapat
diselesaikan karena sesuai dengan kemampuannya dan bidang tugas itu juga lebih
dipahaminya.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Selanjutnya, pendapat lainnya tentang hambatan yang dihadapi PNS dalam
melaksanakan pekerjaan yang berdampak terhadap kualitas kerja dan pelayanan yang
ditampilkan PNS tersebut, dikemukakan oleh Bapak Agustiar, SH., Kasubbag Persidangan
DPRK Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 1 Juni 2009), sebagai berikut:
“Hambatan PNS dalam bekerja adalah fasilitas kerja yang kurang, serta tupoksi yang tumpang tindih, dimana adanya kecendrungan tupoksi yang hampir sama antara bagian.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) yang tumpah tindih (kurang jelas), karena cenderung hampir sama
pada bagian-bagian lainnya dalam suatu organisasi tersebut, hal ini menimbulkan
kebingungan pada PNS dalam bekerja dan melakukan pelayanan publik.
4.8. Analisis Faktor-faktor Lain Yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi
PNS di Bidang Pelayanan Publik
Berkaitan dengan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap Kompetensi PNS di
Bidang Pelayanan Publik, beberapa pimpinan peserta Diklat mengemukakan pendapat
sebagai berikut:
Pendapat yang dikemukakan oleh ibu Yusniar, A.Md Keb., Kabid Keperawatan
RSUD Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 7 Mei 2009), yang menyatakan bahwa:
“Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan, kualitas kerja, dan pelayanan yang diberikan oleh PNS pada masyarakat, tetapi yang paling penting pada dasarnya adalah keinginan dari PNS tersebut untuk memberikan pelayanan yang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
terbaik. Selain itu faktor lainnya yang cukup penting ialah penempatan PNS harus sesuai dengan skill, jika tidak sesuai dengan skill akan mempengaruhi kinerja dan dapat menjadi hambatan bagi PNS dalam menyelesaikan pekerjaan, karena tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian, hal yang juga harus diperhatikan adalah perlunya meningkatkan etika dan kemampuan komunikasi PNS dalam menghadapi publik.”
Selanjutnya, Drs. Razali, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (5 Mei 2009), menyatakan bahwa:
“Kegiatan Diklat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pesertanya, dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV perubahan yang paling jelas tampak pada PNS bersangkutan ialah bertambahnya rasa percaya diri dan meningkatnya kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama, tetapi dalam kaitannya dengan pelayanan publik, belum tentu setelah mengikuti Diklat PNS yang bersangkutan menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan, hal ini karena selain Diklat ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan seorang PNS, antara lain yang sangat menonjol adalah faktor pemberian insentif/tunjangan yang memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik dalam memberi pelayanan.” Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKPP Kabupaten Aceh Tamiang,
Bapak Wan Syahrir, SE. (tanggal 4 Mei 2009), juga mengemukakan pendapat yang
hampir sama bahwa:
“Faktor insentif/tunjangan dapat memotivasi PNS untuk bekerja dengan optimal dan melakukan pelayanan terbaik, karena pemberian insentif dapat meningkatkan kesejahteraan PNS sehingga ia dapat menghidupi keluarganya dengan layak.”
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Camat Banda Mulia, Bapak Ibnu Hajar,
SE. (14 Mei 2009), menyatakan bahwa:
“Sikap pimpinan dalam melakukan pelayanan dapat berpengaruh pada bawahan, pimpinan harus jadi panutan bagi stafnya, dalam hal ini pimpinan dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja maksimal dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh.” Sekretaris Camat pada Kantor Camat Seruway, Bapak Zainuddin, SE., tentang
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh
PNS di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 8 Mei 2009), menyatakan bahwa:
“Faktor ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup dapat menunjang kegiatan tugas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan di bagian/ bidang masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan secara prima, cepat dan tepat, selain itu, perlu juga PNS mengikuti Diklat-diklat lainnya sesuai dengan bidang atau tupoksi masing-masing PNS, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja dalam bidang tugas mereka.” Selanjutnya, Kasubbag Persidangan pada Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh
Tamiang, Bapak Agustiar, SH. (tanggal 1 Juni 2009), menyatakan:
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan serta mempengaruhi kompetensi PNS dalam upaya peningkatan kualitas kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, antara lain yaitu, TPKD yang sesuai dengan beban kerja, penghargaan terhadap prestasi kerja, serta adanya tupoksi yang jelas.”
Maksud pernyataan tersebut ialah bahwa menurut Bapak Agustiar, SH., ada
beberapa hal yang berpengaruh terhadap kompetensi PNS dalam bidang tugasnya dalam
rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada publik, yaitu antara lain:
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
pemberian TPKD (Tunjangan Prestasi Kerja Daerah) yang menjadi faktor yang dapat
memotivasi PNS tersebut untuk meningkatkan kinerjanya, selain itu, perlu adanya
penghargaan terhadap prestasi kerja, serta adanya tupoksi (tugas, pokok dan fungsi)
personil PNS agar PNS dimaksud, dapat bekerja maksimal, berinisiatif, dan lebih mandiri,
sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa selesai lebih cepat.
Pendapat lainnya tentang ada tidaknya faktor-faktor lin yang berpengaruh terhadap
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik, dikemukakan oleh Bapak Loekman
Hakim, SH., Kadis Disperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang (tanggal 1 Juni 2009),
ia menyatakan bahwa:
“Ada, latar belakang pendidikan pegawai yang sesuai dengan pekerjaan, akan memudahkannya untuk menguasai tugas dengan lebih cepat, dan bekerja dengan lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada pegawai bersangkutan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang industri, dan bidang tugas yang dikerjakannya berkaitan dengan bidang industri, yaitu menyangkut urusan perizinan dan iklim usaha, maka terdapat sinkronisasi antara bidang tugas dan latar belakang pendidikannya, artinya sedikit banyak ia memahami hal mendasar dari pekerjaanya, yang berdampak pada kemampuannya dalam menguasai pekerjaan.” Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan, bahwa
ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan memiliki kontribusi terhadap Kompetensi
PNS di Bidang Pelayanan Publik, selain dengan mengikuti kegiatan Diklat PIM Tk. IV,
antara lain adalah:
1. Faktor ketersediaan sarana dan perlengkapan kerja, yang dapat mempermudah,
mempercepat, dan memperlancar PNS dalam mengerjakan tugas dan memberikan
pelayanan kepada publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
2. Faktor motivasi, yaitu faktor pendorong yang membuat PNS lebih tertarik untuk
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, antara lain adanya
insentif/tunjangan, sikap pimpinan dalam memberikan panutan dan penghargaan
terhadap prestasi kerja bawahannya dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kerja
dan pelayanan publik.
3. Faktor kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS, yang membuat PNS dapat
berfungsi dan bekerja tanpa perasaan ragu-ragu, hal ini terjadi karena PNS dimaksud
telah mengetahui tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga
ia dapat bekerja dengan baik sesuai tupoksi tersebut.
4. Faktor latar belakang pendidikan, dalam arti, latar belakang pendidikan yang sesuai
dengan pekerjaan atau bidang tugas seorang PNS, akan membantu PNS tersebut untuk
lebih cepat menguasai pekerjaannya, yang berdampak pada kinerja dan kualitas
pelayanan yang diberikannya pada publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian, yang telah dilakukan terhadap variabel X yaitu
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik (variabel Y), dengan menggunakan metode
kuantitatif, yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas butir soal, melihat hasil
distribusi frekuensi, melakukan analisa korelasi Rank Spearman, mencari koefisien
determinasi serta melakukan kroscek data guna mempertajam data kuntitatif yang diperoleh
dengan melakukan wawancara terhadap user (pimpinan) peserta Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV angkatan V tahun 2008 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka setelah dilakukan penelitian dan analisa data,
ditemukan bahwa:
1. Terdapat hubungan yang positif, kuat, dan signifikan antara Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tk. IV (Diklat PIM Tk. IV) dengan Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, ini berarti
bahwa dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV) akan meningkatkan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik,
artinya terjadi peningkatan kemampuan PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang telah
mengikuti Diklat baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan prilakunya
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
dalam melakukan pekerjaan dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Adanya tingkat
pengetahuan, keterampilan dan sikap dan prilaku yang lebih baik, akan berpengaruh
pada kualitas pelayanan yang menjadi lebih baik pula.
2. Secara umum, berdasarkan hasil distribusi frekuensi, ditemukan bahwa faktor-faktor
yang terdapat pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM
Tk. IV) yaitu substansi materi, kompetensi tenaga pengajar, serta metode pembelajaran
yang ada dan digunakan sudah pada kategori baik, dalam arti, mendukung peningkatan
Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang, sedangkan untuk faktor sarana dan prasana Diklat, masih pada kategori
tidak memadai dan tidak lengkap. Selanjutnya, untuk faktor Pengelola Diklat, persepsi
responden terletak pada kategori cukup baik, dalam arti pada tingkat sedang.
