bab ii kajian pustaka 2.1 kajian teori 2.1.1 efektifitas … · 2021. 3. 9. · 15 bab ii kajian...
Post on 15-Mar-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
15
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Efektifitas Perencanaan
Suatu perencanaan yang efektif dan ideal akan
memudahkan manajer dalam ini adalah kepala sekolah untuk
melakukan pengelolaan kegiatan di sekolah. Suatu rencana yang
telah dibuat dan ditetapkan oleh kepala sekolah sifatnya tidaklah
tetap, maksudnya apabila rencana yang telah ditetapkan tersebut
dipandang sudah tidak lagi efektif untuk diterapkan dalam proses
kegiatan di sekolah, maka rencana tersebut dapat diubah. Dengan
demikian, perencanaan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh
sekolah dalam segala kegiatan dan dalam periode waktu tertentu
harus dilakukan peninjauan ulang, apakah masih efektif untuk
terus diaplikasikan dalam kegiatan sekolah ataukah harus
diadakan perubahan, modifikasi, atau bahkan diganti dengan
perencanaan yang baru. Seperti halnya dengan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang setiap tahun selalu berubah
sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan perubahan RKAS yang
dilakukan sesuai dengan kebutuhan maka efektifitas
perencanaannya akan lebih baik dan terarah.
16
Menurut Othenk (2008: 4), efektifitas adalah pemanfaatan
sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas
menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran
yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati
sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Sejalan dengan
pendapat tersebut, Othenk (2008: 7), efektifitas adalah
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat
disimpulkan bahwa efektifitas berkaitan dengan terlaksananya
semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan
partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara
tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat
kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang
dicapai.
Untuk meninjau ulang dan menilai suatu perencanaan
dalam hal ini adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga efektifitas
perencanaan tersebut tetap terjaga. Beberapa kriteria dapat
17
digunakan untuk menilai efektifitas perencanaan, yaitu mencakup
hal-hal sebagai berikut :
1. Kegunaan. Agar berguna bagi sekolah dalam fungsi-fungsinya
suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan
sederhana. Fleksibilitas adalah esensi bagi kesuksesan
perencanaan strategik. Rencana juga memerlukan stabilitas,
karena bila rencana terlalu sering berubah dan sekolah tidak
menjadi terbiasa maka perencanaan tersebut menjadi tidak
efektif. Rencana juga perlu mempunyai kontinyuitas, agar
perencanaan dapat berkesinambungan. Rencana mesti
sederhana, untuk memberikan cara pencapaian tujuan dengan
sedikit mungkin faktor-faktor, kekuatan-kekuatan dan
pengaruh-pengaruh dalam situasi, serta hubungan-hubungan
antar stakeholder.
2. Ketetapan dan Obyektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi
untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat.
Berbagai keputusan dan kegiatan dalam perencanaan hanya
akan efektif jika didasarkan atas informasi yang tepat dan
didasarkan pada pemikiran realistik dan fakta-fakta yang
sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan
untuk mencapai sasaran dibanding sasaran pribadi pembuat
rencana. Jadi agar perencanaan tersebut dapat tercapai, proses
18
penyusunannya harus didasarkan atas pemikiran yang
obyektif.
3. Ruang Lingkup. Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-
prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.
4. Efektifitas Biaya. Efektifitas biaya perencanaan adalah
menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Perencanaan
tidak dilakukan bila hasilnya tidak meningkatkan penghasilan
atau mengurangi biaya lebih kecil daripada biaya perencanaan
dan implementasinya.
5. Akuntabilitas. Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan, yaitu :
tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung
jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana harus
mencakup keduanya.
6. Ketepatan Waktu. Para perencana harus membuat berbagai
perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat
akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai
untuk berbagai perbedaan waktu.
Jadi, efektifitas perencanaan merupakan ukuran sejauh
mana tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh sekolah dalam
merencanakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
berbasis mutu di wilayah Dabin III Kecamatan Mojosono Kabupaten
Boyolali.
19
2.1.2 Bantuan Operasional Sekolah
Pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan
pendidikan, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS). Tujuan BOS pada dasarnya adalah meringankan
dan membebaskan siswa miskin dari biaya pendidikan. Dana BOS
dianggap mampu mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas
mutu sekolah dalam pelaksanaan kebutuhan anggaran. Program
BOS mampu mendorong meningkatkan akuntabilitas keuangan
dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Tilaar dan Nugroho (2009: 28) menyatakan bahwa
pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan
sebagai anggota masyarakat adalah :
“Upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan
pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat”.
Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu
menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar
kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Perluasan dan
pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik.
Program BOS merupakan implementasi dari Undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan
bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya
20
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam
rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat
Inpres Nomor 5 Tahun 2005, untuk itu Menteri Pendidikan
membentuk tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor
5421/MPN/OT/2005.
