amandemen nomor 4 - new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 4 roms/signed amendment...
TRANSCRIPT
AMANDEMEN Nomor 4 Tanggal 1 Oktober 2018
TERHADAP
KONTRAK
JASA NON-KONSULTAN
REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS) - 2 PROVINSI SUMATERA UTARA
ANTARA
Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I
Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan
PT. WIDYAGRAHA ASANA ENGINEERING CONSULTANTS
Nomor: KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/PAMBM/36/III/2017
Tanggal: 17 Maret 2017
RINGKASAN KONTRAK
1. Nomor Loan : IBRD 8578-ID (Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)
IBRD 8259-ID (Additional Financing for Third Water
Supply and Sanitation for Low Income Communities/ Community Based Water Supply/PAMSIMAS II) Project)
2. Nama Penyedia Jasa : PT. WIDYAGRAHA ASANA ENGINEERING CONSULTANTS 3. Nomor dan Tanggal Kontrak : KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/ PAMBM/36/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017
Amandemen Nomor 1 : Tgl 6 April 2017 Amandemen Nomor 2 : Tgl 26 Januari 2018 Amandemen Nomor 3 : Tgl 28 Mei 2018 Amandemen Nomor 4 : Tgl 1 Oktober 2018 4. Alamat Penyedia Jasa : Fatmawati Festival Area Blok A8 Jl. RS. Fatmawati No.50 Rt.004/Rw.004 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak Jakarta Selatan 5. Nilai Kontrak
Original Kontrak : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 1 : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 2 : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 3 : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 4 : Rp. 71.807.970.346,- 6. Uraian Jasa Pekerjaan : Memberi dukungan kepada CPMU dan CPIU serta Unit-unit
pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU. DPMU. dan Satker PSPAM Provinsi)
7. Persentase Biaya IBRD
Kontrak Awal : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 3 : 80% (Net of VAT Amandemen Nomor 4 : 80% (Net of VAT 8. Persentase Biaya APBN RM
Kontrak Awal : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 3 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 4 : 20% (Net of VAT) 9. Jumlah Biaya IBRD
Kontrak Awal : Rp. 48.308.138.765 (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : Rp. 48.308.138.765 (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : Rp. 48.308.138.765 (Net of VAT)
Amandemen Nomor 3 - IBRD 8578-ID : Rp. 43.155.411.765 (Net of VAT) - IBRD 8259-ID : Rp. 5.152.727.000 (Net of VAT) Amandemen Nomor 4 - IBRD 8578-ID : Rp. 52.149.067.742 (Net of VAT) - IBRD 8259-ID : Rp. 4.170.909.000 (Net of VAT) 10. Jumlah Biaya APBN RM
Kontrak Awal : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%)
Amandemen Nomor 1 : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%)
Amandemen Nomor 2 : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%) Amandemen Nomor 3 : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%) Amandemen Nomor 4 : Rp. 14.079.994.185 (Net of VAT) : Rp. 1.407.999.419 (VAT 10%) 11. Pembayaran : Bulanan 12. Masa Berlaku Kontrak : 16 Nopember 2020
Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Mince Halima, ST., M.Sc NIP. 197701132005022001
AMANDEMEN Nomor 4
Tanggal 1 Oktober 2018
Terhadap
Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak
Regional Oversight Management Services (ROMS)-2 Provinsi Sumatera Utara
Nomor : KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/PAMBM/36/III/2017
Tanggal 17 Maret 2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Amandemen Nomor 4”)
dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua ribu
delapan belas antara Mince Halima, ST., M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan
Pelaksanaan Wilayah I, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pengembangan Air
Minum Berbasis Masyarakat, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan
di Jl. PAM Baru I Nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017
(selanjutnya disebut “PPK”) Ir. Adi Sarwoko, Dipl.HE. (Direktur Utama) yang bertindak untuk dan
atas nama PT. Widyagraha Asana Engineering Consultants, yang berkedudukan di Fatmawati
Festival Area Blok A8. Jl. RS. Fatmawati No.50. RT.004/RW.004, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatam Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.51 Tahun
1989 dan Akta Perubahan No.18 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “Penyedia”).
MENGINGAT BAHWA:
(a) Surat Bank Dunia tanggal 30 Agustus 2018 perihal Request for NOL for Draft Contract
Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS) Pamsimas III;
(b) Rapat pembahasan amandemen ROMS tanggal 12-13 September 2018;
(c) Surat PPK nomor UM.01.01/PAMBM/IX/614A tanggal 17 September 2018 perihal
Permintaan Pengajuan Draft Amandemen Kontrak Nomor 4 ROMS – 2
(d) Surat ketua CPMU Program Pamsimas perihal Request for NOL for Draft Contract
Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS) Pamsimas III;
MAKA OLEH KARENA ITU. PPK dan PENYEDIA JASA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal
sebagai berikut:
1. Semula :
Total harga Kontrak atau nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam jadwal aktifitas adalah sebesar Rp 61.592.876.925
(Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh
Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Berubah Menjadi:
Total harga Kontrak atau nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam jadwal aktifitas adalah sebesar Rp 71.807.970.346,-
(Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga
Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
2. Tetap
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Amandemen Kontrak ini:
a. Surat perjanjian; Berubah
b. syarat-syarat umum Kontrak; Tetap
c. syarat-syarat khusus Kontrak; Tetap
d. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; Berubah
e. jadwal aktifitas/biaya; Berubah
f. jadwal penugasan; Berubah
g. SPPBJ dan SPMK; Tetap
h. jaminan uang muka; Tetap
i. jaminan pelaksanaan; Tetap
DEMIKIANLAH. Amandemen Kontrak Nomor 3 ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan
PENYEDIA JASA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen
PT. Widyagraha Asana Engineering Consultants
Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat
Ir. Adi Sarwoko, Dipl.HE Mince Halima, ST., M.Sc Direktur Utama NIP. 197701132005022001
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
(Tetap)
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(Tetap)
LAMPIRAN – A
SPESIFIKASI TEKNIS/ KERANGKA ACUAN KERJA
(Berubah )
1
FSPESIFIKASI TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA
REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS)
Untuk PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU)
DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (DPMU)
Deskripsi Layanan
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
I. LATAR BELAKANG
Akses Universal. RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian
akses universal air minum dan sanitasi pada Tahun 2019. Dengan
demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi program nasional
untuk penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka
pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di
wilayah perdesaan (Program 100-0-100).
Pamsimas I. Pamsimas tahap pertama dimulai pada tahun 2008 sampai 2012. Program ini merupakan salah satu program
Pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium (MDGs) bidang air minum dan sanitasi.
Pada periode ini, Pamsimas telah membantu sekitar 6.800 desa di
110 kabupaten/kota dan 15 pr6ovinsi dengan menyediakan
infrastruktur air minum dan sanitasi serta kegiatan promosi
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. PAMSIMAS
mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan DFAT (sebelumnya
AusAID).
Belajar dari kesuksesan pelaksanaan Pamsimas I, maka Pemerintah
Indonesia melanjutkan program ini ke tahap kedua, yaitu Pamsimas
II mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Secara kumulatif,
Program Pamsimas telah dilaksanakan pada sekitar 12,000 desa di
222 kabupaten di 32 Provinsi. Seperti Pamsimas I, program
Pamsimas II ini mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan
Tetap
2
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
DFAT. Pamsimas II melanjutkan upaya pencapaian target MDG
bidang air minum dan sanitasi. Untuk membantu percepatan pencapaian target MDG, Pamsimas II menggabungkan dua
program, yaitu: “Air Minum untuk Semua” yang dikelola oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan
“Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)” yang dikelola oleh
Kementerian Kesehatan. Sampai dengan Bulan Mei 2016, Pamsimas
sudah membantu memberikan akses air minum aman dan sanitasi
layak kepada sekitar 8 juta penduduk di wilayah perdesaan dan
pinggiran kota (peri-urban).
Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 Akses Universal Air Minum dan Sanitasi pada tahun 2019, maka Program Pamsimas
dilanjutkan sampai dengan Desember 2020 melalui Pamsimas III
dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang
belum terlayani dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang
mengakses pelayanan air minum aman dan sanitasi layak. Dengan
demikian, pada akhir tahun 2020 program ini diharapkan dapat
membantu penyediaan sarana air minum aman dan sanitasi layak
di sekitar 27,000 desa dengan jumlah tambahan penduduk yang
mendapatkan akses air minum aman dan sanitasi layak masing-
masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa. Pamsimas III menjadi salah satu program andalan untuk bidang air minum dan sanitasi dalam
rangka pelaksanaan Program 100-0-100 (100% akses air minum
aman, 0% kumuh, 100% akses sanitasi layak) yang dikelola oleh
Kementerian PUPERA. Selain itu, Pamsimas III menjadi program
nasional penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan
yang mempunyai kapasitas untuk mensinkronkan berbagai
program dan anggaran bidang air minum dan sanitasi dari
berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, propinsi,
kabupaten sampai dengan desa. Secara kumulatif, Program
Pamsimas akan dilaksanakan pada 359 kabupaten dan 33 Provinsi.
Untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat provinsi,
3
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
kabupaten dan desa, maka Pamsimas akan merekrut sekitar 18
(delapan belas) Regional Oversight Management Services (ROMS) melalui Jasa Layanan Non Konsultan (Non-Consulting Services). Pamsimas mengharapkan ROMS dapat membantu pelaksanaan
Pamsimas mulai Bulan Oktober 2016.
II. DESKRIPSI TENTANG PAMSIMAS
A. Tujuan dan Hasil Program
Tujuan Pamsimas adalah meningkatkan jumlah masyarakat
pedesaan dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang belum
terlayani dan mengakses pelayanan air minum aman dan sanitasi
layak. Pada akhir Tahun 2020, Pamsimas diharapkan dapat memberikan manfaat akses air minum aman dan sanitasi layak
untuk masing-masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa penduduk
perdesaan dan pinggiran perkotaan (peri-urban).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pamsimas adalah sebagai berikut.
Indikator Kinerja Utama Status per Mei 2016
Target Des 2020
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan
8 Juta Jiwa 22.1 Juta
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan
7.9 Juta Jiwa 14.5 Juta
% desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
80% 90%
Indikator kunci lainnya dapat dilihat pada lampiran A KAK ini atau
Tetap
4
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pamsimas
yang dapat diunduh melalui www.pamsimas.org. Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Lampiran B.
B. Komponen.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil program, Pamsimas
mempunyai lima komponen, yaitu:
(a) Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan
Kelembagaan Daerah dan Desa
Komponen ini bertujuan untuk (i) memampukan masyarakat
untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan
menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman; (ii) memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat
dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan
SPAMS Perdesaan, dan (iii) membangun komitmen dan
kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam
peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum
dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang
berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan
Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan
sanitasi daerah dan desa.
(b) Komponen 2: Peningkatan Perilaku dan Layanan Hidup Bersih
dan Sehat melalui STBM
Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan
institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan
dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih
(seperti diare), melalui: (1) perubahan perilaku menuju
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan (2) peningkatan
akses sanitasi dasar.
Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat,
5
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini akan
mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan.
Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/
desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan
melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yaitu merubah perilaku
higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan
cara pemicuan dengan cakupan wilayah kabupaten (district-
wide). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total yang merupakan
satu kesatuan yang saling me¬mpengaruhi yaitu: a)
Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; b)
Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan
yang kondusif. Dengan pelaksanaan tiga strategi secara
konsisten diharapkan akses universal air minum dan sanitasi
tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai.
(c) Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi
Komponen 3 akan membantu masyarakat berupa penyediaan sarana air minum tingkat desa dan peri-urban, serta sarana
sanitasi sekolah melalui pendekatan berbasis masyarakat: (i)
pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang
dikembangkan oleh masyarakat, (ii) masyarakat yang memilih
opsi teknologi untuk infrastruktur air minum, (iii) masyarakat
yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta
operasional dan pemeliharaan sarana, (iv) masyarakat
berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan
infrastruktur dan bertanggung-jawab penuh terhadap biaya
operasional dan pemeliharaan, dan (v) penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara
6
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
konsisten untuk mencapai output dan hasil.
Tujuan Komponen ini adalah untuk menambah jumlah
penerima manfaat akses layanan air minum layak dan
pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung
pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun
2019.
(d) Komponen 4: Hibah Insentif
Komponen ini menyediakan insentif bagi kabupaten dan desa
yang dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi
secara berkelanjutan, termasuk pengembangan dan perbaikan kinerja SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah satu upaya
untuk pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat
dalam program air minum dan sanitasi perdesaan. Bersama
dengan Komponen 3, komponen ini memberikan kontribusi
langsung terhadap percepatan pencapaian akses universal air
minum dan sanitasi tahun 2019 di perdesaan melalui
pendekatan berbasis masyarakat.
Dukungan pemerintah dan tanggungjawab pemerintah daerah
dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPAMS sangat penting dalam mewujudkan secara nyata pencapaian
Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019.
Keberlanjutan sarana dan layanan air minum yang aman dan
sanitasi yang layak pasca Program Pamsimas harus
dipertahankan melalui pendampingan kelompok pengelola
terutama oleh asosiasi pengelola dan pemerintah desa.
(e) Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek
Komponen 5 bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis
pengelolaan pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4
7
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
secara terpadu dan terintegrasi serta memberikan dukungan
teknis kepada Central Project Management Unit (CPMU) dan Central Project Implementation Unit (CPIU) dalam tugasnya
sebagai pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan.
Gambaran rinci tentang komponen program PAMSIMAS disajikan Pedoman Umum Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui www.pamsimas.org.
C. Pendanaan dan Pembiayaan Program PAMSIMAS.
Program Pamsimas merupakan Program Pemerintah Indonesia yang mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan
DFAT. Estimasi pendanaan Pamsimas mulai tahun 2008-2020
adalah sekitar US$ 1,650 Juta bersumberkan dari Rupiah Murni
(RM) APBN dan APBD, Dana Pemerintah Desa (APBDesa),
sumbangan masyarakat, serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari
Bank Dunia dan DFAT.
Komposisi pembiayaan untuk masing-masing komponen adalah
sebagai berikut.
KOMPONEN
PENDANAAN PAMSIMAS (USD, 000)
PAMSIMAS TOTAL
I II III
1. Pemberdayaan Masyarakat,
Pengembangan Kelembagaan Daerah dan
Desa
20.30 43.44 152.07 215.81
8
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
2. Peningkatan Perilaku & Layanan Hidup Bersih
dan Sehat melalui STBM
25.20 15.14 73.39 113.89
3. Penyediaan Sarana Air
Minum dan Sanitasi 208.30 143.16 437.50 788.96
4. Hibah Insentif Kabupaten dan Desa
7.50 21.05 303.93 332.48
5. Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek
58.90 35.24 102.55 196.69
Unallocated 1.30 1.30
TOTAL 321.50 258.03 1,069.44 1,649.13
D. Tata Kelola Pamsimas III
Program Pamsimas berada dalam tanggung jawab Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR),
Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK); Kementerian Kesehatan,
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (DJ Kesmas);
Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah (DJ Bangda) dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa (DJ Pemdes) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DJ PPMD) termasuk instansi pengelola program (Central Project Management Unit/CPMU).
Selain CPMU, unit-unit tertentu pada masing-masing Direktorat
Jenderal Kementerian adalah sebuah Unit Pelaksana Program
(Program Implementation Unit/PIU) bertanggung jawab dalam
pelaksanaan harian program.
Pada tingkat Provinsi dan kabupaten, Program Pamsimas
mempunyai unit pengelola, yaitu Provincial Project Management Unit (PPMU) dan District Project Management Unit (DPMU),
dengan anggota dari unsur-unsur yang sama seperti CPMU dan
CPIU, yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan,
9
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Bappermas/BPMPD, dan dinas lain yang terkait.
Pada tingkat masyarakat dan desa, Program Pamsimas mempunyai
unit pelaksana yaitu Kelompok Kerja Masyarakat (KKM), Satlak
(Satuan Pelaksana), Kader AMPL, serta bekerja secara intensif
dengan Pemerintah Desa.
Pokja AMPL. Tim Pengarah dan Tim Teknis Pamsimas merupakan
tim yang bertanggungjawab atas arah kebijakan dan pelaksanaan
pengelolaan dan sinkronisasi program dan anggaran pada setiap
kementerian. Dalam Pamsimas, tim pengarah dan tim teknis
merupakan bagian dari Pokja AMPL yang merupakan pokja yang membidangi kebijakan program dan anggaran untuk bidang air
minum dan sanitasi antar kementerian (di tingkat pusat), dan antar
dinas (di tingkat provinsi dan kabupaten).
Panitia Kemitraan (Pakem) merupakan salah satu unsur di bawah
Pokja AMPL Kabupaten yang bertanggungjawab dalam pemilihan
desa, dengan tujuan untuk mendapatkan daftar desa yang sesuai
dengan target Pamsimas, serta memberikan rekomendasi kepada
Pokja AMPL untuk mensinkronkan program dan anggaran bidang
air minum dan sanitasi guna mendukung pelaksanaan Pamsimas di
tingkat kabupaten.
Struktur organisasi Pamsimas dapat dilihat pada gambar berikut
ini.
10
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas
Gambaran rinci tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga
pengelola dan pelaksana Program PAMSIMAS disajikan Pedoman
Umum Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui
www.pamasimas.org.
III. TUJUAN PENGADAAN LAYANAN
Tujuan utama pengadaan layanan „Regional Oversight Management Services (ROMS)‟ adalah untuk memberi dukungan
kepada CPMU dan CPIU serta Unit-unit pengelola program
PAMSIMAS di daerah (PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi)
dalam:
a) Pengelolaan dan pelaksanaan Program di Tingkat Provinsi,
11
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Kabupaten dan Desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja
utama (IKU) dan hasil program (Lampiran A).
b) Mengelola pembayaran secara tepat waktu untuk gaji masing-
masing tenaga ahli dan pendukung, kegiatan pengembangan
kapasitas dan biaya operasional dalam kontrak ROMS sesuai
dengan tata cara yang diatur dalam Panduan Operasional Baku
(POB) Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan
Jasa Kontraktual dan Swkelola (Lampiran C).
c) Menerima dan menyimpan dengan aman seluruh dokumen
pendukung berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apabila
sewaktu waktu dibutuhkan untuk keperluan audit.
IV. LOKASI
Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa ROMS yang
berkedudukan di 33 provinsi dan 359 Kabupaten. Lokasi
pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang
akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000
diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa
„Berkelanjutan‟ PAMSIMAS I dan II yang tersebar di 359 kabupaten
dan 33 Provinsi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D. Lokasi
ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal
ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan ROMS.
V. PERIODE LAYANAN
Layanan jasa ROMS di dalam kontrak ini akan mencakup
pelaksanaan PAMSIMAS III dalam waktu sekitar 44 bulan atau
mulai Nopember 2016 sampai Juli 2020, atau sesuai dengan
tanggal mobilisasi.
VI. RUANG LINGKUP DAN TARGET KINERJA JASA LAYANAN
ROMS adalah Tim Pelaksana Pamsimas Tingkat Propinsi dan
IV. LOKASI
Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa ROMS yang
berkedudukan di 33 provinsi dan 396 Kabupaten Program
Pamsimas III dan 12 kota dan kabupaten program pamsimas I/II.
Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS
III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000
diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa
program Pamsimas I dan II sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran D. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan
penyesuaian dalam kontrak jasa layanan ROMS.
Layanan jasa ROMS di dalam kontrak ini akan mencakup
pelaksanaan PAMSIMAS III dimulai sejak ditandatanganinya
kontrak sampai dengan November 2020.