3. Besarnya kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM
Tk. IV) terhadap Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 54,7 %, artinya bahwa variabel
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) dapat
menjelaskan 54,7% Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan 45,3% Kompetensi PNS di Bidang
Pelayanan Publik dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam
persamaan regresi, yaitu antara lain: Ketersediaan sarana dan perlengkapan kerja,
motivasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan latar belakang pendidikan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4. Bahwa setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat
PIM Tk. IV), peserta Diklat juga telah menerapkan apa yang diperolehnya selama
Diklat dimaksud dalam pelaksanaan tugas-tugas dan melakukan Pelayanan Publik. Hal
ini terjadi karena setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dimaksud, terjadi
peningkatan kompetensi baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan
perilaku peserta Diklat yang secara umum telah menjadi lebih baik, selain itu,
kesadaran dalam diri PNS untuk memberikan pelayanan yang baik menjadi lebih
meningkat dari sebelum mengikuti Diklat. Persepsi PNS bersangkutan untuk melakukan
Pelayanan Publik dengan baik juga telah menjadi bagian penting dari sikap PNS
dimaksud. Tetapi kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan masih belum sepenuhnya
maksimal, ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik
yang dilakukan oleh PNS dimaksud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang.
5. Selain dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat
PIM Tk. IV), ditemukan bahwa ada faktor lain yang juga yang memiliki kontribusi
terhadap peningkatan Kompetensi PNS di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu: (a). Ketersediaan sarana dan perlengkapan
kerja yang dapat mempermudah, mempercepat, dan memperlancar PNS dalam
mengerjakan tugas dan memberikan pelayanan kepada publik, (b). Motivasi, yaitu
antara lain terdiri dari adanya insentif/tunjangan, sikap pimpinan dalam memberikan
panutan dan penghargaan terhadap prestasi kerja bawahannya, (c). Faktor kejelasan
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS, yang membuat PNS dapat berfungsi dan bekerja
tanpa perasaan ragu-ragu, sehingga PNS dapat bekerja dengan baik. (d). Faktor latar
belakang pendidikan, yaitu latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas
akan membantu PNS tersebut untuk lebih cepat menguasai pekerjaannya, dan
berdampak pada kinerja serta kualitas pelayanan yang diberikannya pada publik.
5.2. Saran
Dengan melihat hasil penelitian yang telah disimpulkan maka untuk lebih
meningkatkan kompetensi PNS di bidang pelayanan publik sehingga dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, penulis merekomendasikan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Agar Pemerintah memberikan kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengikuti Diklat yang
memiliki substansi pokok tentang Pelayanan Publik, sehingga tidak hanya mulai dari
peserta Diklat PIM Tk. IV saja yang dapat memperoleh materi Pelayanan Publik
dengan cukup serius, tetapi para PNS lainnya juga memiliki kesempatan untuk
meningkatkan kompetensi mereka di Bidang Pelayanan Publik tersebut. Selain itu
diklat-diklat teknis dan fungsional yang berhubungan dengan bidang tugas para PNS
dimaksud, juga perlu diikuti sehingga dapat meningkatkan kompetensi mereka yang
akan berdampak baik pada kualitas pelayanan PNS bersangkutan.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
2. Perlu dipenuhinya sarana dan prasarana Diklat, kurangnya sarana Diklat seperti belum
tersedianya teknologi multimedia, perpustakaan dan lain-lain, serta belum adanya
Gedung tempat pelaksanaan kegiatan Diklat di Kabupaten Aceh Tamiang, akan
menghambat kegiatan Diklat serta menyulitkan pihak pengelola Diklat dan peserta
Diklat PIM Tk. IV.
3. Meskipun dalam penelitian ditemukan bahwa Pengelola Diklat telah bersikap tegas dan
cukup konsisten dalam penegakkan aturan Diklat, tetapi menurut penulis, masih perlu
lebih ditingkatkan lagi konsistensi dalam penegakan aturan Diklat sehingga dapat lebih
optimal.
4. Perlunya peningkatan kesejahteraan PNS berupa insentif, tunjangan, dan lain-lain yang
sejenis, sehingga dapat memenuhi standar hidup, agar PNS dapat bekerja tanpa
dibebankan oleh beban perekonomian yang tak dapat dipenuhinya.
5. Perlunya berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja dengan jumlah yang cukup
memadai, seperti komputer, laptop, mesin tik, faximile, telpon, kalkulator, dan lain-
lain, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian pekerjaan seorang PNS agar dapat
memperlancar Pelayanan Publik yang mereka lakukan.
6. Perlu adanya kejelasan tupoksi pada masing-masing bagian serta unit kerja, sehingga
PNS dapat bekerja dengan lebih baik, sesuai tupoksinya.
7. Menerapkan prinsip ”the right man in the right place” untuk jabatan-jabatan dan bidang
tugas PNS, sehingga dengan kompetensi serta latar belakang pendidikan yang sesuai,
PNS dapat bekerja lebih maksimal dan dapat lebih berkualitas dalam melayani publik.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan
Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press. Dharma, Surya, 2005. Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori dan Penerapannya,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Donaldson, Les, dan Scannel, Edward E. 1993. Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Panduan Bagi Pelatih Pemula, Edisi terjemahan oleh Suyuti, Ya’kub., Moh, dan Syafruddin, Eno, Jakarta: Gaya Media Pratama.
Syaukani, Gaffar, Affan, dan Rasyid, M. Ryaas, 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan, Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Flippo, Edwin B. 1982. Personnel Management, Asean Student Edition, Singapore: Mc.
Graw – Hill. Jucius, Michael J. 1979. Personnel Management, Ninth Edition, Tokyo: Toppan Company
Ltd. Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta: Rineka Cipta. Kaho, J. Riwu, 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Koiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Otonomi Menuju
Kemandirian Daerah, Malang: Averoess Press. Kotler, Philiph, 2006. Marketing Management, Pearson International Edition, Pearson:
Prentice-Hall, International, Inc. Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan STIM YKPN. Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Bandung: PT. Refika Aditama.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Jogjakarta: Penerbit Andi Offset.
Moenir H.A.S., 1992. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. Mondy R., Wayne, dan Noe, Robert M. 2005. Human Resource Management, New Jersey:
Pearson Prentice-Hall, Pearson Education Inc. Notoadmodjo, Soekidjo, 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka
Cipta. Nasution, Mulia, 2000, Manajemen Personalia: Aplikasi dalam Perusahaan, Jakarta:
Djambatan. Ningsih, Irma Budyarti, 2006. Efektifitas Diklat Kepemimpinan Tingkat III Terhadap
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ”X”, (Tesis), Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Pattanayak, Biswajeet, 2002. Human Resource Management, Second Printing, New
Dhelhi: Prentice-Hall of India Private Limited. Pigors, Paul, Myers, Charles A. 1977. Personnel Administration : A Poin of View and A
Methode, Eight Edition, Tokyo: Mc. Graw – Hill Kogakusha, LTD. Priyatno, Duwi, 2008. Mandiri Belajar SPSS, Jakarta: MediaKom. Procton, Jhon H., dan Thorton, William M. 1993. Latihan Kerja, Buku Pegangan Bagi
Para Manajer, Edisi terjemahan oleh Sugandi, Mulyana, Jakarta: Rineka Cipta. Purwanto, Agus Erwan, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif:
Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial, Jogjakarta: Gava Media. Salam, Dharma Setiawan, 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Djambatan. Sarundajang, 1997. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Sebuah Pengantar,
Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sarwono, Jonathan, 2006. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, Yogyakarta: Andi Offset.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Sedarmayanti, 2004. Pengembangan Kepribadian Pegawai, Bandung: Mandar Maju. Sekaran, Uma, 2006. Research Methods For Bussines, John Willey and Son. Sembiring, Sentosa, 2006. Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Pemerintahan
Daerah, Bandung: Nuansa Aulia. Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara. Sinambela, Lijan Poltak, 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan
Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara, Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Sirait, Parluhutan, 2008. Analisis Terhadap Implementasi Panduan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sumatera Utara (Tesis), Medan: Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
Sofyandi, Herman, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta. Suherman, 2005. Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kemampuan
Administrasi Pegawai Negeri Sipil : Studi Pada Pelaksanaan Diklatpim III Bagi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Tesis), Medan: Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
Suyanto, Bagong, dan Sutinah, 2007. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif ,
Jakarta: Kencana. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo. Trihadi, Sudarwaji Edi Yuwono, 2003. Pengaruh Diklat Kepemimpinan dan Karakteristik
Pejabat Terhadap Kinerja dan Pengembangan Karir Pejabat Struktural Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Tesis), Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Walker, James W. 1980. Human Resource Planning, USA: Mc Graw-Hill.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Wether, William B., dan Davis, Keith, 1985. Personnel Management and Human Resource, Mc Graw-Hill.
Widayat, dan Amirulah, 2002. Riset Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu. Widjaya, H.A.W. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: PT.
