desain kemitraan pengelolaan tempat pemrosesan akhir (tpa) sampah, regional sarbagita bali

DESAIN KEMITRAAN PENGELOLAAN TPA REGIONAL SARBAGITA

(Denpasar, Badung, Gianyar & Tabanan)

I MADE SUDARMA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEBERSIHAN SARBAGITA

Bali sebagai destinasi utama wisata di Indonesia

Kebersihan adalah suatu kebutuhan atau tuntutan bukan keinginan

Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah rendah.

Pertumbuhan sampah terus meningkat

Perilaku 3 R (reduce, reuse, recycle) masih jauh dari harapan

Pembuangan sampah di TPS tidak sesuai dg jam yang telah ditetapkan

Penerimaan retribusi sampah rendah.

Pengelolaan sampah hampir sepenuhnya dibebankan kepada Pemda

Lahan TPA di wilayah Kabupaten/Kota Sarbagita cepat penuh :

Sulit mencari lahan untuk dijadikan TPA baru (penolakan masyarakat)

Keterbatasan dana untuk OM (alat angkut & alat berat )

Keterbatasan teknologi (hanya open dumping)

Keterbatasan SDM (kuantitas, kualitas)

Pencemaran meningkat (bau, lindi, kebakaran, vektor penyakit)

KERJASAMA ANTAR PEMDA MENJADI SEBUAH PELUANG DAN PERLU KAJIAN LEBIH LANJUT

LATAR BELAKANG MASALAH :

Analisis SWOT Mewujudkan Kerjasama TPA Regional

• Adanya permasalahan bersama dan persepsi yang sama

• Adanya kesamaan pandang dan kepentingan dalam penyelesaian permasalahan

• Adanya kesepahaman dalam perbedaan “warna” politik

• Adanya dukungan formal dan informal dari Bupati/ Walikota

• Adanya kelembagaan yang independen dlm menjalankan kerjasama

• Leadership lembaga kerjasama yang kuat

PENDORONG

• Keterbatasan kapasitas SDM Pemda

• Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

• Keterbatasan pembiayaan dalam pengelolaan sampah

• Keterbatasan penguasaan IPTEK

• Keterbatasan lokasi lahan dijadikan TPA Regional

• Belum adanya Tata Cara Pelimpahan sebagian kewenangan Pemkab/ Pemkot ke Pemprov

PENGHAMBAT

• Adanya teknologi pengolahan sampah yang produktif dan ramah lingkungan

• Adanya minat swasta berinvestasi dlm pengelolaan sampah

• Adanya kebijakan pemerintah dalam penggunaan pupuk organik

• Adanya kebijakan pemerintah dlm pengembangan energi terbarukan

• Adanya skema pendanaan dari clean development mechanism (CDM)

PELUANG

• Adanya stigma bahwa sampah sebagai barang buangan, bukan sebagai sumberdaya.

• Rendahnya kesadaran dan kultur masyarakat dlm pengelolaan sampah

• Resistensi masyarakat terhadap teknologi yang memarginalkan aktivitas mereka

• Siklus Pilkada yang berpengaruh thd konsistensi kebijakan/ kesepakatan yg telah ditetapkan

• Panjangnya prosedur dan birokrasi dalam skema CDM

TANTANGAN

Adanya satu lokasi pengolahan sampah hemat lahan dengan skala regional yang representatif dari aspek teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Meningkatkan kuantitas (cakupan) layanan dan kualitas pelayanan kebersihan pada masyarakat.

Mengurangi beban dan resiko pemda karena keterbatasan pembiayaan, sumber daya manusia dan teknologi.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah melalui managemen yang profesional.