Tetap
Jumlah kabupaten program Pamsimas III sesuai dengan SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/2016 tanggal 18 Agustus 2016,
SK Menteri PUPR no. 325/KPTS/M/2018 tanggal 3 Mei 2018,
SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/2018
12
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Kabupaten yang salah satu fungsinya adalah mengawal
pelaksanaan Pamsimas agar sesuai dengan Pedoman dan Juknis; memastikan kualitas pendampingan dan hasil di tingkat
masyarakat maupun Pemda; memastikan pencapaian jumlah target
pemanfaat tingkat provinsi dan kabupaten; dan peningkatan
kapasitas pemda dalam pengelolaan program air minum dan
sanitasi berbasis masyarakat.
A. Ruang Lingkup
Tim ROMS memberikan dukungan kepada Unit Pengelola Program
Pamsimas Tingkat Provinsi (PPMU) dan Pengelola Program
Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU) diantaranya adalah, namun
tidak terbatas kepada:
1. Perencanaan program, termasuk di dalamnya adalah
rekruitmen dan penilaian kinerja fasilitator, fasilitasi
penyusunan TOR dan BOP terkait pengelolaan program untuk
PPMU dan DPMU, termasuk Pokja AMPL dan Pakem,
penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas, perencanaan target pemanfaat air minum dan sanitasi melalui Pamsimas
(penyusunan IKU Pamsimas untuk Provinsi dan Kabupaten),
pemantauan DIPA dan DIPDA untuk kegiatan Pamsimas
tingkat provinsi dan kabupaten serta desa (termasuk porsi
dana APBD dan APBDesa untuk desa baru, desa peningkatan
kinerja, desa pengembangan), serta kegiatan pengembangan
kapasitas (lokakarya dan pelatihan), serta memastikan bahwa
DPMU dan PPMu serta Pakem dapat melaksanakan peran dan
fungsinya;
tanggal 31 Mei 2018, masing-masing
tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Pamsimas Tahap Ketiga, Tahap Keempat, dan Tahap Kelima
13
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
2. Pengawalan kegiatan seleksi desa, termasuk di dalamnya
penyediaan pendampingan teknis bagi Pakem serta dukungan bagi Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), termasuk didalamnya
adalah pendampingan terhadap kualitas pekerjaan fasilitator
di tingkat masyarakat dan desa;
3. Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat desa
untuk menjamin kesesuaian target dan spesifikasi teknis,
seperti pengawalan kegiatan tingkat desa untuk dapat
dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, evaluasi teknis
terhadap RKM (termasuk kajian keuangan), pengawasan
terhadap kualitas pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas hasil kegiatan di tingkat masyarakat
(pembentukan kelembagaan, kegiatan promosi kesehatan,
pelatihan, dan kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap
pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan serta gender,
pengawalan terhadap kegiatan keberlanjutan (kualitas
pendampingan dan hasil kegiatan keberlanjutan tingkat desa,
seperti penerapan tarif, kinerja BPSPAMS, keberfungsian
teknis, fasilitasi dana desa, dan lainnya), mendorong
penambahan jumlah pengaduan dalam website Pamsimas;
4. Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat
kabupaten, termasuk didalamnya adalah: fasilitasi penyusunan
RAD AMPL kabupaten, dukungan pemantauan penyusunan
RAD AMPL oleh tingkat Provinsi, kajian belanja AMPL tingkat
kabupaten, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait
pelaksanaan Pamsimas pada periode perencanaan, pelaksanan
dan keberlanjutan, seperti fasilitasi peningkatan kinerja
asosiasi, kegiatan STBM, dukungan atau penyampaian
informasi secara rutin terkait Pamsimas kepada pengambil
keputusan (misal Kepala Daerah); sinkronisasi RAD AMPL ke dalam RPJMD dan RKPD serta membantu pengawalan PJM
14
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
ProAKSI ke dalam RPJMDesa/RKPDesa, dan lain sebagainya.
Termasuk di dalam lingkup ini adalah peningkatan kapasitas dan kinerja Pemda dalam pengelolaan program Pamsimas dan
program air minum dan sanitasi perdesaan;
5. Pengawalan terhadap sinkronisasi program dan anggaran air
minum dan sanitasi perdesaan di tingkat propinsi dan
kebupaten serta desa dengan program Pamsimas (kebijakan
dan alokasi anggaran), termasuk diantaranya adalah
kepesertaan kabupaten dalam program hibah air minum
perdesaan, pemanfaatan DAK PAM STBM/Kesehatan,
APBDesa, serta program APBD reguler untuk air minum dan sanitasi;
6. Dukungan teknis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, dan kegiatan
pengembangan kapasitas sejenis di tingkat provinsi dan
kabupaten;
7. Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka
penyelesaian masalah terkait pelaksanaan tingkat desa,
masyarakat dan kabupaten serta provinsi, termasuk di dalamnya adalah advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi
lintas lembaga, coaching kepada TFM dan masyarakat, dan
lainnya;
8. Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran
program secara baik dan tepat waktu, misalnya diseminasi
pedoman dan juknis, pembahasan substansi pedum dan juknis
untuk dapat dipahami oleh seluruh pelaku, serta poster dan
spanduk; peningkatan kapasitas TFM dalam memahami pesan
dan Informasi; serta pengawasan dan pemantauan terhadap
15
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
TFM dalam penyebaran Informasi secara akurat;
9. Pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya adalah:
memastikan pengisian data dan Informasi secara valid dan
tepat waktu melalui MIS Pamsimas, peningkatan kapasitas
pemda (DPMU/PPMU dan Pokja AMPL) dalam memanfaatkan
MIS sebagai alat pengambil keputusan, penyelesaian tindak
lanjut hasil audit secara tepat waktu, masukan atau input
terhadap kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat
untuk bidang air minum dan sanitasi (pengawalan terhadap
peraturan kepala daerah, penyusunan dokumen rencana, dan
lain-lain), fasilitasi dan koordinasi masalah pengaduan secara tepat waktu, evaluasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas secara
rutin dan didiskusikan bersama pelaku Pamsimas (termasuk
TFM), uji petik, dan lainnya.
10. Pengelolaan kontrak, termasuk gaji, pengembangan kapasitas
dan biaya operasional secara tepat kebutuhan dan tepat waktu
serta akuntabel, dan melaporkan setiap penggunaannya dalam
aplikasi smart-sight secara tepat waktu;
11. Memberikan rekomendasi untuk pembayaran gaji dan biaya operasional untuk TFM (Fasilitator Senior dan Fasilitator
Masyarakat) secara tepat waktu, termasuk diantaranya adalah
pemeriksaan laporan, time-sheet, dan dokumen pendukung
lainnya, verifikasi tagihan TFM, dan lain sebagainya;
12. Memberikan laporan pelaksanaan secara rutin kepada PPMU
dan DPMU dan termasuk laporan kegiatan dan kemajuan
program, pencapaian target, dan pengelolaan resiko yang
salinannya diberikan kepada CPMU dan NMC.
16
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
B. Target Kinerja
Target kinerja ROMS diantaranya adalah: (Catatan: perubahan dapat dilaksanakan selama masa pelaksanaan kontrak sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK):
1. Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten dan desa secara
tepat waktu, tepat sasaran, dan mencapai target Indikator
Kinerja Utama Pamsimas;
2. Kualitas kontruksi infrastruktur air minum dan sanitasi yang
memenuhi standar minimum spesifikasi yang dikeluarkan oleh
Kementerian PUPR (dapat diunduh dalam website pamsimas,
www.pamsimas.org) atau menjamin penggunaan secara baik oleh masyarakat untuk minimal 10 tahun (sesuai umur teknis
dalam rancangan teknis);
3. Jumlah belanja APBD yang digunakan untuk mendukung
kegiatan Pamsimas, termasuk pengembangan kapasitas dan
pembangunan infrastruktur (dana APBD sharing program dan
dana APBD bidang air minum dan sanitasi);
4. Pembayaran gaji, biaya operasional kantor dan perjalanan,
termasuk biaya pelatihan secara tepat kebutuhan, tepat waktu dan akuntabel, serta pelaporan secara tepat waktu dalam
aplikasi smart-sight;
5. Penyampaian laporan berkala secara tepat waktu, termasuk
kelengkapan dan validitas data dalam MIS;
6. Jumlah pengaduan serta tindak lanjutnya yang termuat dalam
aplikasi PPM Pamsimas.
17
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
VII. INPUT PENYEDIA JASA LAYANAN
Regional Oversight Management Services (ROMS) akan dikontrak oleh PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, II dan III, Satker
Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat.
ROMS akan bekerja di bawah arahan langsung dari PPMU dan
DPMU, serta CPMU serta bekerja di bawah pembinaan dan
pengawasan dari NMC Pamsimas dan Tim Konsultan Advisori.
Untuk melaksanakan lingkup pekerjaannya, Tim ROMS terdiri dari
sejumlah tenaga ahli dan pendukung di tingkat provinsi dan
kabupaten (lihat tabel 1). Komposisi Tim ROMS disesuaikan sebagai berikut:
a. Untuk setiap minimal 15 kabupaten yang menjadi tanggung
jawab ROMS maka Provincial Coordinator (PC) akan
mempunyai Co-Provincial Coordinator (Co-PC);
b. Untuk kabupaten lama akan mempunyai Co-DC dengan
lingkup tugas termasuk pengelolaan keuangan, namun untuk
kabupaten baru mempunyai Financial Management Assistant
(FMA).
c. Gambar Contoh Organisasi ROMS dapat dilihat pada
Lampiran E.
Pengguna Jasa melakukan seleksi Koordinator Kabupaten
(Korkab/DC) dan Co-Korkab (CoDC) untuk dikontrak melalui
paket ini, sehingga Penyedia Jasa tidak perlu mengusulkan atau
melakukan seleksi tersendiri. Pergantian terhadap personil harus
dilakukan melalui evaluasi oleh Pemberi Jasa. Pergantian terhadap
posisi ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pemberi Jasa.
Pengguna Jasa melakukan seleksi Koordinator Kabupaten
(Korkab/DC) untuk dikontrak melalui paket ini, sehingga Penyedia
Jasa tidak perlu mengusulkan atau melakukan seleksi tersendiri,
sedangkan Co-DC diusulkan oleh Penyedia Jasa. Pergantian
terhadap personil harus dilakukan melalui evaluasi oleh Pemberi
Jasa. Pergantian terhadap posisi ini tidak dapat dilakukan tanpa
persetujuan Pemberi Jasa.
18
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Tabel 1: Komposisi Tim ROMS
POSISI STATUS LOKASI
A. TIM PROVINSI
1. Provincial Coordinator (PC) Tenaga Ahli Provinsi
2. Co-Provincial Coordinator (Co-PC) Tenaga Ahli Provinsi
3. Water Supply and Sanitation Spec.(WSS)
Tenaga Ahli Provinsi
4. Financial Management Spec. (FMS) Tenaga Ahli Provinsi
5. Local Government Specialist (LGS) Tenaga Ahli Provinsi
6. ComDev Specialist/CB Coordinator
(CDS/CBS) Tenaga Ahli Provinsi
7. Data Management Analyst Tenaga
Pendukung Provinsi
8. Office Manager Tenaga
Pendukung Provinsi
9. Computer Operator Tenaga
Pendukung Provinsi
10. Office Boy Tenaga
Pendukung Provinsi
B. TIM KABUPATEN
1. District Coordinator * Tenaga Ahli Kabupaten
2. Co-District Coordinator/DFMA * Tenaga
Pendukung Kab. Lama
3. District FMA Tenaga
Pendukung Kab. Baru
4. Data Entry Operator and Admin. Officer
Tenaga Pendukung
Kab. Lama/ Baru
Catatan: * DC dan Co-DC diseleksi dan ditetapkan oleh Pemberi Jasa
Tabel 1: Komposisi Tim ROMS
POSISI STATUS LOKASI
A. TIM PROVINSI
1. Provincial Coordinator (PC) Tenaga Ahli Provinsi
2. Co-Provincial Coordinator (Co-PC) Tenaga Ahli Provinsi
3. Water Supply and Sanitation Spec.(WSS)
Tenaga Ahli Provinsi
4. Financial Management Spec. (FMS) Tenaga Ahli Provinsi
5. Local Government Specialist (LGS) Tenaga Ahli Provinsi
6. ComDev Specialist/CB Coordinator
(CDS/CBS) Tenaga Ahli Provinsi
7. Data Management Analyst Tenaga
Pendukung Provinsi
8. STBM Specialist Tenaga Ahli Provinsi
9. Office Manager Tenaga
Pendukung Provinsi
10. Computer Operator Tenaga
Pendukung Provinsi
11. Office Boy Tenaga
Pendukung Provinsi
B. TIM KABUPATEN
1. District Coordinator * Tenaga Ahli Kabupaten
2. Co-District Coordinator/DFMA Tenaga
Pendukung Kab. Lama
3. District FMA Tenaga
Pendukung Kab. Baru
4. Data Entry Operator and Admin. Officer
Tenaga Pendukung
Kab. Lama/ Baru
19
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Pengaturan pekerjaan antara PC dan Co-PC tidak berdasarkan
wilayah kabupaten jangkauan atau dampingan namun berdasarkan pembagian lingkup pekerjaan, namun untuk provinsi dengan lebih
dari satu Co-PC maka pembagian pekerjaan diantara Co-PC dapat
disesuaikan berdasarkan pembagian wilayah kabupaten
dampingan.
Kualifikasi, rincian tugas dan target kinerja untuk masing-masing
tenaga ahli dan pendukung dapat dilihat pada Lampiran F.
Pemberi jasa bertanggungjawab sepenuhnya atas penentuan/
penetapan, penggantian atas dasar peningkatan kinerja/ pengunduran diri atas personil dan lokasi kerja DC dan Co-DC
pada awal masa kontrak. Namun, pengelolaan admisistrasi kontrak,
pencapaian target program PAMSIMAS, pemantauan dan
peningkatan kinerja DC dan Co-DC serta penyediaan dukungan
teknis dan operasional di masing-masing kabupaten sasaran seperti
yang diatur dalam KAK ini, tetap menjadi tanggungjawab
sepenuhnya Penyedia Jasa.
Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen perusahaan
sebagai Liaison Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang bertanggung jawab atas administrasi kontrak ROMS dan
berkoordinasi dengan PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, II
dan III serta Satker PAMBM dan CPMU terutama dalam
meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalisme tim ROMS
sesuai dengan ketentuan dan kriteria evaluasi yang disepakati.
Biaya untuk posisi Liaison Officer adalah biaya yang harus dan
dianggap telah diperhitungkan dalam menentukan usulan besaran
management fee untuk perusahaan.
Perusahaan ROMS akan menunjuk seorang Direktur Program
Tetap
Pemberi jasa bertanggungjawab sepenuhnya atas penentuan/
penetapan, penggantian atas dasar peningkatan kinerja/
pengunduran diri atas semua personil ROMS. Namun, pengelolaan admisistrasi kontrak, pemantauan dan peningkatan kinerja personil
ROMS serta penyediaan dukungan teknis dan operasional di
masing-masing wilayah kerja seperti yang diatur dalam KAK ini,
tetap menjadi tanggungjawab sepenuhnya Penyedia Jasa.
Merupakan penegasan terhadap tupoksi Pemberi Jasa dan Penyedia Jasa
20
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
untuk bertanggung jawab atas hubungan kontraktual antara
Perusahaan dan Satker PAMBM termasuk semua kegiatan administrasi kontrak, serta untuk memantau kinerja Tim ROMS
termasuk jaminan kualitas output dan pelaporan. Posisi ini
dijadikan beban/overhead perusahaan dan telah diperhitungkan
dalam biaya manajemen fee dan tidak akan dibayar berdasarkan
kontrak. Direktur Program berlokasi di tempat Perusahaan ROMS.
Tim ROMS di tingkat provinsi dan kabupaten akan menempati
kantor mereka sendiri, di luar kantor PPMU maupun DPMU.
VIII. ORGANISASI BANTUAN TEKNIS
ROMS akan bekerja sama dengan National Management Consultant (NMC), Training Development Services (TDS), dan TFM (Tim
Fasilitator Masyarakat: Fasilitator Senior dan Fasilitator
Masyarakat). Organisasi Bantuan Teknis dapat dilihat pada
Lampiran G.
NMC memberikan dukungan secara terintegrasi dan terpadu
kepada CPMU dan CPIU dalam melakukan pengendalian dan
pengelolaan pelaksanaan Program Pamsimas sebagai program air
minum dan sanitasi secara nasional.
TDS memberikan dukungan kepada CPMU melalui NMC dalam
mengembangkan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan program Pamsimas di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten, dan masyarakat.
Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). Tenaga pendamping masyarakat
Program Pamsimas terdiri dari a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM),
yang dipimpin oleh seorang (1) Fasilitator Senior (SF) dan
beranggotakan maksimum Sembilan (9) orang Fasilitator
ROMS akan bekerja sama dengan National Management Consultant (NMC) dan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat: Fasilitator Senior dan
Fasilitator Masyarakat). Organisasi Bantuan Teknis dapat dilihat
pada Lampiran G.
Dihilangkan
Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas III terdiri dari
Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (FS) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan)
orang Fasilitator Masyarakat (FM) yang terdiri dari 3 (tiga) sub-tim
TDS tidak diadakan disesuaikan dengan kebutuhan Program.
Merupakan penegasan komposisi TFM
21
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan
pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.
Untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari
Provincial Coordinator (PC) dan Fasilitator Kabupaten STBM. Tim
STBM dikontrak secara terpisah oleh Kementerian Kesehatan,
namun berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi berada
di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS, dan untuk
tingkat kabupaten berada dalam kendali District Coordinator/DC
ROMS).
IX. DUKUNGAN LOGISTIK DAN TEKNIS
Tim ROMS seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 mencakup sumber daya teknis dan administratif yang diperlukan untuk
memungkinkan ROMS beroperasi secara efektif dan efisien dalam
memberikan pelayanan.
Untuk mendukung kegiatan ROMS, Penyedia Jasa diharapkan
menyediakan semua peralatan yang diperlukan yang termasuk
tetapi tidak terbatas pada: (a) fasilitas transportasi; (b) komunikasi,
dan (c) komputer, printer, dan peralatan kantor penting lainnya.
Persyaratan fasilitas transportasi adalah kendaraan berpenumpang
banyak (jenis MPV atau sejenis) dan harus mencakup semua biaya untuk pengemudi, operasional dan pemeliharaan. Fasilitas
transportasi menunjang kegiatan ROMS bisa disesuaikan dengan
kondisi lapangan.
Ketentuan untuk ruang kantor sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran H, Kantor ROMS Provinsi harus menyediakan tambahan
ruang kantor khusus untuk dialokasikan untuk Regional Manager
NMC dan tim FAS dapat bekerja dengan nyaman.
dimana setiap sub-tim terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.
Selain itu untuk pendampingan program Pamsimas diwilayah kota yang masuk dalam program Pamsimas tahap I dan II akan didampingi oleh DFMA dan DEAO.
Tim STBM berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi
berada di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS.
Transportasi Lokal bagi peserta untuk kegiatan Uji Petik/ Spot
Cheking, Monitoring, Supervision and Strenghtening, Coordination
Meeting, EGM di level Provinsi dan Training akan disediakan oleh
ROMS dengan ketentuan sbb:
a. Transportasi lokal ada dua jenis yaitu; dengan jarak normal dan jarak remote
b. Perhitungan transportasi local dengan jarak normal ditetapkan
dalam “fixed rate‟ sedangkan untuk jarak remote ditetapkan
dalam “ceiling rate”
Ketentuan mengenai transportasi local jarak normal dan jarak
remote sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran H.