Mulai pertengahan 2010, kemendiknas mulai menggunakan
mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi
langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah,
tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah.
Kemendiknas beralasan, mekanisme baru ini bertujuan
untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah
daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan
pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada
penyelewengan. Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak
pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah
yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi
karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh
pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan
dana oleh tim manajer BOS daerah.
21
1. Tujuan Pelaksanaan BOS
Dalam buku panduan BOS (2010:28-29) tujuan
pelaksanaan BOS adalah: a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan
dasar dari beban biaya operasional sekolah.
b. Membebaskan seluruh siswa tingkat pendidikan dasar terhadap biaya operasional sekolah.
c. Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
dalam bentuk apapun.
d. Meringankan beban biaya operasional sekolah.
2. Prinsip Dasar Pelaksanaan BOS
Dana BOS pada prinsipnya agar bisa disalurkan kepada
sekolah lebih efektif dan efisien, dan pengelolaannya menjadi
wewenang masing-masing sekolah dengan pengawasan pihak
Tim BOS kabupaten/kota.
3. Manajemen Pelaksanaan BOS
Manajemen merupakan istilah lain dari pengelolaan yang
menurut Suharsimi Arikunto (2009: 2) adalah :
“Pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan”.
M. Sobry Sutikno (2012: 25) manajemen adalah :
“Kemampuan dan ketrampilan khusus untuk melakukan suatu
kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam
mencapai tujuan organisasi”.
Menurut Engkoswara (dalam Mulyasa, 2007: 8),
manajemen pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah:
”Suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya yaitu sumber
daya manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk
mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam
pencapaian tujuan pendidikan yang disepakati”
22
Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah suatu
media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif
yaitu efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat Engkoswara di
atas dengan lebih memperhatikan aspek manajemen
pendidikan maka diharapkan tujuan pendidikan atau target
program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Manajemen pendidikan yang juga sering disebut dengan
administrasi pendidikan, yaitu segenap proses pengerahan dan
pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual maupun
material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan
pendidikan. Jadi di dalam proses administrasi pendidikan
segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses
pencapaian tujuan pendidikan itu terintegrasi, diorganisasi dan
dikoordinasi secara efektif, dan semua materi yang diperlukan
dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien (Purwanto,
2006: 3-4). Suryosubroto (2004: 26-27) mendefinisikan
manajemen pendidikan sebagai semua bentuk usaha bersama
untuk mencapai tujuan pendidikan itu dengan merancang,
mengadakan, dan memanfaatkan sumber-sumber (manusia,
uang, peralatan, dan waktu).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat
dikatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan faktor
23
utama dalam penyelenggaraan pendidikan, karena manajemen
pendidikan merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan
untuk mendayagunakan semua sumber daya baik manusia,
uang, bahan dan peralatan serta metode untuk mencapai
tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi dalam
manajemen pendidikan terkandung unsur-unsur (a) tujuan
yang akan dicapai, (b) adanya proses kegiatan bersama, (c)
adanya pemanfaatan sumber daya, dan (d) adanya kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan
terhadap sumber daya yang ada.
2.1.3 Anggaran Berbasis Mutu
2.1.3.1 Anggaran
1. Konsep Anggaran
Menurut Anthony dan Govindarajan (1998:360) anggaran
adalah :
“Suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam
organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode
satu tahun”.
Menurut Indra Bastian (2010:191), berdasarkan
Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi
anggaran adalah
“… rancana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk
membiayainya dalam periode tertentu …”
24
Sedangkan menurut M. Nafarin (2012:19) pengertian
anggaran adalah:
“… rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang
dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan
umumnya dinyatakan dalam satuan uang”.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara
formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana
sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka
waktu tertentu, umumnya satu tahun. Anggaran memiliki dua
peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan
sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat
pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat
digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi
atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang
sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana,
tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu
terhadap rencana.
2. Perencanaan Anggaran
Anggaran adalah alat perencanaan untuk mencapai tujuan
organisasi, yang berisikan rencana-rencana kegiatan/program yang
akan dilaksanakan, rencana biaya-biaya yang akan dikeluarkan
25
dan hasil yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Anggaran
sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
1. Merumuskan tujuan dan sasaran agar sesuai dengan visi dan
misi yang ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber
pembiayaan.
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan
yang telah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian
strategi.
