amdal- ukl dan upl
Post on 30-Nov-2015
379 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UKL-UPL 1
AMDAL
UKL-UPL
(UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP)
LATAR BELAKANG
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional
setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang
Dasar Negara Republik tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
Oleh karena itu, Negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah
dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan.
RUMUSAN MASALAH
1. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga
meningkat pesat. Kegiatan ekonomi/pembangunan yang semakin meningkat mengandung
resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar
ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan
beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya
pemulihannya.
UKL-UPL 2
2. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga
menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun,
yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan
hidup kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan makalah ini adalah:
1. Sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah AMDAL dan Audit Lingkungan di Jurusan
Teknik Lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna
2. Sebagai pembuka wawasan mahasiswa tentang UKL/UPL di Indonesia
PENGERTIAN UKL - UPL
Dalam penjelasan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup disebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah
pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri yang diantaranya
menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk
yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain
dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan
hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah
salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan
perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor.
UKL-UPL telah berjalan selama bertahun-tahun, namun sampai saat ini masih ditemukan
banyak kendala dalam pelaksanaannya.
Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL ?
1. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 adalah sebagai berikut:
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
UKL-UPL 3
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Undang-
Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal
34 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup).
Proses penapisan atau kerap disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk
menentukan apakah suatu kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses
penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana
kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL
Upaya Pengelolaan Lingkungan HIdup-Upaya Pemantauan Lingkungkungan Hidup
merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan
bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola
dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup
untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau
kegiatan.
Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat (dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.
Penetapan jenis usaha dan / atau kegiatan tersebut berupa kegiatan usaha mikro dan kecil
serta tidak termasuk dalam kategori berdampak penting. Usaha dan / atau kegiatan tersebut
wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanngung jawab usaha dan /
atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak
lingkungan lingkungan hidup dari usaha dan / atau kegiatannya di luar usaha dan / atau
kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
UKL-UPL 4
Kriteria usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi
dengan AMDAL terdiri atas:
a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan / atau
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam
dalam pemanfaatannya
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan
buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumber daya alam dan / atau perlindungan cagar budaya
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan / atau mempengaruhi pertahanan negara
dan / atau
i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN UKL/UPL
1. Maksud Penyusunan UKL/UPL
Sebagai acuan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) terhadap jenis usaha dan
atau kegiatan.
Sebagai dokumen informatif tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan
pemantauan lingkungan hidup mulai tahap Pra-Konstruksi, Konstruksi dan Operasional
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral antar instansi yang bertanggung jawab di
bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di tingkat propinsi,
kabupaten/kota dengan instansi yang saling berkaitan
2. Tujuan Penyusunan UKL/UPL
UKL-UPL 5
Mengidentifikasi dan menguraikan komponen kegiatan penyebab dampak pada tahap
prakonstruksi, konstruksi dan operasional yang diduga dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup.
Mengidentifikasi dan menguraikan komponen lingkungan hidup yang akan terkena
dampak dari suatu kegiatan.
Merumuskan saran tindak dalam upaya pengeloaan lingkungan hidup dan pemantaun
lingkungan hidup.
Sebagai pedoman bagi pemerakarsa dalam pengambilan keputusan mengenai upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan.
DASAR HUKUM
Dasar hukum atau peraturan perundangan yang terkait adalam Penyusunan UKL/UPL ini
mengacu pada:
1. Undang-Undang:
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini
sebagai acuan dalam penerapan keselamatan kerja.
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan memahami dan
pelaksanaan konservasi.
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja, sebagai
acuan penerapan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-
undang ini sebagai acuan dalam memahami lalu lintas dan angkutan jalan kaitannya di
wilayah studi.
Undang-Undang RI No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, sebagai acuan bagi lalu lintas
dan keselamatan pelayaran ke pelabuhan.
Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Undang-undang ini sebagai acuan memahami pengertian pengelolaan lingkungan
Hidup.
Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini
sebagai acuan memahami dan kegunaan sumber air di wilayah studi.
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang
ini sebagai acuan kewenangan pemerintahan daerah.
UKL-UPL 6
Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini
sebagai acuan dalam memahami tata ruang di wilayah studi.
