anti pencucian uang & pencegahan pendanaan … · 2019. 6. 25. · edisi april pusat pelaporan dan...
Post on 15-Feb-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
BULLETIN ISSN : 89997
STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME
EDISIAPRIL2019PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIKTAHUN 2019
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id
-
.
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1
Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ
Terkait Hasil Analisis 41
G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
DAFTAR ISI:
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
B U L L E T I N S T A T I S T I K
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
VOLUME 110/THN X/2019
April 2019
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Mengawali kuartal kedua tahun 2019, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama April 2019 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 763,4 ribu LTKL, 203,5 ribu LTKT, 6,1 ribu LTKM, serta 2,9 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 66.629.066 laporan atau meningkat sebanyak 5,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2018. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di April 2019 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 11,2 persen. Kenaikan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKL yang meningkat sebesar 24,6 persen.
Terkait fungsi analisis, selama April 2019, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 43 HA, dengan 32 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 11 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 17 HA (39,5 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama April 2019, belum terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 136 HP, dengan rincian 55 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 40 HP ke Penyidik Kepolisian, 32 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga April 2019 terdapat 362 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 400 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Mei 2019
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK
-
2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
RINGKASAN STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
Periode Januari 2003 s.d. April 2019: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. April 2019
sebanyak 66.629.066 Laporan.
A. LTKM = 448.697 Laporan, bertambah 5,5 persen dibanding posisi Desember 2018.
B. LTKT = 28.079.434 Laporan, bertambah 3,5 persen dibanding posisi Desember 2018.
C. LTPBJ = 247.766 Laporan, bertambah 5,0 persen dibanding posisi Desember 2018.
D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 37.830.550 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2019 (Kumulatif s.d. April 2019):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 3.484.713 Laporan
atau turun 0,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2018 (c-to-c).
A. LTKM = 23.288 Laporan, naik 12,3 persen (c-to-c).
B. LTKT = 938.286 Laporan, turun 8,7 persen (c-to-c).
C. LTPBJ = 11.876 Laporan, turun 50,9 persen (c-to-c).
D. LPUT = 158 Laporan, turun 26,5 persen (c-to-c).
E. LTKL = 2.511.105 Laporan, naik 3,3 persen (c-to-c).
April 2019:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 975.878 Laporan,
atau naik 11,2 persen dibandingkan Maret 2019 (m-to-m),
namun naik 9,5 persen dibandingkan April 2018 (y-on-y).
A. LTKM = 6.090 Laporan, naik 5,5 persen (m-to-m), atau naik 8,2 persen (y-on-y).
B. LTKT = 203.506 Laporan, turun 20,5 persen (m-to-m), atau turun 18,8 persen (y-on-y).
C. LTPBJ = 2.928 Laporan, turun 10,9 persen (m-to-m), atau turun 35,7 persen (y-on-y).
D. LPUT = 3 Laporan.
E. LTKL = 763.354 Laporan, naik 24,6 persen (m-to-m), atau naik 21,0 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
Periode Januari 2003 s.d. April 2019: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. April 2019 sebanyak 4.777 HA yang terkait dengan 18.855 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.262 HA yang terkait dengan 8.051 LTKM.
- Inquiry = 2.515 HA yang terkait dengan 10.804 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.438 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 168 HA yang terkait dengan 503 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 136 Laporan.
Tahun 2019 (Kumulatif s.d. April 2019):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama April 2019 sebanyak 161 HA
yang terkait dengan 1.628 LTKM.
A. HA - Proaktif = 46 HA yang terkait dengan 392 LTKM.
- Inquiry = 115 HA yang terkait dengan 1.236 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 150 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 14 HA yang terkait dengan 11 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 8 Laporan.
-
3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
• Selama April 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 6.090 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 305 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 5,5 persen dibandingkan jumlah pada bulan Maret 2019 lalu (m-to-m), atau lebih tinggi 8,2 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama April 2018 (y-on-y).
• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. April 2019 telah mencapai sebanyak 448.697 LTKM atau bertambah 5,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2018.
• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. April 2019 tercatat sebanyak 384.773 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 477,8 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2019 (s.d. April 2019) tercatat sebanyak 311 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 54,2 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 45,8 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (50,9 persen), Jawa Barat (12,5 persen), dan Jawa Timur (7,1 persen).
• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,1 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2019 (s.d. April 2019) adalah perorangan, sedangkan 9,9 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,0 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (29,0 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,9 persen).
• Berdasarkan LTKM selama tahun 2019 (s.d. April 2019), diketahui bahwa sebanyak 31,4 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 68,6 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (39,3 persen), Korupsi (21,2 persen), dan Perjudian (12,5 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1):
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) atau dengan mata uang
asing yang nilainya setara, yang dilakukan
baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)
hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri.”
Pasal 1 Angka 5:
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
-
4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 36,309 154,134 2,736 10,275 32,857 2,645 2,700 10,658 197,649 233,958 121
Ø Bank Umum 36,022 151,797 2,706 10,099 32,190 2,556 2,624 10,357 194,344 230,366 98
¤ Bank Milik Negara 11,096 60,073 780 2,989 9,183 666 659 2,609 71,865 82,961 4
¤ Bank Swasta 12,540 75,785 1,680 6,157 19,297 1,636 1,616 6,571 101,653 114,193 50
¤ Bank Pembangunan
Daerah
8,614 9,599 116 505 2,202 120 215 684 12,485 21,099 25
¤ Bank Asing 2,615 3,498 112 363 1,114 94 94 338 4,950 7,565 10
¤ Bank Campuran 1,157 2,842 18 85 394 40 40 155 3,391 4,548 9
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 2,337 30 176 667 89 76 301 3,305 3,592 23
Non Bank 27,615 140,267 2,890 10,466 34,227 3,126 3,390 12,630 187,124 214,739 190
Ø Pasar Modal 1,088 4,783 113 516 1,574 108 195 585 6,942 8,030 18
Ø Asuransi 2,939 25,593 341 1,231 3,578 254 304 1,170 30,341 33,280 32
Ø Dana Pensiun 1 16 2 3 11 2 4 9 36 37 1
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
1,435 46,426 486 1,528 3,977 417 353 1,480 51,883 53,318 19
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
22,122 48,347 1,651 5,748 20,835 1,907 1,704 7,154 76,336 98,458 74
Ø Money Remittance/KUPU 30 13,140 246 1,255 3,802 376 803 2,015 18,957 18,987 33
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 1,862 51 182 410 10 19 41 2,313 2,313 10
Ø Koperasi 0 88 0 2 34 51 7 152 274 274 1
Ø Penyelenggara E-Money 0 11 0 1 5 1 1 24 40 40 2
Ø Perusahaan Modal Ventura 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKM 63,924 294,401 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 384,773 448,697 311
Tahun 2019Jenis PJK Pelapor
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn
2010 (s.d.
Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2003
s.d. Apr-2019
Jumlah PJK
Pelapor 2019
(s.d. Apr-2019)Tahun
2011-
2017
Tahun 2018
Jumlah
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d.April 2019 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 April 2019.
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,624
12,198
1,498
594
407
397
833
3,641
4
6,226
9,160
2,275
278
33
46,173
1,387
1,568
1,077
327
145
36
136
367
0
179
2,765
4
0
0
7,991
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
-
5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
April 2018 s.d. April 2019
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
5,626 5,632 3,145 5,959 8,380 6,048 6,120 5,038 6,021 6,266 5,161 5,771 6,090
0.1
-44.2
89.5
40.6 -27.8
1.2-17.7 19.5
4.1
-17.6 11.8
5.5
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
2019
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Januari 2019 - April 2019
Bank
10,658
46%
Non Bank
12,630
54%
23,288LTKM
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
Januari 2019 - April 2019
Bank
121
39%
Non Bank
190
61%
311PJK
-
6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2015 s.d. April 2019
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2019
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2015 s.d. April 2019
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2015 s.d. April 2019
253,508 302,176358,325
425,409 448,697
56,733 48,668 56,149 67,084 23,288
19.2%
18.6%
18.7%
5.5%
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
56,733
48,668
56,149
67,084
23,288
4,728 4,056 4,679 5,590 5,822
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
-
7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2015 s.d. April 2019
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada
tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d.April 2019
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2015 s.d. April 2019
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d. April 2019
56,733
48,668
56,149
67,084
23,28826,56725,507
31,08532,857
10,658
30,166
23,161 25,064
34,227
12,630
2015 2016 2017 2018 2019
Bank + Non Bank Bank Non Bank
4,727.8
4,055.7
4,679.1
5,590.3
5,822.0
2015
2016
2017
2018
2019
-
8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. April 2019
Apr-2018Tahun 2018
(s.d. Apr-2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 40 172 482 34 25 145 0.6 -26.5 -37.5 -15.7
Sumatera Utara 180 709 2,010 168 220 725 3.1 31.0 22.2 2.3
Sumatera Barat 13 64 247 21 28 194 0.8 33.3 115.4 203.1
Sumatera Selatan 69 281 848 150 167 490 2.1 11.3 142.0 74.4
Bengkulu 5 27 75 6 11 42 0.2 83.3 120.0 55.6
Jambi 26 125 336 37 26 131 0.6 -29.7 0.0 4.8
Riau 46 229 640 42 45 173 0.7 7.1 -2.2 -24.5
Kepulauan Riau 67 366 3,019 138 323 878 3.8 134.1 382.1 139.9
Lampung 61 295 941 102 115 408 1.8 12.7 88.5 38.3
Kep Bangka Belitung 4 21 113 15 11 52 0.2 -26.7 175.0 147.6
Banten 145 660 2,270 185 217 816 3.5 17.3 49.7 23.6
DKI Jakarta 3,043 10,762 32,967 3,124 2,937 11,854 50.9 -6.0 -3.5 10.1
Jawa Barat 941 3,460 10,960 663 730 2,916 12.5 10.1 -22.4 -15.7
Jawa Tengah 172 667 1,930 168 169 648 2.8 0.6 -1.7 -2.8
Jawa Timur 406 1,247 4,651 397 455 1,661 7.1 14.6 12.1 33.2
DI Yogyakarta 41 171 518 62 38 192 0.8 -38.7 -7.3 12.3
Bali 37 188 587 48 75 239 1.0 56.3 102.7 27.1
Nusa Tenggara Barat 6 45 283 24 50 124 0.5 108.3 733.3 175.6
Nusa Tenggara Timur 2 21 90 6 11 27 0.1 83.3 450.0 28.6
Maluku 3 26 72 16 2 23 0.1 -87.5 -33.3 -11.5
Maluku Utara 4 14 59 9 12 24 0.1 33.3 200.0 71.4
Kalimantan Barat 19 107 359 73 102 223 1.0 39.7 436.8 108.4
Kalimantan Timur 55 180 683 75 48 258 1.1 -36.0 -12.7 43.3
Kalimantan Tengah 7 47 155 11 17 118 0.5 54.5 142.9 151.1
Kalimantan Selatan 12 120 264 44 24 146 0.6 -45.5 100.0 21.7
Kalimantan Utara 0 11 24 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -72.7
Sulawesi Utara 28 96 292 16 50 122 0.5 212.5 78.6 27.1
Sulawesi Selatan 127 341 1,021 72 77 319 1.4 6.9 -39.4 -6.5
Sulawesi Tengah 30 75 296 29 52 131 0.6 79.3 73.3 74.7
Sulawesi Tenggara 14 83 259 10 16 71 0.3 60.0 14.3 -14.5
Sulawesi Barat 0 0 8 2 1 4 0.0 -50.0 n.a. n.a.
Gorontalo 3 16 80 2 3 14 0.1 50.0 0.0 -12.5
Papua 19 108 490 19 30 110 0.5 57.9 57.9 1.9
Papua Barat 1 7 55 3 3 7 0.0 0.0 200.0 0.0
Total LTKM 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 100.0 5.5 8.2 12.3
Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(dalam Persen)
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan
mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian
sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah
kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun
sebelumnya.
-
9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Ga
mb
ar
1.
