bab i pendahuluan a. latar belakang · keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang...
Post on 28-Mar-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejalan tuntutan Reformasi tahun 1998 yang merupakan kehendak seluruh lapisan
masyarakat Indonesia, maka keluarnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan cerminan adanya kesadaran rakyat akan perlunya suatu
tata pemerintahan yang baik (good Governance). Adapun pemerintahan yang baik ditandai
dengan profesionalisme, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang digariskan pada UUD 1945. Diperlukannya
pemerintahan yang baik (good Governance) merupakan suatu tuntutan masyarakat agar
tercipta kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan
keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen
yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civilsociety, dan usahawan atau sektor
swasta (busines). Kondisi ini terwujud manakala masing-masing komponen dapat
melakukan perannya sesuai ciri-ciri suatu pemerintahan yang baik.
Sebagai implementasi dan karakteristik pemerintahan yang demikian ini adalah
diperlukan mekanisme agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah
sebagai upaya menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke
masyarakat sesuai mandat politik yang diberikan rakyat melalui perundang-undangan, baik
pada level nasional maupun daerah.
Paradigma pemerintahan yang sebelumnya berorientasi pada kekuasaan sekarang
telah mengalami perubahan dengan berorientasi pada keinginan dan kepentingan rakyat.
Konsekuensi dan paradigma ini adalah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama
dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan.
Selaras dengan hal tersebut diatas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13
tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga status
keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Bila hal
tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, provinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan diantaranya
kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. Untuk
menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan maka
diperlukan suatu perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta memperhatikan perkembangan regional.
2
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom telah memiliki konsep
pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan materi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Adapun RPJMD 2012 – 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewsa Yogyakarta,
memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju,
Mandiri dan Sejahtera Menyonsong Peradaban Baru “. Penjelasan Visi tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarater dimaknai sebagai kondisi
masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif,
mamanusiakan manusia sehingga mampu membngun kehidupan yang bermanfaat
bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya
berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena
karakter akan terbentuk melalui budaya.
2. Masyarakat yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu
menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal,
yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangan identitas
budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan
lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban
melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi
nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenai budaya sendiri, agar berkar kuat pada
setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya
masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan
budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu
menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya
khasanah budaya lokal.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah
kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai
aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai
menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar
wilayah.
3
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang
mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan
dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkonstibusi terhadap upaya
pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan
sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada
pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan civil society yang
kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Civil society
yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domainsociety secara berlebihan,
dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4(empat) misi pembangunan
daerah melalui beberapa pelaksanaan yaitu:
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan,
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,
inovatif dan kreatif,
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Sejalan dengan arahan RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan
realitas perkembangan politik dan demokrasi yang berkembang cukup pesat serta tahun
politik pada tahun 2014, yaitu adanya perhelatan akbar nasional dengan akan digelarnya
Pemilihan Umum maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
SKPD setrategis sesuai perannya dalam mendukung program dan indikator misi ketiga
RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas yang akan dilaksanakan
oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengacu misi ketiga
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatkan efisiensi dan
efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis Good Governance.
Mengacu dengan tugas yang diampu pada misi tersebut Sekretariat DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta melaksanakan kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran dan
tujuan dengan program “Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah,” hal tersebut sesuai arah kebijakan yang telah digariskan pada RJPMD
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan pada Visi dan Misi serta tugas
yang diampu oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Renstra
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuannya dijabarkan
dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta.
4
B. Landasan Hukum
Dalam Penyusunan Rencana Strategis sesuaitugas pokok dan fungsi Sekretariat
DPRD DIY, landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);
5
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
6
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah
19. Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor 62/K/DPRD/2008 Tahun 2008 tentang
Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan
sesuai tugas yang diampu pada misi ke 3 RPJM DIY adalah meningkatkan efisiensi dan
efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis Good Governance. Dengan program
“Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Kerjasama
Informasi Dprd Dengan Mass Media.”
2. Tujuan
a) Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran
Sekretariat DPRD dan DPRD DIY selama lima tahun pada periode Renstra tahun
2012 sampai dengan 2017.
b) Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat DPRD DIY setiap tahun selama periode Renstra.
c) Menjadi tolok ukur dalam pengukuran capain kinerja Sekretariat DPRD DIY.
7
d) Menjamin terlaksananya program dan kegiatan dapat dilakukan secara berjenjang,
bertahap dan terstruktur.
D. Sistematika
Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Bab III Isu-Isu Setrategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Setrategis Dan Kebijakan
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
8
BAB II
KONDISI UMUM
SEKRETARIAT DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Kedudukan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur
fasilitasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam menyelenggarakan tugas dan
kewenangannya mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD adalah :
“Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan
serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah”.
Adapun fungsi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Pasal 172
Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 adalah:
1. Penyusunan program Sekretariat DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan
3. Penyelenggaraan rapat-rapat
4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD
6. Penyiapan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai
kebijakan alat-alat kelengkapan DPRD
7. Pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi
8. Pelaksanaan urusan rumah tangga, peerjalanan dinas DPRD, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat
9. Pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya
Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut :
1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian dan Subbagian, terdiri dari :
9
a) Bagian Umum, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Rumah Tangga
3) Sub Bagian Humas dan Protokol
b) Bagian Legislasi dan Pengkajian, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Legislasi
2) Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan
3) Sub Bagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi
c) Bagian Persidangan, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Risalah dan Rapat
2) Sub Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan
3) Sub Bagian Dokumentasi
d) Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 3 subbagian yaitu :
1) Sub Bagian Penyusunan Program
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai
Peraturan Gubernur Nomer 37 Tahun 2008 adalah :
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretariat
DPRD DIY
Bagian Penyusunan Program
Dan Keuangan
Bagian
Persidangan
Bagian Legislasi dan
Pengkajian
Bagian
Umum
Kelompok
jabatan
fungsional
Subbag
Penyusunan Program
Subbag
Keuangan
Subbag
Monev
Subbag Pelayanan Alat
Kelengkapan Dewan Subbag Pengkajian
& Pengembangan
Subbag
Legislasi
Subbag
Rumah Tangga
Subbag Humas dan
Protokol
Subbag TU dan
Kepegawaian
Subbag
Risalah dan Rapat
Subbag
Dokumentasi
Subbag Perpustakaan
Data dan TI
10
B. Sumber Daya Sekretariat DPRD
Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta bisa diuraikan berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Golongan Jumlah
Pegawai Keterangan
1 2 3 4 5
1 Sarjana S2 IV 5
2 Sarjana S1 IV 1
3 Sarjana S2 III 2
4 Sarjana S1 III 23
5 Diploma IV III 1
6 Diploma III III 4
7 SLTA (Sederajat) III 18
8 Diploma III II 2
9 SLTA (Sederajat) II 14
10 SLTP (Sederajat) II 7
11 SD (Sederajat) II 4
12 SLTP (Sederajat) I 1
Jumlah 86
Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
Diberlakukannya moratorium penerimaan PNS oleh Pemerintah Republik
Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2012
merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan
administrasi terhadap kinerja DPRD DIY. Hal tersebut berdasarkan realitas ketersediaan
formasi jabatan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun
2012 tentang kualifikasi jabatan fungsional umum dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang
jabatan fungsional tertentu,kebutuhan pegawai yang diisyaratkan sejumlah 117 orang
namun realitasnya pada tahun 2010 jumlah pegawai berjumlah 102 orang dan mengalami
penurunan karena pensiun/ purna tugas sampai dengan tahun 2013 menjadi tinggal
sejumlah 89 orang dan akan berkurang lagi sampai dengan tahun 2017 menjadi 65 orang
PNS, hal ini akan menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan
11
pelayanan terhadap DPRD dan berbagai lapisan masyarakat serta Instansi terkait baik
Pemerintah maupun Swasta. Realitas ini terjadi pada komposisi pegawai yang seharusnya
terdapat : 1) Tenaga Legal Drafter yang bersertifikasi, 2) Tenaga fungsional Notulen, 3)
Tenaga fungsional Perencana dan Tenaga Fungsional Arsiparis yang menangani kearsipan
di Sekretariat DPRD DIY pada ketiga point tersebut realitasnya belum tersedia, 4) Tenaga
Driver dan Pramuladi juga akan mengalami hal sama karena pada tahun 2015 akan
mengalami pengurangan pegawai karena purna tugas / pensiun, seharusnya tenaga Driver
berjumlah 12 orang realitasnya pada tahun 2012 berjumlah 10 orang dan berkurang sampai
dengan tahun 2015 menjadi berjumlah 8 orang, hal tersebut juga akan dialami pada bagian-
bagian pelayanan yang lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD DIY.
Adapun peluang yang bisa didapat oleh pengurangan pegawai karena Purna tugas
atau Pensiun adalah berlakunya penambahan pegawai melalui Outsourching, namun itupun
masih pada penambahan pegawai tertentu seperti Driver dan Pramuladi, akan tetapi pada
kompetensi khusus seperti Tenaga Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan
Arsiparis hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap
DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal.
Sedangkan pada struktur organisasi Sekretariat DPRD dengan jumlah pegawai 89
orang PNS, dengan komposisi Jabatan Struktural yang ada sesuai Peraturan Gubernur
Nomor 1 tahun 2012, adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural
No Jenis Eselon Jumlah Keterangan
1 II/a 1
2 III/a 4
3 IV/a 12
Jumlah 17
Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
Berdasarkan realitas ketersediaan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut
Peraturan Gubernur Nomo 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 66 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural, diisyaratkan bahwa
komposisi kebutuhan pegawaiSekretariat DPRD DIY adalah sejumlah 117 PNS dengan
jumlah pegawai Struktural sebanyak 17 orang, komposisi ini akan mengalami pengurangan
pegawai yang duduk di Jabatan Struktural adalah pada tahun awal tahun 2014 berkurang
12
2 orang pada Kepala Bagian dan pada akhir tahun 2014 berkurang 3 orang pada Kepala
Sub Bagian. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pengkaderan
pegawai yang memenuhi syarat secara kepangkatan, kemampauan leadershipnya.
Sehingga upaya penambahan pegawai sebagai pengganti karena pensiun dan karena
menduduki jabatan baru untuk mendapat penambahan pegawai sesuai kebutuhan pada
bidang dan kompetensinya.
Selanjutnya berdasarkan ketugasan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas fasilitasi dan dukungan administrasi
pada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi pada 4 Bagian dan 12 Sub Bagian,
adapun komposisi pembagiannya bisa disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Ketugasan pada Bagian,
Subbagian bisa dijelaskan pada tabel di bawah berikut :
NO STRUKTUR Golongan
Keterangan I II III IV
1 Sekretaris 1
2 Bagian Umum 1 24 15 1
3 Bagian Legislasi dan
Pengkajian
0 1 9 1
4 Bagian Persidangan 0 1 15 3
5 Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan
0 3 12 0
Jumlah 1 29 51 6
Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
Adapun peluang yang bisa didapat oleh pengurangan pegawai karena Purna Tugas
atau Pensiun adalah berlakunya penambahan pegawai melalui Outsourching, namun itupun
masih pada penambahan pegawai tertentu seperti Driver dan Pramuladi, akan tetapi pada
kompetensi khusus seperti Tenaga Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan
Arsiparis hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap
DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal.