TUJUAN PEMBANGUNAN TPA REGIONAL :

Kajian legalitas

Kajian Kelembagaan

Kajian Geografis & Demografis

Kajian Teknis & Ekonomi

Kajian Pembiayaan

Kajian Lingkungan

KAJIAN KELAYAKAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL :

KAJIAN LEGALITAS : DASAR HUKUM KERJASAMAPENGELOLAAN SAMPAH SARBAGITA

UU No. 22/1999, tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Bersama Antara Pemda SARBAGITA, tanggal 24 Juli

2000, tentang Pokok-Pokok Kerjasama Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Sampah Antara Pemda Kab/Kota SARBAGITA

Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemda Kab/Kota SARBAGITA diketahui Gubernur BALI, tanggal 16 April 2001 tentang :

Pedoman Pengelolaan Persampahan di Wilayah SARBAGITA Pembentukan Badan Pengatur dan Pengendalian Kebersihan,

Badan Pengelola Kebersihan serta Fasilitasi Pembentukan Badan Pengawas Pengelolaan Kebersihan dan Tata Kerja di wilayah SARBAGITA

Prosedur dan Pengangkatan Kepala Badan Pengatur dan Pengendalian Kebersihan serta Kepala BPKS di wilayah SARBAGITA

Pengisian Personalia BPKS, tanggal 27 Agustus 2001.

Dibentuk berdasarkan SKB Bupati/WalikotaMerupakan lembaga non teknis/non struktural pemda untuk melaksanakan Tupoksi sebagaimana ditetapkan dalam SKBPengisian personalia melalui fit and proper testBentuk dan format kelembagaan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku (mis. BLU).

VISI :Mewujudkan Bali yang BALI (Bersih, Asri, Lestari dan Indah) melalui pengelolaan kebersihan yang profesional sehingga tetap menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia

MISI :Menjembatani kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pengolahan sampah

KAJIAN KELEMBAGAAN :

PEMBENTUKAN BPKS (Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA)

JANGKA PENDEK : SUBSISTEM PEMBUANGAN AKHIR

Perubahan TPA dari Tempat Pembuangan Akhir menjadi Tempat Pemrosesan Akhir (Sesuai amanat UU no 18 tahun 2008)

Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga/ Swasta dalam pembangunan IPST

Penerapan teknologi yang tepat, hemat lahan dan ramah lingkungan secara profesional Rehabilitasi lingkungan dan kondisi TPA

JANGKA MENENGAH : SUBSISTEM PENGANGKUTAN

JANGKA PANJANG : SUBSISTEM SUMBER SAMPAH

PROGRAM KERJA BPKS

Kajian penentuan lokasi TPA regional

Kajian transportasi dari sumber timbulan sampah menuju TPA Regional

Kajian produksi sampah dan pertumbuhannya

Kajian karakteristik dan komposisi sampah

Kajian demografi (jumlah penduduk dan pertumbuhannya) serta pusat-pusat pertumbuhan kabupaten/kota

Kajian sarana dan parsarana persampahan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota

Kajian Geografis dan Demografis :

Kompensasi apa yang akan diterima pemerintah kab/kota yang wilayahnya dijadikan TPA regional ?

Berapa biaya yang diperlukan untuk pembangunan TPA regional (pengadaan lahan dan pembangunan infrastrukturnya)?

Bagaimana pembagian biaya untuk pembangunan TPA regional masing-masing kab/kota.

Kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penentuan besarnya sharing biaya tersebut ?

Kajian Teknis & Ekonomis :PENETAPAN LOKASI TPA REGIONAL :

Apa peran provinsi dan pemerintah pusat dalam kerjasama ini ?

Teknologi apa yang akan dipergunakan ?

Berapa harga teknologi tersebut ? Bagaimana pembiayaannya ?

Bagaimana kalau teknologi tersebut GAGAL? Siapa yang bertanggung jawab ?

Bisakah melibatkan pihak ketiga (KPS) untuk mencapai tujuan?

ASPEK EKONOMI & TEKNOLOGI :

Lahan yang dipergunakan untuk TPA Regional adalah lahan TPA yang masih aktif (TPA Suwung – Denpasar)

Penetapan lokasi TPA Regional, bertujuan untuk rehabilitasi kondisi TPA eksisting dan adanya kesediaan pemkot Denpasar untuk menerimanya.

Kesediaan pemkot Denpasar menjadi “tuan rumah” juga didasarkan atas pertimbangan volume sampah yang dihasilkan kota ini adalah yang terbesar

Kompensasi yang diterima “tuan rumah”, adalah dalam bentuk tangible dan intangible benefit.

