ad/art ppmi mesir
Post on 06-Apr-2016
321 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PPMI MESIR PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA
__________
Address: 8 Wahran St. Rab’ah Adawea Nasr City Cairo Egypt Phone : (+20)1154591555
Web Site: www.ppmimesir.org | E-mail: hotlineppmimesir@gmail.com | FB : Ppmi Mesir
1 | D P P - P P M I X X
ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PELAJAR & MAHASISWA INDONESIA MESIR
(AD-ART PPMI MESIR)
MUKADDIMAH
Bismillahirrahmanirrahim
Pelajar dan Mahasiswa adalah generasi terdidik dalam
masyarakat yang menempati kedudukan luhur sebagai
kekuatan pendukung bagi kelangsungan dan kesinambungan
pembangunan umat. Pelajar dan Mahasiswa menjadi bagian
integral dari pertumbuhan dan perkembangan umat yang
menginginkan terciptanya kesejahteraan dengan berlandaskan
pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Dalam posisi sebagai generasi bangsa yang utama, Pelajar
dan Mahasiswa memangku mandat sosial sebagai garda depan
perubahan masyarakat. Selain itu, Pelajar dan Mahasiswa
mengemban dua harapan utama, yaitu harapan akademis
berupa keberhasilan dalam menjalani pendidikan, dan
harapan sosial berupa peran nyata di masyarakat dalam
rangka mewujudkan bangsa dan negara yang adil, tentram,
bermoral, maju, dan sejahtera.
2 | D P P - P P M I X X
Untuk mewujudkan hal tersebut, pelajar dan mahasiswa
dituntut untuk senantiasa mengembangkan potensi akademis
dan menumbuhkan kepekaan sosial melalui kegiatan dan
gerakan terpadu serta berkesinambungan demi terlaksananya
tanggungjawab memenuhi harapan umat, masyarakat,
bangsa, dan negara.
Karena itu, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir
menghimpun diri dalam sebuah organisasi pelajar dan
mahasiswa yang bernama "Persatuan Pelajar dan Mahasiswa
Indonesia Mesir" dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga sebagai berikut:
ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA
MESIR 2007-2008
(AD PPMI MESIR)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Istilah dan Singkatan
Pasal 1
Yang dimaksud dengan:
3 | D P P - P P M I X X
1. PPMI Mesir adalah Persatuan Pelajar dan Mahasiswa
Indonesia Mesir.
2. MPA adalah Majelis Permusyawaratan Anggota PPMI
Mesir.
3. BPA adalah Badan Perwakilan Anggota PPMI Mesir
4. DPP adalah Dewan Pengurus Pusat PPMI Mesir
5. BPD adalah Badan Perwakilan Daerah
6. DPD adalah Dewan Pengurus Daerah
7. LO adalah Lembaga Otonom PPMI Mesir
8. OK adalah organisasi khusus PPMI Mesir
Nama, Tempat, dan Waktu
Pasal 2
1. Organisasi ini bernama Persatuan Pelajar dan
Mahasiswa Indonesia Mesir, disingkat PPMI Mesir.
2. PPMI Mesir adalah satu-satunya organisasi yang
menghimpun dan mengikat seluruh pelajar dan
mahasiswa Indonesia di Mesir.
Pasal 3
PPMI Mesir berkedudukan di Republik Arab Mesir.
4 | D P P - P P M I X X
Pasal 4
PPMI Mesir didirikan di Kairo - Mesir pada tanggal 5
Rajab 1416 H bertepatan dengan 28 Nopember 1995 M.
Asas, Sifat, Fungsi, dan Tujuan
Pasal 5
PPMI Mesir berasaskan Islam
Pasal 6
PPMI Mesir bersifat independen, akademis, demokratis,
dan kekeluargaan.
Pasal 7
PPMI Mesir berfungsi sebagai:
1. Wadah berhimpunnya pelajar dan mahasiswa
Indonesia di Mesir untuk mencapai cita-cita
pembinaan pribadi, pendalaman ilmu dan
pengembangan potensi, peningkatan iman dan amal
shalih, serta penyaluran partisipasi dan pengabdian
sosial.
2. Wadah penyaluran dan perjuangan aspirasi pelajar dan
mahasiswa.
5 | D P P - P P M I X X
3. Wadah peningkatan kesadaran berpikir jernih, tajam,
solutif, dan berorientasi ke masa depan.
Pasal 8
PPMI Mesir bertujuan:
1. Membentuk Pelajar dan Mahasiswa yang bertakwa
kepada Allah SWT. dan memiliki kepribadian yang
luhur, pengetahuan yang dalam, wawasan yang luas,
kemampuan yang handal, serta kepedulian sosial yang
tinggi.
2. Membina pelajar dan mahasiswa agar mampu
berperan aktif dalam pembangunan umat, bangsa,
negara.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pelajar dan
mahasiswa pada tingkat lokal maupun global.
Kedaulatan
Pasal 9
Kedaulatan tertinggi organisasi di wilayah PPMI Mesir
berada di tangan anggota dan dilaksanakan sesuai dengan
AD/ART dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah
PPMI.
6 | D P P - P P M I X X
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota PPMI Mesir adalah seluruh pelajar dan
mahasiswa Indonesia di Mesir yang telah memenuhi
ketentuan.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
Lembaga dan organisasi yang berada di lingkungan dan
wilayah PPMI Mesir adalah:
1. Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang
memiliki kaitan kelembagaan dengan PPMI Mesir;
2. Organisasi-organisasi Khusus di wilayah PPMI Mesir;
Pasal 12
Kelembagaan di lingkungan dan di wilayah PPMI Mesir
terdiri dari:
1. Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA). MPA adalah
lembaga kedaulatan tertinggi dalam susunan organisasi
PPMI Mesir.
7 | D P P - P P M I X X
2. Badan Perwakilan Anggota (BPA). BPA adalah lembaga
tinggi legislatif dan yudikatif dalam susunan organisasi
PPMI Mesir.
3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP adalah lembaga
eksekutif tertinggi dalam susunan organisasi PPMI
Mesir; yang dipimpin oleh seorang Presiden PPMI.
4. Badan Perwakilan Daerah (BPD). BPD adalah lembaga
legislatif dan yudikatif di tingkat daerah PPMI Mesir.
5. Dewan Pimpinan Daerah (DPD). DPD adalah lembaga
eksekutif di tingkat daerah PPMI Mesir.