Berdasarkan surat Bank Dunia tertanggal 5 Oktober 2017 perihal Izin Prinsip variasi kontrak ROMS
22
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
X. PERALATAN KHUSUS
ROMS perlu memastikan bahwa kantor di Provinsi dan kabupaten akan dilengkapi dengan akses yang memadai pada peralatan
berikut dan jika diperlukan disesuaikan dengan yang ditetapkan
dalam Lampiran H.
Alat GPS
Kamera Digital
Scanner
Printer
MesinFax
Proyektor LCD di kantor provinsi
Personal Desktop Computer (PC)
Laptop/Notebook Computer
Handy Talky/HT dan Radio Rig untuk kabupaten
dengan kebutuhan khusus, misalnya tidak terjangkau komunikasi telepon dna internet
Generator Set untuk kabupaten tertentu yang tidak
terjangkau oleh jaringan listrik yang memadai
Peralatan lain yang diperlukan harus dengan persetujuan PPK dan CPMU.
XI. EXPERT GROUP MEETING(EGM) DAN PERTEMUAN
KOORDINASI
A. Pertemuan Koordinasi
1. Pertemuan Koordinasi Nasional. Pertemuan koordinasi nasional atau pertemuan tingkat nasional lainnya
mengundang ROMS Provinsi. Kehadiran ROMS Provinsi
23
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
adalah berdasarkan permintaan CPMU, PPK, dan Satker Pusat.
Frekuensi pertemuan koordinasi nasional adalah dua (2) kali setahun atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Durasi
pertemuan koordinasi nasional adalah maksimal tiga (3) hari.
2. PC ROMS melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat
Propinsi dua kali setahun dengan mengundang District
Coordinator (DC) dan Regional Manager NMC. Pertemuan
koordinasi ini membahas mengenai penyusunan rencana dan
target tahunan, serta mendiskusikan kemajuan pelaksanaan,
permasalahan, tindak lanjut dan rencana aksi penyelesaian
masalah. Pimpinan pertemuan koordinasi tingkat propinsi adalah PPMU dan Satker Provinsi. Pertemuan koordinasi
tingkat provinsi tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dan
persetujuan dari PPMU dan Satker Provinsi. Durasi setiap
pertemuan koordinasi tingkat provinsi adalah maksimal tiga
(3) hari. ROMS dapat menyewa ruangan meeting untuk
pertemuan ini. Frekuensi pertemuan koordinasi dapat
ditentukan bersama dengan PPMU dan Satker Provinsi,
sehingga dapat dilakukan lebih dari dua kali per tahun,
namun dukungan pendanaan ROMS untuk kegiatan
pertemuan ini adalah maksimal dua (2) kali per tahun.
3. DC ROMS melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat
Kabupaten setiap bulan dengan mengundang TFM dan Korkab
STBM. Seperti pertemuan koordinasi tingkat provinsi, pada
pertemuan ini dibahas mengenai penyusunan rencana dan
target tahunan dan tengah tahun, serta mendiskusikan
kemajuan pelaksanaan, permasalahan, tindak lanjut dan
rencana aksi penyelesaian masalah. Pimpinan pertemuan
koordinasi tingkat propinsi adalah DPMU atau PPK atau Satker
Kabupaten. Pertemuan koordinasi tingkat kabupaten tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dan persetujuan dari DPMU
24
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
atau PPK atau Satker Kabupaten.
B. Expert Group Meeting (EGM) Tingkat Provinsi.
Untuk berbagi pembelajaran yang diperoleh, diskusi tentang
praktek terbaik pada pelaksanaan program, penyesuaian
pendekatan dan strategi, maka PC ROMS, sesuai dengan
rekomendasi dari masing-masing tenaga ahli/professional, akan
memfasilitasi pertemuan EGM Provinsi secara berkala dengan
mengundang DC, Co-DC dan DEAO. Pertemuan tersebut akan
dilakukan maksimal dua kali (2) per tahun. Durasi setiap
pertemuan adalah maksimal tiga (3) hari.
EGM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau
isu/pembelajaran berdasarkan sektor infrastruktur air minum dan
sanitasi, kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa,
pendampingan tingkat desa dan masyarakat termasuk
keberlanjutan, pengelolaan keuangan untuk bidang air minum dan
sanitasi, serta pengelolaan dan analisa data.
EGM dapat dilaksanakan atas persetujuan CPMU dan PPK. Jika
EGM dilaksanakan lebih dari dua (2) kali per tahun maka ROMS
perlu meminta persetujuan CPMU dan PPK.
XII. PEMANTAUAN, EVALUASI dan UJI PETIK
A. Pemantauan dan Evaluasi
1. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dari provinsi ke tingkat
kabupaten dan desa dapat dilaksanakan empat (4) kali setahun
untuk masing-masing tenaga ahli ROMS Provinsi dan Data
Management Analyst (DMA). Alokasi kegiatan pemantauan
dan evaluasi (monev) untuk masing-masing tenaga ahli dan
DMA dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan danisu
Untuk berbagi pembelajaran yang diperoleh, diskusi tentang
praktek terbaik pada pelaksanaan program, penyesuaian
pendekatan dan strategi, maka PC ROMS, sesuai dengan
rekomendasi dari masing-masing tenaga ahli/professional, akan
memfasilitasi pertemuan EGM Provinsi secara berkala dengan
mengundang DC, Co-DC/DFMA dan DEAO. Pertemuan tersebut
akan dilakukan maksimal dua kali (2) per tahun.
Merupakan penegasan terhadap partisipan EGM tingkat Provinsi
25
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
khusus, namun frekuensinya tidak melebihi dari jumlah
kumulatif (4 dikali alokasi kegiatan monev masing-masing TA dan DMA Provinsi ke Kabupaten dan Desa) kegiatan
pemantauan dan evaluasi tahunan.
2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi khusus untuk ROMS
Provinsi ke tingkat Kabupaten dan Desa. ROMS provinsi dapat
melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi khusus
sebanyak dua (2) kali setahun. Kegiatan khusus ini misalnya
adalah kegiatan misi bersama Pemerintah dan Bank Dunia,
kunjungan dari Executing Agency (EA) dan Donor yang
bersifat strategis, dan lainnya. Alokasi kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) khusus untuk masing-masing tenaga
ahli dan DMA dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan
isu khusus, namun frekuensinya tidak melebihi dari jumlah
kumulatif (2 dikali alokasi kegiatan monev masing-masing TA
dan DMA Provinsi ke Kabupaten dan Desa) kegiatan
pemantauan dan evaluasi tahunan.
3. Alokasi kegiatan pemantauan dan Evaluasi dari kabupaten ke
desa adalah total tujuh (7) kali setahun yang dapat digunakan
oleh DC, Co-DC, dan FMA serta DEAO secara bersama.
4. Substansi kegiatan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam
Juknis Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari
www.pamsimas.org. NMC akan memberikan panduan
mengenai perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan
pemantauan evaluasi untuk ROMS.
B. Uji Petik
1. Untuk menjamin keberlanjutan dan tujuan pengendalian
program, tim ROMS secara independen dan berkala akan
26
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan bahwa
kualitas dan kepatuhan proses dari masing-masing tahapan utama dalam kegiatan berbasis masyarakat berikut telah
dipenuhi.
2. Tim Provinsi wajib melakukan uji petik terhadap desa sasaran
di provinsi masing-masing, sedangkan Koordinator Kabupaten
akan melakukan uji petik di desa sasaran di wilayah
kabupaten masing-masing. Tim ROMS Provinsi melakukan uji
petik tahunan sejumlah 10% terhadap total desa dampingan
tahunan. Tim ROMS Kabupaten melakukan uji petik tahunan
sejumlah 50% terhadap total desa dampingan tahunan.
3. Hasil uji petik, baik memuaskan atau sebaliknya harus
digunakan untuk melaksanakan tindakan korektif dan
meningkatkan pelaksanaan proses yang tengah berlangsung
maupun yang akan berlangsung. Melalui deteksi dini terhadap
masalah kualitas dan berbagai pembelajaran dan prinsip-
prinsip praktek pelaksanaan terbaik, kegiatan uji petik
didesain untuk mendukung keberlanjutan program jangka panjang.
4. Substansi kegiatan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam
Juknis Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari
www.pamsimas.org. NMC akan memberikan panduan
mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji petik
untuk ROMS. NMC akan menerbitkan daftar desa calon
sasaran uji petik setiap tahun.
5. Lampiran I menampilkan kewajiban uji petik untuk ROMS.
2. Tim Provinsi wajib melakukan uji petik terhadap desa sasaran di
provinsi masing-masing, sedangkan Tim Kabupaten akan melakukan uji petik di desa sasaran di wilayah kabupaten
masing-masing. Tim ROMS Provinsi melakukan uji petik
tahunan sejumlah minimal 10% desa baru dan 2% desa lama atau maksimal sesuai dengan tabel Jumlah Sample untuk
masing-masing Provinsi yang dapat dilihat pada Lampiran M.
Tim ROMS Kabupaten melakukan uji petik tahunan sejumlah minimal 50% desa baru dan 10% desa lama. SOP Uji Petik
disediakan oleh Pamsimas dalam website.
Disesuaikan dengan Kontrak ROMS Lampiran B Jadwal Aktivitas/
Biaya
27
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
XIII. OJT DAN PENDAMPINGAN FASILITATOR
Program PAMSIMAS menggunakan beberapa jenis fasilitator sebagai berikut :
a) Fasilitator Masyarakat (FM) yang bertugas untuk memberikan bantuan pada pelaksanaan program di desa-desa Program
PAMSIMAS;
b) Fasilitator Senior yang membimbing dan mendukung FM pada pelaksanaan program di desa-desa Program PAMSIMAS; dan
c) Fasilitator STBM Kabupaten yang bertugas untuk mendukung Dinas Kesehatan setempat dengan pelaksanaan program
nasional STBM berskala kabupaten.
d) Seluruh fasilitator ini berada dalam kontrak terpisah dari ROMS, namun menjadi satu organisasi bantuan teknis (lihat
Bagian VIII dari Kerangka Acuan Kerja).
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para
fasilitator, maka setiap tahun program PAMSIMAS melaksanakan
pelatihan bagi fasilitator masyarakat. Kegiatan pelatihan untuk
semua fasilitator akan dikelola oleh Satker PAMBM sesuai dengan kebutuhan. ROMS mendukung kegiatan pelatihan secara substansi
sesuai dengan kapasitas tenaga ahli dan bidang keahliannya.
ROMS Kabupaten mempunyai kegiatan on the job training (OJT)
untuk fasilitator yang dapat dilakukan satu (1) kali setiap
tahun.Durasi kegiatan ini adalah satu (1) hari, dilaksanakan di
Kantor ROMS Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan fasilitator dalam mendampingi
masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan kualitas hasil
pendampingan Program Pamsimas di tingkat masyarakat dan desa. Perencanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi NMC
dan TDS. Jumlah fasilitator masyarakat untuk setiap kabupaten
dapat dilihat pada Lampiran J.
ROMS Kabupaten mempunyai kegiatan CB Day atau diskusi e-learning dan coaching untuk tim fasilitator masyarakat (TFM) yang
dapat dilakukan satu (1) kali setiap bulan. Durasi kegiatan ini adalah masing-masing satu (1) hari (full-day meeting). Kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam
mendampingi masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan kualitas hasil pendampingan Program Pamsimas di tingkat
masyarakat dan desa. Perencanaan kegiatan ini dilaksanakan
dengan koordinasi NMC. Jumlah fasilitator masyarakat untuk setiap kabupaten dapat dilihat pada Lampiran J.
28
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
XIV. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemda, pemerintah desa dan masyarakat, maka Program Pamsimas mempunyai kegiatan
pengembangan kapasitas (pelatihan dan lokakarya) untuk pelaku
Program Pamsimas. Pelatihan dilakukan secara berjenjang,
misalnya pelatihan di tingkat provinsi hanya ditujukan kepada
pelaku tingkat kabupaten (pemda kabupaten dan asosiasi), dan
pelatihan tingkat kabupaten dilakukan untuk pelaku tingkat desa
(pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat). Sebagai catatan,
pelatihan tingkat provinsi tidak dapat menyertakan pelaku tingkat
desa.
Perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan bersama
dengan NMC dan TDS. Persetujuan kegiatan pelatihan tingkat
provinsi diberikan oleh CPMU dan PPK, sedangkan perencanaan
pelatihan tingkat kabupaten dilakukan bersama ROMS Provinsi,
dan persetujuan kegiatan pelatihan diberikan oleh PPMU dan
DPMU.
NMC dan TDS akan menerbitkan panduan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pelatihan (misalnarasumber, jadwal,
komponen pembiayaan, dan lainnya) serta contoh TOR. ROMS dapat mengembangkan substansi pelatihan sesuai dengan
kebutuhan dan isu-isu lokal.
Berikut daftar pelatihan yang dapat dikelola oleh Tim ROMS.
Estimasi jumlah peserta per provinsi dan kabupaten dapat dilihat
pada tabel Jadwal Aktivitas pada Dokumen Lelang (Bab XI).
Perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan bersama
dengan NMC. Persetujuan kegiatan pelatihan tingkat provinsi
diberikan oleh PPK, sedangkan perencanaan pelatihan tingkat
kabupaten dilakukan bersama ROMS Provinsi, dan persetujuan
kegiatan pelatihan diberikan oleh PPK.
TDS tidak diadakan disesuaikan dengan kebutuhan Program.
29
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
A. Pelatihan
Tingkat Provinsi
1. Pelatihan Asosiasi BPSPAMS. Perencanaan pelatihan ini
dilakukan bersama Sekretariat Nasional Asosiasi BPSPAMS dan
NMC. Frekuensi pelatihan ini adalah 1 kali setahun mulai
pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Durasi pelatihan
maksimal tiga (3 hari).
2. Pelatihan Penyusunan RAD AMPL untuk Tim Penyusun RAD
AMPL Pemda Kabupaten, diberikan hanya untuk kabupaten
yang baru bergabung dengan Pamsimas mulai tahun 2016
dan seterusnya. Penambahan peserta untuk pelatihan dari kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan
CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC. Pelatihan
ini diberikan satu (1) kali yaitu pada tahun 2017. Durasi
pelatihan maksimal empat (4) hari.
3. Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Pemda dalam rangka
pengarusutamaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Pelatihan ini diberikan bagi pemda-pemda yang sudah
menyelesaikan RAD AMPL. Perencanaan pelatihan ini
dilakukan bersama NMC, dan pelaksanaannya dilakukan atas persetujuan CPMU dan PPK. Pelatihan ini dilaksanakan dua
kali selama masa layanan ROMS. Jadwal yang disesuaikan
dengan rekomendasi NMC, misal tahun 2017 dan 2018 atau
tahun 2018 dan 2019. Durasi pelatihan maksimas tiga (3)
hari.
Tingkat Kabupaten
1. Pelatihan Kader AMPL. Pelatihan Kader AMPL diberikan untuk
desa peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas.
Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing
3. Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Pemda dalam rangka
pengarusutamaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Pelatihan ini diberikan bagi pemda-pemda yang sudah
menyelesaikan RAD AMPL. Perencanaan pelatihan ini
dilakukan bersama NMC, dan pelaksanaannya dilakukan atas
persetujuan PPK. Pelatihan ini di integrasikan kedalam materi Workshop Integrasi RAD Kedalam RPJMD dan RKPD dan
Workshop Review RAD AMPL di tingkat Provinsi.
Disesuaikan dengan Lampiran B; Jadwal
Aktivitas / Biaya. Dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.
Berdasarkan
surat Bank Dunia tertanggal 5 Oktober 2017 perihal
30
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
kelompok, namun sesuai dengan rekomendasi dari ROMS
Provinsi maka pelatihan kader AMPL dapat dilakukan secara bersama. Durasi pelatihan adalah maksimal tiga (3) hari.
2. Pelatihan BPSPAMS. Pelatihan BPSPAMS diberikan untuk desa
peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas.
Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing
kelompok. Perencanaan pelatihan dilaksanakan bersama
ROMS Provinsi dan Asosiasi Kabupaten serta DPMU yang
membidangi pembinaan terhadap BPSPAMS. Durasi pelatihan
adalah maksimal tiga (3) hari.
3. Pelatihan untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan. Pelatihan
untuk aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan diberikan
untuk desa peserta lama dan desa baru dalam Program
Pamsimas. Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk
masing-masing kelompok. Perencanaan pelatihan
dilaksanakan bersama ROMS Provinsi serta DPMU yang
membidangi pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan
Kecamatan. Durasi pelatihan adalah maksimal tiga (3) hari.
B. Workshop
Tingkat Provinsi
1. Integrasi RAD ke dalam RPJMD dan RKPD. Lokakarya ini
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL. PPMU adalah
pengelola utama untuk kegiatan ini, berkonsultasi dengan Tim
Penyusun RPJMD dan RKPD. Perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan ini dilaksanakan dengan konsultasi NMC. Persetujuan
terhadap kegiatan lokakarya diberikan oleh CPMU, PPK dan
CPIU BANGDA.
Izin Prinsip variasi kontrak ROMS
31
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
2. Review RAD AMPL. Lokakarya ini dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL. PPMU dan Pokja AMPL adalah pengelola utama
untuk kegiatan ini, berkonsultasi dengan Bappeda.
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan
dengan konsultasi NMC. Persetujuan terhadap kegiatan
lokakarya diberikan oleh CPMU, PPK dan CPIU BANGDA.
3. Kedua lokakarya tersebut dilakukan satu (1) kali setahun,
dengan durasi maksimal tiga (3) hari tergantung jumlah
kabupaten.
Tingkat Kabupaten
1. Workshop Keberlanjutan dan Pengembangan Asosiasi.
Lokakarya ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan
Asosiasi BPSPAMS. Lokakarya dilakukan satu (1) kali setahun
dengan durasi dua (2) hari.
2. Workshop Sosialisasi RAD AMPL. Lokakarya ini hanya untuk
kabupaten peserta baru Pamsimas (yang baru bergabung
dengan Pamsimas sejak tahun 2016 dan
seterusnya).Penambahan peserta untuk pelatihan dari
kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC dan ROMS
Provinsi. Lokakarya ini hanya satu (1) kali. Durasi lokakarya
adalah satu (1) hari.
3. Workshop Ekspose RAD AMPL. Lokakarya ini hanya untuk
kabupaten peserta baru Pamsimas (yang baru bergabung
dengan Pamsimas sejak tahun 2016 dan seterusnya).
Penambahan peserta untuk pelatihan dari kabupaten peserta
32
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
lama Pamsimas diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK,
sesuai dengan rekomendasi NMC dan ROMS Provinsi. Lokakarya ini hanya satu (1) kali. Durasi lokakarya adalah
satu (1) hari.
4. Workshop Monitoring RAD AMPL. Lokakarya ini adalah untuk
kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL, termasuk untuk
perbaruan terhadap dokumen RAD AMPL sesuai dengan
kebijakan baru dari pemerintah daerah, misalnya RPJMD.
Lokakarya ini dilaksanakan satu (1) kali setahun.
C. Pelatihan untuk Pelaku Pengelola Program
Pamsimas menyediakan pelatihan untuk pelaku pengelola program,
khusus mengenai pengelolaan program Pamsimas untuk PPMU,
DPMU dan Satker serta untuk District Coordinator (DC) ROMS.
Kegiatan pelatihan terkait pengelolaan Program Pamsimas dikelola
langsung oleh Satker PAMBM. NMC dan TDS mendukung Satker
PAMBM dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk
pelaku pengelola program. ROMS memberikan dukungan untuk
memastikan bahwa peserta pelatihan siap. Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan dalam kontrak ROMS.
