hubungan antara ham dan negara hukum
Post on 03-Jan-2016
247 Views
Preview:
TRANSCRIPT
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Penegakan HAM yang kuat terjadi ketika bangsa ini memperjuangkan hak
asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.Para
pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena
hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah
berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan prinsip-prinsip
HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai
pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.
Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM,
termasuk menciptakan hukum positif. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang
masih banyak yang belum terselesaikan dan tuntas sehingga diharapkan perkembangan
dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh
HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju
Belanda dari Indonesia. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita seharusnya
menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan,
keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Makalah ini akan memperdalam pengetahuan kita tentang HAM dan kaitan antara
HAM dan Negara Hukum.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu:
1. Apakah itu HAM ?
2. Apakah itu Negara Hukum ?
3. Bagaiman hubungan antara HAM dan Negara Hukum ?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu:
1. Mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis dan dasar konstitusional HAM.
2. Mendeskripsikan pengertian dan pendapat para ahli tentang Negera Hukum.
3. Mendeskripsikan hubungan antara HAM dan Negara Hukum.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
1.4 Ruang lingkup
Pendidikan
Makalah tentang kewarganegaraan bisa dijadikan pembelajaran dalam
pendidikan untuk menambah ilmu pengetahuan kita sebagai mahasiswa, karena
makalah ini sangat penting dalam mengetahui hubungan antara HAM dan Negara
Hukum.
Sosial
Makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk memberi pengetahuan
tentang pengertian HAM dan hubungannya dengan Negara Hukum.
1.5 Teknik Penulisan
Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah dengan
menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi dan buku-buku
dan internet sebagai landasan teoritis mengenai masalah yang akan diselesaikan.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 HAM (Hak Asasi Manusia)
Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari
istilah human rights atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya
adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi
Manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian Hak-hak Manusia. Di
Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi”
sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa
juga disebut hak-hak fundamental (civil rights).
Istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi
Perancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-
hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte, Egalite,
Fraternite. Istilah HAM berkembang sesual dengan perkembangan zaman.
Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa.
Pada mulanya dikenal dengan sebutan natural rights (hak-hak alam), yang berpedoman
kepada teori hukum alam bahwa segala sesuatu berasal dari alam termasuk HAM.
Istilah ini kemudian diganti dengan the rights of man, tetapi akhirnya tidak diterima,
karena tidaak mewakili hak-hak wanita.
Setelah Perang Dunia II dan terbentuknya PBB, maka muncul istilah baru yang
lebih populer sekarang yaitu human rights di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan
Civil Rights. Perancis menyebutnya Droit de L’ Homme, Belanda: Menselijke Rechten.
Namun dibalik beragamnya sebutan untuk Hak Asasi Manusia, secara pengertian masih
memiliki makna yang sama. Secara umum Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Adapun jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang dikenal di dunia adalah sebagai
berikut:
Hak asasi pribadi/Personal Right.
Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat.
Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan
kepercayaan yang diyakini masing-masing.
Hak asasi politik/Political Right.
Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
Hak azasi hukum/Legal Equality Right:
Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/PNS.
Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
Hak azasi Ekonomi/Property Rigths.
Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
Hak kebebasan untuk memiliki susuatu.
Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights.
Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan
penyelidikan di mata hukum.
Hak asasi sosial budaya/Social Culture Right.
Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
Hak mendapatkan pengajaran.
Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
Sementara itu, dalam konstitusi kita UUD 1945, juga memuat jaminan
perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam
tulisannya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dari konstitusi kita, setidaknya dapat
dirangkum materi perlindungan Hak Asasi Manusia seperti berikut ini:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memimih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyim-pan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut.
Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional selaras dengan perkem-bangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan
oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang
diatur dengan undang-undang.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin peng-akuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
Jika ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar
diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan
yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru
yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar dapat mencakup empat kelompok materi sebagai berikut:
1) Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi:
a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
kemanusiaan.
c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati
nurani.
f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan
pemerintahan.
h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut.
i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.
j. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.
k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya,
meninggalkan dan kembali ke negaranya.
l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan
berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif tersebut.
Terhadap hak-hak sipil tersebut, dalam keadaan apapun atau bagaimanapun,
negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam Kelompok 1
“a” sampai dengan “h”. Namun, ketentuan tersebut tentu tidak dimaksud dan tidak
dapat diartikan atau digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari
penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut
ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena
oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru
di sinilah letak kontroversi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan
Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu.
2) Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya:
a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan
pendapatnya secara damai.
b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka
lembaga perwakilan rakyat.
c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan
publik.
d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan
layak bagi kemanusiaan.
e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat
perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk
hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia
yang ber-martabat.
h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendi¬dikan dan
pengajaran.
j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan umat manusia.
k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak
masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat
peradaban bangsa .
l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang
diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya .
3) Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok
masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak
men-dapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan yang sama.
b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender
dalam kehidupan nasional.
c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh
fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua,
keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta
per-kembangan pribadinya.
e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan
turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan
dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang sah yang
dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu
yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-
kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana diten-
tukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).
4) Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia
a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-ma-
ta untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai
agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam
masyarakat yang demokratis.
c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak-hak asasi manusia.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pem-
bentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.
2.2 Negara Hukum
Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum
telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman
Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang
mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud
dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara
Hukum.
Perkembangan Negara Hukum sudah terjadi sejak jaman Plato dan Aristoteles.
Perkembangan konsep Negara Hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Jaman Plato dan Aristoteles
Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang
diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung
angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang
mutlak yang disebut:
a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead);
b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid);
c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid);
d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid).
Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut
Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan
distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh
Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat
memberikan kesejahteraan bagi msyarakat, hukum yang bukan merupakan
paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan
untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan
dalam hidup bernegara.
2. Di Daratan Eropa (menurut paham Eropa Kontinental)
Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum
adalah Negara Hukum Formal (Negara berada dalam keadaan statis atau hanya
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
formalitas yang biasa disebut dengan Negara Penjaga Malam/Nachtwakestaat).
F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara
hukum (rechtstaat) sebagai berikut:
a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
b. Pemisahan kekuasaan Negara;
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
d. Adanya Peradilan Administrasi.
Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian
ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang
diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai
berikut:
a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu
konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c. Pemilihan Umum yang bebas;
d. Kebebasan menyatakan pendapat;
e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
f. Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Indonesia, dalam Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum
Pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang
Indonesia Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah
dirumuskannya prinsip-prinsip Negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu,
prinsip ini dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah:
a. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
b. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya:
Kedudukan peradilan haruslah independen tetapi tetap membutuhkan
pengawasan baik internal dan eksternal.
Pengawasan eksternal salah satunya dilaksanakan oleh Komisi
Ombudsman (dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang
Komisi Ombudsman) yaitu Lembaga Pengawas Eksternal terhadap
Lembaga Negara serta memberikan perlindungan hukum terhadap
publik, termasuk proses berperkara di Pengadilan mulai dari perkara
diterima sampai perkara diputus.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara hukum , yaitu:
Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke
controle).
Istilah negara hukum ada yang menyebutnya dengan Rechsstaat dan ada
pula disebut dengan Rule of Law. Sarjana Eropa Kontinental menyebutnya
dengan Rechsstaat. Sarjana Hukum Anglo Saxon (Inggris dan Amerika)
menyebutkan negara hukum dengan Rule of Law.
Jadi dapat disimpulkan bahwa negara yang berdasar atas hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan
Pemerintahannya berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum sebab di
dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu: Perlindungan
HAM, Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, Membatasi kekuasaan dan
wewenang organ-organ negara.
Disamping itu salah satu tujuan Negara Hukum adalah memperoleh
setinggi-tingginya kepastian hukum (rechtzeker heid) bagi warganya. Kepastian
hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara
berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa
hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan
hukum tidak tertulis.
2.3 Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang
kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang
diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi
harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-
hak yang dijamin.
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan Umum yang bebas.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan Kewarganegaraan.
Seperti dijelaskan di atas, jelaslah bahwa sebuah Negara Hukum haruslah
memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi
Manusia setiap warganya.
Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi
Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia
setiap warganya.
2.4 Indonesia dan Hak Asasi Manusia
Pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang
Indonesia sebagai Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah
dirumuskannya prinsip-prinsip Negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip
ini dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah:
1. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM.
2. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Artinya Indonesia sebagai Negara Hukum amatlah menghormati prinsip-prinsip
penegakan HAM.
Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan
HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 (UUD 45), Pancasila, Undang-undang Dasar yang telah di
amandemen dan Undang-Undang:
1. Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM.
2. Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang
telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM intemasional.
3. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa “pejajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan”.
4. Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah dirubah menjadi bab
tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai Hak Asasi Manusia.
5. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi
manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu:
Deklarasi Universal HAM, Konvensi hak sipil dan politik, Konvensi hak,
ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan
kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia,
Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM.
6. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya
dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat.
Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional, di
antaranya yang terpenting adalah:
1. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW), diratifikasi dengan UU No.7 /1984.
2. Konvensi HAK Anak (CRC), diratifikasi dengan Keppres No.36/1990.
3. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), diratifikasi dengan UU No.5/1998.
4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU
No.29/1999.
5. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).
Pembentukan konstitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab bangsa Indonesia
sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu pembentukannya juga
mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam
menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang
ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Hukum, serta yang terdapat dalam berbagai
instrument hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan
atau diterima negara Republik Indonesia.
Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan
bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di alinea pertama yang menyatakan
bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri
keadilan”. Hal ini berarti adanya “freedom to be free”, yaitu kebebasan untuk merdeka,
dan pengakuan atas pri kemanusiaan telah menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia
mengakui akan adanya hak asasi manusia..
Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup didalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk
menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama,
bahasa, kedudukan maupun status lainnya, dimana setiap orang memiliki hak yang sama
dimata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan dari pernyataan di
dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia”. Hal ini berarti Negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari
seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengistilahkan
“setiap warga Negara/tiap-tiap warga Negara”, seperti pada pasal 27 ayat (1), (2), pasal
30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) Padahal yang dimaksudkan sebagai prinsip universal
adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada wilayah
tertentu.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak
awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
Hak Asasi Manusia juga dapat dipandang sebagai seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
Negara hukum adalah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan Pemerintahannya berdasar atas sistem
konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Negara hukum dengan penegakan HAM ibarat dua sisi mata uang dengan sisi yang
berbeda. Negara Hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai Negara
Hukum telah menetapkan pengertian HAM yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
Undang-undang nomor 39/1999 yaitu Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
HAM di Indonesia untuk mewujudkan penghormatan dan penegak HAM yang
kuat ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah
berabad-abad dirampas oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah
berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan prinsip-prinsip
HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai
pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.
3.2 Saran
HAM di Indonesia harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang
membuat kebijakan atas HAM itu sendiri (Pemerintah) harus benar-benar bisa
menjamin perlindungan atas HAM yang telah dimiliki setiap warga negara Indonesia.
17
Makalah – Pendidikan Kewarganegaraan “Hubungan antara HAM dan Negara Hukum”
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. 2005. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mahkamah
Konstitusi.
Lubis, Todung Mulya. 2005. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
top related