Sejalan tuntutan aturan penyelenggaraan kesekretariatan sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
13
Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan bahwa Sekretariat DPRD harus
memfasilitasi 1) Tenaga ahli fraksi, 2) Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan
DPRD, dan 3) Tenaga Staf Administrasi Fraksi. Namun hal ini bukan menjadi barang yang
mudah karena khusus Tenaga Staf Administrasi Fraksi mekanismenya pengadaan pegawai
melalui Outsourching atau Penyedia Jasa yang belum tersedia aturan mainnya atau payung
hukum yang jelas, Sedangkan terkait dengan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelompok
Pakar Alat Kelengkapan DPRD, sesuai aturan yang ada seperti SHBJ belum dapat
memenuhi kebutuhan Anggota DPRD sesuai bidang tugas masing-masing.
C. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY
Adapun kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta selama tahun anggaran 2014 bisa disampaikan dengan memperhatikan laporan
kinerja pemerintah atau LAKIP Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
penjelasan pada tabel berikut.
Tabel 4. Kinerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2014
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD
1 Prosentase prolegda yang terselesaikan
93 % 88,9% 95.59
2. Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, DPRD DIY
1 Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
220 orang
143orang 65
3. Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY
1 Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD
246 buah
117buah 47,56
14
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
4. Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hokum, kajian kebijakan,pengembngan hasil penelitian, layanan informasiDPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD
1 Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD
100 % 103,16% 103,16
5. Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
1 Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan
100 % 105,81% 105,81
6. Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD
1 Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima
212 kali 136kali 64,15
2 Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat
72 kali 72kali 100
7. Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah
1 Prosentase rekomendasi/ masukan Tenaga Ahli/ Pakar DPRD
100 % 87,62% 87,62
Sumber Data : LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2014
Kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD DIY, hal ini bisa dijelaskan bahwa
Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD DIY banyak
ditemukan berbagai permasalahan-peremasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di
banding dengan institutisi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan
dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 4 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 51
15
Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD,
namun kenyataanya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasinya
diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan
keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.
Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang
berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari
Partai Politik di DIY dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD
dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan
secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat.
Sedangkan pencapaian target kinerja dan anggaran serta realisasi pendanaan pada
Renstra Periode 2009 s/d 2013, dapat kami sajikan pada Tabel 5: Evaluasi Pencapaian
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun
2009 s/d 2013 dan Tabel 6: Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013,
adapun rincian realisasi dan capaian yang telah dilaksanakan pada Tabel 5 dan Tabel 6
dimaksud, bisa dilihat pada halaman selanjutnya.
16
Tabel 5 : Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa YogyakartaPada Renstra Tahun 2009 s/d 2013
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun
ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Jumlah Produk Hukum
DPRD yang dibahas
16 26 25 38 32 16 24 23 37 - 100 92 92 97 -
2. Jumlahn Risalah /
Rekomendasi Rapat
630 412 377 800 546 307 318 228 560 - 49 77 60 70 -
3. Jumlah Keputusan Dewan
/ Peraturan Dewan /
Keputusan Pimpinan
DPRD
0 0 0 153 153 0 0 0 158 - 100 100 100 103 -
4. Jumlah keikutsertaan
Anggota DPRD dalam
peningkatan kemampuan
dan wawasan
220 165 275 275 220 218 165 275 275 - 99 100 100 100 -
5. jumlah rekomendasi
kunjungan kerja
196 246 243 192 218 129 238 163 163 - 66 96 67 85 -
6. Prosentase rekomendasi/
masukan Tenaga
Ahli/Pakar DPRD
0 0 100 100 100 0 0 100 100 - 100 100 100 100 -
7. jumlah jasa layanan
jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi Anggota
DPRD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 100 100 100 100 -
8. Jumlah Aprirasi
Masyarakat yang diterima
207 212 212 210 186 156 100 103 138 - 66 47 49 66 -
17
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun
ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
9. Jumlah kajian / makalah /
Research Brief yang
dimanfaatkan oleh
Anggota DPRD untuk
melaksanakan fungsi
dewan
243 235 182 143 131 186 207 182 262 - 77 88 100 183 -
10. Frekuensi sosialisasi
kegiatan DPRD kepada
masyarakat
160 93 75 80 78 120 96 80 86 - 75 103 111 108 -
Sumber Data : DPA dan LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2009 s/d 2013
18
Tabel 6 : Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013
Dalam Jutaan Rupiah (1.000.000)
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)
Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.142, 2.419, 3.037, 2.927, 2.569, 3.263, 2.010, 1.956, 2.168, - 79 83 64 74 - 3.019, 1.879,
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.752, 4.685, 4.303, 6.906, 3.482, 1.562, 4.181, 3.738, 4.394, - 89 89 87 64 - 4.226, 2.775,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
845, 399, 385, 390, 384, 503, 334, 356, 375, - 60 84 92 96 - 481, 313,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
199, 162, 233, 236, 100, 170, 155, 215, 212, - 86 95 92 90 - 186, 150,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
65, 101, 133, 127, 132, 37, 94, 129, 101, - 58 93 97 80 - 112, 72,
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
16.968, 24.342, 30.560, 34.166, 36.528, 11.554, 16.858, 21.327 25.107, - 68 69 70 73 - 28.513, 14.969,
Sumber Data : DPA dan LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2009 s/d 2013
19
D. Tantangan dan Peluang serta Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY
Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam
penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan
dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal
dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan
dampak potensial serta skala prioritasa.
Ilustrasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada
Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa digambarkan melalui fasilitasi
penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue
strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi
pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh
pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasimasyarakat dalam pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi,
akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selama beberapa waktu kedepan dengan
kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:
1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :
a. Kekuatan (strengths)
Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategisantara lain :
1) eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah,
merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai
penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
2) dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan
DPRD;
20
3) kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;
4) dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.
b. Kelemahan (weaknesses)
Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain :
1) belum optimalnya penataan ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2) kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi
informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan
perundangan;
3) belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis, Database kesekretariatan dalam
penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan;
4) kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga operator komputer,
tenaga notulis penyusun risalah rapat/persidangan dan belum adanya
tenaga arsiparis, tenaga Legal Drafter yang tidak sebanding dengan ruang
lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :
a. Peluang (Opportunities)
Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategisantara lain:
1) dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan
dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
2) tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan,
perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri
bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan
publik ke depan;
3) terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan
Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;
21
4) terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi
Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik.
b. Tantangan/ ancaman/ hambatan (Threats)
Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategisantara
lain:
1) cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah
dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah
Pusat;
2) makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi
fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara
berkesinambungan;
3) Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai
karena pensiun/ purna tugas;
4) Lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbuka dan berada
di kawasan Malioboro;
Meningkatnya tuntutan akan partisipasimasyarakat dalam pengambilan keputusan
dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang
baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh
penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/ lembaga DPRD sebagai
Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta
mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 s/d 2017 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-
tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal,
dilakukan untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan
faktor keberhasiflan dan ancaman kegagalan. Bentuk matriks, diuraikan sebagai berikut;
22
Tabel 7. Hubungan (Strengths) Kekuatan dan (Opportunities) Peluang
NO Kekuatan / Strengths
(S) NO
Peluang/Opportunities (O)
Hubungan Strategi
1 Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagan integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1 Komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatankompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD
S1 O1 Peningkatan kompentensi SDM Sekretariat DPRD sebagai penunjang penataan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2 Dukungan anggaran yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY
2 Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik rangka menciptakan penyeleng -garaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
S2 O2 Peningkatan partisipasi masya-rakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebi-jakan publik dalam mencipta-kan penyelenggaraan pemerin-tah yang bersih dan bebas KKN, dengan dukungan anggaran dan peralatan kerja yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY
3 Kemadirian dan optimali-sasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan Per-undang-undangan
3 Terbukanya peluang peng-embangan Teknologi In-formasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan
S3 O3 Peningkatan pengembangan TI dan Fungsi Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dengan meng-optimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public
4 Dukungan tenaga ahli Fraksi, Kelompok Pakar, Staf Sekretariat Fraksi
4 Terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerin-tah, Media masa dan elektronik.
S4 O4 Peningkatan jejaring kerja dengan Perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media Massa dan Elektroknik dengan dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitasi yang ada.
S1 O2 Peningkatan partisipasi masya-rakat dalam pengambilan kepu-tusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan memanfaatkan Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyeleng garaan pemerintahan daerah.
S1 O3 Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi dan Ke-pustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan memanfaatkan Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyeleng- garaan pemerintahan daerah.
23
NO Kekuatan / Strengths
(S) NO
Peluang/Opportunities (O)
Hubungan Strategi
S2 O1 Peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD dengan du-kungan anggaran yang memadahi
S2 O3 Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan du-kungan anggaran yang memadahi
S2 O4 Peningkatan jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Ins-titusi Pemerintah, Media masa dan elektronik, dengan dukung-an anggaran yang memadahi
S3 O2 Peningkatan partisipasi masya-rakat dalam pengambilan kepu-tusan, perumusan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public
S4 O3 Peningkatan pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitasi yang ada
Tabel 8. Hubungan (Strengths) Kekuatan dan (Threats) Ancaman
NO Kekuatan (Strengths) (S) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan
Strategi
1 Eksistensi lembaga Sekre-tariat DPRD sebagai bagi-an integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1 cepatnya perubahan ins-trumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-pe-raturan dari Pemerintah Pusat
S1 T1 Peningkatan percepatan pe-rubahan Instrumen penye-lenggaraan Pemda dengan menyesuaikan manajemen pelayanan mengikuti peruba- han peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat
2 Dukungan anggaran yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY
2 Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan pro-fesionalisme aparatur Sekretariat DPRD
S2 T2 Peningkatan Profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan dukungan anggaran yang cukup memadai
3 Kemadirian dan optimali-sasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan Per-undang-undangan
3 Lambannya pengisian pe-gawai sejalan semakin ber-kurangnya pegawai karena pensiun / purna tugas
S3 T3 Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public
4 Dukungan tenaga ahli Fraksi, Kelompok Pakar, Staf Sekretariat Fraksi
4 Lokasi kantor DPRD yang terbuka dan berada di kawasan Malioboro.
S4 T4 Peningkatan mutu pengama-nan dengan memaksimalkan SDM serta menggunakan
24
NO Kekuatan (Strengths) (S) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan
Strategi
sarana dan prasarana kerja penunjang fasilitasi pada DPRD DIY
S2 T1 Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penye- lenggaraan Pemda dengan dukungan anggaran yang cukup memadai
S2 T4 Peningkatan mutu peng-amanan pada anggota DPRD dengan memaksimalkan du-kungan anggaran dan pe-ralatan kerja yang tersedia.
S3S4T1 Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penye- lenggaraan Pemda, dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan publik serta menggunakan SDM dan sarana prasarana penunjang yang cukup memadai.
S3 T2 Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan mengoptimalkan pe-layanan terhadap DPRD dan Pelayanan Publik.