6. Lembaga Otonom (LO). LO adalah lembaga khusus
dengan hak otonomi yang berada di lingkungan PPMI
Mesir, dan memiliki jalur koordinasi di bawah DPP
Pasal 13
Yang dimaksud dengan Organisasi Khusus (OK) adalah
organisasi yang dibentuk oleh anggota PPMI Mesir, berada di
wilayah PPMI Mesir, memiliki perwakilan di MPA, memiliki
garis koordinasi secara umum dengan DPP, tetapi tidak
memiliki keterkaitan kelembagaan dengan PPMI Mesir.
8 | D P P - P P M I X X
BAB IV
LAMBANG, BENDERA, MARS, DAN KELENGKAPAN
ORGANISASI
Lambang, bendera, mars, dan kelengkapan serta atribut
organisasi diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
BAB V
KEKAYAAN
Pasal 14
1. Kekayaan PPMI Mesir, baik berupa uang maupun barang,
diperoleh dari:
a. Kas uang dan barang inventaris yang telah menjadi hak
milik PPMI Mesir
b. Iuran anggota,
c. Usaha yang halal dan bermanfaat,
d. Sumbangan yang halal, tidak mengikat, serta sesuai
dengan asas dan tujuan PPMI Mesir.
2. Ketentuan mengenai hak milik, hak guna, dan wewenang
pengelolaan kekayaan PPMI diatur lebih lanjut dalam
ketentuan tersendiri.
BAB VI
TATA URUT PERUNDANG-UNDANGAN PPMI MESIR
9 | D P P - P P M I X X
Pasal 15
Tata urut perundang-undangan PPMI Mesir adalah sebagai
berikut:
1. AD/ART PPMI Mesir;
2. TAP MPA;
3. Undang-Undang;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan DPP;
6. Peraturan Daerah.
BAB VII
PEMBUBARAN PPMI MESIR
Pasal 16
1. Pembubaran PPMI Mesir hanya dapat dilakukan melalui
referendum yang hasilnya ditetapkan oleh MPA dalam
Sidang Istimewa MPA
2. Referendum dapat dilaksanakan bila disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPA
3. Referendum dianggap sah bila diikuti oleh sekurang-
kurangnya setengah tambah satu dari jumlah anggota
PPMI Mesir.
4. Tata cara pelaksanaan Referendum diatur dalam
ketetapan tersendiri.
10 | D P P - P P M I X X
5. Dalam hal PPMI Mesir dibubarkan, maka seluruh aset dan
kekayaannya diserahkan kepada pihak atau badan yang
ditunjuk oleh kesepakatan referendum.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17
Ha-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan
diatur dalam:
1. Anggaran Rumah Tangga PPMI Mesir;
2. Ketetapan-ketetapan MPA PPMI
11 | D P P - P P M I X X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA
MESIR 2007-2008
(ART PPMI-MESIR)
BAB I
KEANGGOTAAN
Syarat Anggota
Pasal 1
1. Anggota PPMI Mesir adalah seluruh pelajar dan
mahasiswa Indonesia di Mesir yang telah memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. Warganegara Indonesia
b. Berdomisili di Mesir
c. Belajar di lembaga formal maupun non formal di
Mesir.
d. Tidak menjadi tenaga kerja murni atau pegawai
pemerintah.
e. Berusia minimal 12 tahun
f. Mendaftarkan diri dan atau didaftarkan
g. Mendapat pengesahan dari DPP PPMI
12 | D P P - P P M I X X
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran keanggotaan
diatur secara terperinci oleh DPP.
Hak dan Kewajiban
Pasal 2
1. Setiap anggota berhak:
a. Mengeluarkan pendapat, usul, pertanyaan, dan
pernyataan, baik melalui lisan maupun tulisan.
b. Memilih dan dipilih
c. Membela diri dan dibela
d. Mengadakan, mengikuti kegiatan dan bentuk
partisipasi lain yang diadakan oleh kelembagaan PPMI
Mesir.
e. Berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah
organisasi di lingkungan atau wilayah PPMI Mesir
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam
ketentuan tersendiri.
f. Mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di
depan hukum yang berlaku di lingkungan PPMI Mesir.
2. Setiap anggota wajib:
a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PPMI
Mesir.
13 | D P P - P P M I X X
b. Menaati AD/ART dan segala ketentuan yang ditetapkan
melalui mekanisme kelembagaan PPMI Mesir.
Sanksi
Pasal 3
Setiap anggota yang melanggar AD/ART dan atau
ketetapan lainnya akan diberikan sanksi berdasarkan jenis dan
tingkat pelanggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
dalam ketentuan tersendiri.
Kehilangan Keanggotaan
Pasal 4
1. Status keanggotaan seorang anggota PPMI Mesir hilang
secara langsung karena:
a. Meninggal dunia
b. Meninggalkan Mesir sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Status keanggotaan seorang anggota PPMI Mesir hilang
melalui keputusan DPP karena:
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis kepada DPP.
b. Tidak lagi menjadi pelajar atau mahasiswa Indonesia di
Mesir.
14 | D P P - P P M I X X
3. Status keanggotaan seorang anggota PPMI Mesir hilang
apabila dicabut hak keanggotaannya dengan berdasarkan
ketatapan MPA, antara lain karena menentang AD-ART.
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ANGGOTA
Keanggotaan
Pasal 5
1. Anggota MPA terdiri dari:
a. Seluruh anggota BPA dan BPD
b. Utusan dari Organisasi Khusus di wilayah PPMI Mesir.
2. Organisasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
adalah organisasi yang:
a. Tidak mempunyai keterkaitan kelembagaan dengan
PPMI Mesir.
b. Terdaftar dan diakui oleh MPA berdasarkan peraturan
yang ditetapkan dalam ketetapan tersendiri.
3. Organisasi Khusus yang berhak memiliki keanggotaan di
MPA adalah:
a. Organisasi Afiliatif
b. Organisasi Almamater
c. Organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
15 | D P P - P P M I X X
4. Anggota MPA ditetapkan dan diambil ikrar atau janjinya
dalam persidangan MPA PPMI oleh Pimpinan MPA
demisioner.
5. Bunyi ikrar atau janji yang dimaksud dalam ayat 4 adalah
sebagai berikut:
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang, saya berjanji:
‘Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota Majelis Permusyawaratan Anggota dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya",
'Bahwa saya akan memegang teguh ajaran Islam,
menegakkan kehidupan demokrasi secara konsisten di
lingkungan PPMI Mesir, serta melaksanakan AD/ART PPMI
Mesir dengan sebenar-benarnya."
