20070100 ka andal jalan lingkar simeulue
Post on 21-Oct-2015
210 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005
KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau SimeulueKabupaten SimeulueProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tim Teknis AMDAL KhususRehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami
Januari 2007
Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005
KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau SimeulueKabupaten SimeulueProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tim Teknis AMDAL KhususRehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami
Januari 2007
Tim teknis AMDAL khusus
Dadang Purnama, Ph.D (Ketua)Ir. Bukhari R.A., M.Eng (Sekretaris)Drs. Rusydi, M.Si (Anggota)Ir. Ira Pria Utama (Anggota)Drs. Syahrizan Idris, P.G. Dipl.Sc (Anggota)Muslim, SE (Anggota)
i
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 memuatpembentukan Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupanatau penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatanwajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi diAceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Berkaitan dengan hal tersebutpemerintah melalui Bapedalda Provinsi NAD membantu pembuatan KerangkaAcuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005,pelaksanaan kegiatan ini harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL). Kegiatan tersebut diprakirakan berpotensi menimbulkandampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dirumuskan lingkup dan kedalamanstudi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dilakukan melalui penyusunanKerangka Acuan (KA) ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan secara efektif danefisien. Dokumen KA-ANDAL ini disusun dengan mengacu pada PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 dan panduanpelingkupan yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Semoga Dokumen KA-ANDAL ini menjadi acuan bagi pemrakarsa dalam menyusundokumen ANDAL, RKL-RPL dan juga bermanfaat baik instansi yangberkepentingan maupun pihak-pihak lain.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmemberikan dukungan atas selesainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan ini.
Banda Aceh, Januari 2007
Tim Teknis AMDAL Khusus
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau SimeulueKabupaten Simeulue
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
ii
DAFTAR ISI
SK Kesepakatan KA-ANDAL
Kata Pengantar
Daftar Isi
I. Pendahuluan .................................................................................1
II. Deskripsi Ringkas Rencana Kegiatan .....................................................3
III. Proses AMDAL khusus.................................................................... 11
IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Jalan Lingkar Pulau Simeulue .................... 13
V. Isu-isu utama.............................................................................. 15
Bagian 1. Perencanaan dan alternatif kegiatan ...................................... 15
Bagian 2. Isu lingkungan ................................................................. 16
Bagian 3. Penggunaan material konstruksi jalan ..................................... 17
Bagian 4. Dampak lingkungan lanjutan/turunan ..................................... 18
Bagian 5. Tata ruang, fungsi lahan, dan pengembangan wilayah ................. 19
Bagian 6. Sosial Ekonomi Budaya ....................................................... 20
Bagian 7. Lain-lain ........................................................................ 20
Bagian 8. Konsultasi masyarakat........................................................ 21
Bagian 9. Wilayah studi .................................................................. 21
Bagian 10. Kepakaran yang diperlukan ................................................ 23
VI. Daftar Lampiran ......................................................................... 23
Foto hasil observasi lapangan .............................................................5
1
I. Pendahuluan
Dalam rangka penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 308 tahun 2005,
Tim Teknis AMDAL khusus telah dibentuk untuk melaksanakan proses pelingkupan
(penyusunan dokumen Kerangka Acuan, KA) bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL
yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana
gempa dan tusnami. Salah satu kegiatan yang diajukan oleh Badan Pelaksana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias adalah rencana pembangunan Jalan Lingkar
Pulau Simeulue di Kabupaten Simeulue.
Kegiatan pembangunan jalan ini dilaksanakan di bawah koordinasi Satuan Kerja (Satker)
Sementara BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD di Direktorat Jalan dan
Jembatan dengan penanggung jawab PPK Pengawasan Jalan dan Jembatan (sumber:
deskripsi proyek, Agustus 2006). Satker inilah bersama dengan pemerintah daerah yang
akan berperan sebagai pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan ini. Jalan lingkar ini
secara keseluruhan terutama mencakup ruas jalan Maudil – Nasreuhe sepanjang 48,56
km dan ruas jalan Nasreuhe – Sibigo sepanjang sekitar 100 km (sumber: deskripsi proyek,
Agustus 2006) dimana angka tersebut masih harus ditetapkan berdasarkan pemilihan
jalur jalan (trase) yang masih terus dikaji di masa perencanaan ini. Ruas jalan lainnya
dari Sibigo ke arah Timur dan menyambung kembali ke Maudil merupakan jalur jalan
yang sudah ada dan hanya memerlukan peningkatan dan pemeliharaan. Untuk itu, kajian
lingkungan yang akan dilakukan harus sejalan dengan arahan dari dokumen KA ANDAL
Rencana Peningkatan dan Pelebaran Jalan Suakbuluh – Lasikin – Maudil yang telah
disusun oleh Tim Teknis AMDAL khusus pada Bulan Juli 2006 sebagai bagian keseluruhan
dari Jalan Lingkar Pulau Simeulue.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan konstruksi fisik di lapangan tidak
diperkenankan untuk mulai dikerjakan sebelum kajian kelayakan lingkungan di dalam
studi AMDAL selesai dilakukan. Untuk itu, Satker BRR yang bertanggung jawab harus
mengikuti pola perencanaan yang baik dan benar tanpa harus terburu-buru
melaksanakan pekerjaan fisik karena alasan percepatan. Hal ini akan terlihat pada hasil
kunjungan lapangan yang akan menunjukkan seberapa mendesak kebutuhan pengadaan
jalan tersebut dan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan ruas jalan
yang direncanakan. Hal ini akan diuraikan lebih jelas pada deskripsi kegiatan dan latar
belakang justifikasi pentingnya studi ini. Memperhatikan luasan kegiatan, maka kegiatan
ini jatuh pada kategori kegiatan wajib AMDAL dimana pembangunan dalam rangka
2
rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup nomor 308/2005.
Dengan selesainya laporan pelingkupan ini, maka tugas dari Tim Teknis AMDAL khusus
dalam melakukan pelingkupan bagi kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue
telah dapat diselesaikan. Tahap selanjutnya merupakan tahap pembahasan dokumen
pelikupan ini bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Komisi Penilai AMDAL Propinsi
NAD akan memprakarsai proses pembahasan untuk selanjutnya meneruskan proses
AMDAL hingga penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL.
Proses AMDAL bagi jalan Lingkar Pulau Simeulue mulai dilakukan pada tanggal 29 Agustus
2006 saat dilakukan diskusi tentang rencana kegiatan yang disampaikan oleh Ketua
Satker dan PPK di Kantor Bapedalda Propinsi NAD. Selanjutnya dilakukan kunjungan
lapangan mulai tanggal 30 Agustus 2006 untuk kebutuhan pelingkupan. Publikasi
pengumuman pelaksanaan AMDAL untuk kegiatan ini belum dilakukan dan karenanya
harus segera dilaksanakan dengan koordinasi sekretariat Komisi Penilai AMDAL Propinsi
NAD. Tim Teknis AMDAL khusus yang melaksanakan pelingkupan terdiri ahli yang berasal
dari praktisi, akademisi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan ahli dari Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi NAD, serta unsur pemerintah Kabupaten
Simeulue.
Tim Teknis AMDAL khusus yang telah dibentuk kemudian mulai melakukan proses
pelingkupan mulai tanggal 29 Agustus hingga tanggal 4 September 2006 yang mengikuti
tahap-tahap sebagai berikut:
1. Pengkajian terhadap rencana kegiatan yang disampaikan oleh Satker,
2. Penggalian informasi tambahan dari Satker Jalan Lingkar Kabupaten Simeuluemelalui diskusi pembahasan di Kantor Bapedalda dan selama kunjungan lapangan,
3. Pelaksanaan tinjauan lapangan,
4. Identifikasi dampak potensial (desk study) oleh masing-masing anggota Tim Teknis,
5. Diskusi evaluasi dampak hipotetik oleh seluruh anggota Tim Teknis,
6. Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampakhipotetik,
7. Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen Kerangka Acuan studi ANDAL
Untuk memberikan gambaran, bagian berikut ini menguraikan ringkasan kegiatan
pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue. Peta orientasi lokasi kegiatan pembangunan
jalan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Kabupaten Simeulue terletak pada posisi
3
2°15’ - 2°55’ Lintang Utara dan 95°40’ - 96°30’ Bujur Timur dengan panjang pulau
sekitar 100,2 km dan lebar terpanjang 28 km (sumber: deskripsi kegiatan, Agustus 2006).