S3S4T3 Peningkatan antisipasi berku-rangnya pegawai karena pensiun dengan mengoptima-kan SDM didukung sarana, prasarana kerja yang cukup memadahi dalam profession-nalisme pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public
Tabel 9. Hubungan Kelemahan (weaknesses) dan Peluang(Opportunities)
NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO Peluang(Opportunities)(O) Hubu ngan
Strategi
1 Minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,
1 Komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatankompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD
W1 O1 Manfaatkan komitmen orga-nisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menanggulangi minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,
25
NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO Peluang(Opportunities)(O) Hubu ngan
Strategi
2 Kelemahan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kema-juan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan
2 Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
W2 O2 Manfaatkan partisipasi ma-syarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk men-ciptakan penyelenggaraan pe-merintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga perbaikan adanya kelemahan SDM dapat mengibangi ke-majuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap pe-rubahan-perubahan atas pe- raturan-peraturan yang ada,
3 Belum tersedianya SOP/ Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
3 Terbukanya peluang peng-embangan Teknologi In-formasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan
W3 O3 Manfaatkan terbukanya pe-luang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam penataan SOP/Juklak /Juknis dalam rangka penyelengga-raan tugas-tugas kedewanan
4 Kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter
4 Terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerin-tah, Media masa dan elektronik.
W4 O4 Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter
W2 O1 Manfaatkan komitmen orga-nisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD guna me-ngupayakan perbaikan SDM Sekretariat DPRD, sehingga dapat mengimbangi kema- juan teknologi informasi dan de-teksi dini terhadap peru-bahan-perubahan atas pera-turan-peraturan perundangan
W3 O2 Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengam- bilan keputusan dan perumu- san kebijakan publik untuk menciptakan penyelengga-raan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam penataan standar/ manual/ pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelengga-raan tugas-tugas kedewanan
26
NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO Peluang(Opportunities)(O) Hubu ngan
Strategi
W3 O4 Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan per-guruan tinggi, Institusi Peme-rintah, Media masa dan elektronik dalam mendukung penataan standar/ manual/ pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelengga-raan tugas-tugas kedewanan
W4 O2 Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengam- bilan keputusan dan perumu- san kebijakan publik untuk menciptakan penyeleng-garaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam mendukung kurangnya tena- ga operator komputer, penyu- sun risalah rapat/ persi- dangan dan tenaga Legal Drafter
W4 O3 Manfaatkan terbukanya pe-luang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengem- bangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/persidangan dan tenaga Legal Drafter
Tabel 10. Hubungan Kelemahan (weaknesses) dan Peluang(Opportunities)
NO Kelemahan (weaknesses) (W) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan
Strategi
1 Minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,
1 cepatnya perubahan ins-trumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat
W1 T1 Peningkatan percepatan pe-rubahan Instrumen penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penyesuaian manajemen pelayanan meng-ikuti perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat dengan upaya penataan fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,
2 Kelemahan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kema-juan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas
2 Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan pro-fesionalisme aparatur Se-kretariat DPRD
W2 T2 Peningkatan Profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan upaya menanggu-langi kelemahan sumber daya aparatur dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan
27
NO Kelemahan (weaknesses) (W) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan
Strategi
peraturan-peraturan perundangan
deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan
3 Belum tersedianya SOP/ Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
3 Lambannya pengisian pe-gawai sejalan semakin ber-kurangnya pegawai karena pensiun / purna tugas
W3 T3 Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan menyesuaikan tersedianya SOP/Juklak/Juknis pelayanan dalam rangka penyelengga- raan tugas-tugas kedewanan
4 Kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter
4 Lokasi kantor DPRD yang terbuka dan berada di kawasan Malioboro.
W4 T4 Peningkatan mutu penga-manan pada anggota DPRD dalam penanggulangan ku-rangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter
W2 T1 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekre- tariat DPRD dalam mengim- bangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-peru- bahan atas peraturan-peratu- ran perundangan sebagai tuntutan cepatnya perubahan instrumen penye-lenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-pe-raturan dari Pemerintah Pusat
W3 T2 Mewujudkan ketersediaan SOP/Juklak/Juknis pelayanan pada tugas-tugas kedewanan sebagai akibat tingginya tuntutan terhadap pening- katan profesionalisme apara-tur Sekretariat DPRD
W4 T3 Peningkatan pengisian operator computer, penyu-sunan risalah rapat / persi- dangan dan legal drafer dengan pengisian pegawai akibat pensiun / purna tugas
Adapun asumsi dan konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis
SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi,
28
ataupun pengaruh terhadap hubungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta terhadap asumsi-asumsi tersebut akan digunakan sebagai dasar
untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis.
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY
Adanya Zero Growth dan Moratorium dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara, serta realitas cepatnya perubahan peraturan-peraturan
Pemerintah dan Kedudukan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur
fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan mempunyai
fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD. Merupakan tantangan dan permasalahan
sendiri bagi Institusi Sekretariat DPRD DIY, disamping letak kantor DPRD dan Sekretariat
DPRD DIY berada di Malioboro yang termasuk daerah terbuka dan rawan dari sisi
keamanan, maka permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi akan muncul dan
menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah :
1. Kualifikasi SDM tidak merata dan pegawai pensiun yang tidak diimbangi dengan
penambahan pegawai baru serta belum adanya Tenaga Legal Drafter, Notulen,
Arsiparis dan Penyusun Program. Disamping belum adanya aturan perekrutan bagi
tenaga administrasi fraksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010
walaupun Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2010 mengisyaratkan pemenuhan
pegawai dimaksud.
2. Belum optimalnya penyelesaian kinerja di Setwan yang disebabkan penempatan PPTK
yang belum proporsional dan belum adanya juklak / juknis / SOP disetiap kegiatan
Alat Kelengkapan Dewan, disamping adanya penggabungan pengelolaan keuangan
antara Setwan dengan DPRD yang tidak menguntungkan dalam pengukuran kinerja
Sekretariat DPRD.
3. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan
masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang di
29
fasilitasi Sekretariat DPRD belum terintergrasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Dewan.
4. Belum optimalnya fungsi fasilitasi Legeslasi terhadap Perda Perda yang dihasilkan
pada Program Legislasi Daerah melalui pembahasan Panitia Khusus, penyelesaiannya
belum sesuai harapan hal ini terjadi pada Perda yang dibahas kadang tidak sesuai judul,
berkurangnya penyelesaian jumlah Perda di Prolegda serta penundaan pembahasan
disebabkan belum siapnya naskah akademik
5. Tata Ruang dan Tata Letak Ruang Pegawai, Perpustakaan, IT, Ruang Kesehatan, dan
Ruang Sekretariat DPRD serta Ruang Kerja Fraksidan petugas keamanan yang belum
menciptakan kenyamanan Kerja. Disamping belum adanya ruang rapat Pimpinan
DPRD yang memadai.
B. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi pada DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan
pada tugas pokok dan fungsinya , meliputi :
1. Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian,
tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi
kepustakaan dan kearsipan DPRD
2. Perlunya peningkatan kualitas dan efektifits persidangan, risalah dan kesimpulan
hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan
peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan
3. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompentnsi
SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta
monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel
30
BAB IV
VISI, MISI. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN
A. Visi Dan Misi SKPD
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kearah mana Sekretariat
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.
Visi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan adalah
”Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta
memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD”
Pernyataan visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut :
1. Profesional adalah kemampuan khusus untuk tugas pelayanan/perbantuan bagi
pegawai kesekretariatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jalan
meningkatkan kemandirian
2. Antisipatif adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada
perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Yogyakarta
Khususnya.
3. Resposif adalah kesiapan, peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan
politik dan peraturan yang berlaku.
4. Fasilitasi adalah usaha perbantuan/dukungan kepada Anggota DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Masyarakat.
5. Kinerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan
sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.
6. Hasil Kerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah
dilaksanakan/dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan
adanya misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui peran dan fungsi serta
program-program yang dijalankannya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan
datang selama 5 (lima) tahun kedepan.
31
Adapun proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari
pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan
sesuai perkembangan yang dihadapi, misi yang akan dilaksanakan adalah;
1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan
peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,
2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan
evaluasi yang lebih efektif, efisien serta ankutabel,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian
kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta
peningkatan fungsi kepustakaan.
4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat- rapat, persidangan
dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah.
B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008
tugas yang diampu Sekretariat DPRD DIY adalah menyelenggarakan kesekretariatan dan
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan
serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis
Sekretariat DPRD pada tahun 2012 s/d 2017, adalah :
1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya,
mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas
fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan
DPRD,
2. Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan
evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel pada penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY,
3. Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,
4. Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan
hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi
kepustakaan.
32
5. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas
risalah hasil rapat-rapat DPRD.
6. Mewujudkan Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang
dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.
7. Mewujudkan jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat.
Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD DIY baik dalam
pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan
dukungan amdinistrasi terhadap DPRD DIY, maka sasaran yang ditetapakan antara lain;
1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan
kualifikasinya, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi
pegawai dan peningkatan disiplin aparatur.
2. Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatanserta monitoring
dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
3. Terfasilitasinya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Keputusan
Dewan/Nota Kesepakatan dalam Produk Hukum serta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur.
4. Terfasilitasinya penyusunan RKT dan Anggaran serta pembahasan Pokok Pokok
pikiran DPRD.
5. Terfasilitasinya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan
Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasin kegiatan DPRD
6. Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif
serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah
7. Terfasilitasinya kegiatan kaukus Parlemen serta Forum Diskusi bidang tugas DPRD.
8. Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, koordinasi dan komunikasi, delegasi dan
konsultasi serta kunjungan kerja DPRDdalam rangka menghimpun bahan kebijakan
DPRD DIY.
9. Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan
bentuk digital
10. Terfasilitasinya pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan aplikasi intranet Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
33
Tahapan Perencanaan Pembangunan pada Periode Tahun 2013-2017 yang
disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dari tahun ketahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target dan
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka dengan memperhatikan hasil evaluasi
setiap aspek yang dapat memperngaruhi tersebut dan berdasarkan arahan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan hasil diskusi dan masukan dari semua stakholder yang ada maka
beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dilakukan perubahan.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
18/KEP/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengesahan Perubahan rencana Strategi
Satuan Kerja Perangkat daerah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2012 –
2017 Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan RPJMD DIY dan Perubahannya
serta adanya penyesuaian terhadap Perubahan target Pencapian sasaran Tahunan Rencanan
jangka panjang Menengah Kebijakan Umum dan Program pembangunan Serta Indikator
Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun
2012-2017 maka beberapa target dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat
DPRD DIY Tahun 2012-2017 juga perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan perubahan
yang telah ditetapkan.
Adapun beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap Rencana Strategis
Sekretariat DPRD DIY Pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun
2012 s/d 2017 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 11.
34
Tabel 11 . Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2012 s/d 2017
NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mendorong Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terfasilitasinya penyusunan Raperda
Inisiatif dan Pembahasan Peraturan
Daerah oleh DPRD
Prosentase prolegda yang
terselesaikan 93 % 93 % - - -
2 Meningkatnya kapasitas DPRD
dalam penyelesaian agenda legislatif Persentase fasilitasi
penyelesaian agenda
DPRD tepat waktu
- - 70 % 80% 90%
3 Terfasilitasinya Peningkatan
wawasan DPRD DIY Jumlah keikutsertaan
Anggota DPRD dalam
peningkatan kemampuan
dan wawasan
220 org 220 org 165 org 165 org 165 org
4 Koordinasi dan komunikasi, delegasi
dan konsultasi serta kunjungan kerja
DPRD dalam rangka menghimpun
bahan kebijakan DPRD DIY
Jumlah Rekomendasi
kunjungan kerja sebagai
bahan kebijakan DPRD
280 buah 246 buah - - -
5 Mewujudkan bahan penyusunan
produk hukum, kajian kebijakan,
pengembangan hasil penelitian
dan layanan informasi DPRD
dalam mendorong terwujudnya
Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD, serta
meningkatkan fungsi kepustakaan.
