alasan indonesia dalam kerjasama kemitraan … · 2018-08-30 · ini memiliki tujuan penelitian...
TRANSCRIPT
ALASAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEMITRAAN
STRATEGIS BIDANG PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA
TAHUN 2013
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)
Oleh :
Dzikri Nurhabibi
NIM : 1112113000103
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2016
PERI\TYATAA}I BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul :
ALASAI{ INDOI{ESIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG
PARTWISATA DENGAIY YIETNAM PADA TAHTJN 2013
Merupakan karya asli saya yang diajukan qntuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Starata satu di Universitas IslamNegeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Semua sumber yang saya gunakan dalarn penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universiatas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan karya orang lain maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universiatas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakartq 22 Desember 2016
Dzikri Nwhabibi
1.
3.
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa
Nama
NIM
Program Studi
Mengetahui,
Ketua Program Studi
tn.^.
: Dzikri Nurhabibi
:1112113000103
: Ilmu Hubungan Internasional
Telah menyelasaikan penulisan skripsi dengan judul
ALASAN INDOI\TESIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG
DENGAN VIETNAM PADA TAHT]N 2013
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 16 Desember 2016
PARIWISATA
Menyetujui
Pembimbing,
A. Svaifuddin Zuhri. S.IP. LLMl Badrus Sholeh. MA
|{IP. 1 97102111999031002
PENGESAIIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
ALASAI\I INDONESIA I}ALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDAI\G
PARIWISATA DENGAI\I VIETNAM PADA TAHT]N 2013
Oleh:
Dzikri Nurhabibi1112113000103
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Itmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri runD Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28
Desember 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubtmgao Internasional.
Ketua,
Aa'lr '
Sekretaris,
Diterima dan dinyatakan memenuhi2016.
syaxat kelulusan pada tanggal 28 Desember
m
1.
Ketua Program Studi,
iv
ABSTRAKSI
Skripsi ini memaparkan tentang analisis kebijakan Indonesia untuk melakukan
kerjasama Indonesia dengan Vietnam di bidang pariwisata pada tahun 2013. Skripsi
ini memiliki tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi
keputusan Indonesia untuk melanjutkan kerjasama di bidang pariwisata dengan
Vietnam pada tahun 2013.
Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
cara telaah pustaka dan juga wawancara untuk menmabah sumber. Dalam proses
penelitian, data yang penulis dapatkan diverifikasi, kemudian diklarifikasi serta
diolah dalam proses penelitian. Setelah itu penulis mengaitkan data yang didapatkan
dengan analsis kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti.
Dari hasil analisa menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti,
maka dapat disimpulkan ada dua faktor utama yang menjadi latar belakang Indonesia
dalam melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam. Dua faktor tersebut
melipiti faktor internal dan eksternal . Faktor internal meliputi sosial budaya,
ekonomi, dan letak geografis. Faktor eksternal meliputi tindakan aktor lain dan juga
kondisi regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa faktor ini digunakan sebagai
alasan bagi Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasmaa kemitraan startegis dalam
bidang pariwisata dengan Vietnam pada tahun 2013.
Keywords : Kerjasama, Rencana Aksi, Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan
Nasional, ILO, Organisasi Internasional, ASEAN
v
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas karunia nikmat dan kasih sayangnya saya
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ kerjasama Indonesia dan Vietnam
dibidang Pariwsata periode 2013-2015” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Solawat serta salam juga saya ucapakan kepada Nabi
Muhammad SAW.
Skripsi ini penulis dedikasikan untuk Mamah dan Bapak tercinta. Kedua orang
yang paling berharga dalam hidup penulis, kedua orang yang hebat, tangguh dan
salah satu sumber keberkahan di dunia dan akhirat bagi penulis. Semoga Allah
senantiasa menyayangi mereka. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi
ini penulis juga mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai
pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung
penulisan skripsi ini, diantaranya :
1. Kepada orang tua penulis, terima kasih bapak dan mamah H. Nahrowi Sukri
Kasim dan Hj. Maesaroh Muslih yang telah sabar dan selalu mendukung
penulis dalam menyelasikan masa studi. Kepada adik dan kakak penulis Asep
Abdul Sofyan, M.Kom., Eis Mulyanah, S.Pd.I. Taufiq Sholeh, S.E.I., Siti
Kholisoh, S.E.I dan si Bungsu Anjani Dewinta Fitri. Kedua keponakan yang
vi
penulis sayangi Adek Hifzhi dan kaka Izdihar. Untuk Emak, Tante Dewi,
Tante Dea, Teteh Ratna, dan Mamih Hj. Kokom. Penulis sayang kalian
Semua.
2. Kepada Pembimbing Skripsi penulis Bapak. Syaifuddin Zuhri, S.IP., L.M,
terimakasih telah memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi serta
dukungan selama ini untuk menyelesaikan skripsi.
3. Dosen-dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, terimakasih untuk ilmu, nasihat, dan inspirasi yang diberikan selama
penulis menjalani masa studi.
4. Kepada Empok Maria Ulfah dan Bang Alvin, terima kasih bantuan dan
support selama penulis menyelasaikan tugas akhir, semoga Allah membalas
kebaikan kalian berdua.
5. Sahabat seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2012: Nurul
Minchah, Rikh Rezza Saudia, Chesa Helsin, Irma Radlautus Sofia, Dita
Kirana, Fathu Hidayat, Annisa Fachriyah, Ratna Widya,Nurul Isnaini, Sarah
Nur Anwar, Juliana Yusuf, Zaky, Bahrel Wahfi dan lainnya terimakasih untuk
doa, bimbingan, motivasi dan bantuannya baik secara moril maupun materil
selama ini.
6. Seluruh keluarga International Studies Club : Ka Pipit, Ka Dhani, Ka Nabila,
Ka fahmi, Ka bisti, Ka Ammar, Ka Andri, ka Acit, Sarah, Wiya, Kasim,
Faisal, Yusi, Bella, Yaqub, Astrid, Haykal, Ka Rani, Ka Desica, Ka Mahar,
vii
Maulida, Zhafir, Iqbal terimakasih atas bimbingan, dukungan dan doa yang
telah diberikan
7. Kepada Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional Bpk. Rachmat
Baihky MA. Kepada Seluruh Staff PLKI, Sister Atik, Bunda Novi, Sister
Santi, Sister Indah, Bang Ari, Bang Furqon dan Kaka Iin, Ka Natasha, Ka
silvi, dan Alvin. Terima Kasih semua dukungan dan doa kalian.
8. Seluruh rekan Earth Hour Tangerang, Dimar, Yudi, Nisa, Danang, Nadar,
Sonia. Dan Juga Untuk Kakak Kakak di PT. Netciti Persada Onty Cherly,
Onty Nike, Bang Isal, Bang Fahmi, Bang Christ, Bang Ibnu dan lain lain.
9. Sahabat terbaik Valaks Fans Club, Ichsan, Upang dan Yudistira, untuk waktu
dan support kalian selama 24 Jam dalam seminggu selalu siaga mendengarkan
keluhaan, dan susah senang selama di kampus. Kalian Sahabat yang hebat.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Semoga segala dukungan, doa, dan bantuan kalian mendapat imbalan dari
Allah SWT dan menjadi amal kebaikan
viii
DAFTAR ISI
ABSTRAK …………………………………………………………… iii
KATA PENGANTAR ……………………………………………. iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK …………………………………….. x
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. xi
DAFTAR SINGKATAN …………………………………………… xii
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang ……………………………………………. 1
B. Pertanyaan Penelitian ……………………………………. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………. 6
D. Tinjauan Pustaka ……………………………………………. 7
E. Kerangka Pemikiran ……………………………………. 9
F. Metode Penelitian …………………………………… 14
G. Sistematika Penulisan ……………………………………. 15
BAB II Hubungan Bilateral Indonesia dan Vietnam
A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam ………. 18
B. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Vietnam di bidang Pariwisata 21
ix
1. Memorandum of Understanding di bidang Pariwisata Indonesia dan
Vietnam tahun 1994……………………………………………… 23
2. Kerjasama Antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Badan
Administrasi Pariwisata Vietnam………………………………….. 24
3. ASEAN Tourism Forum …………………………………………… 27
BAB III KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA DAN
VIETNAM TAHUN 2013
A. Kerjasama Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Vietnam tahun
2012-2015 …………………………………………………………………. 29
B. Hasil Penerapan Kerjasama Komprehensif Terhadap Pariwisata
Indonesia dan Vietnam…………………………………………………. 32
C. Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam Pada Tahun
2013 ……………………………………………………………. 37
BAB IV Faktor Faktor Yang Menjadi Alasan Indonesia Melanjutkan
Kerjasama Dibidang Pariwisata Dengan Vietnam Pada Tahun 2013.
A. Faktor Internal …………………………………………. 43
1. Faktor Ekonomi ……………………………... 44
2. Faktor Sosial dan Budaya ………………………. 47
3. Faktor Geografis ……………………………….. 51
x
B. Faktor Eksternal ……………………………………………. 53
1. Faktor Tindakan Aktor Lain …………………………... 54
2. Faktor Kondisi Regional …………………………… 55
BAB V Kesimpulan …………………………………………………….. 59
Lampiran
Daftar Pustaka
xi
DAFTAR GRAFIK
Grafik I.I Jumlah Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Vietnam .............. 4
Grafik I.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Vietnam ke Indonesia............... 5
Grafik III.1. Kedatangan Wisatawan Vietnam di Indonesia……………… 35
Grafik III.2 Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam……………….. 36
Grafik III.3. Kunjungan Wisatawan di ASEAN ………………………….. 41
Grafik. IV.1 Kedatangan Wisatawan Intra dan Ekstra ASEAN………….. 56
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.A. Foto Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh di Indonesia …………… 19
Gambar II.B.3. Logo ASEAN Tourism Forum ……………………………. . 27
Gambar III.A Penandatangan Kerjasama Kemitraan Komprehensif ……… 30
Gambar III.C. Kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia ……………….. 37
Gambar IV.1. Candi Borobudur …………………………………………… 48
Gambar. IV.2. Letak Geografis Vietnam………………………………….. 51
xiii
DAFTAR SINGKATAN
ATF ASEAN Tourism Forum
MoU Memorandum of Uunderstanding
ASEAN Association of South East Asian Nation
PoA Plan of Action
AEC ASEAN Economic Community
ILO International Labor Organization
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampirann 1 Teks Wawancara dengan Prof Jan Van Der Putten
Lampiran 2 PoA Kerjasama Kemitraan Komprehensif Tahun 2012
Lampiran 3 PoA Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam
Tahun 2013
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Setiap negara memiliki potensi yang diunggulkan. Keunggulan dalam satu
potensi tersebut dapat dijadikan oleh negara sebagai alat untuk mencapai
kesejahteraan, salah satunya pariwisata. Pariwisata dapat diandalkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Yoeti,
1996,40). Sektor pariwisata dapat dijadikan suatu kegiatan perekonomian yang
diandalkan dan menjadi prioritas bagi suatu negara. Terlebih bagi negara
berkembang yang memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata seperti
Indonesia dengan keindahan alam baik darat maupun laut.
Indonesia merupakan negara yang menyediakan destinasi wisata yang
lengkap. Beberapa tempat di Indonesia menjadi destinasi yang sudah mendunia
dan menjadi incaran para wisatawan. Bali, Lombok, Raja Ampat, Danau Toba
dan masih banyak lagi destinasi pariwisata di Indonesia yang menjadi tujuan para
wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Berdasarkan laporan World
Economic Forum (Travel and Tourism Competitiveness Report) yang dilansir
pada Mei 2015 lalu, posisi pariwisata Indonesia kini berada diperingkat 11 untuk
kawasan Asia Tenggara dan 50 besar dunia (World Economif Forum, 2015).
Apabila melihat pembangunan infrastruktur dan hal lain terkait peningkatan
pariwisata seperti bandar udara, stasiun kereta, perhotelan, dan akses jalan ke
2
tempat wisata, maka pariwisata Indonesia akan terus meningkat dan
diperhitungkan.
Pariwisata di Indonesia saat ini terus berkembang dengan mengangkat
potensi-potensi parwisata yang ada di Indonesia ke publik. Potensi tersebut
meliputi alam, budaya, kerajinan, kuliner, dan lain lain. Bila dilihat dari
perkembangannya, kepariwisataan di Indonesia dapat dibagai menjadi tiga bagian
atau periode penting; yaitu pada penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan
setelah Indonesia merdeka (Yoeti, 1996). Pariwisata di Indonesia terus
dikembangkan seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke
Indonesia.
Tak kalah dengan Indonesia, negara lain yang merupakan salah satu anggota
ASEAN Tourism Forum yaitu Vietnam. Negara ini merupakan negara di kawasan
Asia Tenggara yang patut diperhitungkan di bidang pariwisata. Beberapa destinasi
wisata di Vietnam seperti Ho Chi Minh, Hanoi, Sa Pa, Ha Lon, Hoi an, Hue,
Quang binh, Mui ne, dan lain-lain (Smith, 2016). Tempat-tempat tersebut
merupakan destinasi yang cukup dipertimbangkan untuk dikunjungi dengan
alasan sejarah danjuga kondisi alam yang menarik minat wisatawan untuk
berkunjung.
Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara yang memiliki hubungan
kerjasama bilateral yang baik. Hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam diawali
dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955, yang
selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI tanggal 10 Agustus 1964.
3
Pada tahun 1973, kedua negara menormalisasi hubungan yang sebelumnya sempat
merenggang semenjak tragedi G30S/PKI di Indonesia dengan menempatkan
kembali Duta Besar masing-masing di Jakarta dan Hanoi.
Hubungan antara kedua negara membaik ditandai pada bulan Mei 1993,
Pemerintah Indonesia membuka Konsulat Jenderal di Ho Chi Minh City
(Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, 2015). Indonesia dan Vietnam juga
pernah menandatangani kerjasama komprehensif untuk menyongsong abad 21,
perjanjian ini diabadikan dalam sebuah nota deklarasi kerjasama kemitraan
komprehensif antar kedua negara yang memiliki tujuan untuk memajukan
kepentingan-kepentingan mendasar dari kedua bangsa. Kerjasama ini juga
memiliki tujuan perdamaian, stabilitas, keamanan, kemakmuran dan
pernbangunan berkesinambungan di tingkat regional dan dunia (Treaty
Kementerian Luar Negeri RI, 2003).
Kerjasama antara kedua negara ini terus berkembang dengan baik, sehingga
pada tahun 2013 Indonesia dan Vietnam memutuskan untuk meningkatkan
kerjasama menjadi kemitraan strategis. Pada 27 Juni 2013, perencanaan kemitraan
strategis yang dicanangkan oleh kedua negara terfokus kepada beberapa sektor
untuk dimplementasikan pada periode 2013-2015 (The Goverment of Indonesia
and Vietnam, 2013). Ada beberapa sektor yang menjadi fokus kemitraan strategis
kedua negara seperti pertahanan dan keamanan, pendidikan dan pariwisata. Dalam
plan of action yang di tandantangani oleh kedua negara disebutkan secara spesifik
salah satu point kesepakatan yaitu mengenai kerjasama dibidang pariwisata (The
Goverment of Indonesia and Vietnam, 2013).
4
56000
58000
60000
62000
64000
66000
68000
70000
72000
2012 2013
Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam
Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam
Grafik I.I Jumlah Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Vietnam
Sumber :Ministry of Sport and Tourism Vietnam.
Grafik I.2 : Jumlah Kunjungan Vietnam ke Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia
Tabel di atas menjelaskan bahwa pada bulan Desember tahun 2013
Kementerian Pariwisata Vietnam memperkirakan wisatawan Indonesia yang
datang ke Vietnam berjumlah 5,206 orang. Namun jumlah ini melebihi perkiraan
39600
39650
39700
39750
39800
39850
39900
39950
40000
40050
40100
2012 2013
Kedatangan Wisatawan Vietnam ke Indonesia
Kedatanagn Wisatawan Vietnam ke Indonesia
5
yang dilakukan oleh kementrian pariwisata Vietnam, jumlah kunjungan wisatwan
Indonesia ke Vietnam menembus jumlah meningkat jauh dari estimasi 70,390
orang (Ministry Culture Sport and Tourism Vietnam 2015). Sedangkan kunjungan
wisatawan dari Vietnam ke Indonesia mengalami pasang surut. Pada tahun 2011
ada 36.917 wisatawan Vietnam yang berkunjung ke Indonesia dan meningkat
menjadi 40.084 orang pada 2012. Kemudian penurunan terjadi yaitu pada 2013
dengan jumlah 39.770 orang dan meningkat kembali menjadi 44.621 orang pada
tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2016).
Bila dilihat dari data yang dipaparkan maka pada tahun 2013 wisatawan
Indonesia yang datang ke Vietnam lebih banyak dibandingkan wisatawan
Vietnam yang datang ke Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang
diadakan oleh kedua negara pada realisasinya lebih menguntungkan Vietnam dan
tidak sesuai dengan tujuan utama dari kerjasama kemitraan strategis yang
bertujuan untuk mencapai keuntungan di kedua pihak. Hal ini menjadi menarik
untuk di analisa, mengingat poin kerjasama dalam bidang pariwisata dimunculkan
kembali pada perpanjangan Plan of Action kerjasama kemitraan strategis
Indonesia dan Vietnam.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pernyataan masalah yang sudah dipaparkan, maka pertanyaan
penelitian untuk skripsi ini adalah: “Apa alasan Indonesia untuk terus
melanjutkan kerjasama pariwisata dalam kemitraan strategis dengan Vietnam?”