RajaGrafindo. Wursanto,1989. Manajemen Kepegawaian 1, Yogyakarta: Kanisius. SUMBER- SUMBER LAIN: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Surat Menteri dalam Negeri Nomor 420/1920/1974/Sj. Tanggal 24 Perihal: Penyusunan
Program Pendidikan dan Pelatihan 2008. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 01/Kep/M. Pan/1/2001
tentang Pendidikan dan Pelatihan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara, Nomor 541/XIII/10/6/2001/ tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Angkatan V, 2008, BKPP Prov.
NAD Bekerjasama dengan BKD dan Diklat Kabupaten Aceh Tamiang. _________ Etika Pelayanan Publik, 2007, Makalah, Deputi Bidang Pelayanan Publik,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang Dalam Angka Tahun 2008. WEBSITE: BKN, 2003, Efektivitas Diklat Struktural, (Online), (http://www.bkn.go.id/penelitian/
buku/Efektivitas/Diklat/Struktural/BABII.htm, diakses 24 Mei 2008). Djumara, Noorsyamsara, 2007, Implementasi PP 101 tahun 2000 Tentang Penyeleng-
garaan Diklat Teknis di Jajaran Institusi Diklat Kesehatan Pusat dan Daerah, (Online), (http://www. Irc. Kesehatan. Net/Implementasi PP 101 Tahun 2000, diakses tanggal 28 Mei 2008).
Materi Pelatihan Keterampilan Manajerial SPMK, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Online), (http://www. Kmkp.Ugm. ac.id/ MSDM, diakses 7 Juni 2008).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Siswanto, Joko, Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK), (Online), (http://goggle.com/dhimaskasep.files.wordpress.com/2008/03/01-
msdm-bk.ppt#256,1, diakses tanggal 16 Juni 2008). BKN, 2004, Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural, (Online), (http:// www.bkn.go.id/penelitian/buku/ penelitian/ 2004/buku/Peny/Ped/Peng/PNS/bab/ii/htm, diakses tanggal 16 Juni 2008). Adhi, 2008, Peningkatan Kualitas Layanan Publik Bidang Perizinan, (Online),
(http:// www.forumpamong.or.id/Kumpulan/Artikel/Adhi/Edisi/19-24 Peb ’08. doc, diakses tanggal 16 Juni 2008).
Bappeda Tamiang, 2007, Visi Misi 2007-2012, (Online), (http://www. Bappeda- tamiang.go.id, diakses 26 Mei 2009).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lampiran 1:
IZIN PENELITIAN
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lampiran 2:
SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lampiran: 3
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
NO KEGIATAN BULAN/Tahun 2009
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penelitian Pendahuluan
2 Penyusunan Proposal
3 Revisi
4 Kolokium
5 Penyusunan Bab I, II dan III
6 Persiapan Penelitian
7 Mengadakan Penelitian
8 Pengumpulan Data 9 Pengolahan Data
10 Menyusun Bab IV dan V
11 Revisi
12 Seminar Hasil
Sumber: Hasil penelitian
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lampiran: 5 KUESIONER/ANGKET PENELITIAN
KATA PENGANTAR
Perihal : Permohonan Pengisian Angket. Lampiran : Satu Berkas. Judul Tesis : HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang).
Kepada Yth : Bapak/Ibu Alumni Diklat PIM IV Angkatan V
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Pada Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam rangka penulisan tesis di Universitas Sumatera Utara, Medan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk lulus pada universitas dimaksud, maka saya memohon dengan sangat kepada Bapak/ibu alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV) Angkatan V Tahun 2008 yang diselenggarakan di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, untuk dapat mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini bukan tes psikologi dari atasan atau dari manapun, maka dari itu, Bapak/Ibu tidak perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitiaan ini. Saya berharap agar hasil penelitian ini kelak dapat menjadi masukan bagi Kabupaten Aceh Tamiang yang kita cintai ini, agar ke depannya dapat menjadi lebih baik dan terus semakin baik.
Demikianlah, atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan terima kasih. Karang Baru, April 2009 Hormat saya, Marly Helena AK
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
1. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET:
a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/ibu untuk menjawab seluruh
pertanyaan yang ada.
b. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang ada.
c. Ada lima alternatif jawaban yaitu a, b, c, d, dan e.
2. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama :
2. Umur : ………… Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Status Perkawinan : Belum Menikah/Menikah*)
5. Pendidikan Terakhir :
6. NIP :
7. Pangkat/Golongan Ruang :
8. Lama Bekerja :
9. Jabatan :
10.Unit Kerja :
*) coret yang tidak perlu
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
ANGKET 1.
Variabel (X) : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Diklat PIM Tk. IV)
Diisi oleh Responden (Alumni Diklat PIM Tk. IV).
Substansi Materi
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat
IV yang disampaikan, berhubungan dengan bidang tugas yang dihadapi.
a. Sangat berhubungan.
b. Berhubungan.
c. Cukup berhubungan.
d. Tidak berhubungan.
e. Sangat tidak berhubungan.
2. Dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, menurut
Bapak/Ibu, apakah bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja
Bapak/Ibu di tempat kerja.
a. Sangat bermanfaat.
b. Bermanfaat.
c. Cukup bermanfaat.
d. Tidak bermanfaat.
e. Sangat tidak bermanfaat.
3. Dalam penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV, menurut Bapak/Ibu, apakah
materi yang disampaikan berguna sebagai dasar pedoman dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan.
a. Sangat berguna.
b. Berguna.
c. Cukup berguna.
d. Tidak berguna.
e. Sangat tidak berguna.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah materi yang disampaikan baik berupa teori maupun
praktek sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan instansi di tempat Bapak/ibu
bekerja.
a. Sangat sesuai.
b. Sesuai.
c. Cukup sesuai.
d. Tidak sesuai
e. Sangat tidak sesuai.
5. Apakah substansi materi yang diberikan di dalam Diklat PIM Tk. IV yang Bapak/ Ibu
ikuti, bermanfaat bagi peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang tugasnya, serta
berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
a. Sangat bermanfaat.
b. Bermanfaat.
c. Cukup bermanfaat.
d. Tidak bermanfaat.
e. Sangat tidak bermanfaat.
6. Apakah cakupan materi yang diberikan dalam Diklat PIM Tk. IV menurut Bapak/ Ibu,
bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku peserta
Diklat ke arah yang lebih baik.
a. Sangat bermanfaat.
b. Bermanfaat.
c. Cukup bermanfaat.
d. Tidak bermanfaat.
e. Sangat tidak bermanfaat.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
7. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah materi yang disampaikan dalam Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV memiliki hubungan dengan peningkatan
kompetensi PNS di bidang pelayanan publik.
a. Sangat memiliki hubungan.
b. Memiliki hubungan.
c. Cukup memiliki hubungan.
d. Tidak memiliki hubungan.
e. Sangat tidak memiliki hubungan.
Kompetensi Pengajar/tutor
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah latar belakang pendidikan pengajar/tutor yang ada, cukup
mendukung kemampuan yang bersangkutan terhadap kualitas penyampaian materi.
a. Sangat mendukung.
b. Mendukung.
c. Cukup mendukung.
d. Tidak mendukung.
e. Sangat tidak Mendukung.
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kualitas pengajar/tutor dalam menyampaikan
materi.
a. Sangat mudah dipahami.
b. Mudah dipahami.
c. Cukup mudah dipahami.
d. Tidak mudah dipahami.
e. Sangat tidak mudah dipahami.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
10. Apakah menurut Bapak/Ibu, pengalaman dan kuantitas jam mengajar yang tinggi
diperlukan bagi pengajar/tutor Diklat PIM Tk. IV.
a. Sangat diperlukan.
b. Diperlukan.
c. Cukup diperlukan.
d. Tidak diperlukan.
e. Sangat tidak diperlukan.
11. Dalam proses pembelajaran, apakah pengajar/tutor mengutamakan pemberian motivasi
pada Bapak/Ibu sebagai peserta Diklat PIM Tk. IV, sehingga mau terlibat secara aktif .
a. Sangat mengutamakan pemberian motivasi.
b. Mengutamakan pemberian motivasi.
c. Cukup mengutamakan pemberian motivasi.
d. Tidak mengutamakan pemberian motivasi.
e. Sangat tidak mengutamakan pemberian motivasi.
12. Dalam kegiatan belajar mengajar, apakah pengajar/tutor yang disediakan oleh pengelola
Diklat PIM Tk. IV, menghargai pendapat, masukan dan umpan balik yang diajukan
oleh Bapak/ibu peserta Diklat.
a. Sangat menghargai.
b. Menghargai.
c. Cukup menghargai.
d. Tidak menghargai.
e. Sangat tidak menghargai.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Metode Pembelajaran
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah metode pembelajaran pada Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV yang digunakan, sangat sesuai dengan kebutuhan dalam
kaitannya dengan bidang pekerjaan masing-masing.
a. Sangat sesuai.
b. Sesuai.
c. Cukup sesuai.
d. Tidak sesuai.
e. Sangat tidak sesuai.
14. Apakah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar pada penyelenggaraan
Diklat PIM Tk. IV, sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan berfikir,
menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan dan bertindak dalam
kaitannya dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu geluti.
a. Sangat berguna.
b. Berguna.
c. Cukup berguna.
d. Tidak berguna.
e. Sangat tidak berguna.
15. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, dalam kegiatan belajar, apakah pengajar/tutor selalu
memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan
mengemukakan pendapat bagi semua peserta Diklat PIM Tk. IV.
a. Selalu.
b. Sering.
c. Cukup sering.
d. Jarang.
e. Sangat jarang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
16. Apakah tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar/tutor, sesuai dengan kebutuhan
Bapak/Ibu dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang masing-masing.
a. Sangat sesuai.
b. Sesuai.
c. Cukup sesuai.
d. Tidak sesuai.
e. Sangat tidak sesuai.
17. Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, metode
yang digunakan pengajar/tutor, apakah sering melibatkan Bapak/Ibu untuk berperan
aktif dalam proses belajar mengajar.
a. Selalu.
b. Sering.
c. Cukup sering.
d. Jarang.
e. Sangat jarang.
Sarana dan Prasarana
18. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang telah diikuti.
a. Sangat memadai.
b. Memadai.
c. Cukup memadai.
d. Tidak memadai.
e. Sangat tidak memadai.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
19. Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, menurut
Bapak/Ibu prasarana yang digunakan.
a. Sangat lengkap.
b. Lengkap.
c. Cukup lengkap.
d. Tidak lengkap.
e. Sangat tidak lengkap.
Pengelola Diklat
20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat PIM Tk.
IV yang dilakukan oleh pengelola Diklat, apakah memadai?
a. Sangat memadai.
b. Memadai.
c. Cukup memadai.
d. Tidak memadai.
e. Sangat tidak memadai.
21. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apakah pengelola Diklat bersikap tegas dalam
menegakkan aturan-aturan Diklat.
a. Sangat tegas.
b. Tegas.
c. Cukup tegas.
d. Tidak tegas.
e. Sangat tidak tegas.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
22. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelola Diklat cukup konsisten dalam mendukung upaya
penegakan disiplin bagi para peserta Diklat.
a. Sangat konsisten.
b. Konsisten.
c. Cukup konsisten.
d. Tidak konsisten.
e. Sangat tidak konsisten.
23. Dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, bagaimana
pelayanan yang dilakukan pengelola Diklat terhadap Bapak/Ibu.
a. Sangat baik.
b. Baik.
c. Cukup baik.
d. Tidak baik.
e. Sangat tidak baik.
24. Apakah menurut Bapak/Ibu, pengelola Diklat mampu menghadapi berbagai masalah
teknis/kendala yang tidak terduga dan terjadi selama kegiatan Diklat PIM Tk. IV
berlangsung.
a. Sangat mampu.
b. Mampu.
c. Cukup mampu.
d. Tidak mampu.
e. Sangat tidak mampu.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
25. Jika terjadi masalah teknis/kendala yang tidak terduga tersebut, selama kegiatan Diklat
PIM Tk. IV berlangsung, menurut Bapak/Ibu, apakah pengelola Diklat cukup sigap
dalam mengatasinya.
a. Sangat sigap.
b. Sigap.
c. Cukup sigap.
d. Tidak sigap.
e. Sangat tidak sigap.
ANGKET 2.
Variabel (Y): Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pelayanan Publik
Diisi oleh Responden (Alumni Diklat PIM Tk. IV).
Pengetahuan
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan pesertanya.
a. Sangat bermanfaat.
b. Bermanfaat.
c. Cukup bermanfaat.
d. Tidak bermanfaat.
e. Sangat tidak bermanfaat.
2. Apakah dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV, Bapak/Ibu memahami kedudukan dan
fungsi organisasi instansi tempat Bapak/Ibu bekerja.
a. Sangat memahami.
b. Memahami.
c. Cukup memahami.
d. Tidak memahami.
e. Sangat tidak memahami.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3. Dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV, apakah dapat membantu dalam penguasaan tugas
yang Bapak/Ibu kerjakan pada instansi masing-masing.
a. Sangat membantu.
b. Membantu.
c. Cukup membantu.
d. Tidak membantu.
e. Sangat tidak membantu.
4. Apakah Bapak/Ibu, memahami bagaimana operasionalisasi pelayanan prima.
a. Sangat memahami.
b. Memahami.
c. Cukup memahami.
d. Tidak memahami.
e. Sangat tidak memahami.
Ketrampilan
5. Apakah Kegiatan Diklat PIM Tk. IV, dapat membantu Bapak/Ibu untuk meningkatkan
ketrampilan, guna mendukung pelaksanaan tugas yang Bapak/Ibu kerjakan pada
instansi masing-masing.
a. Sangat membantu.
b. Membantu.
c. Cukup membantu.
d. Tidak membantu.
e. Sangat tidak membantu.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
6. Dalam menyelesaikan pekerjaaan, seberapa sering Bapak/Ibu dapat menyelesaikannya
sesuai waktu yang ditentukan.
a. Selalu.
b. Sering.
c. Cukup sering.
d. Jarang.
e. Sangat jarang.
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana yang tersedia dapat menunjang pelaksanaan kerja
dan upaya pemberian pelayanan yang prima.
a. Sangat menunjang.
b. Menunjang.
c. Cukup menunjang.
d. Tidak menunjang.
e. Sangat tidak menunjang.
8. Pada saat mengerjakan pekerjaan, apakah Bapak/Ibu sering memanfaatkan peralatan
kerja, untuk mendukung proses penyelesaian pekerjaan agar lebih cepat selesai.
a. Selalu.
b. Sering.
c. Cukup sering.
d. Jarang.
e. Sangat jarang.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
9. Dalam menjalankan tugas, jika ada masalah yang timbul, apakah Bapak/Ibu mampu
mengatasi setiap permasalahan tersebut.
a. Sangat mampu.
b. Mampu.
c. Cukup mampu.
d. Tidak mampu.
e. Sangat tidak mampu.
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu menetapkan prioritas pekerjaan.
a. Sangat perlu.
b. Perlu.
c. Cukup perlu.
d. Tidak perlu.
e. Sangat tidak perlu.
11. Dalam bekerja, apakah Bapak/Ibu mampu berkomunikasi dan memberikan informasi
pelayanan, yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang digeluti.
a. Sangat mampu.
b. Mampu.
c. Cukup mampu.
d. Tidak mampu.
e. Sangat tidak mampu.
Sikap dan Perilaku
12. Apakah dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV, dapat memotivasi Bapak/Ibu untuk
bertugas dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.
a. Sangat memotivasi.
b. Memotivasi.
c. Cukup memotivasi.
d. Tidak memotivasi.
e. Sangat tidak memotivasi.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
13. Pada saat bertugas dan memberikan pelayanan, apakah Bapak/Ibu cukup tanggap dalam
merespon tuntutan publik/pelanggan.
a. Sangat tanggap.
b. Tanggap.
c. Cukup tanggap.
d. Tidak tanggap.
e. Sangat tidak tanggap.
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah penting untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan
pelayanan.
a. Sangat penting.
b. Penting.
c. Cukup penting.
d. Tidak penting.
e. Sangat tidak penting.
15. Seberapa sering Bapak/Ibu memberikan pelayanan dengan benar dan tidak berbelit-
belit.
a. Selalu.
b. Sering.
c. Cukup sering
d. Jarang.
e. Sangat jarang.
16. Apakah bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam melaksanakan tugas dan
memberikan pelayanan publik, perlu untuk bersikap ramah dan sopan.
a. Sangat perlu.
b. Perlu.
c. Cukup perlu.
d. Tidak perlu.
e. Sangat tidak perlu.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
17. Apakah Bapak/Ibu sering menerima complain/keluhan dari orang-orang yang dilayani.
a. Sangat jarang.
b. Jarang.
c. Cukup sering.
d. Sering.
e. Selalu.
18. Jika terjadi complain/keluhan dari orang-orang yang dilayani, apakah Bapak/Ibu merasa
perlu untuk bertanggung jawab dan mencari solusi untuk mengatasinya.
a. Sangat perlu.
b. Perlu.
c. Cukup perlu.
d. Tidak perlu.
e. Sangat tidak perlu.
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lampiran: 6
PANDUAN WAWANCARA
I. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN.
NAMA
UMUR
JENIS KELAMIN
PENDIDIKAN TERAKHIR
NIP
PANGKAT/GOL. RUANG
JABATAN
UNIT KERJA
II. DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SETELAH
MENGIKUTI DIKLAT PIM TK. IV.
DATA PNS ALUMNI DIKLAT PIM TK. IV ANGKATAN V
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008
Nama PNS
Jabatan
Unit Kerja
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Pertanyaan ini dijawab oleh atasan PNS peserta alumni Diklat PIM Tk. IV
Angkatan IV Tahun 2008 tersebut.
1. Menurut Bapak/Ibu, setelah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV, bagaimanakah kompetensi PNS yang bersangkutan?
Jawab:
a. Lebih baik.
b. Kurang baik.
c. ......................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Apakah dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV, pengetahuan PNS bersangkutan menjadi
lebih baik?