Menurut Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013:4)
perencanaan anggaran adalah :
“…. pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya
dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu…”
Kaitannya dalam perencanaan dana Bantuan Operasional
Sekolah kaitannya untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya
di Dabin III Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali merujuk
pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang terlebih
dahulu dibuat oleh pihak sekolah melalui rapat dewan guru yang
melibatkan pemangku kepentingan seperti komite sekolah, dewan
guru dan pengawas sekolah. Sehingga penggunaan dana Bantuan
26
Operasional Sekolah benar-benar menyasar untuk peningkatan
mutu pendidikan. Mulyasa (2006:173) menyatakan,
“Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan
merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan
tercapainya tujuan pendidikan di sekolah”.
Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang
diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan
anggaran atau budget sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam
bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Rohiat (2010:110)
menyatakan bahwa perencanaan program tidak hanya
mencantumkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, namun
harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek
yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, pelaksana
kegiatan, serta kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan.
Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama
yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS
sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam
mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim
Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat
ini. Dalam buku perencanaan dan penganggaran
sekolah/madrasah (Kemendiknas dan Kemenag, 2011:8)
disebutkan bahwa dalam menentukan kondisi sekolah saat ini, ada
27
tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: (1) melakukan Evaluasi
Diri Sekolah/Madrasah, (2) membandingkan Hasil Evaluasi Diri
(Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah dengan Acuan Standar Sekolah/
Madrasah, (3) merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/
Madrasah. Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan
kinerja sekolah/madrasah misalnya, bagian yang mengalami
perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang
mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS
merupakan sumber utama bagi sekolah/madrasah untuk
memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah/ madrasah, dan
kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting
untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang
bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil
evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah
bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi
diri sekolah. Menurut Sagala (2010:224) dalam menyusun RKAS
harus diketahui lebih dulu budget yang tersedia, yaitu: (1) rencana
operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran
untuk suatu periode/waktu, (2) rencana sistematik untuk efisiensi
pemanfaatan tenaga dan (3) rencana keuangan yang diprioritaskan
dengan pola pengawasan operasional pada masa datang suatu
28
lembaga. Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim
Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan
suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos
atau sumber dana.
Dengan demikian perencanaan dana BOS akan dapat efektif
sesuai dengan target yang ditetapkan sekolah. Perencanaan yang
efektif menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin
mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya dalam hal ini
adalah capaian indikator keberhasilan yaitu 80% yang harus
terpenuhi supaya perencanaan anggaran dana BOS khususnya di
wilayah Dabin III Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali
menjadi efektif.
3. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya
yang ada digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran yang
telah disusun dalam hal ini adalah RKAS . Suatu hal yang mungkin
terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik tenyata tidak
dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang
tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat.
Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis
29
maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya
tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin
ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan
yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga
dalam pelaksanaan anggaran dalam tahun yang berjalan yang
perlu diperlihatkan dalam anggaran. Perubahan-perubahan
tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan
tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya
aktivitas pembelajaran di sekolah dan manajemen sekolah.
Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak
faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi
perubahan dalam pelaksanaan anggaran dan kemampuan
manajemen sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana
Bantuan Operasional Sekolah dengan tepat. Pelaksanaan anggaran
melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan
mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang
sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a)
menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan
wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun
kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan
perubahan signifikan dalam proses pelaksanaannya; (c)
memutuskan adanya masalah yang muncul dalam
30
pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan
sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan
anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang
anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan
dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah
pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi
manajemen sekolah.
4. Pertanggungjawaban Anggaran
Pertanggungjawaban anggaran berisi realisasi dalam
pelaksanaan anggaran yang umumnya selalu terjadi perbedaan
dengan perencanaan anggaran yang telah disusun.
Pertanggungjawaban meliputi berbagai anggaran parsial dari
seluruh anggaran biaya supaya tidak terjadi penyimpangan.
2.1.3.2 Mutu Pendidikan
Terdapat banyak pengertian tentang mutu. Dalam Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia, mutu adalah suatu nilai atau keadaan.
Sementara pengertian lain tentang mutu dikemukakan oleh para
ahli dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
Tenner dan De Toro (2009:31) mendefinisikan mutu sebagai
berikut:
“Quality: A basic business strategy that provides and services that completely satisfy both internal and external customers by meeting their explicit expectation”
31
Ariani (2004: 12-13) merangkum berbagai definisi mutu
yang dikemukakan oleh berbagai ahli, kemudian menyatakan
bahwa pada dasarnya mutu merupakan :
“….keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
…”. Pada hakikatnya beberapa pengertian mutu tersebut
adalah sama dan memiliki elemen-elemen sebagai berikut :
pertama, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan. Kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan. Ketiga, merupakan kondisi yang selalu berubah.
Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat
didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang
memenuhi bahkan melebihi harapan.
Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas
dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional di samping
prioritas yang lainnya, yaitu penuntasan wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun, pendidikan untuk memacu penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan relevansi melalui
kebijaksanaan keterkaitan dan kesepadanan.