Adapun luas pulau tersebut adalah sekitar 198.000 ha dengan jumlah penduduk sekitar
71.517 jiwa menurut Badan Pusat Statistik (sumber: Aceh dalam angka 2004 dalam
deskripsi kegiatan, Agustus 2006). Sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi, PDRB per
kapita di Kabupaten Simeulue pada tahun 2002 adalah Rp. 2.972.027 dengan sektor
pertanian yang memberikan kontribusi terbesar (68,16%). Melihat perkembangan
ekonomi di pulau yang relatif stabil, angka-angka tersebut diperkirakan tidak jauh
berubah pada tahun-tahun terakhir ini.
Gambar 1. Peta orientasi lokasi kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue
II. Deskripsi Ringkas Rencana Kegiatan
Sebagaimana telah disebutkan di atas, cakupan dari rencana kegiatan Jalan Lingkar
Pulau Simeulue adalah terutama ruas jalan dari Maudil – Nasreuhe dan ruas jalan dari
Nasreuhe – Sibigo. Ruas jalan lainnya sudah dalam kondisi eksisting dan ditangani
melalui administrasi proyek yang berbeda. Beberapa ruas jalan eksisting hanya
memerlukan peningkatan, pemeliharaan dan atau pelebaran. Ruas jalan ini misalnya
ruas jalan Sibigo – Sinabang dan ruas jalan Suakbuluh – Lasikin – Maudil. Dalam halnya
ruas jalan yang menjadi cakupan dalam laporan ini, ruas jalan Maudil – Nasreuhe
4
merupakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan. Sementara ruas jalan dari Nasreuhe
– Sibigo sebagian merupakan pembukaan baru yang melewati kawasan hutan dan
umumnya berada di garis pantai serta belum ditetapkan statusnya. Ilustrasi dari rencana
kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 2 di halaman berikut.
5
Gambar 2. Trase jalan Lingkar Pulau Simeulue (SIM Centre, BRR, 2006 dan Perencanaan Teknis Jalan Nasreuhe – Lewak – Sibigo, 2003)
6
Mengingat rencana pembangunan jalan ini akan melalui kawasan hutan, Satker sebagai
pemrakarsa harus melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang menangani kehutanan
untuk memastikan bahwa trase jalan di ruas Nasreuhe – Sibigo telah mendapat izin dari
kehutanan. Hal ini mengingat adanya informasi tata ruang dan fungsi hutan yang
menunjukkan daerah di sekitar ruas Nasreuhe – Sibigo memiliki fungsi sebagai kawasan
lindung (sumber: deskripsi kegiatan, Agustus 2006) walaupun peta tersebut memberikan
definisi yang meragukan: “hutan lindung yang ditetapkan sementara sebagai hutan
produksi terbatas.” Sumber data sekunder lainnya menunjukkan bahwa area tersebut
sebagian besar masih hutan alam (virgin forest) seperti terlihat sbb.:
Gambar 3. Data sekunder citra satelit pada lokasi ruas Nasreuhe – Sibigo yangdidominasi oleh kawasan hutan (sumber: Googlenet).
hutan
hutan
7
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kegiatan pembukaan trase jalan di ruas
Nasreuhe – Sibigo sudah dilakukan. Hal ini harusnya tidak terjadi karena kegiatan
tersebut belum dilengkapi dengan studi AMDAL, apalagi pembukaan tersebut telah
mendapat konfirmasi yaitu dilakukan untuk trase sepanjang 30 km. Observasi lapangan
menunjukkan bahwa pada saat ini sedang dilakukan pembukaan jalan di area hutan
seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Hal ini merupakan isu penting yang harus
diberikan konfirmasi, dibahas, dan dianalisis pada tahap studi ANDAL.
Gambar 4. Pembukaan trase jalan di area hutan pada lokasi ruas Nasreuhe – Sibigo
Secara umum, rencana kegiatan jalan Lingkar Pulau Simeulue ini memanfaatkan
momentum penyaluran dana dari BRR untuk sekaligus memperbaiki infrastruktur
jaringan jalan sehingga arus barang dan jasa melalui jalan darat antar kecamatan dapat
terselenggara dengan lebih baik. Selain itu, jalan lingkar ini dimaksudkan pula untuk
mengantisipasi aksesibilitas pemasaran hasil perkebunan sawit yang telah dan akan
dikembangkan seluas 5.000 ha di Teluk Dalam 3.500 ha dan di Tepah Selatan 1.500 ha
(sumber: KA ANDAL Suakbuluh – Lasikin – Maudil, Juli 2006). Beberapa hasil
perkebunanan seperti cengkeh, kopra, hasil pertanian, dan perikanan lainnya juga
memerlukan akses yang baik untuk pemasaran. Akses jalan yang baik dapat pula
dimanfaatkan untuk mengantisipasi perkembangan wisata pantai di Pulau Simeulue yang
berpotensi untuk wisata bahari.
Secara fisik, kegiatan pembangunan jalan lingkar Pulau Simeulue di ruas Nasreuhe
menuju Sibigo sudah dimulai kegiatan fisiknya dengan pembukaan trase jalan melalui
8
Lafakha hingga STA 24 (km 24) dari keseluruhan 46 km ruas Nasreuhe – Lewak – Sibigo
(bagian dari total Nasreuhe – Sibigo yang memiliki panjang total 46 km ditambah sekitar
60 km yang belum direncanakan). Jalan eksisting dan jalan yang sedang dibangun ini (24
km) terdiri dari 10,4 km jalan eksisting dari Nasreuhe dan sekitar 14 km jalan yang baru
dibuka sebagai bagian dari proyek yang lebih kecil sepanjang 30 km. Berdasarkan
informasi di atas, jelas bahwa secara garis besar terdapat dua jenis kegiatan utama
pada ruas jalan Maudil – Nasreuhe dan Nasreuhe – Sibigo, yaitu komponen pembukaan
jalan baru dan pemeliharaan serta peningkatan jalan. Hal ini perlu diidentifikasi untuk
memberikan prioritas pengelolaan lingkungan dimana pada ruas pembukaan jalan baru,
masalah lingkungan harus dianalisis dengan teliti dan intensif sementara pada ruas
pemeliharaan lebih cenderung pada aspek pengelolaan lingkungan.
Dari realisasi kegiatan proyek 30 km ini, berarti paling tidak kegiatan ini sudah membuka
sekitar 50% (14 km) sementara menurut pengakuan konsultan pengawas, secara total
pekerjaan ini sudah berjalan hingga 76%. Karenanya, kajian lingkungan secara cepat
harus memfokuskan pada arahan RKL dan RPL walaupun beberapa isu lingkungan masih
bisa dikaji dan diprediksi dampaknya mengingat bahwa perkerasan jalan dan finalisasi
pengaspalan jalan masih belum memiliki rencana yang definitif dan masih akan
berlangsung cukup lama. Menurut informasi konsultan, secara umum kegiatan proyek 30
km ini sudah melebihi kontrak selama 240 hari (hingga awal September 2006) sejak
kesepakatan kontrak bulan Nopember 2005 sehingga memerlukan addendum. Hingga
saat ini rencana kerja tindak lanjut pentahapan proyek serta hubungan antara total ruas
jalan sekitar 106 km, ruas 46 km yang telah memiliki perencanaan teknis, dan 30 km
yang sedang dikerjakan di lapangan, serta kondisi eksisting 10,4 km dari Nasreuhe tidak
terinformasikan secara jelas. Demikian pula besaran-besaran kegiatan untuk ruas
sepanjang sekitar 60 km (dari keseluruhan 106 km) masih belum dapat dikonfirmasi. Hal
ini termasuk jadwal kegiatan yang masih belum fix. Untuk mengakomodasi
pembangunan yang baik maka perencanaan yang matang harus dilakukan tersebih
dahulu sebelum melakukan kegiatan konstruksi fisik di lapangan. Adapun beberapa
cakupan dan komponen kegiatan pembangunan jalan pada ruas 30 km yang sedang
dikerjakan umumnya adalah sebagai berikut (sumber: informasi konsultan pengawas,
harus diperinci kembali):
Kegiatan utama pembukaan jalan baru dengan total lebar 11,5 meter yang melalui
daerah hutan (klasifikasi hutan harus direkonfirmasi) dan persawahan di daerah
Langi. Perkerasan yang direncanakan merupakan tipe selected embankment,
Galian drainase,
Galian biasa,
9
Timbunan biasa,
Timbunan pilihan,
Penyiapan badan jalan,
Penebangan pohon, dll.
