dasar pemikiran blu
Post on 24-Jun-2015
952 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Dasar Pemikiran Restrukturisasi Pelayanan Publik
3 Kategori Pembiayaan Pelayanan kepada masyarakat
• Pelayanan Dasar (Basic Services)
• Pelayanan Administratif (Administrative Services)
• Layanan Publik (Public Services)
EMPAT STRATEGI RESTRUKTURISASI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen sektor publik.
2. Meningkatkan PNBP sebagai sumber APBN/APBD.
3. Mengurangi beban subsidi Pemerintah.
4. Mencapai Nilai Terbaik dari Pelayanan Publik
• Kualitas pelayanan yang lebih baik.• Melibatkan lebih banyak pihak di dalam mengambil
keputusan dalam pelayanan publik.• Meningkatkan efisiensi.• Meningkatkan kemampuan.• Perbaikan kualitas yang berkelanjutan.• Inovatif dan dapat menyesuaikan diri.• Meningkatkan kerjasama dalam pemberian pelayanan
publik.• Memperbaiki akses pelayanan publik untuk semua
golongan pengguna, khususnya golongan yang kurang mampu.
• Tanggap terhadap kebutuhan pengguna .
Proses RestrukturisasiKomersialisasi unit bisnis yang beroperasi secara otonom
Korporatisasi perusahaan bisnis pemerintah
Privatisasi BUMN (termasuk yang sebagian dimiliki oleh Pemerintah)
Mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan
Sistem pelaporan keuangan dan manajemen secara reguler
Pengukuran standar kinerja dan evaluasi
Memfokuskan pada proses perbaikan dan target efisiensi
Menekankan pada peningkatan keahlian
Perubahan status pelayanan publik
Peralihan signifikan untuk pengembalian biaya secara penuh
Sistem pelaporan keuangan dan manajemen terpisah dari pelaporan Pemerintah
Melaporkan kepada Menteri
Memfokuskan pada persiapan untuk privatisasi secara penuh atau sebagian
Pemulihan biaya secara penuh dan memfokuskan pada profit perusahaan dan return on equity
Regulasi Pemerintah Privatisasi dilakukan
hanya bila laba operasi dan pendapatan berpotensi untuk dimaksimalkan
Penerapan kerangka kerja Penerapan kerangka kerja restrukturisasi pada UPTrestrukturisasi pada UPT
1.1. DihapuskanDihapuskan2.2. PrivatisasiPrivatisasi3.3. Restrukturisasi internalRestrukturisasi internal4.4. Dikontrakkan kepada pihak lainDikontrakkan kepada pihak lain
• Strategi kerangka kerja restrukturisasi mencakup empat opsi:
Alternatif Keputusan RestrukturisasiAlternatif Keputusan RestrukturisasiAlternatif Keputusan RestrukturisasiAlternatif Keputusan Restrukturisasi
Target Pelayanan Publik
Adakah justifikasi untuk keterlibatan publik
Adakah kepentingan
sektor swasta
Adakah penawaran nilai terbaik
terhadap pembayar
pajak
Dihapuskan
Diprivatisasi
Dikontrakkan kepada pihak ketiga (contract out)
Restrukturisasi internal
Dijual Management Buyout Kerjasama dengan
pihak ketiga Sewa Beli (Leasing) Kontrak manajemen Equal Acces
Vouchers Diserahkan kepada
pihak lain
Korporatisasi Komersialisasi
NNoo
NNoo
NNoo
Yes
Yes
1. Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 19452. UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Pasal 68 & 69)3. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
DASAR HUKUM
UU No. 1 Tahun 2004(sbg Dasar Hukum BLU)
Pasal 68:
• BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Kekayaan BLU tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLU ybs.
• Pembinaan keuangan BLU pusat dilakukan oleh Menkeu dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis ybs.
• Pembinaan keuangan BLU daerah oleh PPKD, pembinaan teknis oleh Kepala SKPD ybs.
UU No. 1 Tahun 2004 (sbg Dasar Hukum BLU)
Pasal 69:
• Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan.
• RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun & disajikan sbg bagian dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja KN/L/Pemda.
• Pendapatan dan belanja BLU dlm RKA dikonsolidasikan dlm RKA KN/L/ Pemda ybs.
• Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah
UU No. 1 Tahun 2004 (sbg Dasar Hukum BLU)
Pasal 69: (lanjutan)
• BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain
• Pendapatan BLU dan hibah dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU ybs
• lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah.
PENGERTIAN BLU
Badan Layanan Umum (BLU) :adl, Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
PPK - BLU
• Adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan flexibilitas sebagaimana diatur dalam PP 23/2005 ini sbg pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
TUJUAN BLUBLU bertujuan :untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
(Pasal 2)(Pasal 2)
ASAS/KARAKTERISTIK BLUBLU berkedudukan sebagai unit kerja KL/ pemda dan beroperasi berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.status hukum BLU tidak terpisah dari KL/Pemda (bukan kekayaan negara yg dipisahkan).Bukan sebagai subyek Pajak.Dikelola secara otonom dengan prisip efisiensi dan produktifitas a la korporasi.Pendapatan & sumbangan dapat digunakan langsung untuk kegiatan operasional BLU.Pegawai BLU dapat terdiri dari PNS dan Non PNS.
(Pasal 3)(Pasal 3)
PERSYARATAN BLU
1. Persyaratan Substanstif (fungsi dasar pelayanan Publik)
2. Persyaratan Teknis (diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis)
3. Persyaratan Administratif (diatur oleh Menteri Keuangan)
1.1. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan :berhubungan dengan :
a. Menyediakan barang dan/ atau jasa layanan umum;a. Menyediakan barang dan/ atau jasa layanan umum;
contohcontoh: pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan : pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, dan pendidikan, dan jasa litbang. jasa litbang.
b. b. Mengelola wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan Mengelola wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum;perekonomian masyarakat atau layanan umum;
contohcontoh: badan otorita dan Kapet.: badan otorita dan Kapet.
c. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan c. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan
ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat.ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat.
contohcontoh: pengelola dana bergulir untuk UKM, pengelola : pengelola dana bergulir untuk UKM, pengelola penerusan penerusan
pinjaman dan pengelola tabungan perumahan.pinjaman dan pengelola tabungan perumahan.
2. 2. Bidang layanan umum yang diselengarakan bersifat operasional Bidang layanan umum yang diselengarakan bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik semi barang/jasa publik (quasi public goods).(quasi public goods).
1. Persyaratan Subtantif
(Pasal 4)(Pasal 4)
a. Kinerja pelayanan di bidang tupoksinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/ Kepala SKPD
b. Kinerja keuangan Satker ybs sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
2. Persyaratan Teknis
(Pasal 4)(Pasal 4)
3. Persyaratan Administratif
a. Persyaratan Administratif digunakan oleh kementerian Keuangan untuk menetukan suatu Satker/IP dapat ditetapkan status BLU penuh/ BLU bertahap.
b. BLU menyajikan 6 (enam ) jenis dokumen, yaitu: 1. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan pelayanan,
keuangan & manfaat bagi masyarakat, 2. pola tata kelola, 3. rencana strategis bisnis, 4. laporan keuangan pokok, 5. standar pelayanan minimum, dan 6. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit
secara independen
PENETAPAN BLU
Instansi / Calon BLU
Menteri Teknis/ Pimpinan Lembaga
Menteri Keuangan
Usulan
Penelitian Persyaratan Subtantif
Memenuhi
Tidak diusulka n
Usulan Usulan Tim Penilai
Penelitian Persyaratan
T eknis
Penelitian Persyaratan Administratif
Memenuhi
Memenuhi
Tidak diusulkan
Tidak disetujui
Penetapan BLU Penuh
Penetapan BLU Bertahap
Diusulkan oleh calon
BL U
Diusulkan oleh Menteri/
PL ybs
ya
tidak
ya
tidak
ya
tidak
PENETAPAN BLU
Diusulkan oleh Menteri/PL/Kepala SKPDDitetapkan oleh Menkeu/ Kepala DaerahInstansi memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status BLU Penuh atau BLU Bertahap sesuai dengan kemampuan memenuhi persyaratan (administratif)Cat : - pada status BLU Bertahap, fleksibelitas terbatas pada hal-hal
pokok yang diperlukan dalam pemberian pelayanan.sep: jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang/jasa dengan batas tertentu dll.- BLU Bertahap harus sdh memenuhi seluruh persyaratan (administratif) paling lambat 3 tahun sejak ditetapkan sebagai BLU Bertahap. Bila tidak mampu memenuhi dapat
dikembalikan ke status Satker biasa.