Pe
me
taa
n P
rop
insi
Me
nu
rut
Ka
teg
ori
Pe
rse
nta
se K
um
ula
tif LT
KM
Pe
rio
de
Ja
nu
ari 2
019
- A
pril 201
9
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Ca
tata
n :
Ju
mla
h L
TKM
dih
itu
ng
be
rda
sark
an
Lo
ka
si P
ela
po
ran
. Ju
mla
h L
TKM
tid
ak M
en
ce
rmin
ka
n T
erja
din
ya
Tin
da
k P
ida
na
.
-
10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. April 2019
Apr-2018Tahun 2018
(s.d. Apr-2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 5,140 18,855 59,088 5,189 5,506 20,971 90.1 6.1 7.1 11.2
Ø Laki-Laki 3,183 11,813 36,044 3,379 3,559 13,412 64.0 5.3 11.8 13.5
Ø Perempuan 1,957 7,042 23,044 1,810 1,947 7,559 36.0 7.6 -0.5 7.3
Perusahaan/Korporasi 486 1,886 7,996 582 584 2,317 9.9 0.3 20.2 22.9
Total LTKM 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 100.0 5.5 8.2 12.3
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(dalam Persen)
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. April 2019
Apr-2018Tahun 2018
(s.d. Apr-2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 1,650 6,051 19,547 1,552 1,411 6,075 29.0 -9.1 -14.5 0.4
Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,119 4,217 12,256 1,117 1,163 4,521 21.6 4.1 3.9 7.2
Ø PNS (termasuk pensiunan) 510 1,773 5,558 405 571 1,726 8.2 41.0 12.0 -2.7
Ø Ibu Rumah Tangga 344 1,366 4,585 375 380 1,568 7.5 1.3 10.5 14.8
Ø Pedagang 296 1,058 3,176 286 366 1,199 5.7 28.0 23.6 13.3
Ø Pelajar/Mahasiswa 173 680 2,432 226 185 915 4.4 -18.1 6.9 34.6
Ø Pejabat Lembaga Legislatif
dan Pemerintah149 434 1,590 132 225 606 2.9 70.5 51.0 39.6
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 111 457 1,352 174 132 569 2.7 -24.1 18.9 24.5
Ø Profesional dan Konsultan 122 403 1,135 120 128 441 2.1 6.7 4.9 9.4
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan)122 462 1,366 124 105 423 2.0 -15.3 -13.9 -8.4
Ø Pengajar dan Dosen 35 132 350 25 35 126 0.6 40.0 0.0 -4.5
Ø Petani dan Nelayan 22 58 211 17 21 85 0.4 23.5 -4.5 46.6
Ø Buruh, Pembantu Rumah
Tangga dan Tenaga Keamanan21 71 232 22 16 76 0.4 -27.3 -23.8 7.0
Ø Pegawai Bank 13 54 170 20 6 44 0.2 -70.0 -53.8 -18.5
Ø Pengurus dan pegawai
yayasan/lembaga berbadan
hukum lainnya
16 43 142 6 19 35 0.2 216.7 18.8 -18.6
Ø Pengurus Parpol 5 7 29 2 8 16 0.1 300.0 60.0 128.6
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan
organisasi dan kelompok
keagamaan
5 20 52 3 3 9 0.0 0.0 -40.0 -55.0
Ø Pegawai Money Changer 1 1 3 2 0 3 0.0 -100.0 -100.0 200.0
Ø Pengurus/Pegawai
LSM/organisasi tidak berbadan
hukum lainnya
3 8 11 3 0 3 0.0 -100.0 -100.0 -62.5
Ø Pengrajin 0 0 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll 423 1,560 4,887 578 732 2,531 12.1 26.6 73.0 62.2
Total Terlapor Perseorangan 5,140 18,855 59,088 5,189 5,506 20,971 100.0 6.1 7.1 11.2
Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(dalam Persen)
-
11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. April 2019
Apr-2018Tahun 2018
(s.d. Apr-2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,194 4,728 14,547 1,250 1,234 5,136 24.5 -1.3 3.4 8.6
Ø Usia 30 - 40 tahun 1,428 5,480 17,306 1,419 1,563 5,763 27.5 10.1 9.5 5.2
Ø Usia 40 - 50 tahun 1,314 4,529 14,076 1,357 1,361 5,062 24.1 0.3 3.6 11.8
Ø Usia 50 - 60 tahun 776 2,731 8,839 827 900 3,421 16.3 8.8 16.0 25.3
Ø Usia Diatas 60 tahun 379 1,169 3,632 298 411 1,404 6.7 37.9 8.4 20.1
Ø Tidak Teridentifikasi 49 218 688 38 37 185 0.9 -2.6 -24.5 -15.1
Total Terlapor Perseorangan 5,140 18,855 59,088 5,189 5,506 20,971 100.0 6.1 7.1 11.2
Kategori Umur
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(dalam Persen)
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. April 2019
Apr-2018Tahun 2018
(s.d. Apr-2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 1,676 6,548 21,699 1,731 1,881 7,307 31.4 8.7 12.2 11.6
Ø Penipuan 661 2,582 7,899 704 663 2,870 39.3 -5.8 0.3 11.2
Ø Korupsi 344 1,363 4,360 471 376 1,552 21.2 -20.2 9.3 13.9
Ø Perjudian 106 498 1,345 34 341 912 12.5 902.9 221.7 83.1
Ø Narkotika 102 446 2,773 44 37 177 2.4 -15.9 -63.7 -60.3
Ø Di Bidang Perbankan 80 235 902 48 39 181 2.5 -18.8 -51.3 -23.0
Ø Di Bidang Perpajakan 135 315 1,124 109 205 576 7.9 88.1 51.9 82.9
Ø Terorisme 21 388 840 55 38 172 2.4 -30.9 81.0 -55.7
Ø Penyuapan 60 199 730 54 52 216 3.0 -3.7 -13.3 8.5
Ø Penggelapan 27 149 481 78 75 272 3.7 -3.8 177.8 82.6
Ø Di Bidang Kelautan 0 1 17 0 1 1 0.0 n.a. n.a. 0.0
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 3 45 6 1 8 0.1 -83.3 n.a. 166.7
Ø Pencurian 0 3 38 2 1 22 0.3 -50.0 n.a. 633.3
Ø Perdagangan Manusia 1 4 8 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø Di Bidang Asuransi 10 14 24 19 1 20 0.3 -94.7 -90.0 42.9
Ø Di Bidang Pasar Modal 0 1 27 7 1 8 0.1 -85.7 n.a. 700.0
Ø Di Bidang Kehutanan 0 2 4 7 0 7 0.1 -100.0 n.a. 250.0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 4 4 0 1 1 0.0 n.a. n.a. -75.0
Ø Penyelundupan Barang 4 7 32 0 0 4 0.1 n.a. -100.0 -42.9
Ø Penyelundupan Imigran 0 58 60 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Pemalsuan Uang 0 1 7 1 0 2 0.0 -100.0 n.a. 100.0
Ø Prostitusi 0 1 1 1 1 8 0.1 0.0 n.a. 700.0
Ø Psikotropika 0 2 4 0 1 1 0.0 n.a. n.a. -50.0
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 1 1 0.0 n.a. n.a. 0.0
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara
4 tahun atau lebih
125 271 973 91 46 296 4.1 -49.5 -63.2 9.2
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll3,950 14,193 45,385 4,040 4,209 15,981 68.6 4.2 6.6 12.6
Total LTKM 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 100.0 5.5 8.2 12.3
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(dalam Persen)
-
12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang
dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,
Pasal 23.
• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama April 2019 sebanyak 203.506 LTKT, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 10.175 laporan/hari (1 bulan = 20
hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,
jumlah tersebut turun 20,5 persen (m-to-m), atau tercatat
lebih rendah 18,8 persen jika dibandingkan jumlah pada April
2018 (y-on-y).
• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2019 (s.d. April 2019) tercatat sebanyak 0,9 juta laporan yang
dilaporkan oleh 397 PJK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. April 2019, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 28,1 juta LTKT.
• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,1 persen), utamanya PJK
Bank Umum (99,0 persen).
• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 116,3 persen atau sebanyak 19,4 juta
laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. April 2019
250,6
08
284,8
59
236,5
75
290,2
78
257,7
75
282,4
99
279,3
17
249,0
45
276,3
67
272,2
26
206,5
64
255,9
90
203,5
06
13.7-17.0
22.7 -11.2 9.6 -1.1 -10.8 11.0-1.5
-24.1 23.9 -20.5
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Ap
r-18
Ma
y-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Au
g-1
8
Se
p-1
8
Oc
t-18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Fe
b-1
9
Ma
r-1
9
Ap
r-19
2019
LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU
Pasal 1 Angka 6 :
“Transaksi Keuangan Tunai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan
dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam.”
-
13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 8,620,893 15,248,248 248,804 1,019,827 3,161,332 253,704 201,823 930,089 19,339,669 27,960,562 283
Ø Bank Umum 8,619,074 15,229,605 231,824 1,001,410 3,139,581 253,254 201,420 928,359 19,297,545 27,916,619 104
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 18,643 16,980 18,417 21,751 450 403 1,730 42,124 43,943 179
Non Bank 10,530 77,324 1,804 7,611 22,821 2,286 1,683 8,042 108,187 118,717 114
Ø Pasar Modal 44 42 1 2 9 1 2 5 56 100 2
Ø Asuransi 165 1,054 6 158 171 0 6 6 1,231 1,396 1
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
3 872 6 12 18 0 0 5 895 898 2
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
9,972 69,423 1,587 6,719 19,455 1,951 1,297 6,560 95,438 105,410 91
Ø Money Remittance/KUPU 346 5,636 204 720 3,168 334 378 1,466 10,270 10,616 18
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 0
Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 0 207 207 0
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8,631,423 15,325,572 250,608 1,027,438 3,184,153 255,990 203,506 938,131 19,447,856 28,079,279 397
Tahun 2011-
2017
Jumlah
PJK
Pelapor
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan
2003 s.d.
Apr-2019
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn
2010 (s.d.
Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Tahun 2018 Tahun 2019
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2015 s.d. April 2019
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2019.
18,347,89621,105,132
23,956,99527,141,148
2,226,749 2,757,236 2,851,863 3,184,153 938,131
15.0%
13.5%
13.3%
3.5%
2015 2016 2017 2018 2019
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
-
14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
LAPORAN PEMBAWAAN
UANG TUNAI
(LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam
atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT
dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,
dan mulai efektif per Januari 2006.
• Selama April 2019, terdapat 3 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
• Dengan adanya penambahan LPUT selama April 2019, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d.
April 2019 tercatat sebanyak 22.619 laporan dengan
penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta
(60,3 persen) dan Batam (33,9 persen).
• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai
RI. Hingga April 2019, tercatat terjadi 304 pelanggaran
pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.
Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran
pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni
sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Batam 2,683 4,985 0 2 2 0 0 0 4,987 7,670
Ø Soekarno Hatta 2,866 10,607 0 0 34 0 0 141 10,782 13,648
Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14
Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53
Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 578 51 198 249 0 0 0 827 877
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9
Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7
Ø Balikpapan 0 7 0 0 0 0 0 2 9 9
Ø Pontianak 0 13 0 0 4 0 0 0 17 17
Ø Pekanbaru 0 10 0 4 7 0 0 0 17 17
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 11 0 0 2 0 0 0 13 13
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 6 0 0 1 0 0 0 7 7
Ø Yogyakarta 0 7 0 0 1 0 0 3 11 11
Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
Ø Entikong 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
Ø Kuala Namu 0 37 0 2 4 0 0 7 48 48
Ø Juanda 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28
Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Atambua 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3
Ø Kupang 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Nunukan 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3
Ø Makassar 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Ø Sintete 0 0 2 2 6 0 3 7 13 13
Ø Banda Aceh 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Ø Bengkalis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Total LPUT 5,711 16,430 55 215 317 0 3 161 16,908 22,619
Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006
s.d. Apr-2019Tahun
2011-
2017
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2018
Jumlah
Tahun 2019
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
-
15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. April 2019
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2015 s.d. April 2019
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2019.