Peralatan yang umumnya digunakan adalah excavator, buldozer, motor grader, vibrator
roller, water tank, dan dump truck. Rencana mobilisasi peralatan berat ini harus segera
diperhitungkan dengan baik (jumlah dan jadwalnya) guna mengantisipasi dampak negatif
yang mungkin timbul akibat kegiatan konstruksi. Penggunaan sejumlah tenaga kerja
merupakan aspek lain yang harus direncanakan untuk mengantisipasi dampak sosial
ekonomi dan budaya.
Adapun komponen kegiatan yang umum dilakukan bagi pemeliharaan dan peningkatan
jalan adalah sebagai berikut:
Mobilisasi tenaga kerja dan peralatan,
Pembangunan sarana drainase jalan,
Galian dan timbunan (cut and fill),
Pelebaran, perkerasan, dan penataan bahu jalan,
Perkerasan berbutir,
Perkerasan aspal,
Pekerjaan struktur,
Pengembalian kondisi,
Pemeliharaan harian.
Cadangan dan penyediaan material konstruksi jalan dipengaruhi oleh struktur geologis
Pulau Simeulue. Material konstruksi jalan saat ini sebagian menggunakan batu karang
laut dan hasil tinjauan lapangan menunjukkan kondisi ruas jalan eksisting rentan longsor
dan penurunan badan jalan. Untuk itu diperlukan material konstruksi yang lebih kokoh
seperti batu kali atau batu gunung. Berdasarkan hasil pelingkupan ruas jalan Suakbuluh –
Maudil (KA ANDAL Suakbuluh – Lasikin – Maudil, Juli 2006), pemanfaatan batu karang
pantai/pesisir untuk konstruksi jalan yang selama ini dilakukan selain menyebabkan
terjadi longsor/penurunan badan jalan, apabila terus dilakukan akan mengakibatkan
dampak negatif terhadap ekosistem pantai/pesisir. Di sisi lain, struktur lansekap pantai
Pulau Simeulue secara umum memiliki kedalaman pantai yang dangkal sehingga rentan
terhadap pengambilan material, terutama batu karang pantai. Kerentanan tersebut juga
ditunjukkan oleh besarnya potensi longsoran pantai.
10
Oleh karenanya, Pemda Simeulue telah mengeluarkan larangan penambangan batu
karang untuk tujuan pembangunan jalan atau untuk pemanfaatan lainnya. Adapun lokasi
yang disarankan untuk pengambilan pasir dan batu (sirtu) adalah menjauh dari wilayah
pantai/pesisir. Lubang-lubang bekas galian material konstruksi harus direhabilitasi
secara tepat guna. Beberapa alternatif lokasi pengambilan sirtu yang ada adalah Kuala
Umo (km 15), Kuala Baro (km 20), dan Kuala Bakti (km 46) dari Sinabang. Di ketiga
lokasi ini pengambilan sirtu dilakukan di hulu dan sepanjang badan sungai. Untuk itu,
perlu kajian mendalam dampak lingkungan akibat kegiatan pengambilan sirtu tersebut.
Kebutuhan material konstruksi harus diestimasi dan diuraikan dengan baik pada deskripsi
kegiatan di dalam laporan ANDAL. Sebagai informasi awal, bagi ruas jalan yang sudah
memiliki perencanaan yang lebih baik yaitu ruas Nasreuhe – Lewak – Sibigo, komponen
kegiatan dan kebutuhan material adalah sebagai berikut (sumber: Daftar Kuantitas
Perencanaan Teknis Jalan Nasreuhe – Lewak – Sibigo, 2003, terlampir):
Mobilisasi,
Pemeliharaan dan perlindungan lalu lintas,
Galian selokan drainase dan saluran air sebesar 53.600 m3,
Pasangan batu dengan mortar sebesar 19.832 m3,
Gorong-gorong pipa beton bertulang dengan diameter dalam 95-120 cm sepanjang
120 m,
Galian biasa sebesar 388.480,1 m3,
Galian batu sebesar 37.948 m3,
Timbunan biasa sebesar 82.091,4 m3,
Timbunan pilihan sebesar 9.000 m3,
Pemotongan pohon diameter < 10 cm sebanyak 500 buah,
Pemotongan pohon diameter 10 hingga < 30 cm sebanyak 500 buah,
Pemotongan pohon diameter 30 hingga < 50 cm sebanyak 750 buah,
Pemotongan pohon diameter 50 hingga < 75 cm sebanyak 500 buah,
Pemotongan pohon diameter > 75 cm sebanyak 100 buah,
Pelebaran perkerasan dan bahu jalan dengan lapis pondasi agregat kelas B sebesar
27.600 m3,
Perkerasan berbutir dengan lapis pondasi agregat kelas A sebesar 41.400 m3,
Perkerasan berbutir dengan lapis pondasi agregat kelas B sebesar 55.200 m3,
Perkerasan aspal dengan lapis resap pengikat sebesar 262.200 liter,
Perkerasan aspal dengan lapis pengikat sebesar 96.600 liter,
Perkerasan aspal dengan lapis aus aspal beton (AC-WC) 276.000 m2,
11
Perkerasan aspal dengan lapis pengikat aspal beton (AC-BC) 13.800 m2,
Struktur beton K250 sebesar 2.500 m3,
Baja tulangan U24 polos sebanyak 325.000 kg,
Pasangan batu sebesar 9.831,5 m3,
Pasangan batu kosong sebesar 1.987,5 m3,
Marka jalan thermoplastic seluas 19.320 m2,
Patok DMJ 920 buah,
Pipa untuk pembuangan air dari jalan sepanjang 3.333,3 m,
Papan nama sebanyak 2 buah.
Seluruh kegiatan utama, baik untuk pembukaan trase baru ataupun pemeliharaan dan
peningkatan harus diuraikan lebih lanjut pada studi ANDAL. Secara lebih lebih terinci,
kegiatan pembangunan jalan tersebut dijelaskan oleh pemrakarsa kegiatan pada
lampiran 1.
III. Proses AMDAL khusus
Sebagaimana telah disebutkan di atas, proses AMDAL untuk kegiatan pembangunan jalan
Lingkar Pulau Simeulue menggunakan mekanisme khusus yang hanya berlaku di Propinsi
NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Secara singkat,
proses AMDAL secara keseluruhan dapat mengacu pada gambar di halaman berikut:
Pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue diharuskan menyelesaikan terlebih dahulu
kajian AMDAL (tanda panah terputus-putus), namun kenyataannya kegiatan
pembangunan ini sudah melakukan kegiatan konstruksi fisik (tanda panah solid).
Karenanya, di samping melakukan kajian dampak, kegiatan ini harus segera dilengkapi
pengelolaan lingkungan.
Untuk mendapat pemahaman yang lebih lengkap, semua pihak terkait agar dapat
membaca isi dari Peraturan Menteri LH 308/2005 secara lengkap agar memperoleh
kejelasan tentang kerangka kerja proses AMDAL khusus. Sebagai bahan perbandingan
dengan proses AMDAL konvensional yang berlaku di tempat lain di Indonesia, pengguna
dokumen ini dapat melihat Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 tentang
AMDAL.
Tanda panah menunjukkan tahap-tahap proses AMDAL yang telah dilakukan dan yang
harus segera dilakukan karena telah terlambat dan tidak mengikuti sekuensial yang
seharusnya dilakukan. Seharusnya pekerjaan pembangunan fisik tidak dilakukan sebelum
proses kajian AMDAL selesai dilakukan. Tahap pengumuman, yang diberi tanda panah
12
terputus, belum dilakukan. Karenanya, seiring dengan proses pelingkupan ini,
pemrakarsa harus segera melaksanakan pengumuman dan mengakomodasi masukan
masyarakat di dalam proses konsultasi masyarakat pada saat melakukan pelibatan
masyarakat dan studi ANDALnya.
