akuntansi aset lainnya

AKUNTANSI ASET LAINNYA

1. Avianda Syalira

2. Chairul Azhar

3. Ericha Utami Putri

4. Gede Angga Ardiana

5. Wahyuni Eka Wulandari

6. Wisnu Prasetyo

DEFINISI

Aset Lainnya adalah aset nonlancar pemerintah, yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud

2. Tagihan Penjualan Angsuran

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

4. (TP/TGR)

5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

6. Aset Lain-lain

Hubungan Belanja dengan Aset Lainnya

Bultek 04 menyatakan bahwa, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud• Software computer • Lisensi dan franchise tertentu• Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya• Hasil Kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang

Pengukuran

Dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi berdasarkan SPM/SP2D-Ls belanja modal non dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisasi

Pengakuan

Bila terdapat bukti yang andal

Penyusutan/AmortisasiSAP belum mengatur tentang penyusutan atau amortisasi aset tak berwujud

AKUNTANSI TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Pengertian TPA• TPA adalah jumlah yang dapat diterima pemerintah dari

penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

• Contoh: penjualan rumah dinas atau kendaraan bermotor kepada karyawan

Pengukuran TPA

Sebesar:• nilai nominal dari kontrak, atau• surat perjanjian, atau• berita acara penjualan aset yang bersangkutan• setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan

oleh pegawai ke kas negara.

Pengakuan TPA

ketika kontrak/surat perjanjian/berita acara penjualan aset pemerintah dan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Pengurangan Nilai TPA

Ketika:• Pembayaran angsuran• Reklasifikasi; TPA yang akan jatuh tempo di tahun depan

akan menjadi hutang jangka pendek (TPA menjadi bagian lancar TPA)

AKUNTANSI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pengertian

TP

Jumlah yang dapat diterima pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, karena adanya tuntutan atas kerugian negara yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh bendahara.

TGR

TGR adalah jumlah yang dapat diterima pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, karena adanya tuntutan atas kerugian negara yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lain.

Pengukuran

TP

Sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau Surat Keputusan Pembebanan dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara

TGR

Sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.

Pengakuan

TP

Ketika SKTJM dan atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK dan atau surat ketetapan dari pengadilan terbit

TGR

Ketika SKTJM dan atau surat ketetapan dari pengadilan terbit.

Pengurangan Nilai

Ketika:• Pembayaran angsuran• Reklasifikasi; TP atau TGR yang akan jatuh tempo di

tahun depan akan menjadi hutang jangka pendek (TP atau TGR menjadi bagian lancar TP atau TGR)

AKUNTANSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

• Pemanfaatan barang milik negara, dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

• Hal ini terutama ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.

• Pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.

• Dibagi dua, yaitu Bangun Kelola Serah (BKS) dan Bangun Serah Kelola (BSK).

BANGUN KELOLA SERAH (BKS)

Pengertian

BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi)

Pengukuran

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari pos aset tetap dan dimasukkan ke dalam pos aset lainnya.

Pengakuan

BKS diakui ketika surat perjanjian/kontrak kerja samanya ditandatangani. Pengakuan aset BKS hanya sebatas jumlah aset pemerintah yang diserahkan kepada pihak ke tiga untuk dikerjasamakan.

Penghapusan Akun BKS.

Ketika masa konsesi BKS berakhir, pihak ke tiga menyerahkan kembali objek BKS beserta fasilitasnya kepada pemerintah. Jika Pengelola Barang menetapkan bahwa bangunan dan fasilitas hasil BKS akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah maka, aset tersebut direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Akan tetapi, jika penetapan aset tersebut adalah untuk diserahkan kepada Pemda misalnya, maka aset tersebut tidak lagi dibukukan dalam akun kemitraan dengan pihak ketiga, namun dalam akun aset lain-lain.

BANGUN SERAH KELOLA SERAH (BSK)

Pengertian

Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pengukuran

Aset BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset BSK disajikan terpisah dari pos aset tetap dan dimasukkan ke dalam pos aset lainnya.

Pengakuan

Aset BSK diakui ketika surat perjanjian/kontrak kerja samanya ditandatangani. Dalam kerja sama dengan pola BSK, selain mencatat asetnya, pemerintah juga mencatat kewajiban kepada pihak ketiga atas kerja sama tersebut, yaitu sebesar jumlah yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset BSK, dan itu harus dinyatakan dalam surat perjanjian.