Meningkatnya kualitas bahan
penyusunan produk hukum, kajian
kebijakan,pengembangan hasil
penelitian, layanan informasiDPRD
dalam meningkatkan kinerja DPRD
Prosentase
kajian/makalah/research
brief yang dimanfaatkan
oleh DPRD untuk
melaksanakan fungsi
DPRD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Mewujudkan kualitas dokumen
kegiatan DPRD, kualitas
persidangan dan kualitas risalah
hasil rapat-rapat DPRD
Meningkatnya kualitas dokumen
kegiatan DPRD kualitas persidangan
dan kualitas risalah hasil rapat-rapat
DPRD
Prosentase kegiatan dan
kebijakan DPRD yang
terdokumentasikan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
35
NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Mewujudkan Jejaring kerja antara
DPRD, Pemerintah Daerah, partai
politik, stakeholder dan
masyarakat.
Terfasilitasinya hearing/dialog dan
koordinasi dengan semua
stakeholder kegiatan Reses dan
terjalinnya kemitraan dengan media
massa serta publikasi kegiatan
DPRD
Jumlah Aspirasi dari
Masyarakat yang diterima
186 kali 186 kali 188 kali 190 kali 186 kali
Frekuensi sosialisasi
kegiatan DPRD kepada
masyarakat
78 kali 78 kali 134 kali - -
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pelayanan
kehumasan DPRD DIY
Persentase pengakses
informasi aktivitas DPRD - - - 80 % 90 %
8 Mewujudkan adanya Tenaga Ahli
Fraksi, kelompok pakar serta
narasumber yang dibutuhkan
dalam mendukung kinerja dan
hasil kerja DPRD
Tersedianya tenaga ahli/narasumber/
kelompok pakar dan bahan raperda
Inisitatif serta kajian kebijakan untuk
pembahasan Program Legislasi
Daerah
Prosentase rekomendasi/
masukan Tenaga Ahli/
Pakar DPRD
100 % 100 % - - -
Sumber Data : Penyusunan Program Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
36
C. Strategi dan Kebijakan
Stategi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran di Sekretariat DPRD adalah melalui:
1. Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD melalui peningkatan kuantitas
dan kualitas SDM,
2. Peningkatan analisa kebutuhan pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang
kegiatan fasilitasi terhadap DPRD DIY,
3. Penyusunan dan pembuatan Uraian Tugas masing-masing personil Setwan
4. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur
pelayanan DPRD,
5. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya
6. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan
perencanaan dan Evaluasi kebijakan
7. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD serta membuka jajaring
kerja dengan Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Mas media elektronika dan
Radio, Televisi serta pengembangan system jaringan dan website,
8. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan
serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok pakar
9. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana
dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyedian informasi
kegiatan kedewanan,
10. Peningkatan mutu pelayanan kepustakaan dalam rangka pengembangan fungsi
kepustakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasrana penunjangnya.
11. Peningkatan mutu keamanan kerja dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD DIY.
Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan
pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), Kebijakan adalah sebuah
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari
yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena Kebijakan itu). Dari uraian
tersebut dan dalam menuju tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan
Sekretariat DPRD DIY kebijakan yang ditetapkan adalah : “Penataan kembali
kelembagaan dan peningkatan aparatur sesuai kemampuan dan kebutuhan”.
37
Adapun dalam penjabaran pelaksanaan dari kebijakan pokok tersebut akan
ditempuh beberapa kebijakan sebagai berikut :
1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan Sarana Prasara melalui Master
Plan
2. Melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlakudan
berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian
perencanaan, monitoring dan evaluasi
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan DPRD dan stakeholder
4. Semua Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau
Juklak dan Juknis
5. Melaksanakan fasilitasi Produk Hukum, pengembangan kebijakan dan kajian
kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok
pakar
6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan
mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD
7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan
meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.
8. Pengembangan fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.
9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai
Setelah ditetapkannya Strategi dan Kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan
antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis
Sekretariat DPRD DIY Pada Periode Tahun 2012 S/D 2017. Untuk mengetahui
koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelasakan pada Tabel 12 pada halaman
selanjutnya.
38
Tabel 12 : Hubungan Antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Periode Tahun 2012 S/D 2017
No VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1. Menjadi
Institusi yang
profesional,
antisipatif dan
responsif
dalam
mendukung
serta
memfasilitasi
kinerja dan
hasil kerja
DPRD
1. Meningkatkan
kom petensi SDM,
sarana dan
prasarana instansi
serta peningkatan
peran kehumasan
dan protokoler
bagi
penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan
DPRD
1. Mewujudkan
kualitas dan
kompetensi SDM
sesuai jumlah dan
kualifikasinya,
mewujudkan
sarana dan
prasarana instansi
sesuai
kebutuhannya serta
kualitas fasilitasi
kehumasan dan
protokoler bagi
penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan
DPRD
1. Terwujudnya
peningkatan kualitas
dan penambahan SDM
sesuai jumlah dan
kualifikasinya, serta
sarana dan prasarana
perkantoran dalam
peningkatan
kompetensi pegawai
dan peningkatan
disiplin aparatur
1. Peningkatan
Kinerja Organisasi
Sekretariat DPRD
melalui peningkatan
kuantitas dan
kualitas SDM,
2. Peningkatan analisa
kebutuhan pegawai,
serta sarana dan
prasarana
penunjang kegiatan
fasilitasi terhadap
DPRD DIY,
3. Penyusunan dan
pembuatan Uraian
Tugas masing-
masing personil
Setwan
1. Melaksanakan validasi
inventarisasi asset, SDM
dan Sarana Prasara
melalui Master Plan
2. Menyelenggarakan dan
mengirimkan peserta
pendidikan dan pelatihan
pegawai
2. Meningkatkan
kualitas
penyusunan
program,
keuangan serta
monitoring dan
evaluasi yang
lebih efektif,
efisien serta
ankutabel
2. Mewujudkan
kualitas
penyusunan
program, keuangan
serta monitoring
dan evaluasi yang
lebih efektif,
efisien dan
ankutabel pada
penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan
Sekretariat DPRD
dan DPRD DIY
2. Terwujudnya
administrasi keuangan,
rencana program dan
kegiatanserta
monitoring dan
evaluasi kegiatan
untuk penyempurnaan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
4. Pengembangan
system dan prosedur
pelayanan keuangan
serta system dan
prosedur pelayanan
DPRD,
5. Menata ulang
petugas PPTK
sesuai tugas, fungsi
dan beban kerjanya
3. Melaksanakan Standar
Akuntansi Pemerintah
sesuai ketentuan yang
berlakudan berdasarkan
ASB (SBK-SBU) dan
SHBJ
denganmengembangkan
kajian perencanaan,
monitoring dan evaluasi
39
No VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
3. Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas bahan
penyusunan
produk hukum,
kajian kebijakan,
pengembangan
hasil penelitian
dan layanan
informasi DPRD
serta peningkatan
fungsi
kepustakaan
3. Mewujudkan bahan
penyusunan produk
hukum, kajian
kebijakan,
pengembangan
hasil penelitian,
layanan informasi
DPRD dalam
mendorong
terwujudnya
Rancangan
Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD,
serta meningkatkan
fungsi kepustakaan.
4. Mewujudkan
adanya Tenaga
Ahli Fraksi,
kelompok pakar
serta narasumber
yang dibutuhkan
dalam mendukung
kinerja dan hasil
kerja DPRD.
5. Mewujudkan
jejaring kerja
antara, DPRD,
Partai Politik,
Stakeholder,
Pemerintah Daerah
dan Masyarakat.
3. Tersedianya tenaga
ahli/narasumber/
kelompok pakardan
bahan raperda Inisitatif
serta kajian kebijakan
untuk pembahasan
Program Legislasi
Daerah
4. Terfasilitasinya
kegiatan kaukus
Parlemen serta Forum
Diskusi bidang tugas
DPRD.
5. Tersedianya layanan
informasi website,
jaringan dan aplikasi
intranet Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
6. Peningkatan mutu
produk hukum,
pengembangan
kebijakan dan
kajian kebijakan
serta peningkatan
mutu dan kualitas
tenaga ahli /
narasumber /
kelompok pakar
7. Pengembangan
kualitas informasi
dan layanan publik
beserta peningkatan
sarana dan
prasarana
penunjang
penyampaian
informasi dalam
rangka penyedian
informasi kegiatan
kedewanan,
8. Peningkatan mutu
pelayanan
kepustakaan dalam
rangka
pengembangan
fungsi kepustakaan
disamping perlunya
meningkatkan
sarana dan prasrana
penunjangnya
4. Melaksanakan fasilitasi
Produk Hukum,
pengembangan kebijakan
dan kajian kebijakan serta
peningkatan mutu dan
kualitas tenaga ahli /
narasumber / kelompok
pakar
5. Meningkatkan
ketersediaan layanan
informasi dan
Infrastruktur data base
dengan meningkatkan
peran serta admin dalam
layanan informasi melalui
IT.
6. Pengembangan fungsi
kepustakaan, dengan
memaksimalkan asset
yang ada.
40
No VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
4. Mewujudkan
kualitas Dokumen
kegiatan DPRD,
kualitas rapat-
rapat, persidangan
dan kualitas
risalah rapat
DPRD, serta
mewujudkan
peningkatan
kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
6. Mendorong
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah,
7. Mewujudkan
kualitas dokumen
kegiatan DPRD,
kualitas
persidangan dan
kualitas risalah
hasil rapat-rapat
DPRD.
6. Terfasilitasinya
pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah/Rancangan
Keputusan Dewan/
Nota Kesepakatan
dalam Produk Hukum
sertaLaporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Gubernur.
7. Terfasilitasinya
penyusunan RKT dan
Anggaran serta
pembahasan Pokok
Pokok pikiran DPRD.
8. Terfasilitasinya
Hearing/ Dialog dan
Koordinasi dengan
semua stakeholder,
kegiatan Reses dan
terjalinnya kemitraan
dengan media massa
serta publikasin
kegiatan DPRD
9. Terfasilitasinya
Peningkatan wawasan,
koordinasi dan
komunikasi, delegasi
dan konsultasiserta
kunjungan kerja
DPRDdalam rangka
menghimpun bahan
kebijakan DPRD DIY.
9. Peningkatan Peran
AKD DPRD dan
Sekretariat DPRD
dalam perumusan
perencanaan dan
Evaluasi kebijakan
10. Peningkatan
kualitas
koordinasi dengan
anggota DPRD
serta membuka
jajaring kerja
dengan Perguruan
Tinggi, Institusi
Pemerintah, Mas
media elektronika
dan Radio,
Televisi serta
pengembangan
system jaringan
dan website.