Jawab:
a. Lebih baik.
b. Kurang baik.
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3. Apakah menurut persepsi Bapak/ibu, dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV dapat
membantu PNS yang bersangkutan dalam penguasaan tugas?
Jawab:
a. Membantu.
b. Cukup Membantu.
c. Tidak membantu
d. ...........................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Setelah mengikuti Diklat PIM Tk. IV, apakah PNS yang bersangkutan memahami
operasionalisasi pelayanan prima?
Jawab:
a. Memahami.
b. Cukup memahami.
c. Tidak memahami.
d. ............................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
5. Dalam menyelesaikan pekerjaaan, apakah PNS yang bersangkutan mempertimbangkan
efisiensi waktu?
Jawab:
a. Ya.
b. Tidak.
c. .....................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Apakah PNS yang bersangkutan memanfaatkan sarana yang tersedia (peralatan kerja),
dalam menunjang pelaksanaan kerja dan upaya pemberian pelayanan yang prima?
Jawab:
a. Ya.
b. Tidak.
c. ...................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
7. Dalam bekerja dan memberikan pelayanan optimal, menurut Bapak/Ibu, faktor apakah
yang sering menjadi kendala bagi PNS yang bersangkutan?
Jawab:
a. Kurangnya sarana pendukung (peralatan kerja seperti komputer dll).
b. Kurangnya motivasi.
c. Penguasaan bidang tugas yang belum maksimal.
d. Tidak ada.
e. ........................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Dalam menjalankan tugas, apakah PNS yang bersangkutan mampu mengatasi
permasalahan yang timbul?
Jawab:
a. Mampu.
b. Cukup mampu.
c. Tidak mampu.
d. ......................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
9. Apakah menurut Bapak/ibu, setelah mengikuti Diklat PIM Tk. IV, PNS yang
bersangkutan mampu mengembangkan kemampuan berfikir, menganalisis,
memecahkan masalah, membuat keputusan dan bertindak dalam kaitannya dengan
pekerjaannya sehari-hari.
Jawab:
a. Mampu.
b. Cukup mampu.
c. Tidak mampu.
d. .......................
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam menjalankan tugas, PNS yang bersangkutan mampu
menetapkan prioritas pekerjaan?
Jawab:
a. Mampu.
b. Cukup mampu.
c. Tidak mampu.
d. .......................
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
11. Dalam bekerja, apakah PNS yang bersangkutan mampu berkomunikasi dan
memberikan informasi pelayanan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang
digeluti?
Jawab:
a. Mampu.
b. Cukup mampu.
c. Tidak mampu.
d. .......................
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
12. Setelah mengikuti Diklat PIM Tk. IV, menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kualitas kerja
dan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan?
Jawab:
a. Lebih baik.
b. Kurang baik.
c. .....................
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
13. Jika demikian, selain melalui Diklat, menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang
mempengaruhi kompetensi PNS dalam upaya peningkatan kualitas kerja dan pelayanan
yang diberikan oleh PNS bersangkutan kepada publik?
Jawab:
a. Ada.
b. Tidak.
c. ..............
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
14. Jika ada, menurut Bapak/ibu, faktor lain apa sajakah yang berpengaruh pada
kompetensi PNS yang bersangkutan untuk bekerja dengan optimal dan melakukan
pelayanan terbaik?
Jawab:
a. Insentif/tunjangan.
b. Sikap pemimpin dalam memberi panutan.
c. Sikap hidup PNS tersebut.
d. Sarana dan prasarana.
e. ........................
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
15. Menurut Bapak/Ibu, setelah mengikuti Diklat PIM Tk. IV, bagaimana sikap PNS
bersangkutan dalam bekerja dan memberikan pelayanan, apakah menjadi lebih baik?
Jawab:
a. Lebih baik.
b. Kurang baik.
c. ..................
Alasan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
16. Pada saat bertugas dan memberikan pelayanan, apakah menurut Bapak/Ibu, PNS yang
bersangkutan cukup tanggap dalam merespon tuntutan publik/pelanggan?
Jawab:
a. Ya.
b. Tidak.
c. ..................
Alasan
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
17. Menurut Bapak/Ibu, dalam memberikan pelayanan, apakah PNS bersangkutan
melakukannya dengan tepat dan tidak berbelit-belit?
Jawab:
a. Ya.
b. Tidak.
c. ...................
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
18. Dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta dalam
memberikan pelayanan publik, apakah PNS yang bersangkutan bersikap ramah dan
sopan?
Jawab:
a. Ya.
b. Tidak.
c. ...............
Alasan
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Catatan tambahan:
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Terima kasih
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Lampiran: 7
DAFTAR NAMA-NAMA PIMPINAN RESPONDEN
YANG DIWAWANCARA
1. NAMA : Ibnu Hajar, SE
UMUR : 45 tahun
JENIS KELAMIN : Laki-laki
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1 Ekonomi
NIP : 19631231 198603 1 119
PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
JABATAN : Camat
UNIT KERJA : Kantor Camat Banda Mulia
2. NAMA : Zainuddin, SE
UMUR : 47 tahun
JENIS KELAMIN : Laki-laki
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1 Ekonomi
NIP : 19620901 198603 1 006
PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
JABATAN : Sekretaris Camat
UNIT KERJA : Kantor Camat Seruway
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
3. NAMA : Drs. Razali
UMUR : 45 tahun
JENIS KELAMIN : Laki-laki
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1
NIP : 19640319 19901 1 002
PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina (IV/a)
JABATAN : Kabid Pendaftaran Penduduk
UNIT KERJA : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. NAMA : Yusniar AMd, Keb
UMUR : 52 tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
PENDIDIKAN TERAKHIR : D III Kebidanan
NIP : 1956 1 11 05 1978 2 001
PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
JABATAN : Kabid Keperawatan
UNIT KERJA : RSUD Kabupaten Aceh Tamiang
5. NAMA : Wan Syahrir, SE
UMUR : 50 tahun
JENIS KELAMIN : Laki-laki
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1 Ekonomi
NIP : 19591022 198111 1 001
PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
JABATAN : Kabid Perencanaan dan Pengembangan
UNIT KERJA : BKPP Kabupaten Aceh Tamiang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
6. NAMA : Loekman Hakim, SH
UMUR : 53 tahun
JENIS KELAMIN : Laki-laki
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1 Hukum
NIP : 700004809
PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tingkat I (IV/b)
JABATAN : Kepala Dinas
UNIT KERJA : Disperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang
7. NAMA : Agustiar, SH
UMUR : 40 tahun
JENIS KELAMIN : Laki-laki
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1 Hukum
NIP : 19690824 99903 1 005
PANGKAT/GOL. RUANG : Penata (III/c)
JABATAN : Kasubbag Persidangan
UNIT KERJA : DPRK Kabupaten Aceh Tamiang
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Butir Total Hasil Uji Validitas Variabel X
Butir_total Butir1 Pearson Correlation .494(**) Sig. (2-tailed) .002 N 38Butir2 Pearson Correlation .506(**) Sig. (2-tailed) .001 N 38Butir3 Pearson Correlation .497(**) Sig. (2-tailed) .002 N 38Butir4 Pearson Correlation .455(**) Sig. (2-tailed) .004 N 38Butir5 Pearson Correlation .426(**) Sig. (2-tailed) .008 N 38Butir6 Pearson Correlation .622(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir7 Pearson Correlation .644(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir8 Pearson Correlation .599(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir9 Pearson Correlation .499(**) Sig. (2-tailed) .001 N 38Butir10 Pearson Correlation .482(**) Sig. (2-tailed) .002 N 38Butir11 Pearson Correlation .436(**) Sig. (2-tailed) .006 N 38Butir12 Pearson Correlation .676(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir13 Pearson Correlation .681(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir14 Pearson Correlation .726(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir15 Pearson Correlation .701(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir16 Pearson Correlation .500(**) Sig. (2-tailed) .001 N 38Butir17 Pearson Correlation .654(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Butir 18 Pearson Correlation .565(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir19 Pearson Correlation .674(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir20 Pearson Correlation .601(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir21 Pearson Correlation .607(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir22 Pearson Correlation .362(*) Sig. (2-tailed) .026 N 38Butir23 Pearson Correlation .537(**) Sig. (2-tailed) .001 N 38Butir24 Pearson Correlation .700(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir25 Pearson Correlation .657(**) Sig. (2-tailed) .000 N 38Butir_total Pearson Correlation 1 Sig. (2-tailed) N 38