D. Pelatihan Lainnya
Pamsimas menyediakan pelatihan untuk Panitia Kemitraan (Pakem)
dalam rangka pemilihan desa. Kegiatan pelatihan ini dikelola
langsung oleh Satker PAMBM. NMC dan TDS mendukung Satker
PAMBM dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk
Pakem (jadwal, TOR, dan lain sebagainya). ROMS memberikan
dukungan untuk memastikan bahwa peserta pelatihan siap
(misalnya SK Panitia Kemitraan dan daftar nama serta kesediaan
C. Pelatihan untuk Pelaku Pengelola Program
Pamsimas menyediakan pelatihan untuk pelaku pengelola program,
khusus mengenai pengelolaan program Pamsimas untuk PPMU,
DPMU dan Satker serta untuk semua personil ROMS dan Fasilitator.
Kegiatan pelatihan terkait pengelolaan Program Pamsimas dikelola
langsung oleh Satker PAMBM. NMC mendukung Satker PAMBM dan CPMU dalam menyusun kegiatan pelatihan untuk pelaku
pengelola program. ROMS memberikan dukungan untuk
memastikan bahwa peserta pelatihan siap. Kegiatan pelatihan ini
tidak dibebankan dalam kontrak ROMS.
D. Pelatihan Lainnya
Pamsimas menyediakan pelatihan untuk Panitia Kemitraan (Pakem)
dalam rangka pemilihan desa. Kegiatan pelatihan ini dikelola
langsung oleh Satker PAMBM. NMC mendukung Satker PAMBM
dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk Pakem (jadwal, TOR, dan lain sebagainya). ROMS memberikan dukungan
untuk memastikan bahwa peserta pelatihan siap (misalnya SK
Panitia Kemitraan dan daftar nama serta kesediaan jadwal peserta
33
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
jadwal peserta pelatihan). Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan
dalam kontrak ROMS.
XV. OUTPUT DAN LAPORAN
Laporan dan output lainnya yang harus disiapkan oleh ROMS
tercantum dalam daftar di bawah ini. Persyaratan khusus dalam hal
tanggung jawab, waktu penyerahan jika disyaratkan khusus
tercantum dalam Lampiran K.
NMC akan menerbtikan panduan terkait pelaporan dan output
ROMS sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK.
Syarat pelaporan tercantum dalam Juknis Monitoring dan Evaluasi
yang dapat diunduh dari www.pamsimas.org.
Laporan Pendahuluan:
Laporan Pendahuluan akan dididkusikan dengan Pokja
AMPLProvinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten, DPMU, dan Satker
PSPAM untuk menetapkan program kerja ROMS yang disepakati
yang juga disinkronkan dengan kebutuhan program secara
keseluruhan dan terutama diselaraskan dengan kegiatan tim
fasilitator yang dikontrak secara terpisah (FM, FS dan Fasilitator
STBM), serta agenda pengembangan kapasitas dari program.
Laporan Bulanan:
Laporan Bulanan diharapkan menyertakan gambaran kemajuan
pelaksanaan dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (KPI),
kegiatan utama yang dilakukan, rincian ringkasan dalam kaitannya
dengan pengadaan, manajemen keuangan, status M&E/MIS, isu-isu
manajemen dan teknis yang utama dalam program yang
diperlukan untuk memperoleh penanganan pada bulan
mendatang. Laporan Bulanan akan dikonsolidasikan di tingkat
ROMS tetapi harus terstruktur untuk memungkinkan laporan ini
digunakan juga oleh Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Pokja AMPL
pelatihan). Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan dalam kontrak
ROMS.
Laporan Pendahuluan:
Laporan Pendahuluan akan didiskusikan dengan PPMU dan Satker
PSPAM untuk menetapkan program kerja ROMS yang disepakati
juga disinkronkan dengan kebutuhan program secara keseluruhan
dan terutama diselaraskan dengan kegiatan tim fasilitator yang
dikontrak secara terpisah (FM, FS dan Fasilitator STBM), serta
agenda pengembangan kapasitas dari program.
34
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Kabupaten, DPMU dan Satker PSPAM.
Laporan Triwulanan:
Laporan Triwulanan akan mengkonsolidasikan informasi dari
Laporan Bulanan. Struktur danisi akan ditentukan oleh NMC dan
CPMU agar dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk Laporan
Manajemen Program.
Laporan Tahunan:
Laporan Tahunan akan disiapkan untuk mengkonsolidasikan
informasi dari Laporan Bulanan selama satu Tahun Anggaran.
Struktur dan isi akan ditentukan oleh NMC dan CPMU agar dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk Konsolidasi Laporan
Manajemen Program Tahunan.
Input MIS
Input MIS akan disediakan dalam format yang telah disepakati
dengan CPMU. Keseragaman di seluruh provinsi dan daerah
penting untuk memungkinkan analisis di tingkat program dan
pelaporan dapat terselesaikan.
Input Smart-sight
Input Smart-sight akan disediakan dalam format yang telah
disepakati dengan CPMU. Keseragaman di seluruh provinsi dan
daerah penting untuk memungkinkan analisis di tingkat program
dan pelaporan dapat terselesaikan
Laporan khusus:
Laporan sebagaimana diminta oleh Pokja AMPL Provinsi, PPMUs,
Pokja AMPL Kabupaten, DPMU, dan Satker PSPAM/Kabupaten.
Draft Laporan Akhir & Laporan Akhir:
35
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
Laporan Akhir disiapkan mencakup status penyelesaian, operasi
dan pemeliharaan, dan laporan strategi pengakhiran programuntuk setiap kabupaten dan desa. Struktur dan format
laporan ini akan disepakati dengan CPMU dan NMC dan akan
mencakup persyaratan khusus atas penyajian, analisis dan
konsolidasi data untuk Laporan Penyelesaian dari Peminjam.
XVI. EVALUASI KINERJA PENYEDIA JASA LAYANAN
Kinerja Tim ROMS secara keseluruhan akan dievaluasi secara rutin
tiap tahun oleh PPMU dalam konsultasi dengan CPMU. Kelanjutan
kontrak akan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan CPMU
yang mungkin merekomendasikan perubahan struktur tim dan/atau personel atau pemutusan kontrak dalam kasus kinerja
yang tidak dapat diterima. CPMU dibantu oleh NMC akan
mengembangkan sistem penilaian kinerja personil ROMS yang
akan disediakan untuk PPMU, Satker PSPAM Provinsi, dan
perusahaan ROMS. ROMS diminta untuk melakukan evaluasi
tahunan anggota timnya serta FM/FS yang bekerja di masing-
masing kabupaten dan melaporkan hasilnya ke PPMU.
Selain itu, ROMS akan mengatur pelaksanaan evaluasi kinerja
STBM Specialist dan Fasilitator STBM oleh dinas kesehatan provinsi
dan kabupaten, dan melaporkan hasilnya kepada PPMU.
NMC akan menerbitkan lembar kinerja Tim ROMS dan TFM
sebagai panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan evaluasi
kinerja.
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS
LAMPIRAN B Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis
Program Pamsimas
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Tetap
LAMPIRAN B Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis
Program Pamsimas
36
Original/Amendment 3 Proposed Amendment 4 Keterangan
LAMPIRAN C Panduan Operasional Baku (POB): Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan
Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola
LAMPIRAN D Wilayah Cakupan Program Pamsimas
LAMPIRAN E Gambar Contoh Struktur Organisasi ROMS
LAMPIRAN F Kualifikasi, Rincian Tugas dan Target Kinerja Tim
ROMS
LAMPIRAN G Organisasi Bantuan Teknis
LAMPIRAN H Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis
LAMPIRAN I Uji Petik
LAMPIRAN J Jumlah Fasilitator
LAMPIRAN K Pelaporan
LAMPIRAN L Rencana Kerja Layanan ROMS
LAMPIRAN C Berubah
LAMPIRAN D Berubah
LAMPIRAN E Tetap
LAMPIRAN F Berubah
LAMPIRAN G Berubah
LAMPIRAN H Berubah
LAMPIRAN I Berubah
LAMPIRAN J Berubah
LAMPIRAN K Tetap
LAMPIRAN L Tetap
37
LAMPIRAN A Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan
Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab Pengumpulan Data
1. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan
2. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan
3. % desa/kel yang mempunyai
SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
7,9 juta
7.7 juta
77%
10.3 juta
8.2 juta
90%
12 juta
9.1 juta
90%
16 juta
11.1 juta
90%
19 juta
13.6 juta
90%
22.1 juta
14.9
juta
90%
Laporan Kuartal
Laporan
Kuartal
Laporan Kuartal
Masyarakat/ Data Primer
Masyarakat/ Data
Primer
Masyarakat/ Data Primer
Fasilitator dan ROMS
Sanitarian, Dinkes,
dan ROMS
Fasilitator dan ROMS
Hasil Antara 1:
1. Jumlah desa yang menyusun RKM
2. % kabupaten yang telah menyusun rencana
peningkatan kapasitas (RAD AMPL) untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka
pencapaian tujuan program
3. % kabupaten yang telah menyusun realisasi anggaran Kab/Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk
mencapai target UA 2019
10,287
32%
35 %
100%
27,000
70%
60%
90%
18,000
40%
40%
90%
21,000
50%
45%
90%
24,000
60%
50%
90%
27,000
70%
60%
90%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Laporan
tahunan
Laporan tahunan
Masyarakat/ Data Primer
Pemda/ Data Sekunder
Pemda/ Data
Sekunder
Pemda/ Data Sekunder
Fasilitator/ROMS
ROMS/NMC
ROMS/NMC
ROMS/NMC
38
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan
Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab Pengumpulan Data
4. % kabupaten yang mereplikasi pendekatan Pamsiimas di luar masyarakat sasaran
5. % desa memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang mengintegrasikan PJM
ProAKSi/RKM
6. % desa yang merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi
N/A
N/A
0%
0%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Pemdes/ Data Primer
Pemdes/ Data Primer
Fasilitator/ROMS
Fasilitator/ROMS
Hasil Antara 2:
7. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
8. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang berfungsi dan
memenuhi kepuasan dari mayoritas masyarakat sasaran
77%
87%
90%
90%
90%
90%
90%
80%
Laporan kuartal
Pada Akhir Program
Pemdes/ Data Primer
Survey
Fasilitator/ROMS
CPMU
9. Jumah desa yang melampaui
kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah
10. % kab/kota yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah
1,249
36%
1,649
0%
2,399
20%
3,399
30%
4,649
40%
4,649
50%
Laporan
tahunan
Laporan tahunan
Masyarakat/ Data
Primer
Pemda/ Data Sekunder
Fasilitator/ROMS
ROMS/CMAC
11. % masyarakat sasaran yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF/SBS)
12. % masyarakat sasaran yang
51%
68%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Laporan kuartal
Laporan
tahunan
Masyarakat/ Data Primer
Masyarakat/ Data
Sanitarian, Dinkes, dan ROMS
Sanitarian, Dinkes,
39
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan
Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab Pengumpulan Data
menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS)
13. % sekolah sasaran yang
mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan PHBS.
85%
95%
95%
95%
95%
95%
Laporan tahunan
Primer
Sekolah/ Data Primer
dan ROMS
Sanitarian, Dinkes, dan ROMS
Hasil Antara 3:
14. % kabupaten yang mempunyai
struktur dan alat pemantauan program (MIS, M&E) memberikan informasi berkala mengenai kualitas pelaksanaan proyek
93%
90%
90%
90%
90%
90%
Laporan
kuartal
MIS Data/ Data
Sekunder
ROMS/NMC
40
LAMPIRAN B : DAFTAR PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PAMSIMAS (Berubah)
Seluruh dokumen ini dapat diunduh dari www.pamsimas.org
Original/Amandemen 2 Usulan Amandemen 3
No. Deskripsi No. Deskripsi
1. Pedoman Umum Program Pamsimas 1. Tetap
2. Pedoman Pelaksanaan Tingkat Masyarakat 2. Tetap
3. Pedoman Pelaksanaan Tingkat Pemda 3. Tetap
4. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 4. Tetap
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 5. Tetap
6. Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial 6. Tetap
7. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat 7. Tetap
8. Petunjuk Teknis Pengelolaan SPAM dan Penguatan Keberlanjutan 8. Tetap
9. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 9. Tetap
10. Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD
AMPL 10. Tetap
11. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Sumber PHLN 11. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Kontrak Dari
Sumber Dana PHLN
12. Petunjuk Teknis Pemilihan Desa 12. Tetap
13. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM 13. Tetap
14. Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 14. Tetap
15. Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa 15. Tetap
16. Panduan Operasional Baku (POB): Pertanggungjawaban
Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan
Swakelola
16.
41
LAMPIRAN C : PEDOMAN OPERASIONAL BAKU (POB) - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN JASA KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA PROGRAM PAMSIMAS (www.pamsimas.org)
LAMPIRAN D : Wilayah Cakupan Program Pamsimas (Berubah)
Hubungan antara ROMS dengan FAS dan Tim Monev Region NMC dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.
Original/Amandemen 3 Usulan Amandemen 4
PROVINSI
KABUPATEN PAMSIMAS III
PA
MSI
MA
S I
[20
08
-
20
12
]
PA
MSI
MA
S II
[2
01
3-
20
16
]
PA
MSI
MA
S II
I [2
01
6-
20
20
]
OV
ER
SIG
HT
SER
VIC
ES
JUM
LA
H K
AB
UPA
TEN
FASI
LIT
AT
OR
AD
MIN
.
SER
VIC
ES
MO
NEV
REG
ION
1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1
1 2 Sumatera Utara 4 21 ROMS 2 21 FAS 2
3 Sumatera Barat 13 12 12 ROMS 3 21
FAS 3
4 Jambi 4 9 FAS 4
5 Riau 6 9 9 ROMS 4 14
FAS 5
2
6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6
7 Sumatera Selatan 8 10 13 ROMS 5 19
FAS 7
8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8
9 Lampung 2 12 ROMS 6 21
FAS 9
10 Bengkulu 4 9 FAS 10
11 Jawa Barat 5 11 15 ROMS 7 19
FAS 11
3
12 Banten 2 3 4 FAS 12
13 Jawa Tengah 28 29 29 ROMS 8 33
FAS 13
14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14
15 Jawa Timur 21 27 ROMS 9 27 FAS 15
16 Nusa Tenggara Barat 6 8 ROMS 10 13
FAS 16
4 17 Bali 1 5 FAS 17
18 Nusa Tenggara Timur 10 19 21 ROMS 11 21 FAS 18
PROVINSI
KABUPATEN PAMSIMAS III
PA
MSI
MA
S I
[20
08
-
20
12
]
PA
MSI
MA
S II
[2
01
3-
20
16
]
PA
MSI
MA
S II
I [2
01
6-
20
20
]
OV
ER
SIG
HT
SER
VIC
ES
JUM
LA
H K
AB
UPA
TEN
FASI
LIT
AT
OR
AD
MIN
.
SER
VIC
ES
MO
NEV
REG
ION
1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1
1 2 Sumatera Utara*) 4 25 ROMS 2 25 FAS 2
3 Sumatera Barat 13 12 12 ROMS 3 21
FAS 3
4 Jambi 4 9 FAS 4
5 Riau 6 9 10 ROMS 4 15
FAS 5
2
6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6
7 Sumatera Selatan 8 10 13 ROMS 5 19
FAS 7
8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8
9 Lampung 2 13 ROMS 6 19
FAS 9
10 Bengkulu 4 9 FAS 10
11 Jawa Barat 5 11 16 ROMS 7 20
FAS 11
3
12 Banten 2 3 4 FAS 12
13 Jawa Tengah 28 29 29 ROMS 8 33
FAS 13
14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14
15 Jawa Timur 21 28 ROMS 9 28 FAS 15
16 Nusa Tenggara Barat 6 8 ROMS 10 15
FAS 16
17 Bali 1 7 FAS 17
18 Nusa Tenggara Timur 10 19 21 ROMS 11 21 FAS 18 4
19 Kalimantan Barat 11 12 ROMS 12 21
FAS 19
20 Kalimantan Tengah 2 9 FAS 20
21 Kalimantan Selatan 8 10 11
ROMS 13 19
FAS 21
22 Kalimantan Timur 1 4 FAS 22
23 Kalimantan Utara 4 FAS 23
24 Sulawesi Utara 9 ROMS 14 14
FAS 24
5
25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25
26 Sulawesi Selatan 4 17 20 ROMS 15 25
FAS 26
27 Sulawesi Barat 1 3 5 FAS 27
28 Sulawesi Tenggara 4 12 ROMS 16 24
FAS 28
29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29
30 Maluku 5 7 ROMS 17 12
FAS 30
6 31 Maluku Utara 2 5 FAS 31
32 Papua Barat 3 5 ROMS 18 17
FAS 32
33 Papua 2 12 FAS 33
TOTAL 110 221 359 359 6
19 Kalimantan Barat 11 12 ROMS 12 24
FAS 19
20 Kalimantan Tengah 2 12 FAS 20
21 Kalimantan Selatan 8 10 11
ROMS 13 22
FAS 21
22 Kalimantan Timur 1 7 FAS 22
23 Kalimantan Utara 4 FAS 23
24 Sulawesi Utara 11 ROMS 14 16
FAS 24
5
25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25
26 Sulawesi Selatan 4 17 21 ROMS 15 26
FAS 26
27 Sulawesi Barat 1 3 5 FAS 27
28 Sulawesi Tenggara*) 4 13 ROMS 16 25
FAS 28
29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29
30 Maluku*) 5 9
ROMS 17 17
FAS 30
6 31 Maluku Utara*) 2 8 FAS 31
32 Papua Barat 3 10 ROMS 18 26
FAS 32
33 Papua 2 15 FAS 33
TOTAL 110 221 396*) 396*) 6
Catatan:
*) Penambahan Kabupaten didasarkan pada :
- SK Menteri PUPR No. 631/KPTS/M/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS Tahap Ketiga.
- SK Menteri PUPR No. 325/KPTS/M/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS Tahap Keempat.
- SK Menteri PUPR No. 377/KPTS/M/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS Tahap Kelima.
44
LAMPIRAN E: STRUKTUR ORGANISASI ROMS
45
LAMPIRAN F : KUALIFIKASI, RINCIAN TUGAS DAN TARGET KINERJA TIM ROMS
Calon Penyedia Jasa dalam masa penawaran harus menyiapkan 3 (tiga) Tenaga Ahli inti Provinsi dibawah ini dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran ini.
Tenaga Ahli inti untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Provincial Coordinator 2. Water Supply and Sanitation Specialist 3. Community Development/Capacity Building Coordinator Dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak, Penjedia Jasa diminta untuk memasukan secara tertulis nama dan CV dari Personil non-inti Provinsi yang memenuhi persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran ini untuk disetujui oleh Pemberi Jasa. Mereka adalah: 4. Co-Provincial Coordinator, apabila dipersyaratkan 5. Local Government Specialist 6. Financial Management Specialist 7. Data Management Analyst Dalam waktu 15 hari Pemberi Jasa sudah harus menanggapi secara tertulis usulan tsb. Apabila ada personil yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi minimum maka Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan calon pengganti yang dapat diterima oleh Pemberi Jasa. Penyedia Jasa harus memastikan ketersediaan semua personil yang disetujui oleh Pemberi Jasa adalah ekslusif untuk kontrak paket ROMS ini. Personil inti Kabupaten yaitu District Coordinator dan Co-District Coordinator ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyedia Jasa seperti diatur dalam Kontrak.