6
C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat dari skripsi ini antara lain:
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui output dari kerjasama kemitraan strategis
Indonesia dengan Vietnam di bidang pariwisata.
b. Untuk mengetahui alasan Indonesiatetap melanjutkan kerjasama
kemitraan strategis dengan Vietnam.
2. Manfaat
a. Menambah literatur yang membahas mengenai kerjasama bilateral
dalam bidang pariwisata yang menekankan kepada soft diplomacy
yang diterapkan oleh kedua negara.
b. Memberikan informasi bagi pembaca mengenai hasil kerjasama kedua
negera dalam bidang pariwisata.
D. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, artikel, jurnal,
dan skripsi, yang penulis jadikan acuan dalam mengerjakan skripsi mengenai
“AlASAN INDONSIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG
PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA TAHUN 2013”
Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni Rasulung mahasiswi Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Hassanudin. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan pada
tahun 2014 berjudul “ASEAN Tourism Forum dan Peningkatan Pariwisata
Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam” dalam skripsinya Rasulung
membahas mengenai peran ASEAN Tourism Forum dalam peningkatan pariwisata
7
di regional Asia Tenggara dan berfokus kepada tiga negara yang menjadi fokus
penelitianya yaitu, Indonesia, Thailand dan Brunei Darrussalam.
Dalam skripsi yang ditulisnya ia juga membahas peluang kerjasama dan
juga yang dilakukan antar negara di anggota ASEAN dengan ASEAN Tourism
Forum sebagai acuan kerjasama disektor pariwisata di kawasan ini. Skripsi ini
memiliki fokus yang sama dengan skripsi yang penulis tulis yaitu mengenai
kerjasama pariwisata, hal yang membedakan dengan skripsi yang penulis tulis
adalah mengenai kerjasama, skripsi yang penulis tulis akan lebih fokus membahas
mengenai kerjasama bilateral dalam bidang pariwisata antara Indonesia dengan
Vietnam.
Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu buku yang berjudul “Hubungan
Internasional di Asia Tenggara” buku yang ditulis pada tahun 2007 oleh Dr.
Bambang Cipto, MA membahas mengenai politik luar negeri Vietnam pada bab 7.
Dalam buku ini dibahas mengenai politik luar negeri Vietnam sejak masa perang
dunia hingga masa kini. Politik luar negeri Vietnam cenderung berubah dilihat
dari beberapa perubahannya dan keberpihakannya terhadap Uni Soviet hingga
Amerika Serikat. Politik Luar negeri Vitenam terlihat berubah signifikan.
Vietnam beranggapan bahwa saat ini dunia mulai menjadikan ekonomi sebagai
tolak ukur keberhasilan suatu negara.
Buku ini memberi referensi terhadap penulis untuk melanjutkan bagaimana
aplikasi kerjasama dilanjutkan dari sikap Vietnam yang berubah sikap menjadi
negara yang cenderung melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh
8
vietnam merupakan wujud nyata Vietnam untuk mendapatkan kepentingan dalam
bidang ekonomi. Skripsi yang penulis tulis memperlihatkan bagaimana Vietnam
menjalankan kerjasama yang baik dan terus meningkat dengan Indonesia pada
sektor pariwisata.
Tinjauan pustaka selanjutnya yang penulis ambil adalah sebuah skripsi yang
ditulis oleh Hudaf Mandhaga mahasiswa Ilmu Hubuungan Internasional
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berjudul
“Intervensi Amerika Serikat Melalui Aliansi NATO di Libya Pada Tahun 2011”
Skipsi ini membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat melalui aliansi
NATO dalam Intervensi di Libya pada tahun 2011. Dalam penelitian ini
ditemukan bahasan mengenai hubungan Amerika Serikat dan Libya sejak tahun
1951 berjalan cukup dinamis, namun memburuk ketika masa sesaat sebelum turun
nya Khadafi.
Skripsi yang ditulis oleh Hudaf Mandhaga menggunakan kerangka
pemikiran sebagaimana kerangka pemikiran yang penulis ambil untuk
menganalisa masalah kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam bidang pariwisata.
Dalam skripsi ini konsep kebijakan luar negeri digunakan oleh Mandhaga untuk
menganalisa kebijakan Amerika Serikat. Dalam skripsinya, Mandhaga
menggunakan Faktor internal dan eksternal dalam menjawab pertanyaan
penelitian yang diteli olehnya. Oleh Karena itu penulis rasa skripsi yang ditulis
oleh Mandhaga layak untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Hal ini akan
menarik karena penulis akan menggunakan konsep yang sama namun penulis
aplikasikan dengan kasus yang berbeda.
9
E. Kerangka Teoritis
1. Konsep Kerjasama
Ketika perang dunia terjadi baik perang dunia ke-1 maupun perang dunia
ke-2 negara menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan.
Namun setelah perang berakhir keadaan berubah. Mencapai suatu kepentingan
tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan, melainkan dengan kerjasama. Hal
ini senada dengan apa yang pahami oleh liberalis. Liberal meyakini bahwa pada
umumnya manusia memiliki sifat positif, liberal juga menganggap bahwa individu
memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian individu dapat terlibat dalam
aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional,
dengan demikian kerjasama akan tercipta dan konflik akan terhindarkan (Jackson
& Sorensen 2014, 175). Saat ini kondisi global telah berubah dan kerjasama
menjadi cara bagi negara untuk mendapatkan kepentinganya.
Sedangkan pengertian kerjasama internasional menurut K.J. Holsti memilik
arti sebagai berikut:
a. Kerjasama Internasional merupakan dua pandangan atau lebih, atau
kepentingan, atau nilai yang saling bertemu dan menghasilkan perjanjian
yang turut dipromosikan oleh semua pihak, yaitu pandangan dua atau
lebih, kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan mengahasilkan
sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak;
b. Kerjasama internasional juga merupakan suatu kebijakan yang ditentukan
oleh negara dengan tujuan membantu negara untuk mencapai kepentingan;
10
c. Kerjasama Internasional juga dapat dipahami sebagai kesepakatan aturan
resmi atau tidak resmi mengenai transaksi yang dilakukan di masa depan
yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara
untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti 1988, 652-653)
Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan sektor, dalam
tatanan internasional yang menjadikan negara sebagai aktor maka kebanyakan
hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama langsung di antara dua
pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara
bersamaan. Konsep ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena
penelitian ini membahas mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh
Indonesia dan Vietnam.
2. Konsep Kepentingan Nasional
Kepentingan nasional merupakan suatu komponen yang penting dalam
hubungan internasional suatu negara.Dalam hubungan internasional, salah satu
actornya yaitu negara. Aktor negara dalam hubungan internasional sangat
memerlukan kepentingan nasional untuk dasar interaksinya dalam ruang lingkup
bilateral, regional atau global.
Negara layaknya manusia memiliki keinginan dan tujuan. Kepentingan
nasional suatu negara didapatkan oleh negara dengan berbagai cara baik dengan
perang, mengintervensi maupun dengan bekerjasama. Scott Burchiil mengatakan
bahwa kesadaran yang timbul dengan saling menghormati kepentingan orang lain
bahwa dengan melakukan kerjasama kebtuhan negaranya akan tepenuhi (Burchill
11
2005, 50). Dengan bekerjasama maka negara akan bersinergi satu dan lainya untu
mencapai tujuan negara.
Setiap negara juga memilki kepentingan nasional yang berbeda-beda.
Kepentigan itu meliputi bidang pertahanan, keamanan, kekayaan maupun
ekonomi suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat berupa upaya negara
untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi, sektor industri, dan juga segala
aspek yang melingkupi peputaran dalam hal ekonomi negaranya atau situasi
perekonomian global (Pap 1997, 34). Dengan keberagaman kepentingan nasional
ini maka negara memerlukan bantuan dari negara lain untuk mewujudkan
kepentingan yang ingin dituju.
3. Kebijakan Luar Negri
Kebijakan luar negeri merupakan perwujudan tindakan suatu negara untuk
mencapai kepentingan nasional negaranya. Kebijakan luar negeri merupakan
kumpulan dari beberapa sasaran yang dimplementasikan melalui kebijakan untuk
berinteraksi dengan negara lain yang berupa kebijakan dalam bidang politik,
ekonomi, sosial maupun militer. Kebijakan luar negeri juga dapat dilakukan
dengan berbagai cara, namun lazimnya kebijakan luar negeri diwujudkan dengan
tiga cara, yaitu melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi (Holsti 1992,
82).
Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah kumpulan ide atau
tindakan pembuat keputusan yang dirancang secara khusus dengan tujuan untuk
menghasilkan dan mendorong perubahan kebijakan, sikap, atau keputusan suatu
negara. Holsti juga meyakini bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan
12
negara dengan maksud tertentu, kebijakan luar negeri ini dibuat dengan tujuan
untuk mengubah kondisi luar negeri dengan tujuan pencapaian kepentingan di
dalam negeri (Holsti 1992, 82).
Ada dua faktor utama yang mempengaruhi besar dalam proses perumusan
kebijakan luar negeri, faktor-faktor tersebut antara lain faktor eksternal dan
faktor internal (Holsti 1992, 274).
a. Faktor internal meliputi :
1. Kepentingan Ekonomi, sosial dan keamanan. Tiga kepentingan
ini merupakan alasan bagi negara untuk memutuskan kebijakan
luar negeri.
2. Atribut Negara, ini merupakan kekhasan suatu negara. Atribut
negara meliputi beberapa hal diantaranya, luas negara, sistem
ekonomi dan juga populasi dari suatu negara.
3. Letak Geografis, kondisi geografis suatu negara memiliki
pengaruh yang sangat penting dari perumusan kebijakan luar
negeri, hal ini berpengaruh kepada kondisi keamanan dan
juga peluang kerjasama.
4. Struktur Pemerintahan, opini publik dan birokrasi. Tiga hal
ini memberikan pertimbangan bagi negara untuk menentukan
kebijakan luar negeri. Struktur pemerintahan dan birokrasi
menjadi alasan untuk menentuan sikap dalam kebijakan luar
negeri sedangkan opini publik sebagai kode etik (Holsti
1992, 274 -276).
13
b. Faktor Internal Meliputi :
1. Struktur Ekonomi Internasional, merupakan faktor yang
berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri, hal ini
dapat menajdi perhatian ketika kebijkaan luar negeri
memiliki tujuan untuk bidang ekonomi suatu negara.
2. Kebijakan dan tindakan aktor lain, pembuat kebijakan dapat
menjadikan tindakan aktor lain sebagai peluang atau juga
sebagai dasar utama suatu kebijakan luar negeri dapat
diputuskan oleh negara.
3. Hukum internasional dan opini dunia, dalam memutuskan
kebijakan luar negari juga negara harus memperhatikan
hukum internasional yang sedang berlangsung dan juga
opini dunia terhadap kebijakan luar negeri yang akan
diputuskan.
4. Masalah Global dan Regional, hal ini dapat menjadi
pertimbangan bagi negara untuk menentukan kebijakan luar
negeri dengan memperhatikan kondisi global dan kondisi
regional yang menjadi landasan kebijakan luar negari suatu
negara (Holsti 1992, 274 -276).
Dalam penelitian ini tidak semua faktor internal dan eksternal penulis
gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa faktor internal yang
penulis gunakan meliputi faktor ekonomi, sosial dan budaya serta faktor
geografis.
14
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang pada umumnya dilakukan oleh peneliti dalam
melakukan suatu penelitin ada dua metode; metode kualitatif dan kuantitatif.
Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan, mengumpulkan,
hingga akhirnya mengolah data tersebut untuk berbagai tujuan dan kegunaan
(Sugiyono 2009, 70). Karena penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
dari penelitian tersebut maka metode yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan
yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut sebagai output dari penelitian yang
dilakukan.
Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini. Penulis akan
mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer ataupun sekunder. Data-data
primer akan penulis dapatkan melalui wawancara kepada Profesor Jan Vander
Putten yang merupakan salah satu ahli Asutronesia di Universitas Hamburg
Jerman. Wawancara ini dibantu oleh saudari Maria Ulfah yang merupakan salah
satu mahasiswa magister jurusan bahasa dan budaya Asia Tenggara di Universitas
Hamburg Jerman. Untuk data yang bersifat sekunder penulis akan menggunakan
buku, jurnal online, website, e-book, artikel, dan buletin yang bisa di akses di
Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Pusat Universitas
Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Pelita Harapan serta
internet.
15
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan salah satu komponen penting dalam
penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini
adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tentang masalah yang
ditulis, kemudian disertakan dengan pertanyaan penelitian. Di dalam bab
ini juga dibahas mengenai kerangka teori, tinjauan pustaka yang
membahas mengenai perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan
sebelumnya, serta cara penelitian yang dilakukan dalam metode
penelitianya.
BAB II HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN
VIETNAM
Bab II mebahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan
Vietnam. Dalam bab ini dibahas mengeni sejarah hubungan Indonesia
dengan Vietnam. Kemudian bab ini juga membahas mengani kerjasama
pariwisata anata kementerian pariwisata di kedua negara. Selain itu bab
ini juga membahas mengenai MoU dan juga ASEAN Tourism Forum.
BAB III KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS
INDONESIA DAN VIETNAM TAHUN 2013
Bab ini merupakan bab yang akan membahas mengenai
kerjasama Kemitraan Stretegis Indonesia dan juga Vietnam pada tahun
2013. Dalam bab ini akan dibahas beberapa hal terkait kerajasama ini
termasuk didalamnya terdapat plan of action. Selain itu dalam bab III
16
akan dibahas menegenai hasil yang didapatkan dari kerjasama
kemitraan Staregis Indonesia dan Vietnam yang disepakati pada tahun
2013.
BAB IV FAKTOR FAKTOR YANG MELANDASI
INDONESA MELANJUTKAN KERJASAMA DALAM BIDANG
PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA TAHUN 2013
Bab ini berisi tentang analisa penulis menggunakan teori
kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti. Dalam bab ini dibahas mengenai
dua faktor yang menjadi penyebeb Indonesia melakukan kerjasama di
bidang pariwisata dengan Vietnam. Dua faktor yang dijelaskan dalam
bab ini adalah faktor internal dan juga eksternal.
BAB V KESIMPULAN
Bab V merupakan bab yang akan berisi penutup dari penelitian
ini berupa kesimpulan. Bab ini akan memberikan kesimpulan dari
seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.
Selain itu bab ini juga akan mempertegas kembali jawaban penulis atas
hasil penelitian yang didapat
17
BAB II
KERJASAMA INDONESIA DAN VIETNAM DALAM BIDANG
PARIWISATA
Bab ini merupakan bahasan secara umum bagaimana hubungan kerjasama
yang terjalin antara Indonesia dengan Vietnam. Bab ini terdiri dari tiga bagian.
Bagian pertama menjelaskan secara singkat sejarah hubungan bilateral antara
Indonesia dengan Vietnam dari berbagai sektor kerjasama. Pada bagian kedua,
pembahasan berfokus kepada kerjasama bilateral dalam bidang pariwisata antara
Indonesia dengan Vietnam, pada bagian kedua ini dibahas mengenai dua nota
kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara dan khusus membahas
mengenai kerjasama dalam bidang pariwisata. Pada bagian terakhir dalam bab ini
dibahas mengenai ASEAN Tourism Forum (ATF), dalam pembahasan bab ini
dijelaskan mengenai forum yang didirikan oleh ASEAN di bidang pariwisata dan
juga membahas mengenai tujuan dari forum tersebut serta membahas dampak dan
peran kedua negara terhadap ATF.
A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam
Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara pada dasarnya dilakukan
sebagai jembatan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Begitu pula dengan
Indonesia, segala upaya yang dilakukakan oleh pemerintah dengan berdiplomasi
dan menjalin kerjasama baik ditingkat global maupun regional, baik berbentuk
18
bilateral atau mulitilateral, hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu
mewujudkan kepentingan nasional Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia
2010, 2). Hal yang sama juga dipahami oleh Vietnam yang menganggap bahwa
saat ini Vietnam merasa ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan bangsa, dan saat
ini perang sudah dianggap bukan jalan yang tepat untuk mencapai kepentingan
nasional melainkan kerjasama yang dapat mewujudkan kepentingan nasional
antara kedua negera yang bekerjasama (Cipto, 2010).
Gambar II.A. Foto Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh di Indonesia
Sumber : www.berdikarionline.com
Sejarah kerjasama bilateral Indonesia dimulai oleh kedua tokoh yang
berpengaruh bagi kedua negara yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi
Minh, hubungan diplomatik tersebut tepatnya terjalin sejak 30 Desember 1955
(Voice of Vietnam, 2015). Pada tahun 1959 Presiden Ho Chi Minh melakukan
kunjungan ke Indonesia, kedekatan terlihat sejak kedatangan presiden Ho dengan
penjemputan langsung ketika turun dari pesawat oleh Presiden Soekarno
(Hartono, 2016). Dalam kunjungan ini presiden Ho juga sempat berpidato di
19
hadapan anggota parlemen Indonesia (Hartono, 2016). Dari kejadian ini dapat
terlihat kedekatan kedua negara yaitu Indonesia dan Vietnam.