Peningkatan mutu
keamanan kerja
dan jaminan
kesehatan bagi
anggota DPRD
DIY
7. Meningkatkan koordinasi,
kerjasama dan kemitraan
dengan DPRD dan
stakeholder
8. Semua Fasilitasi kegiatan
Alat Kelengkapan DPRD
harus berdasarkan SOP
atau Juklak dan Juknis
9. Meningkatkan fasilitasi
penyelenggaraan rapat,
pembuatan risalah dan
mendokumentasi hasil
kinerja DPRD dan
Sekretariat DPRD
41
No VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
10. Terdokumentasinya
kegiatan dan
kebijakan DPRD
dalam dokumen soft
copy dan bentuk
digital
11. Terfasilitasinya
asuransi kesehatan,
pakaian dinas bagi
anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
Sumber Data : FGD Sekretariat DPRD DIY Awal Mei Tahun 2013
42
D. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Visi
dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1. Adapun faktor penghambat yang berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil
pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat
DPRD DIY bisa dipetakan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu Faktor
Penghambat yang sangat berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD adalah :
a. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat
mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD
kepada DPRD
b. Lambannya pengisian pegawai yang disebabkan berkurangnya pegawai purna tugas
tidak seimbang dengan regenerasi (recruitmen Pegawai baru)
c. Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang
membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulen, Fungsional
Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai
fasilitator penyelenggaraan kedewanan,
Faktor - faktor penghambat dimaksud perlu mendapatkan prioritas penanganan
dan perencanaan secara berkesinambunagan serta penyelesaiannya melibatkan berbagai
unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab
bila permasalahan yang menjadi penghambat dimaksud tidak ditangani dan difasilitasi
secara baik bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan atau penghambat
terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi
ke 3 yaitu tidak tercapainya peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi
ke 4 pada tercapainya pemantapan prasarana dan sarana daerah.
2. Sedangkanfaktor pendorong yang bisa berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil
pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat
DPRD DIY hasil pemetaan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu ;
a. Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
b. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan
penelitian serta kajian kebijakan
43
c. Terbentuknya jejaring kerja dengan dengan stakeholder, perguruan tinggi,
Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik
Faktor - faktor pendorong dimaksud perlu mendapatkan apresiasi atau
keterbukaan kerjasama yang saling menguntungkan demi membantu hambatan,
penyelesaian permasalahan dan tantangan pelayanan terhadap DPRD ke depan, bila hal
tersebut bisa disikapi dan digunakan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta bukan tidak mungkin optimalisasi pelayanan yang baik
dalam fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta bukan tidak mungkin akan mempengaruhi keberhasilan akan Visi dan Misi
ke 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mencapai Peningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
44
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai penjabaran Misi dan Visi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program
dan Kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatir, bisa dijelaskan
sebagai berikut :
A. Program – Program
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan
masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017
Sekretariat DPRD DIY, pada tahun 2015 telah dilaksanakan review sejalan dengan adanya
redesain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan / menetapakan 7 program
yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
7. Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media
B. Kegiatan
Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan
ke 7 program tersebut diatas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan
sebagai berikut :
45
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya
pengiriman dan penerimaan surat yang tepat sasaran dalam menunjang dan
meningkatkan kinerja sekretariat DPRD.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan komunikasi, air, listrik dan telephon sebagai penunjang kelancaran
tugas.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya surat-surat ijin
kendaraan dinas dan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah kelancaran pengelolaan
administrasi keuangan melalui pembayaran honor pengelola keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya ruang
kerja yang bersih dan nyaman.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor penunjang
kelancaran tugas.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja
yang dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya penerangan pada bangunan
perkantoran.
9. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan
bagi anggota DPRD dan Pegawaimelalui pengadaan buku perpustakaan dan
langgaran surat kabar harian dan majalah..
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman
penyelenggaraan rapat-rapat sekretariat DPRD dalam menunjang koordinasi.
46
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam mendukung kinerja SKPD.
12. Penyediaan Jasa administrasi kepegawaian
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib
administrasi kepegawaian bagi PNS di Sekretariat DPRD dan terpenuhinya
ketertiban arsip arsip sekretariat DPRD.
13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka
terwujudnya ketertiban dan keamanan Kantor DPRD melalui jasa outsourching
pengamanan (Satpam)
14. Penyediaan retribusi sampah
Hasil kegiatan ini dimaksudkan memenuhi ketentuan peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta berupa jasa retribusi daerah setiap
bulan
2. Program 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Mobil Jabatan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan
pimpinan dewan dewan.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan alat
kelengkapan dewan.
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana kedung
kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.
4. Pengadaan peralatan gedung kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana kedung
kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung
kantor DPRD.
47
6. Pemeliliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional DPRD.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan
peralatan kantor.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan
perlengkapan kantor.
3. Program 3 Peningkatan Disiplin Aparatur didukung dengan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya
peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur pakaian dinas anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD.
2. Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya
peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur Sekretariat DPRD.
4. Program 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah peningkatan
pengetahuan dan wawasan aparatur kesekretariatan dan pengembangan SDM.
5. Program 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program
Kegiatan untuk menyusun laporan kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep
LPPD)
48
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan
pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan
laporan SKPD (Laporan bulanan, triwulanan, smesteran, prognosis dan laporan
akhir tahun).
3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
penyusunan program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi
keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) SKPD
dengan tujuan menyusun dokumen perencanan bagi SKPD yang bersangkutan
(RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra)
4. Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk
melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah
dilakukan untk mengendalikan agar program dan kegiatan SKPD tersebut dapat
mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan
evaluasi program pada setiap SKPD oleh SKPD yang bersangkutan
6. Program 6 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terwujudnya pembahasan rancangan
peraturan daerah/Nota kesepakatan/keputusan DPRD/ Peraturan DPRD dan
Rekomendasi DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat konsultasi,
rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dengan eksekutif, public hearing, kunjungan
kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh panitia Khusus
dan atau alat kelengkapan dewan lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
2. Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama (Pada Tahun 2015 diregruping)
49
Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terfasilitasinya penyampaian aspirasi
masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat,
penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan
penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
3. Rapat-Rapat Paripurna
Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terfasilitasinya kegiatan rapat paripurna
istimewa
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
4. Kegiatan Reses
Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi
masyarakat pada 5 Kabupaten / Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil
reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi
permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan
masyarakat /dinas/instansi terkait di Kabupaten / Kota.
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas
SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi,
penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melaui workshop/ seminar/ bimbingan teknis.
6. Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah agar proses pergantian antar
waktu bagi anggota DPRD atas usulan Partainya dapat berjalan sesuai dengan
aturan dan prosedur yang berlaku
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
7. Layanan Informasi Pendukung Kegiatan DPRD melalui Website
Hasil kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana informasi dan data
melalui website dan peralatan Teknologi Informasi dapat mendukung kinerja
DPRD dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepetingan
50
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Hasil dari kegiatan ini untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan
kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan.
9. Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY
Kegiatan penerbitan majalah mimbar dan pembuatan booklet DPRD dimaksudkan
untuk menyebarluarkan informasi kegiatan DPRD DIY ke seluruh Indonesia serta
publikasi profil dan identitas DPRD DIY melalui buku dan majalah kepada
masyarakat yang berkunjung ke DPRD DIY.
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
10. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD
Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD
melalui berbegai media massa cetak maupun elektronik yang dikemas dalam
berbagai acara dan kegiatan.
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
11. Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan DPRD
Kegiatan ini diharapkan untuk membuat dan menyusun dokumen proses secara
kronologis terhadap pembahasan bahan acara di DPRD DIY yang dapat
dipergunakan sebagai dokumen/arsip.
12. Penyusunan Info Kajian
Kegiatan info kajian dimaksudkan untuk mempermudah DPRD dalam memperoleh
informasi dalam bentuk ringkasan hasil penelitian maupun hasil kajian yang disusun
oleh sekreariat DPRD berupa research brief
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
13. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan
Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan kepada DPRD DIY dalam menyiapkan
draft Naskah Akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD melalui jasa
konsultan dan forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh
Badan Legislasi Daerah akan bahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif
51
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
14. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota
DPRD adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan
kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DIY beserta keluarganya
Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 111 Tahun 2013 dan peraturan menteri
dalam negeri nomor 37 Tahun 2014 kegiatan ini sudah tidak diperbolehkan untuk
dianggarkan dalam APBD karena semua asuransi kesehatan bagi penyelenggara
negara diwajibkan untuk mengikuti program BPJS
15. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD
Kegiatan penyusunan produk hukum DPRD merupakan dukungan anggaran dalam
menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan.
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
16. Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY
Kegiatan ini merupakan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Perempuan
dalam melaksanakan kegiatan forum komunikasi dengan anggota parlemen
perempuan dengan DPRD Kabupaten Kota maupun dalam rangka mengikuti forum
kaukus parlemen perempuan nasional
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
17. Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD
Kegiatan penyusunan laporan kegiatan DPRD memuat laporan hasil kerja semua alat
kelengkapan DPRD yang telah dilaksanakan selama satu tahun yang akan
dikompilasi menjadi laporan akhir masa jabatan pada tahun terakhir periode
keanggotaan DPRD
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran
2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign
18. Fasilitasi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY
Hasil yang diinginkan dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen keputusan
dewan yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan intisari dari
kumpulan aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai sumber dengan
memaksimalkan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Narasumber Pakar Alat
52
Kelengkapan Dewan yang akan disampaikan kepada eksekutif sebagai salah satu
bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran
berikutnya.
19. Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD
Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/
rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-
rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik
dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD
sesuai dengan kewenangan masing-masing
20. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah
Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/
rekomendasi alat kelengkapan badan musyawaran yang diperoleh dari hasil rapat-
rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik
dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD
sesuai dengan kewenangan masing-masing
21. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD
Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/
rekomendasi alat kelengkapan Komisi-komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat
konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam
maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai
dengan kewenangan masing-masing
22. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais
Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/
rekomendasi alat kelengkapan Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais yang
diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan
kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses
pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing
23. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/
rekomendasi alat kelengkapan Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-
rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik
dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
24. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/AKD
53
Kegiatan ini merupakan salah satu hasil redesign kegiatan pada tahun 2014 yang
berisi kegiatan penyelenggaraan fungsi panitia khusus yang membahasn bahan
acara diantaranya raperda-raperda, LKPJ, LHP BPK, dalam rapat-rapat, kunjungan
kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat untuk menjadi keputusan dewan dan
persetujuan bersama raperda.
25. Penyelenggaraan Tugas Kegiatan Badan Anggaran
Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/
rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-
rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik
dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD
sesuai dengan kewenangan masing-masing
26. Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD
Kegiatan Penataan Dokumen berupa dokumen pembahasan Raperda/Raperdais,
dokumen rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, dokumen risalah rapat paripurna
dan dokumen pembahasan produk hukum DPRD lainnya, perlu disusun sedemikian
rupa sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD DIY bisa
terdokumentasi dengan baik
27. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi
Kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi terhadap administrasi dan staf fraksi
dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat
ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi
dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi.
7. Program 7. Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media didukung dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD
Merupakan hasil kegiatan Redesain pada Tahun Anggaran 2015, dimana substansi
kegiatan tersebut bersifat publikasi aktivitas maupun hasil kerja DPRD DIY.
2. Pengembangan Kemitraan Kehumasan
Merupakan kegiatan yang bersifat kehumasan,
3. Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik
Merupakan kegiatan yang bersifat penyaluran aspirasi masyarakat, dilakukan untuk
menjaring aspirasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah atau tokoh
masyarakat melalui Reses dan Hearing sebagai bahan referensi pengambilan
keputusan. Kegiatan ini merupakan hasil dari redesain Tahun 2015, yaitu hasil
54
regrouping kegiatan Reses serta Hearing dialog.