46
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
Melapor ke Ketua PPMU dan Satker Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, kesehatan atau pembangunan masyarakat/sosial
8 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program CDD-WSS, kesehatan lingkungan dan program-program infrastruktur pedesaan skala kecil
7 tahun pengalaman dalam peran teknis dan manajemen yang relevan dengan 5 tahun dalam kepemimpinan tim/manajemen program untuk program dengan lingkup dan kompleksitas yang sama
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Korprov akan memberikan dukungan langsung kepada PPMU dan Satker Provinsi serta Pokja AMPL dalam pengelolaan program secara keseluruhan. Secara khusus tugas Korprov meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mendukung PPMU/Satker Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kemajuan program, kualitas dan keberlanjutan di provinsi/kabupaten, termasuk penyusunan KPI Provinsi, ketersediaan biaya operasional PPMU, keberfungsian Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten dan Panitia Kemitraan (Pakem), penyusunan rencana kerja tahunan, penyediaan anggaran kegiatan pelatihan dan workshop tingkat provinsi, dan lainnya;
2. Mendukung PPMU dan Satker Provinsi untuk mengendalikan bantuan teknis tingkat provinsi dan kabupaten (termasuk Korprov STBM, ROMS kabupaten dan TFM), termasuk rencana kerja bersama, target atau ouput pekerjaan, pemantauan kualitas hasil, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya;
3. Memfasilitasi dan mendorong Pokja AMPL Provinsi untuk mengembangkan kolaborasi untuk mengelola program air minum dan sanitasi pedesaan menuju akses universal air minum dan sanitasi;
4. Mengadvokasi pemda terkait target jumlah desa dampingan baru melalui Program Pamsimas dan program lain yang disinkronkan dengan Pamsimas (DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum) dan lainnya guna percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada PPMU, Satker Provinsi dan Pokja AMPL Provinsi untuk percepatan, peningkatan kinerja program serta pelaksanaan program secara umum, termasuk pengelolaan pertemuan koordinasi, penerbitan surat kepada pemda kabupaten dan pusat, dan lainnya;
6. Memberikan dukungan teknis kepada tim ROMS kabupaten dalam pelaksanaan hibah air minum perdesaan, termasuk menyusun target penerima manfaat (output), dan lainnya;
7. Mendukung PPMU dalam melaksanakan koodinasi serta pemantauan kegiatan, termasuk pemilihan desa, evaluasi RKM, pertemuan Pokja AMPL, rapat koordinasi
47
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
PPMU/DPMU, dan lainnya;
8. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam mengelola evaluasi RKM tingkat provinsi secara tepat waktu;
9. Memastikan bahwa seluruh kabupaten dapat menyelesaikan kegiatan tingkat desa secara tepat waktu (pemilihan desa dan RKM, serah terima dari pemda kepada KKM/BPSPAMS);
10. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan proses dalam semua aspek pelaksanaan program sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis serta POB Pamsimas;
11. Memastikan penyerahan secara tepat waktu dan dengan mutu yang terjamin terkait semua pengumpulan data dan pembuatan laporan;
12. Memastikan pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten secara tepat waktu, termasuk mendiskusikan pendanaan dan kegiatan dengan perusahaan sesuai dengan kontrak ROMS;
13. Mendukung PPMU dan Satker Provinsi, untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen terverifikasi kepada Satker Provinsi untuk permintaan persetujuan pembayaran paling terlambat tujuh (7) hari setelah seluruh dokumen disampaikan oleh DC;
14. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
15. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk keseluruhan MIS, terutama modul 0, 1-2 dan 4 MIS;
16. Mengelola EGM dan MIS Day, termasuk mendiskusikan dengan masing-masing TA mengenai kebutuhan atau masalah spesifik sebagai bahan atau materi diskusi dan isu kelengkapan serta validitas data;
17. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat kabupaten (termasuk desa), terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten (dan desa);
18. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPMU dan Satker Provinsi dan Team Leader NMC dan Regional Manager secara tepat waktu;
19. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
1. Menjamin tercapainya IKU Pamsimas tentang jumlah tambahan orang dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi tingkat provinsi
2. Memastikan sistem air minum berfungsi dan dikelola serta dibiayai secara efektif
3. Pelaksanaan kegiatan tingkat desa dan tingkat pemda secara tepat waktu
4. Jumlah program dan anggaran Pemda (APBD) yang sinkron dengan Program Pamsimas, misal DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan, dan APBD Murni
5. Jumlah tim ROMS kabupaten dengan kinerja baik, termasuk kinerja MIS (kelengkapan dan validitas data)
48
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
6. PPMU dan Satker Provinsi mempunyai kegiatan monitoring rutin ke tingkat kabupaten dan desa
7. Pembayaran TFM secara tepat waktu
Output termasuk dan tidak terbatas kepada:
Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan serta Laporan Draft Akhir dan Laporan Akhir;
Lembar kendali perencanaan dan pelaksananaan serta pemantauan program;
Input untuk pengembangan program dan kegiatan pelatihan/workshop dan peningkatan kapasitas.
Laporan hasil verifikasi penagihan pembayaran fasilitator;
Laporan kinerja MIS provinsi dan kabupaten dan sistem penanganan keluhan;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja sesuai keperluan.
Menyusun Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten, CPMU/CPIU, PPK dan Satker Pusat
TL NMC, RM dan Tim Advisory
49
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan/teknik sipil
8 tahun pengalaman terkait, dibidang perencanaan dan pelaksanaan sarana SPAM berbasis masarakat
Pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan program pengembangan kapasitas untuk fasilitator dan masyarakat
Pengalaman dalam WSS berbasis masyarakat dan program prasarna social lain
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas WSS Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Merencanakan, mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan program terkait sarana air minum berbasis masyarakat, serta sarana air minum dan sanitasi perdesaan untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
2. Mereview (Quality Assurance) perencanaan teknis dalam RKM Desa (evaluasi RKM tingkat Provinsi) terinci untuk memastikan kesesuaian dengan Juknis sebelum dikirimkan ke PPMU dan Satker Provinsi;
3. Mereview kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat, kesesuaian dengan Juknis dan POB;
4. Memastikan kepatuhan atau pemenuhan syarat pengamanan lingkungan dalam rancangan teknis RKM, termasuk kebutuhan teknis untuk gender serta difable;
5. Memberikan masukan kepada PPMU dan Satker Kabupaten untuk penilaian teknis dalam rancangan SPAM dalam RKM yang membutuhkan teknologi atau konstruksi khusus atau kompleks;
6. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam melakukan review dan menyetujui tiap rencana air minum dan perubahannya dalam RKM serta kegiatan operasional dan pemeliharaan (OM) yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem;
7. Memonitor dan mengawasi konstruksi untuk kabupaten atau desa tertentu serta memverifikasi kualitas dan kuantitas pekerjaan;
8. Mendukung TFM dalam membuat O&M yang efektif, dan mereview serta melakukan QA secara berkala untuk keberlanjutan sistem air minum;
9. Mendampingi dan membina asosiasi SPAM Perdesaan dari sisi teknis;
10. Membangun standar dan rujukan teknis untuk operational dan maintenance serta peningkatan kinerja SPAM;
11. Melakukan analisa teknis terhadap permasalahan atau temuan di tingkat desa serta menemukan alternative solusi;
12. Mengembangkan teknologi tepat guna dan murah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat;
13. Mempersiapkan materi atau tema pelatihan atau tema diskusi
50
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
serta mengidentifikasi narasumber untuk penyelesaian masalah teknis bagi Tim Kabupaten dan TFM, serta BPSPAMS/KKM dan Asosiasi;
14. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
15. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 4 (konstruksi, pelatihan, pengadaan);
16. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah SPAM dengan standar teknis yang baik sesuai dengan spesifikasi standar menurut Kementerian PUPR, atau menjamin penggunaan SPAM untuk minimal 10 tahun;
Jumlah desa dengan tingkat keberfungsian baik (hijau) dengan memuaskan bagi sebagian besar masyarakat sasaran;
Memastikan kesesuaian secara penuh terhadap aspek pengamanan lingkungan dan transparansi sesuai dengan kerangka kerja pengamanan lingkungan serta compliance rancangan teknis terhadap disabilitas dan gender;
Jumlah asosiasi dan BPSPAMS yang mempunyai peningkatan kapasitas teknis;
Jumlah RKM dengan hasil kegiatan pengadaan yang murah, efisien dan kompetitif;
Output termasuk dan tidak terbatas kepada:
Laporan RTA untuk memastikan setiap skema desa sesuai dengan Juknis dan ESSF program
Laporan Teknis dan Penilaian Biaya pada sistem yang lebih besar, kompleks dan/atau mahal dalam evaluasi RKM tingkat provinsi;
Materi pelatihan WSS dan pengamana lingkungan
Laporan MIS terkait WSS terverifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten
Laporan hasil evaluasi RKM dan uji petik
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja sesuai keperluan
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi dan Kabuaten , PPMU, DPMU, NMC WSSES dan RM, ROMS Co PC dan DC
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan
dan Pengalaman
Sarjana (S1) di bidang sosial, kesehatan, ilmu pendidikan atau bidang terkait
8 tahun pengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan
51
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
(Kualifikasi
minimum,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
evaluasi program dengan pengalaman luas di organisasi
nasional dalam bidang social dan CD
Memiliki pengalaman pelatihan khusus dalam penerapan MPA/PHAST
Pengalaman dalam: a) perencanaan/pembangunan prasarana perdesaan, b) isu gender dan partisipasi oleh masyarakat
miskin dan MKAT, c) pelatihan untuk fasilitasi masyarakat.
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh
Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas CB Specialist meliputi namun tidak terbatas
kepada:
1. Mengembangkan strategi pelatihan tingkat provinsi dan
kabupaten terkait dengan bidang pemberdayaan,
kelembagaan tingkat desa serta peningkatan kapasitas
pemda dan pemerintah desa terkait dengan pembinaan atau
pemberdayaan masyarakat. Termasuk ke dalam penugasan
ini adalah mengidentifikasi daftar narasumber atau calon
trainer dari unsur pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten) yang mempunyai kapasitas atau keahlian sesuai
dengan kebutuhan pengembangan kapasitas, dan
mengembangkan kerjasama sama dengan lembaga pelatihan
lokal (badiklat/litbang/PIP2B) dalam pengelolaan pelatihan
dan kegiatan pengembangan tingkat provinsi;
2. Mengadvokasi pemda provinsi dan kabupaten untuk dapat
mengembangkan pelatihan serta mempunyai pendanaan
untuk kegiatan pelatihan tingkat provinsi dan kabupaten
untuk bidang air minum dan sanitasi, termasuk dalam
penugasan ini adalah mengembangkan kapasitas pemerintah
provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan atau
memfasilitasi kegiatan pelatihan;
3. Memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja
perlindungan sosial: gender, MKAT, dan difabel, termasuk
memastikan bahwa TFM dapat memfasilitasi atau
berkonsultasi secara memadai untuk gender, difable dan
MKAT;
4. Memastikan pelaksanaan seleksi desa (mulai dari sosialisasi
tingkat desa sampai dengan tahap penentuan calon desa
sasaran) dapat dilaksanakan secara tepat waktu, termasuk
pendampingan TFM dalam penyusunan proposal desa serta
IMAS I, dan lainnya;
5. Memastikan TFM dapat mendampingi pelaksanaan kegiatan
tingkat desa secara tepat waktu (mulai dari pemicuan, IMAS
II, penyusunan RKM, pengumpulan in-cash dan in-kind,
sampai penetapan desa sasaran);
6. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam mengelola
evaluasi RKM, diantara dalam kepatuhan terkait
pengumpulan in-cash dan in-kind, hibah tanah, penerima
manfaat marginal (perempuan, difabel), MKAT, dan lainnya.
7. Melakukan review terhadap kualitas hasil dan proses hibah
52
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
tanah tercatat dengan baik dalam RKM, serta memberikan
alternatif solusi terhadap permasalahan hibah tanah,
termasuk memastikan bahwa proses pencatatan hibah tanah
adalah sesuai dengan Juknis dan SOP;
8. Melakukan review (QA) atas proses di masyarakat untuk
memenuhi Juknis dan review RKM sebelum disampaikan
kepada PPMU;
9. Mengembangkan materi advokasi bagi Pokja AMPL
Kabupaten untuk dapat melakukan review terhadap kualitas
PJM ProAKSI dan memastikan bahwa TFM dapat
memfasilitasi prioritas air minum dan sanitasi dalam
RPJMDesa dan RKPDesa;
10. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk DC dan TFM
untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempersiapkan
pelaksanaan PJM ProAKSi untuk mencapai 100% akses WSS
di tingkat desa;
11. Mengembangkan analisis kesenjangan dan perangkat untuk
penilaian kebutuhan pelatihan dan memastikan pelaksanaan
pelatihan yang tepat waktu dan berkualitas atas semua
program pelatihan PAMSIMAS di provinsi dan kabupaten;
12. Memastikan kualitas pelaksanaan seluruh program pelatihan
di tingkat provinsi dan kabupaten (tepat waktu, efektif, tepat
kebutuhan/substansi dan tepat sasaran);
13. Mengembangkan materi advokasi untuk pemdes dan
pemerintah kecamatan terkait dengan pencapaian akses
universal air minum dan sanitasi, misalnya penggunaan
Dana Desa dan APBDesa, prioritas air minum dan sanitasi
dalam RPJMDesa dan RKPDesa, pengembangan regulasi
tingkat desa untuk akses universal, dan lainnya;
14. Mengelola pengaduan pengaduan tingkat provinsi dan
kabupaten, termasuk mengembangkan strategi untuk
mendiseminasikan secara efektif nomor dan alamat
pengaduan kepada pelaku secara luas dan menyusun target
jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten;
15. Bersama FMS, membantu PC untuk melakukan review
terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan
BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen
terverifikasi kepada verifikator FAS serta Satker Provinsi
untuk permintaan persetujuan pembayaran;
16. Melaksanakan uji petik serta melaporkan hasilnya secara
online paling lambat tiga hari setelah uji petik dilaksanakan,
serta melakukan kegiatan pemantauan secara berkala;
17. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat
provinsi untuk modul 0, 1-2, 7.3 MIS;
18. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK
Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah desa yang dapat menyelesaikan RKM dan PJM ProAKSI
53
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
yang memenuhi standar Juknis/SOP;
Jumlah RKM yang inklusif gender, MHAT, difabel serta
mempunyai pencatatan hibah tanah sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan sesuai dengan Juknis/SOP;
Pemda mempunyai program peningkatan kapasitas untuk
masyarakat dan pemerintah desa dalam bidang
pemberdayaan (yang bersumberkan APBD Murni);
Program kerjasama kegiatan pengembangan kapasitas dengan
pemda (provinsi dan kabupaten) melalui Program Pamsimas;
Jumlah desa dengan alokasi dana desa atau APBDesa yang
digunakan untuk air minum dan sanitasi;
Jumlah desa dengan RPJMDesa dan RKPDesanya memuat
prioritas air minum dan sanitasi serta jumlah desa yang
membiayai RKM dengan APBDesa;
Target jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten;
Jumlah TFM dengan kinerja baik
Output:
Strategi pengembangan kapasitas pemda dan pemerintah desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pengamanan sosial
(hibah, gender, difable, serta hibah tanah, dan lainnya);
Laporan kinerja TFM Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Laporan pengembangan materi atau bahan pelatihan untuk TFM serta EGM dan diskusi bulanan terkait dengan bidang
pemeberdayaan masyarakat dan pengamanan sosial;
Pengembangan bahan atau materi pelatihan atau diskusi sesuai dengan kebutuhan lokal;
Laporan mengenai kemajuan kegiatan pelatihan untuk
program Pamsimas, baik yang dibiayai melalui kontrak ROMS maupun yang dikelola oleh pemda, beserta hasil-hasilnya;
Laporan hasil review terhadap evaluasi RKM;
Laporan kelengkapan dan validitas data MIS;
Laporan hasil verifikasi permintaan pembayaran TFM;
Laporan hasil uji petik dan rekomendasi perbaikan kinerja program;
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU
dan Bank Dunia
Hubungan
Penting
PPMU dan Satker Provinsi, PIP2B, Pokja AMPL Provinsi
PC, Tim CB NMC, Tim Advisory, Korkab/CoDC
54
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, kesehatan atau pembangunan masyarakat /sosial
7 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan CDD-WSS, kesehatan lingkungan dan program-program infrastruktur pedesaan skala kecil
5 tahun pengalaman dalam peran teknis dan manajemen yang relevan dengan 5 tahun dalam kepemimpinan tim/manajemen program untuk program dengan lingkup dan kompleksitas yang sama
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Pengalaman dengan pendanaan langsung masyarakat untuk program pembangunan akan sangat diperhitungkan
Penugasan yang diberikan
Co-PC secara umum akan membantu PC dalam mendukung PPMU dan Pokja AMPL dalam memberikan fasilitasi, advokasi dan bantuan kepada para pemangku kepentingan lokal, dan arah, bimbingan dan dukungan kepada ROMS berbasis kabupaten. Secara spesifik, tugas CoPC meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengembangkan strategi peningkatan kinerja dan pembiayaan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan, termasuk melakukan pendampingan terhadap pemda (baik provinsi dan kabupaten) untuk mengalokasikan pendanaan APBD Murni dan DAK serta hibah air minum terkait peningkatan/perbaikan kinerja dan pengembangan SPAM;
2. Mengembangkan target tahunan jumlah desa dampingan untuk desa peningkatan kinerja dan desa pengembangan dengan tujuan 0% desa merah dan kuning pada tahun 2020, serta desa 100% untuk desa pamsimas pada tahun 2020;
3. Memastikan kepatuhan persyaratan proses dalam semua aspek pelaksanaan program termasuk memonitor pelibatan gender dan masyarakat miskin dan partisipasi masyarakat selama proses pelaksanaan;
4. Mendukung PC untuk mengelola kinerja kualitas tim ROMS dan pelaksanaan semua kewajiban kontraknya, termasuk dukungan teknis pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, desa dan masyarakat, dalam hal manajemen keuangan, kesehatan dan kebersihan, dan pengembangan SPAMS;
5. Mendukung PC untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian dan kualitas terjamin semua pengumpulan data dan penyusunan laporan;
6. Mensertifikasi laporan kemajuan pekerjaan dan memvalidasi data MIS yang disiapkan dengan dukungan dari DC dan TFM;
7. Mengembangkan strategi keberlanjutan Program;
8. Membantu PPMU dan Satker Provinsi menyusun materi atau pembelajaran untuk pengembangan kapasitas Asosiasi SPAM Kabupaten terkait pengembangan dan perbaikan kinerja
55
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR
BPSPAMS;
9. Mengembangan bahan atau materi pengembangan kapasitas untuk Tim Kabupaten dan TFM terkait dengan pengelolaan keberlanjutan, termasuk kelembagaan dan penerapan tariff;
10. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 7 (keberlanjutan);
11. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
1. Jumlah sistem air minum berfungsi dan dikelola serta dibiayai secara efektif (jumlah desa dengan status hijau dan biru bertambah setiap tahunnya)
2. Jumlah sistem air minum dan sanitasi dengan kinerja buruk dan sedang (merah dan kuning) berkurang secara signifikan
3. Jumlah kabupaten dengan keberfungsian asosiasi SPAM
4. Jumlah pemda mempunyai program pembinaan BPSPAMS terkait dengan keberlanjutan dan memastikan keberfungsian infrastruktur air minum
5. Jumlah pemda yang mengalokasikan pendanaan APBD Murni untuk peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM
6. Jumlah pemda yang berpartisipasi dalam Hibah Air Minum Perdesaan
7. Jumlah desa dengan realisasi APBDesa untuk pembiayaan RKM (diluar dari 10%)
Output termasuk dan tidak terbatas kepada:
Masukan dalam bidang keberlanjutan untuk seluruh laporan yang disusun oleh ROMS;
Strategi keberlanjutan SPAM tingkat provinsi dan kabupaten;
Laporan kemajuan dan kinerja Asosiasi SPAMS Kabupaten dan BPSPAMS;
Laporan kinerja keberlanjutan kabupaten;
Input untuk pengembangan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas Asosiasi dan BPSPAMS serta pemda yang relevan;
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas MIS provinsi dan kabupaten dan sistem penanganan keluhan;
Laporan hasil uji petik dan rekomendasi perbaikan;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan;
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, DPMU, Satker/PPK Kabupaten, Pakem
PC, CoDC, CoTL NMC, RM, Tim Advisory
56
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang adminstrasi publik/ilmu sosial atau bidang terkait
7 tahun pengalaman dalam dukungan teknis dan / atau pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan perencanaan partisipatif.