Indonesia dan Vietnam dalam perkembangan hubungannya pernah juga
mengalami kerenggangan satu sama lain. Kerenggangan hubungan antara kedua
negara sempat terjadi setelah tahun 1965, hal ini dipicu dengan kondisi Indonesia
dengan permasalahan komunis di dalam negeri dan berdampak kepada hubungan
dengan Vietnam yang merupakan negara komunis. Senada dengan apa yang
diutarakan oleh Prof Van Der Putten yang mengatakan:
“The Cold War has drifted them apart, Vietnam was communist, and
during Cold War Indonesia as we all know was Capitalist after 65. So
since then they have been set apart. But now after the economic revival of
Vietnam, they are looking for sources of income” (Putten, 2016).
"Perang Dingin telah membuat kedua negara terpisah, Vietnam adalah
komunis, dan selama Perang Dingin Indonesia seperti yang kita semua
tahu adalah kapitalis setelah 65. Jadi sejak itu mereka telah ditetapkan.
Tapi sekarang setelah kebangkitan ekonomi dari Vietnam, mereka mencari
sumber pendapatan "(Putten, 2016).
Dari apa yang dikemukakan Prof Van Der Putten bahwa Indonesia dan
Vietnam pernah mengalami kerenggangan. Namun masalah tersebut tidak terlalu
lama. Indonesia dan Vietnam mulai kembali erat dikarenakan kebangkitan
ekonomi Vietnam pada masa kebangkitan ekonomi Vietnam.
Vietnam dan Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang
memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan tersebut meliputi sisi sejarah, budaya,
etnis, dan latar belakang sejarah dalam meraih kemerdekaan. Kerjasama yang
dilakukan kedua negara dapat didasari oleh faktor kesamaan yang membuat kedua
negara merasa sejalan untuk melakukan kerjasama (Voice of Vietnam , 2015).
20
Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat mengupayakan kedamaian antar
negara dan juga mencegah adanya peperangan. Indonesia dan Vietnam juga giat
mengadakan kerjasama dan penandatangan nota kesepahaman antar kedua negara,
tercatat ada 47 nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara sejak
tahun 1978 sampai tahun 2016 (Kementrian Luar Negri RI, 2016).
Hubungan Vietnam dan Indonesia terus mengalami perkembangan dan
kedekatan. Presiden Vietnam Troung Tan Sang pernah mengemukakan
pendapatnya terkait hubungan Indonesia dan Vietnam, menurutnya :
“Indonesia adalah sahabat sejati Vietnam, baik di saat susah maupun pada
saat senang. Vietnam sangat menghargai ketulusan persahabatan dan
bantuan Indonesia kepada Vietnam, khususnya saat Vietnam mengalami
masa-masa yang sangat sulit setelah bersatunya kembali Vietnam Utara dan
Selatan, Vietnam juga sangat menghargai Indonesia, tidak hanya sebagai
negara terbesar di kawasan yang terus berkembang, tetapi Indonesia yang
terus menunjukkan peran dan kepemimpinan di ASEAN. Untuk itu,
Vietnam mengharapkan hubungan kedua negara yang kini semakin dekat
dapat terus ditingkatkan di segala bidang” (Tabloid Diplomasi , 2011)
Pernyataan Presiden Vietnam Troung Tan Sang di atas juga di dukung dengan
kondisi kerjasama Indonesia dan Vietnam saat ini. Dan dari sumber-sumber yang
disebutkan di atas dapat dikatakan hubungan Indonesia dapat dikatakan cukup
baik walaupun pernah mengalami kerenggangan. Kunjungan dan kerjasama terus
dilakukan oleh kedua negara. Hingga akhirnya pada setelah tahun 2000 kerjasama
terus membaik dengan adanya kerjasama kemitraan komprehensif hingga
kerjasama kemitraan strategis yang sepakati oleh kedua negara.
21
B. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Vietnam dalam Bidang
Pariwisata.
Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian
yang memiliki prospek yang cerah, hal itu dapat dilihat dari potensi yang sangat
memadai yang dimiliki oleh Indonesia. Kerjasama merupakan salah satu jalan
yang tepat untuk membantu mengembangkan pariwisata di Indonesia. Kerjasama
sendiri dilakukan oleh Indonesia secara intensif dengan berbagai pihak baik dalam
ataupun luar negeri. Kerjasama bilateral sudah dilakukan oleh Indonesia dengan
negara-negara lain di bidang pariwisata, tercatat di data kementerian luar negeri
memiliki total keseluruhan 59 negara mitra kerjasama dengan termasuk di dalam
nya 6 negara di kawasan Asia Tenggra termasuk Vietnam (Kementerian
Pariwisata, 2012).
Dalam bidang pariwisata Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan yang
sangat baik. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kerjasama Internasional dari
Kementerian Pariwisata Vietnam Dinh Ngec Duc dalam seminar kerjasama
pariwisata Vietnam Indonesia di Hanoi pada hari rabu, 11 Maret 2013. Dalam
sambutan nya ia mengatakan :
"Vietnam dan Indonesia memiliki hubungan baik di segala sektor
termasuk pariwisata, kami telah memiliki perjanjian bilateral yang sudah
ditandatangani, dan mendapatkan komitmen untuk meningkatkan
kerjasama di bidang pariwisata"(Antara News, 2013)
Dalam sektor pariwisata, Indonesia dan Vietnam memiliki dua kerjasama
bilateral yang ditandangani oleh kedua negara (Kementerian Pariwisata, 2012).
Perjanjian yang pertama ditandatangnani oleh kedua negara pada tanggal 27 April
22
tahun 1994 dan kerjasama kedua ditandatangani 22 Februari 2016 (Kementerian
Pariwisata, 2012). Kerjasama tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk
meningkatkan pariwisata di kedua negara. Peningkatan yang dilakukan oleh kedua
negara berupa jumlah wisatawan, kualitas, standart, kualitas tenaga kerja dan lain
lain. Untuk lebih jelasnya penulis memaprkan sebagai berikut.
1. Memorandum of Understanding di bidang Pariwisata Indonesia dan
Vietnam tahun 1994.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Direktur Jendral Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia yang diwakili oleh Andi Mappi Sammeng dan Vietnam
diwakili oleh Ketua Badan Administrasi Nasional Vietnam yaitu Qo Duang Trung
di Jakarta pada 27 April 1994 (Kementerian Pariwisata, 1994). Kerjasama ini
merujuk kepada sebuah kerjasama dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan juga
teknik yang telah ditandangani pada tahun 1990. Kerjasama ini diharapkan
dampat menjadi tindakan lebih lanjut terkait penerapan kerjasama Indonesia dan
Vietnam yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya kerjasama ini
diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di kedua
negara dan juga dapat mendorong berkembangnya pertumbuhan industri
pariwisata antara keduanya.
Kerjasama dalam bidang pariwisata yang disepakati oleh kedua negara
diwujudkan dengan penandatangan MoU oleh kedua negara. Dengan adanya MoU
yang disepakati oleh kdua negara maka Implementasi kerjasama oleh kedua
negara akan mudah untuk dilaksanakan. Memorandum of understanding dalam
23
kerjasama ini terdiri dari delapan bidang kerjasama terkait pariwisata yang
disepakati dan ditandangani oleh kedua negara. Delapan bidang kerjsama tersebut
tersebut meliputi :
a. Penelitian dan pengembangan sektor pariwisata kedua negara melalui
pertukaran informasi dan melakukan penelitian dalam bidang pariwisata oleh
kedua negara;
b. Melakukan kerjasama pelatihan dan pendidikan dengan meningkatkan
keahlian dalam sektor pariwisata oleh swasta maupun pemerintah di kedua
negara;
c. Mempromosikan kepariwisataan kedua negara serta mendorong masyarakat
untuk berwisata dengan transportasi udara maupun laut serta memberikan
kemudahan dalam pelaksanaanya;
d. Melakukan pertemuan secara intensif oleh kedua negara baik melalui
konferensi ataupun pameran di kedua negara;
e. Melakukan promosi di regional Asia Tenggara untuk menarik kunjungan
wisatawan;
f. Mendorong berbagai sektor terkait pariwisata di kedua untuk mempererat
kerjasama pariwisata (Treaty Kementerian Luar Negeri, 1994).
Kerjasama yang merupakan tindak lanjut dari kerjasama ekonomi sebelumnya
memiliki tujuan untuk peningkatan kekuatan ekonomi di kedua negara. Dengan
terwujudnya kerjasama ini maka akan membantu kedua negara untuk mencapai
kepentingannya.
24
2. Kerjasama Antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Badan
Administrasi Pariwisata Vietnam.
Kerjasama antara kementerian pariwsata Indonesia dan Badan Adminstrasi
Pariwisata Vietnam ini menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang
ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 22 Februari tahun 2006. Ada
sebuah Memorandum of Understanding pada kerjasama ini ditandangani oleh Dr.
Sapta Nirwandar selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Indonesia dan
Vu Tuan selaku Wakil Ketua Badan Administrasi Pariwisata Vietnam
(Kementrian Luar Negeri RI, 1994).
Pada dasarnya kerjasama bilateral pariwisata yang ditandatangani pada
tahun 2006 merupakan tindak lanjut dari kerjasama bilateral yang sebelumnya
telah disepakati pada tahun 1994. Pada Memorandum of Understanding yang
ditandtangani kedua pihak tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan
potensi pariwisata di kedua negara, ada tiga tujuan utama yang disepakati oleh
tiga negara pada kerjasama ini, tujuan tersebut diantaranya :
a. Peningkatan jumalah wisatawan di kedua negara;
b. Mendorong warga negara Indonesia dan vietnam untuk saling melakukan
kunjungan wisata;
c. Meningkatkan pertumbuhan secara sehat dalam industri kepariwisataan
dikedua negara (Kementrian Luar Negeri RI, 2006)
Dalam Mou yang disepakati oleh kedua negara ini terdapat lima ruang
lingkup yang menjadi fokus dalam kerjasama dalam bidang pariwisata ini,
lima ruang lingkup tersebut yaitu :
25
a. Ruang lingkup Penelitian Pengembangan, hal ini dilakukan dengan
saling melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam
bidang pariwisata, melakukan kerjasama antar sektor pariwisata, dan
melakukan riset dalam bidang pariwisata;
b. Ruang lingkup pendidikan dan pelatihan, kedua negara melakukan
pelatihan mengenai kepariwisataan berbasis manajemen dan
masyarakat, melakukan pertukaran pelajar, pertukaran staff hotel,
pertukaran pejabat dalam ruang lingkup sektor kepariwisataan,
menyelenggarakan seminar dan saling mengadakan kunjungan antar
institusi pendidikan di kedua negara guna meningkatkan sumber daya
manusia dalam bidang pariwisata;
c. Pemasaran Pariwisata dan Promosi, dalam ruang lingkup ini kedua
negara bekerjasama untuk memasarkan potensi wisata di kedua negara
untuk meningkatkan kunjungan wisata, saling mengahadiri acara
pariwisata di kedua negara dan melakukan pertukaran sumber pasar;
d. Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE), dalam hal
ini kedua negara melakukan pertukaran informasi kegiatan MICE di
negara masing-masing dan berpartisipasi dalam MICE di luar negeri.
e. Kerjasama antara sektor swasta, dalam ruang lingkup kerjasama ini
kedua negara diharapkan akan melakukan pertukaran kerjasama antara
asosiasi biro perjalanan, mendorong kerja sama antara asosiasi hotel
dan restoran di kedua negara dan mendorong para investor di kedua
negara (Kementrian Luar Negeri RI, 2006).
26
Melihat pemaparan mengenai kerjasama ini, kedua negara terlihat memiliki
kepentingan nasional yang sama dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan
ekonomi di kedua negara. Hal ini terlihat dari tujuan dan ruang lingkup kerjasama
yang disepakati kedua negara.
3. ASEAN Tourism Forum
Sejak awal berdirinya ASEAN pada tahun 1967, ASEAN berkomitmen
untuk menjaga perdamaian dan stabilitas negara anggotanya. Organisasi ini juga
mempersiapkan beberapa forum untuk mendiskusikan isu-isu kawasan Asia
Tenggara yang berpotensi untuk menimbulkan konflik (Emma P.Y Wong, 2014).
ASEAN juga membentuk beberapa forum untuk pengembangan dan kemajuan
negara anggotanya, salah satu forum yang dibentuk adalah forum untuk
membahas pariwisata, forum ini disebut ASEAN Tourism Forum (ATF).
Gambar II.B.3. Logo ASEAN Tourism Forum.
Sumber : www.atf2017.com/
Kawasan ASEAN merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan
pariwisata yang menjanjikan dengan destinasi dan potensi yang besar, hal ini
27
mendorong kementerian pariwisata negara anggota ASEAN untuk membentuk
suatu forum yang membahas untuk kelanjutan pertumbuhan dan peningkatan
kualitas serta potensi pariwisata di ASEAN.Pada tahun 1981, ASEAN Tourism
Forum (ATF) dibentuk dan pertama kali diadakan di Genting Highland, Malaysia.
ASEAN Tourism Forum dibentuk sebagai sebuah forum yang akan menjadi
kunci kesuksesan sektor pariwisata di negara-negara ASEAN. ATF merupakan
kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang berfokus kepada kerjasama
antar anggota ASEAN bidang pariwisata dan menjadikan ASEAN sebagai salah
satu tujuan wisata dunia (ASEAN Tourism Forum, 2016). ATF yang merupakan
sebuah forum kerjasama yang diharapkan akan memberikan peluang yang sangat
besar untuk negara anggota ASEAN dalam hal peningkatan pariwisata.
Forum yang didirikan pada tahun 1981 memiliki beberapa tujuan yang
disepakati oleh seluruh negara anggotanya. Tujan tersebut diantaranya:
a. Menjadikan ASEAN sebagai destinasi turis yang menarik dan
beraneka ragam tujuan wisata;
b. Menarik wisatawan untuk berkunjung ke ASEAN;
c. Mempromosikan wisata antar negara anggota ASEAN;
d. Memperkuat kerjasama antar sektor industri pariwisata di negara
anggota ASEAN (ASEAN Tourism Forum, 2016).
Sejak dibentuknya ASEAN tourism forum, setiap tahun negara anggota
ASEAN bergantian menjadi tuan rumah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara
untuk mempromosikan negara yang menjadi tuan rumah dalam forum ini. Dengan
28
begitu secara tidak langsung membantu untu meningkatkan kepariwisataan bagi
setiap negara anggotanya melalui forum yang terlaksana.
29
BAB III
KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA DAN VIETNAM
TAHUN 2013
Bab ini merupakan bagian ketiga dari skripsi. Pada bagian ini penulis
menjelaskan mengenai kerjasama kemitraan strategis yang merupakan lanjutan
dari kerjasama kemitraan komprehensif yang telah ditandatangani sebelumnya.
Pada bagian pertama, penulis menjelaskan secara singkat mengenai kerjasama
kemitraan komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2011 sebelum kerjasama
kemitraan strategis disepakati. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, berupa
paparan mengeni hasil dari kerjasama kemitraan strategis yang sedang berjalan
hingga tahun 2015. Setalah itu penjelasan dilanjutkan bagian selanjutnya, yaitu
menjelaskan mengenai latar belakang Indonesia menyepakati kerjasama kemitraan
strategis. Dalam pemaparan ini dijelaskan mengenai data kunjungan wisatawan di
kedua negara dan juga mengenai penerbangan langsung yang merupakan hasil
dari kerjasama ini.
A. Kerjasama Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Vietnam tahun
2012-2015.
Kerjasama kemitraan komprehensif merupakan kerjasama yang disepakati
sebelum ditandatanganinya kerjasama kemitraan startegis pada tahun 2013.
Kerjasama ini di tanda tangani pada 14 september tahun 2011 oleh kedua negara
dalam bentuk Plan of Action (PoA) (Treaty Kementerian Luar Negeri RI, 2003).
Kerjasama ini direncanakan akan dijalankan kedua negara pada tahun 2012
hingga tahun 2015.
30
Pada umumnya untuk mendapatkan hasil dari suatu kerjasama maka harus
dilakukan implementasi dari suatu kerjasama yang telah disepakati oleh kedua
pihak. Begitupula dengan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan
Vietnam. Dalam kerjasama kemitraan komprehensif terdapat sebuah Plan of
Action (PoA) yang disepakati oleh Indonesia dan Vietnam untuk menghasilkan
output dari kerjasama yang telah disepakati. PoA sendiri merupakan merupakan
sebuah outline yang berisi strategi yang akan dilaksanakan untuk melengkapi
sebuah proyek yang dalam hal ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Vietnam
(Center for Democracy and Citizenship, 2012). Dengan adanya PoA implementasi
kerjasama antara kedua negara akan mudah untuk dapat direalisasikan karena
rencana sudah tersusun dengan strategis dan disepakati oleh kedua pihak.