6. Keanggotaan MPA dapat hilang karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis kepada Pimpinan MPA.
c. Tidak lagi menjadi anggota PPMI Mesir
d. Dinyatakan melanggar ikrar dan janji sebagai anggota
dengan keputusan MPA.
e. Diberhentikan oleh organisasi yang mengutusnya
16 | D P P - P P M I X X
7. Keanggotaan MPA bisa diwakilkan kepada orang lain
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam ketentuan
tersendiri.
8. Masa keanggotaan MPA adalah selama satu tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama-
sama pada saat anggota MPA yang baru telah dilantik dan
ditetapkan.
Wewenang
Pasal 6
MPA berwenang:
1. Menetapkan AD/ART PPMI Mesir
2. Menetapkan Rekomendasi-rekomendasi MPA
3. Menetapkan dan melantik Presiden dan wapres PPMI
serta memberhentikan Presiden dan wapres PPMI
berdasarkan usulan dari BPA melalui ketentuan tersendiri.
4. Menetapkan pejabat Presiden PPMI bila Presiden
berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan
tugasnya.
5. Memilih dan menetapkan pejabat Presiden PPMI bila
presiden berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan
tugasnya.
17 | D P P - P P M I X X
6. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban
DPP PPMI.
7. Membuat ketetapan dan keputusan yang diperlukan untuk
dapat melaksanakan asas dan tujuan PPMI Mesir.
8. Menolak atau menerima dan mengesahkan kelembagaan
di lingkungan PPMI Mesir yang diatur dalam ketetapan
tersendiri.
Hak dan Kewajiban
Pasal 7
1. MPA berhak:
a. Mengubah dan mengganti AD/ART PPMI Mesir
b. Meminta pertanggungjawaban DPP PPMI sewaktu-
waktu bila dipandang perlu.
2. MPA berkewajiban:
a. Menaati dan mengawasi pelaksanaan AD/ART, asas,
dan tujuan PPMI Mesir.
b. Melaksanakan sidang yang diusulkan oleh BPA
berdasarkan ketentuan tersendiri.
c. Merumuskan dan menyiapkan rancangan ketetapan
dan keputusan yang akan disahkan dalam persidangan
MPA PPM.
18 | D P P - P P M I X X
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 8
1. Setiap Anggota MPA mempunyai hak bicara dan suara,
memilih dan dipilih dalam setiap persidangan MPA.
2. Setiap anggota MPA berkewajiban:
a. Menaati AD-ART PPMI Mesir serta ketetapan-
ketetapan dan keputusan-keputusan MPA.
b. Menyalurkan aspirasi pelajar dan mahasiswa
c. Menyebarluaskan setiap keputusan dan ketetapan
MPA.
d. Mengikuti setiap kegiatan yang diadakan MPA
Pimpinan MPA
Pasal 9
1. Pimpinan MPA terdiri dari seorang ketua merangkap
anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.
2. Ketua MPA adalah pimpinan MPA yang meraih suara
terbanyak atau sesuai kesepakatan seluruh pimpinan MPA.
3. Pimpinan MPA dipilih, ditetapkan dan diambil ikrar atau
janjinya dalam persidangan MPAyang dipimpin oleh ketua
MPA terpilih.Bunyi ikrar yang dimaksud dalam ayat 3
adalah sebagai berikut:
19 | D P P - P P M I X X
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang, saya berjanji:
‘Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Anggota PPMI Mesir
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya",
'Bahwa saya akan memegang teguh ajaran Islam,
menegakkan kehidupan demokrasi secara konsisten di
lingkungan PPMI Mesir, serta melaksanakan AD/ART PPMI
Mesir dengan sebenar-benarnya."
4. Tugas dan wewenang pimpinan MPA adalah:
a. Mengatur administrasi MPA
b. Memimpin penyelenggaraan dan pelaksanaan sidang-
sidang MPA.
c. Memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban
MPA.
5. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan
MPA berhak membentuk kepanitiaan dan tim khusus.
6. Pimpinan MPA tidak berhak mengatasnamakan MPA
dalam mengeluarkan ketetapan dan keputusan, kecuali
merupakan hasil keputusan atau ketetapan Sidang.
7. Pimpinan MPA berhak membentuk alat-alat kelengkapan
atau kepanitiaan-kepanitiaan untuk melaksanakan fungsi
dan wewenangnya.
20 | D P P - P P M I X X
8. Berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kegiatan
MPA (progress report) selama satu masa jabatan melalui
persidangan MPA PPMI.
Persidangan
Pasal 10
Tata tertib sidang MPA diputuskan dalam persidangan
MPA oleh pimpinan sidang dengan persetujuan anggota
sidang.
Pasal 11
1. Sidang MPA terdiri dari
1. Sidang Umum,
2. Sidang Istimewa,
3. Sidang Paripurna
4. Sidang Fraksi
5. Sidang Pimpinan
6. Sidang Badan Pekerja
2. Sidang MPA berfungsi untuk melaksanakan wewenang-
wewenang MPA.
3. Sidang Umum, Sidang Istimewa, dan Sidang Paripurna
memiliki kedudukan hukum yang sama.
21 | D P P - P P M I X X
Pasal 12
Sidang Umum
1. Sidang Umum dilaksanakan dalam dua tahap:
a. Persidangan tahap pertama dilaksanakan di awal
kepengurusan MPA dengan wewenang ;
1. Melantik anggota MPA,
2. memilih dan menetapkan Pimpinan MPA,
3. Menetapkan Rekomendasi MPA,
4. Sserta menetapkan dan melantik Presiden PPMI.
b. Persidangan tahap kedua dilaksanakan di akhir
kepengurusan MPA dengan wewenang meminta
laporan pertanggungjawaban DPP PPMI dan meminta
laporan pelaksanaan kegiatan MPA.
2. Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 Anggota MPA.
3. Bila poin (2) tidak terpenuhi, maka sidang diskors
maksimal 3x24 jam dan selanjutnya dianggap sah.
Pasal 13
Sidang Istimewa
1. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan dengan wewenang:
a. Meminta pertanggungjawaban presiden PPMI dan
membebastugaskannya bila mengundurkan diri atau
22 | D P P - P P M I X X
tidak dapat melaksanakan tugasnya atau melanggar
AD/ART dan/atau melanggar ketetapan atau keputusan
MPA.
b. Memilih dan menetapkan pejabat Presiden dalam
keadaan seperti disebut pada poin (1.a.)
c. Mengubah dan menetapkan AD/ART
d. Memilih dan menetapkan perubahan pimpinan MPA
bila seluruh pimpinan MPA berhalangan tetap.
e. Menetapkan pembubaran PPMI Mesir setelah melalui
referendum.
2. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila:
a. Disepakati oleh 2/3 anggota MPA yang hadir dalam
forum persidangan MPA.
b. Disetujui oleh 2/3 anggota MPA melalui pernyataan
tertulis dan bukti tanda tangan.
3. Sidang Istimewa yang diajukan melalui mekanisme
memorandum BPA tidak memerlukan ketentuan poin (2).
4. Sidang Istimewa dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPA.
5. Bila poin (4) tidak terpenuhi, maka sidang diskors
maksimal 3x24 jam dan selanjutnya dianggap sah.
23 | D P P - P P M I X X
Pasal 14
Sidang Paripurna
1. Sidang Paripurna dapat dilaksanakan atas usul dan atau
persetujuan pimpinan MPA.
2. Sidang Paripurna dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPA.
3. Bila poin (2) tidak terpenuhi, maka sidang diskors
maksimal 3x24 jam dan selanjutnya dianggap sah.
Pasal 15
Sidang Fraksi
Sidang Fraksi adalah Sidang internal fraksi yang diikuti
oleh anggota MPA dalam persidangan MPA untuk membahas
dan merancang keputusan MPA.
Pasal 16
Sidang Pimpinan
Sidang Pimpinan adalah sidang yang dihadiri oleh
pimpinan MPA untuk merumuskan dan menyiapkan agenda
kerja dan kebijakan internal lembaga.
24 | D P P - P P M I X X
Pasal 17
Sidang Badan Pekerja
Sidang badan pekerja adalah persidangan internal badan
pekerja MPA PPMI dalam rangka mempersiapkan bahan-
bahan persidangan MPA.
BAB III
BADAN PERWAKILAN ANGGOTA
Keanggotaan
Pasal 18
1. Anggota BPA adalah utusan dari Organisasi Kekeluargaan,
Lembaga Keputerian, dan Lembaga Kefakultasan.
2. Anggota BPA ditetapkan dan diambil ikrarnya dalam
persidangan BPA.
Bunyi ikrar/janji yang dimaksud dalam ayat adalah sebagai
berikut :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang, saya berjanji:
‘Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota Badan Perwakilan Anggota PPMI Mesir dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya','Bahwa saya akan
memegang teguh ajaran Islam, menegakkan kehidupan
demokrasi secara konsisten di lingkungan PPMI Mesir, serta
25 | D P P - P P M I X X
melaksanakan AD/ART PPMI Mesir dengan sebenar-
benarnya"
3. Keanggotaan BPA hilang karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis kepada Pimpinan BPA.
c. Tidak lagi menjadi anggota PPMI Mesir
d. Dinyatakan melanggar ikrar dan janji sebagai anggota
dengan keputusan BPA.
e. Diberhentikan oleh organisasi yang mengutusnya
4. Ketentuan tentang jumlah anggota BPA sesuai dengan
organisasi yang mengutus, diatur dan ditetapkan dalam
ketentuan tersendiri.
5. Anggota BPA dibagi dalam komisi-komisi sesuai dengan
keputusan BPA.
6. Masa keanggotaan BPA adalah selama satu tahun dimulai
sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama-sama pada
saat anggota BPA yang baru mengucapkan ikrar/janji atau
dilantik.
Wewenang
Pasal 19
BPA berwenang:
26 | D P P - P P M I X X
1. Membuat undang-undang dan peraturan dalam rangka
pelaksanaan AD/ART dan ketetapan MPA, serta dalam
rangka menciptakan ketertiban organisasi PPMI Mesir.
2. Membentuk badan pekerja atau tim kepanitiaan untuk
melaksanakan wewenang, hak, dan kewajibannya.
3. Mengesahkan, menunda, atau membatalkan rancangan
undang-undang yang diusulkan oleh dan dibahas bersama
DPP.
4. Mengontrol, menegur, mengkritik dan memberikan saran
kepada DPP dan Lembaga Otonom.
5. Melakukan pemanggilan kepada pihak yang dianggap
perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan sanksi kepada siapapun dan atau pihak
manapun dalam lingkungan PPMI Mesir yang divonis
bersalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui
aturan tersendiri.
7. Bila dalam pandangan BPA, DPP melanggar AD/ART, atau
tidak melaksanakan tugasnya, atau menyimpang dari
ketetapan yang dibuat MPA, maka BPA berwenang
mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu dua
minggu. Bila setelah batas waktu tersebut DPP belum
memenuhi memorandum, maka BPA berwenang
mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu satu
27 | D P P - P P M I X X
minggu. Bila setelah batas waktu tersebut DPP belum
memenuhi memorandum, maka BPA berwenang
mengajukan Sidang Istimewa kepada MPA PPMI.
Hak dan Kewajiban
Pasal 20
1. BPA berhak:
a. Terlibat dalam pembuatan kesepakatan antara
kelembagaan PPMI Mesir yang mengatasnamakan
PPMI Mesir dengan pihak lain.
b. Melakukan koordinasi dengan pihak perwakilan RI di
Mesir dan/atau pihak manapun yang dianggap perlu
berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPA.
2. BPA berkewajiban:
a. Bersama DPP membahas rancangan dan anggaran
kegiatan yang diajukan oleh DPP.
b. Membahas setiap rancangan undang-undang atau
peraturan serta usul-usul lain yang diajukan oleh DPP.
c. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan DPP
apabila diperlukan.
d. Memperhatikan saran, usul, kritik, dan masukan dari
DPP dan anggota PPMI.
28 | D P P - P P M I X X
e. Merumuskan dan menyiapkan rancangan ketetapan
dan keputusan yang akan disahkan dalam persidangan
BPA PPMI.
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 21
1. Setiap anggota BPA memiliki hak inisiatif, hak angket, hak
bertanya, hak interpelasi, hak petisi, dan hak bujet.
2. Penggunaan hak-hak setiap anggota BPA diatur dalam
ketetapan tersendiri.
3. Setiap anggota BPA berkewajiban menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai wakil pelajar dan mahasiswa yang
bertanggungjawab.
Pasal 22
Pimpinan BPA
1. Pimpinan BPA terdiri dari seorang ketua merangkap
anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.
2. Pimpinan BPA dipilih, ditetapkan dan diambil ikrar/janji
oleh pimpinan BPA.
3. Janji/ikrar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) di
atas berbunyi:
29 | D P P - P P M I X X
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang, saya berjanji:
‘Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
Pimpinan Badan Perwakilan Anggota PPMI Mesir dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya",
'Bahwa saya akan memegang teguh ajaran Islam,
menegakkan kehidupan demokrasi secara konsisten di
lingkungan PPMI Mesir, serta melaksanakan AD/ART PPMI
Mesir dengan sebenar-benarnya.’