Gambar 5. Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk Pembangunan Jalan LingkarPulau Simeulue di Kabupaten Simeulue
Proses penapisan melalui daftarkegiatan wajib AMDAL
Proposal kegiatan dari pemrakarsadan pengumuman
AMDAL disyaratkan AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan UpayaPengelolaan dan Pemantauan
lingkungan (UKL-UPL)
Penyusunan Kerangka Acuan (KAANDAL) oleh Tim Teknis danPembahasan KA ANDAL oleh
Komisi & Pemrakarsa
Penyusunan dokumen ANDAL, RKLdan RPL oleh Pemrakarsa
Penilaian ANDAL, RKL danRPL oleh Komisi
Persetujuan olehGubernur
Perijinan
Pembangunan fisik
Belum dilakukan
Selesai dilakukan
Sudah dimulai
13
IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Jalan Lingkar Pulau Simeulue
Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang dihasilkan dari studi ANDAL harus didasarkan pada
dokumen Kerangka Acuan ini dan harus mencakup beberapa hal utama. Prinsip
konservasi lingkungan harus diakomodasi dengan baik dalam kajian AMDAL ini dan dapat
menghidari dampak lanjutan yang lebih besar seperti halnya penebangan liar. Dokumen-
dokumen ini harus dilengkapi dengan suatu ringkasan yang disusun dengan bahasa yang
sederhana, non teknis, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca dan
pengguna dokumen ini. Ringkasan ini tidak saja ditujukan untuk dibaca oleh para
eksekutif tetapi sedapat mungkin dapat dipahami oleh masyarakat luas.
Dokumen ANDAL secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan khusus dilaksanakannya kegiatan
pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue;
2. Uraian tentang kesesuaian kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue
dengan tata ruang, kebijakan pembangunan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3. Deskripsi kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue yang memungkinkan
untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diusulkan;
4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi;
5. Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau
Simeulue yang mencakup seluruh isu penting dan dampak hipotetik yang tercantum
di dalam Bab V dari dokumen KA ini;
6. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Dokumen RKL secara mendasar harus mencakup upaya-upaya dan rencana-rencana untuk
menghindarkan dampak, mengurangi dampak (mitigasi), mengelola, serta
mengendalikan dampak yang mungkin terjadi. Khusus untuk kegiatan pembangunan
jalan Lingkar Pulau Simeulue, dokumen RKL dan RPL harus lebih fokus pada berbagai
tindakan pengelolaan dan pemantauan karena kegiatan ini sudah dilaksanakan
pembangunannya. Dokumen RKL ini secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami
perubahan mendasar menurut hasil analisis dampak lingkungan hidup;
2. Sumber dampak yang telah dikaji pada dokumen ANDAL;
14
3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup;
4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan
lingkungan dampak lingkungan hidup;
5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;
6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
7. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen RPL secara medasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau;
2. Sumber dampak;
3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;
4. Tujuan pemantauan lingkungan hidup;
5. Metode pemantauan lingkungan hidup;
6. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan;
7. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
8. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup.
Penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang sahih di dalam dokumen ANDAL,
RKL dan RPL, baik dari penelitian langsung (data primer) ataupun data sekunder,
literatur, penelitian lain, atau hasil konsultasi dengan instansi terkait dan dengan
masyarakat harus dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan referensi yang benar.
Ketika penilaian (judgment) atau pendapat para ahli digunakan, hal tersebut harus
disebutkan secara jelas sebagai suatu hasil penilaian ahli. Dasar penilaian atau pendapat
para ahli tersebut harus dikemukakan alasan atau dasar pembenarannya. Keahlian yang
membuat penilaian atau pendapat tersebut, termasuk kualifikasi dan pengalamannya,
harus disampaikan pula. Jika ulasan terhadap suatu isu dampak memerlukan penelitian
dan perhitungan yang bersifat teknis (misalnya untuk emisi debu dan gas buang,
kepadatan lalu lintas, erosi, pengelolaan limbah cair atau drainase), hal ini diharapkan
didampingi dengan pertimbangan profesional untuk memverifikasi kesimpulan dan
rekomendasi yang diberikan.
Sebagai tambahan, penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat juga mengacu pada
Keputusan Kepala BAPEDAL nonor 09 tahun 2000.
15
V. Isu-isu utama
Berikut adalah isu-isu utama yang terkait dengan potensi dampak akibat pembangunan
jalan Lingkar Pulau Simeulue dimana pelaksana studi harus sedapat mungkin memenuhi
permintaan dari dokumen Kerangka Acuan serta menjawab isu-isu utama ini.
Bagian 1. Perencanaan dan alternatif kegiatan
1. Uraikan rencana kegiatan pembangunan jalan lingkar Pulau Simeulue secara lengkap
dan jelas. Deskripsikan berbagai alternatif konstruksi jalan yang akan digunakan
(tipe yang digunakan) dan metode pembangunannya.
2. Deskripsikan dan berikan justifikasi tujuan dan manfaat dari pengembangan jalan
lingkar tersebut. Selanjutnya, terkait dengan analisis jaringan jalan, kaji pula pusat-
pusat pengembangan wilayah eksisting dan prediksikan pusat-pusat pengembangan
wilayah setelah pembangunan jalan tersebut.
3. Uraikan dan berikan alasan penggunaan alternatif-alternatif trase jalan berdasarkan
situasi nyata di lapangan, disain awal, dan disain akhir yang disepakati, sehingga
pilihan yang dilakukan menunjukkan alternatif yang terbaik (jalan lingkar atau jalan
tembus). Kaji alternatif jaringan jalan yang ada di Pulau Simeulue dan pengaruh
jalan Lauke – Bulu Hadek sebagai penghubung ruas timur dan barat terhadap
pengembangan wilayah.
4. Kaji dan tetapkan perencanaan, penganggaran, serta jadwal pembangunan jalan,
guna mengoptimalkan jalan yang baru dibangun (rencana penutupan sesegera
mungkin, perkerasan, pengaspalan), pemeliharaan, dan kerusakan jalan tersebut
khususnya jalan yang menggunakan bahan karang jari sebagai perbaikan tanah dasar
agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lanjutan.
5. Kaji penyebab ketidakselarasan pembangunan jembatan dan keseluruhan jaringan
jalan serta sarankan pengelolaannya (sperti diantaranya penyediaan rambu-rambu
lalu lintas, percepatan pembangunan jembatan, dll) guna mencegah kecelakaan lalu
lintas bagi pengguna jalan.
6. Jelaskan alternatif penyediaan air bersih untuk para pekerja dan pemeliharaan jalan
selama pekerjaan pembangunan dilakukan.
7. Kaji secara singkat pilihan “do nothing” atau skenario jika kegiatan pembangunan
jalan Lingkar Pulau Simeulue tersebut tidak dilakukan.
16
Bagian 2. Isu lingkungan
1. Kaji potensi dampak kebisingan yang ditimbulkan selama masa konstruksi dan masa
ketika operasional jalan.
2. Emisi debu adalah dampak potensial dari kegiatan pembangunan jalan baru. Karena
pembangunan jalan dilakukan di daerah yang minim jumlah penduduknya maka
dampak emisi debu terhadap manusia diperkirakan rendah. Prediksikan potensi emisi
debu baik dari kegiatan konstruksi, pengangkutan, dan operasional penggunaan jalan
pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Prediksi potensi pencemaran udara
dari sumber lainnya karena kemungkinan polusi ini akan meningkat sejalan dengan
pertambahan volume lalu lintas. Rencanakan pengelolaan emisi debu yang terkait
dengan gangguan terhadap manusia dan flora di sekitar lokasi kegiatan pembangunan
jalan.
3. Kaji ulang pelaksanaan konstruksi jalan di lapangan disesuaikan dengan spesifikasi
dan disain yang telah dibuat sehingga kestabilan lereng dapat dijamin serta tidak
terjadi retak jalan, erosi, dan longsoran jalan.
4. Prediksikan dampak pemotongan bukit pada pelaksanaan konstruksi jalan terhadap
kemungkinan gangguan pada aliran air tanah yang ada di bukit tersebut. Kaji pula
sumber-sumber mata air pada jalur tersebut untuk mendapat perlindungan.
5. Longsoran akibat kegiatan galian dan timbunan (cut and fill) merupakan salah satu
isu penting akibat kegiatan pembangunan jalan. Untuk itu kajian ANDAL harus
memprediksi dan mengevaluasi masalah longsoran yang ditimbulkan dari kegiatan
pembangunan jalan. Hal ini akan berkaitan dengan keselamatan pekerja, pemakai
jalan, dan dampak lanjutan terhadap erosi lereng dan sedimentasi di badan-badan
air yang ada. Kaji potensi sedimentasi akibat longsoran dan erosi yang mungkin
timbul dari kegiatan tersebut. Rencanakan upaya untuk menjaga kualitas air
permukaan dari pengaruh dampak kegiatan pembangunan jalan.