Gambar III.A Penandatangan Kerjasama Kemitraan Komprehensif
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/
Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam terdapat
PoA yang ditandangani oleh kedua pihak. Butir-butir kerjasama tersebut tertulis
31
dalam dua buah PoA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. PoA ini
ditandatangani oleh Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan
Pam Binh Minh Selaku Menteri Luar Negeri Vietnam. PoA Ini ditandatangani
pada tanggal 14 September tahun 2011 (Treaty Kementerian Luar Negeri RI,
2003). PoA ini merupakan PoA kerjasama komprehensif yang ditandangani kedua
negara ini didalamnya terdapat lima point khusus yang berfokus kepada
pembahasan kerjasama di bidang pariwisata.
PoA kerjasama Kemitraan Strategis membahas banyak sektor kerjasama
yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Vietnam. Bebrapa hal yang difokuskan
secara komprehensif oleh kedua negara diantaranya kerjasama di bidang politik,
pertahanan dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, kerjasama pertanian,
perikanan dan kelautan, kerjasama perhubungan, kerjasama komunikasi dan
informasi, kerjasama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sumberdaya alam dan
gas serta kepariwisataan (Treaty kementrian Luar Negeri , 2011).
Pembahasan mengenai pariwisata dalam PoA ini dibahas secara khusus
dalam point 39 sampai point 43. Dalam empat point ini disepakati untuk kedua
negara dapat saling bertukar informasi mengenai pariwisata terutama dalam hal
pengembangan sektor sumberdaya manusia (Treaty Kementerian Luar Negeri RI,
2003). Beberapa hal yang dibahas dalam lima point kerjasama tersebut antara
laian :
1. Kedua negara dapat saling bertukar informasi mengenai pariwisata
terutama dalam hal pengembangan sektor sumberdaya manusia;
32
2. Menyelenggarakan program promosi bersama dengan mengadakan
festival dan kegiatan sejenisnya untuk mengembangkan pariwisata kedua
negara;
3. Pembukaan rute penerbangan yang mempermudah wisatawan kedua
negara untuk saling berkunjung;
4. Meningkatkan nilai investasi di kedua negara;
5. Mengadakan promosi pemasaran industri dan investasi pariwisata kedua
negara (Treaty Kementerian Luar Negeri RI, 2003).
Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, kerjasama ini direncanakan akan
berlangsung hingga tahun 2015 dan telah di sepakati oleh kedua negara. Namun
pada tengah-tengah pelaksanaan dari kerjasama kemitraan komprehensif ini ada
PoA baru yang ditandatangani sebelum PoA ini berakhir. PoA tersebut
merupakan PoA kerjasama Kemitraan strategis.
B. Hasil Penerapan Kerjasama Komprehensif Terhadap Pariwisata
Indonesia dan Vietnam
Dalam hubungan internasional, kerjasama internasional merupakan suatu
yang penting. Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan kerjasama
yang dilakukan oleh dua negara atau lebih negara merdeka. Kerjasama pada masa
sekarang merupakan bentuk lain dari usaha negara untuk mencapai kepentingan
nasional selain berperang kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara merupakan
kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara
akan memiliki dampak bagi negara yang menerapkan kebijakan atau terhadap
negara lain yang terkiat dengan kebijakan yang dilakukan.
33
Kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam bidang pariwisata memiliki
tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua negara. Keuntungan tersebut
yang merupakan perwujudan dari kepentingan nasional yang akan dicapai oleh
kedua negara melalui kerjasama bilateral ini. Bila dilihat dari PoA kerjasama
kemitraan komprehensif yang disepakati oleh kedua negara, dapat disimpulkan
bahwa kerjasama dalam bidang pariwisata sedikitnya memiliki empat tujuan yang
akan dicapai oleh kerjasama ini, dan untuk melihat hasil dari kerjasama maka ada
beberapa point yang dapat dijadikan acuan sebagai hasil dari kerjasama kemitraan
yang didalamnya membahas mengenai pariwisata.
1. Penerbangan Langsung Indonesia dan Vietnam
Transportasi merupakan salah satu hal pendukung untuk meningkatkan
pariwisata. Transportasilah yang dapat menggerakkan banyak orang, dari suatu
negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain dan dari suatu kota ke kota
lain dan dari kota ke daerah pedalaman dan sebaliknya. Kemudahan transportasi
akan berdampak kepada banyaknya jumlah kunjungan wisatawan di suatu tempat
tujuan wisata. Tidak dapat disangkal lagi bahwa fungsi utama transportasi sangat
erat hubungannya dengan "accessibility". Maksudnya, frekuensi penggunaannya,
kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah
menjadi lebih dekat (Harun, 2008 ).
Penerbangan lansung merupakan output dari kerjasama pariwisata yang
dituliskan dalam PoA kerjasama kemitraan komprehensif Indonesia dan Vietnam.
Penerbangan langsung Indonesia ke Vietnam dibuka pada akhir tahun 2012,
penerbangan ini merupakan penerbangan dengan rute Jakarta–Hanoi (Bisnis
34
Industri, 2014). Dengan adanya penerbangan langsung yang dibuka pada akhir
tahun 2012 membuka peluang yang menjanjikan bagi kedua negara.
Hal senada juga disampaikan oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia
Nguyen Xuan Thuy mengatakan sebagai berikut:
“Indonesia dan Vietnam memiliki potensi besar untuk bertukar wisatawan
dengan mengunjungi berbagai macam destinasi wisata yang ada di
masing-masing negara, selain itu dengan dibukanya rute ini jumlah
wisatawan dari masing-masing negara terus meningkat sejak dibuka
penerbangan langsung dari Ho Chi Minh City ke Jakarta dan sebaliknya
pada akhir 2012 (Bisnis Industri, 2014)”.
Penerbangan langsung Indonesia Vietnam saat ini baru dioperasikan oleh
Vietnam Airlines yang bekerjasama dengan Garuda Indonesia, dalam hal ini
pengoperasian tetap berada di tangan Vietnam Airlines (Garuda Indonesia, 2016).
Adapaun penerbangan untuk ke Vietnam dari Indonesia ataupun sebaliknya dapat
ditempuh dengan sistem transit, maskapai yang melayani penerbangan ini antara
lain, Malayasia Airlines, Singapore Airlines, dan Thai Airlines (Pikiran Rakyat,
2015). Dengan adanya kemudahan transportasi ini diharapkan dapat menambah
kunjungan wisatawan di kedua negara.
2. Jumlah kunjungan Wisatawan di Kedua Negara.
Promosi pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
Vietnam dan Indonesia untuk mengembangkan kepariwisataan di kedua negara.
Salah satu tujuan dari promosi pariwisata ini yaitu untuk meningkatkan jumlah
wisatwan yang datang di kedua negara dari kedua negara. Pariwisata dan strategi
promosi mempunyai keterkaitan, karena dengan strategi promosi yang baik dan
cocok akan memberikan pengaruh yang baik bagi kepariwisataan dalam menarik
wisatawan yang berkunjung dan sebaliknya strategi promosi yang kurang
35
terhadap pariwisata akan berdampak pada menurunnya wisatawan yang
berkunjung (Widyasti, 2013, p. 22). Upaya promosi pariwisata yang dilakukan
oleh kedua negara antara lain dengan mengadakan pameran pariwisata dan juga
seminar (Wibowo, 2014).
Peningkatan jumlah wisatawan merupakan salah satu tujuan dari
kerjasama pariwisata yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain.
Dengan meningkatnya jumlah wisatawan di suatu negara, maka akan memicu
peningkatan di beberapa aspek yang terkait dengan pariwisata. Pariwisata
menyangkut kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane 1994, 14). Hal
senada juga diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, dalam
Undang-undang ini dinyatakan bahwa kepariwisataan memiliki tujuan untuk
meningkatkan pendapatan nasional, kesejahteraan, kemakmuran serta memperluas
hubungan dengan negara lain, dan bila diamati ini semua adalah kepentingan
nasional Indonesia yang akan dicapai dalam kerjasama pariwisata.
Grafik III.1. Kedatangan Wisatawan Vietnam di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik
Kedatangan wisatawan dikedua negara mengalami perubahan pada tahun
2012 dan 2013. Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan kerjasama
0
10000
20000
30000
40000
50000
2011 2012 2013 2014
Kedatangan Wisatawan Vietnam ke Indonesia
Kedatangan Wisatawan Vietnam ke Indonesia
36
56000
58000
60000
62000
64000
66000
68000
70000
72000
2012 2013 2014 2015
Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam
Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam
kemitraan komprehensif yang diadakan oleh Indonesia dan Vietnam. Pada Grafik
di atas dapat dilihat kunjungan wisatwan Vietnam menurun pada tahun 2013.
Pada data dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 kunjungan wisatwan Vietnam di
Indonesia berjumlah 40.048 namun pada tahun 2013 menurun menjadi 39.770
wisatawan.
Grafik III.3 Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam
Sumber : Ministry of Tourism Vietnam
Sedangkan pada data selanjutnya dapat dilihat peningkatan terjadi pada
kunjungan wisatawan Indonesia di Vietnam. Pada tahun 2012 ada 60.857
wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Vietnam dan jumlah wisatawan
meningkat menjadi 70.390. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang
mendapatkan keuntungan dengan bertambah jumlah wisatawan yang berkunjung
ke Vietnam.
37
C. Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam Pada Tahun
2013.
Indonesia terus meningkatkan hubungan dengan Vietnam dalam
segala bidang. Dengan meningkatkan kerjasama bilateral berarti negara
secara fokus dengan partner kerjasamanya berfokus untuk mencapai tujuan
dalam kerjasama yang disepakati. Sama halnya dengan Indonesia dan
Vietnam, pada tahun 2013 peningkatan kerjasama Indonesia dan Vietnam
ditingkatkan dari kerjasama kemitraan komprehensif menjadi kerjasama
kemitraan Startegis.
Gambar III.C. Kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia
Sumber: www.antaranews.com
Kerjasma Kemitraan Strategis dilakukan oleh Indonesia dan
Vietnam setelah kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam, hal ini sejalan
38
dengan apa yang diungkapkan oleh Teuku Faizasyah staf khusus presiden
bidang hubungan internasional, Ia mengatakan :
“Kunjungan kenegaraan Presiden Truong Tan Sang diharapkan akan
semakin memperkuat hubungan bilateral antara RI dan Vietnam yang telah
dijalin dalam bingkai kemitraan. Berbagai MoU yang akan disepakati
diharapkan akan semakin memfasilitasi kerjasama konkret di bidang-
bidang yang disepakati” ( Denny Armandhanu, 2013)
Dengan adanya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh
Presiden Vietnam maka keseriusan Vietnam dapat dilihat dalam hal ini.
Kerjasama kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam ditandatangani di
Bali pada 7 Oktober 2013. Kerjasama ini ditandatangani oleh Menteri
Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar negeri
Vietnam Pham Binh Minh. Dalam kerjasama ini ada 18 rencana aksi yang
akan dilakukan oleh kedua negara secara Strategis (Treaty Kementerian
Luar Negeri RI, 2013).
Adapun PoA mengenai pariwisata tertulis pada Point J yang membahas
mengenai:
a. Melakukan aksi bersama dalam mempromosikan program
pariwisata melalui media, festival untuk meningkatkan jumlah
kunjungan wisatwan di kedua negara;
b. Meningkatkan informasi, dengan berbagi pengalaman terkait
kepariwisataan, sumber daya manusia, dan saling memasarkan
potensi pariwisata kedua negara (Treaty Kementerian Luar Negeri
RI, 2013).
39
1. Latar Belakang disepakatinya Kerjasama Strategis Indonesia dan
Vietnam tahun 2013.
Hubungan baik dengan negara tetangga perlu dilakukan untuk mempererat
hubungan kerjasama dan sebagai sebuah pencegahan akan terjadinya konflik.
Selain itu kerjasama juga akan mempermudah untuk pencapaian kepentingan
nasional dari setiap negara dengan melakukan tindakan yang berupa wujud dari
kerjasama yang akan membantu terwujudnya kepentingan nasional masing-
masing negara yang tentunya mementingkan kedua belah pihak yang
bekerjasama.
Indonesia merupakan negara yang memiliki peranan penting di kawasan
Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis, hubungan
kerjasama yang baik dengan negara anggota harus dimiliki untuk memanfaatkan
posisi dan peluang kerjasama yang dapat menguntungkan Indonesia maupun
negara-negara tetangga yang bekerjasama dengan Indonesia. Hal ini senada
dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Diplomasi dan Informasi
Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah seminar yang di
selenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 24 September
2014, yang mengatakan:
“Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi yang bagus di kawasan
Asia Tenggara, dengan posisi yang bagus ini Indonesia harus memiliki
hubungan yang harmonis dengan dengan negara di sekitarnya dalam bentuk
hubungan diplomatik berupa kerjasama yang akan menguntungkan
Indonesia”(Ratih Herningtyas, 2014).
Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam merupakan salah
satu peran Indonesia memanfaatkan posisi yang baik di kawasan Asia Tenggara
40
dan akan membantu Indonesia untuk meningkatkan perekonomian sebagai
kepentingan nasional Indonesia.
Selain itu hal senada juga di sampaikan terkiat kepentingan ekonomi
kedua negara dalam kerjasama kemitraan startegis Indonesia dan juga Vietnam.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Presiden Vietnam, Truong Tan Sang di depan
Forum Badan Usaha Vietnam-Indonesia sehubungan dengan kunjungan-nya di
Indonesia pada bulan Juni tahun 2013. Ia mengatakan :
“Dua negara kita menggalang hubungan diplomatik selama kira-kira 60
tahun ini. Dalam waktu itu, hasil kerjasama bilateral sangat baik. Oleh
karena itu, kita telah meningkatkan hubungan ke kemitraan strategis
masing-masing dan di atas dasar itu di bidang ekonomi, perdagangan dan
investasi, kami sangat berharap supaya dalam waktu 5 tahun mendatang
berupaya meningkatkan angka yang kita capai menjadi dua kali lipat
terbanding dengan masa kini”(Voice of Vietnam, 2014)
Dalam kerjasama kemitraan Strategis pariwisata merupakan salah satu
bahasan yang dikonsentrasikan dalam kerjasama ini. Indonesia merupakan negara
yang sangat potensial di bidang pariwisata dan Vietnam merupakan sasaran yang
tepat bagi Indonesia untuk bekerjasama di bidang pariwisata. Bila dilihat dari data
pada diagram di bawah dapat dilihat bahwa wisatawan Intra-ASEAN memiliki
porsi yang besar yaitu sebanyak 44,7 % dan kerjasama dengan Vietnam
merupakan kebijakan yang tepat untuk menambah jumlah wisatawan.
41
Grafik III.3. Kunjungan Wisatawan di ASEAN
Adapun hal lain yang melatarbelakangi kerjasama pariwisata dengan
Vietnam adalah kesamaan budaya dan agama penduduk Vietnam dan juga
Indonesia. Penduduk Vietnam mayoritas beragama Budha, dan beberapa
penduduk Indonesia juga beragama Budha ditambah dengan adanya beberapa
tujuan wisata yang menarik bagi pemeluk agama Budha untuk dikunjungi di
Indonesia ataupun sebaliknya (Indonesia Investment , 2015).
42
BAB IV
FAKTOR FAKTOR YANG MENJADI ALASAN INDONESIA
MELANJUTKAN KERJASAMA DIBIDANG PARIWISATA DENGAN
VIETNAM PADA TAHUN 2013
Keputusan Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama dengan Vietnam
menjadi kerjasama kemitraan strategis yang didalamnya terdapat beberapa point
khusus yang membahas mengenai kerjasama pariwisata, tidak terlepas dari
kepentingan Indonesia dalam kerjasama ini. Kepentingan Indonesia menjadi tolak
ukur atau landasan mengapa Indonesia masih melanjutkan kerjasama terutama
dalam membahas bidang pariwisata dengan Vietnam. Pada bab ini penulis
membahas beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Dalalm bab ini akan dibahas
faktor-faktor yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk melanjutkan kerjasama
ini.
Dalam menganlisa faktor-faktor ini, penulis menggunakan Konsep
Kebijakan Luar Negeri yang dijelaskan oleh K.J Holsti dalam bukunya
International Politics: A Framework for Analysis. Dalam bukunya Holsti
menjelaskan ada faktor-faktor yang digunakan oleh suatu negara untuk
mempertimbangkan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor yang dimaksud oleh K.J
Holsti adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pada bab ini akan dibahas
mengenai faktor internal yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk terus
melanjutkan kerjasama dan juga faktor eksternal.
43
Analisis ini akan dikaji dengan mengkaitkan data-data yang telah penulis
ungkapkan di bab sebelumnya, dan juga dengan menambah data dan sumber baru
untuk melengkapi analisa.
A. Faktor Internal
Kerjasama Internasional merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan
oleh dua negara atau lebih. Kerjasama internasional merupakan sebuah kebijakan
luar negeri bagi suatu negara yang memutuskan negara untuk melakukan
kerjasama dengan negara lain baik hubungan bilateral maupun multilateral.