4. Tugas dan wewenang pimpinan BPA adalah:
a. Mengatur administrasi BPA
b. Memimpin penyelenggaraan dan pelaksanaan sidang-
sidang BPA.
c. Memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban
BPA.
d. Membentuk Kepanitiaan atau Tim khusus untuk
keperluan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang-
wewenang BPA.
5. Pimpinan BPA tidak berhak mengatasnamakan BPA dalam
mengeluarkan ketetapan dan keputusan, kecuali
merupakan hasil keputusan atau ketetapan sidang BPA.
6. Pimpinan BPA berkewajiban memberikan laporan
pelaksanaan kegiatan BPA (progress report) selama satu
30 | D P P - P P M I X X
masa jabatan kepada forum BPA melalui persidangan BPA
PPMI
Persidangan
Pasal 23
Tata tertib sidang BPA ditetapkan dalam persidangan BPA
oleh pimpinan Sidang dengan persetujuan anggota Sidang.
Pasal 24
Sidang BPA terdiri dari Sidang Pleno, Sidang Pimpinan,
Sidang Komisi, Sidang Yudikasi, dan Rapat Kerja.
Pasal 25
1. Sidang Pleno BPA adalah sidang yang dihadiri oleh
seluruh anggota BPA untuk menetapkan keputusan dan
ketetapan BPA.
2. Keputusan sidang Pleno BPA bersifat mengikat ke dalam
dan/atau keluar yang hanya dapat dibatalkan oleh sidang
Pleno lainnya atau persidangan yang lebih tinggi.
Pasal 26
31 | D P P - P P M I X X
Sidang Pimpinan adalah sidang yang dihadiri oleh
pimpinan BPA untuk merumuskan dan menyiapkan agenda
kerja dan kebijakan internal lembaga.
Pasal 27
Sidang Komisi adalah Sidang yang diikuti oleh anggota
komisi untuk membahas dan merancang keputusan BPA.
Pasal 28
1. Rapat kerja adalah rapat yang diikuti oleh anggota BPA
bersama DPP dan/atau Lembaga Otonom.
2. Rapat kerja dapat diadakan atas permintaan sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) anggota BPA dan/atau dua komisi
dan/atau atas permintaan DPP dan/atau Lembaga
Otonom.
Pasal 29
1. Sidang Yudikasi adalah persidangan yang diadakan untuk
menyelesaikan perkara dan/atau untuk mengadili orang
atau pihak yang diduga bersalah.
2. Sidang Yudikasi dipimpin oleh Pimpinan BPA atau
pemimpin yang direkomendasikan oleh sidang Pimpinan
BPA.
32 | D P P - P P M I X X
3. Keputusan sidang Yudikasi BPA bersifat mengikat ke
dalam dan/atau keluar yang hanya dapat dibatalkan oleh
sidang yudikasi lainnya.
4. Tata cara pelaksanaan Yudikasi diatur dalam ketetapan
tersendiri.
BAB IV
DEWAN PENGURUS PUSAT
Presiden PPMI
Pasal 30
1. Presiden PPMI adalah pemegang kekuasaan tertinggi DPP
yang dipilih langsung oleh anggota PPMI melalui
Pemilihan Umum (Pemilu) Raya PPMI dengan suara
terbanyak.
2. Pemilu PPMI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
diselenggarakan oleh MPA melalui ketetapan tersendiri.
3. Presiden dan wakil presiden ditetapkan dan dilantik oleh
MPA dalam persidangan MPA PPMI.
4. Presiden berwenang merumuskan visi,misi dan program
kerja.
5. Presiden berhak memberikan penghargaan, tanda jasa,
dan rehabilitasi kepada pihak tertentu.
6. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Presiden
berwenang menunjuk asisten, mengutus delegasi, serta
33 | D P P - P P M I X X
membentuk departemen-departemen dan menyusun
personalia kabinet.
7. Masa jabatan Presiden adalah satu tahun dimulai sejak
tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan pada saat
presiden terpilih dilantik dan ditetapkan. Setelah itu dapat
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
8. Presiden bertanggungjawab kepada MPA melalui Sidang
MPA.
9. Pada masa-masa peralihan, presiden demisioner hanya
dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya
administratif dan seremonial.
10. Apabila laporan pertanggungjawaban ditolak maka
presiden dimaksud tidak berhak mengajukan diri kembali
sebagai calon kandidat presiden.
11. Apabila presiden berhalangan tetap atau meninggal dunia
maka akan digantikan oleh wakil presiden dan dilantik
oleh pimpinan MPA sampai habis masa jabatannya.
12. Presiden berkewajiban mengayomi dan membina LO dan
DPD.
13. Presiden berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan
eksternal organisasi yang dianggap perlu dalam
melaksanakan AD/ART PPMI Mesir.
34 | D P P - P P M I X X
Pasal 31
1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden PPMI dilantik
dan ditetapkan dalam persidangan MPA dengan
mengucapkan janji/ikrar yang dipandu oleh Ketua MPA.
2. Bunyi janji/ikrar yang dimaksud dalam ayat 1 adalah
sebagai berikut:
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang, saya berjanji:
‘Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
Presiden PPMI Mesir dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya",
'Bahwa saya akan memegang teguh ajaran Islam,
menegakkan kehidupan berorganisasi secara bijak dan
konsisten di lingkungan PPMI Mesir, serta melaksanakan
AD/ART PPMI Mesir dengan sebenar-benarnya dan selurus-
lurusnya.”
Kabinet DPP
Pasal 32
Kabinet DPP sekurang-kurangnya terdiri dari seorang
Presiden PPMI, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
1. Penyusunan kabinet dan pembentukan departemen adalah
hak prerogatif Presiden PPMI.
35 | D P P - P P M I X X
2. Prosedur perancangan program, pembagian kerja, serta
tata tertib rapat dan persidangan dalam kabinet, diatur
tersendiri oleh DPP.
3. Kabinet DPP bertanggung jawab kepada Presiden PPMI.
Wewenang DPP
Pasal 33
DPP berwenang:
1. Mengadakan acara, kegiatan, dan aksi di luar atau di
dalam lingkungan PPMI Mesir dengan mengatasnamakan
PPMI Mesir selama tidak bertentangan dengan konstitusi
yang berlaku.
2. Membuat kebijakan-kebijakan internal yang dianggap
perlu dalam melaksanakan AD/ART PPMI Mesir.
3. Mengatur standar administrasi di lingkungan PPMI Mesir
dan berhak melakukan perubahan jika dianggap perlu
dengan merujuk pada sistem yang sudah ada.