PENCABUTAN BLU
Status BLU berakhir apabila :
a. Dicabut oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah.b. Dicabut oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah
atas usulan oleh Menteri/PL/Ka SKPD.c. Berubah status menjadi badan hukum yang
kekayaannya dipisahkan (Perum / Persero).
Catatan : Pencabutan pd huruf a & b dilakukan apabila BLU ybs sudah tidak lagi memenuhi persyaratan (substantif, teknis & administratif).
Berakhirnya
PP BLU
Diusulkan Dicabut oleh
Menteri/PL/SKPD
Sudah tidak
Memenuhi syarat
Berubah Status
Hukum
Dicabut
Oleh Menkeu
PENCABUTAN BLUPENCABUTAN BLU
STANDAR LAYANAN
Standar layanan Minimum ditetapkan oleh Menteri/PL/Kepala DaerahStandar layanan minimum harus mempertimbangkan:a.a. kualitas layanankualitas layananb.b. pemerataan dan kesetaraan layananpemerataan dan kesetaraan layananc.c. BiayaBiayad.d. Kemudahan mendapat layananKemudahan mendapat layanan
TARIF LAYANAN
BLU dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas layanan yg diberikan.
Imbalan dapat berupa pola tarif atau besaran tarif . Tarif berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan
atau hasil per investasi dana. Tarif diusulkan oleh BLU kpd Kementerian/ Lembaga/
Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Ka Daerah.
• Harus Mempertimbangkan:a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;b. Daya beli masyarakat;c. Asas keadilan dan kepatutan;d. Kompetisi yang sehat.
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Pengelolaan Keuangan BLU Pengelolaan Keuangan BLU meliputi :meliputi :1. Perencanaan & Penganggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran3. Pendapatan dan Belanja4. Pengelolaan Kas5. Pengelolaan Piutang & Utang6. Investasi7. Pengelolaan Barang8. Penyelesaian Kerugian9. Akuntansi, Pelaporan & Pertanggungjawaban10. Akuntabilitas Kinerja11. Surplus dan Defisit
(Pasal 10 s/d 30)(Pasal 10 s/d 30)
1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BLU menyusun Renstra bisnis lima BLU menyusun Renstra bisnis lima tahunan (mengacu pada Renstra KL/RPJMD)tahunan (mengacu pada Renstra KL/RPJMD)
Menyusun RBA tahunan (berbasis Menyusun RBA tahunan (berbasis kinerja dan akuntansi biaya, serta mengacu kinerja dan akuntansi biaya, serta mengacu pd standar layanan & tarif)pd standar layanan & tarif)RBA diintegrasikan dalam RKA/KLRBA diintegrasikan dalam RKA/KL
RBA disusun berdasarkan kebutuhan RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari standar pelayanan minimum dan biaya dari output yg dihasilkan.output yg dihasilkan.BLU menggunakan APBN/D yang telah BLU menggunakan APBN/D yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.terhadap RBA menjadi RBA definitif.(Pasal 10-11)(Pasal 10-11)
2. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RBA definitif sebagai acuan bagi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Usulan DPA minimal mencakup: pendapatan, belanja, proyeksi arus kas, kuantitas & kualitas jasa/barang yg akan dihasilkanMenkeu/PPKD mengesahkan DPA paling lambat 31 Desember menjelang awal tahun anggaranDPA yang telah disahkan menjadi lampiran perjanjian kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri/ PL/Ka. Daerah DPA yg telah disahkan Menkeu/PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana dari APBN/D oleh BLU
(Pasal 12 - 13)(Pasal 12 - 13)
Pendapatan BLU terdiri atas:Pendapatan BLU terdiri atas: 1. Penerimaan dari APBN/D, 1. Penerimaan dari APBN/D,
2. Imbalan dari layanan, 2. Imbalan dari layanan,
3. Hibah, dan 3. Hibah, dan
4. Hasil usaha lainnya.4. Hasil usaha lainnya.
Kecuali hibah terikat, semua pendapatan BLU Kecuali hibah terikat, semua pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan menurut RBA.kegiatan menurut RBA.