Hubungan antar negara pada dasarnya harus mampu memenuhi kebutuhan
rakyatnya. Tidak semua negara bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat
yang bermukim di daerah itu, sehingga harus dicukupi dari tempat lain yang
hampir selalu menyangkut kepentingan negara lain. Setiap negara tentu memilki
potensi yang dapat dikatakan sebagai kelebihan suatu negara, dan juga negara
memiliki kekurangan, dan salah satu fungsi kerjasama adalah untuk menyalurkan
kelebihan dan menutupi kekurangan dari suatu negara dengan kontribusi dari
negara yang bekerjasama (Wulandari, 2012).
Menurut K.J Holsti ada dua hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri
suatu negara. Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai faktor internal
yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama pariwisata
dengan Vietnam. Faktor internal merupakan kondisi domestik Indonesia yang
menjadi pertimbangan dalam melakukan kebijakan luar negeri. Pada pembahasan
ini penulis akan menjelaskan tiga faktor internal yang mempengaruhi kebijakan
44
luar negeri Indonesia untuk melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam,
tiga hal tersebut meliputi :
1. Faktor Ekonomi
Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam bidang ekonomi
dengan Vietnam yaitu dalam kerjasama perikanan dan perdagangan.
Menjaga hubungan yang baik dalam bidang ekonomi dengan Vietnam
dengan cara perpanjang kerjasama dalam bidang pariwisata adalah salah
satu cara yang dilakukan oleh Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu
karekateristik yang memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan luar
negeri, hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan
suatu egara (Gorman, 1991). Terutama bagi negara yang memilki
kepentingan nasional untuk meningkatkan perekonomian di negaranya.
Sudut pandang ekonomi akan dilihat sebagai peluang untuk mencapai
kepentingan nasional.
Vietnam merupakan salah satu negara yang dukungan ekonomi
bagi negaranya berasal dari sektor perikanan. Vietnam merupakan negara
yang memilki garis pantai sekitar 3000 km, yang memiliki potensi
perikanan. Selain itu potensi ikan air tawar maupun payau menjadikan
Vietnam sebagai negara yang meenggunakan sektor perikanan sebagai
salah satu sumber pendapatan Vietnam (Voice of Vietnam, 2012). Pada
tahun 2010, nilai ekspor perikanan Vietnam mencapai US$ 4,9 miliar, dan
tahun 2011 mencapai US$ 6,1 miliar, pada tahun 2012, nilai ekspor
perikanan diperkirakan tumbuh sebesar 10,6% mencapai rekor US $ 6,8
45
miliar pada tahun 2012 (Vietnam, 2012). Dengan kesuksesan Vietnam
dalam bidang perikanan menjadi alasan untuk Indonesia bekerjasama
dengan Vietnam. Dengan kerjasama ini akan meningkatkan perekonomian
di bidang perikanan. Vietnam yang merupakan salah satu dari sepuluh
eksportir produk perikanan di dunia, sehingga Indonesia ingin
bekerjasama terutama di bidang perikanan dengan Vietnam sehingga
Indonesia dapat belajar teknik perikanan (Lestari, Puji, 2012). Peningkatan
kerjasama dalam bidang perikanan merupakan salah satu konsentrasi
kerjasama yang difokuskan dalam kerjasama komprehensif Indonesia dan
Vietnam sesuai dengan yang disepakati pada point 26 dalam kerjasama
kemitraan komprehensif dengan Vietnam.
Selain hubungan baik kerjasama dalam bidang perikanan,
Indonesia dan Vietnam juga memiliki hubungan yang baik dalam sektor
perdagangan. Hubungan kerjasama perdagangan yang baik mendukung
stabilitas perekonomian kedua negara. Nilai perdagangan RI-Vietnam
pada tahun 2008 mencapai US$ 2,52 milyar dan tahun 2009 mencapai
US$ 2,18 milyar dengan surplus di pihak Indonesia, pada delapan bulan
pertama tahun 2010 volume perdagangan mencapai US$ 1,863 milyar
(Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2010). Peningkatan kerja sama
perdagangan yang sangat berarti, hingga mencapai lebih dari 50% volume
perdagangan dari tahun 2010–2011, dan bahkan menargetkan akan
mencapai lebih dari USD5 milIar pada tahun 2015 mendatang (Badan
Kerjasama Parlemen DPR RI, 2012). Dalam plan of action kerjasama
46
Vietnam, kedua negara memiliki target perdagangan langsung dengan
angka yang cukup tinggi, dengan menargatkan di angka USD 10 Miliar
pada tahun 2018 (The Goverment of Indonesia and Vietnam, 2013). Selain
itu jumlah perdagangan Indonesia dan Vietnam terus meningkat dengan
surpluse di pihak Indonesia (Kementrian Luar Negeri RI, 2014). Oleh
karenan itu hubungan baik dalam bidang perdagangan tetap dijaga oleh
Indonesia karena perdagangan merupakan salah satu point dalam PoA
kerjasama komprehensif Indonesia dan Vietnam.
Selain perdagangan dan perikanan hal lain yang menguntungkan
Indonesia antara lain terbukanya lapangan kerja baru dalam bidang
pariwisata. Salah satu alat ukur untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu
negara adalah dengan melihat penurunan angka kemiskinan dan juga
pengangguran (International Labour Organization, 2015). Pada tahun 2011
sebanyak 98 juta orang yang bekerja secara langsung di bidang Travel and
Tourism, bidang pariwisata memperkerjakan 6 kali lebih banyak dari
manufaktur otomotif yang hanya 20 juta orang, dari industri kimia global
yakni 22 juta orang, dari industri pertambangan global yakni 23 juta orang,
industri komunikasi global yakni 49 juta orang dan dari industri jasa
keuangan global yakni 65 juta orang (Yahya, 2015). Dengan
memperpanjang point kerjasama dalam bidang pariwisata pada kerjasama
kemitraan strategis maka akan membuka peluang yang baik bagi Indonesia
untuk masalah penanganan pengangguran dengan adanya lapangan kerja
baru dalam bidang pariwisata melalui kerjasama dengan Vietnam hal ini
47
sesuai dengan point 37 dalam kerjasama kemitraan strategis yang
membahas bidang pariwisata kedua negara dengan tujuan menambah
sumberdaya manusia baru yang mumpuni dalam bidang pariwisata.
Dari data-data di atas dapat disimpulkan ada banyak keuntungan
dan peluang yang didapatkan Indonesia, oleh karena itu faktor ekonomi
yang dalam hal ini kerjasama perikanan, perdagangan dan terbukanya
lapangann baru bagi penduduk Indonesia dalam bidang pariwisata dapat di
peroleh Indonesia dengan menjaga hubungan baik dengan Vietnam salah
satunya dalam bidang pariwisata. Hal ini dapat melandasi diperpanjangnya
kerjasama di bidang pariwisata dan menjadi pertimbangan bagi Indonesia
walaupun pada tahun pertama pelaksanaan kerjasama kemitraan
Komprehensif jumlah wisatawan Vietnam justru menurun.
2. Faktor Sosial dan Budaya
Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu faktor yang
membuat Indonesia terus melakukan perpanjangan kerjasama dalam
bidang pariwisata dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam merupakan
negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara
banyak negara yang memilki kesamaan sejarah, sosial, budaya dan juga
kesamaan persaudaraan (DPR RI, 2013).
Dengan adanya kesamaan sosial dan budaya yang dimiliki oleh
kedua negara akan menjadikan sebuah potensi bagi Indonesia untuk
meningkatkan jumlah wisatawan Vietnam yang sempat menurun pada
awal pelaksanaan kerjasama kemitraan komprehensif.
48
Gambar IV.1. Candi Borobudur
Sumber : National Geographic
Mayoritas agama penduduk Vietnam adalah Budha (Vietnam,
Voice of, 2013). Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia dengan
adanya situs Budha terbesar di dunia yang berada di Magelang Jawa
Tengah yang tidak jauh dari Yogyakarta. Dengan adanya Situs Candi
Borobudur, potensi yang dimiliki situs ini dapat meningkatkan jumlah
wisatawan vietnam yang datang ke Indonesia. Hal ini senada dengan apa
yang disampaikan oleh Prof Van Der Putten seorang Professor
Austronesia dari Universitas Hamburg Jerman yang mengatakan:
“To cooperate that we do something that is interesting for tourists.
What do people like? OK, they like certain landmarks, natural
landmarks. So you could sell trips to Halong Bay, very scenic
group of islands, together with trip to Bali or trip Yogyakarta and
visiting several Buddhist temples around Yogyakarta”
49
“Untuk bekerja sama yang kita lakukan adalah menarik perhatian
wisatawan. Apa yang orang suka? OK, mereka suka landmark
tertentu, landmark alami. Jadi Anda bisa menjual perjalanan ke
Halong Bay, kelompok yang sangat indah dari pulau-pulau,
bersama-sama dengan perjalanan ke Bali atau perjalanan
Yogyakarta dan mengunjungi beberapa kuil Buddha di sekitar
Yogyakarta”
Hal senada juga di sampaikan oleh Konsul Jenderal RI untuk Ho
Chi Minh, Jean Anes ia mengatkan :
Potensi turis Vietnam sangat besar, ada hampir 80 persen
penduduk Vietnam yang beragama Budha ingin ke Candi
Borobudur untuk wisata religi (Tempo , 2016).
Dari pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat dilihat Indonesia
masih memiliki potensi wisata yang dapat dijadikan oleh Indonesia
sebagai daya tarik bagi wisatawan Vietnam untuk berkunjung. Dengan
pertimbangan kesamaan agama ini dapat dijadikan Indonesia untuk tetap
melanjutkan kerjasama di bidang pariwisata dengan Vietnam karena
adanya situs agama Budha yang menjadi tujuan utama wisatawan Vietnam
dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Borobudur.
Selain budaya, ada kesamaan lain yang dimiliki oleh Indonesia dan
Vietnam yaitu kesamaan sejarah. Indonesia dan Vietnam merupakan
negara di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaannya melalui
perjuangan. Kesamaan ini yang melandasi kedekatan Presiden Indonesia
pertama Ir. Soekarano dan Ho Chi Minh yang dimulai pada tahun 1955
(DPR RI, 2013). Kedekatan ini juga melandasi kerjasama dibidang lain
termasuk pariwisata untuk dikembangkan dengan dasar kesamaan sejarah.
50
Hal senada juga dikatakan oleh Dubes Vietnam untuk Indonesia Hoang
Anh Tuan,ia mengatakan:
“Banyak masyarakat Vietnam mengunjungi Jakarta, Surabaya, Bali,
dan banyak tempat lainnya di Indonesia, ia juga menuturkan bahwa
banyak kemiripan antara Vietnam dan Indonesia, selain sama-sama
merdeka pada 1945, dapat dilihat di Surabaya banyak bangunan
bersejarah yang bentuknya seperti ada di Vietnam, hal ini menjadi
alasan tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung dan menjadi
alasan bagi kedua negara untuk terus mempererat kerjasama
dibidang pariwisata”(Republika, 2016).
Selain terkait kedekatan presiden Soekarno dan Ho Chi Minh. Pernyataan
lain yang mendukung juga dikemukakan oleh Prof Van der Putten yang
mengatakan:
“In Central Vietnam there is Cham kingdom, which is - speaking people
who had ties since the 4th century with Java and other regions in
Indonesia. So there is a very old historical ties after the so-called Chinese
conquest of Vietnam. there are historical ties culturally between Cham
and Java, but they’re growing apart because of historical development”.
"Di Vietnam Tengah ada Cham kerajaan, yang berbicara orang-orang
yang memiliki hubungan sejak abad ke-4 dengan Jawa dan daerah lain di
Indonesia. Jadi ada ikatan sejarah yang sangat tua setelah disebut
penaklukan Cina Vietnam. ada ikatan sejarah budaya antara Cham dan
Jawa, tapi mereka tumbuh terpisah karena perkembangan sejarah ".
Dengan adanya kesamaan sejarah ini dapat menjadi daya tarik
sendiri bagi wisatawan asal Vietnam untuk berkunjung. Hal ini yang
menjadi alasan bagi Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama dalam
bidang pariwisata dengan Vietanm. Dalam kerjasama kemitraan strategis
yang disepakati oleh kedua negara, pada point ke 37 kedua negara untuk
sepakat melakukan promosi dan pameran pariwisata. Dengan adanya
kesamaan ini maka menjadi peluang bagi Indonesia untuk
51
mempromosikan hal ini dan dapat disimpulkan hal ini sebagai alasan
Indonesia tetap melanjutkan kerjasama pariwisata dalam kerjasama
kemitraan strategis.
3. Faktor Geografis
Selain faktor ekonomi, sejarah dan kebudayaan, faktor geografis
juga merupakan alasan bagi Indonesia untuk tetap melakukan kerjasama
dengan Vietnamn. Kondisi geografis negara juga merupakan penentu yang
menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan
internasional (Lestari, Puji, 2012). Dengan mengetahui kondisi geografis
suatu negara akan memetakan kerjasama apa yang akan cocok di bangun.
Gambar. IV. 1. Letak Geografis Vietnam
Sumber : National Geographic
Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki letak
geografis yang bagus dan banyak memiliki potensi di berbagai bidang.
52
Dari kondisi geografi, Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan
Asia Tenggara.Vietnam merupakan negara republik yang terletak di
bagian timur semenanjung Indo-cina, dengan ibukota Hanoi. Secara
astronomis, Vietnam terletak antara 23 LU – 29 LU dan 105 BT – 109 BT.
Luas Negara Vietnam 1.650 kilometer dari utara ke selatan dan memiliki
garis pantai yang sangat panjang sekitar 3000 kilometer (World Atlas,
2012).
Menurut Daldjoeni dalam bukunya, geografi politik adalah suatu
analisis geografis dari gejala politik, sangat diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan dari masing-masing negara tersebut, Vietnam dan Indonesia
sebagai suatu negara yang bertetangga (Daldjoeni, 1991). Kebijakan
nasional suatu negara ditentukan oleh posisi, wilayah, sumber kekayaan,
batas wilayah (Daldjoeni, 1991).
Berbicara masalah jarak, Indonesia dan Vietnam merupakan negara
bertetangga yang tidak begitu jauh jaraknya untuk ditempuh, durasi
waktu penerbangan Jakarta ke Ho Chi Minh dapat ditempuh dengan
waktu terbang tiga jam bahkan waktu tempuh ini lebih cepat dibanding
waktu tempuh Jakarta ke Papua yang memakan waktu penerbanagn
sekitar empat jam (Garuda Indonesia, 2016).
Pertimbangan jarak yang tidak terlalu jauh maka akan
memungkinkan bagi para wisatawan dari kedua negara untuk berwisata
dengan pertimbangan jarak, biaya dan waktu. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Prof. Van Der Jan yang mengatakan :
53
“.........also another factor is the location between Vietnam and
Indonesia was very close, It will also detriment the cooperation”
(Putten, 2016).
“ dan juga faktor lain adalah lokasi antara Vietnam dan Indonesia
yang sangat dekat, hal tersebut juga menentukan kerjasama (Putten,
2016).
Dengan pertimbangan ini salah satu tujuan kerjasama untuk
menambah kunjungan wisatawan di kedua negara dapat terwujud.
Dengan adanya pertimbangan jarak ini maka dapat dijadikan potensi bagi
Indonesia untuk mempromosikan wisata menarik dengan jarak yang
dekat sehingga akan memicu bertambahnya kunjungan wisatwan dari
Vietnam ditambah dengan telah dibukanya rute penerbangan langsung di
kedua negara sebagai hasil dari kerjasama kemitraan komprehensif.
B. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari sisi luar negara yang
menentukan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini faktor eksternal merupakan
sebuah faktor yang berasal dari luar Indonesia dan juga Vietnam. K.J Holsti
menjelaskan ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar
negeri. Faktor–faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri
diantaranya, sistem ekonomi internasional, masalah regional maupun global,
Hukum internasional opini dunia dan juga tindakan aktor lain. Namun pada
bagian ini penulis mengambil faktor tindakan aktor dan juga faktor masalah
regional dalam kasus kerjasama pariwisata karena penulis anggap dua faktor ini
memiliki pengaruh penting terhadap kasus ini.
54
1. Faktor Tindakan Aktor Lain
Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan
kesejahrteraan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut bisa
dilihat dari potensi yang dimiliki suatu negara, termasuk potensi pariwisata.
Pada masa globalisasi saat ini, pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor
industri yang berkembang dalam dalam cakupan internasional, pariwisata
saat ini juga dirasa telah berkembang dan memiliki prospek yang
menjanjikan untuk dikembangkan (Budi, 2013).
Secara global, pariwisata dianggap sebagai salah satu aspek penting
dalam perekonomian dunia. Saat ini banyak negara yag mulai fokus
terhadap pengembangan parwisata dinegaranya. Pariwisata merupakan
sektor yang memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian
negara dan juga dunia.
Salah satu faktor yang menjadi alasan untuk Indonesia tetap
melanjutkan kerjasama dalam bidang pariwisata pada kerjasama kemitraan
startegis adalah dampak positif yang dihasilkan oleh kerajasama ini.