C. Indikator Kinerja
Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis
perlu dirumuskan Indikator Kinerja, karena indikator kinerja adalah sebagai alat ukur
apakah Program dan Kegiatan yang dituangkan pada Renstra Instansi telah sesuai dan telah
mengacu pada misi serta Indikator Kinerja Gubernur yang di tuangkan pada Rencana
Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diRPJMD periode 5 (lima)
tahunan.
Selanjutnya Indikator Kinerja di pakai masing – masing SKPD Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai
yang diemban, sedangkan sesuai Pasal 172 Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun
2008 Tentang Kelembangaan maka salah satu fungsi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD guna fasilitasi dan
pelayanan administrasi bagi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengacu hal tersebut serta hubungannya dengan Indikator Kinerja, maka
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta wajib merencanakan Program dan
Kegiatan dengan menghubungkan Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan pada
Rencana Strategis Periode 2012 s/d 2017.
Adapun gambaran target kinerja dan pendanaan indikatif selama Periode Tahun
2012 s/d 2017 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa
dijelaskan pada Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif pada Tabel 13 di halaman selanjutnya.
55
Tabel 13 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rencana Strategis Periode Tahun 2012 s/d 2017
Dalam Ribuan Rupiah (1.000)
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.Mewujudkan peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, tersedianya sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta peningkatan peran Kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,
1.Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur
Meningkatkan kualitas SDM
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal
100 100% 2.594.660 100% 2.609.511 100% 2.653.830 100% 2.861.870 100% 2.769.078 100% 13.314.596
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
48.28 1500 surat 5.500 1500 surat 6.000 1500 surat 6.000 1500 surat 6.250 1500 surat 6.500 7.500 surat 30.250
DIY
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelancaran pelayanan informasi, sumber daya air&listrik
100 12 bln/ 4 pkt
846.080 12 bln/ 4 pkt
950.000 12 bln/ 4 pkt 950.000 12 bln/ 4 pkt 970.000 12 bln/ 4 pkt 970.000 12 bln/ 4 pkt
4.686.080
DIY
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Kelancaran Pelayanan Mobilitas
100 32 mobil 7 mtr
35.188 32 mobil 6 mtr
35.188 32 mobil 6 mtr
37.000 32 mobil 6 mtr
37.000 34 mobil 6 mtr
37.250 34 mobil 6 mtr
181.626
DIY
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 16 org 40.200 16 org 40.200 16 org 41.000 16 org 41.000 16 org 41.250 16 org 203.650
DIY
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kenyamanan dan keindahan lingkungan
100 2 pkt 222.650 2 pkt 230.650 2 pkt 232.000 2 pkt 235.000 2 pkt 236.000 2 pkt 1.156.300
DIY
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 80 ATK 150.231 80 ATK 55 x 4 set
Papan Nama DPRD
160.000 23 ATK 165.000 80 ATK 175.000 81 ATK 185.000 81 ATK 55 x 4 set Papan Nama DPRD
835.231
DIY
56
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyediaan komponen instaliasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kelancaran pelayanan sarana kerja
100 17 macam 25.000 17 macam 20.000 17 macam 22.000 17 macam 24.000 17 macam 26.000 17 macam 117.000
DIY
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
89.85 44 cetak dan 8
mcm FC
107.040 44 cetak dan 8
mcm FC
107.040 44 cetak dan 8 mcm FC
110.060 44 cetak dan 8 mcm FC
112.080 44 cetak dan 8 mcm FC
113.470 44 cetak dan 8 mcm
FC
549.690
DIY
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Kelancaran pelayanan penyediaan bahan bacaan & referensi
100 8 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
151.154 9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
151.854 9 SKH 11 Majala 5 pkt
Buku
153.630 9 SKH 11 Majala 5 pkt
Buku
154.740 9 SKH 11 Majala 5 pkt
Buku
156.350 9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
767.728
DIY
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Kelancaran pelaksanaan koordinasi
32.46 4.500 os Rakor
setwan, 1296
osTamu Setwan. 3600 os Unjuk Rasa
5.040 os. Rapat
Internal Fraksi
242.400 4.500 os Rakor
setwan, 1.296
osTamu Setwan. 1.296 os
Unjuk Rasa
248.700 4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296
os Unjuk Rasa
252.600 4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296
os Unjuk Rasa
255.800 4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296
os Unjuk Rasa
263.800 4.500 os Rakor
setwan, 1.296
osTamu Setwan. 1.296 os
Unjuk Rasa
1.263.300
DIY
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan
100 4 kali Kab/ Kota, 5
kali Konsultasi
dan koordinasi di dalam Jawa 5
kali Koordinasi/Kunjunga
295.820 4 kali Kab/ Kota, 5
kali Konsultasi
dan koordinasi di dalam Jawa 3
kali Koordinasi/Kunjunga
315.750 4 kali Kab/ Kota, 5 kali Konsultasi
dan koordinasi di dalam Jawa 3
kali Koordinasi/Ku
njungan ke luar Jawa
322.840 4 kali Kab/ Kota, 5 kali Konsultasi
dan koordinasi di dalam Jawa 3
kali Koordinasi/Ku
njungan ke luar Jawa
332.750 4 kali Kab/ Kota, 6 kali Konsultasi
dan koordinasi di dalam Jawa 5
kali Koordinasi/Ku
njungan ke luar Jawa
420.550 20 kali Kab/ Kota,
26 kali Konsultasi
dan koordinasi di dalam Jawa 19
kali Koordinasi/ Kunjungan
1.687.710
DIY
57
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
n ke luar Jawa
n ke luar Jawa
ke luar Jawa
Penyeediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
Kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian
- -0 - 2 org x 12 bln 65.647 2 org x 12 bln 72.212 2 org x 12 bln 79.433 2 org x 12 bln
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Kenyamanan dan keamanan kantor
100 12 bulan 472.103 12 bulan 490.210 12 bulan 634.441 12 bulan 697.885 12 bulan 767.673 12 bulan 2.579.383
DIY
Penyediaan Retribusi Sampah
Kelancaran pelayanan keindahan lingkungan&kesehatan
100 12 bulan 1.200 12 bulan 1.440 12 bulan 1.440 12 bulan 1.800 12 bulan 2.100 12 bulan 8.140
DIY
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja
100 100% 3.482.102 100% 5.172.712 100% 5.664.673 100% 4.729.000 100% 5.000.000 100% 23.586.449
DIY
Pengadaan Mobil Jabatan
Menunjang kelancaran tugas-tugas dewan
- - -- - --- 5 Unit 2.130.000 - -- - - 5 unit 2.130.000
DIY
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi
100 2 Unit Motor Dinas
Roda 2
34.135 - - 4 unit mobil operasional
komisi
1.716.663 2 Mobil dan 2 Motor
780.000 - - 8 mobil & 4 Motor
-
DIY
58
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gdg kantor) terpenuhi
80.00 1 pkt 200.000 1 pkt 150.000 1 pkt 408.272 1 pkt 400.000 1 pkt 300.000 5 pkt 1.200.000
DIY
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Peralatan gdg kantor) terpenuhi
100 1 pkt 305.033 10 pkt 100.000 9 pkt 71.933 3 pkt 130.000 4 pkt 250.000 22 pkt 915.033
DIY
Pengadaan Mebeleur
100 - - 2 pkt 430.000 - - - - - - 2 pkt 430.000 DIY
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Fungsi gedung/kantor tetap terjaga
100 7 pkt 1.567.550 7 pkt 1.240.500 2pkt 192.894 7 pkt 500.000 7 pkt 520.000 7 pkt 4.458.050
DIY
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Fungsi kendaraan dinas/operasional tetap terjaga
100 33 mobil 7 mtr
974.149 33 mbl 6 mtr
875.000 40 unit 884.537 44 unit 930.800 44 unit 960.045 44 unit 4.649.994
DIY
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi
86.78 10 macam 214.983 10 macam 180.983 7 macam 188.473 10 macam 210.983 10 macam 214.983 10 macam 1.007.672
DIY
59
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Peralatan gedung kantor) terpenuhi
70.83 9 jenis alat kantor
dan 7 jenis alat
studio
186.250 9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat
studio
210.750 7 jenis alat kantor dan 5
jenis alat studio
67.000 9 jenis alat kantor dan 7
jenis alat studio
215.650 9 jenis alat kantor dan 7
jenis alat studio
220.950 9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat
studio
1.044.450
DIY
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi
R. Sekretariat 1 Paket
2.847.003 - - Penataan R. Rapat DPRD
1 pkt
980.000 2 pkt
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Peningkatan Disiplin Aparatur
100 100% 384.591 100% 528.379 100% 397.116 100% 397.116 100% 397.116 100% 2.332.189 DIY
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kelancaran peningkatan disiplin aparatur
100 PSR 55 stel, PSH 110 stel,
PSL PAW 10 stel,
PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel,
372.821 PSR 55 stel, PSH 110 stel,
PSL PAW 10 stel,
PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 55
buah Pin/insinye, 55 KTA
410.200 PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10
stel, PSL Setwan 30
stel, PDH 55 stel
374.609 PSR 55 stel, PSH110 stel, PSL PAW 10
stel, PSL Setwan 25
stel, PDH 55 stel, 5 PIN, 5
KTA
430.650 PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10
stel, PSL Setwan 25
stel, PDH 55 stel, 5 Pin, 5
KTA
440.554 PSR 55 stel, PSH 110 stel,
PSL PAW 10 stel,
PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 5
Pin, 5 KTA
2.074.925
DIY
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kelancaran peningkatan disiplin aparatur
100 5 potong Jaket, 10
stel Pramuladi
, 5 stel Petugas
Keamanan.
11.770 5 potong Jaket, 10
stel Pramuladi,
5 stel Petugas
Keamanan.
12.200 4 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 6 stel Petugas Keamanan.
13.270 5 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 5 stel Petugas Keamanan.
14.770 5 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 5 stel Petugas Keamanan.
15.470 5 potong Jaket, 10
stel Pramuladi,
5 stel Petugas
Keamanan.