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai acuan
memahami pengelolaan sampah, tugas dan kewenangan pemerintah, hak dan
kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan, pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan
kemitraan, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi sebagai acuan
dalam penyampaian dan keterbukaan informasi kepada publik.
2. Peraturan Pemerintah
Peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan atau kegiatan
dari tahap Pra Konstruksi – Konstruksi dan Operasional.
3. Keputusan Presiden
Keputusan-keputusan Presiden yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan atau kegiatan
dari tahap Pra Konstruksi – Konstruksi dan Operasional.
4. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan-peraturan Menteri yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan atau kegiatan dari
tahap Pra Konstruksi – Konstruksi dan Operasional.
5. Keputusan Menteri/Kepala Badan
Keputusan-keputusan Menteri/Kepala badan yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan
atau kegiatan dari tahap Pra Konstruksi – Konstruksi dan Operasional.
6. Peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan-peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan aktivitas
usaha dan atau kegiatan dari tahap Pra Konstruksi – Konstruksi dan Operasional
UKL-UPL 7
PENAPISAN
Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)
perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi UKL-UPL. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib dilengkapi UKLUPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan
SPPL diatur dengan peraturan Menteri.
Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut
WAJIB AMDAL
WAJIB UKL-UPL
Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah
sehingga menimbulkan perbedaan pembebanantanggung jawab bagi pemrakarsa usaha
dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya
adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan
penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan UKL-UPL.
Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS)
USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL
USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL
SPPL
UKL-UPL 8
yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna,
sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat
menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.
Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah
termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup
antara lain: wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan
(DAMIJA), dan lain-lain.
Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
dilakukan dengan langkah berikut:
1. Langkah Pertama :
Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.
a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar
jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam
peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau keputusan bupati/walikota sesuai kaidah
penetapan wajib amdal; Catatan: Bupati/walikota atau Gubernur DKI Jakarta atas
pertimbangan ilmiah dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib
amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem
setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi amdal dalam peraturan Menteri.
b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan
lindung; Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan
lindung wajib dilengkapi amdal.
c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang
kawasan setempat. Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata
ruang wajib ditolak.
2. Langkah Kedua
Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia
teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut. Catatan: Jika tidak tersedia teknologi
UKL-UPL 9
penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.
3. Langkah Ketiga
Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga
pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
Catatan:
Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non
departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL,
maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana
langkah keempat dan langkah kelima.
Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non
departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi
tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau
kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri
departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND)
tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah
ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.
4. Langkah Keempat
Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa
dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL
dengan menjawab pertanyaan berikut:
Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan
dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL
berdasarkan kriteria berikut:
Ya/Tidak
Jelaskan!
Jenis kegiatan
Skala/besaran/ukuran
Kapasitas produksi
Luasan lahan yang dimanfaatkan
Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan
Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan
UKL-UPL 10
Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak
Besaran investasi
Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan
Jumlah tenaga kerja
Aspek sosial kegiatan
5. Langkah Kelima
Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib
dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Catatan: Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan
wajib UKLUPL yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga
pemerintah non departemen (LPND).
PERIZINAN
Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup yang dinilai olah Komisi Penilai AMDAL, Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Apabila permohonan ijin tidak
dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan.
Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum,
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan / atau pemalsuan data,
dokumen, dan / atau informasi.
b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan
komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, atau
c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan
oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan
Apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengakpi dengan dokumen UKL-UPL maka setiap
UKL-UPL 11
orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Sanksi terhadap
pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL akan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
PROSEDUR PENGAJUAN UKL-UPL DAN SPPL
1. Pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan) mengajukan UKL-UPL atau SPPL
kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala intansi lingkungan hidup
propinsi atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangannya
2. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup propinsi
atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan
UKL-UPL atau SPPL.
3. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup propinsi
atau Deputi Menteri setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format
sebagaimana dimaksud, melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL
atau pemeriksaan SPPL.
4. Kewajiban kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan
hidup propinsi atau Deputi Menteri:
Melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkordinasi dengan instansi yang membidangi
usaha dan / atau kegiatan dan menertibkan rekomendai UKL-UPL paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL atau
Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7(tujuh)
hari sejak diterimanya SPPL.