Ada dua hal penting yang dapat dikemukakan berkenaan
dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu: (1) program-
32
program peningkatan mutu pendidikan seharusnya merupakan
bagian rencana induk yang lebih besar dan jangka panjang
didasarkan pada suatu konsepsi yang jelas dapat dipahami oleh
seluruh jajaran Kemendikbud dan pihak-pihak yang
berkepentingan, (2) dalam pelaksanaan peningkatan mutu
pendidikan seharusnya diperhatikan situasi empiris dan kendala-
kendala yang diperkirakan timbul, sehingga bersifat inovatif dan
tidak mengulangi usaha yang sampai saat ini belum membawa
keberhasilan. Oleh karena itu, program-program peningkatan mutu
pendidikan supaya bersifat realistis dan tetap berdasarkan pada
suatu konsep yang benar dan kuat.
Dalam rangka meningkatkan mutu semua jenis dan jenjang
pendidikan, maka perhatian dipusatkan pada tiga faktor
utama, yaitu: (1) kecukupan sumberdaya pendidikan untuk
menunjang proses pendidikan dalam arti kecukupan adalah
tersedianya jumlah dan mutu guru, maupun tenaga kependidikan
lainnya, buku teks, perpustakaan dan sarana prasarana belajar, (2)
mutu proses pendidikan itu sendiri dalam arti kurikulum dan
pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para siswa belajar yang
lebih efektif, dan (3) mutu output dari proses pendidikan dalam arti
keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa.
33
Bertitik tolak dari uraian di atas, secara jelas disadari
bahwa faktor utama penentu mutu pendidikan berkaitan erat
dengan masalah biaya. Jadi, pembahasan masalah-masalah
sumberdaya pendidikan, sarana dan prasarana itu tidak lepas dari
masalah biaya. Dalam hubungan ini, semakin besar jumlah biaya
pendidikan itu akan lebih dimungkinkan untuk dapat
meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, apabila ingin
meningkatkan mutu supaya lebih tinggi maka dana pendidikan itu
haruslah berlipat ganda. Singkatnya, faktor biaya pendidikan
adalah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan.
Faktor biaya memegang peranan yang sangat penting dalam
pembangunan pendidikan. Penyadaran akan pentingnya biaya
pendidikan itu tidak saja dirasakan pada saat presiden atau
pemerintah menetapkan besarnya biaya pembangunan pendidikan
pada setiap tahun dalam APBN, tetapi sebenarnya pemikiran-
pemikiran seperti itu akan muncul pada saat memikirkan
bagaimana meningkatkan pembangunan bidang pendidikan,
terutama yang terkait dengan masalah mutu, pemerataan, efisiensi
dan relevansi pendidikan. Semua pemikiran ini akan selalu
dikaitkan dengan aspek biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh
34
secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian
sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan
diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang
pendidikannya. Dengan demikian, maka biaya pendidikan
merupakan faktor masukan yang sangat penting dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan dan menjalankan fungsi
pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Biaya didefinisikan sebagai nilai besar dana yang
diperkirakan perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu.
Sehubungan dengan pengertian biaya tersebut maka pembahasan
biaya pendidikan akan mengacu kepada dimensi penerimaan dan
dimensi alokasi dana. Dimensi penerimaan terkait dengan beberapa
sumber biaya pendidikan dari pemerintah, masyarakat, dan orang
tua murid. Dimensi alokasi menyangkut dimensi pendistribusian
anggaran untuk menunjang berbagai program dan kegiatan
pendidikan.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, maka dapat diketahui bahwa biaya pendidikan di
Indonesia bersumber dari pemerintah, badan-badan tertentu, dan
perorangan. Sebab pada dasarnya pendidikan dilihat dari segi
pelaksanaannya dan pembiayaannya merupakan tanggungjawab
bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
35
Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang merupakan
tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan
pemerintah ini disebutkan bahwa biaya pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggungjawab
pemerintah, ini bukan berarti bahwa peserta didik bebas dari
kewajiban membayar biaya pendidikan tetapi justru ikut
menanggung biaya yang jumlahnya ditetapkan menurut
kemampuan orang tua atau wali peserta didik.
Pandangan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab
bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah itu
sesungguhnya tidak hanya menyangkut masalah biaya saja tetapi
termasuk aspek yang lainnya seperti keluarga memasukkan anak
ke lembaga pendidikan, membayar biaya pendidikan, memberikan
dorongan, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan
jiwa raga. Yang dimaksudkan dengan iklim yang kondusif adalah
keluarga seharusnya memberikan istirahat yang cukup, rekreasi,
memenuhi segala alat kebutuhan belajar, bimbingan belajar dan
berprilaku yang baik kepada anak-anakmya. Sedangkan, yang
dimaksudkan tentang masyarakat dalam hubungan ini adalah bisa
perusahaan swasta, koperasi, yayasan sosial/pendidikan.