7,67013,648
1453116
877592791717131271113194828131311311
0 5,000 10,000 15,000
BatamSoekarno Hatta
BandungTanjung Balai Karimun
Tj. PinangNgurah Rai Denpasar
DumaiTeluk Bayur
Teluk NibungMedan
BalikpapanPontianak
PekanbaruSemarang (Tj. Emas)
LombokPalembangYogyakarta
MataramEntikong
Kuala NamuJuandaTarakan
AtambuaKupang
NunukanMakassar
SinteteBanda Aceh
Bengkalis
13,920 14,837
22,141 22,458 22,619
18 917 7,304 317 161
6.6%
49.2%
1.4% 0.7%
2015 2016 2017 2018 2019
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
-
16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. April 2019
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%
Soekarno Hatta 60 19.7%
Batam 49 16.1%
Kuala Namu 13 4.3%
Pekan Baru 8 2.6%
Pontianak 8 2.6%
Medan 6 2.0%
Tarakan 4 1.3%
Dumai 3 1.0%
Bandung 3 1.0%
Tj. Pinang 2 0.7%
Teluk Bayur 2 0.7%
Tj. Balai Karimun 2 0.7%
Halim Perdana Kusumah 1 0.3%
Teluk Nibung 1 0.3%
Juanda 1 0.3%
Mataram 1 0.3%
Palembang 1 0.3%
Atambua 2 0.7%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai304 100.0%
%Lokasi Pelaporan
Jumlah
Jan-2006
s.d. Apr-2019
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. April 2019
137
60
49
13
8
8
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Ngurah Rai Denpasar
Soekarno Hatta
Batam
Kuala Namu
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Tarakan
Dumai
Bandung
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Palembang
Atambua
-
17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA
BARANG DAN JASA
(LTPBJ)
Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat
(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei
2012.
• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama April 2019 tercatat bertambah sebanyak
2.928 Laporan, atau turun sebesar 10,9 persen
(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau
lebih rendah 35,7 persen dibandingkan jumlah pada April 2018
(y-on-y).
• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga
April 2019 telah mencapai 247.766 laporan yang berasal dari
824 PBJ.
• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. April 2019, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal
dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 146.770 laporan atau
59,2 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor
sebanyak 93.717 laporan atau 37,8 persen, Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 5.246 laporan atau 2,1 persen,
Balai Lelang sebanyak 1.967 laporan atau 0,8 persen, dan
Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0
persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Perusahaan Properti 114,101 2,007 16,535 26,949 1,725 1,326 5,720 146,770 537
Ø Pedagang Kendaraan
Bermotor70,724 2,404 7,168 17,566 1,412 1,394 5,427 93,717 206
Ø Pedagang Perhiasan/logam
mulia3,748 51 243 899 118 166 599 5,246 12
Ø Balai Lelang 1,068 89 258 769 32 42 130 1,967 59
Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 10
Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 189,707 4,551 24,204 46,183 3,287 2,928 11,876 247,766 824
Jumlah PBJ
Pelapor Mei
2012 s.d. Apr-
2019
Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
(PBJ)
Tahun
2012-
2017
Tahun 2018Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d.
Apr-2019
Tahun 2019
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
UU TPPU
Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga
keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia
jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak
di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.”
-
18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. April 2019
Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2019 (s.d. April 2019)
537
206
12
59
10
146,770
93,717
5,246
1,967
4
Perusahaan Properti
Pedagang
Kendaraan Bermotor
Perhiasan / logam
mulia
Balai Lelang
Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Perusahaan
Properti
5,720
48%Pedagang
Kendaraan
Bermotor
5,427
46%
Perhiasan /
logam mulia
129
5%
Balai Lelang
130
1%
Barang Seni /
Antik
0
0%
-
19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
TRANSFER DANA
DARI/KE LUAR NEGERI
(LTKL)
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
• Hingga akhir April 2019 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.
• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (39 persen), diikuti LTKL KUPU (32 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (29 persen).
• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. April 2019 sebanyak 37,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 591,1 ribu laporan atau sebanyak 29,6 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 24,6 juta Laporan atau 64,9 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 13,3 juta Laporan atau 35,1 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.642 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp958 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU
Pasal 23 Angka 1 :
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer
dana dari dan ke luar negeri..”
Peraturan Kepala PPATK No: PER-
12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata
Cara Penyampaian LTKL bagi
Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar
Negeri adalah rangkaian kegiatan
yang dimulai dengan perintah dari
Pengirim Asal yang bertujuan
memindahkan sejumlah Dana dari
dan ke luar wilayah Indonesia
kepada Penerima yang disebutkan
dalam Perintah Transfer Dana
sampai dengan diterimanya Dana
oleh Penerima.
Grafik 17
Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
52.1%
NON
BANK
UMUM
47.9%
Grafik 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
96
51%
NON BANK
UMUM
94
49%
-
20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2019
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2019
Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2019
SWIFT29%
NON SWIFT39%
KUPU32%
Outgoing13,266,733
35%
Incoming24,563,817
65%
OutgoingRp21,780,181,276,089,900
48%Incoming
Rp23,532,622,573,150,800 52%
-
21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)
Periode April 2018 s.d. April 2019
Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank
Periode April 2018 s.d. April 2019
Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank
Periode April 2018 s.d. April 2019
224 236 170 242230 214 231 245 227 240 192 240 230
407
3,908
358 431500 415 419 416 374 366 337 373
533
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
Outgoing
Incoming
453457
330
461 452
384
457437
462391
337
438
3
446
476
358
464 476
416
422
474 467
380345 403
14
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
Outgoing Incoming
2,0261,934 1,941 1,902
1,966
1,793
1,978
1,786
2,032
1,6281,750 1,826
15
1,096
122
1,002 1,076 952 1,003 1,0051,138
1,249
1,040 1,0251,081
26
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
Outgoing Incoming
-
22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
LAPORAN
PENUNDAAN TRANSAKSI
(LPT)
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini
perkembangan pelaporan LPT sampai dengan April 2019.
• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama April 2019 tercatat sebanyak 3 Laporan, atau lebih rendah
dibandingkan jumlah laporan yang diterima pada Maret
2019 yang sebanyak 4 laporan.
• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga April 2019
tercatat sebanyak 2.976 laporan.
• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2019 (s.d. April 2019) dilakukan oleh PJK Bank (73,7 persen), terutama Bank
Negara (31,6 persen) dan Bank Swasta (26,3 persen).
Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Tarik/Setor
Tunai (52,6 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas
terlapor adalah perorangan (100,0 persen) dengan profesi
utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (57,9 persen), dan
Ibu Rumahtangga (15,8 persen).
• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2019 (s.d. April 2019) bernilai
dibawah Rp100 juta (68,4 persen). Sejalan dengan hal
tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian
besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 89,5
persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum
memenuhi aspek materil.
• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2019 (s.d. April
2019) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (73,7 persen), Jawa Barat
(21,1 persen), dan Banten (5,3 persen).
• Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa terdapat 31,6 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum
teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi
pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU
TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah
teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya,
sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa
Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta
Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
(42,1 persen).
UU TPPU
Pasal 26
Ayat (1) :
(1) Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan
Transaksi paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak
penundaan Transaksi dilakukan.
(2) Penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal
Pengguna Jasa:
a. melakukan Transaksi yang
patut diduga menggunakan
Harta Kekayaan yang
berasal dari hasil tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1);
b. memiliki rekening untuk
menampung Harta
Kekayaan yang berasal dari
hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut
diduga menggunakan
Dokumen palsu.
(3) Pelaksanaan penundaan
Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat
dalam berita acara penundaan
Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan
memberikan salinan berita
acara penundaan Transaksi
kepada Pengguna Jasa.
(5) Penyedia jasa keuangan wajib
melaporkan penundaan
Transaksi kepada PPATK
dengan melampirkan berita
acara penundaan Transaksi
dalam waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam
terhitung sejak waktu
penundaan Transaksi dilakukan.
(6) Setelah menerima laporan
penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) PPATK wajib
memastikan pelaksanaan
penundaan Transaksi dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang
ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi
telah dilakukan sampai dengan
hari kerja kelima, penyedia jasa
keuangan harus memutuskan
akan melaksanakan Transaksi
atau menolak Transaksi
tersebut.
-
23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
April 2018 s.d. April 2019
Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 14 67 108 2 2 14 73.7 0.0 -85.7 -79.1
Ø Bank Negara 5 37 50 1 1 6 31.6 0.0 -80.0 -83.8
Ø Bank Swasta 5 10 19 1 1 5 26.3 0.0 -80.0 -50.0
Ø BPD 4 17 30 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -94.1
Ø Bank Asing 0 2 5 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Bank Campuran 0 1 4 0 0 2 10.5 n.a. n.a. 100.0
Non Bank 1 2 8 2 1 5 26.3 -50.0 0.0 150.0
Ø Asuransi 1 2 8 2 1 5 26.3 -50.0 0.0 150.0
Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi1 2 4 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -50.0
Aspek Formil terpenuhi, namun
Aspek Materil tidak terpenuhi13 62 105 4 3 17 89.5 -25.0 -76.9 -72.6
Aspek Formil tidak terpenuhi,
namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil
tidak terpenuhi1 5 7 0 0 1 5.3 -100.0 -100.0 -80.0
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -40.0 -80.0 -72.5
Pemenuhan Aspek Formil
dan Aspek Materil
Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)
Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24
jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
15
9
1
4 4
7
12
5 5
10
24
3
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
-
24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tarik/Setor Tunai 1 7 17 3 2 10 52.6 -33.3 100.0 42.9
Outgoing 0 0 0 0 0 2 10.5 n.a. n.a. n.a.
Polis Asuransi 1 2 5 0 0 2 10.5 n.a. -100.0 0.0
Transfer 5 26 50 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -96.2
Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SMS/Mobile Banking 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Incoming 0 4 5 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Internet Banking 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Remittance 3 3 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Penukaran Valas 1 2 2 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Lainnya 3 14 18 1 1 4 21.1 0.0 -66.7 -71.4
Tidak Terisi 1 11 14 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5
Jenis Transaksi Yang Ditunda
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)
Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 15 67 111 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -71.6
Ø Pengusaha/Wiraswasta 11 34 56 4 1 11 57.9 -75.0 -90.9 -67.6
Ø Ibu Rumahtangga 1 5 11 0 1 3 15.8 n.a. 0.0 -40.0
Ø PEPS 0 0 3 0 1 1 5.3 n.a. n.a. n.a.
Ø PNS 1 1 3 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 0.0
Ø Pegawai Swasta 1 13 16 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -92.3
Ø Pelajar/Mahasiswa 0 3 4 0 0 1 5.3 n.a. n.a. -66.7
Ø Buruh 1 1 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø TNI/POLRI (Termasuk
Pensiunan)0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Pedagang 0 5 6 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Profesional 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi 0 4 8 0 0 1 5.3 n.a. n.a. -75.0
Korporasi 0 2 5 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5
Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama
Terlapor Perorangan
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)Jumlah LPT
% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Dibawah Rp100 juta 10 59 97 4 2 13 68.4 -50.0 -80.0 -78.0
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 4 8 15 0 1 5 26.3 n.a. -75.0 -37.5
Ø Diatas Rp1 miliar 1 2 4 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -50.0
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Kategori Nominal Transaksi
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)
-
25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
DKI JAKARTA 10 35 63 4 3 14 73.7 -25.0 -70.0 -60.0
JAWA BARAT 1 11 19 0 0 4 21.1 n.a. -100.0 -63.6
BANTEN 0 1 3 0 0 1 5.3 n.a. n.a. 0.0
SULTRA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
DIY 0 3 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
SUMUT 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
NTB 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
RIAU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULSEL 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
JAMBI 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SUMBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BALI 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NAD 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
PAPUA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
JAWA TIMUR 0 2 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALSEL 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SUMSEL 3 11 11 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
KALTIM 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KEP BABEL 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KEPRI 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK
Penunda Transaksi
Tabel 17
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. April 2019
Apr-2018Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pertimbangan (1) dan (2) 0 7 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Pertimbangan (1) dan (3) 3 3 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Pertimbangan (2) dan (3) 0 4 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Pertimbangan (1) saja 1 7 21 1 1 5 26.3 0.0 0.0 -28.6
Pertimbangan (2) saja 3 14 27 1 1 8 42.1 0.0 -66.7 -42.9
Pertimbangan (3) saja 3 7 12 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Pertimbangan (1)/(2)/(3) 5 27 42 2 1 6 31.6 -50.0 -80.0 -77.8
Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5
Alasan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-2019)
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil
tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
-
26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
HASIL ANALISIS
(HA) • Selama April 2019, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik
sebanyak 43 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 453 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 11 HA (25,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 73 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 32 HA (74,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 380 laporan.