5. Dalam hal terdapat kekurangan data dan / atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta
memerlukan tambahan dan / atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan /
atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan.
6. Kewajiban kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan
hidup propinsi atau Deputi Menteri:
Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa, atau
UKL-UPL 12
Memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL
yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
7. Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan
hidup propinsi atau Deputi Menterio tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu
tertentu, UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan
dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup propinsi atau Deputi Menteri.
UKL-UPL 13
PROSEDUR AMDAL
RencanaKegiatan dari Pemrakarsa
Proses Penapisan: Daftar kegiatan wajibAMDAL (KepMenLH No.17 tahun 2001
AMDAL dipersyaratkan AMDAL tidak dipersyaratkan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL
Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakaT
Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL)
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL)
Penilaian KA-ANDAL
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Layak Lingkungan
Tidak Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
UKL-UPL 14
Dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib AMDAL dalam Kep-MENLH No. 17 tahun
2001 adalah:
Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas
mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatan
Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh
beberapa negara
Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak
negatif penting
Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan
wajib AMDAL
Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan
menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi
kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya. Kedudukan Surat
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh Departemen
Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu pernjabaran dari pelaksanaan UKL/UPL.
SPPL dikenakan kepada Industri yang berdampak kecil dan tidak diwajibkan membuat UKL/UPL
yang dilakukan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah.
CONTOH FORMAT PEMBUATAN DOKUMEN UKL-UPL
Surat Pernyataan SPPL
BAB I PENDAHULUAN .........................
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN UKL/UPL
1.2.1. Maksud Penyusunan UKL/UPL
1.2.2. Tujuan Penyusunan UKL/UPL
1.3. DASAR HUKUM
1.3.1. Undang-Undang
1.3.2. Peraturan Pemerintah
1.3.3. Keputusan Presiden
1.3.4. Keputusan Menteri/Kepala Badan
1.3.5. Peraturan Daerah (Perda)
1.4. IDENTITAS PEMRAKARSA
UKL-UPL 15
BAB II URAIAN RENCANA KEGIATAN .........................
2.1. RENCANA KEGIATAN
2.2. LOKASI RENCANA KEGIATAN
2.3. UMUR KEGIATAN
2.4. URAIAN PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN
2.4.1. Tahap Prakonstruksi
2.4.2. Tahap Konstruksi
2.5. ORGANISASI KETENAGAKERJAAN
BAB III URAIAN KOMPONEN LINGKUNGAN .........................
3.1. KONDISI UMUM GEOFISIK WILAYAH STUDI
3.1.1. Geologi dan Kegempaan
3.1.2. Topografi dan Fisiografi
3.1.3. Hidro-Oseanografi
3.1.4. Faktor Iklim
3.2. KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH STUDI
3.2.1. Kualitas Air Laut
3.2.2. Kualitas Air Bersih (Air Tanag/Sumur Dangkal)
3.2.3. Kualitas Udara, Tingkat Kebisingan dan Kebauan
3.3. TRANSPORTASI
3.3.1. Transportasi Laut: Pelabuhan Panjang
3.3.2. Transportasi Darat: Jaringan dan Akses ke Pelabuhan Panjang
3.3.3. Volume dan Kinerja Lalulintas
3.4. FLORA DAN FAUNAI
3.4.1. Biota Air
3.4.2. Biota Darat
3.5. SOSIAL EKONOMI BUDAYA
3.5.1. Demografi
3.5.2. Matapencaharian
3.5.3. Kondisi Kampung Nelayan dan Aktifitas Nelayan
3.5.4. Tingkat Pendidikan Formal Penduduk
3.5.5. Sarana dan Prasarana Pendidikan
3.5.6. Latar Belakang Etnis
3.5.7. Agama dan Sarana Peribadatan
3.5.8. Kamtibmas
3.5.9. Persepsi Masyarakat
3.6. KESEHATAN MASYARAKAT
3.6.1. Sanitasi dan Prasarana Air Bersih
UKL-UPL 16
3.6.2. Sanitasi Lingkungan
3.6.3. Fasilitas Kesehatan
3.6.4. Status Gizi dan Angka Kematian Balita
3.6.5. Jenis Penyakit Dominan
3.7. KEGIATAN LAIN SEKITAR LOKASI USAHA DAN / ATAU KEGIATAN
3.7.1. Jarak Dengan Permukiman Terdekat
3.7.2. Jarak Dengan Daerah Sensitif
BAB IV DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI RENCANA KEGIATAN .........................