Organisasi masyarakat memberikan bantuan untuk suatu
pembangunan prasarana pendidikan, bantuan alat belajar,
36
menyelenggarakan pendidikan, berbagai gagasan dalam media
massa, berbagai kursus, bimbingan organisasi kemasyarakatan.
Kemudian pemerintah menyiapkan biaya rutin dan biaya
pembangunan sektor pendidikan, pegawai negeri, kurikulum,
peraturan-peraturan, kebijaksanaan dalam pembinaan, dan lain-
lain.
Sisi lain dari biaya adalah dimensi alokasi yaitu
pendistribusian dana untuk menunjang program pendidikan.
Dalam proses pelaksanaan pendidikan dikenal biaya langsung dan
tidak langsung. Biaya langsung pendidikan adalah pengorbanan
yang secara langsung berproses dalam produksi pendidikan dan
meningkatkan mutu pendidikan, seperti gaji guru dan pegawai,
pembelian buku, bahan-bahan perlengkapan seperti bangku
kuliah, pembelian tanah, bangunan, laboratorium, dan hal-hal lain
yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung ini
terwujud dalam pengeluaran uang yang manfaatnya benar-benar
dirasakan oleh murid atau siswa. Biaya langsung ini ada dua
macam yaitu biaya langsung standar apabila biaya itu in heren
dengan hasil, kuantitatif dapat dihitung, dan tidak dapat
dihindarkan. Kemudian biaya langsung yang tidak memenuhi
syarat-syarat tersebut, yang disebut dengan biaya penunjang.
Seperti belanja barang, inventaris kantor, langganan listrik, gas,
37
air, kendaraan dan perjalanan dinas. Sedangkan biaya tidak
langsung adalah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di
sekolah, yang di dalamnya mencakup biaya hidup, transportasi dan
lain-lainnya yang sulit dihitung karena tidak ada catatan resmi,
sehingga biasanya tidak turut dihitung dalam perencanaan oleh
para administrator.
Jenis biaya pendidikan lainnya yang disebut dengan social
cost dan private cost. Social cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat secara langsung yang bisa berupa uang sekolah, uang
buku, dan biaya yang lainnya, dan yang tidak langsung bisa berupa
pajak dan restribusi. Private cost adalah biaya yang dikeluarkan
langsung oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, seperti
uang sekolah, pembelian buku, dan biaya insidental lainnya.
Jenis biaya pendidikan yang terakhir adalah monetary
cost dan non monetary cost. Monetary cost adalah biaya langsung
dan tidak langsung yang dibayar oleh masyarakat dan individu,
sedangkan non monetary cost adalah nilai pengorbanan yang tidak
diwujudkan dengan pengeluaran uang seperti biaya yang
diperhitungkan ketika seorang siswa tidak mengambil kesempatan
waktu senggangnya untuk bersenang-senang, tetapi digunakan
untuk belajar atau membaca buku.
38
Dari uraian di atas, nyatalah bahwa biaya pendidikan itu
memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup hampir segala
pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan
pendidikan.
Dari sisi yang lain sebenarnya meningkatnya angka-angka
pembiayaan pendidikan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat dapat dimaknai bahwa pembiayaan
pendidikan untuk masa yang akan datang tampaknya dapat lebih
melibatkan peranserta masyarakat secara lebih sistematis dan
terprogram. Hal ini perlu dilakukan karena: (1) beban keuangan
pemerintah yang relatif semakin berat dalam membiayai
pembangunan, (2) menguatnya sektor swasta dalam perekonomian
nasional, (3) makin meningkatnya pendapatan masyarakat, dan (4)
sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.
2.1.4 Workshop
2.1.4.1 Konsep dan Substansi Workshop
Jika ditinjau dari asal katanya, workshop merupakan frasa
kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu work (yang memiliki arti
kerja ataupun pekerjaan) dan shop (yang memiliki arti toko
ataupun tempat menjual sesuatu). Jadi jika diartikan dari frasa
katanya, workshop dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya
para pelaku aktivitas (berkaitan dengan bidang dunia kerja)
39
tertentu yang mana dalam tempat ini, para pelaku melakukan
interaksi saling menjual gagasan yang ditujukan untuk
memecahkan suatu permasalahan tertentu.
Menurut Badudu (1988:403) workshop adalah: “Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata”.