Pengalaman dalam WSS berbasis masyarakat atau program prasarana social lain lebih diutamakan
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas LG Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Memberikan masukan untuk meningkatkan strategi dan
rencana kerja untuk mendukung pemerintah daerah untuk
mengakomodasi program air minum dan sanitasi dalam
RPJMD dan RKPD, serta air minum dan sanitasi dalam
RPJMDesa dan RKPDesa;
2. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk Pemprov,
Pemda dan Pokja-AMPL dalam mempersiapkan pelaksanaan
RAD AMPL untuk mencapai Akses Universal pada 2019;
3. Memfasilitasi pemantauan pelaksanaan RAD AMPL oleh
Pokja AMPL Provinsi dan PPMU, serta mendorong pelaporan
pelaksanaan RAD secara rutin oleh Pemda Kabupaten;
4. Menjaga sistem pencatatan rutin terkait pencapaian
Komponen 1/LG (Modul 6 MIS) berdasarkan M&E/ MIS,
dan melakukan verifikasi data MIS untuk melaporkan
kinerja Pemda sebelum divalidasi dengan PC;
5. Memastikan pelaksanaan seleksi desa (mulai dari sosialisasi
tingkat kabupaten sampai dengan tahap penentuan calon
desa sasaran) secara tepat waktu, termasuk advokasi
mengenai anggaran pemda (APBD) untuk sharing program,
DAK dan Hibah Air Minum Perdesaan;
6. Mendorong sinkronisasi program dan anggaran terkait air
minum dan sanitasi pemda (APBD) dengan Pamsimas,
misalnya DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum
Perdesaan dan APBD Murni;
7. Memfasilitasi kabupaten dalam pelaksanaan hibah air
minum perdesaan, termasuk mempersiapkan kabupaten
dalam penyiapan APBD, serta mengajukan peminatan
kepada CPMU Hibah Air Minum, dan lainnya;
8. Berdasarkan diskusi dengan Pokja AMPL (Provinsi dan
Pusat), menyusun materi atau pembelajaran untuk
pengembangan kapasitas pemda terkait pencapaian akses
57
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
universal untuk air minum dan sanitasi perdesaan;
9. Berdasarkan diskusi dengan NMC, menyusun materi atau
pembelajaran untuk pengembangan kapasitas (EGM) Tim
Kabupaten dalam mengadvokasi Pemda terkait air minum
dan sanitasi perdesaan;
10. Membantu PPMU dan Pokja AMPL Provinsi dalam mengelola
pelatihan tingkat provinsi untuk pemerintah daerah dalam
penyusunan RAD AMPL, dan pelatihan tematik lainnya;
11. Membantu PPMU dan Pokja AMPL Provinsi dalam mengelola
workshop terkait review dan integrasi RAD AMPL ke dalam
perencanaan daerah;
12. Mengembangkan materi advokasi terkait dengan pencapaian
akses universal air minum dan sanitasi perdesaan, misalnya
regulasi, pendanaan, dan lain sebagainya;
13. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara
berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum
tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
14. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat
provinsi untuk modul 6 MIS (Komponen Pemerintah
Daerah);
15. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK
Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah kabupaten peserta Pamsimas mempunyai dan melaksanakan RAD AMPL
Jumlah kabupaten dengan peningkatan belanja pemda bidang air minum dan sanitasi.
Jumlah kabupaten yang mempunyai prioritas air minum dan sanitasi termasuk dalam RPJMD dan RKPD.
Jumlah pemda yang berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dan merealisasikan DAK (Kesehatan dan Infrastruktur) untuk pembiayaan RKM desa
Jumlah pemda mempunyai program pembinaan kepada pemerintah desa untuk peningkatan alokasi dana desa bidang air minum dan sanitasi
Jumlah pemda mempunyai regulasi terkait dengan pencapaian akses universal bidang air minum dan sanitasi
Jumlah pemda mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa dalam bidang air minum dan sanitasi
Output :
Masukan untuk mengembangkan instrumen advokasi untuk meningkatkan kesadaran Pemda, Pemerintah Desa dan DPRD
Rencana kerja dan hasil untuk pelaksanaan bantuan teknis, advokasi dan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dari DPRD, eksekutif dan lain-lain di tingkat provinsi dan
58
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
kabupaten
Laporan mengenai alokasi dan realisasi anggaran untuk peningkatan kapasitas pemda: PPMU dan Pokja AMPL Provinsi mempunyai rencana kerja/anggaran untuk pelatihan dan workshop tingkat provinsi;
Laporan mengenai kemajuan dan hasil kabupaten dengan rencana kerja/anggaran untuk penyusunan dan review RAD AMPL, biaya untuk mengirim utusan pemda dalam pelatihan dan workshop tingkat provinsi;
Laporan hasil kegiatan pengembangan kapasitas pemda dan Korkab;
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas Modul 6 di MIS dari semua kabupaten tercatat di situs PAMSIMAS, serta rekomendasi percepatan/perbaikan;
Laporan hasil verifikasi data MIS yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi, PPMU dan Satker Provinsi, Bappeda Provinsi, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten, Pokja AMPL Kabupaten, Tim Penyusun/Review RAD AMPL, TAPD, dan Panitia Kemitraan
PC, Korkab, LGS NMC, Tim Advisory
59
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman,
ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang keuangan, manajemen, akuntansi atau
ekonomi
7 tahun pengalaman terkait, termasuk pengalaman
substantive di penganggaran keuangan dan akuntansi
program
5 tahun pengalaman akuntasi / manejemen keuangan terkait
dengan pembangunan berbasis masyarakat
Pengalaman dalam aspek keuangan terkait dengan investasi
prasarana perdesaan akan diutamakan
Pengalaman dalam manajemenn keuangan program terkait
dengan perencanaan, desain dan pelaksanaan serta operasi
dan pemeliharaan
Penugasan
yang
diberikan
Secara spesifik, tugas FM Specialist meliputi namun tidak terbatas
kepada:
1. Mengawasi pelaksanaan manajemen keuangan PAMSIMAS
tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk menyebarkan
manual teknis manajemen keuangan, petunjuk teknis, SOP
untuk semua staf dan pemangku kepentingan;
2. Memberikan bantuan teknis dan coaching untuk CoDC dan
FMA serta TFM terkait dengan manajemen pembukuan
sesuai dengan Juknis dan standar pembukuan FM berbasis
masyarakat;
3. Memastikan TFM memberikan dukungan optimal kepada
KKM, pembukuan tingkat masyarakat dan penerapan tarif
air;
4. Membantu pemangku kepentingan lokal dalam
menyediakan data dan informasi terkait DIPA dan Revisi
DIPA, serta DIPDA dan revisi DIPDA;
5. Membantu fasilitasi pendanaan (DIPDA APBD Provinsi)
provinsi untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan,
termasuk pencatatannya;
6. Menyusun laporan keuangan (IFR) provinsi, serta
memastikan PPMU/Satker Provinsi untuk melakukan
pengisian laporan keuangan untuk APBN melalui aplikasi e-
monitoring MPWH secara tepat waktu;
7. Melakukan verifikasi data pada laporan MIS di tingkat
provinsi dan kabupaten sebelum divalidasi dengan PC;
8. Memastikan input smart-sight dapat berjalan dan terisi tepat
waktu;
9. Bersama CD/CB Specialist, membantu PC untuk melakukan
review terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran
60
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
gaji dan BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh
dokumen terverifikasi kepada verifikator FAS serta Satker
Provinsi untuk permintaan persetujuan pembayaran;
10. Memastikan temuan-temuan audit dan pengaduan terkait
penyalahgunaan dana terselesaikan dan tercatat dalam PPM;
11. Melaksanakan uji petik terhadap kinerja pembukuan oleh
KKM dan BPSPAMS, serta melaporkan hasilnya secara online
paling lambat tiga hari setelah uji petik dilaksanakan, serta
melakukan kegiatan pemantauan secara berkala;
12. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat
provinsi untuk modul 3 MIS;
13. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK
Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan
output
Akuntabilitas
Pelaksanaan pencairan BLM dan pertanggungjawabannya
secara baik dan tepat waktu;
PPMU, DPMU dan Pakem mempunyai biaya operasional yang
bersumberkan dari APBD
Jumlah kabupaten yang mempunyai DIPA untuk BLM dan
DIPDA untuk BLM tersedia secara tepat waktu, sesuai dengan
jenis belanja yang direkomendasikan dalam Program
Pamsimas
Satker Propinsi dan Kabupaten mempunyai Laporan
Keuangan Tiga-Bulanan menurut standar Program Pamsimas
Jumlah pemda mempunyai panduan pengelolaan keuangan
untuk program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
Tidak ada pending audit, atau hasil audit yang belum
terselesaikan
Memastikan manajemen pembukuan sesuai dengan Juknis
Proses penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator
dilaksanakan secara tepat waktu
Output dan Capaian:
Laporan review monitoring dan jaminan kualitas rutin
manajemen keuangan desa;
Memberi input laporan kemajuan ROMS dan laporan lainnya
dalam kaitannya dengan aspek manajemen keuangan;
Laporan tindak lanjut sehubungan dengan penyalahgunaan
dana desa;
Rekomendasi untuk pelatihan tingkat FM dan tingkat desa
pada program peningkatan kapasitas terkait aspek manajemen
keuangan;
Memverifikasi laporan MIS tingkat provinsi dan kabupaten
terkait Kemajuan Keuangan;
Laporan kemajuan input smart-sight untuk ROMS dan TFM;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja
sesuai keperluan;
61
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU
dan Bank Dunia
Hubungan
Penting
PPMU dan Satker Provinsi, DPMU dan Satker Kabupaten,
CPMU/CPIU, PPK/Satker Pusat
PC, FMS NMC, RM, Tim Advisory
62
POSISI DATA MANAGEMENT ANALYST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang ilmu komputer, IT, statistic atau lainnya dengan sertifikat yang relevan
5 tahun pengalaman dalam pelaksanaan aplikasi MIS / Database
Kemampuan untuk menerapkan aplikasi dengan bahasa C, Java Script , PHP web server, My SQL , Visual Basic dan MS Access
Memiliki pengalaman dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk aplikasi yang sejenis
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas Data Management Analyst meliputi namun
tidak terbatas kepada:
1. Menjamin data terisi secara tepat waktu (kelengkapan data)
untuk semua modul MIS (modul 1-7) dan
pengembangannya;
2. Mengidentifikasi dan melaporkan data kabupaten yang
bersifat anomali atau tidak komplit kepada masing-masing
TA yang bertanggung-jawab terhadap modul MIS terkait,
termasuk mengkomunikan isu-isu terkait validitas dan
kelengkapan data kepada PC untuk didiskusikan dalam MIS
Day;
3. Memberikan data atau hasil analisa data sesuai dengan
permintaan PPMU/Satker Provinsi dan Pokja AMPL Provinsi;
4. Menerbitkan secara rutin (bulanan) laporan mengenai hasil
analisa data untuk mendukung kinerja program, misal
laporan data mengenai jumlah pemanfaat air minum dan
sanitasi, keberfungsian system (merah dan kuning), iuran,
dan lain sebagainya. Hasil analisa dapat digunakan oleh TA
untuk kepentingan pengembangan atau perbaikan kinerja
program; Hasil analisa dapat diterbitkan rutin atau sesuai
permintaan;
5. Mengingatkan TA mengenai jadwal pengisian data untuk
masing-masing modul, termasuk rekomendasi untuk
percepatan serta ketepatan waktu dalam pengisian modul
MIS;
6. Mendiseminasikan penggunaan aplikasi Pamsimas, termasuk
aplikasi berbasis android (mobile);
7. Mendiseminasikan substansi Juknis, SOP, logbook, formulir
untuk input data kepada semua tim ROMS yang relevan;
8. Review kinerja operator kabupaten dalam ketepatan waktu
pengisian data (upload) dan kualitas data;
9. Mengkomunikasikan seluruh isu yang terkait dengan
63
POSISI DATA MANAGEMENT ANALYST
pengelolaan dan analisa data kepada MIS NMC;
10. Mengembangkan materi atau bahan pelatihan bagi Tim
Kabupaten dan TFM serta Pemda untuk pengelolaan basis
data, termasuk data yang dikelola asosiasi;
11. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara
berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum
tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK
Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Pemerintah kabupaten memiliki struktur dan alat monitoring proyek, menyediakan informasi berkala atas kualitas pelaksanaan proyek ;
Pengisian data MIS secara lengkap dan valid dan tepat waktu;
TFM mampu melakukan pengisian modul MIS secara lengkap, sesuai dengan definisi yang disediakan dalam glossary dan Juknis/SOP;
DC mampu melakukan pengisian MIS Modul 6 secara lengkap dan tepat waktu
PPMU dan Satker Kabupaten serta Pokja AMPL memanfaatkan data MIS untuk pengambilan keputusan;
Penyampaian laporan yang berbasiskan data web secara tepat waktu;
Output:
Kendali pengisian data MIS, termasuk jadwal pengisian data, identifikasi data anomali, percepatan pengisian data, dan lainnya;
Laporan rutin berkala dan laporan program sesuai MIS, misalnya jumlah capaian KPI, ;
Laporan MIS provinsi yang terverifikasi;
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PC dan PPMU/Satker Provinsi;
Laporan kinerja kabupaten sesuai dengan kelengkapan dan validitas data;
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi dan Kabuaten , PPMU, DPMU, NMCPPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi
PC, RM, NMC MIS and Monev Team, TFM dan Korkab/CoDC
64
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil
administrasi publik, ekonomi pembangunan, pengembangan
sosial atau masyarakat
7 tahun pengalaman kumulatif, dibidang perencanaan dan
pelaksanaan sasana SPAM berbasis masarakat
3 tahun pengalaman kumulatif dalam perencanaan dan
penganggaran untuk pemerintah daerah, advokasi kepada pemerintah daerah, serta pendampingan untuk program-
program pemerintah daerah bidang air minum dan sanitasi
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas Koordinator Kabupaten (Korkab) meliputi
namun tidak terbatas kepada:
1. Mendukung DPMU/Satker Kabupaten/PPK dan Pakem/Pokja
AMPL Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, supervisi
dan pemantauan kemajuan program, termasuk penyusunan
KPI Kabupaten, ketersediaan biaya operasional DPMU,
penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan DIPDA
terkait program air minum dan sanitasi perdesaan,
penyediaan data dan laporan rutin berbasiskan web/internet
dan lainnya;
2. Mendukung DPMU untuk pelaksanaan program Pamsimas
secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan
Pedoman/Juknis/SOP serta berkualitas;
3. Mendukung Pakem dalam mengelola seleksi desa, termasuk
diantaranya adalah penyusunan pagu indikatif untuk air
minum dan sanitasi perdesaan, penyusunan target capaian
tahunan, persiapan sosialisasi tingkat kabupaten, penyusunan
calon desa sasaran, evaluasi RKM, penentuan pagu BLM dan
Non BLM per desa, dan penyampaian rekomendasi desa
sasaran (Pamsimas, DAK Kesehatan, APBD Murni, Hibah Air
Minum, dst);
4. Mendukung DPMU dan Satker/PPK Kabupaten untuk
mengendalikan bantuan teknis tingkat kabupaten (termasuk
Fasilitator STBM dan TFM), termasuk rencana kerja bersama,
target atau ouput pekerjaan, pemantauan kualitas hasil,
pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan sasaran,
pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya;
5. Mendampingi Tim Penyusun RAD AMPL dalam melakukan
review dan menyusun RAD AMPL, termasuk dalam
pembentukkan Tim Penyusun/Review RAD AMPL, konsultasi
antar SKPD dan non pemerintah terkait air minum dan
sanitasi perdesaan, penyusunan naskah RAD AMPL, dan
lembar monitoring dan evaluasi RAD AMPL;
6. Melakukan advokasi kepada pemda dan Pokja AMPL dan
TAPD untuk pelaksanaan RAD AMPL serta peningkatan
65
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
belanja daerah terkait air minum dan sanitasi perdesaan,
termasuk di dalamnya adalah mensinkronkan antar program
(Pamsimas, DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air
Minum Perdesaan, APBD Murni, dan lainnya) guna
percepatan pencapaian akses air minum dan sanitasi 100%;
7. Mendukung Pemkab yang berminat untuk berpartisipasi
dalam program hibah air minum perdesaan (termasuk
menyusun dan menyampaikan surat peminatan, SPPH, dan
lainnya) sesuai dengan Juknis Hibah Air Minum Perdesaan;
8. Bekerja sama dengan Fasilitator Kabupaten STBM,
mengadvokasi Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan
penggunaan DAK Kesehatan (DAK PAM STBM) guna
pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi;
9. Bekerja sama dengan CB/CD Specialist Provinsi dan LG
Specialist Provinsi, memberikan masukan terhadap bahan
atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, serta kegiatan
pengembangan kapasitas lainnya untuk pemerintah
kabupaten;
10. Bekerja sama dengan CB/CD Specialist Provinsi,
Mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-
learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk
peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini
adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM
(OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);
11. Melakukan pengisian MIS Modul 6 (Pemerintah Daerah, KPI
4, 5) secara valid dan tepat waktu;
12. Memastikan kelengkapan, ketepatan waktu dan validitas pengisian data aplikasi smart-sight dan aplikasi Pamsimas
yang berbasiskan android, dan MIS (seluruh modul);
13. Melakukan analisa terhadap kinerja program Pamsimas dan air minum serta sanitasi perdesaan kabupaten dalam rangka
pencapaian akses universal dan memberikan masukan atau rekomendasi kepada DPMU/Satker/PPK Kabupaten dan
Pakem/Pokja AMPL untuk peningkatan kinerja;
14. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat desa, terutama untuk titik-titik kritis pada saat
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan
pemerintah desa/kecamatan, termasuk di dalam tugas ini adalah mendorong DPMU dan Pakem untuk melakukan
pemantauan secara rutin terhadap kualitas hasil pekerjaan
masyarakat dan pencapaian target;
15. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan
pendampingan kepada DPMU dan Satker Kabupaten serta PC
secara tepat waktu;
16. Memberikan review dan verifikasi terhadap permintaan
pembayaran gaji dan BOP fasilitator, termasuk memastikan
kelengkapan dokumen penagihan (timesheet, laporan, serta persetujuan dari DPMU dan Satker/PPK Kabupaten), serta
menyampaikan seluruh dokumen kepada PC ROMS dan
verifikator FAS tingkat Provinsi paling terlambat tujuh (7) hari setelah penerimaan dokumen dari TFM;
66
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
17. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum
tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
18. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Catatan: Khusus untuk Kabupaten Baru peserta Pamsimas III, selain tupoksi tersebut di atas, DC/Korkab juga memegang
tupoksi dan output CoDC sebagaimana yang tertuang dalam tugas
CoDC (dapat dilihat pada matriks setelah ini) kecuali untuk pengelolaan keuangan
Palaporan dan
output
Akuntabilitas
Tercapainya tambahan jumlah orang dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas air dan sanitasi sesuai dengan target kabupaten dan akses universal air minum dan sanitasi;
Pemerintah kabupaten menyusun dan melakukan review terhadap RAD AMPL, mempunyai peningkatan belanja untuk air minum dan sanitasi, mengalokasikan anggaran (APBD Murni, DAK) untuk program air minum dan sanitasi perdesaan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi serta mempunyai regulasi untuk mendorong percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
Memastikan terisinya modul 6 secara tepat waktu dan valid;
Pemerintah kabupaten dapat melaksanakan program Pamsimas secara tepat waktu dan tepat sasaran serta berkelanjutan, serta dapat mengembangkan kolaborasi antar program untuk bidang air air minum dan sanitasi perdesaan;
Jumlah desa/RKM yang didanai oleh APBD Murni, DAK Infrastruktur, DAK PAM STBM (DAK Kesehatan) dan Hibah Air Minum Perdesaan yang berkolaborasi dengan Program Pamsimas;
Pemerintah Kabupaten dan Pakem/Pokja AMPL Kabupaten memanfaatkan data kinerja berbasiskan web untuk Pamsimas;
Jumlah fasilitator dengan ketepatan waktu pembayaran gaji dan BOP;
Daftar output termasuk:
Laporan Rencana Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat
Kabupaten dan Desa
Laporan Kemajuan dan Hasil Kegiatan Kabupaten dan Desa
Laporan Akhir Tingkat Kabupaten dan Desa
Laporan khusus mengenai pelaksanaan kegiatan
pengembangan kapasitas, termasuk masukan terhadap materi
atau modul pelatihan, pengembangan bahan diskusi, dan
lainnya
Laporan kegiatan seleksi desa, mulai dari sosialisasi, evaluasi
proposal desa, evaluasi RKM, sampai dengan penetapan calon
desa sasaran
Laporan MIS di tingkat kabupaten
67
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
Masukan untuk misi pengawasan Bank Dunia sesuai
keperluan.