Reklasifikasi Akun Bangun Serah Kelola

Ketika masa konsesi BSK berakhir dan tidak akan diperpanjang, pengelola barang harus menetapkan status penggunaan aset BSK. Jika Pengelola Barang menetapkan bahwa aset BSK akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah maka, aset tersebut direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

ANALISIS LKPP & CALK BKKP

Analisis Laporan

Aset Lainnya • Pos ‘Aset Lainnya’ terdapat pada Neraca parsial yang

terlampir dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada poin C.2.3

• Berdasarkan data terlampir, bagian ‘Aset Lainnya’ telah memuat rincian aset lainnya yang terdapat pada setiap unit wilayah. Rincian mengenai tiap-tiap sub-akun pada pos ‘Aset Lainnya’ memang tidak dijelaskan secara rinci, karena akan ditelaah pada poin berikutnya. Maka, penyajian informasi atas pos ‘Aset Lainnya’ tersebut telah disajikan secara lengkap dan jelas.

Aset Lain-LainNeraca yang terlampir telah menunjukkan saldo ‘Aset Lain-Lain’ berikut dalam kurun waktu 2 tahun beserta persentase kenaikannya. Dan, pada Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian Aset Lain-Lain telah dirinci pada poin C.2.3.3.

Berdasarkan data diatas, maka kami melakukan analisis sebagai berikut :• Neraca parsial dan Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian ‘Aset

Lain-Lain’ tersebut telah memenuhi prinsip transparansi publik. Perhitungan saldo diatas juga dibuktikan dengan rincian komponen pembentuk saldo aset-aset tersebut. Rincian aset per wilayah pun juga dipaparkan sehingga pembaca LKPP dapat mengetahui porsi dari nominal aset yang digunakan di setiap unit wilayah. Maka, penyajian informasi atas sub-akun ‘Aset Lain-Lain’ tersebut telah disajikan secara lengkap, jelas, dan terperinci.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR)

Neraca yang terlampir menunjukkan saldo TP/ TGR berikut dalam kurun waktu 2 tahun beserta persentase kenaikannya. Dan, pada Catatan Atas Laporan Keuangan menunjukkan penjelasan mengenai TP/ TGR pada poin C.2.3.1Berdasarkan data diatas, maka penulis melakukan analisis sebagai berikut :• Neraca parsial TP/ TGR diatas telah disusun berdasarkan SAP

dan kebijakan akuntansi yang dibuat pemerintah (Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan)

• Neraca parsial TP/ TGR diatas telah memenuhi prinsip periodisitas.

• Neraca parsial TP/ TGR belum memenuhi prinsip transparansi publik.

ANALISIS ASET TAK BERWUJUD

Analisis Neraca• Saldo Aset Tak Berwujud pada Neraca

Terdapat peningkatan sebesar 711,79%

Analisis CALK(C.2.3.2.2)• Aset tak berwujud yang dimiliki BPPK

e-book software

• Aset tak berwujud dirinci per satker wilayah

Memberikan informasi mengenai aset yang dimiliki tiap satker.

Namun, masih belum memenuhi prinsip transparansi karena nilai tiap aset tidak tercantum di CALK.

Analisis LRA• Realisasi Belanja BPPK sebesar Rp367.653.274.449• Belanja Modal Rp140.814.354.734• Seharusnya, belanja aset tak berwujud masuk dalam

komponen belanja modal (Bultek04).• Namun, dalam rincian CALK mengenai belanja modal

tidak dipaparkan adanya perolehan aset tak berwujud.

ANALISIS ASET LAIN-LAIN BLU

Analisis Neraca• Saldo Aset Lain-lain BLU pada Neraca

Terjadi penghapusan aset lain-lain BLU

ANALISIS CALK

Analisis CALK(C.2.3.2.2)

Neraca 2009

CALK 2009

Neraca 2010

CALK 2010

Analisis CALK

Informasi yang disajikan dalam CALK dinilai kurang informatif karena tidak dapat menjelaskan asal saldo akhir Aset Lain-lain BLU sebesar Rp0 pada tahun 2010