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Marly Helena Ak : Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang), 2009
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
Reliability
Reliability Statistics
.910 .915 25
Cronbach'sAlpha
Cronbach'sAlpha Based
onStandardized
Items N of Items
Inter-Item Correlation Matrix
1.000 .393 .681 .497 .283 .518 .379 .271 .361 .205 .205 .187 .320 .487 .000 .424 .000 .075 .162 .138 .254 .154 .000 .375 .231.393 1.000 .340 .240 .223 .469 .376 .325 .231 .278 .326 .351 .659 .512 .164 .229 -.008 .313 .229 .288 -.035 -.097 .188 .271 .172.681 .340 1.000 .210 .257 .584 .462 .333 .151 .198 .127 .045 .387 .235 .193 .395 .197 .082 .164 .201 .101 .193 .113 .578 .342.497 .240 .210 1.000 .063 .289 .417 .417 .189 -.077 -.025 .153 .249 .447 .298 .189 .047 .188 .336 .219 .375 .344 .222 .137 .261.283 .223 .257 .063 1.000 .326 .287 .000 .068 .271 .155 .353 .303 .307 .167 .449 .435 .284 .184 .157 .384 -.116 .000 .354 .116.518 .469 .584 .289 .326 1.000 .469 .171 .485 .378 .294 .282 .466 .453 .332 .371 .377 .205 .102 .141 .083 .223 .204 .522 .401.379 .376 .462 .417 .287 .469 1.000 .401 .306 -.147 .070 .455 .490 .305 .576 .135 .234 .192 .356 .439 .453 .304 .493 .472 .603.271 .325 .333 .417 .000 .171 .401 1.000 .275 .049 .211 .313 .324 .436 .398 .378 .230 .329 .567 .453 .280 .129 .527 .268 .528.361 .231 .151 .189 .068 .485 .306 .275 1.000 .298 .553 .412 .189 .453 .190 .277 .350 .100 .055 .092 .260 .225 .308 .281 .199.205 .278 .198 -.077 .271 .378 -.147 .049 .298 1.000 .555 .351 .489 .536 .283 .340 .495 .316 .279 .121 .135 -.013 -.012 .298 -.083.205 .326 .127 -.025 .155 .294 .070 .211 .553 .555 1.000 .415 .398 .529 .140 .424 .331 .146 .252 .021 .073 -.176 .128 .125 .020.187 .351 .045 .153 .353 .282 .455 .313 .412 .351 .415 1.000 .467 .620 .591 .417 .585 .254 .293 .234 .619 .124 .272 .454 .446.320 .659 .387 .249 .303 .466 .490 .324 .189 .489 .398 .467 1.000 .600 .559 .377 .301 .304 .420 .412 .188 -.104 .312 .282 .289.487 .512 .235 .447 .307 .453 .305 .436 .453 .536 .529 .620 .600 1.000 .486 .636 .380 .277 .336 .120 .413 .130 .257 .202 .258.000 .164 .193 .298 .167 .332 .576 .398 .190 .283 .140 .591 .559 .486 1.000 .084 .643 .216 .459 .403 .540 .425 .556 .448 .592.424 .229 .395 .189 .449 .371 .135 .378 .277 .340 .424 .417 .377 .636 .084 1.000 .377 .287 .204 -.017 .341 -.142 -.034 .151 .140.000 -.008 .197 .047 .435 .377 .234 .230 .350 .495 .331 .585 .301 .380 .643 .377 1.000 .361 .399 .279 .577 .330 .248 .629 .377.075 .313 .082 .188 .284 .205 .192 .329 .100 .316 .146 .254 .304 .277 .216 .287 .361 1.000 .764 .755 .371 .105 .181 .382 .273.162 .229 .164 .336 .184 .102 .356 .567 .055 .279 .252 .293 .420 .336 .459 .204 .399 .764 1.000 .793 .444 .196 .408 .441 .481.138 .288 .201 .219 .157 .141 .439 .453 .092 .121 .021 .234 .412 .120 .403 -.017 .279 .755 .793 1.000 .389 .181 .439 .507 .549.254 -.035 .101 .375 .384 .083 .453 .280 .260 .135 .073 .619 .188 .413 .540 .341 .577 .371 .444 .389 1.000 .359 .234 .424 .409.154 -.097 .193 .344 -.116 .223 .304 .129 .225 -.013 -.176 .124 -.104 .130 .425 -.142 .330 .105 .196 .181 .359 1.000 .351 .505 .445.000 .188 .113 .222 .000 .204 .493 .527 .308 -.012 .128 .272 .312 .257 .556 -.034 .248 .181 .408 .439 .234 .351 1.000 .357 .712.375 .271 .578 .137 .354 .522 .472 .268 .281 .298 .125 .454 .282 .202 .448 .151 .629 .382 .441 .507 .424 .505 .357 1.000 .642.231 .172 .342 .261 .116 .401 .603 .528 .199 -.083 .020 .446 .289 .258 .592 .140 .377 .273 .481 .549 .409 .445 .712 .642 1.000
ButirButir2Butir3Butir4Butir5Butir6Butir7Butir8Butir9ButirButirButirButirButirButirButirButirButirButirButir2Butir2Butir2Butir2Butir2Butir2
Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10Butir11Butir12Butir13Butir14Butir15Butir16Butir17Butir18Butir19Butir20Butir21Butir22Butir23Butir24Butir25
Item-Total Statistics
87.2632 93.550 .457 . .90887.2368 92.294 .460 . .90887.0789 93.102 .456 . .90887.9474 92.051 .396 . .90987.2632 93.064 .373 . .90987.1842 90.046 .577 . .90687.3158 90.438 .606 . .90587.8421 90.677 .555 . .90687.5263 91.932 .447 . .90887.1579 88.353 .386 . .91387.3158 93.303 .388 . .90987.0526 89.943 .639 . .90587.7368 88.632 .638 . .90487.2895 88.103 .689 . .90387.1053 87.556 .656 . .90487.7105 91.563 .445 . .90887.1579 90.407 .616 . .90588.5789 89.818 .508 . .90788.8684 88.820 .631 . .90488.5789 88.575 .542 . .90687.7368 90.091 .560 . .90687.6579 93.042 .293 . .91187.6579 89.799 .474 . .90887.9474 89.673 .666 . .90488.1053 88.637 .610 . .905
Butir1Butir2Butir3Butir4Butir5Butir6Butir7Butir8Butir9Butir10Butir11Butir12Butir13Butir14Butir15Butir16Butir17Butir18Butir19Butir20Butir21Butir22Butir23Butir24Butir25
Scale Mean ifItem Deleted
ScaleVariance if
Item Deleted
CorrectedItem-TotalCorrelation
SquaredMultiple
Correlation
Cronbach'sAlpha if Item
Deleted
Lampiran 11: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y
Hasil Uji Validitas Variabel Y
Correlations
Correlations
1 .524** .577** .425** .598** .256 .486** .076 .392* .565** .404* .576** .309 .309 .377* .510** .295 .350* .787**.001 .000 .008 .000 .121 .002 .652 .015 .000 .012 .000 .059 .059 .020 .001 .073 .031 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.524** 1 .562** .450** .489** .234 .536** .388* .287 .237 -.088 .310 .247 .165 .357* .257 .523** .217 .649**.001 .000 .005 .002 .158 .001 .016 .080 .153 .601 .058 .136 .322 .028 .120 .001 .190 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.577** .562** 1 .675** .727** .351* .617** .338* .521** .135 .286 .661** .195 .268 .449** .171 .385* .222 .808**.000 .000 .000 .000 .031 .000 .038 .001 .420 .082 .000 .240 .104 .005 .305 .017 .180 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.425** .450** .675** 1 .662** .170 .495** .115 .299 .161 .211 .589** .012 .180 .186 .130 .186 .021 .614**.008 .005 .000 .000 .308 .002 .493 .068 .336 .203 .000 .945 .280 .264 .438 .265 .902 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.598** .489** .727** .662** 1 .430** .406* .419** .551** .149 .392* .612** .479** .153 .473** .321* .269 .180 .821**.000 .002 .000 .000 .007 .011 .009 .000 .371 .015 .000 .002 .359 .003 .050 .102 .278 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.256 .234 .351* .170 .430** 1 .226 .241 .469** -.064 .356* .423** .160 .171 .152 .148 .178 .316 .505**.121 .158 .031 .308 .007 .172 .145 .003 .702 .028 .008 .338 .305 .362 .377 .285 .053 .001
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.486** .536** .617** .495** .406* .226 1 .240 .452** .115 .347* .518** .019 .273 .161 .236 .304 .092 .655**.002 .001 .000 .002 .011 .172 .147 .004 .491 .033 .001 .909 .098 .334 .155 .063 .583 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.076 .388* .338* .115 .419** .241 .240 1 .396* -.002 .217 .385* .209 .111 .349* .063 .280 .073 .459**.652 .016 .038 .493 .009 .145 .147 .014 .989 .190 .017 .208 .506 .032 .708 .089 .662 .004
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.392* .287 .521** .299 .551** .469** .452** .396* 1 -.026 .548** .482** .191 .070 .381* .192 .040 -.079 .599**.015 .080 .001 .068 .000 .003 .004 .014 .876 .000 .002 .250 .676 .018 .249 .814 .638 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.565** .237 .135 .161 .149 -.064 .115 -.002 -.026 1 .002 .110 .252 .284 .237 .205 .046 .238 .348*.000 .153 .420 .336 .371 .702 .491 .989 .876 .990 .513 .127 .084 .152 .218 .786 .150 .032