Laporan lainnya yang diminta oleh PC dan DPMU/PPK/Satker
Kabupaten serta Pakem/Pokja AMPL
Laporan lainnya yang diminta oleh RM, NMC, Tim Advisory,
PPMU/Satker Prov, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan
Penting
DPMU, Satker/PPK Kabupaten, Pakem dan Pokja AMPL
Fasilitator Kabupaten STBM, TFM, PC dan CoPC, LGS dan
CB/CDS, RM, dan Tim Advisory
68
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
Melapor ke District Coordinator
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil atau
kesehatan, ekonomi pembangunan atau ekonomi,
pengembangan sosial dan masyarakat
5 tahun pengalaman kumulatif, di bidang perencanaan dan
pelaksanaan program pemberdayaan/berbasis masarakat, diutamakan bidang SPAM
3 tahun pengalaman dalam program pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal/ masyarakat,
program pendampingan pemerintah desa/kecamatan
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan
yang diberikan
CoDC pada kabupaten peserta Pamsimas I dan II mempunyai
mandat terkait keberlanjutan SPAM, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan, dan pengelolaan keuangan
Secara spesifik, tugas Co Koordinator Kabupaten (Co Korkab)
meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mendukung DPMU/Satker Kabupaten/PPK dan
Pakem/Pokja AMPL Kabupaten dalam pengembangan
strategi keberlanjutan, termasuk diantaranya adalah menolkan jumlah desa-desa dengan kinerja SPAM
Merah/Kuning;
2. Memastikan keberfungsian dan pembentukkan Asosiasi BPSPAMS Kabupaten, termasuk diantaranya adalah adanya
pembinaan dari pemda, penyusunan rencana kerja tahunan
dan target kegiatan Asosiasiasi, diskusi bulanan dengan pemda terkait kinerja BPSPAMS, dan lain sebagainya;
3. Melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk
pembinaan dan pemantauan kinerja asosiasi BPSPAM Kabupaten dan BPSPAMS;
4. Mendukung TFM dalam pendampingan desa terkait penyusunan proposal desa, penyusunan RKM, target penerima manfaat, kelembagaan, serta pengumpulan in-cash dan in-kind termsuk perhitungan penerapan tariff pengelolaan SPAM Desa, inklusif gender, difable dan MHA, pelaksanaan pengamanan sosial (misalnya hibah tanah tercatat dengan baik), serta memastikan adanya serah terima dari pemda kepada KKM dan BPSPAMS secara lengkap dan tepat waktu;
5. Mendukung TFM dalam pendampingan desa terkait desa perbaikan atau peningkatan kinerja dan desa perluasan atau pengembangan menuju akses universal air minum dan sanitasi;
6. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten (terutama BPMPD/Bapermas) untuk melaksanakan pembinaan terhadap BPSPAMS, KKM dan Kader AMPL, termasuk dukungan pengembangan kegiatan pelatihan, supervisi dan pemantauan, serta evaluasi kinerja BPSPAMS, memfungsikan kader AMPL, pengembangan regulasi sebagai
69
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
acuan penggunaan APBDesa untuk air minum dan sanitasi, dan lainnya;
7. Mengembangkan strategi advokasi untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan mengenai prioritas air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa dan RKPDesa serta mendorong Pemerintah Desa untuk pendanaan RKM melalui APBDesa;
8. Bekerja sama dengan Korkab dan Fasilitator STBM, mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM (OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);
9. Bersama Fasilitator Kabupaten STBM, mengendalikan jadwal serta kualitas pendampingan TFM serta memberikan masukan terhadap penilaian kinerja TFM;
10. Mengembangkan strategi diseminasi dan mekanisme serta penanganan pengaduan;
11. Bersama Korkab dan TFM, melakukan verifikasi dan data-cleaning terhadap ketepatan pengisian data (validitas) data MIS modul 0, 1-4, dan modul 7 dalam MIS Day, dan melaporkan hasil pengecekan validitas data secara online paling lambar tiga hari setelah MIS Day;
12. Melakukan uji petik secara berkala dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik;
13. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat desa, terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan;
14. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Pengelolaan Keuangan 15. Mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dan analisa
mengenai DIPDA dan DIPA serta revisinya untuk pelaksanaan program Pamsimas, termasuk pelaksanaannya
(SP2D). Termasuk dalam penugasan ini adalah menyusun
laporan keuangan (IFR) kabupaten, serta memastikan DPMU/Satker Kabupaten melakukan pengisian laporan
keuangan untuk APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH
secara tepat waktu;
16. Melakukan review, coaching, pendampingan kepada TFM mengenai pengelolaan keuangan KKM, BPSPAMS dan Asosiasi SPAM Kabupaten, termasuk penilaian kinerja pembukuan, penerapan tariff oleh BPSPAMS, dan pengembangan usaha lain terkait air minum dan sanitasi;
17. Memastikan personil tim kabupaten dan TFM melakukan input smartsight secara rutin tiap bulannya;
18. Meninjau perkembangan dan menyelesaikan temuan-temuan audit BPKP di lapangan serta pengaduan terkait penyalahgunaan dana secara cepat dan melaporkan progressnya kepada tim provinsi dan NMC secara rutin;
19. Melakukan uji petik secara berkala untuk mengukur kinerja keuangan dan pembukuan KKM serta BPSPAM dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik..
70
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah desa dengan sistem air minum yang berfungsi dan secara efektif dikelola dan dibiayai oleh masyarakat;
Jumlah SPAM yang berkinerja buruk (merah dan kuning) berkurang secara signifikan;
Jumlah desa yang terbiayai oleh dana lain diluar dana BLM Pamsimas, misalnya DAK dan Hibah Air Minum Perdesaan;
Jumlah asosiasi yang berfungsi dan berkinerja baik serta mempunyai pengelolaan basis data SPAM Desa dan mempunyai program kerjasama dengan Pemda dan Pemdes;
Jumlah desa yang terisi datanya 100% dan valid;
Pemerintah kabupaten mempunyai program pembinaan pemerintah desa dan kelembagaan tingkat desa (BPSPAMS, KKM dan Kader AMPL) serta mempunyai regulasi dan mekanisme pemantauan yang memadai untuk percepatan pencapaian akses universal tingkat desa;
Jumlah desa yang membiayai RKM SPAM Desanya dengan APBDesa (diluar 10% Pamsimas);
Jumlah RPJMDesa dan RKPDesa dengan prioritas air minum dan sanitasi yang terlaksana;
Jumlah BPSPAMS dan KKM dengan kinerja keuangan dan pembukuan baik;
Jumlah pengaduan yang didaftarkan melalui aplikasi PPM;
Output:
Laporan pendampingan asosiasi kabupaten serta penilaian
kinerja (termasuk kinerja keuangan, kelembagaan, pelaksanaan kegiatan, dan lainnya);
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas data;
Laporan mengenai alokasi dan realisasi pendanaan APBD dan
APBN untuk Pamsimas dan program air minum dan sanitasi menuju akses universal (DAK, Hibah Air Minum Perdesaan,
APBD Murni, APBDesa dan lainnya);
Laporan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas pemdes, pemerintah kecamatan,
KKM, BPSPAMS, dan Kader AMPL serta Asosiasi;
Laporan mengenai kinerja operasional dan pemeliharaan
SPAM desa (keberfungsian, kelembagaan dan tariff);
Masukan terhadap laporan sesuai dengan permintaan KorKab;
Laporan hasil tindak lanjut audit BPKP dan smart-sight;
Laporan lainnya sesuai kebutuhan dan permintaan dari DPMU/Satker/PPK Kabupaten, Pokja AMPL
Kabupaten/Pakem, FMS, dan PC serta PPMU/Satker Provinsi;
Laporan lainnya sesuai dengan permintaan CPMU dan Bank
Dunia
Hubungan Penting
DPMU dan Pakem, BPMPD/Bapermasdes/BPMD, Satker/PPK Kabupaten
DC dan CoPC, RM, TA Advisory dan CoTL NMC
71
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT
Melapor ke District Coordinator
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang ilmu ekonomi/akuntansi/manajemen
/sejenis
3 tahun pengalaman kumulatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan/berbasis masarakat
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas Financial Management Assistant (FMA)
meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dan analisa
mengenai DIPDA dan DIPA serta revisinya untuk pelaksanaan
program Pamsimas, termasuk pelaksanaannya (SP2D).
Termasuk dalam penugasan ini adalah menyusun laporan
keuangan (IFR) kabupaten, serta memastikan DPMU/Satker
Kabupaten melakukan pengisian laporan keuangan untuk
APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH secara tepat
waktu;
2. Melakukan review, coaching, pendampingan kepada TFM
mengenai pengelolaan keuangan KKM, BPSPAMS dan Asosiasi
SPAM Kabupaten, termasuk penilaian kinerja pembukuan,
penerapan tariff oleh BPSPAMS, dan pengembangan usaha
lain terkait air minum dan sanitasi;
3. Memastikan personil tim kabupaten dan TFM melakukan
input smartsight secara rutin tiap bulannya;
4. Meninjau perkembangan dan menyelesaikan temuan-temuan
audit BPKP di lapangan serta pengaduan terkait
penyalahgunaan dana secara cepat dan melaporkan
progressnya kepada tim provinsi dan NMC secara rutin;
5. Melakukan pemantauan terhadap validitas dan kelengkapan
data untuk keuangan dan pembukuan sesuai dengan Modul 3
dan Modul 7;
6. Melakukan uji petik secara berkala untuk mengukur kinerja
keuangan dan pembukuan KKM serta BPSPAM dan setelah itu
mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari
setelah dilakukan uji petik;
7. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan pembukuan tingkat desa, terutama
untuk titik-titik kritis pada saat pencairan dan penggunaan
dana, termasuk: memastikan bahwa laporan perencanaan dan
penggunaan dana adalah valid dan komplit, memastikan
bahwa KKM dan BPSPAMS dapat mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan secara baik dan benar;
72
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT
8. Bersama TFM, mengembangkan kegiatan peningkatan
kapasitas bagi BPSPAMS, KKM dan Asosiasi dalam bidang
pengelolaan keuangan dan pembukuan;
9. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah BPSPAMS dan KKM dengan kinerja keuangan dan
pembukuan baik;
Asosiasi dengan kinerja keuangan dan pembukuan baik;
Jumlah temuan BPKP yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dan lengkap;
Jumlah SP2D yang terlaporkan melalui laporan keuangan bulanan (target DIPDA, DIPA dan realisasi);
Persentase data valid dan komplit untuk modul 3 dan 7 yang terisi secara tepat waktu;
Pemda mengisikan data keuangan pada e-monitoring secara valid dan tepat waktu
Output:
Laporan mengenai alokasi dan realisasi pendanaan APBD dan APBN untuk Pamsimas (DIPDA, DIPA dan SP2D)
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas data untuk Modul 3 dan Modul 7 Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan;
Laporan kinerja pengelolaan keuangan Asosiasi, BPSPAMS dan KKM;
Laporan hasil tindak lanjut audit BPKP dan Smart-sight; Ketepatan waktu pengisian e-monitoring oleh Pemda/Satker
Kabupaten;
Hubungan
Penting
DPMU dan Satker/PPK Kabupaten
DC/Korkab, TFM, dan FMS
73
POSISI DATA ENTRY OPERATOR AND ADMINISTRATION OFFICER
Melapor ke Koordinator Kabupaten
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) administrasi, ilmu komputer atau bidang yang
relevan
3 tahun pengalaman kumulatif, dalam pelaksanaan program yang menggunakan SIM berbasis website serta bekerja dalam
program pemerintah khususnya bidang air minum dan sanitasi
3 tahun pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan operasional kantor
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas Data Entry Operator and Administration
Officer (DEOA) meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Melakukan pengisian data (entry) dari log-book yang diisi
oleh Fasilitator ke dalam MIS sesuai dengan SOP dan Juknis.
Memastikan bahwa data yang diisikan ke dalam MIS adalah
data yang sudah diverifikasi oleh Korkab atau CoDC;
2. Melaporkan data-data yang bersifat anomali kepada TFM
dan CoDC/Korkab untuk mendapatkan perbaikan;
3. Mengelola jadwal pengisian data (data-entry) serta
mengkomunikasikannya kepada TFM melalui DC/CoDC;
4. Melaporkan kemajuan pengisian data serta penyampaian
log-book terisi kepada CoDC/Korkab dan SF, termasuk
melaporkan kepada CoDC/Korkab dan SF mengenai kinerja
FM dalam menyampaikan log-book terisi;
5. Membuat laporan data sesuai dengan hasil pengisian data
serta menyampaikannya kepada Korkab/CoDC dan FMA
untuk analisa dan bahan penyusunan laporan dan diskusi
(pertemuan koordinasi);
6. Menyimpan dan mengumpulkan surat-surat masuk dan
keluar, memo, serta dokumentasi komunikasi kantor;
7. Menyimpan serta mendokumentasikan seluruh log-book
terisi secara sistematis, seluruh dokumen terkait program
(Proposal Desa, RKM dan Hasil Evaluasi RKM, RAD AMPL,
Laporan Kinerja Keuangan Pemda untuk AMPL, materi
pelatihan, materi sosialisasi) serta menyimpannya dalam
bentuk digital;
8. Menyimpan seluruh dokumentasi atau foto/gambar (dengan
nama, tanggal, dan lainnya) dalam format digital;
9. Menyusun daftar barang dan alat yang disediakan melalui
kontrak ROMS (termasuk penomoran, jenis, spesifikasi, serta
tanggal terima/keluar), termasuk jadwal pemakaian,
pemeliharaan/perbaikan;
74
POSISI DATA ENTRY OPERATOR AND ADMINISTRATION OFFICER
10. Menyusun laporan terima dan keluar untuk seluruh media
(Juknis/pedoman, SOP, Spanduk, Booklet, Leaflet) dari
Provinsi/Pusat yang disalurkan kepada desa (logbook untuk
media bantu dan pedoman/juknis);
11. Membantu DC untuk mengadministrasikan pembukuan dan
dukungan logistik dan operasional kantor ROMS di
kabupaten;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Palaporan dan
output
Akuntabilitas
Pengisian data secara tepat waktu sesuai dengan hasil verifikasi;
Pencatatan atau administrasi seluruh keperluan dan asset kantor secara rutin dan dapat dipertanggungjawabkan;
Penyimpanan berkas dan dokumentasi program secara baik, dan mempunyai dokumen digital;
Laporan mengenai surat masuk dan keluar;
Output dan Capaian:
a) Laporan kemajuan pengisian data termasuk kelengkapannya;
Laporan pencatatan penerimaan dan keluar barang;
Laporan atau dokumen administrasi untuk seluruh operasional kantor;
Laporan lain sesuai permintaan DC, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten dan PC serta PPMU/Satker Provinsi
Hubungan
Penting
DPMU dan Satker/PPK Kabupaten
DC/CoDC dan DMA
75
LAMPIRAN G : Organisasi Bantuan Teknis (Berubah) (TDS dihapus)
Data Managmt Analyst
Local Govt. Specialist CD Spec./CB
Coordinator
PROVINCIAL COORDINA T OR
R O MS 1 N . A. D
Data Entry Administration
DISTRICT COORDINA T OR
F/Management Specialist W ater Supply &
Sanitation Spec.
Co-District Coordinator
CFT
Senior Facilitator
CL TS/STBM
Facilitator
CL TS/STBM
Specialist
Sanitarians
P I P 2 B T r a i n i n g
O r g a n i z a o n
K K M
N M C R/MANAGER REGION 1
R O MS 1 –
R O MS 3
R O M S
R E G I O N A L
P R O V I N C I A L
CO-TL R e g i o n a l
&
Pro g ra m Su st a i n a b i l i t y
NMC TEAM LEADER N a t i o n a l
Ma n a g e me n t
C o n su l t a n t
COORDINA T OR Mo n i t o ri n g
&
Eva l u a t i o n a n d
MI S
COORDINA T OR F i n .
Ma n a g e me n t
a n d Pro cu re me n t
Complaint Handling Spec.
Financial Mgmt Specialist
Accounting &
Auditing Spec.
Procurement Specialist
MONEV Spec. Region 1, 2
MONEV Spec. Region 3, 4
MONEV Spec. Region 5, 6
COORDINA T OR C a p a ci t y Bu i l d i n g
&
T e ch n i ca l Su p p o rt
CD & Social
S/guard Spec.
Health and Hygiene Spec.
WSS & Envmt Specialist
Community Proc. Spec.
C P M U
Central Project Management Unit
MIS
Specialist
We b s i t e D e v .
Specialist
Vi l l a g e G o v t .
Inst. Specialist
Local Govt. Inst. Specialist
Advocacy/ Comm. Spec.
Local Inst.
Specialist
COORDINA T OR I n st i t u t i o n a l
St re n g t h e n i n g
HR Dev .
Specialist
Sa n i t a t i o n Ma rke t i n g
CPMU ADVISOR Y
GROUP Pro g ra m Su st a i n a b i l i t y
Pro j e ct Ma n a g e me n t
L o ca l G o ve rn me n t
V i l l a g e G o ve rn me n t
C o m-L e d
T o t a l
Sa n i t a t i o n
C o mmu n i t y D e ve l o p me n t
D I S T R I C T
C O M M U N I T Y
3
2 4
5
6
R O MS 3
R O MS 2
C O - PR O VI N C I A L COORDINA T OR
CFT
CFT
P P M U
D P M U
District Financial Managmt A s s i s t a n t
FINANCIAL VER I F I C A T O R
F A S
76
LAMPIRAN H : Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis (Berubah) – disesuaikan dengan POB Kegiatan ROMS
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
Transportasi Lokal
pada Duty Travel
- Biaya moda transportasi darat; bus, kereta api, ojek.