Dampak positif ini disampaikan oleh aktor lain diluar kedua negara yang
bekerjasama yaitu Vietnam dan Indonesia. Dampak positif yang akan
didapatkan dari perkembangan pariwisata dalah terbukanya lapangan kerja
yang baru dari sektor pariwisata dan juga meningkatkan pendapatan negara
(International Labour Organization, 2009). Dalam peningkatan sektor
pariwisata, ILO memiliki peran yang penting bagi Indonesia. Menrut ILO
Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang cukup banyak,
55
bila sektor pariwiwsta ditingkatkan dengan baik maka akan membuka
peluang kerja yang baru, oleh karena itu ILO membantu dengan mendirikan
sekolah pariwisata di Bali untuk mencetak insan yang mumpuni di bidang
pariwisata (International Labour Organization, 2009).
Dalam hal ini dapat dilihat peranan dan beberpa pernyataan ILO
terhadap pariwisata dan juga dukungan ILO untuk kemajuan pariwisata di
Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan sebagai tindakan aktor lain yaitu ILO
karena ILO merupakan aktor diluar kerjasama antara Indonesia dan juga
Vietnam. Dengan dukungan ILO untuk mengembangkan sektor pariwisata
di Indonesia maka dukungan ini dapat dijadikan sebagai alasan oleh
Indonesia untuk melanjutkan kerjasama dalam bidang pariwisata dengan
Vietnam.
2. Faktor Kondisi Regional
Faktor lain yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk melanjutkan
kerjasama dalam bidang parwisata dengan Vietnam adalah kondisi regional
kedua negara. Di kawasan Asia Tenggara telah terbentuk perhimpunan
kerjasama negara negara Asia Tenggara yakni Associaton Southeast Asian
Nations (ASEAN). ASEAN telah didirikan sejak tahun 1967 oleh 5 negara
Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura di
Bangkok, Thailand (ASEAN Tourism Forum, 2016). Sejak ASEAN
didirikan pada tahun 1967 oleh lima negara pendirinya, ASEAN terus
berkembang dan terus giat membentuk berbagai forum untuk mencapai
Visi bersama ASEAN yaitu untuk hidup damai bersama dan mencapai
56
stabilitas di kawasan hingga ASEAN kemudian membentuk ASEAN
Community (ASEAN, 2014).
ASEAN Community terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN Political-
Security Community, ASEAN Economic Community, (AEC) and ASEAN
Socio-Cultural Community (ASEAN, 2015). Di ASEAN sendiri sektor
Pariwisata termasuk bagian dari AEC, pariwisata merupakan sektor
penting yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi
negara dan sebagai inetegrasi sosial dan budaya. Dan dalam hal ini
ASEAN memberikan wadah dan dukungan bagi negara anggota ASEAN
termasuk Indonesia dan Vietnam untuk bersama meningkatkan ekonomi di
kawasan Asia Tenggara melalui sektor pariwsiata. Dengan dukungan dan
wadah yang diberikan oleh ASEAN peluang kerjasama dan potensi
pariwisata akan lebih mudah untuk meningkat.
Grafik. IV.1 Kedatangan Wisatawan Intra dan Ekstra ASEAN
Sumber : www.asean.org
-
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
2010 2011 2012 2013
Intra ASEAN
Ekstra ASEAN
Total
57
Dampak nyata yang dapat dilhat dari dukungan ASEAN dalam
sektor pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan. Kunjungan
wisatwan di Kawasan Asia Tenggra yang cukup tinggi dan terus
meningkat di setiap tahunya. Secara keseluruhan pada tahun 2010 total
wisatawan yang berkunjung ke ASEAN baik intra ASEAN maupun ekstra
ASEAN berjumlah 73.752 orang kemudian meningkat drastis pada tahun
2013 menjadi 102.199. orang.
Selain itu ASEAN juga memiliki forum yang secara khusus
membahas mengenai pariwisata yang ada di kawasan Asia Tenaggara.
Forum ini merupakan forum yang diadakan secara tahunan yang disebut
dengan ASEAN Tourism Forum (ATF). ATF merupakan kerjasama yang
didalamnya terdapat 10 negara anggota ASEAN yang bekerja sama antar
pemerintah dan juga dengan melibatkan pihak swasta dengan tujuan untuk
peningkatan kerjasama dan melakukan kolaborasi yang saling
menguntungkan dalam menghadapi persaingan global di bidang
pariwisata. Dengan kerjasama ini diharapkan potensi wisata ASEAN dapat
dengan mudah diketahui oleh dunia dan menjadi tujuan wisata dunia
(Budi, 2013). Dengan adanya ATF yang intens diadakan setiap tahun
dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk turut serta dalam
meningkatkan pariwisata dengan mengadakan kerjasama dengan negara
angota ASEAN secara multilateral atau bilateral seperti dengan Vietnam.
Dengan kondisi seperti ini dan juga dukungan dari ASEAN yang
cukup intens untuk Indonesia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara maka
58
hal ini dapat dijadikan sebagai faktor eksternal untuk Indonesia untuk terus
melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam sebagai salah satu cara
untuk meningkatkan kepariwisataan di Indonesia dengan menjadikan ini
peluang dan pilihan yang tepat untuk bekerjasama dengan Vietnam dalam
bidang pariwisata untuk kemajuan pariwisata Indonesia.
59
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Indonesia dan Vietnam merupakan kedua negara di Asia Tenggara yang
memiliki hubungan baik sejak 60 tahun yang lalu. Hubungan diplomatik yang
baik ini sudah lama terjalin bahkan sejak masa Presiden RI pertama Ir. Soekarno
dengan Ho Chi Minh. Dengan hubungan yang baik ini banyak terbentuk
kerjasama antar kedua negara, termasuk kerjasama dalam bidang pariwisata.
Indonesia memulai hubungan kerjasama dalam bidang pariwisata dengan
Vietnam sejak masa pemerintahan Orde Baru. Kerjasama tersebut terjalin hingga
pada tahun 2013 terbentuk kerjsama kemitraan strategis antara Indonesia dan
Vietnam yang didalamnya terdapat beberapa point yang khusus membahas
pariwisata. Sebelum kerjasama ini ditandatangani sudah ada sebelumnya
kerjasama Kemitraan Komprehensif yang didalamnya juga membahas beberapa
point khusus terkait pariwisata. Dalam penelitin ini, fokus penulis terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi perpanjangan kerjasama ini. Karenan bila mengacu
pada data jumlah wisatawan Indonesia lebih banyak yang datang ke Vietnam
dibanding wisatawan Vietnam yang datang ke Indonesia.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk melanjutkan kerjasama dengan
Vietnam dalam bidang pariwisata memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan
nasional Indonesia selain tujuan mendasar untuk mendapatkan keuntungan di
kedua belah pihak. Bila menjadikan data jumlah wisatawan Indonesia yang datang
60
ke Vietnam maka kunjungan wisatawan Indonesia tentu lebih banyak dibanding
wisatawan Vietnam yang datang ke Indonesia. Bila melihat faktor ini tentu
kerjasama ini terlihat lebih unggul dipihak Vietnam.
Menurut K.J Holsti ada dua faktor berupa faktor internal dan juga
eksternal yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kasus
ini dua faktor internal yang menjadi alasan perpanjangan kerjasama pariwisata
Indonesia dan Vietnam adalah faktor geografis, budaya, dan juga faktor ekonomi.
Dilihat dari faktor eknomi, Vietnam merupakan negara yang unggul di bidang
perikanan, akan sangat menjanjikan bagi perkembangan perikanan Indonesia bila
melakukan kerjasama dengan Vietnam, dalam hal ini kerjasama di bidang
pariwisata akan mempererat hubungan Indonesia dan juga Vietnam untuk
bekerjasama di bidang lain. Selain itu, perdagangan Indonesia dan Vietnam juga
terus membaik dan meningkat setiap tahun, dan Indonesia selalu surpluse. Dengan
kondisi yang baik seperti ini kerjasama di bidang pariwisata akan menambah
harmonis hubungan Indonesia dan Vietnam. Selain itu jumlah tenaga kerja juga
mempengaruhi peningkatan ekonomi suatu negara. Dengan berkurang nya
pengangguran suatu negara maka menandakan adanya peningkatan di bidang
ekonomi. Pada data ditampilkan bahwa kerjasama pariwisata membuka lahan baru
untuk tenaga kerja dan juga memberikan sumbangsih untuk pengurangan
pengangguran di Indonesia.
Hal lain yang juga masih merupakan faktor Internal adalah faktor
geografis. Kondisi geografis secara jarak antara Indonesia dan Vietnam tidak
terlalu jauh. Salah satu keuntungan dan alasan bagi Indonesia adalah kondisi jarak
61
yang yang tidak terlalu jauh akan mempemudah wisatawan untuk berkunjung
ditambah dengan penerbangan langsung yang merupakan output dari kerjasama
pariwsata yang sebelumnya ditanda tangani.
Faktor lain yang menurut KJ. Holsti mempengaruhi kebijakan luar negeri
suatu negara adalah faktor Eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang
mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negari yang datang dari pihak luar.
Dalam kasus ini dua faktor faktor eksternal yang mempengaruhi adalah tindakan
aktor lain dan juga faktor masalah regional.
ILO merupakan bagian dari Persatuan Bangsa Bangsa yang memiliki
konsentrasi di bidang tenaga kerja. ILO sendiri telah memberikan respon terhadap
perkembangan ketenagakerjaan dalam bidang pariwisata di Indonesia. Salah satu
hal yang dilakukan oleh ILO adalah dengan membuat sekolah pariwisata di Bali
untuk mempersiapkan tenga kerja yang mumpuni di bidang pariwisata. Selain itu
menurut ILO Indonesia sebagai negara dengan populasi yang banyak akan
memberikan perubahan perekonomian yang signifikan bagi perekonomian
Indonesia dengan mengembangkan sektor pariwisata dan menambah tenaga kerja
di bidang tersebut. Hal ini dapat dijadikan salah satu faktor bagi Indonesia untuk
melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam dengan alasan perekonomian
dan peningkatan jumlah tenaga kerja.
Dalam sektor pariwisata, ASEAN memiliki fokus sendiri untuk
meningkatkan potensi pariwisata. Pariwista merupakan salah satu bagian dari
AEC, pariwisata merupakan sektor penting yang memegang peranan penting
dalam pembaguanan ekonomi negara dan sebagai inetgrasi sosial dan budaya. Di
62
kawasan Asia Tenggara juga terdapat ATF yang merupakan wadah bagi negara
anggota di kawasan ini untuk bekerjasama dan meningkatkan kepariwisataan di
ASEAN. Dengan support dari ASEAN ini dapat menjadi landasan bagi Indonesia
untuk menigkatkan kepariwisataan termasuk dengan bekerjasama dengan
Vietnam.
Pada akhirnya kerjasama di bidang pariwista layak untuk dilanjutkan
karena kerjasama ini berdampak baik bagi Indonesia walaupun dari segi jumlah
kunjungan wisatawan Vietnam lebih disuntungkan dari Indonesia. Selain itu
hubungan Indonesia yang sudah harmonis dan akan membantu untuk
mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Badan Kerjasama Parlemen DPR RI. (2012). Diplomasi Parlemen Indonesia di
Asia Tenggara. Jakarta: DPR RI.
Burchill, S. (2005). Theories of Internatioanl Relation. New York : Palgrave
Macmillan.
Cipto, D. B. (2010). Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Daldjoeni. (1991). Dasar-Dasar Geografi Politik. Bandung: Citra Aditya.
DPR RI. (2013). Strategic Pairing Indonesia and Vietnam. Jakarta: DPR RI.
Gorman, P. T. (1991). Understanding Global Issues. California: Cole
Publishing Company.
Harun, D. R. (2008 ). Posisi Transportasi dalam Kepariwisataan .
Holsti, K. (1992). International Politics A Framework for Analysis 6th. New
Jersey: Simon and Schuster Company.
International Labour Organization. (2009). Implikasi Krisis Ekonomi Global
Terhadap Lapanagan kerja Pariwisata. Desember: Organisasi Perburuhan
Internasional.
International Labour Organization. (2015). Memperkuat daya saing dan
produktivitas. Jakarta: ILO Jakarta.
Holsti, K. (1988). Politik internasional Jilid II Terjemahan M Tahrir Azhari.
Jakarta: Airlangga.
Holsti, K. (1992). Politik Internasional:Suatu Kerangka Analisa. Bandung :
Bina Cipta.
xv
Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). Pengantar Studi Hubungan Internasional
Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2010). Diplomasi Indonesia 2010. Jakarta:
Kemenlu Indonesia.
Kementrian Luar Negeri RI. (2014). Buku Diplomasi Indonesia 2014. Jakarta:
Kementrian Luar Negeri RI.
Badan Kerjasama Parlemen DPR RI. (2012). Diplomasi Parlemen Indonesia di
Asia Tenggara. Jakarta: DPR RI.
Emma P.Y Wong, N. M. (2014). A Model of ASEAN Collaboration in
Tourism. . Journal of University of New South Wales, Australia .
Kementrian Pariwisata. (2012). Kerjasama Perjanjian Bilateral bidang
Pariwisata. Jakarta: kementrian Pariwisata.
Papp, D. S. (1997). Contemporary International Relation: Framework and
undertanding. boston: Ally and bacon.
Pettiford, j. S. (2009). International Relation: Perspectives and Theme.
England: Pearson Education Limited.
Spillane, J. (1994). Pariwisata Indonesia (Siasat Ekonomi dan Rekayasa.
Yogyakarta: Kanisius.
Rosenau, J. (1969). Lingkage Politics : Essay on the Converage of National and
International System. New York : The Free Press.
Stokes, J. (2007). How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Dalam
Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya. Yogyakarta: Bentang.
Sugiyono, P. D. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Bandung : Alfabeta.
Yoeti, O. A. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
Lestari, P. (2012). Motivasi Indonesia Bekerjasama denngan Vietnam di Sektor
Perikanan. Pekan Baru: Universitas Riau.
xvi
Lestari, P. (2012). Skripsi: Motivasi Indonesia Bekerjasama dengan Vietnam
dibidang Perikanan 2010. Pekan Baru, Riau: Universitas Riau.
Plan of Action ndonesia and Vietnam . (2013). Ho Chi Minh
Widyasti, F. R. (2013). Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung . Yogyakarta:
Universitas Neger Yogyakarta.
The Goverment of Indonesia and Vietnam. (2013, october 6). Plan of Action
In period of 2014-2018 for the implementation of the startegic partnership between
the republic of Indonesia and the socialist republic of vietnam. Plan of Action . Bali.
Jurnal dan Dokumen
Ratih Herningtyas, S. A.-B. (2014, September 29). Punya Posisi Strategis, Indonesia
Harus Mampu Jaga Hubungan Baik Dengan Negara Lain.Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta Diakses pada 1 November 2016.:
(http://www.umy.ac.id/punya-posisi-strategis-indonesia-harus-mampu-jaga-
hubungan-baik-dengan-negara-lain%E2%80%8B.html)
Center for Democracy and Citizenship . (2012, Januari). Creating a Plan Action.
Public Achievment : Diakses pada 27 Oktober 2016,
(http://inside.augsburg.edu/publicachievement/files/2012/12/ActionPlan.pdf)
Emma P.Y Wong, N. M. (2014). A Model of ASEAN Collaboration in Tourism. .
Journal of University of New South Wales, Australia .
xvii
Treaty Kementrian Luar Negeri RI. (2003). Basis Data Perjanjian Internasional.
Basis Data Perjanjian Internasional. Diakses pada 10 Oktober
2016(http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1868_VNM-2003-0022.pdf)
Kementrian Pariwisata. (1994, april 27). Memorandum saling penegrtian Indonesia
dengan vietnam. Kementrian Pariwisata RI Diakses pada 18 September
2016(file:///C:/Users/cs-pc/Downloads/Documents/Vietnam_2.pdf)
Kementrian Luar Negri RI. (2016). Treaty Kementrian luar Negeri RI.Basis Data
Perjanjian Internasional: Diakses pada 25 Oktober 2016
(http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=1
44&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1)
Yahya, A. (2015, April 29). Bappenas. Kementreian BPN/ Bappenas: diakses pada 6
Desember 2016
http://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/pramus/penutupan/1.%20Paparan%2
0Menteri%20Pariwisata.pdf
Website
Arisandy, Y. (2014, Juni 25). Indonesia-Vietnam peringati 60 tahun hubungan
diplomatik. Antara. Diunduh pada 20 November 2016
(http://www.antaranews.com/berita/503480/indonesia-vietnam-peringati-60-
tahun-hubungan-
diplomatik?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news)
xviii
ASEAN Tourism Forum. (2016). about ASEAN Tourism Forum.ASEAN Tourism
Forum. Diunduh pada 24 Oktober, 2016. (http://atf2016.com/Objectives.php)
ASEAN Tourism Forum. (2016). ASEAN Tourism Forum. Diakses pada Juni 17,
2016, (http://atf2016.com/Objectives.php)
Badan Pusat Statistik. (2016, october 11). Badan Pusat Statistik. Badan Pusat
Statistik : Diakses pada11 Oktober 2016.:
(https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1388)
Bisnis Industri. (2014). Industri. Bisnis Industri: Diakses pada. 15 November
2016. http://industri.bisnis.com/read/20140902/98/254519/vietnam-berencana-
tambah-penerbangan-langsung-ke-indonesia
Demografi Indonesia . (2010, Juni 18). Keadaan Geografis Indonesia. Demografi
Indonesia. Diakses pada 10 November 2016 (
http//www.demografiIndonesia.html)
Denny Armandhanu. (2013, Juni 26). Tingkatkan Kerja Sama, Presiden Vietnam
Sambangi Indonesia. Viva. Diakses pada 1 Desember 2016
http://www.viva.co.id/prancis2016/read/423983-tingkatkan-kerja-sama-
presiden-vietnam-sambangi-indonesia
xix
Detik News. (2016, April 10). Warga Vietnam Mayoritas Berbahasa Indonesia.Detik
News. Diakses pada 1 Desember
2016.(http://www.deliknews.com/2016/04/10/warga-vietnam-mayoritas-
berbahasa-indonesia)
Garuda Indonesia. (2016, Desember 2). Garuda Indonesia.,Booking Ticket Garuda.