6. Kaji dan lakukan rencana pemanfaatan kembali top soil yang dikupas dari kegiatan
galian/pemotongan lahan (cut) untuk penggunaan yang lebih bermanfaat di masa
mendatang atau dikembalikan kepada lahan alternatif.
7. Kestabilan lereng merupakan isu teknis yang berkaitan langsung dengan keselamatan
pekerja dan keselamatan pemakai jalan. Dari sisi lingkungan, dampak potensialnya
adalah erosi lereng dan sedimentasi. Untuk itu, hal ini perlu dikaji untuk
mendapatkan pengelolaan yang tepat sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap
lingkungan. Erosi adalah dampak lingkungan yang sangat tipikal dihasilkan dari
17
kegiatan pembangunan jalan. Untuk itu, ANDAL harus dapat mengkaji, memprediksi,
dan mengevaluasi dapak erosi tersebut.
8. Kaji dan lakukan inventarisasi flora dan fauna di hutan yang dibuka untuk jalur jalan
dan rencanakan pengelolaan terhadap flora atau fauna yang dilindungi.
9. Sarankan dan laksanakan cara-cara pengelolaan untuk penempatan dan penumpukan
material konstruksi jalan yang sesuai dengan kaidah pembangunan jalan yang benar
sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang terkait serta undang-undang jalan
raya. Sarankan cara-cara pengawasan dan penindakan yang efektif untuk mencegah
dampak dari penempatan/penumpukan material tersebut serta rencanakan
pengelolaan tumpukan material sehingga tidak menimbulkan ceceran, aliran
material yang dapat menyebabkan sedimentasi pada badan-badan air atau
mengganggu keselamatan pengguna jalan.
10. Kaji penggunaan alat angkut material konstruksi terkait dengan kekuatan jalan agar
diperoleh angkutan yang efesien dan optimal serta tidak merusak jalan.
Bagian 3. Penggunaan material konstruksi jalan
1. Kaji sumber-sumber material (berdasarkan rencana dari pemrakarsa) untuk bahan
bangunan jalan yang ada dan menentukan lokasi bahan yang layak dipakai untuk
membangunan jalan Simeulue. Kaji lokasi-lokasi pengambilan material yang baru dan
kemungkinan pengambilan material dari luar pulau. Selanjutnya pelaksana studi
mengkaji dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat penggunaan material yang
ditunjuk oleh Pemrakarsa.
2. Estimasikan volume material bahan galian untuk kebutuhan pembangunan jalan yang
diambil untuk seluruh rencana kegiatan. Kaji kendala ketersediaan jenis material di
Pulau Simeulue.
3. Kaji alternatif sumber penyediaan bahan baku untuk pembangunan jalan, lokasi
quarry dan bahan material lainnya yang akan digunakan selama pelaksanaan
pembangunan jalan hingga perkerasan dan pelapisan jalan.
4. Kaji dampak penggunaan lahan penambangan material jalan (quarry) terutama
kaitannya terhadap kualitas air, gangguan terhadap muka air tanah, dan rencanakan
pengelolaan pasca pemanfaatan quarry tersebut.
5. Kaji alternatif penggunaan jalan Lauke – Bulu Hadek untuk memudahkan dan
mengurangi dampak pengangkutan bahan material terhadap jalan yang ada.
18
6. Deskripsikan hasil uji kelayakan penggunaan karang jari sebagai bahan timbunan
jalan yang dibiarkan terbuka karena sifatnya yang mudah hancur dan menjadi debu
dan lepas sehingga mudah terbawa air, erosi, dan menimbulkan gerusan terhadap
badan jalan tersebut sehingga diperlukan saran penanganan khusus dari penggunaan
bahan tersebut. Akibat penggunaan bahan di atas kaji potensi timbulan debu
terhadap kesehatan masyarakat dan sedimentasi pada saluran/parit drainase.
7. Kaji dampak dari pengambilan karang laut di pantai sebagai bahan konstruksi jalan
terhadap perubahan garis pantai serta kerusakan pantai yang dapat berlanjut pada
kerusakan jalan di dekat garis pantai. Prediksikan pula potensi intrusi air laut akibat
pengambilan material di quarry di tepi pantai. Pastikan lokasi pengambilan bahan
tambang agar tidak dilakukan di sempadan pantai (200m) sesuai dengan peraturan
yang berlaku (Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan
Undang-Undang Sumber Daya Alam).
8. Sarankan berbagai alternatif pengelolaan lahan bekas Bahan Galian C (lubang-lubang
bekas galian) yang tepat guna dan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka
rehabilitasi dan perbaikan bentang lahan. Sejalan dengan hal ini, pemrakarsa
diarahkan dalam pengelolaannya untuk menggunakan suplier Bahan Galian C yang
telah memenuhi syarat izin dan memiliki UKL dan UPL.
Bagian 4. Dampak lingkungan lanjutan/turunan
1. Kaji dampak lanjutan yang skalanya lebih besar dari dampak primer kegiatan
pembangunan jalan. Illegal logging adalah salah satu dampak nyata yang sudah
terjadi di areal sekitar lokasi pembukaan jalur jalan. Rencanakan pengelolaan dan
koordinasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegiatan penebangan hutan
secara illegal.
2. Kaji dan koordinasikan potensi konflik penggunaan/pembukaan jalan dengan
penataan hutan (kebijakan, upaya konservasi, atau tukar pakai yang telah atau akan
dilakukan). Uraikan prosedur alih fungsi hutan yang telah atau akan ditempuh
kegiatan ini.
3. Kaji potensi perubahan land use di sepanjang jalan baru. Rencanakan pengawasan
dan pengaturan yang tepat bagi pemukiman yang biasanya tidak terkontrol
menyerbu DMJ. Koordinasikan dengan instansi yang melakukan pengawasan terhadap
peraturan mengenai tata ruang.
4. Rencanakan pengelolaan lalu lintas (tanda-tanda dan sosialisasi) untuk menjamin
keamanan para pemakai jalan.
19
5. Kaji potensi peningkatan volume lalu lintas terhadap jalan di luar proyek dan
dampak dari beban kendaraan terhadap kekuatan jalan (misalnya akibat
pengangkutan material dari quarry).
Bagian 5. Tata ruang, fungsi lahan, dan pengembangan wilayah
1. Kaji dan konfirmasikan (dengan instansi terkait) status kepemilikan lahan di
sepanjang trase jalan yang direncanakan dari sisi kepemilikan masyarakat ataupun
dari sisi pembatasan hutan lindung terkait dengan tata guna lahan yang berlaku.
2. Kaji dampak pembangunan jalan terhadap potensi terjadinya pembukaan lahan dan
potensi illegal logging yang akan menyebabkan kerusakan hutan yang selanjutnya
dapat menyebabkan kerusakan tata air. Sarankan penetapan tataguna lahan
terutama untuk fungsi hutan lindung serta upaya pengawasan. Konfirmasikan dengan
instansi terkait definisi “Hutan lindung yang difungsikan sebagai hutan produksi
sementara”. Hindari trase jalan yang melewati hutan lindung jika telah diperoleh
kejelasan penetapannya.
3. Kaji pengaturan pemukiman sepanjang jalan yang ada dengan menerapkan
pentaatan DMJ dan sempadan bangunan agar tidak ada masalah klaim di masa
mendatang dan potensi kecelakaan.
4. Kaji pencadangan/penyediaan lahan untuk rencana pembangunan jalan lingkar Pulau
Simeulue tersebut dan dampaknya kepada kepemilikan lahan di sepanjang rencana
trase jalan tersebut. Sesuaikan lebar DMJ tersebut dengan peraturan yang berlaku
untuk penggunaan jalan. Sarankan untuk melakukan penandaan batas jalan dengan
menggunakan patok tetap agar diketahui secara luas oleh masyarakat dan pengguna
jalan dan disosialisasikan batas patok tersebut dalam rangka pelibatan masyarakat.
5. Prediksikan dampak pembangunan jalan terhadap aglomerasi pemukiman dan
pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi ekonomi yang ada. Hal ini
dijadikan bahan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana bagi
masyarakat.
6. Kaji basis-basis ekonomi di sepanjang ruas rencana jalan untuk mengetahui potensi
masing-masing wilayah dalam mendukung pusat-pusat pengembangan yang ada. Hal
ini penting terkait dengan strategi pengembangan suatu pulau yang rentan terhadap
kerusakan, misalnya ketersediaan air yang terbatas atau menurun akibat hilangnya
20
hutan. Hal ini diperlukan untuk rencana pengembangan wilayah dan penetapan tata
ruang.