Selanjutkan, Nadler (1983:7) mengetengahkan tiga jenis
program belajar yaitu: (1) latihan, yaitu belajar yang berkenaan
dengan pekerjaan individu sekarang, (2) pendidikan, yaitu belajar
yang berkenaan dengan masa depan, tetapi pekerjaan bagi individu
peserta didik tersebut dikenali dan dipersiapkan, dan (3)
pengembangan, yaitu belajar bagi pertumbuhan individu atau
organisasi secara umum.
Dalam hal ini semua bentuk pelatihan/workshop tidak
dapat memperlihatkan hasil yang objektif. Pelatihan umumnya
mempunyai masalah mengenai prestasi penatar dalam mengajar,
yaitu masalah evaluasi dan validasi kelangsungannya. Jika
pelajaran telah diajarkan dengan baik dan penatar telah belajar
pelajaran tersebut sesuai dengan ukuran penatarnya maka
efektifitas pelatihan sudah dianggap valid. Pelatihan merupakan
proses untuk mendapatkan keefektifan dalam tugas-tugas mereka
(peserta) sekarang dan masa yang akan datang melalui
pengembangan kebiasaan berfikir, bertindak, keterampilan,
40
pengetahuan dan sikap yang sesuai (Dahana and Bhatnagar,1980:
672). Pelatihan pada dasarnya berkenaan dengan persiapan
pesertanya menuju arah tindakan tertentu yang dilukiskan oleh
teknologi dan organisasi tempat ia bekerja serta sekaligus
memperbaiki unjuk kerja, sedangkan pendidikan berkenaan
dengan membukakan dunia bagi peserta didik untuk memilih
minat, gaya hidup dan kariernya.
Procton (1983: 12) memberikan batasan bahwa latihan bisa disebut
latihan kerja bilamana kegiatan tersebut dilakukan dengan sadar
untuk menyajikan materi agar berlangsung proses belajar
Jika diartikan secara lengkap, maka workshop merupakan
sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat
berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang
serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu
dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat
antar satu anggota dengan anggota lainnya.
Dalam setiap workshop panitia akan menjalankan acara
workshop dengan mengikuti tahapan berikut ini :
1. Penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan workshop yang ingin
dicapai.
2. Perumusan berbagai macam masalah pokok yang ingin dibahas
dalam acara workshop.
41
3. Penentuan prosedur teknis pemecahan masalah yang akan
digunakan.
4. Pengupasan akar permasalahan oleh beberapa orang
pembicara.
5. Penjalanan aktivitas diskusi.
6. Penentuan pemecahan masalah yang akan diambil.
2.2 Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan dan menjadi referensi bagi peneliti
sebagai gambaran dalam penelitian ini antara lain: Penelitian yang
dilakukan oleh A. Haryatmo (2018) Program Studi Manajemen
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa Yogyakarta. Dengan judul penelitian “Manajemen
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Perspektif
Peningkatan Mutu Sekolah Di SMP Pius Bakti Utama Gombong
Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/ 2016”. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana BOS SMP Pius
Bakti Utama Gombong melakukan kegiatan Perencanaan,
Penggunaan dan Evaluasi sesuai dengan Juknis BOS tahun 2016.
Dana BOS dimanfaatkan terutama untuk kegiatan yang
mendukung siswa berkembang secara optimal baik secara
akademik maupun non akademik. SMP Pius Bakti Utama Gombong
tidak menggunakan dana BOS untuk membayar honorarium Tim
42
BOS Sekolah. Alokasi dana untuk itu dialihkan untuk membiayai
kegiatan yang mengoptimalkan potensi siswanya. Ada faktor yang
mendukung kelancaran pengelolaan dana BOS yakni Tim BOS yang
solid, tersedianya sarpras yang memadai, kontrol dan monitoring
dari yayasan dan pemerintah serta dibebaskannya sekolah dari
status wajib pajak. Ada juga faktor yang menghambat pengelolaan
dana BOS seperti alokasi dana BOS yang sedikit karena jumlah
siswa sedikit, spesifikasi barang yang dianjurkan pemerintah tidak
sesuai dengan kebutuhan sekolah dan keterlambatan pencairan
dana BOS.
Penelitian yang dilakukan oleh Hani Latifah (2017)
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Pendidikan Islam dan
Keguruan Universitas Garut. Dengan judul penelitian “Manajemen
Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pencapaian Mutu
Pembelajaran”. Hasil penelitian menyimpulkan (1) Sebagian pihak
sekolah belum memprioritaskan penggunaan anggaran pada hal-
hal yang sifatnya penting terkait dengan proses belajar mengajar
peserta didik, masih kepada pemenuhan operasional sehari-hari
saja. (2) Permasalahan dalam implementasi dana BOS dalam upaya
pencapaian mutu pembelajaran tingkat Sekolah Dasar cukup
banyak dirasakan oleh pihak sekolah. (3) Langkah perbaikan ke
depan, kepala sekolah berupaya membuat skala prioritas, yang
43
paling besar peruntukannya adalah untuk pemenuhan biaya
pengembangan standar pendidik dan kependidikan serta proses
kegiatan belajar mengajar serta standar kelulusan.