Diakses pada 20 November 2016. (https://booking.garuda-
indonesia.com/plnext/garudaindonesiaDX/FlexPricerAvailability.action;jsessio
nid=bHnYNXtcQPQGE5KeElgihxgSlRi-PgXaEtFt3jNPdD2Az_CKOhnp!-
1119785090!234775790!1481096133468?B_LOCATION_1=CGK&E_LOCA
TION_1=SGN&B_DATE_1=201612140000&DATE_RA)
Hartono, R. Persahabatan Bung Karno Dan Ho Chi Minh. Berdikari Online: diakses
pada 6 Desember 2016 http://www.berdikarionline.com/persahabatan-sukarno-
dan-ho-chi-minh/
Indonesia Investment . (2015). Industri Pariwisata Indonesia. Indonesia Investment:.
Diakses 15 November 2016 (http://www.indonesia-
investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051)
KBRI Hanoi Vietnam. (2016, Maret 30). kementrian luar negri Republik Indonesia .
Diakses 27 April 2016. (http://kemlu.go.id/id/berita/berita-
perwakilan/Pages/Jaring-Wisatawan-Vietnam,-Indonesia-Kembali-Gelar-Sales-
Mission-di-Hanoi.aspx)
xx
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. (2015). Kdutaan Republik Indonesia di
Hanoi . Diakses 26 Juni 2016.
(http://www.kemlu.go.id/hanoi/id/Pages/Vietnam.aspx)
kompas. (2016). Kompas.Travel Kompas. Diakses pada 10 November 2016
http://travel.kompas.com/read/2016/09/11/152700927/menelisik.upaya.indonesi
a.menggaet.wisatawan.vietnam
Ministry Culture, Sport and Tourism Vietnam . (2015, November 1). Vietnam
Tourism.Diakses pada 1 April 2016, from
(http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/9761)
Pikiran Rakyat. (2015). Festival Wonderful Indonesia di Ho Chi Minh City, Orang
Vietnam Ingin Terbang Langsung ke Bali. Diakes pada 6 Desember 2016,
(http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2016/10/01/festival-wonderful-
indonesia-di-ho-chi-minh-city-orang-vietnam-ingin-terbang
Republika. (2016, September 2). Republika News. Indonesia Jadi Negara Tujuan
Wisatawan Vietnam: Diakses pada 26 November 2016
(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/09/03/ocwnsm382-
indonesia-jadi-negara-tujuan-wisatawan-vietnam)
Tabloid Diplomasi . (2011, September 21). Tabloid Diplomasi . Indonesia sahabat
sejati Vietnam: Diakses pada 18 Oktober 2016
xxi
(http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/159-september-2011/1217-
presiden-vietnam-indonesia-sahabat-sejati.html)
Tempo . (2016, Oktober 1). Orang Vietnam Ingin Terbang Langsung ke Lokasi
Wisata. Tempo. Diakses pada 10 November
2016.(https://m.tempo.co/read/news/2016/10/01/296808839/orang-vietnam-
ingin-terbang-langsung-ke-lokasi-wisata)
Vietnam, I. (2012, Sepatember 12). Tentang Vietnam. from Vietnam : Investasi
Perdagangan dan Pariwisata. Diakses pada 13 Oktober 2016
(http://www.informasi-vietnam.com/2012/09/tentang-vietnam.html)
Vietnam, Voice of. (2013, Juni 23). Agama di Vietnam. Voice of Vietnam. Diakses
pada 20 Oktober 2016 (http://vovworld.vn/id-id/Kotak-Surat-Anda/Agama-
agama-di-Vietnam/159125.vov)
Vietnam, Voice of. (2013, Juni 27). Kunjungan Presiden Vietnam di Indonesia. Voice
of Vietnam. Diakses pada 10 November 2016 (http://vovworld.vn/id-id/Ulasan-
Berita/Kunjungan-Presiden-Vietnam-Truong-Tan-Sang-di-Indonesia-yang-
meningkatkan-hubungan-Vietnam-Indonesia/163316.vov)
Voice of Vietnam . (2015). Masa 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Vietnam
. VOV .
xxii
Voice of Vietnam. (2012, April 26). Voice of Vietnam ., from Vietnam menghadiri
Pekan Raya Hasil Perikanan Eropa ke-20 di Belgia. Diakses pada 8 Desember
2016 ( http://vovworld.vn/id-id/Berita/Vietnam-menghadiri-Pekan-Raya-Hasil-
Perikanan-Eropa-ke20-di-Belgia/81459.vov)
Wibowo, A. (2014, Desember 4). Indonesia-Vietnam jajaki kerjasama pariwisata.
Anatara News. Diakses pada 17 November 2016
(http://www.antaranews.com/berita/467474/indonesia-vietnam-jajaki-
kerjasama-pariwisata)
World Atlas. (2012, Januari 20). Vietnam. World Atlas:. Diakses pada 6 Desember
2016
(http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/vietnam/vnland.htm)
World Economif Forum. (2015). World Economic Forum. Diakses pada 4 April 2016
(http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-
2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/)
Lampiran 1
Teks Wawancara
Pembuat Soal wawancara : Dzikri Nurhabibi
Pewawancara : Maria Ulfah, S. Sos. Mahasiswi Austronesia,
Universitas Hamburg German
Narasumber : Prof. Jan Van Der Putten, Prof Bidang Austronesia
Universitas Hamburg, Jerman
WaktuWawancara : Selasa, 6 Desember 2016. Pukul 14.00Waktu
Hamburg
What, do you think, are the underlying factors that encourage the two nation
states to establish cooperation in the sector of tourism?
There are very old ties historically. In Central Vietnam there is Cham kingdom,
which is -- speaking people who had ties since the 4th century with Java and other
regions in Indonesia. So there is a very old historical ties after the so-called
Chinese conquest of Vietnam --
And also, The Cold War has drifted them apart, Vietnam was communist, and
during Cold War Indonesia as we all know was Capitalist after 65. So since then
they have been set apart. But now after the economic revival of Vietnam, they are
looking for sources of income. They might be looking also at more similarities
than differences - political differences - that drift them apart. This part of
Southeast Asia there have quite a few commonalities, but on the other hand,
because of all kinds of political contingencies, they have differences. So there are
underlining factors, commonality of history, a growing opportunity and
accelerating globalization - looking for outside sources of income so you’re
looking for tourism, production of all kinds of agricultural stuffs, like coffee and
tea. Vietnam is of course a good coffee producer, Indonesia as well. But I think
tourism has a better perspectives than the other.And also another factor is the
location between Vietnam and Indonesia was very close, It will also detriment the
cooperation.
In the case of Indonesia and Vietnam tourism, what factors do you think will
significantly strengthen the relations?
Again, certain similarities. What we have to look at is what are their assets. One
asset is cultural diversities. In Vietnam, what is always suppressed is the ethnic
diversities - in Indonesia too, by the way. Because in economic factors, one is
cheaper than 500. Because then it becomes chaos and difficult to manage. That
has been for a while now. And especially Indonesia is looking at -- the diversity as
an asset, rather than the hampering factor of the economy. So they are selling
Indonesia, let’s say, as a very multilingual, multiethnic country. Vietnam has
similar ethnic diversity but there is one ethnic group that for a long time has
dominated the rest, and I think it’s still dominating and it very much pushing to
the side, fossilizing the other ethnic groups, they are in the islands of Vietnam.
But they are also selling this ethnic diversity as an asset, to attract people, “come
look at our ethnic people.” So one thing is ethnic diversity.
Second is, of course, to cooperate that we do something that is interesting for
tourists. What do people like? OK, they like certain landmarks, natural landmarks.
So you could sell trips to Halong Bay, very scenic group of islands, together with
trip to Bali or trip Yogyakarta and visiting several Buddhist temples around
Yogyakarta. So, certain cooperation could also extend sales, and they should be
effective. If you really cooperate, you will have many choices for the tourists.
Is there any similarities in the culture, history, ethnic, religion in social aspects?
It’s always doubled, because they are different nations. Two different nations
always want to bring forward their differences because they want to develop
nationalism. But on the other hand, you’re part of the same region, so you have
many similarities. As I’ve said, there are historical ties culturally between Cham
and Java, but they’re growing apart because of historical development. And I
think now, especially in this globalizing world, as part of ASEAN, they could be
looking more at similarities than differences. But of course in Vietnam it’s a little
bit difficult because the political regime is quite conservatives. That is one of the
reasons why they are looking more at “OK, we are apart from the others”, so they
stress more on peculiarities rather than similarities.
Do you think that religion taking part in this cooperation? For example, in
Indonesia the majority is Muslim but in Vietnam the majority is not Muslim.
It depends on what you want from the religion. If you want to attract people for
halal tourism, for example, then it will be much easier to develop that in Indonesia
than Vietnam. But, again, the Chams, they are Muslim group that extends from
Vietnam to Cambodia. I know, in Cambodia they are supported by Malaysians
and they are developing a Malaysian type of Islam; so if Vietnam also wants to
attract halal tourism from either Indonesia, or Middle East, then that would be a
good prospect to develop it there. Other parts of religion, I don’t think Vietnamese
will have problem to come to Indonesia because of religion; Indonesians going to
Vietnam could be, but you could also look for the halal restaurants there in big
cities. Of course, the same problem or issue if you go to Thailand or Myanmar or
any other non-Muslim mainland Southeast Asian states, except perhaps Malaysia.
So, how about the heritage, perhaps for Vietnamese to visit Indonesian temples, is
it religious tourism?
I don’t think so. There are temples in Vietnam, but these temples are either
Buddhist monasteries, but not too many, because they are not like Thai
Buddhism. There are Hindu, again, that is in the Cham area. And many Christians,
so there are churches. But I don’t think there will be many people who visit
monuments in Indonesia or the other way around, because the Cham temples are
not that well-known, and you have bigger, nicer ones in Indonesia. So I think,
maybe Vietnamese want to visit the temples in indonesia. And maybe, again these
Chams, they develop a certain positive self-confident culture in Vietnam, the
Chams -- but I haven’t heard of any groups of Cham people coming to Indonesia.
Based on the data that Nahrowi gather in his research, he sees that the number of
Vietnam tourists who come to Indonesia is lower than Indonesian tourists that
come to Vietnam. So what do you think the aspects that influence this issue?
I haven’t done any research, but I would say that Vietnamese people are still not
looking at Indonesia as tourism destination, so they rather look at China maybe,
though they have difficult relationship with China. Perhaps, even more, they look
at US, and to certain extent to Europe. They don’t look at other nations in
Southeast Asia. Indonesians, they don’t have a very big diaspora and they tend to
visit nearby countries, so I think that is one big reason. I guess when Vietnamese
want to go abroad, they go abroad with their family and they stay for a longer
time, while Indonesians are like “OK, we have 2 days off, let’s go to KL. We’ve
been 10 times to KL and Singapore, now we go to Hanoi, because we haven’t
been there. So it’s time for our city trips.” Among Indonesians, it becomes very
popular.
So, do you have perhaps any suggestion, opinion, or comment about this interview
for him?
No. I know too little about his research to do any suggestion, so I don’t know. I
think it’s interesting to look at these two nations in Southeast Asia. One thing that
might be interesting, especially from the perspective of Indonesia is that there is a
growing sense of “we are Southeast Asians” or “we are part of ASEAN” because
one thing is the paper identity, if you go to Singapore, if you go to KL, you go to
Thailand, you don’t need a visa, right? So you just hop on, you don’t need to pay
fiscals anymore, so you just go on AirAsia flight form Surabaya and you go
straight to Manila, for instance, or Saigon, or other places. And with that, there is
a growing identity as “we are part of a bigger whole, not only Indonesia, but yeah,
there is bigger unit, which the identity is forging; being someone in Southeast
Asia”, and this, I think, is very new, it’s growing. Madonna is staging is
Singapore, let’s go to Singapore to see Madonna, so you book a trip for two days
just for that. Of course she also has a concert in Japan or America, but that’s much
further away, but Singapore is so close by. And this notion that it’s so close-by
has something to do with AirAsia because it has increased the mobility
enormously in Southeast Asia. And you get a sense of these distances are much
smaller, and much easier. In the old days, of course, you have to apply for a visa,
or firstly you buy a passport which is very hard in Indonesia. So this whole sense
is speeding up the mobility; and with that, there comes a certain sense of
Southeast Asian identity. The growing identity from the national identity become
the regional identity. Then, we would start competing, right? Of course, there’s
always, “I’m Javanese and I’m Indonesian.” But now, “I’m Javanese” is like “OK,
I was born in Jakarta” or “I was born in Surabaya” or “I was born in Semarang”
but my parents are from Kalimantan; so am I a Javanese? No. First of all, “I’m an
indonesian,” and then second, “I’m Southeast Asian,” and maybe “I’m a little bit
of Kalimantan.” This different parts of identities, they are shifting. And it’s
interesting. And for tourism, tourism is not just about shopping, or looking at
buildings or something like that, it’s part of a lifestyle; lifestyle has something to
do with identity, whether you feel good at home, or you feel relaxed, what kind of
personalities you put in yourself. For example, you come to Germany to study, 20
years ago, it’s almost unthinkable. I mean this is something special, and imagine
you have thousands of people going abroad. And it’s not just indonesians, of
course it’s everybody, it’s good to have foreign experience, it’s good for your
language.
Thank you very much.
You’re welcome.
~ . {;,. \' .... -- "~_.,..,.