4. Membuat kebijakan dan membentuk kepanitiaan untuk
melaksanakan program DPP.
Hak dan Kewajiban
Pasal 34
1. DPP berhak:
36 | D P P - P P M I X X
a. Mengajukan rancangan Undang-undang dan peraturan
kepada BPA.
b. Mewakili PPMI Mesir ke dalam lingkungan PPMI
Mesir.
c. Mewakili PPMI Mesir ke luar lingkungan PPMI Mesir
dengan berkonsultasi kepada BPA dan MPA.
d. Memberi usul, kritik, pendapat, dan masukan kepada
MPA, BPA, dan LO PPMI.
e. Memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap
berjasa.
f. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan
pihak perwakilan RI dan lembaga-lembaga lainnya di
Mesir.
2. DPP berkewajiban:
a. Menaati AD/ART dan segala ketentuan yang berlaku di
lingkungan PPMI Mesir.
b. Mengajukan rancangan dan anggaran kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam satu masa kepengurusan
kepada BPA.
c. Menjalankan setiap keputusan dan ketetapan yang
ditetapkan oleh MPA dan/atau BPA.
d. Menjawab dan menanggapi teguran, kritik, dan saran
yang disampaikan oleh BPA.
37 | D P P - P P M I X X
e. Menjaga, mempertahankan, dan membela nama baik
serta keutuhan PPMI Mesir dari gangguan pihak lain.
f. Ikut menjaga nama baik dan keutuahan NKRI
BAB V
LEMBAGA OTONOM
Pasal 35
1. Lembaga Otonom adalah lembaga khusus di lingkungan
PPMI Mesir yang:
a. Merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota
PPMI dan dibangun di atas persamaan identitas.
b. Mempunyai keterkaitan kelembagaan dengan PPMI
Mesir.
c. Terdaftar dan diakui oleh MPA PPMI berdasarkan
peraturan yang diputuskan dalam ketetapan tersendiri.
2. Lembaga otonom berfungsi sebagai wadah kegiatan
khusus bagi kelompok anggota tertentu dalam rangka
membantu melaksanakan dan mewujudkan asas dan
tujuan PPMI Mesir.
1. Lembaga Otonom yang terdapat dilingkungan PPMI Mesir
adalah:
a. Organisasi Kedaerahan
b. Lembaga Keputrian
c. Lembaga Kefakultasan
38 | D P P - P P M I X X
Keanggotaan
Pasal 36
Anggota LO mendaftar dan melalui tahapan penerimaan
anggota sesuai dengan AD/ART dan ketentuan yang
ditetapkan pada masing-masing LO.
Kepengurusan
Pasal 37
1. Pembentukan kepengurusan LO merupakan hak otonom
LO berdasarkan AD/ART (atau peraturan) masing-masing.
2. Pimpinan tertinggi LO dipilih oleh anggota LO masing-
masing melalui peraturan yang berlaku di masing-masing
LO.
3. Pimpinan tertinggi masing-masing LO hanya bertanggung
jawab kepada anggotanya.
4. Kepengurusan LO dilantik dan atau dikukuhkan oleh
Presiden PPMI.
Hak dan Kewajiban
Pasal 38
1. LO berhak:
a. Menyusun AD-ART atau peraturan masing-masing
dengan memperhatikan AD-ART PPMI Mesir.
39 | D P P - P P M I X X
b. Membentuk lembaga-lembaga dan badan-badan
keorganisasian sesuai dengan AD-ART (atau peraturan)
masing-masing.
c. Merumuskan program kerja dan merancang rencana
kegiatan masing-masing.
d. Mengadakan kegiatan di dalam dan di luar lingkungan
PPMI Mesir.
e. Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh kelembagaan
PPMI Mesir sesuai dengan aturan yang berlaku.
f. Melakukan koordinasi dengan pihak manapun yang
dianggap perlu.
2. LO berkewajiban:
a. Menaati AD-ART PPMI Mesir dan ketetapan MPA
PPMI lainnya.
b. Memberikan susunan kepengurusan dan rencana
kegiatan di awal kepengurusan kepada DPP PPMI.
c. Mengadakan koordinasi dengan DPP PPMI minimal 3
kali dalam masa kepengurusannya.
d. Memberikan hasil laporan pertanggungjawaban di
akhir kepengurusan kepada DPP PPMI.
e. Menjawab atau menanggapi teguran, kritik, dan saran
yang di sampaikan oleh MPA, BPA, dan DPP.f.
40 | D P P - P P M I X X
f. Menunjuk utusan untuk MPA-BPA sebagai anggota
tetap sesuai ketentuan yang diputuskan dalam
ketetapan tersendiri.
Pembentukan dan Pembubaran
Pasal 39
1. Syarat-syarat pembentukan LO diatur dalam ketetapan
tersendiri oleh BPA.
2. Pembentukan LO dapat diajukan dengan tahapan:
a. Diajukan kepada DPP dengan persyaratan lengkap
sebagaimana dimaksud pada poin (1).
b. Diserahkan kepada BPA atas rekomendasi DPP untuk
diteliti dan diuji kelayakannya.
c. Diserahkan kepada MPA atas rekomendasi BPA untuk
disahkan sebagai LO.
d. Diserahkan kepada DPP PPMI untuk ditetapkan
sebagai LO
3. LO dapat dinyatakan bubar karena:
a. Menyatakan diri bubar berdasarkan AD/ART masing-
masing LO.
b. Melanggar asas dan tujuan PPMI Mesir sesuai dengan
ketetapan MPA.
41 | D P P - P P M I X X
4. Dalam hal sebagaimana disebut pada poin (3.b),
pembubaran LO ditetapkan oleh MPA melalui sidang MPA
PPMI.
BAB VI
BADAN PERWAKILAN DAERAH
Keanggotaan
Pasal 40
1. Anggota BPD terdiri dari lima orang yang dipilih secara
langsung oleh anggota PPMI Daerah dalam persidangan
BPD.
2. Anggota BPD ditetapkan dan diambil sumpahnya dalam
persidangan BPD.
3. Masa keanggotaan BPD adalah selama satu tahun*
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama-
sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan
janji atau ikrar atau dilantik.
4. Keanggotaan BPD hilang karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis kepada Pimpinan BPD.
c. Tidak lagi menjadi anggota PPMI Mesir
d. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji sebagai
anggota dengan keputusan BPD.
42 | D P P - P P M I X X
Wewenang
Pasal 41
BPD berwenang:
1. Membuat peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan
aturan dasar, dan Ketetapan dalam persidangan BPD.