7. Kaji potensi pengembangan wilayah dari sisi komoditas yang dihasilkan dan kaji
dampak dari pengembangan jalan terhadap mobilitas penduduk dan kegiatan
ekonomi Pulau Simeulue.
8. Terkait antara kegiatan perkebunan dan kehutanan, kaji pemanfaatan lahan dan
fungsi hutan produksi serta kemungkinannya untuk diarahkan kepada perkebunan
rakyat yang dapat menjamin ketersediaan sumber daya air.
Bagian 6. Sosial Ekonomi Budaya
1. Kaji dan uraikan peluang dan penggunaan tenaga kerja lokal yang mungkin timbul
sesuai dengan keahlian yang diperlukan selama pekerjaan pembangunan jalan untuk
mengurangi gejolak/kecemburuan sosial.dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial
ekonomi setempat. Kaji pula potensi dampak positif dari kegiatan pembangunan
jalan ini terhadap kegiatan ekonomi mikro setempat.
2. Kaji potensi kesenjangan sosial ekonomi dan budaya dari para pekerja pendatang
dan pekerja setempat serta penduduk lokal. Rencanakan upaya penanganan
dampaknya.
3. Kaji potensi klaim lahan di kiri dan kanan jalan setelah pekerjaan konstruksi jalan
selesai dilaksanakan. Lakukan koordinasi dengan instansi yang mengatur dan
mengendalikan kepemilikan lahan. Kejelasan atas kepemilikan lahan di sekitar trase
jalan akan mempermudah pengelolaan potensi konflik tersebut.
Bagian 7. Lain-lain
1. Rencanakan penanganan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan dan pekerja.
2. Siapkan SOP untuk penggunaan base camp pembangunan jalan dan pengendalian
potensi terhadap pencemaran air tanah akibat kegiatan base camp tersebut.
3. Uraikan rencana pengelolaan bagi penumpukan material konstruksi dan sampah yang
dihasilkan dari aktifitas pekerja konstruksi jalan.
4. Uraikan upaya-upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.
21
Bagian 8. Konsultasi masyarakat
1. Lakukan konsultasi dengan pihak terkait dari pemda/dinas-dinas di lingkungan
Kabupaten Simeulue terutama instansi yang menangani kehutanan (untuk klarifikasi
fungsi hutan lindung dan kegiatan penebangan pohon bagi kebutuhan jalur jalan
ataupun pengawasan penebangan liar), Bappeda (untuk perencanaan pengembangan
wilayah), BPN (untuk pengaturan alokasi lahan dan potensi klaim lahan dari
masyarajat), PU (untuk rencana jaringan jalan dan penataan pemukiman), Dinas
Perikanan dan Kelautan (untuk potensi pengembangan perikanan tangkap), Dinas
Ketertiban dan Kebersihan (yang menangani masalah lingkungan), Dinas Perhubungan
Darat (untuk pengendalian lalu lintas).
2. Lakukan konsultasi dengan masyarakat lokal, terutama penduduk di sekitar Kampung
Aie, Nasreuhe, Langi, dan Sibigo sehingga masyarakat mendapat informasi yang
memadai tentang rencana pembangunan di sekitar tempat tinggal mereka dan dapat
berpartisipasi menuju pembangunan masyarakat yang ideal. Tampung berbagai
usulan dari masyarakat dan kaji implikasinya terhadap kegiatan pembangunan jalan
Lingkar Pulau Simeulue sehingga semua pihak mendapatkan manfaat.
Bagian 9. Wilayah studi
Pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue harus menetapkan
batas-batas wilayah studi sebagaimana lazimnya dilakukan di dalam suatu studi ANDAL
untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan tepat serta efektif. Batas-batas
studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik sampel untuk keperluan pengambilan
data primer dan sekunder guna kebutuhan penelitian dan pengkajian serta prediksi
dampak. Selain mengacu kepada definisi batas-batas wilayah studi yang berlaku, setiap
penarikan garis batas pada peta dengan skala yang memadai harus dilengkapi dengan
alasan yang tepat dan rasional. Alasan serta justifikasi tersebut harus juga dilakukan
pada saat menentukan titik-titik sampel yang berada di dalam resultante batas wilayah
studi yang dimaksud.
Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa agar mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Batas proyek
Batas proyek agar berkonsentrasi pada DMJ yang dikaji terhadap tata ruang dan klaim
masyarakat yang mungkin timbul di masa mendatang. Batas proyek juga harus
mempertimbangkan area quarry untuk penyediaan material jalan dengan jarak yang
22
memadai dari kegiatan/aktifitas fisik pada masing-masing komponen kegiatan
(terkecuali jika pengelolaan quarry dilakukan oleh pemrakarsa lain atau pihak ketiga).
2. Batas ekologis
Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan berbagai badan air (DAS)
di sekitar lokasi trase jalan. Batas ekologis juga agar mempertimbangkan arah angin
dominan (yang dianalisis melalui kajian wind rose) di sekitar lokasi kegiatan guna
memperkirakan dampak penyebaran emisi debu. Selain itu, batas ekologis harus
mempertimbangan keberadaan/lokasi hutan lindung yang terdekat atau berbatasan
dengan batas proyek. Bentuk batas ekologis harus dapat dijelaskan secara ilmiah
mengapa garis batas tersebut dipilih.
3. Batas administrasi
Batas administrasi agar difokuskan pada wilayah administrasi seluruh kecamatan yang
dilalui proyek ini yaitu Kecamatan Teupah Barat, Simeulue Tengah, Salang, Alapan dan
Simeulue Barat walaupun terbuka kesempatan untuk menarik batas yang lebih luas
selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Penentuan batas
administrasi ini sedapat mungkin harus mengacu pada rencana tata ruang Kabupaten
Simeulue serta memperhitungkan kewenangan pengawasan dari wilayah administrasi
terhadap dampak yang mungkin timbul seperti halnya kegiatan penebangan hutan secara
liar (illegal logging)..
4. Batas sosial
Batas sosial agar difokuskan pada pemukiman di daerah-daerah Kampung Aie, Nasreuha,
Langi, dan Sibigo. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut
dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Jelaskan
pula mengapa batas-batas tersebut dipilih. Pertimbangkan pula rencana-rencana
pemukiman yang ada pada rencana tata ruang Kabupaten Simeulue.
Sebagai hasil akhir, penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah
studi sebagai resultante dari batas-batas di atas. Penentuan resultante ini agar
dilakukan dengan alasan dan justifikasi yang rasional bukan sekedar menarik garis
terluar dari keseluruhan batas-batas yang ada.
Penggambaran batas wilayah studi diharapkan menggunakan peta-peta yang
representatif, jelas, dan sesuai tema pembahasannya. Sebagai hasil akhir penentuan
batas wilayah studi, resultante tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan lokasi-
lokasi atau titik-titik sampling berdasarkan alasan-alasan yang kuat.
23
Bagian 10. Kepakaran yang diperlukan
Dalam studi ANDAL ini agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki
kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimal
(dapat dikembangkan sesuai kebutuhan), tim studi ANDAL untuk kegiatan pembangunan
jalan Lingkar Pulau Simeulue harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut:
1. Ahli Jalan dan transportasi,
2. Ahli Ekonomi pembangunan,
3. Ahli Pembangunan wilayah,
4. Ahli Sosial Budaya ,
5. Ahli Kesehatan Masyarakat,
6. Ahli Biologi/Kehutanan,
7. Ahli Hidrologi,
8. Ahli Manajemen Lingkungan,
9. Ahli Geologi.
Ketua dipilih dari tenaga-tenaga ahli tersebut di atas dan harus bersertifikat AMDAL
penyusun
VI. Daftar Lampiran
Lampiran 1: Deskripsi kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau SimeulueLampiran 2: Foto hasil observasi lapanganLampiran 3: Hasil pembahasan oleh Komisi Penilai AMDAL Propinsi NAD tanggal 23
Nopember 2006Lampiran 4: Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1
Deskripsi kegiatan pembangunan jalan Lingkar Pulau Simeulue(Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Satker BRR)
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2Foto hasil observasi lapangan
Foto 1. Jalur jalan eksisting dari arahNasreuhe menuju Lafakha. Nampakkondisi jalan sangat buruk dan halini terjadi di banyak ruas jalan yangmemerlukan perawatan.
Foto 2. Jalur jalan eksisting dari arahNasreuhe menuju Lafakha. Nampakkondisi jalan yang terendam yangmemerlukan perawatan.