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.404* -.088 .286 .211 .392* .356* .347* .217 .548** .002 1 .564** .243 .334* .059 .393* -.161 .048 .508**.012 .601 .082 .203 .015 .028 .033 .190 .000 .990 .000 .141 .041 .724 .015 .333 .774 .001
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.576** .310 .661** .589** .612** .423** .518** .385* .482** .110 .564** 1 -.005 .417** .409* .328* .377* .315 .797**.000 .058 .000 .000 .000 .008 .001 .017 .002 .513 .000 .977 .009 .011 .044 .020 .054 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.309 .247 .195 .012 .479** .160 .019 .209 .191 .252 .243 -.005 1 .292 .265 .196 .011 .192 .400*.059 .136 .240 .945 .002 .338 .909 .208 .250 .127 .141 .977 .076 .107 .239 .946 .249 .013
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.309 .165 .268 .180 .153 .171 .273 .111 .070 .284 .334* .417** .292 1 .397* .156 .232 .335* .486**.059 .322 .104 .280 .359 .305 .098 .506 .676 .084 .041 .009 .076 .014 .349 .161 .040 .002
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.377* .357* .449** .186 .473** .152 .161 .349* .381* .237 .059 .409* .265 .397* 1 .058 .366* .261 .549**.020 .028 .005 .264 .003 .362 .334 .032 .018 .152 .724 .011 .107 .014 .730 .024 .113 .000
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.510** .257 .171 .130 .321* .148 .236 .063 .192 .205 .393* .328* .196 .156 .058 1 -.113 .047 .423**.001 .120 .305 .438 .050 .377 .155 .708 .249 .218 .015 .044 .239 .349 .730 .499 .779 .008
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.295 .523** .385* .186 .269 .178 .304 .280 .040 .046 -.161 .377* .011 .232 .366* -.113 1 .550** .449**.073 .001 .017 .265 .102 .285 .063 .089 .814 .786 .333 .020 .946 .161 .024 .499 .000 .005
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.350* .217 .222 .021 .180 .316 .092 .073 -.079 .238 .048 .315 .192 .335* .261 .047 .550** 1 .400*.031 .190 .180 .902 .278 .053 .583 .662 .638 .150 .774 .054 .249 .040 .113 .779 .000 .013
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.787** .649** .808** .614** .821** .505** .655** .459** .599** .348* .508** .797** .400* .486** .549** .423** .449** .400* 1.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .004 .000 .032 .001 .000 .013 .002 .000 .008 .005 .013
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N
Butir1
Butir2
Butir3
Butir4
Butir5
Butir6
Butir7
Butir8
Butir9
Butir10
Butir11
Butir12
Butir13
Butir14
Butir15
Butir16
Butir17
Butir18
Butir_total
Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10 Butir11 Butir12 Butir13 Butir14 Butir15 Butir16 Butir17 Butir18 Butir_total
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.
Inter-Item Correlation Matrix
1.000 .524 .577 .425 .598 .256 .486 .076 .392 .565 .404 .576 .309 .309 .377 .510 .295 .350.524 1.000 .562 .450 .489 .234 .536 .388 .287 .237 -.088 .310 .247 .165 .357 .257 .523 .217.577 .562 1.000 .675 .727 .351 .617 .338 .521 .135 .286 .661 .195 .268 .449 .171 .385 .222.425 .450 .675 1.000 .662 .170 .495 .115 .299 .161 .211 .589 .012 .180 .186 .130 .186 .021.598 .489 .727 .662 1.000 .430 .406 .419 .551 .149 .392 .612 .479 .153 .473 .321 .269 .180.256 .234 .351 .170 .430 1.000 .226 .241 .469 -.064 .356 .423 .160 .171 .152 .148 .178 .316.486 .536 .617 .495 .406 .226 1.000 .240 .452 .115 .347 .518 .019 .273 .161 .236 .304 .092.076 .388 .338 .115 .419 .241 .240 1.000 .396 -.002 .217 .385 .209 .111 .349 .063 .280 .073.392 .287 .521 .299 .551 .469 .452 .396 1.000 -.026 .548 .482 .191 .070 .381 .192 .040 -.079.565 .237 .135 .161 .149 -.064 .115 -.002 -.026 1.000 .002 .110 .252 .284 .237 .205 .046 .238.404 -.088 .286 .211 .392 .356 .347 .217 .548 .002 1.000 .564 .243 .334 .059 .393 -.161 .048.576 .310 .661 .589 .612 .423 .518 .385 .482 .110 .564 1.000 -.005 .417 .409 .328 .377 .315.309 .247 .195 .012 .479 .160 .019 .209 .191 .252 .243 -.005 1.000 .292 .265 .196 .011 .192.309 .165 .268 .180 .153 .171 .273 .111 .070 .284 .334 .417 .292 1.000 .397 .156 .232 .335.377 .357 .449 .186 .473 .152 .161 .349 .381 .237 .059 .409 .265 .397 1.000 .058 .366 .261.510 .257 .171 .130 .321 .148 .236 .063 .192 .205 .393 .328 .196 .156 .058 1.000 -.113 .047.295 .523 .385 .186 .269 .178 .304 .280 .040 .046 -.161 .377 .011 .232 .366 -.113 1.000 .550.350 .217 .222 .021 .180 .316 .092 .073 -.079 .238 .048 .315 .192 .335 .261 .047 .550 1.000
ButirButir2Butir3Butir4Butir5Butir6Butir7Butir8Butir9ButirButirButirButirButirButirButirButirButir
Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10Butir11Butir12Butir13Butir14Butir15Butir16Butir17Butir18
Reliability Statistics
.883 .878 18
Cronbach'sAlpha
Cronbach'sAlpha Based
onStandardized
Items N of Items
Item-Total Statistics
67.5789 32.791 .743 . .86867.8158 34.317 .591 . .87468.0526 32.267 .764 . .86768.1842 34.154 .545 . .87668.0263 31.270 .773 . .86568.0000 35.135 .427 . .88068.1579 33.326 .582 . .87467.5789 36.034 .394 . .88168.2105 35.144 .544 . .87667.3684 36.347 .259 . .88668.0526 35.457 .439 . .87967.6316 31.590 .744 . .86767.9474 36.051 .317 . .88467.5000 35.446 .411 . .88067.7632 36.023 .502 . .87867.5526 35.984 .345 . .88367.7895 35.846 .375 . .88167.6579 36.610 .338 . .882
Butir1Butir2Butir3Butir4Butir5Butir6Butir7Butir8Butir9Butir10Butir11Butir12Butir13Butir14Butir15Butir16Butir17Butir18
Scale Mean ifItem Deleted
ScaleVariance if
Item Deleted
CorrectedItem-TotalCorrelation
SquaredMultiple
Correlation
Cronbach'sAlpha if Item
Deleted
Lampiran 12: Statistika Deskriptif Variabel X (Distribusi Frekuensi)
Frequencies
Statistics
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0000 4.0263 4.1842 3.3158 4.0000 4.0789 3.9474 3.4211 3.7368 4.1053 3.9474 4.2105 3.5263 3.9737 4.1579 3.5526 4.1053 2.6842 2.3947 2.6842 3.5263 3.6053 3.6053 3.3158 3.15794.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.5000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.5000 2.0000 2.5000 4.0000 3.5000 4.0000 3.0000 3.0000
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00.46499 .59215 .51230 .70155 .61512 .67310 .61281 .64228 .64449 .13398 .56699 .62202 .72548 .71610 .78933 .68566 .60580 .77478 .71809 .84166 .68721 .75479 .82329 .61973 .75431
2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.003.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.005.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ValidMissing
N
MeanMedianModeStd. DeviationRangeMinimumMaximum
Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10 Butir11 Butir12 Butir13 Butir14 Butir15 Butir16 Butir17 Butir18 Butir19 Butir20 Butir21 Butir22 Butir23 Butir24 Butir25
TABEL FREKUENSI
Butir 1 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase
1 Cukup berhubungan 3 4 10.53%2 Berhubungan 4 30 78.95%3 Sangat berhubungan 5 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 2 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup bermanfaat 3 6 15.79%2 Bermanfaat 4 25 65.79%3 Sangat bermanfaat 5 7 18.42%
Jumlah 38 100%
Butir 3 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup berguna 3 2 5.26%2 Berguna 4 27 71.05%3 Sangat berguna 5 9 23.68%
Jumlah 38 100%
Butir 4 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak sesuai 2 3 7.89%2 Cukup sesuai 3 22 57.89%3 Sesuai 4 11 28.95%4 Sangat sesuai 5 2 5.26%
Jumlah 38 100%
Butir 5 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak bermanfaat 2 1 2.63%2 Cukup bermanfaat 3 4 10.53%3 Bermanfaat 4 27 71.05%4 Sangat bermanfaat 5 6 15.79%
Jumlah 38 100%
Butir 6 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup bermanfaat 3 7 18.42%2 Bermanfaat 4 21 55.26%3 Sangat bermanfaat 5 10 26.32%
Jumlah 38 100%
Butir 7 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup memiliki hubungan 3 8 21.05%2 Memiliki hubungan 4 24 63.16%3 Sangat memiliki hubungan 5 6 15.79%
Jumlah 38 100%
Butir 8 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak mendukung 2 1 2.63%2 Cukup mendukung 3 22 57.89%3 Mendukung 4 13 34.21%4 Sangat mendukung 5 2 5.26%
Jumlah 38 100%
Butir 9 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak mudah dipahami 2 1 2.63%2 Cukup mudah dipahami 3 11 28.95%3 Mudah dipahami 4 23 60.53%4 Sangat mudah dipahami 5 3 7.89%