Semua pendapatan, kecuali yang bersumber Semua pendapatan, kecuali yang bersumber dari APBN, dilaporkan sebagai PNBP dari APBN, dilaporkan sebagai PNBP Kementerian/ Lembaga/Pemda.Kementerian/ Lembaga/Pemda.
3a. PENDAPATAN BLU3a. PENDAPATAN BLU
(Pasal 14)(Pasal 14)
Skema : Sumber Pendapatan BLU
Dapat dikelola langsung sesuai RBA
Alokasi APBN
Imbalan Jasa BLU
Hibah Terikat
Hasil KerjasamaDgn Pihak Lain
PNBPK/L
Sesuai persyaratan pemberi hibah
(Pasal 14)(Pasal 14)
-Block fund/belanja barang/jasa di APBN-Penarikan dana dgn SPM
3b. BELANJA BLU
Pengelolaan belanja BLU fleksibel sesuai dengan sesuai dengan ambang batas yg ditetapkan dalam RBA.Jika melampaui ambang batas, harus mendapat persetujuan Menkeu/ Kepala Daerah (usulan Menteri/PL/Kepala SKPD).Jika terjadi kekurangan anggaran dapat diusulkan kepada Menkeu/Kepala Daerah (melalui Menteri/PL/ Kepala SKPD).Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang/ jasa KN/Lembaga/SKPD/Pemda.
(Pasal 15)(Pasal 15)
4. PENGELOLAAN KAS Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat dgn menyelenggarakan :
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas,b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan, c. menyimpan kas & mengelola rekening bank, d. melakukan pembayaran, e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek , dan f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
Penarikan dana APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan SPM sesuai ketentuan.Rek. Bank BLU dibuka di Bank Umum oleh pimpinan BLU.Pemanfaatan Surplus kas diinvestasikan hanya pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.
(Pasal 16)(Pasal 16)
5a. PENGELOLAAN PIUTANG BLU
BLU dapat memberikan Piutang (terkait dengan kegiatan bisnisnya dg pihak lain).Piutang BLU dikelola sesuai prinsip bisnis yang sehat Peminjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal .Penghapusan piutang dan peminjaman jangka panjang dapat dilakukan berdasarkan kewenangan berjenjang.Kewenangan berjenjang atas penghapusan piutang diatur oleh Menkeu/Kepala daerah
(Pasal 17)(Pasal 17)
5b. PENGELOLAAN UTANG BLU
BLU dapat memberikan Utang (terkait dengan perikatan peminjaman dg pihak lain).Utang BLU dikelola sesuai prinsip bisnis yang sehat .Utang jangka pendek hanya untuk belanja operasional.Utang jangka panjang hanya untuk belanja modal.Penghapusan Utang jangka panjang dapat dilakukan berdasarkan kewenangan berjenjang yang ditetapkan Menkeu/Kepala Daerah.Pembayaran utang merupakan tanggung jawab BLU ybs. (Pasal 18)(Pasal 18)
6. INVESTASI BLU
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang (penyertaan modal, pendirian perusahaan, pemilikan obligasi untuk tujuan jangka panjang), kecuali atas ijin Menkeu/ Kepala Daerah.Keuntungan yang diperoleh dari investasi menjadi pendapatan BLU.Semua kepemilikan investasi BLU dinyatakan atas nama Menkeu/ Kepala Daerah.
(Pasal 19)(Pasal 19)
7. PENGELOLAAN BARANGPengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dgn praktek bisnis yg sehat (dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi).
Kewenangan pengadaan ditetapkan menurut jenjang nilai diatur oleh Permenkeu/Kepala Daerah.Barang inventaris BLU dapat dihapus atau dialihkan (dijual, ditukar, dihibah) dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri /PL/Kepala SKPD.
(Pasal 20 – 21)(Pasal 20 – 21)
7. PENGELOLAAN BARANG (lanjutan)
BLU tidak dapat menghapuskan atau mengalihkan Aset tetap kecuali ijin pejabat yang berwenang.Pengalihan/penghapusan Aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai peraturan per-UU-an mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.Pengalihan/penghapusan Aset tetap dilaporkan kepada Menteri /PL/Kepala SKPDTanah & bangunan disertifikatkan a.n. Pemerintah RI.Tanah & bangunan yg tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi BLU dapat dialihgunakan oleh Menteri/PL/Ka SKPD dengan persetujuan Menteri Keuangan/Ka Daerah.