Foto 3. Selain kondisi jalan yang rusakberat, banyak jembatan yang putusdan memerlukan perbaikan yangsangat besar.
Foto 4. Titik awal pembangunan proyekdengan besaran 30 km yang dimulaipada STA 10,4 dari Nasreuhe.
Foto 5. Pekerjaan pembukaan trase jalan(cut and fill) di STA 24 Lafakhayang telah dimulai kegiatankonstruksinya sebelum studi ANDALselesai dilaksanakan.
Foto 6. Titik akhir bukaan trase jalan yangdapat dipantau pada kira-kira STA24 dari Nasreuhe menuju Sibigo.Nampak potensi dampak akibatpembukaan trase jalan seperti erosidan sedimentasi.
Foto 7. Pemadatan yang kurang baik sertapengaturan kemiringan lereng padabahu jalan dapat menimbulkanerosi kepada badan jalan (STA 24)
Foto 8. Penumpukan material konstruksijalan yang tidak dilindungi padabadan jalan dapat menghanyutkanmaterial akibat kegiatan lalu lintasdan akibat aliran air permukaanserta dapat menimbulkan potensikecelakaan bagi pengguna jalan.
Foto 9. Flora yang terkena dampak, potensilongsoran dan erosi akibatkestabilan lereng serta potensisedimentasi di badan airpermukaan.
Foto 10. Kestabilan dan potensi longsoran ditebing di pinggir trase jalan yangbaru dibuka sebelum dikelolamenggunakan teknik yang tepat.
Foto 11. Proses pemadatan dan penggunaanmaterial yang kurang tepat dapatmenimbulkan potensi longsoran,retakan badan jalan dan erosi sertasedimentasi pada badan air.
Foto 12. Terdapat banyak badan airpermukaan (terutama sungai) yangmemerlukan perhatian agar tidakterkena pencemaran selamadilakukan pemeliharaan danpeningkatan jalan.
Foto 13. Penggunaan batu karang sebagaibahan konstruksi yang telahdilarang oleh pemerintah daerahsetempat.
Foto 14. Kegiatan penambangan bahangalian C untuk material konstruksijalan yang dilakukan di muara olehpihak ke tiga ataupun olehkontraktor jalan dapatmenimbulkan dampak jika tidakdikelola.
Foto 15. Lokasi pengambilan bahankonstruksi dari pantai yangmeninggalkan lubang-lubang yangtidak dikelola dengan baik.
Foto 16. Lokasi pengambilan material galianC di daerah perbukitan yang jugaharus dikelola dengan baik.
Foto 17. Potensi lokal kebun cengkeh yangmemerlukan pengembangankembali sejalan denganpengembangan wilayah di PulauSimeulue.
Foto 18. Potensi lokal kebun kelapa yangmemerlukan pengembangan danperemajaan kembali sejalandengan pengembangan wilayah diPulau Simeulue.
Foto 19. Potensi lokal ternak kerbau dansapi yang memerlukanpengembangan sejalan denganpengembangan wilayah di PulauSimeulue.
Foto 20. Potensi lokal jasa perdagangan disalah satu simpul perkembanganKampung Aie yang memerlukanpengembangan sejalan denganpengembangan wilayah di PulauSimeulue.
Foto 21. Potensi witasa bahari yangmemerlukan perencanaan yang baikterkait dengan penyediaan saranaakses jalan menuju lokasi tersebut.
Foto 22. Potensi terumbu karang di sekitarPulau Simelue dilihat dari udarayang perlu dijaga kelestariannya.
Foto 23. Potensi lokal perkebunan kelapasawit yang memerlukan aksestransportasi, namun jika tidakdirencanakan dan dikelola denganbaik dapat menimbulkan potensihama dan merusak hutan.
Foto 24. Potensi hutan yang masih sangatbesar di Pulau Simeulue yangmemerlukan perencanaan yang baikdari sisi eksploitasinya ataupunperlindungannya.
LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 3
Hasil rapat pembahasan oleh Komisi Penilai AMDAL Propinsi NAD pada tanggal 23Nopember 2006
Rapat pembahasan draft dokumen Kerangka Acuan ANDAL untuk Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Simelue telah selesai dilakukan pada tanggal 23
Nopember 2006. Berbagai tambahan dan perbaikan dari Komisi Penilai AMDAL sedapat
mungkin diakomodasi di dalam perbaikan dokumen KA ANDAL Final. Selain berbagai
masukan untuk perbaikan dokumen KA ANDAL, terdapat pula berbagai masukan kepada
pemrakarsa yang menyangkut uraian rencana kegiatan yang harus lebih lengkap, dan
klarifikasi atau koordinasi penggunaan hutan kepada dinas kehutanan karena
kemungkinan melalui taman nasional, dsb.
Untuk keperluan tersebut, lampiran ini memberikan penjelasan dan penegasan terhadap
berbagai hal yang diperhatikan oleh para anggota Komisi Penilai. Di bawah ini diberikan
berbagai penjelasan sesuai dengan kelompok bahasan yang menjadi perhatian.
Klarifikasi proses AMDAL yang ditempuh, mekanisme penyusunan KA ANDAL
Anggota Komisi Penilai menyoroti hal-hal sebagai berikut:
Isu utama dipandang tidak jelas demikian pula terdapat pengulangan penyebutan isu
utama. Pencantuman isu utama agar lebih jelas dan ditambahi dengan matriks
misalnya.
KA ANDAL ini tidak jelas metode yang digunakannya.
Terdapat anggota Komisi yang memandang bahwa penyusunan KA ANDAL ini kurang
tepat dengan menggunakan model instruksi.
Tim Teknis diharapkan melengkapi dengan diagram alir karena dipandang lebih
sederhana. Demikian pula batas wilayah studi agar didelineasi dengan lebih pasti.
Tim teknis mengakui kemungkinan adanya perbedaan pandangan tentang kejelasan isu-
isu penting di dalam KA ANDAL. Tim teknis telah membahas isu-isu ini dan
mengelompokannya melalui diskusi kelompok. Berbagai asumsi dan pandangan dari
pihak lain sangat mungkin terjadi dalam menterjemahkan isu-isu yang disampaikan. Hal
ini harus dapat dielaborasi dengan baik oleh pelaksana studi ANDAL pada saat pelaporan
atau penyusunan dokumen AMDAL. Hal yang paling penting adalah bahwa penyusun
AMDAL dapat memahami isu penting yang disampaikan dan memberikan
jawaban/justifikasi ilmiah terhadap isu yang hasil dari pelingkupan tim teknis.
Penggunaan kalimat perintah sudah dibahas berulang-ulang dan tidak seharusnya
dipermasalahkan, hal ini memang diarahkan sesuai dengan cara baru penyusunan KA
ANDAL sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri 308/2005. Demikian halnya
dengan usulan penggunaan diagram alir, hal ini hanyalah sebagai alat yang tidak harus
ditayangkan karena yang terpenting adalah bahwa isu-isu penting sudah tercantum di
dalam proses pelingkupan oleh Tim Teknis. Di dalam penyusunan KA ANDAL sesuai
dengan peraturan tersebut memang tidak disebutkan (dan tidak diharapkan) tim teknis
untuk menetapkan secara kaku metode studi yang harus dilakukan. Hal ini akan
sepenuhnya diserahkan kepada pelaksana studi dan penyusun ANDAL dengan
menerapkan kaidah ilmiah yang berlaku untuk setiap hal yang dianalisis. Peraturan
Menteri LH 308/2005 memberi keleluasaan cara penulisan selama hal tersebut dapat
dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.
Deskripsi kegiatan
Rencana kegiatan dianggap tidak jelas. Demikian pula bahwa AMDAL belum dilakukan
tapi proyek sudah ada.
Kepentingan proyek belum dijelaskan.
Koordinat lokasi kegiatan tidak jelas dan tidak disebutkan.
Dalam deskripsi proyek koordinat yang dicantumkan berbeda.
Informasi tentang ketersediaan material batuan dari quarry bisa ditempuh dari Sibigo
ke Teluk Dalam.
Perlu konfirmasi bahwa kebun sawit yang disebutkan adalah milik PDKS (di Tepah
Dalam).
Batu karang gunung dapat digunakan bukan karang (dari pantai) asal tidak
mengganggu ekosistem.
Harus ada kejelasan mengapa jalan ini dibangun, harap mengacu pada rencana tata
ruang.