Jumlah 38 100%
Butir 10 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Sangat tidak diperlukan 1 1 2.63%2 Tidak diperlukan 2 4 10.53%3 Cukup diperlukan 3 4 10.53%4 Diperlukan 4 10 26.32%5 Sangat diperlukan 5 19 50.00%
Jumlah 38 100%
Butir 11 No Jawaban Responden
Skor jawaban
Frekuensi
Persentase
1 Cukup mengutamakan pemberian motivasi 3 7 18.42%
2 Mengutamakan pemberian motivasi 4 26 68.42%
3 Sangat mengutamakan pemberian motivasi 5 5 13.16%
Jumlah 38 100%
Butir 12 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup menghargai 3 4 10.53%2 Menghargai 4 22 57.89%3 Sangat menghargai 5 12 31.58%
Jumlah 38 100%
Butir 13 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak sesuai 2 3 7.89%2 Cukup sesuai 3 14 36.84%3 Sesuai 4 19 50.00%4 Sangat sesuai 5 2 5.26%
Jumlah 38 100%
Butir 14 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak berguna 2 1 2.63%2 Cukup berguna 3 7 18.42%3 Berguna 4 22 57.89%4 Sangat berguna 5 8 21.05%
Jumlah 38 100%
Butir 15 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup sering 3 9 23.68%2 Sering 4 14 36.84%3 Selalu 5 15 39.47%
Jumlah 38 100%
Butir 16 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak sesuai 3 4 10.53%2 Cukup sesuai 4 9 23.68%3 Sesuai 5 25 65.79%
Jumlah 38 100%
Butir 17 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Cukup sering 3 5 13.16%2 Sering 4 24 63.16%3 Selalu 5 9 23.68%
Jumlah 38 100%
Butir 18 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak memadai 2 19 50.00%2 Cukup memadai 3 12 31.58%3 Memadai 4 7 18.42%
Jumlah 38 100%
Butir 19 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Sangat tidak lengkap 1 1 2.63%2 Tidak lengkap 2 25 65.79%3 Cukup lengkap 3 8 21.05%4 Lengkap 4 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 20 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Sangat tidak memadai 1 1 2.63%2 Tidak memadai 2 18 47.37%3 Cukup memadai 3 11 28.95%4 Memadai 4 8 21.05%
Jumlah 38 100%
Butir 21 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak tegas 2 2 5.26%2 Cukup tegas 3 16 42.11%3 Tegas 4 18 47.37%4 Sangat Tegas 5 2 5.26%
Jumlah 38 100%
Butir 22 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak konsisten 2 1 2.63%2 Cukup konsisten 3 18 47.37%3 Konsisten 4 14 36.84%4 Sangat konsisten 5 5 13.16%
Jumlah 38 100%
Butir 23 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak baik 2 4 10.53%2 Cukup baik 3 11 28.95%3 Baik 4 19 50.00%4 Sangat baik 5 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 24 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak mampu 2 2 5.26%2 Cukup mampu 3 23 60.53%3 Mampu 4 12 31.58%4 Sangat mampu 5 1 2.63%
Jumlah 38 100%
Butir 25 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase 1 Tidak sigap 2 7 18.42%2 Cukup sigap 3 19 50.00%3 Sigap 4 11 28.95%4 Sangat sigap 5 1 2.63%
Jumlah 38 100%
Lampiran 13: Statistika Deskriptif Variabel Y (Distribusi Frekuensi)
Frequencies
Statistics
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2368 4.0000 3.7632 3.6316 3.7895 3.8158 3.6579 4.2368 3.6053 4.4474 3.7632 4.1842 3.8684 4.3158 4.0526 4.2632 4.0263 4.15794.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.5000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00a 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00.63392 .56949 .67521 .63335 .77661 .60873 .70811 .48958 .49536 .60168 .54198 .76601 .57756 .57447 .39915 .55431 .54460 .43659
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.003.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.005.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ValidMissing
N
MeanMedianModeStd. DeviationRangeMinimumMaximum
Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10 Butir11 Butir12 Butir13 Butir14 Butir15 Butir16 Butir17 Butir18
Multiple modes exist. The smallest value is showna.
TABEL FREKUENSI
Butir 1 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup bermanfaat 3 4 10.53%2 Bermanfaat 4 21 55.26%3 Sangat bermanfaat 5 13 34.21%
Jumlah 38 100%
Butir 2 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup memahami 3 6 15.79%2 Memahami 4 26 68.42%3 Sangat memahami 5 6 15.79%
Jumlah 38 100%
Butir 3 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup membantu 3 14 36.84%2 Membantu 4 19 50.00%3 Sangat membantu 5 5 13.16%
Jumlah 38 100%
Butir 4 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup memahami 3 17 44.74%2 Memahami 4 18 47.37%3 Sangat memahami 5 3 7.89%
Jumlah 38 100%
Butir 5 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup membantu 3 16 42.11%2 Membantu 4 14 36.84%3 Sangat membantu 5 8 21.05%
Jumlah 38 100%
Butir 6 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup sering 3 11 28.95%2 Sering 4 23 60.53%3 Selalu 5 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 7 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Tidak menunjang 2 1 2.63%2 Cukup menunjang 3 15 39.47%3 Menunjang 4 18 47.37%4 Sangat menunjang 5 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 8 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup sering 3 1 2.63%2 Sering 4 27 71.05%3 Selalu 5 10 26.32%
Jumlah 38 100%
Butir 9 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup mampu 3 15 39.47%2 Mampu 4 23 60.53%
Jumlah 38 100%
Butir 10 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup perlu 3 2 5.26%2 Perlu 4 17 44.74%3 Sangat perlu 5 19 50.00%
Jumlah 38 100%
Butir 11 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup mampu 3 11 28.95%2 Mampu 4 25 65.79%3 Sangat mampu 5 2 5.26%
Jumlah 38 100%
Butir 12 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup memotivasi 3 8 21.05%2 Memotivasi 4 15 39.47%3 Sangat memotivasi 5 15 39.47%
Jumlah 38 100%
Butir 13
No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup tanggap 3 9 23.68%2 Tanggap 4 25 65.79%3 Sangat tanggap 5 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 14 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup penting 3 2 5.26%2 Penting 4 22 57.89%3 Sangat penting 5 14 36.84%
Jumlah 38 100%
Butir 15 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup sering 3 2 5.26%2 Sering 4 32 84.21%3 Selalu 5 4 10.53%
Jumlah 38 100%
Butir 16 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup perlu 3 2 5.26%2 Perlu 4 24 63.16%3 Sangat perlu 5 12 31.58%
Jumlah 38 100%
Butir 17
No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup sering 3 5 13.16%2 Jarang 4 27 71.05%3 Sangat jarang 5 6 15.79%
Jumlah 38 100%
Butir 18 No Jawaban Responden Skor jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Cukup perlu 3 1 2.63%2 Perlu 4 30 78.95%3 Sangat perlu 5 7 18.42%
Jumlah 38 100%
Lampiran 14: Hasil Uji Koefisien Korelasi Rank Spearman (Spearman’s Rho)
Variabel XY
Correlations
Correlations a
1 .740**.000
.740** 1
.000
Pearson CorrelationSig. (2-tailed)Pearson CorrelationSig. (2-tailed)
X
Y
X Y
Correlation is significant at the 0.01 level(2 il d)
**.
Listwise N=38a.
Nonparametric Correlations
Correlationsa
1.000 .775**. .000
.775** 1.000
.000 .
Correlation CoefficientSig. (2-tailed)Correlation CoefficientSig. (2-tailed)
X
Y
Spearman's rhoX Y
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
Listwise N = 38a.
Lampiran 15: Hasil Uji Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi XY, dan Uji
Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)
Regression
Descriptive Statistics
71.8158 6.21183 3891.2632 9.89317 38
YX
Mean Std. Deviation N
Correlations
1.000 .740.740 1.000
. .000.000 .
38 3838 38
YXYXYX
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Y X
Variables Entered/Removed b
X a . EnterModel1
VariablesEntered
VariablesRemoved Method
All requested variables entered.a.
Dependent Variable: Yb.
Model Summary
.740a .547 .535 4.23814 .547 43.486 1 36 .000Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
R SquareChange F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors: (Constant), Xa.
Coefficientsa
29.431 6.464 4.553 .000.464 .070 .740 6.594 .000 .740 .740 .740
(Constant)X
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig. Zero-order Partial PartCorrelations
Dependent Variable: Ya.
top related