- Biaya moda transportasi selain darat
yang dikelola oleh operator komersial; pesawat terbang, kapal laut, kapal cepat, dll
Transportasi Lokal pada Duty Travel
Tetap
Transportasi
Lokal pada Mob./Demob.
- Biaya transportasi dari dan ke Bandara
Provinsi Transportasi
Lokal pada Mob./Demob
Tetap
Transportasi
Lokal pada Training
- Biaya transportasi dari dan ke lokasi
acara untuk Peserta non Pemerintah.
- Untuk Peserta dari unsur Pemerintah,
maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau instansi pengutus
Transportasi
Lokal pada Training
Tetap
Transportasi Lokal
Biaya transportasi yang diterima disesuaikan dengan jarak (normal/remote), dengan ketentuan sbb:
a. Jarak normal adalah jarak yang dapat dijangkau oleh moda transportasi darat
secara reguler.
b. Jarak remote adalah jarak yang dapat dijangkau dengan moda transportasi darat non reguler, memerlukan moda transportasi sungai/laut atau moda
transportasi udara. Transportasi yang tidak tersedia dengan angkutan kendaraan umum (bus, kereta api, ojek). Moda transportasi yang tersedia selain transportasi darat baik yang dikelola oleh badan maupun operator
komersil (carter / sewa khusus).
77
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
c. Perhitungan biaya tranportasi untuk jarak remote berdasarkan referensi / rujukan dari Dinas Perhubungan atau harga pasar setempat yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Akomodasi
pada Duty Travel
Hotel kelas melati di provinsi dan kabupaten Akomodasi
pada Duty Travel
Tetap
Uang saku
pada Duty Travel
(ditetapkan)
Uang harian yang dibayarkan kepada personil yang melakukan perjalanan dinas sesuai lingkup tugasnya dengan durasi lebih dari 8 jam (pergi-pulang)
Uang saku
pada Duty Travel
(ditetapkan)
Tetap
Meals, Snack
pada Duty Travel dan Training
1 x makan siang dan 1 x snack/makanan ringan
Meals, Snack
pada Duty Travel dan Training
Tetap
Uang harian paket Fullboard
pada Training
(ditetapkan)
Uang harian yang dibayarkan kepada Peserta dari unsur Non Pemerintah. Untuk Peserta dari unsur Pemerintah, maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau
instansi pengutus
Uang harian paket Fullboard
pada Training
(ditetapkan)
Tetap
Ticket Pesawat
(ditetapkan)
Tiket kelas ekonomi Ticket Pesawat
(ditetapkan)
Tetap
Fullday Package - Hotel Berbintang Provinsi dan Kabupaten
- Biaya paket mencakup; makan 1 (satu)
kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white
board, standard sound system)
Maksimum Hotel Berbintang Tiga
Fullday Package Tetap
78
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
Fullboard Package
pada Duty Travel dan Training
- Hotel berbintang di Provinsi dan Kabupaten
- Biaya paket mencakup; akomodasi,
makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan
dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white board, standard sound system)
Maksimum Hotel Berbintang Tiga
Fullboard Package
pada Duty Travel dan Training
Tetap
Training Kit Terdiri dari buku tulis, ballpoint, pedoman dan kartu identitas untuk tiap peserta dan Tas
Training Kit Tetap
Material Kit Copy materi, alat peraga Material Kit Tetap
Spanduk Spanduk Tetap
Reporting
pada Training
- Laporan pelatihan terdiri dari : tujuan
pelatihan, pedoman program, evaluasi, KAK , Kurikulum pelatihan dan jadwal pelatihan , biodata peserta, undangan pelaksanaan dan dokumentasi
- Tersedia dalam versi softcopy (CD)
Reporting
pada Training
- Laporan pelaksanaan kegiatan
pelatihan berisi : Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Hasil yang Diharapkan), Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat, Peserta,
Narasumber dan Pemandu, Materi, Metode), Proses Pelaksanaan ( Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Kesimpulan dan Rekomendasi) dan Melampirkan KAK Kegiatan, Biodata Peserta, Foto Kegiatan
dan Copy Undangan
- Tersedia dalam versi softcopy (CD
Office space Biaya sewa ruang kantor termasuk perbaikan/rehabilitasi, air conditioner,
furniture dan penambahan daya listrik
- Kantor Provinsi : Luas bangunan sekitar 120 m2; ruang kerja, ruang rapat, toilet,
Office space Tetap
79
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
dapur, gudang , mushola, dan ruang sirkulasi.
Kantor Provinsi harus mengakomodir ruang kerja untuk Regional Manager NMC dan ruang operasional FAS
masing-masing sekitar 10 m2 (minimal)
- Kantor Kabupaten : sekitar 110 m2 luas
lantai; ruang kerja, ruang rapat/ruang fasilitator, ruang tamu, toilet, dapur, gudang, mushola, dan ruang sirkulasi
Office running cost and Consumable cost
- Rekening listrik, rekening air, iuran warga
- Pembelian air minum
- Peralatan kebersihan kantor, alat penerangan, alat keamanan
- Makanan ringan konsumsi rapat
- Alat tulis kantor, material pendukung
komputer dan printer
- Kertas untuk printer, tidak termasuk
kertas untuk laporan rutin dan laporan kegiatan
Office running cost and Consumable cost
Tetap
Laptop/Notebook
Pentium Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus tool kit, 12"-14" WXGA monitor
Laptop/Note- book
Tetap
Komputer Desktop
Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus
tool kit, Monitor 19"-21" LED, termasuk meja dan kursi
Komputer Desktop
Tetap
Inkjet Printer, Ukuran : A4/Letter, Resolusi Cetak : 4800 x Inkjet Printer, Tetap
80
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
multi fungsi 1200 dpi. Resolusi Scanning : 1200 x 2400 dpi, Copy : pembesaran / pengecilan Interface : USB Port
multi fungsi
Kamera digital 14 Mega Pixel CCD sensor, digital zoom sampai dengan 6 x, 3x optical zoom, External Memori minimum 8 Gb, 2-3" LCD monitor
Kamera digital Tetap
Projector XGA 1024 x 768, Lumens 2700 ANSI, VGA (HD15) × 2, S-Video, Composite Video, DLP Technologydan layar
Projector Tetap
GPS Tipe kepekaan tinggi , Barometric altimeter, Electronic compass, casing anti air , kerapatan Display WxH 240 x 400 pixels,
TFT transflektif, 65-K colour, Memori Internal 3.5 GB, Interface high-speed USB and NMEA 0183 compatible, Camera and Navigation Photo, Indonesian Basemap, Area calculation, Unit-to-unit transfer
GPS Tetap
Handy Talky FrekuensiVHF and UHF, LiIon masa hidup battery (stanby sampai dengan 11 jam) Keypad: Yes, Display: Yes
Handy Talky Tetap
Radio Rig Jangkauan Frekuensi : TX 144-148 MHz, RX: 136-174 MHz, Antenna Impedance: 45-50 ohms, RF Output Power, Reactance
Modulation, Circuitry, Doble Conversion, Superheterodyne, Sensitivity, less than 0.1µV
Radio Rig Tetap
Generator Daya Output: 1000 Watt, Sistem Pemanasan:
Electric Start, Bahan Bakar: Pure Gasoline, Kapasitas Tangki: 13-15 Liter, Lama Operasi: 13-15 Jam
Generator Tetap
Kendaraan - MPV 1300 CC tahun pembuatan minimal 2014, termasuk pengemudi, biaya
Kendaraan Tetap
81
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
operasional dan pemeliharaan dan asuransi
- Bensin untuk operasional dan kegiatan
pemantauan tim kabupaten ke desa minimal 7 hari per bulan
Sepeda motor Tahun pembuatan minimal 2014, Type mesin : 4 langkah , Transmisi : 5 kecepatan, Frame Type: Full frame, Fuel : gasoline, rem
cakram depan dan belakang, termasuk pemeliharaan, asuransi, operasi dan pemeliharaan serta overhead
Sepeda motor Tetap
Biaya komunikasi
Biaya telekomunikasi, pos, langganan internet, pembelian voucher telepon selular
Biaya komunikasi
Tetap
Media sosialisasi,
banner dan poster
- Banners: ditentukan seusai kebutuhan
- Poster –Kertas , Artpaper 150 gram,
ukuran : 49 x 70 cm, Finishing: Laminating glossy
Media sosialisasi,
banner dan poster
Tetap
Reporting - Bulanan , triwulan dan laporan khusus
harus dicetak dalam kertas A4 / 80 gram dengan soft cover dijilid dan file digital dalam CD
- Laporan tahunan dan laporan akhir harus dicetak diatas A4 80 gram dengan
hard cover dijilid dan file digital dalam CD
Reporting Tetap
82
LAMPIRAN I : Uji Petik (Berubah)
Sesuai dengan POB ……
83
LAMPIRAN J : Jumlah Fasilitator (Berubah)
No Kabupaten Jumlah
Fasilitator
1 Asahan 10
2 Batu Bara 14
3 Dairi 13
4 Deli Serdang 10
5 Humbang Hasundutan 10
6 Karo 10
7 Labuhan Batu 10
8 Labuhan Batu Selatan 10
9 Labuhan Batu Utara 7
10 Langkat 10
11 Mandailing Natal 10
12 Nias Barat 10
13 Nias Utara 10
14 Padang Lawas 10
15 Padang Lawas Utara 17
16 Pakpak Bharat 10
17 Samosir 10
18 Serdang Bedagai 10
19 Simalungun 10
20 Tapanuli Selatan 10
21 Tapanuli Tengah 10
22 Tapanuli Utara 10
23 Toba Samosir 7
24 Nias 14
25 Nias Selatan 14
266
84
LAMPIRAN K : Pelaporan (Tetap)
LAMPIRAN L : Rencana Kerja Layanan ROMS (Tetap)
LAMPIRAN – B
JADWAL AKTIFITAS/ BIAYA
(Berubah )
LAMPIRAN – C
JADWAL PENUGASAN
(Berubah)
Amendment No.4
The National Rural Water Supply and Sanitation Project (PAMSIMAS III) REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS)
STAFFING SCHEDULEROMS 2 - SUMATERA UTARA Period (month) : 44
(person) (month) (month) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A REMUNERATION
1 ROMS PROVINCIAL TEAM
1.1 Provincial Coordinator Ir. Abdullah Hadely 1 44 44
1.2 Co. Provincial Coordinator Raines Junaiko 1 41 41
1.3 Water Supply and Sanitation Specialist Muhammad Aris, ST 1 41 41
1.4 Financial Management Specialist Mailis Dayanti, SE, M.Si 1 44 44
1.5 Local Government Specialist Febry Fauzah 1 41 41
1.6 STBM Specialist To Be Name 1 30 30
1,7 CD/ CB Coordinator Ima Dermawati Zebua 1 41 41
1,8 Data Management Analyst Alamsyah Putra Lubis 1 44 44
1.9 Office Manager Nona Virnalisa 1 44 44
1.10 Computer Operator Hikmatul Fadillah 1 44 44
1,11 Office Boy Arie Muhammad Afiba 1 44 44
2 DISTRICT COORDINATOR [ Project-Nominated]
2.1 District Coordinator Dairi Ir. Donald Sigalingging 1 44 44
2.2 District Coordinator Pakpak Bharat Tommy Hasugian, ST 1 44 44
2.3 District Coordinator Batu Bara Budi Saleh Perkasa, ST 1 44 44
2.4 District Coordinator Padang Lawas Utara Ummi Salmah Lubis 1 44 44
2.5 District Coordinator Asahan* Muhammad Husin 1 44 44
2.6 District Coordinator Deli Serdang* Bastanta Tarigan 1 44 44
2.7 District Coordinator Humbang Hasundutan* Ristoni Hutagalung 1 44 44
2.8 District Coordinator Karo* Darta Malem Bangun 1 44 44
2.9 District Coordinator Labuhan Batu* Ir. A. Syafrial Rambe 1 44 44
2.10 District Coordinator Labuhan Batu Selatan* Rahmad Fajri 1 44 44
2.11 District Coordinator Labuhan Batu Utara* Ir. Azmi Nuriskan 1 44 44
2.12 District Coordinator Mandailing Natal* To Be Name 1 44 44
2.13 District Coordinator Nias Barat* Elian Nababan 1 44 44
2.14 District Coordinator Padang Lawas* Asram Hariq 1 44 44
2.15 District Coordinator Samosir* Lukas Mangaratua Sinaga 1 44 44
2.16 District Coordinator Serdang Bedagai* Jonegi Tarigan, ST, MM 1 44 44
2.17 District Coordinator Simalungun* Samuel Hutabarat 1 44 44
2.18 District Coordinator Tapanuli Selatan* Charles Agusta 1 44 44
2.19 District Coordinator Tapanuli Tengah* Edy Saputra Limbong 1 44 44
2.20 District Coordinator Tapanuli Utara* Bungko Hutabarat 1 44 44
2.21 District Coordinator Toba Samosir* Robert Sastro Nainggolan 1 44 44
2,22 District Coordinator Langkat* Septria Dodiandri 1 44 44
2,23 District Coordinator Nias Utara* Reika Selvia Simangunsong 1 44 44
Additional for Nias dan Nias Selatan
2,24 District Coordinator Nias* To Be Name 1 28 28
2,25 District Coordinator Nias Selatan* To Be Name 1 28 28
3 CO-DISTRICT COORDINATOR [Project-Nominated]
3.1 Co. District Coordinator / DFMA Dairi Bernard Panjaitan 1 44 44
3.2 Co. District Coordinator / DFMA Pakpak Bharat Evi Verawaty Samosir 1 44 44
3.3 Co. District Coordinator / DFMA Batu Bara Jangga Siregar 1 44 44
3.4 Co. District Coordinator / DFMA Padang Lawas Utara Ikhwanuddin Martondi Harahap 1 44 44
4 DISTRICT SUPPORT TEAM
4.1 District Financial Management Assistant (DFMA) Asahan* Dessi Rakhima 1 44 44
4.2 District Financial Management Assistant (DFMA) Deli Serdang* Desri Zulkarnaen Siregar, SE 1 44 44
4.3 District Financial Management Assistant (DFMA) Humbang Hasundutan* Ojahan Parlindungan Simanullang 1 44 44
4.4 District Financial Management Assistant (DFMA) Karo* Elly Novita Dewi Br Ginting 1 44 44
4.5 District Financial Management Assistant (DFMA) Labuhan Batu* Muhammad Irfansyah 1 44 44
4.6 District Financial Management Assistant (DFMA) Labuhan Batu Selatan* Hardyanto Richard MT Sinaga 1 44 44
4.7 District Financial Management Assistant (DFMA) Labuhan Batu Utara* Asman Lubis, SE 1 44 44
4.8 District Financial Management Assistant (DFMA) Mandailing Natal* Muhammad Badrun 1 44 44
4.9 District Financial Management Assistant (DFMA) Nias Barat* Atonius Halawa 1 44 44
4.10 District Financial Management Assistant (DFMA) Padang Lawas* Sutan Armansyah Harahap, SE 1 44 44
4.11 District Financial Management Assistant (DFMA) Samosir* Kharis Fadilla 1 44 44
4.12 District Financial Management Assistant (DFMA) Serdang Bedagai* Sulastri Noviari Nadeak 1 44 44
4.13 District Financial Management Assistant (DFMA) Simalungun* Dicky Aprillo Siregar 1 44 44
No. POSITION / DISTRICT NAME
AMANDEMENT No.4
INPUT VOLUME
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
MAR APR MEI JUN JUL AGU
TAHUN 2017
SEP OKT NOP DES DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP JUL AGU SEP OKT JAN FEB MAR APR MEI JUN
Amendment No.4
The National Rural Water Supply and Sanitation Project (PAMSIMAS III) REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS)
STAFFING SCHEDULEROMS 2 - SUMATERA UTARA Period (month) : 44
(person) (month) (month) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
No. POSITION / DISTRICT NAME
AMANDEMENT No.4
INPUT VOLUME
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
MAR APR MEI JUN JUL AGU
TAHUN 2017
SEP OKT NOP DES DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP JUL AGU SEP OKT JAN FEB MAR APR MEI JUN
4.14 District Financial Management Assistant (DFMA) Tapanuli Selatan* Manjuram Ahmad 1 44 44
4.15 District Financial Management Assistant (DFMA) Tapanuli Tengah* Saiful Azhar 1 44 44
4.16 District Financial Management Assistant (DFMA) Tapanuli Utara* Friska Simanjuntak, SE 1 44 44
4.17 District Financial Management Assistant (DFMA) Toba Samosir* Frisca Miciko Silalahi 1 44 44
4,18 District Financial Management Assistant (DFMA) Langkat* Andalas Putra, SE 1 44 44
4,19 District Financial Management Assistant (DFMA) Nias Utara* Sarozatulo Telaumbanua, SE 1 44 44
Additional for Nias dan Nias Selatan
4,20 District Financial Management Assistant (DFMA) Nias* To Be Name 1 28 28
4,21 District Financial Management Assistant (DFMA) Nias Selatan* To Be Name 1 28 28
4,22 DISTRICT SUPPORT TEAM DEAO
4.22.1 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Pakpak Bharat Feri Sahputra Tanjung 1 44 44
4.22.2 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Batu Bara Agustiani Jojor Manik 1 44 44
4.22.3 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Padang Lawas Utara Rizky Eka Septianingsih 1 44 44
4.22.4 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) 0 Eji Fauzi Hasibuan 1 44 44
4.22.5 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Asahan* Marlina Purba 1 44 44
4.22.6 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Deli Serdang* Gaery Michael Ginting 1 44 44
4.22.7 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Humbang Hasundutan* Rona Tama Banjarnahor 1 44 44
4.22.8 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Karo* Marius Ginting 1 44 44
4.22.9 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Labuhan Batu* Hati Nurani Waruwu 1 44 44
4.22.10 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Labuhan Batu Selatan* Nurhalimah Nasution 1 44 44
4.22.11 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Labuhan Batu Utara* Lewin M. Simarmata 1 44 44
4.22.12 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Mandailing Natal* Rajin Karo Sekali 1 44 44
4.22.13 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Nias Barat* Nurhayati 1 44 44
4.22.14 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Padang Lawas* Abdilla Hasan Harahap 1 44 44
4.22.15 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Samosir* Dahnil Saputra Tanjung 1 44 44
4.22.16 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Serdang Bedagai* Rahel Irene Hutabarat 1 44 44
4.22.17 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Simalungun* Siti Mulyani 1 44 44
4.22.18 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Tapanuli Selatan* Dewi Sartika Sianturi 1 44 44
4.22.19 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Tapanuli Tengah* Vanuntun Tambunan 1 44 44
4.22.20 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Tapanuli Utara* Ummi Kalsum Siregar 1 44 44
4.22.21 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Toba Samosir* Anita Romatio Hutagalung 1 44 44
4.22.22 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Langkat* Roni Darmawan 1 44 44
4.22.23 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Nias Utara* Sandi Sumana, S. Kom 1 44 44
Additional for Nias dan Nias Selatan
4.22.24 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Nias* To Be Name 1 28 28
4.22.25 Data Entry Operator and Adiminitration Officer (DEAO) Nias Selatan* To Be Name 1 28 28
Note : * New PAMSIMAS Districts
LAMPIRAN – D
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA PEKERJAAN (SPPBJ) SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
(Tetap)
LAMPIRAN – E
JAMINAN PELAKSANAAN
(Tetap)
LAMPIRAN – F
JAMINAN UANG MUKA
(Tetap)