4.1. LALULINTAS
4.2. KUALITAS UDARA, TINGKAT KEBAUAN DAN KEBISINGAN
4.3. KUALITAS AIR LAUT
4.4. BIOTA AIR
4.5. SOSEKBUD
BAB V UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN .........................
5.1. KUALITAS UDARA AMBIEN
5.2. TINGKAT KEBAUAN
5.3. TINGKAT KEBISINGAN
5.4. KUALITAS AIR LAUT
5.5. SOSEKBUD
BAB VI UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN .........................
6.1. KUALITAS UDARA AMBIEN
6.2. TINGKAT KEBAUAN
6.3. TINGKAT KEBISINGAN
6.4. KUALITAS AIR LAUT
6.5. BIOTA AIR LAUT
6.6. SOSEKBUD
BAB VII PELAPORAN .........................
Berdasarkan data di atas, dari sisi legal aspek pelaksanaan UKL-UPL dapat dikatakan cukup
memadai.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan UKL-UPL.
UKL-UPL 17
Dari hasil pelaporan UKL-UPL ditemukan bahwa sampai dengan akhir tahun 2011 masih
sedikit Draf Dokumen UKL-UPL yang masuk ke Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Hal
ini mengindikasikan minimnya partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan UKL_UPL.
Berdasarkan pengalaman, hal tersebut disebabkan oleh:
Belum tersosilisasikannya secara luas esensi UKL-UPL
Tingginya biaya penyusunan UKL-UPL yang selama ini dilakukan oleh konsultan
Iklim ekonomi secara umum di Indonesia masih belum pulih
Untuk Itu perlu meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan UKL-UPL yang
salah satu caranya adalah sosialisasi dan pembinaan terus menerus kepada kalangan dunia
usaha akan pentingnya dokumen UKL-UPL dan memberikan bimbingan teknis terhadap
kalangan dunia usaha yang akan menyusun UKL-UPL.
2. Dukungan dinas/instansi terkait
Seringkali masih terjadi arogansi sektoral, dimana kewajiban UKL-UPL seringkali
dipandang mengancam suksesnya misi bagi dinas/instansi tertentu. Hal kemungkinan
terjadi karena sumber daya manusia yang ada belum menyadari pentingnya UKL-UPL bagi
kelangsungan kelestarianlingkungan.
Menyikapi hal tersebut perlu kesamaan visi dari dinas terkait untuk mendukung
pelaksanaan UKL-UPL misal dengan melaksanakan rapat rutin secara berkala untuk
kalangan dinas/instansi terkait untuk menyamakan pandangan tentang UKL-UPL.
3. Sumberdaya manusia
Sampai saat ini sumber daya manusia yang menangani UKL-UPL di Badan Lingkungan
Hidup masih memiliki keterbatasan dalam hal wawasan. Ini dapat dilihat dari minimnya
keikutsertaan mereka dalam diklat tentang Lingkungan Hidup terlebih tentang UKL-UPL.
Untuk itu perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam
pelaksanaan UKL-UPL (Staf Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah), dengan cara diklat
formal di luar daerah, studi banding ke daerah lain, konsultasi ke BPLHD maupun
penyelenggaraan In House training
4. Hal terpenting dari pengelolaan lingkungan hidup adalah pelaksanaan dan pemenuhan
standar-standar pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, bukan pada dokumen-dokumen
yang harus disusun.
UKL-UPL 18
Daftar Pustaka:
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tentang UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
3. Soetarto, Badan Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso, 2008
4. Mursid Raharjo, Memahami AMDAL, Graha Ilmu, 2007
5. PT PERTAMINA (PERSERO), Draft Final Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Kegiatan Niaga Migas – Pembangunan Terminal LPG
Pressurized Panjang Propinsi Lampung
top related