Tugas Individu

Administrasi Perpajakan (Pratikum) dan Praktikum Komputer

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN

Oleh:

Alfi Ranita Sinaga

(1201111941)

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurusan Administrasi Bisnis

Universitas Riau

2013

DAFTAR ISI

Daftar Isi..................................................................................................................... 1

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang................................................................................................ 2

Identifikasi Masalah........................................................................................ 2

Tujuan Penyusunan......................................................................................... 3

Bab II Pembahasan

Pengertian Surat Ketetapan Pajak....................................................................4

Jenis-jenis Surat Keputusan Pajak...................................................................5

Fungsi Surat Ketetapan Pajak..........................................................................6

Dasar Hukum Ketetapan Pajak........................................................................7

Penerbitan Surat Keputusan Pajak...................................................................7

Penyampaian Surat Ketetapan Pajak...............................................................8

Daluwarsa Penetapan Pajak.............................................................................8

Pengurangan/ penghapusan sanksi Administrasi.............................................9

Pengajuan Keberatan Pajak............................................................................11

Bab III

Kesimpulan....................................................................................................14

Daftar Pustaka................................................................................................15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakangSebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan

pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Berbicara mengenai ketetapan pajak, umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu orang atau badan yang memenuhi syarat subjekti yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai ketentuan Undang-Undang.Untuk pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat aturan perundang-undangan yang disebut hukum pajak.

Surat ketetapan pajak dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur berjalannya administrasi perpajakan dalam negara. Latar belakang dibentuknya Surat ketetepan pajak adalah keinginan untuk membentuk aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi masalah2. Apa yang dimaksud SKP tersebut?3. Apa dasar hukum SKP itu?4. Apa fungsi SKP itu?5. Apa jenis- jenis SKP?6. Bagaimana penerbitan SKP?

1.3Tujuan Penyusunan`Tujuan penyusunan paper ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang cukup sehingga permasalahan dalam rumusan masalah dapat diketahui dengan jelas melalui informasi yang diperoleh. Tujuan dari paper ini adalah:

1.memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan guna sebagai acuan dalam penilaian.2. mengetahui tentang Surat Ketetapan Pajak3. mengumpulkan materi atau tulisan untruk kepentingan penilaian serta meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang surat ketetapan pajak.

BAB II

Pembahasan

2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan .

Pengertian Surat Ketetapan Pajak / SKP ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

- Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

- Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP.

- Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .

2.2 Jenis-jenis Surat Keputusan Pajak

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB )

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB )

Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN )

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

UU No.6 Tahun 2000. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal

sebagai berikut:

1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau

salah hitung;

3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

dan/atau bunga;

4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan

perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak;

6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu

atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 11

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau

tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

2.3 Fungsi Surat Keputusan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

a.Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan

hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam

memenuhi ketentuan perpajakan.

b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar

e.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

2.4 Dasar-dasar Hukum Surat Ketetapan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

2.5 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada

Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat

Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan

oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses

pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan

Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak;

2. Sarana untuk mengenakan sanksi;

3. Sarana untuk menagih pajak;

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak terdiri atas enam macam, yaitu Surat Tagihan

Pajak (STP), surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2.6 Penyampaian Surat Ketetapan Pajak

SKP disampaikan kepada wajib pajak melalui:

- Kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan

- Kantor pos- Pemerintah daerah (Kepala desa atau lurah)

2.7 Daluwarsa Penetapan Pajak

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara abatan atau atas permohonan Wajib Pajak

2.8 Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada

kesalahan atau kekeliruan dari :

a.Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP,

nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;

b.Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan

atau pembagian suatu bilangan;

c.Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan

Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh

2.9Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau

menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan

karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.

2.Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan:

a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan

meyakinkan;

b.Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang

mengenakan sanksi administrasi tersebut;

c.Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT,

kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya;

d.Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu

SKPKB atau suatu SKPKBT.

3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan

diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi

keputusan maka permohonan dianggap diterima.

2.9Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau

membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

2.Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi

ketentuan:

a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;

b.Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.

3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan

diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi

keputusan maka permohonan dianggap diterima.2.10

2.10 Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau

membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi

ketentuan:

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;

b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.

3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan

diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi

keputusan maka permohonan dianggap diterima

Ruang lingkup kesalahan atau kekeliruan Penetapan Pajak    a.  kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib  Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak dan tanggal  jatuh tempo;

    b.  kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan  dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan  karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan  lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau

    c.  kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan  perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma  Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan  Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun  berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pembetulan atas kekeliruan dalam pengkreditan pajak yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila:    a.  terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan    b.  tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.

2.11 Pengajuan Keberatan Pajak

-Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

a.     Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

b.    Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.

c.     Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

-Jangka Waktu Pengajuan Keberatan 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan  oleh pihak ketiga.

a.   Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

b.   Untuk surat keberatan  yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ),  jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

 

-Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

a.   Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan  Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan,  atau pemungutan.

b.    WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

-Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding. kepada badan peradilan pajak, dengan syarat:

a. Tertulis dalam bahasa Indonesia.

b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.

c.  Alasan yang jelas.

d.  Dilampiri  salinan  Surat Keputusan atas keberatan.

Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

BAB III

KESIMPULAN

-Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

-Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur sistem pajak di Indonesia agar berjalan dengan baik dan benar, efisien, efektif, tanpa adanya penyimpangan.

Surat Ketetapan Pajak meliputi: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Tagihan Pajak (STP)

DAFTAR PUSTAKA

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SKP.pdf

http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb

http://smsadheererd-samsulriadirosdu.blogspot.com/2012/10/makalah-penetapan-dan-ketetapan-pajak.html

http://penelitihukum.org/tag/pengertian-surat-ketetapan-pajak/

.