(Pasal 22 – 23)(Pasal 22 – 23)
8. PENYELESAIAN KERUGIAN BLU
Setiap kerugian negara/ daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/ daerah.
(Pasal 24)(Pasal 24)
9. AKUNTANSI, PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN
BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.Setiap transaksi harus diakuntansikan.Akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan PSAK IAI (standar akuntansi lain dapat digunakan bila tidak tersedia, setelah disetujui Menkeu).Laporan Keuangan BLU meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, disertai laporan mengenai kinerja, secara berkala dalam tempo 1 bulan.Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan KL/Pemda berdasarkan SAP. Lembar muka Laporan Keuangan BLU dilampirkan.
(Pasal 25-27)(Pasal 25-27)
10. AKUNTABILITAS KINERJA BLU
Pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
Pimpinan BLU mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan BLU.
(Pasal 28)(Pasal 28)
11. SURPLUS & DEFISIT
Surplus atau defisit anggaran BLU adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja BLU tahunan secara kumulatif.Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.Surplus dapat disetor sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/ Daerah atas perintah Menkeu/Ka Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu/Ka Daerah melalui Menteri/PL/Ka SKPD.
(Pasal 29 & 30)(Pasal 29 & 30)
TATA KELOLA BLU
Pejabat pengelola BLU terdiri atas : - Pemimpin, - Pejabat Keuangan, dan - Pejabat Teknis
Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU ybs.Pejabat dan pegawai BLU dapat terdiri dari PNS dan/atau tenaga profesional non-PNSKelembagaan tunduk pada peraturan per-UU-an sektoral.Jika terjadi perubahan kelembagaan, harus berpedoman pada ketentuan Menteri PAN.
(Pasal 31-33)(Pasal 31-33)
Pembinaan dan Pengawasan
• Pembinaan Teknis BLU oleh Menteri/Pl/Ka. SKPD.• Pembinaan Keuangan oleh Menkeu/ PPKD• Dapat dibentuk suatu Dewan Pengawas dalam
melaksanakan pembinaan untuk BLU yg memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Pemeriksaan intern dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
• Pemeriksaan ekstern BLU sesuai peraturan per-UU-an.
(Pasal 34-36)(Pasal 34-36)
Remunerasi
Pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalismeRemunerasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menkeu/ Gubernur/ Bupati/ Walikota atas usulan Menteri/PL/Kepala SKPD.
(Pasal 36)(Pasal 36)
Aturan Peralihan
• PTN yg dengan status BHMN, belum memiliki status kekayaan negara yg dipisahkan dapat menerapkan pola penglolaan keuangan BLU.
• Seluruh Perjan otomatis dialihkan untuk menerapkan PPK-BLU.
• Perjan yg telah beralih menjadi PPK-BLU menyesuaikan dengan PP BLU paling lambat 31 Desember 2005.
SIMPULANBLU merupakan wadah implementasi konsep penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja di lingkungan instansi pemerintah.BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya, namun, in balance, BLU diperketat dalam perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitasnya (RBA dan cost accounting).Menjadi BLU harus melalui seleksi, dapat diijinkan secara bertahap/penuh, dan dicabut bila sudah tidak layak.BLU diharapkan menjadi prototype dari konsep “enterprising the government”.
Lain-lain :
Peraturan/Keputusan
Menteri Keuangan yang perlu diatur :
1. PMK tentang persyaratan administratif (pasal 4 ayat (6)).2. PMK tentang penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan
RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU (pasal 13).3. PMK tentang penghapusan piutang secara berjenjang (pasal
17 ayat (4)).4. PMK tentang kewenangan peminjaman (pasal 18 ayat (5)).5. PMK tentang kewenangan pengadaan barang/jasa
berdasarkan jenjang nilai (pasal 20 ayat 2)).6. PMK tentang syarat minimum nilai omzet tahunan menurut
laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca dalam rangka pembentukan dewan pengawas (pasal 34 ayat (4)).
7. PMK tentang remunerasi (pasal 36 ayat (2)).8. KMK tentang penunjukan tim penilai (pasal 7).9. KMK tentang penetapan tarif layanan (pasal 9 ayat (4)).10. KMK tentang dewan pengawas (pasal 34 ayat (5)).
top related