2. Mengesahkan, menunda, atau membatalkan peraturan-
peraturan yang diusulkan oleh dan dibahas bersama DPD.
3. Mengontrol, menegur, mengkritik dan memberikan ran
kepada DPD.
4. Melakukan pemanggilan kepada siapapun dan pihak
manapun yang dianggap perlu di tingkat Daerah.
5. Menyidangkan suatu perkara dan atau persengketaan
antara orang dan atau pihak yang diduga bersalah di
lingkungan PPMI Daerah.
6. Memberikan sanksi kepada siapapun dan atau pihak
manapun dalam lingkungan PPMI Daerah yang divonis
bersalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui
aturan tersendiri.
7. Mengajukan perkara atau persengketaan yang belum
terselesaikan di tingkat persidangan BPD kepada BPA.
8. Bila dalam pandangan BPD, DPD melanggar atau
menyimpang dari keputusan yang ditetapkan dalam
43 | D P P - P P M I X X
persidangan BPD, atau tidak melaksanakan tugasnya,
maka BPD berwenang mengeluarkan memorandum I
dengan batas waktu dua minggu. Bila setelah batas waktu
tersebut DPD belum memenuhi memorandum, maka BPD
berwenang mengeluarkan memorandum II dengan batas
waktu satu minggu. Bila setelah batas waktu tersebut DPD
belum memenuhi memorandum, maka BPD berwenang
menggelar Sidang Istimewa.
Hak dan Kewajiban
Pasal 42
1. BPD berhak:
a. Terlibat dalam pembuatan kesepakatan antara DPD
yang mengatasnamakan PPMI Daerah dengan pihak
lain.
b. Melakukan koordinasi dengan pihak manapun yang
dianggap perlu di tingkat Daerah berkaitan dengan
pelaksanaan tugas BPD.
2. BPD berkewajiban:
a. Melakukan koordinasi dengan BPA.
b. Bersama DPD membahas rancangan dan anggaran
kegiatan yang diajukan oleh DPD.
44 | D P P - P P M I X X
c. Membahas setiap peraturan serta usul-usul lain yang
diajukan DPD.
d. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan DPD
secara intensif.
e. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan BPD
selama satu masa jabatan kepada forum BPD melalui
persidangan BPD.
f. Merumuskan dan menyiapkan rancangan ketetapan
dan keputusan yang akan disahkan dalam persidangan
BPD.
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 43
Setiap anggota BPD memiliki hak inisiatif, hak angket, hak
bertanya, hak interpelasi, hak petisi, dan hak bujet.
1. Penggunaan hak-hak setiap anggota BPD diatur dalam
ketetapan tersendiri.
2. Setiap anggota BPD berkewajiban menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai wakil pelajar dan mahasiswa yang
bertanggungjawab di tingkat Daerah.
Pimpinan BPD
Pasal 44
45 | D P P - P P M I X X
Pimpinan BPD terdiri dari seorang ketua merangkap
anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.
1. Pimpinan BPD dipilih, ditetapkan dan diambil sumpahnya
dalam persidangan BPD.
2. Ketua BPD adalah pimpinan BPD yang meraih suara
terbanyak.
3. Tugas dan wewenang pimpinan BPD adalah:
a. Mengatur administrasi BPD
b. Menyelenggarakan dan memimpin sidang-sidang BPD
c. Memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban
BPD.
4. Pimpinan BPD tidak berhak mengatasnamakan BPD
kecuali merupakan hasil keputusan atau ketetapan sidang
BPD.
Persidangan
Pasal 45
Tata tertib sidang BPD ditetapkan dalam persidangan BPD
oleh pimpinan sidang dengan persetujuan anggota sidang.
Pasal 46
46 | D P P - P P M I X X
Sidang BPD terdiri dari Sidang Permusyawaratan Daerah,
Sidang Pleno, Sidang Pimpinan, Rapat kerja, dan Sidang
Yudikasi.
Pasal 47
Sidang Permusyawaratan Daerah
1. Sidang Permusyawaratan Daerah adalah forum
permusyawaratan tertinggi di tingkat PPMI Daerah.
2. SPD dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan sekurang-
kurangnya 2/3 anggota PPMI Daerah sebagai peserta
penuh.
3. SPD terdiri atas :
a. Sidang Umum dan
b. Sidang Istimewa.
2. Sidang Umum dan Sidang Istimewa mempunyai
kedudukan hukum yang sama.
3. Sidang umum SPD dilaksanakan dalam dua tahap:
a. Persidangan pertama dilaksanakan di awal
kepengurusan dengan agenda utama menetapkan
perda, memilih dan menetapkan anggota BPD, serta
memilih dan menetapkan Ketua DPD PPMI.
b. Persidangan kedua dilaksanakan di akhir kepengurusan
dengan agenda utama meminta laporan
47 | D P P - P P M I X X
pertanggungjawaban DPD PPMI dan meminta laporan
pelaksanaan kegiatan BPD.
4. Sidang Umum SPD tahap I bisa dilaksanakan dalam satu
rangkaian persidangan dengan Sidang Umum SPD tahap II
oeriode sebelumnya.
5. Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh
anggota BPD dan sekurang-kurangnya 2/3 anggota PPMI
Daerah.
6. Bila poin (7) tidak terpenuhi, maka sidang diskors
maksimal 3 x 24 jam dan selanjutnya dianggap sah.
7. Sidang Umum selesai dilaksanakan selambat-lambatnya
satu minggu sebelum pelaksanaan Sidang Umum MPA-
PPMI.
8. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan bila disetujui oleh
sekurang-kurangnya 3/5 anggota BPD.
9. Sidang istimewa dilaksanakan dengan agenda :
a. Mengubah perda dan atau memberhentikan etua DPD
apabila melanggar atau menyimpang dari AD/ART
PPMI Mesir dan/atau Ketetapan SPD dan/atau
Ketetapan MPA PPMI.
b. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPD jika
mengundurkan diri atau berhalangan tetap,dan
menetapkan pejabat Ketua DPD.
48 | D P P - P P M I X X
10. Sidang Istimewa dianggap sah apabila dihadiri oleh
seluruh anggota BPD dan sekurang-kurangnya 2/3 anggota
PPMI Daerah.
11. Bila poin (12) tidak terpenuhi, maka sidang diskors
maksimal 3x24 jam dan selanjutnya dianggap sah.
Pasal 48
Sidang Pleno
1. Sidang Pleno BPD adalah sidang yang dihadiri oleh
seluruh anggota BPD untuk menetapkan keputusan BPD.
2. Sidang Pleno dapat diadakan atas usul pimpinan BPD
dan/atau usulan minimal dua orang anggota BPD.