67.480
DIY
60
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATU
Terwujudnya peningkatan Kapasitas SumberdayaAparatur
100 100% 100.000 100% 236.720 100% 258.750 100% 276.862 100% 250.000 100% 1.073.440
DIY
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan
Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/meningkat
100 Pengiriman 14 Ok peserta
pelatihan
100.000 Pengiriman 22
peserta diklat
Kesekretariatan,
kegiatan Pengemb
angan SDM
Sekretariat DPRD 50 peserta,M
C & Protokoler
30 org
180.000 Pengiriman 20 peserta
diklat Kesekretariatan, kegiatan Pengembang
an SDM Sekretariat DPRD 50 peserta
258.750 Pengiriman peserta diklat kesekretariata
n 22 orang, Peersidangan 30 org, MC 30
org dan Pengembangan SDM 50
peserta
290.000 Pengiriman peserta diklat kesekretariata
n 22 orang, notulensi 30 org, MC 30
org dan Pengembangan SDM 50
peserta
290.000 102 Org BIMTEk
720.000
DIY
2.Mewujudkan pelayanan penyusunan program, keuangan serta monitoring
2.Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta
Peningkatan tertib administrasi keuangan,
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOR
Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
100 100% 1.326.622 100% 152.776 100% 181.415 100% 181.415 100% 160.000 100% 1.969.954
DIY
61
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY
monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan
AN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan laporan kinerja SKPD tepat waktu
66.34 3 dok 6.677 3 dok 6.900 3 dok 8.305 3 dok 8.475 3 dok 9.775 3 dok 39.077
DIY
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Pelaporan keuangan dan aset
100 4 dok 29.764 4 dok 31.876 4 dok 59.819 4 dok 65.801 4 dok 79.620 4 dok 164.718 DIY
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Kelancaran pelaksanaan penyusuna laporan kinerja SKPD
100 8 dok 80.300 8 dok 81.800 8 dok 100.817 8 dok 110.899 8 dok 121.989 8 dok 417.160
DIY
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Penyusunan laporan kinerja SKPD
80.00 1 dok 15.880 1 dok 16.200 1 dok 12.473 1 dok 17.800 1 dok 18.500 1 dok 85.630
DIY
3.Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.Terfasilitasinya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Keputusan Dewan/ Nota Kesepakatan dalam Produk Hukum serta Laporan Keterangan Pertanggun
Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Persentase prolegda yang terselesaikan
92,30 93% 36.526.224
93% 24.540.541
95% 36.559.214
97,50% 45.615.825
100% 45.615.825
100% 136.457.324
DIY
62
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
gjawaban Gubernur.
4.Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan
4.Terfasilitasinya penyusunan RKT dan Anggaran serta pembahasan Pokok Pokok pikiran DPRD.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Dasar pelaksanaan dan kepastian hukum
99.17 3 Raperda APBD, 4
Nota Kesp. KUA/
PPAS, 1 Rekomen
dasi Evaluasi
APBD dan
15 Hasil Kerja
Pansus
9.130.671 3 Raperda APBD, 4
Nota Kesp. KUA/
PPAS, 1 Rekomen
dasi Evaluasi
APBD dan
10 Hasil Kerja
Pansus
8.150.000 - 8.800.000 - 9.300.000 - 9.800.000 6 Raperda APBD, 8
Nota Kesp. KUA/
PPAS, 2 Rekomend
asi Evaluasi
APBD dan
25 Hasil Kerja
Pansus
45.180.671
DIY
5.Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD.
5.Terfasilitasinya Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan
Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
72.99 60 kali audiensi 48 kali Unjuk rasa
72 kali Tamu 3 kali
sarasehan
337.480 60 kali audiensi 48 kali
Unjuk rasa 72 kali Tamu 3 kali
sarasehan
365.000 390.500 410.800 420.750 300 kali audiensi 240 kali
Unjuk rasa 360 kali Tamu 15
kali Sarasehan
1.924.530
DIY
63
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
media massa serta publikasin kegiatan DPRD
6.Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.
6.Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
56.45 642 rapat AKD
2 rapur
943.577 642 rapat AKD
4 rapur
963.577 - 983.577 - 1.058.000 - 1.123.580 - 5.072.311 -
DIY
7.Terwujudnya jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
7.Terfasilitasinya kegiatan kaukus Parlemen serta Forum Diskusi bidang tugas DPRD.
Rapat-Rapat Paripurna (ISTIMEWA)
100 4 kali 108.509 8 kali 116.509 128.507 132.850 133.595 27 kali 619.970
DIY
8.Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, koordinasi dan
Kegiatan Reses 96.97 3 kali 2.889.119 3 kali 1.745.000 1.796.500 2.939.119 3.057.500 6 kali 12.427.238
DIY
64
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY.
9.Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah
46.88 133 kunker
410.040 133 kunker
410.040 - 410.040 - 410.040 - 410.040 266 kunker 2.050.200
DIY
10. Terfasilitasinya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
Kapasitas sumber daya apaatur bertambah/meningkat
100 5 kali 2.875.540 5 kali 2.875.540 3 kali 997.256 3 kali 997.256 3 kali 997.256 23 kali 13.127.620
DIY
11. Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan
Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (P A W) Anggota D P R D Provinsi Dan Kabuoaten/Kota
24.00 3 kali 132.720 3 kali 132.720 132.720 132.720 132.720 6 kali 663.600
DIY
65
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
aplikasi intranet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris D P R D D I Y
50.00 36 kali 1.327.159 27 kali 820.000 - 860.500 - 920.850 - 960.504 63 kali 4.889.013
DIY
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan D P R D D I Y Ke Luar Daerah
94.84 53 kunker 11.530.488
44 kunker 10.408.060
- 10.625.750
- 10.927.540
- 11.730.488
97 kunker 55.222.326
DIY
Layanan Informasi Pendukung Kegiatan D P R D Melalui Website
100 7 pkt 603.401 4 pkt 603.401 - 603.401 - 603.401 - 603.401 24 pkt 3.017.005
DIY
Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
100 124 makalh
dan 1 pkt kajian
198.485 124 makalh
dan 1 pkt kajian
199.585 - 208.485 - 210.750 - 215.505 620 makalah dan 5 pkt
kajian
1.032.810
DIY
Pembahasan L K P J Gubernur D I Y
100 1 laporan 503.283 1 laporan 515.507 - 530.875 - 560.500 - 580.075 2 laporan 2.690.240 DIY
Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY
100 4 edisi ML dan 1000
eks Booklet
111.539 4 edisi ML dan 1000
eks Booklet
117.507 - 120.155 - 127.450 - 135.500 20 edisi ML dan 5000 booklet
612.151
DIY
Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD
95.76 17 kali media
Cetak,45 kali media
elect, 1 pentas seni, 5
949.320 17 kali media
Cetak,47 kali media
elect, 1 pentas seni, 5
960.450 - 975.005 - 995.750 - 1.024.500 85 kali media
Cetak,228 kali media
elect, 5 pentas seni, 25
4.905.025
DIY
66
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
wartawan, 1 OR
wartawan, 1 OR
wartawan, 5 OR
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan D P R D
100 21 BA 86.273 21 BA 92.750 - 94.500 - 96.450 - 98.850 105 BA 468.823
DIY
Penyusunan Info Kajian
100 20 RB, 2 info kajia
148.613 20 RB, 2 info kajia
148.613 - 148.613 - 148.613 - 148.613 208 RB, 10 info kajian
743.065
DIY
Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan
100 4 draf 845.833 3 draft 670.250 4 draf 763.027 4 draf 870.400 4 draf 920.500 15 drat 4.027.543
DIY
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota D P R D
90.91 220 jiwa 1.764.447 220 jiwa 1.784.447 - 1.824.447 - 1.864.447 - 1.895.447 220 jiwa 9.133.235
DIY
Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD
100 1 pkt 82.507 2 pkt 90.007 - 78.885 - 82.750 - 86.650 3 pkt 420.799 DIY
Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD DIY
100 2 dok 393.607 2 dok 396.607 - 403.600 - 410.587 - 420.750 4 dok 2.025.151 DIY
Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan
100 22 org 543.942 22 org 560.555 - 570.570 - 580.554 - 585.450 22 org 2.841.071
DIY
67
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyusunan Prolegda DIY
100 3 dok 141.800 3 dok 144.750 - 148.550 - 152.575 - 162.057 6 dok 749.732 DIY
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD
100 153 dok 10 buku
226.330 153 dok 10 buku
230.330 236.550 246.750 256.250 765 dok 10 buku
1.196.210 DIY
Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY
100 1 rekomendasi/kebijak
an
244.234 1 rekomendasi/kebijak
an
248.235 249.750 254.545 264.400 2 rekomendasi/kebijaka
n
1.261.164
DIY
Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD
- 1 rekomendasi/kebijak
an
80.000 1 rekomendasi/kebijak
an
85.000 1 keputusan 135.726 1 keputusan 120.000 1 keputusan 120.000 5 rekomendasi/kebijaka
n
450.000
DIY
Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD
Terpenuhinya bahan/referensi pengambilan keputusan pimp DPRD
- - - - - tugas dinas/undang
an 10x; 34 risalah rapat;
9 kajian forkom
1.413.565 tugas dinas/undang
an 10x; 36 risalah rapat;
9 kajian forkom
1.554.922 tugas dinas/undang
an 10x; 36 risalah rapat;
9 kajian forkom
1.710.414 tugas dinas/undangan 30x; 108 risalah rapat; 27
kajian forkom
DIY
Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah
Terpenuhinya bahan/referensi pengambilan keputusan banmusy
- - - - - 12 review jadwal kgt; 5 kajian hasil
kunker; 2 kep RKT; 50 risalah
rapat/rekomendasi
495.363 12 review jadwal kgt; 5 kajian hasil
kunker; 2 kep RKT; 50 risalah
rapat/rekomendasi
544.899 12 review jadwal kgt; 5 kajian hasil
kunker; 2 kep RKT; 50 risalah
rapat/rekomendasi
599.389 36 review jadwal kgt; 15 kajian
hasil kunker; 6 kep RKT;
150 risalah rapat/rekomendasi
DIY
Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD
43.302.795
39.997.881
6 delegasi; 16 unker komisi Luar Daerah;
8 kunker Komisi Mitra
39.052.254
6 delegasi; 16 unker komisi Luar Daerah;
8 kunker Komisi Mitra
42.568.533
6 delegasi; 16 unker komisi Luar Daerah;
8 kunker Komisi Mitra
44.464.452
18 delegasi; 48 unker
komisi Luar Daerah;
209.385.915
DIY
68
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kerja; 8 kordinasi
pelaksanaan tugas; 444
risalah rapat/rekome
ndasi; 3 raperda APBD; 4
rancangan nota
kesepakatan; evaluasi
prognosis; 4 x 36
rekomendasi pengawasan;
3 Masa Sidang
laporan hasil kerja komisi
pd pimp dewan
Kerja; 8 kordinasi
pelaksanaan tugas; 444
risalah rapat/rekome
ndasi; 3 raperda APBD; 4
rancangan nota
kesepakatan; evaluasi
prognosis; 4 x 36
rekomendasi pengawasan;
3 Masa Sidang
laporan hasil kerja komisi
pd pimp dewan
Kerja; 8 kordinasi
pelaksanaan tugas; 444
risalah rapat/rekome
ndasi; 3 raperda APBD; 4
rancangan nota
kesepakatan; evaluasi
prognosis; 4 x 36
rekomendasi pengawasan;
3 Masa Sidang
laporan hasil kerja komisi
pd pimp dewan
24kunker Komisi
Mitra Kerja; 24
kordinasi pelaksanaa