KASUS PENGELOLAAN TPA REGIONAL SARBAGITA :

Solid Waste Processing Plant - Location

PEMBIAYAAN DARI PROVINSI : Provinsi memfasilitasi kajian aspek legalitas dan teknis

kerjasama antar Pemda

Provinsi memfasilitasi terbentuknya kelembagaan BPKS dan menyediakan fasilitas awal operasional BPKS (kantor, kendaraan)

PEMBIAYAAN DARI PEMDA SARBAGITA : Pembiayaan untuk operasional kelembagaan BPKS didasarkan

atas cost sharing masing-masing pemda SARBAGITA .

Besarnya sharing masing-masing pemda bersifat proporsional, atas dasar perhitungan besaran produksi/volume sampah dan PAD masing-masing kabupaten/kota.

ASPEK PEMBIAYAAN DALAM KERJASAMA TPA REGIONAL SARBAGITA :

TANGGUNG JAWAB & PEMBIAYAAN DARI PEMDA : Menyediakan iklim yang kondusif untuk investasi

Menciptakan jalinan komunikasi satu pintu yang harmonis

Pemda menyiapkan lahan sesuai kebutuhan

Pemda melakukan sosialisasi rencana pembangunan TPA Regional

PEMBIAYAAN DARI INVESTOR : Investasi, Operational dan Maintenance menjadi tanggung

jawab investor

ASPEK TANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN DALAM KERJASAMA ANTAR PEMDA – SWASTA :

GALFAD Process

Ada kesamaan masalah yang dihadapiAda kesamaan kebutuhan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan

masalah masa depanAda kesamaaan pandang dan cara dalam memecahkan dan

menyelesaikan masalahAdanya kesepahaman dan kesediaan dalam menanggung resiko

kerjasamaAdanya kemaaun politik dari masing-masing pimpinan daerah untuk

melakukan kerjasama

KERJASAMA MERUPAKAN PILIHAN TERBAIK DALAM PENYELESAIAN MASALAH

KESIMPULAN :Keberhasilan kerjasama Antar Pemda

ditentukan oleh :

PERAN PIMPINAN DAERAH DALAM MENDORONG KERJASAMA ANTAR PEMDA?

1. Pimpinan daerah menciptakan persamaan persepsi dan komitmen sebagai landasan utama dalam membangun kerjasama antar pemda

2. Pimpinan daerah membangun kepercayaan dan keyakinan kepada semua pihak (baik vertikal maupun horizontal termasuk pada masyarakatnya) untuk mendukung perwujudan kerjasama antar pemda sebagai sebuah kepentingan bersama di masa depan

3. Pimpinan daerah menekankan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan dan mengelola kerjasama antar pemda

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerjasama persampahan dengan pihak ketiga :

Aspek yang akan dikelola/dikerjasamakan

Teknologi yang akan dipergunakan

Scheme pembiayaan/pendanaan KS

Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Mengemas Rencana KPS agar dapat menjadi model investasi yang menarik

Adanya WIN-WIN Solution

Sekian, danTERIMA KASIH

REKAMAN GAMBAR PERJALANAN

PEMBANGUNAN IPST- TPA REGIONAL SARBAGITA

ZONE 1 - 3

ZONE 4

Penerimaan sampah di zone 4-2

PENATAAN DAN CAPING LANDFILL ZONE 1-3 dan 4.1

Pengeboran Sumur Gas-Landfill (08.09.2009)

Penyiraman Tanah Penutup Dengan Air PDAM

UJI COBA PENGISIAN SAMPAH DI SLC (STRUCTURED LANDFILL CELL)

1 2

3 4 5

Structured Landfill cell 1 – 5

Dari zone 1-3-4

Dari SLC 1-5

Pipa gas dari SLC 1 - 5

Pemasangan Instalasi Pipa Gas dari SLC 1-5 & zone 1-3 dan 4

Gedung Pemilahan Sampah

Landfill wells lay out

POWER HOUSE

4 unit gas generator @ 1,043 MW

2 unit transformer@ 3,000 kva

Medium voltage panel

SWITCH GEAR PANEL

Listrik 20 Kv dari PLN masuk ke incoming line tanggal 3/12/2008