Penelitian yang dilakukan oleh Gede Andreyan Semara
Bhawa, Iyus Akhmad Haris, Made Artana (2014) Jurusan
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja. Dengan judul penelitian “Efektifitas
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada
Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada”. Hasil penelitian
menyimpulkan (1) pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah
dasar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 76 tentang Petunjuk
Teknis Pengunaan dan Pertangungjawaban Keuangan dana BOS
Tahun 2013, (2) tingkat efektifitas pengelolaan dana BOS pada
seluruh sekolah dasar mencapai 87%, berada dalam kriteria sangat
efektif, (3) masalah yang dihadapi seluruh sekolah dasar yaitu dana
BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami
pengelolaan dana BOS, (4) upaya yang dilakukan seluruh sekolah
dasar yaitu melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara
kredit, dan melakukan penguatan pada komite terkait dana BOS.
Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Widodo (2012)
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian “Pengelolaan
44
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011”. Hasil
penelitian menyimpulkan (1) Perencanaan dana BOS dibuat
berdasarkan skala prioritas yaitu kemanfaatan, efisien, dan untuk
kebutuhan yang bersifat mendesak. (2) Realisasi Penggunaan dana
BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo
sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepala Madrasah. (3)
Pertanggungjawaban dana BOS disusun oleh bendahara yang
diketahui oleh Kepala Madrasah dalam bentuk laporan
pertanggung jawaban BOS triwulan yang ditandatangani oleh
bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah dengan dibubuhi
stempel dan laporan akhir tahun, berdasarkan buku kas umum
dari semua sumber daya yang dikelola oleh sekolah pada periode
yang sama.
Penelitian yang dilakukan oleh Warsiyanto (2011)
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian “Optimalisasi
Penggunaan Dana Bos Kaitannya Dengan Mutu Sekolah Di SMP
Negeri 2 Banjarnegara”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1)
strategi optimalisasi dana BOS dengan langkah : efisiensi dana
pada kegiatan secara berimbang, mengurangi kegiatan yang tidak
berhubungan dengan peningkatan mutu, mengupayakan dana
45
pendamping dari pihak luar, melibatkan semua komponen sekolah
dalam kegiatan peningkatan mutu; 2) Mutu sekolah dalam bidang
akademik dan non akademik dipengaruhi besar kecilnya alokasi
dana, semakin besar alokasi dana maka semakin banyak prestasi
yang diperoleh.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Surasuwasti Matahir,
Abd. Kadim Masaong, Arfan Arsyad (2017), dengan judul penelitian
“Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Penyusunan RKAS
Melalui Workshop Di Sekolah Menengah Pertama”. Hasil penelitian
menyimpulkan dalam penyusunan RKAS pada SMP berada pada
kategori cukup baik dengan persentase 55.71%. Pada siklus II
kompetensi kepala sekolah dalam penyusunan RKAS di SMP
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan rata-rata
capaian 83.81%. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis
penelitian yang berbunyi: “Jika dilakukan workshop dalam
penyusunan RKAS maka kompetensi kepala sekolah dalam
penyusunan RKAS di SMP dapat ditingkatkan. Beberapa saran
dapat dikemukakan: a) peningkatan kompetensi kepala sekolah
dalam penyusunan RKAS perlu didukung oleh pengawas dengan
melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kepala sekolah
setelah memperoleh pengetahuan dan wawasan melalui kegiatan
workshop, b) kepala sekolah perlu memahami berbagai sumber
46
pendanaan di sekolah serta berupaya untuk mencari berbagai
sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai
kegiatan di sekolah, c) kepala sekolah perlu memahami berbagai
regulasi yang mengatur dan mendasari penyusunan RKAS,
sehingga kepala sekolah memiliki pijakan yang kokoh dalam
melakukan perencanaan keuangan di sekolah.
Penelitian yang dilakukan oleh yuniar (2018), dengan judul
penelitian “Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dalam menyusun
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Sekolah Melalui
Workshop di Sekolah Binaan Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi
Aceh Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017”. Penelitian ini
dilakukan di 3 sekolah binaan di Kabupaten Aceh Tamiang pada
semester 2 tahun ajaran 2017-2017 dengan indikator keberhasilan
80%. Penelitian dilakukan dengan 2 siklus dan masing masing
siklus dilakukan 3 pertemuan. Setiap siklus dilakukan 3
pertemuan yang memfokuskan pelaksanaan EDS , memberi
rekomendasi dan menentukan prioritas kegiatan di pertemuan
pertama dan pertemuan ke 2 kegiatan menyusun draft RKJM dan
menyesuaikan program RKT dan RKAS. Pertemuan ke 3 menitik
beratkan pada revising draft yang telah dihasilkan. Hasil dari
penelitian pada awalnya kinerja kepala sekolah memperoleh skor
rerata 14,33 sekitar ≤ 50%, setelah siklus 1 hasil penilaian kinerja
47
meningkat menjadi 70% dan siklus tiga sudah mencapai 80%. Dari
penerapan workshop pada kepala sekolah di sekolah binaan
pengawas berdasarkan data dapat meningkatkan kinerja Kepala
Sekolah dan berdampak positif.
Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Nurul, dkk dan Yuniar yang menyimpulkan dalam hasil
penelitiannya bahwa kegiatan workshop dapat meningkatkan
kompetensi kepala sekolah dalam penyusunan RKAS serta
penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan workshop kepala
sekolah mampu meningkatkan keterampilan dalam penyusunan
EDS serta RKJM yang menyesuaikan program RKT dan RKAS.
Sehingga penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang penulis
lakukan tentang kegiatan workshop dalam perencanaan dana
Bantuan Operasional Sekolah. Serta didukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Haryatmo, Hani Latifah, Gede
Andreyan dkk, Slamet Widodo, Warsiyanto yang meneliti tentang
efektifitas dana Bantuan Operasional Sekolah dalam peningkatan
mutu sekolah, maka penelitian-penelitian tersebut sangat relevan
dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait tentang efektifitas
perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis Mutu di
wilayah Dabin III Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.
48
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah tentang efektifitas perencanaan dana Bantuan Operasional
Sekolah berbasis Mutu. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Nurul, dkk dan Yuniar serta Haryatmo, Hani Latifah, Gede
Andreyan dkk, Slamet Widodo, Warsiyanto pada penelitian yang
relevan hanya meneliti tentang pengelolaan dana Bantuan
Operasional Sekolah melalui workshop sedangkan dalam penelitian
ini meneliti tentang efektifitas perencanaan dana Bantuan
Operasional Sekolah dalam mendukung anggaran berbasis mutu
melalui workshop, lebih terfokus dalam penyusunan perencanaan
dana Bantuan Operasional Sekolah atau penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) melalui kegiatan workshop.
2.3 Kerangka Berfikir
Upaya peningkatan efektifitas Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dalam mendukung kebutuhan berbasis mutu termasuk hal
yang penting untuk diupayakan sehingga kepala sekolah dan
pengelola BOS mendapatkan kompetensi yang memadai serta hasil
yang maksimal yang bermuara pada tingkat pencapaian mutu
pendidikan yang optimal, upaya tersebut dapat dilakukan dengan
berbagai cara, salah satunya adalah dengan peningkatan
kompetensi dalam pembuatan perencanaan anggaran Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), dalam hal ini untuk meningkatkan
49
kompetensi dalam pembuatan perencanaan anggaran Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dengan kegiaran Workshop yang
melibatkan instansi terkait sebagai nara sumber melalui beberapa
siklus.
Bendahara sekolah dalam hal ini sebagai penyusun
perencanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu
mendapat bekal keterampilan yang cukup supaya dalam
penyusunan perencanaan anggaran tidak menemui kendala
maupun kesulitan. Keterampilan dalam penyusunan perencanaan
anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan
dengan kegiatan workshop. Jika kegiatan workshop tersebut
dilakukan dengan baik dapat memberikan kontribusi yang tinggi
dalam peningkatan keterampilan penyusunan perencanaan
anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan workshop dapat
meningkatkan efektifitas penyusun perencanaan anggaran Bantuan
Operasional Sekolah dalam mendukung kebutuhan anggaran
berbasis mutu di sekolah dasar.
2.4 Rumusan Hipotesis
Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah kegiatan
workshop dapat meningkatkan efektifitas penyusun perencanaan
anggaran Bantuan Operasional Sekolah dalam mendukung
50
kebutuhan anggaran berbasis mutu di Dabin III Kecamatan
Mojosongo Kabupaten Boyolali.
2.5 Indikator Keberhasilan Tindakan Siklus 1 dan 2
Indikator keberhasilan tercapai apabila 80% perencanaan
anggaran BOS yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) memenuhi 8 standar pendidikan.
Kriteria keberhasilan efektifitas perencanaan apabila memenuhi
beberapa aspek, yaitu :
1. Perencanaan berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah.
2. Perencanaan melibatkan stakeholder yang ada dalam sekolah.
3. Perencanaan dipubikasikan dan transparan kepada semua
pemangku kepentingan.
4. Sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diberikan oleh pemerintah
kabupaten.
5. Ada legalitas penyusun.
6. Dilaporkan secara online.
top related