n tugas; 1332
risalah rapat/rekomendasi; 9
raperda APBD; 12 rancangan
nota kesepakatan; evaluasi prognosis;
4 x 108 rekomenda
si pengawasan; 3 Masa
Sidang laporan
hasil kerja komisi pd
pimp dewan
69
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais
55 risalah rapat/rekomendasi; 7 kajian hasil kunker;
13 kajian raperda; 1
kep prolegda
467.521 55 risalah rapat/rekomendasi; 7 kajian hasil kunker;
13 kajian raperda; 1
kep prolegda
514.273 55 risalah rapat/rekomendasi; 7 kajian hasil kunker;
13 kajian raperda; 1
kep prolegda
165 risalah rapat/rekomendasi; 21 kajian
hasil kunker; 39
kajian raperda; 3
kep prolegda
DIY
Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
12 risalah rapat/rekomendasi; 6 kajian hasil kunker;
3 laporan pada masa
sidang;
156.730 12 risalah rapat/rekomendasi; 6 kajian hasil kunker;
3 laporan pada masa
sidang;
354.795 12 risalah rapat/rekomendasi; 6 kajian hasil kunker;
3 laporan pada masa
sidang;
390.274 36 risalah rapat/rekomendasi; 18 kajian
hasil kunker; 9 laporan
pada masa sidang;
DIY
Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/AKD
Jumlah produk
Hukum DPRD yang dibahas 57 Kepwan, 93 Kepim, 4
Nota Kesepakatan
6.182.735 Jumlah produk
Hukum DPRD yang dibahas
8 perda 2 perwan 57 kepwan 93 kepim
4 Nota Kesepkatan
7.553.679 Jumlah produk
Hukum DPRD yang dibahas
8 perda 2 perwan 57 kepwan 93 kepim 4 Nota Kesepkatan
8.30.047 Jumlah produk Hukum DPRD yang
dibahas 8 perda
2 perwan 57 kepwan 93 kepim 4 Nota Kesepkatan
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum
12 bh hasil Forum
Diskusi,12 bh
623.920 12 bh hasil Forum
Diskusi,12 bh
730.312 12 bh hasil Forum
Diskusi,12 bh
803.343 12 bh hasil Forum
Diskusi,12
70
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
makalah seminar
100 bk hasil penelitian/ kajian, 2
terbitanInfo Kajian
20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja
Tenaga Ahli AKD
makalah seminar
100 bk hasil penelitian/ kajian, 2
terbitanInfo Kajian
20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja
Tenaga Ahli AKD
makalah seminar
100 bk hasil penelitian/ kajian, 2
terbitanInfo Kajian
20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja
Tenaga Ahli AKD
bh makalah seminar 100 bk hasil
penelitian/ kajian, 2
terbitanInfo Kajian
20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja
Tenaga Ahli AKD
Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran
1 bh Raperda PertanggjbnPelaks APBD 2014,2 bh
KUA-PPAS P 2015, 2 bh KUA-PPAS 2016, 1 bh RAPBD P 2015,1 bh
RAPBD 2016, 150 bh
Risalah Rapat & atau
Rekomendasi
1.062.509 150 risalah rapat/rekomendasi; 3 perda APBD; 4 Nota Kesepakatan KUA PPAS;
1.786.706 150 risalah rapat/rekomendasi; 3 perda APBD; 4 Nota Kesepakatan KUA PPAS;
1.965.376 450 risalah rapat/rekomendasi; 9
perda APBD; 12
Nota Kesepakat
an KUA PPAS;
DIY
Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD
1 pkt Aplikasi Kesekretariatan,1 laporan Laporan hasil kerja DPRD,
21 bh Dokumentasi Bahan Acara,
1 pkt
319.050 1 pkt Aplikasi Kesekretariatan,1 laporan Laporan hasil kerja DPRD,
21 bh Dokumentasi Bahan Acara,
1 pkt
427.605. 1 pkt Aplikasi Kesekretariatan,1 laporan Laporan hasil kerja DPRD,
21 bh Dokumentasi Bahan Acara,
1 pkt
470.365 1 pkt Aplikasi
Kesekretariatan,1 laporan Laporan
hasil kerja DPRD, 21
bh
71
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Audio Visual DPRD
Audio Visual DPRD
Audio Visual DPRD
Dokumentasi Bahan Acara, 1
pkt Audio Visual DPRD
Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD
layanan internet DPRD
DIY 1 th, siaran televise
17 kl, siaran radio13
kl Media Cetak/ advertorialb10
kl, Suplemen
Media Cetak 5 kl,
Booklets DPRD 750 bk,
Majalah Mimbar
Legislasi 4 edisix800 eks, Pemeliharaan Hardware&So
ftware perlengkapan IT 4 macam,3
pkt Operator Aplikasi
1.567.251 layanan internet DPRD
DIY 1 th, siaran televise
17 kl, siaran radio13
kl Media Cetak/ advertorialb10
kl, Suplemen
Media Cetak 5 kl,
Booklets DPRD 750 bk,
Majalah Mimbar
Legislasi 4 edisix800 eks, Pemeliharaan Hardware&So
ftware perlengkapan IT 4 macam,3
pkt Operator Aplikasi
1.587.369 layanan internet DPRD
DIY 1 th, siaran televise
17 kl, siaran radio13
kl Media Cetak/ advertorialb10
kl, Suplemen
Media Cetak 5 kl,
Booklets DPRD 750 bk,
Majalah Mimbar
Legislasi 4 edisix800 eks, Pemeliharaan Hardware&So
ftware perlengkapan IT 4 macam,3
pkt Operator Aplikasi
1.896.374 layanan internet
DPRD DIY 1 th,
siaran televise 17
kl, siaran
radio13 kl Media Cetak/
advertorialb10 kl,
Suplemen Media
Cetak 5 kl, Booklets
DPRD 750 bk,
Majalah Mimbar
Legislasi 4 edisix800
eks, Pemelihara
an Hardware&Software
perlengkapan IT 4
macam,3 pkt
72
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Operator Aplikasi
Pengembangan Kemitraan Kehumasan
1 pkt Pementasan Seni Budaya,
3 pkt Konferensi
Pers, Press Tour 1
kl, Forum diskusi Wartawan 5
kl, 4 kl Hasil
Forum Diskusi Parelemen
Perempuan, 2kl Hasil Seminar Parlemen
Perempuan, 99 kl
Penerimaan Tamu DPRD,
1kl Penyelenggaraan Forkom setwan se-DIY, 1 kl
Penyelenggaraan Forkom setwan se-Indonesia
1.406.612 5 kl Forum diskusi
wartawan, 4 kl hasil FD
Parlemen pereempuan, 2 kali Hasil
seminarparlemen
perempuan, 3 paket
konferensi pers, 1 paket pementasan
budaya
1.547.273 5 kl Forum diskusi
wartawan, 4 kl hasil FD
Parlemen pereempuan, 2 kali Hasil
seminarparlemen
perempuan, 3 paket
konferensi pers, 1 paket pementasan
budaya
1.702.001 15 forum diskusi
wartawan, 5
Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik
495 Laporan hasil
penyerapan aspirasi
masyarakat (hasil Reses),
2.325.848 Laporan hasil penyerapan
aspirasi masy 295 bh, 22
laporan penerimaan
2.558.432 Laporan hasil penyerapan
aspirasi masy 295 bh, 22
laporan penerimaan
2.814.276 Laporan hasil
penyerapan aspirasi
masy 2085 bh, 66
73
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi Program Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 aspirasi Laporan
penerimaan dengar
pendapat, hearing, audiensi,
demo/unjukrasa, 1 kl
Sarasehan/ Coffee
Morning
engar pendapat,
hearing audiensi
demo
engar pendapat,
hearing audiensi
demo
laporan penerimaa
n engar pendapat, hearing audiensi
demo
Penyelenggaraan TugasFraksi-fraksi
18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14
Usulan Pansus; 48 Risalah x 7
Fraksi
980.886 18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14
Usulan Pansus; 48 Risalah x 7
Fraksi
485,100 18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14
Usulan Pansus; 48 Risalah x 7
Fraksi
533.610 54 x 7 PU Fraksi; 54 x
21 PA Fraksi; 21 org TAF;
42 Usulan Pansus;
144 Risalah x 7
Fraksi
DIY
Sumber Data : Peyusunan Program Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
74
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM
A. Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2014 pada Pasal 1
disebutkan bahwa terjadi perubahan pada Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana
Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, serta Indikator Kinerja
Utama (IKU) Gubernur. Hal tersebut kemudian diamanatkan dalam Peraturan Gubernur
nomor 104 Tahun 2014 untuk melakukan Perubahan Perubahan Target Sasaran Tahunan,
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, IKU Gubernur menjadi dasar SKPD untuk
melakukan perubahan Rencana Strategis SKPD. Dalam rangka penyelarasan antara IKU
Gubernur dengan IKU SKPD tersebut maka dilakukan beberapa perubahan IKU SKPD
untuk mempertajam sasaran dan indikator yang dapat disampaikan sebagaimana tabel
dibawah diberikut.
Tabel 14. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat &DPRD DIY pada Tahun
Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017
No
Bidang Urusan /
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD Tahun 0
Tahun
1 Tahun
2 Tahun
3 Tahun
4 Tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN WAJIB
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 Persentase
prolegda yang
terselesaikan
92,30% 93% 93% - - - -
2 Persentase fasilitasi
penyelesaian
agenda DPRD tepat
waktu
- - - 70 % 80% 90% 90%
75
No
Bidang Urusan /
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD Tahun 0
Tahun
1 Tahun
2 Tahun
3 Tahun
4 Tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Persentase
pengakses
informasi aktivitas
DPRD
- - - - 80 % 90 % 90 %
Sumber Data : RPJMD DIY Tahun 2015
Pada tabel 14 tersebut bisa sampaikan, bahwa capaian kinerja Program Legeslasi
Daerah oleh DPRD DIY pada tahun anggaran 2012 di Programkan dalam Prolegda
sebanyak 17 Raperda yang akan dibahas, namun anggaran pada tahun 2012 yang tersedia
hanya sebanyak 13 Raperda yang akan di bahas DPRD DIY, jadi ketersediaan pendanaan
belum memenuhi kebutuhan Prolegda yang direncanakan akan dibahas tahun anggaran
2012. Akan tetapi Sekretariat DPRD dalam merencanakan anggaran tahun berjalan tidak
saja memenuhi keinginan dan kemauan berbagai pihak yang berkepentingan, namun juga
menggunakan laporan evaluasi dan monitoring dan perkembangan tahun-tahun DPRD
DIY mulai bekerja. Hal ini perlu dipahami dan di mengerti oleh perencana anggaran
dalam penyusunan anggaran Sekretariat DPRD DIY pada pengusulan-pengusulan
anggaran tidak hanya sekedar menerima semua usulan anggaran namun juga perlu
menggunakan evaluasi dan monitoring serta LAKIP dan laporan kinerja keuangan pada
tahun-tahun anggaran berjalan. Pada permasalahan penyusunan anggaran tahun 2012
tersebut Sekretariat DPRD pada usulannya hanya mengusulkan 13 Raperda yang dibahas
dan tidak 17 Raperda, karena dalam pelaksanaannya dana yang terserap hanya untuk 12
Raperda dan 1 Raperda yang akhirnya tidak terbahas dalam tahun anggaran 2012.
Selain beberapa hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah
dilaksanakan pada tahun kedua renstra, diselaraskan dengan karakteristik kegiatan yang
dilaksanakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD yang menjadi fasilitator dan dukungan
kepada DPRD maka indikator kinerja utama juga dilakukan penyesuaian dengan
perubahan indikator dalam RPJMD DIY 2012-2017
Selanjutnya dalam merencanakan anggaran pada RENSTRA Sekretariat DPRD
DIY periode tahun 2012 s/d 2017, usulan pembahasan Raperda yang dibahas melalui
76
Panitia Khusus adalah 10 Raperda sampai maksimal 15 Raperda dengan melihat tahun-
tahun kinerja DPRD dan tahun politik yang sedang berjalan. Sehingga dengan
berdasarkan laporan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD
diharapkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan secara bertahap dapat dicapai
100% sampai tahun anggaran 2017.
top related