• Selama tahun 2019 (s.d. April 2019), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 161 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.628 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 46 HA (28,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 392 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 115 HA (71,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.236 laporan.
• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. April 2019, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.346 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 15.745 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 1.090 HA (32,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.200 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 2.256 HA (67,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10.545 laporan.
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. April 2019, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 4.777 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 18.855 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 2.262 HA (47,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.051 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 2.515 HA (52,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10.804 laporan.
• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2019 (s.d. April 2019), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 69 HA (42,9 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 11,3 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 62 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 150,0 persen.
• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2019 (s.d. April 2019), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 150 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak 27 IHA (18,0 persen).
ANALISIS &
PEMERIKSAAN
UU TPPU
Pasal 44 Ayat (1) :
“Dalam rangka melaksanakan fungsi
analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan
informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau
pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
d. berdasarkan pengembangan hasil analisis
PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
f. berdasarkan permintaan dari instansi
penegak hukum atau mitra kerja di luar
negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil
analisis kepada instansi peminta, baik di
dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari
i. masyarakat mengenai adanya dugaan
tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak
Pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan tindak pidana Pencucian
Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi
penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan
atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
m. menghentikan sementara seluruh atau
sebagian Transaksi yang diketahui atau
dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan
penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain
dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau
pemeriksaan kepada penyidik.”
-
27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 18
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
PROAKTIF
Ø Hasil Analisis 1,172 880 9 39 164 11 11 46 1,090 2,262
Ø LTKM Terkait 2,851 3,449 79 682 1,359 105 73 392 5,200 8,051
INQUIRY**)
Ø Hasil Analisis 259 1,807 14 86 334 25 32 115 2,256 2,515
Ø LTKM Terkait 259 6,765 64 615 2,544 188 380 1,236 10,545 10,804
TOTAL
Ø Hasil Analisis 1,431 2,687 23 125 498 36 43 161 3,346 4,777
Ø LTKM Terkait 3,110 10,214 143 1,297 3,903 293 453 1,628 15,745 18,855
Tahun
2011-
2017
Tahun 2018
Jumlah
Jenis Hasil Analisis (HA)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Apr-
2019
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2019
Keterangan :
- Cut off data per 30April 2019.
- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.
- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak
diperhitungkan sebagai HA.
Grafik 25
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA
Januari 2015 s.d. April 2019
362
435414
498
161
110 103130
164
46
252
332
284
334
115
2015 2016 2017 2018 2019
HA per-Tahun Proaktif Inquiry
-
28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 19
Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø KEPOLISIAN SAJA 0 1,021 11 53 193 20 23 69 1,283 1,283
Ø KEJAKSAAN SAJA 104 461 2 13 56 1 3 17 534 638
Ø KPK SAJA 0 701 9 38 146 6 10 37 884 884
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
BNN0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Ø DITJEN PAJAK 0 257 0 12 67 7 6 30 354 354
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 24 0 4 9 2 1 5 38 38
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 56 1 5 27 0 0 3 86 86
JUMLAH HA 1,431 2,687 23 125 498 36 43 161 3,346 4,777
Penyidik
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Apr-
2019Tahun
2011-
2017
Tahun 2018
Jumlah
Tahun 2019
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Korupsi; 580 1,362 12 62 240 11 17 69 1,671 2,251
Ø Penyuapan; 40 73 1 3 5 0 0 0 78 118
Ø Narkotika; 47 122 2 11 49 2 1 7 178 225
Ø Di bidang perbankan; 46 46 0 2 4 3 2 5 55 101
Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3
Ø Kepabeanan dan Cukai; 9 29 0 4 10 2 1 5 44 53
Ø Terorisme/Pendanaan
Teorisme;
19 97 0 1 22 4 4 14 133 152
Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9
Ø Penggelapan; 42 80 0 3 7 1 1 2 89 131
Ø Penipuan; 419 327 5 19 65 4 6 21 413 832
Ø Pemalsuan; 5 5 0 1 8 0 1 1 14 19
Ø Perjudian; 17 41 1 1 3 1 0 1 45 62
Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6
Ø Di bidang perpajakan; 7 240 0 12 67 7 6 30 337 344
Ø Di bidang kehutanan; 6 8 0 2 2 0 0 0 10 16
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan;
0 3 0 0 0 0 1 1 4 4
Ø Perdagangan orang; 0 15 2 4 9 0 0 0 24 24
Ø Di bidang lingkungan hidup; 0 0 0 0 1 0 2 3 4 4
Ø Pidana lain yang diancam dengan
penjara 4 tahun atau lebih0 39 0 0 5 0 0 0 44 44
Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 192 0 0 1 0 0 0 193 378
JUMLAH HA 1,431 2,687 23 125 498 36 43 161 3,346 4,777
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Apr-
2019
Tahun 2018Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah
Tahun
2011-
2017
Tahun 2019
-
29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Periode Januari 2003 s.d. April 2019
Hasil
Analisis
LTKM
Terkait
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010 553 938
2011-2014 291 567
2015 1 1
2016 - -
2017 - -
2018 - -
2019
(s.d. Apr 2019) - -
Jumlah 292 568
845 1,506 Jumlah Jan 2003 s.d. Apr 2019
Tahun
Setelah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak
pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar
serta keterbatasan data.
Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. April 2019
362
435414
498
161
1 0 0 0 0
2015 2016 2017 2018 2019
HA ke Penyidik HA Database
-
30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 22
Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA
Januari 2003 s.d. April 2019
Apr-2018
Kumulatif
s.d. Apr-
2018
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Kumulatif
s.d. Apr-
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 136 8 26 59 6 12 27 222 600
Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 12 1 0 1 17 26
Ø Komisi Yudisial 5 25 0 4 5 0 0 0 30 35
Ø Tim Tas TIPIKOR
(Bubar Tgl 11/06/2007)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.
2012)
34 14 0 0 0 0 0 0 14 48
Ø Bank Indonesia 8 26 1 4 7 0 0 1 34 42
Ø Dirjen Pajak 47 118 16 28 89 8 4 23 230 277
Ø Kementerian Luar Negeri 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 21 0 2 15 4 1 12 48 61
Ø Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
6 5 0 1 1 0 0 0 6 12
Ø Kementerian Keuangan 39 161 1 4 12 0 0 2 175 214
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 7 0 0 1 0 0 0 8 9
Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 2 1 1 1 0 0 0 3 4
Ø Badan Narkotika Nasional 12 9 0 0 3 0 0 2 14 26
Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 22 0 2 2 0 0 0 24 25
Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
0 3 0 0 1 0 0 0 4 4
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 22 1 4 10 2 0 3 35 35
Ø Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI
0 8 0 0 6 2 1 4 18 18
Ø Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI
0 15 1 3 5 0 0 0 20 20
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
0 9 0 1 4 1 0 1 14 14
Ø Kementerian Agama RI 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø Tentara Nasional Indonesia 0 24 0 1 6 0 0 1 31 31
Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Pertahanan 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
Ø Bappenas 0 5 0 0 1 0 1 1 7 7
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
0 5 0 1 4 0 0 0 9 9
Ø Badan Kepegawaian Negara 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3
Ø Kementerian Kesehatan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan
Nasional
0 1 1 1 1 0 0 0 2 2
Ø Badan Intelijen Negara 0 11 2 2 5 0 0 10 26 26
Ø Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Perhubungan 0 3 0 0 1 0 0 0 4 4
Ø Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
0 7 0 0 3 0 0 1 11 11
Ø Kementerian Badan Usaha
Milik Negara RI
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
0 23 5 10 41 3 0 9 73 73
Ø Badan Pengawasan Obat
Makanan
0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
Ø SKK Migas 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Pemuda dan
Olahraga
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ø Mahkamah Agung 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Ø LKPP 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ø BAPPEBTI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Sosial 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ø Lainnya 6 503 15 47 202 20 11 51 756 762
JUMLAH IHA 563 1,219 52 143 506 47 31 150 1,875 2,438
Tahun 2019Tahun
2011-
2017
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Apr-
2019
Tahun 2018Instansi
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai
belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
-
31 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
KARAKTERISTIK TERLAPOR
BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)
• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2019 (s.d. April 2019) yang berjumlah sebanyak 46 HA, mayoritas
terlapor HA proaktif adalah perorangan (87,0 persen atau
sebanyak 40 HA).
• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun 2019 (s.d. April 2019) bernominal di
atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 17,4 persen atau sebanyak 8
HA.
• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta (47,8 persen atau 22 HA), dan Jawa
Barat (8,7 persen atau 4 HA).
Tabel 23
Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 7 32 145 8 10 40 87.0 25.0 42.9 25.0
Ø Laki-Laki 5 24 111 5 10 33 71.7 100.0 100.0 37.5
Ø Perempuan 2 8 34 3 0 7 15.2 -100.0 -100.0 -12.5
Non Perorangan/Korporasi 2 7 19 3 1 6 13.0 -66.7 -50.0 -14.3
Total HA Proaktif 9 39 164 11 11 46 100.0 0.0 22.2 17.9
Kategori Terlapor
Jumlah HA % Distribusi
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
Perkembangan Apr-2019
(Dalam Persen)
Grafik 27
Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Tahun 2019 (s.d. April 2019)
Dibawah
Rp1 Miliar
2.2
8%
Rp1 Miliar
- Rp2
Miliar
0.0
0%Rp2 Miliar - Rp3
Miliar
4.3
17%
Rp3 Miliar - Rp4
Miliar
2.2
8%
Rp4 Miliar - Rp5
Miliar
0.0
0%
Di atas
Rp 5
Miliar
17.4…
UU TPPU
Pasal 1 Angka 9 :
“Setiap Orang adalah orang
perseorangan atau Korporasi.”
-
32 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019
Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif
Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana
s.d. April 2019
Apr-2018
Tahun 2018
(s.d. Apr-
2018)
Jan-2018
s.d. Des-
2018
Mar-2019 Apr-2019
Tahun 2019
(s.d. Apr-
2019)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Utara 0 0 6 1 2 3 6.5 100.0 n.a. n.a.
Sumatera Barat 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Selatan 0 0 1 0 1 2 4.3 n.a. n.a. n.a.
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Jambi 0 0 0 0 0 1 2.2 n.a. n.a. n.a.
Riau 0 1 1 0 0 1 2.2 n.a. n.a. 0.0
Kepulauan Riau 0 4 5 1 0 2 4.3 -100.0 n.a. -50.0
Lampung 0 0 1 1 0 1 2.2 -100.0 n.a. n.a.
Kep Bangka Belitung 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Banten 1 1 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
DKI Jakarta 3 16 66 3 6 22 47.8 100.0 100.0 37.5
Jawa Barat 1 2 13 1 1 4 8.7 0.0 0.0 100.0
Jawa Tengah 1 3 7 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Jawa Timur 0 1 20 0 1 3 6.5 n.a. n.a. 200.0
DI Yogyakarta 0 0 0 1 0 2 4.3 -100.0 n.a. n.a.
Bali 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Nusa Tenggara Barat 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Nusa Tenggara Timur 0 0 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Maluku 2 2 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat 0 0 0 1 0 1 2.2 -100.0 n.a. n.a.
Kalimantan Timur 0 0 7 1 0 3 6.5 -100.0 n.a. n.a.
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Selatan 0 0 0 1 0 1 2.2 -100.0 n.a. n.a.
Sulawesi Utara 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Sulawesi Selatan 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Tengah 0 0
top related