3. Keputusan sidang Pleno BPD bersifat mengikat ke dalam
dan/atau keluar di tingkat Daerah, yang hanya dapat
dibatalkan oleh sidang Pleno lainnya atau pesidangan
yang lebih tinggi.
Pasal 49
Sidang Pimpinan
Sidang Pimpinan adalah sidang yang dihadiri oleh
pimpinan BPD untuk merumuskan dan menyiapkan agenda
persidangan.
Pasal 50
49 | D P P - P P M I X X
Rapat Kerja
1. Rapat kerja adalah rapat yang diikuti oleh anggota BPD
bersama DPD.
2. Rapat kerja dapat diadakan atas permintaan sekurang-
kurangnya tiga anggota BPD dan/atau atas permintaan
DPD
Pasal 51
Sidang Yudhikasi
1. Sidang Yudikasi adalah persidangan yang diadakan untuk
menyelesaikan perkara dan/atau untuk mengadili orang
atau pihak yang diduga bersalah di tingkat Daerah.
2. Sidang Yudikasi dipimpin oleh Pimpinan BPD atau
anggota BPD yang direkomendasikan oleh sidang
pimpinan
3. Keputusan Sidang Yudhikasi hanya dapat dibatalkan oleh
Sidang Yudhikasi lainnya.
4. Tata cara pelaksanaan yudhikasi diatur dalam ketetapan
tersendiri.
BAB VII
DEWAN PENGURUS DAERAH
Kepengurusan
50 | D P P - P P M I X X
Pasal 52
1. Pengurus DPD sekurang-kurangnya terdiri dari seorang
Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
2. Penyusunan pengurus dan pembentukan departemen
adalah hak prerogatif Ketua DPD
3. Ketua DPD wajib memfungsikan seluruh unsur
kepengurusan DPD.
4. Pengurus DPD bertanggung jawab kepada Ketua DPD
Ketua DPD
Pasal 53
1. Ketua DPD adalah pemegang kekuasaan tertinggi DPD
yang dipilih langsung oleh anggota PPMI Daerah melalui
SPD dengan suara terbanyak.
2. Masa jabatan Ketua DPD adalah satu tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih
kembali hanya untuk satu tahun masa jabatan berikutnya.
3. Ketua DPD dilantik dan disahkan oleh Presiden PPMI
4. Ketua DPD bertanggungjawab kepada peserta Sidang
Permusyawaratan Daerah.
Wewenang
Pasal 54
51 | D P P - P P M I X X
DPD berwenang:
1. Mengadakan acara, kegiatan, dan aksi di luar atau di
dalam lingkungan PPMI Daerah dengan
mengatasnamakan PPMI Daerah selama tidak
bertentangan dengan AD-ART PPMI dan konstitusi yang
berlaku.
2. Membuat kebijakan-kebijakan internal yang dianggap
perlu dalam melaksanakan keputusan dan ketetapan
dalam SPD.
3. Menyusun kebijakan, mengadakan pertemuan, dan
membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program
DPD.
Hak dan Kewajiban
Pasal 55
1. DPD berhak:
a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kepada BPD.
b. Mewakili PPMI Daerah ke dalam dan ke luar
lingkungan PPMI Daerah.
c. Memberi usul dan pendapat kepada BPD.
d. Memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap
berjasa.
52 | D P P - P P M I X X
e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan
pihak-pihak yang dianggap perlu.
2. DPD berkewajiban:
a. Menaati AD/ART dan segala ketentuan yang berlaku di
lingkungan PPMI Mesir.
b. Mengajukan rancangan dan anggaran kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam satu masa kepengurusan
BPD.
c. Menjalankan setiap keputusan dan ketetapan yang
ditetapkan dalam SPD.
d. Memberikan susunan kepengurusan dan rencana
kegiatan di awal kepengurusan kepada DPP PPMI.
e. Melakukan koordinasi dengan DPP dalam masa
kepengurusannya.
f. Memberikan hasil laporan pertanggungjawaban di
akhir kepengurusan kepada DPP PPMI.
g. Menjawab dan menanggapi teguran, kritik, dan saran
yang disampaikan oleh BPDdan DPP PPMI.
h. Menjaga, mempertahankan, dan membela nama baik
serta keutuhan PPMI Daerah dari gangguan pihak lain.
PEMILIHAN UMUM
Pasal 56
53 | D P P - P P M I X X
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan setiap
satu tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden
dan Wakil Presiden dengan sistem paket.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden adalah setiap anggota PPMI Mesir.
4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu panitia
pemilihan umum yang bersifat netral dan mandiri.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur
dengan undang-undang.
BAB X
DANA KEGIATAAN PPMI
Pasal 57
1. Dana Kegiatan PPMI adalah dana yang diusahakan oleh
PPMI Mesir dan/atau dana yang diperoleh dari dan/atau
diusahakan oleh pihak lain serta disampaikan kepada
PPMI Mesir.
2. Dana kegiatan PPMI dimanfaatkan sepenuhnya oleh dan
untuk seluruh anggota PPMI Mesir.
3. Dana kegiatan PPMI dikelola sepenuhnya oleh PPMI
Mesir secara otonom.
54 | D P P - P P M I X X
4. Penggunaan dana kegiatan PPMI harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota PPMI
Mesir melalui mekanisme yang berwenang sesuai dengan
peraturan yang berlaku di PPMI Mesir.
BAB X
ATURAN PERALIHAN
Pasal 58
Hal-hal yang menyangkut perubahan, pergantian, dan
penghapusan dalam masa peralihan diatur dalam ketetapan
tersendiri.
PENUTUP
Pasal 1
Perubahan AD-ART hanya dapat dilakukan oleh MPA
dalam Sidang Istimewa.
Pasal 2
Segala ketentuan setara atau lebih rendah yang
bertentangan dengan AD-ART ini dianggap tidak berlaku dan
batal dengan sendirinya.
Pasal 3
55 | D P P - P P M I X X
Hal-hal yang belum diatur dalam AD-ART ini akan diatur
kemudian dalam ketetapan dan keputusan MPA PPMI dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan AD-ART ini.
Pasal 4
AD-ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas
waktu yang tidak ditentukan.
Ditetapkan di : Kairo, Mesir
Hari/Tanggal : Selasa,5 Agustus 2009
Waktu : 03.10 CLT.
Pimpinan MPA-PPMI Periode 2008-2009
Muhammad Akhyar Rifqi (Ketua )
Muhammad Taufik (Wakil Ketua I)
Waro Kasun (Wakil Ketua II)
Fuad Al-AMin (Wakil Ketua III)
top related