Untuk status hutan agar berkoordinasi dengan dinas kehutanan.
Deskripsi kegiatan tidak jelas misalnya tentang panjang dan lebar jalan rencana
serta luasan lahan. Hal ini akan mempengaruhi komponen lainnya seperti
pembebasan.
Perlu penjelasan tentang rencana ruas jalan, alternatif pelapisan dan potensi
kerusakan lingkungan akibat operasi quarry.
Terhadap masukan di atas, Tim Teknis setuju bahwa hal-hal tersebut harus dilengkapi
dan diperbaiki. Hal ini terutama harus dilengkapi oleh Pemrakarsa dan Konsultan ANDAL
pada saat penyusunan dokumen ANDAL karena Tim Teknis hanya bertugas mengarahkan
dan tidak mengumpulkan data secara intensif pada tahap awal penyusunan KA ini. Untuk
itu pemrakarsa diminta untuk memberikan gambaran rencana kegiatan yang sejelas-
jelasnya dan rinci di dalam dokumen ANDALnya. Hal ini termasuk klarifikasi besaran
rencana kegiatan yang akan dilakukan, kepentingan dan alasan perlunya pembangunnan
jalan ini, titik-titik koordinat komponen proyek, dsb.
Penulisan/penyajian dalam KA ANDAL
Gambar citra satelit di dalam laporan tidak terlihat dengan jelas (hitam)
Peta topografi seharusnya menggunakan skala 1:10 hingga 1:25 menggunakan peta
yang bagus sesuai kaidah penyusunan peta.
Jika ada kasus pencemaran udara atau longsor, harus jelas koordinatnya dimana,
sedimentasinya kemana dan dimana lokasi jembatan yang akan dibangun.
KA ANDAL dipandang tidak operasional.
Isu lingkungan yang ditampilkan cenderung mengulang dari KA ANDAL yang lalu.
Koreksi terhadap istilah struktur geologis, seharusnya geologis struktur.
Kesalahan penulisan pada deskripsi kegiatan dari pemrakarsa: ”perk”.
Sebelum melakukan pelingkupan agar dilakukan screening terlebih dahulu.
Batas wilayah studi agar dibuat secara rinci dan pasti di kabupaten mana saja.
Pengumuman agar segera dilakukan.
Dalam hal kejelasan gambar di dalam draft KA ANDAL yang dibagikan kepada anggota
komisi, tim teknis menyesal bahwa copy dari laporan tersebut tidak jelas. Tanpa
bermaksud melimpahkan kekurangan ini, tim teknis tidak memperbanyak dokumen
karena terdapat pembagian tugas dengan administrasi di Bapedalda. Namun tim teknis
setuju bahwa hasil akhir dari dokumen KA ANDAL ini harus dicetak dan diperbanyak
dengan sebaik-baiknya. Hal yang juga dapat ditempuh adalah penyediaan dokumen
dalam bentuk piranti lunak (softcopy, bentuk acrobat/pdf) sehingga mudah untuk dibaca
dan dapat disebarluaskan dengan baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Peta-peta harus dilengkapi dengan peta tematik relevan yang memiliki kualitas dan
skala yang memadai. Penggunaan peta pada dokumen KA ANDAL hanya ditujukan untuk
memberikan arahan dan orientasi. Demikian pula peristilahan teknis yang digunakan
agar mengacu pada kaidah ilmu yang terkait dengan pembangunan jalan karena Tim
Teknis menyampaikan uraian rencana kegiatan hanya berdasarkan pada istilah-istilah
yang terdapat di dalam deskripsi kegiatan yang sangat terbatas yang bersumber dari
Pemrakarsa.
Tim teknis berpendapat bahwa kesan pengulangan isu yang ditampilkan sangat mungkin
terjadi, terutama untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD. Hal ini
terjadi karena jumlah kegiatan pembangunan jalan cukup banyak dan berulang-ulang
dalam waktu yang relatif singkat dan berurutan. Lebih buruk lagi jika pembahasan
komisi dilakukan secara berurutan pula dengan pihak-pihak yang relatif sama. Hal ini
akan menimbulkan sikap mekanistis dan kurang tajamnya evaluasi karena berulangnya
pembahasan kegiatan yang serupa. Upaya untuk memisahkan dan memvariasikan
pembahasan telah dilakukan namun terkendala oleh jangka waktu bantuan program dan
pendanaan untuk AMDAL khusus ini. Namun demikian, para ahli yang bergabung di dalam
tim teknis telah berusaha sekuat mungkin untuk memunculkan isu spesifik dari masing-
masing rencana kegiatan walaupun kegiatan tersebut serupa. Hal ini seiring dengan
prinsip AMDAL “site specific”. Walaupun ada beberapa kesamaa isu (karena sektor yang
dibahas sama), namun ada juga isu-isu lain yang berbeda antara rencana pembangunan
suatu jalan dengan jalan yang lainnya. Namun demikian, tidak dapat dihindari pula jika
isu serupa muncul dalam beberapa KA ANDAL, terutama jika tim teknis tidak hati-hati
dan mencontoh dokumen KA ANDAL lainnya. Merupakan peran komisi penilai untuk
memastikan bahwa hal ini tidak terjadi di Provinsi NAD.
Berbagai koreksi semantik dan kesalahan penulisan telah dicoba untuk diperbaiki.
Namun demikian, kesalahan pengetikan diharapkan tidak mengganggun pesan
keseluruhan jika dibaca dengan cermat dalam paragraf yang bersangkutan. Pembaca dan
pengguna KA ANDAL ini diharapkan menggunakan dokumen ini secara kritis,
menambahkan informasi yang kurang, serta menganalisisnya dengan baik.
Tim teknis tidak akan memberikan batasan definitif terhadap batas wilayah studi karena
tidak dimungkinkan dengan waktu yang terbatas dan tanpa dilengkapi dengan alasan
ilmiah seperti perhitungan arah angin dominan dan lainnya seperti karakteristik sungai.
Dalam hal ini, setiap keahlian memerlukan argumentasi ilmiah. Tim Teknis untuk KA
ANDAL ini berpendapat bahwa tugas tim hanya memberikan arahan minimal untuk
penentuan batas wilayah studi bagi konsultan penyusun sehingga proses penentuan batas
akan lebih fokus.
Tim teknis setuju agar pengumuman rencana kegiatan merupakan prioritas yang harus
segera dilakukan oleh pemrakarsa sebelum studi ANDAL dilakukan dan konsultasi
masyarakat dilaksanakan seiring dengan studi ANDAL tersebut.
Dokumen AMDAL
RKL RPL akan digunakan untuk memperkirakan biaya untuk anggaran pengelolaan
dan untuk persetujuan rencana kegiatan secara keseluruhan. Untuk itu KA harus
memberikan arahan yang jelas.
Perlu penambahan tenaga ahli geologi dan ahli kesehatan masyarakat. Tenaga ahli
planologi dipandang tidak diperlukan dan dihilangkan. Disamping itu diperlukan
kajian kegempaan.
Harus dilakukan uji holistis dalam evaluasi AMDAL.
Adanya harapan agar pada saat pembahasan, penyusun ANDAL tidak dikritik secara
mendalam (”habis-habisan”).
Seluruh masukan untuk tahap penyusunan dokumen AMDAL sangat didukung oleh tim
teknis. RKL RPL harus disusun dengan kaidah yang sudah dipahami dan sesuai dengan
pedoman yang berlaku. Demikian pula kajian dan evaluasi holistik dalam analisis
dampak, harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Demikian pula tambahan tenaga ahli
telah dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KA ANDAL ini.
Tim teknis berpendapat bahwa pertemuan pembahasan dokumen AMDAL dalam sidang
Komisi Penilai bukan merupakan arena untuk menyalahkan suatu pihak secara
berlebihan namun merupakan forum komunikasi dan perbaikan materi di dalam
dokumen AMDAL. Seluruh pihak diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat guna
penyempurnaan dokumen AMDAL. Dari pengamatan pertemuan komisi di Provinsi NAD,
suasana diskusi sudah nampak berjalan baik dan melibatkan secara aktif seluruh peserta
diskusi. Karena pada prinsipnya pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan
dokumen, maka diskusi harus berjalan secara ilmiah dan didukung data serta
pengalaman para peserta yang hadir untuk dituangkan ke dalam dokumen AMDAL.
Mudah-mudahan kecenderungan diskusi yang baik ini dapat terus berkembang dan
menjadi lebih baik di masa mendatang.
Lampiran 4
Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
top related