~4-: ~~
REPUBLIK INDONES
RENCAINA AKSI P ~ERIODE 2012-2015
BAGI IMPLEMENTA.SI DEKLARASI
ANTARA REPUBLIK IND,ONESIA
DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
TENTANG KERANGKA HUBUNGAN PERSAHABATAN DAN KEMITRAAN KOMPIR1EHENSIF
MEMASUKI ABAD KE-21
Dengan tekad untuk memperkuat hubungan persahabatan tradisional kerjasama komprehensif antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam dan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, menuju sebuah kemitraan strategis;
Didorong oleh tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama dalam Deklarasi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam Tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Komprehensif Meniasuki Abad Ke-21 (selanjutnya disebut Deklarasi Indonesia-Viet Nam) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi;
l ' ' #'
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam sepakat untuk merealisasikan Rencana Aksi periode 2012-2015 (selanjutnya disebut Rencana Aksi) untuk m~engimplementasikan Deklarasi Indonesia Viet Nam sebagai berikut:
A. Kerjasama Politik
1. Terus mendorong saling pengertian dan saling dukung bagi komitmen kedua negara dalam asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah kedua negara;
2. Mendorong saling kunjung tingkat tinggi; antar Kementerian dan lembaga pada berbagai tingkatan serta hubungan antara masyarakat guna lebih memperkuat hubungan bilateral;
3. Membentuk Komisi Bersama Kerjasama Bilateral (JCBC) yang dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri kedua negara yang akan diseleng'garakan dua tahun sekali dan secara bergantian di Indonesia dan Viet Nam. JCBC akan menjadi forum untuk meninjau ulang dan memandu perkembangan kerjasama
bilateral di berbagai bidang sekaligus untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Kedua pihak oleh karenanya sepakat untuk mengoptimalkan peranan Pertemuan Konsultasi Bilateral Bersama untuk tingkat Pejabat Tinggi ( SOM JCM) dengan cara, diantaranya, menyelenggarakan SOM JCM setiap tahun dan secara bergantian di Indonesia dan Viet Nam. SOM JCM akan mengkoordinasikan persiapan- persiapan yang diperlukan untuk kesuksesan penyelenggaraan JCBC;
4. Untuk memajukan kerjasama antara kedua parlemen di antaranya dengan mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Nasional Republik Sosialis Viet Nam yang ditandatangani di Jakarta pad a tanggal 1 Maret 201 0;
5. Mendorong penguatan kerjasama dan koordinasi antar-parlemen dalam organisasi- organisasi parlemen internasional seperti Uni Antar-Parlemen (IPU), Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), Pertemuan Kem1itraan Parlementer Asia- Eropa (ASEP), Forum Parlementer Asia- Pasifik (APPF), Majelis Parlementer Asia (APA) dan Forum Para Anggota Perlemen Asia- Pasifik untuk Pendidikan (FASPPED);
6. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dalam upaya menuju pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 melalui, diantaranya, mendorong pelaksanaan secara efektif Piagam ASEAN dan Roadmap Masyarakat A SEAN, seraya terus meningkatkan sentralitas A SEAN dalam arsitektur regional yang terus berkembang; terus menegakkan dan mempromosikan asas- asas yang telah diakui secara umum dan secara internasional telah dijunjung dalam instrumen- instrumen Politik ASEAN dan norma- norma regional seperti Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAG) di Asia Tenggara, Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC);
7. Melanjutkan kerjasama dalam mendorong perdamaian, keamanan dan keselamatan navigasi di Laut China Selatan, antara lain dengan bekerjasam1a dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memastikan pelaksanaan secara menyeluruh dan efektif dari DOC sejalan dengan Pedoman lmplementasi DOC yang telah disepakati, dan penyelesaian akhir tata laku regional di Laut China Selatan;
8. Mempromosikan multilateralisme secara terus- menerus, memperkuat peranan vital dan kontribusi Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, penyelesaian sengketa secara damai, perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata- senjata pemusnah massal, dan pembangunan berkelanjutan, serta menjamin keikutsertaan dan keterwakilan negara- negara berkembang dalam proses pembuatan keputusannya. Saling mendukung pencalonan masing- masing sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan- pemilihan selanjutnya dan, pada prinsipnya, menyediakan
dukungan bersama untuk pencalonan masing-masing di masa mendatang pada forum multilaterallainnya sesuai dengan semangat ASEAN;
9. Saling mendukung pada forum- forum regional dan internasional. Sehubungan dengan hal ini, Viet Nam telah sepakat untuk memberikan dukungannya bagi kesuksesan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 dan Kerjasama Ekonomi Asia- Pasifik (APEC) pada tahun 2013;
10. Bekerjasama memajukan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara negara- negara berkembang dalam berbagai kerangka kerjasama seperti Gerakan Non-Biok (NAM), Kelompok 77 dan Cina, Kemitraan Strategis Baru Asia- Afrika (NAASP) dengan maksud untuk memajukan peranan dan kemampuan kerangka kerja ini untuk menyelesaikan permasalahan dan isu global; bekerja bersama dan dengan negara-negara ASEAN lainnya mempromosikan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat dalam kerangka kerjasama regional seperti APEC, Pertemuan Asia- Eropa (ASEM) dan Forum Kerjasama Asia Timur dan Amerika Latin (FEALAC);
11. 1Menyelesaikan perjanjian delimitasi Zona Ekslusif Ekonomi antara kedua negara dalam waktu dekat dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan kelautan serta penegakan hukum laut masing-masing.
B. Kerjasama Pertahanan dan Keamanan
12. Mendorong kerjasama antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Viet Nam dengan mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Penguatan Kerjasama antara Pejabat- Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Terkait yang ditandatangani di Ha Noi pad a tanggal 27 Oktober 2010, dengan cakupan kerjasama meliputi pertukaran kunjungan antara instansi Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, konsultasi berkala mengenai permasalahan pertahanan yang menjadi perhatian bersama, pendidikan dan pelatihan, pertukaran intelijen militer, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, dan bidang- bidang kerjasama lainnya yang telah disepakati bersama;
13. Memperkuat hubungan intelijen bilateral antara Badan lntelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) dan General Department of Intelligence Kementerian Pertahanan Viet Nam;
14. Meningkatkan lebih jauh kerjasama intelijen dalam bidang yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama antara Badan lntelijen Negara (BIN) dan General Department of Intelligence Kementerian Keamanan Publik Viet Nam untuk mendukung deteksi dini dan peringatan dini terhadap terorisme, radikalisme, dan kejahatan transnasional demi perlindungan keamanan dan keselamatan nasional;
15. Mendorong hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, diantaranya, Organisasi Polisi Kriminal lnternasional (INTERPOL) dan Kepala- Kepala Polisi
ASEAN (ASEANAPOL) dalam menghadapi permasalahan keamanan nontradisional seperti terorisme, penyelundupan, peredaran obat terlarang, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional, pencucian uang', kejahatan dunia maya, dan kejahatan- kejahatan transnasional dan terorganisasi lainnya melalui pelaksanaan perjanjian- perjanjian kerjasama yang sudah ada, terutama Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Mencegah dan Memerangi Kejahatan dan mendorong bidang-bidang kerjasama lain sesuai hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara;
16. Mengembangkan kerjasama Kepala- Kepala Lembaga Keamanan ASEAN (MACOSA) dan Konferensi Masyarakat lntelijen ASEAN (A/CC);
17. Meningkatkan kerjasama saling berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas dengan cara mengintensifkan pertukaran pelatihan dan pendidikan di antara lembaga kepolisian, termasuk pelatihan bahasa Indonesia dan Vietnam, pelatihan untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, pelatihan pada Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC), pendidikan pada Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Rl (Sespim Polri). Kerjasama semacam itu hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kerja persetujuan kerjasama keamanan diantara kedua negara;
18. Membangun kerjasama keamanan maritim dan peningkatan kapasitas yang lebih erat melalui saling berbagi informasi dan pengalaman terbaik serta pelaksanaan patroli laut yang terkoordinasi.
C. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
19. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi, llmiah, dan Teknis (JCESTC), khususnya dalam sektor- sektor industri kecil dan menengah ( SM/s) dan kerjasama teknis dengan maksud untuk menjajaki konsep, pendekatan, dan modalitas baru pada berbagai area kerjasama. Dalam hal ini, kedua pihak berkomitmen untuk meneruskan penyelenggaraan JCESTC berkala secara dua tahunan sesuai kesepakatan bersama, khususnya JCESTC ke-6 di Indonesia tahun 2011/2012 dan JCESTC ke-7 di Viet Nam tahun 2013/2014;
20. Mendorong pencapaian nilai perdagangan dua arah hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 dengan cara mendorong lebih jauh keterlibatan sektor swasta kedua negara yang lebih besar, diantaranya dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan promosi perdagangan bersama, pertukaran informasi, dan pertemuan bisn is;
21. Mendorong pengimplementasian Memorandum Saling Pengertian Perdagangan Beras antara Kementerian Perdagangan Indonesia dan Kementerian lndustri dan Perdagangan Viet Nam. Mempercepat pembentukan Memorandum Saling Pengertian Kerjasama dalam bidang Kopi Robusta dan
Komisi Bersama Kopi Robusta. Mendorong lebih jauh perdagangan dua arah untuk produk- produk pertanian, seperti lada, beras, dan produk- produk industri seperti alas kaki, kerajinan tangan, makanan dan minuman, produk farmasi, dan kosmetika;
22. Meningkatkan arus investasi dua arah dengan cara memajukan pertukaran, kontak di antara lembaga- lembaga otorita pengelolaan investasi kedua negara dan asosiasi- asosiasi bisnis untuk mempercepat proyek- proyek pada bidang yang potensial; menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat bisnis untuk mempromosikan perdagangan dan investasi langsung; dan mendorong pelaksanaan Persetujuan lnvestasi Komprehensif ASEAN;
23. Meningkatkan kerjasama bilateral pemrosesan dan penyulingan mineral dan batubara dengan cara memfasilitasi dan mendorong investasi sektor swasta di kedua negara;
24. Memperluas dan memperdalam kerjasama pada tingkat bilateral, regional dan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran kedua negara; dan untuk meningkatkan kemitraan ekonomi bcrdasarkan asas kesetaraan, saling menguntungkan, saling melengkapi, dan kemajemukan; mempercepat program- program kerjasama tiga pihak antara kedua negara dan negara ketiga, baik dengan entitas ekonomi maju ataupun berkembang; dan meningkatkan kerjasama mempromosikan ekonomi karbon rendah dan hijau;
25. Mendorong pertukaran keahlian, pengalaman, dan praktek- praktek terbaik tentang pelaksanaan kemitraan publik- swasta.
D. Kerjasama Pert:anian, Kehutanan, Ke/autan, Perikanan, dan Administrasi Pertanahan
26. Mempercepat pelaksanaan mekanisrh'e yang sudah ada dalam melanjutkan kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan maksud untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, bantuan teknis, produktivitas dan diversifikasi, pengelolaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pada bidang-bidang dimaksud;
27. Melaksanakan Penelitian Bersama mengenai teknologi produksi padi hibrida ataupun teknologi dan industri pembibitan (sebagaimana disebutkan dalam Catatan Perterr.uan antara Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Viet Nam tertanggal 23 Oktober 2008);
28. Memperbaharui Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pertanian dengan tujuan menyediakan kerangka kerja hukum untuk kerjasama lebih jauh dalam bidang pertanian;
29. Mendorong pertukaran informasi terkait bidang pertanian; dan membentuk kerjasama gabungan untuk produksi, pemrosesan, dan penjajakan pasar untuk produk-produk pertanian seperti beras, lada, teh, karet, dan lainnya;
30. Mengintensifkan kerjasama kehutanan, termasuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan terkaitnya, mencegah kebakaran hutan dan meningkatkan pengelolaan :kayu;
31. Mempercepat pengimplementasian Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Kerjasam1a Kelautan dan Perikanan yang telah ditandatangani di Ha Noi pad a tanggal 27 Oktober 2010 dengan melaksanakan Pertemuan Komisi Teknis Bersama tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan secara tahunan pada tanggal dan tempat yang telah disepakati bersama;
32. Mendorong pelaksanaan kerjasama gabungan dalam hal keamanan produk perikanan, kendali mutu, dan jaminan sebagaimana ditetapkan dalam komunike bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Sosialis Viet Nam;
33. Mendorong kerjasama pemulangan awak kapal penangkap ikan dan nelayan, yang ditangkap dan/ atau ditahan karena melakukan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan ilegal (IUU fishing) di yurisdiksi pihak lain, ke negara asalnya. Segala biaya yang terkait dengan kegiatan pemulangan akan ditanggung oleh negara asal awak kapal dan nelayan dimaksud . Kedua pihak akan mempertimbangkan pemulangan semacam itu berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan juga semangat persahabatan dan kemanusiaan;
34. Mendorong kerjasama dalam bidang pelestarian kelautan, pulau- pulau kecil, dan pengelolaan zona pesisir terpadu;
35. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dalam bidang administrasi pertanahan dan pertukaran pengalaman, delegasi, dan informasi yang saling menguntungkan antara instansi- instansi administrasi pertanahan Pemerintah kedua negara untuk pengembangan administrasi pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.
E. Kerjasama Perhubungan
36. Mendorong maskapai-maskapai penerbangan kedua negara untuk meningkatkan pelayanan penerbangan antara Indonesia dengan Viet Nam dan sebaliknya dengan Memorandum Saling Pengertian yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2004;
·'.
37. Mendorong kerjasama dalam bidang perhubungan laut, termasuk penyediaan pelayanan kapal muatan barang dan menjamin keselamatan bagi kapal- kapal yang berlayar diantara kedua negara; pembagian pengalaman dalam hal keselamatan dan keamanan maritim dan pengembangan pelabuhan laut; dan pelatihan sumberdaya manusia pada sektor kelautan.
F. Kerjasama lnformasi dan Komunikasi
38. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang informasi dan komunikas' dalam kegiatan- kegiatan seperti pertukaran informasi dan pengalaman dalam manajemen sektoral negara; kerjasama dalam pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia; pertukaran informasi peluang bisnis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ; mendorong kerjasama dalam bidang pos dan telekomunikasi, penyiaran (khususnya penyiaran televisi dan radio publik dan pertukaran pengalaman dalam bidang penyiaran digital);
G. Kerjasama Pariwisata
39. Mengimplementasikan program- program kerjasama pariwisata jangka pendek untuk periode 2011- 2013 berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pariwisata yang telah disepakati diantara kedua Pemerintah;
40. Meningkatkan pembagian informasi dan pengalaman, khususnya dalam bidang pariwisata terkait pengembangan sumberdaya manusia;
41. Menjajaki kemungkinan menyelenggarakan program- program promosi pariwisata bersama, termasuk yang bertemakan Jejak Peradaban pada media massa dan festival-festival pariwisata;
42. Merancang rute - rute yang menghubungkan tujuan- tujuan pariwisata diantara kedua negara sehingga akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung;
43. Menyelenggarakan secara periodik pameran - pameran, acara- acara perdagangan- investasi- pariwisata secara bergiliran pada salah satu negara dengan maksud untuk mempromosikan pemasaran industri pariwisata di kedua negara.
H. Kerjasama 1/mu Pengetahuan dan Teknologi
44. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; merundingkan dan memfinalisasi Perjanjian Kerjasama llmiah dan Teknis; dan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama llmu Pengetahuan, Teknologi, dan lnovasi antara Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Sosialis Viet Nam;
45. Mendorong kerjasama ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi, khususnya dalam bidang- bidang (i) Pangan dan Pertanian, (ii) Energi, termasuk energi alternatif dan energi terbarukan, (iii) Teknologi lnformasi dan Komunikasi, (iv) Kesehatan dan Kedokteran, (v) Teknologi Transportasi, (vi) Teknologi Pertahanan, (vii) Bahan Lanjutan, (viii) Peringatan Bencana Alam (Gempa bumi, Tsunami, Topan), (ix) Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan lklim, (x) bidang- bidang kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi lainnya yang disepakati bersama, untuk ditentukan kemudian;
46. Mendorong kerjasama penelitian bersama; peningkatan kapasitas bersama melalui program pertukaran ahli; pelatihan bersama, seminar dan lokakarya; dan penerbitan bersama pada bidang- bidang kerjasama yang telah disepakati.
I. Kerjasama Eksplorasi Minyak dan Gas
47. Memperkuat dan mendorong kerjasama antara PERTAMINA dan PETROVIETNAM dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas;
48. Memelihara dan memfasilitasi kerjasama tripartit antara PERTAMINA, PETROVIETNAM, dan PETRONAS untuk mengimplementasikan eksplorasi minyak dan gas bersama di blok Randugunting (di Indonesia), blok- blok 10 dan 11-1 Conson JOC (di VietNam), dan blok SK305 (di Malaysia);
49. Mendiskusikan realisasi minat investasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di kedua negara.
50. Mulai melaksanakan kajian dan penelitian di area-area yang telah disetujui untuk menjajaki kemungkinan melakukan unitisasi;
51. Meningkatkan kerjasama dalam bidang- bidang operasional perminyakan dan pencegahan resiko terkait lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan- kegiatan industri minyak dan gas.
J. Kerjasama Pendidikan
52. Menyelesaikan Memorandum Saling Pengertian Ke-rjasama dalam Bidang Pendidikan Tahun 2005 dan memperbaharui Memorandum Saling Pengertian ini untuk periode baru 2011- 2015.
53. Meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Viet Nam dalam bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik.
K. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama Kesejahteraan Masyarakat
54. Meningkatkan kerjasama antara Kementerian- Kementerian Tenaga Kerja kedua negara untuk melakukan pertukaran kebijakan dan pengalaman, melakukan kunjungan studi, dan mengimplementasikan proyek- proyek terkait dalam bidang- bidang manajemen tenaga kerja, bimbingan karir, dan pendidikan kejuruan melalui kerangka kerjasama bilateral dan multilateral;
55. Menugaskan kedua Kementerian yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara untuk mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerangka kerjasama bilater~l dan multilateral.
L. Kerjasama Kesehatan
56. Mengintensifkan lebih lanjut lagi kerjasama bilateral, regional, dan internasional yang sudah ada dalam bidang kesehatan;
57. Mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan kedua negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan darurat yang menyangkut kesehatan, pemberantasan penyakit m·enular seperti flu burung, dan perbaikan kesehatan umum.
M. Kerjasama Teknis
58. Memperkuat kerjasama teknis diantara kedua negara, khususnya dalam melaksanakan program-program peningkatan kapasitas dalam berbagai bidang dalam kerangka kerjasama Selatan- Selatan. Program-program peningkatan kapasitas itu akan termasuk pembagian pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, pengiriman para ahli, dan program-program lainnya yang menjadi kepentingan bersama;
59. Mendorong keikutsertaan Viet Nam dalam berbagai progJaro kerjas~m,s
teknis yang akan diadakan di Indonesia selama tahun 2012 - 2015, ~d~n
sebaliknya.
Naskah Rencana Aksi ini akan berlaku pada tanggal penanda~toganan.
Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 14 S~e.otembel 2011, da,::tm Banftsa Indonesia, Bahasa Vietnam dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal perbedaan pena·tskan ,atas Rencana Aksi ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk dan Atas Nama
Pemerintahn epublik lndoneslla
Signed
awa
Untuk dan Atas Nama
P~emerfntah Republik Sosialis Viet Nam
Signed
Pham Binh Minh
~nteri Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
P.LAN OIF ACTION IN THE PERIOD OF 201 2-201 5
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE SOCIALIST REPUBLIC OIF VIET NAM
ON THE !FRAMEWORK OF IFRIENDL Y AND COMPREHENSIVE PARTNERSHIP
ENTERING THE 21 5T CENTURY
With the determination to strengthen the traditional relations of friendship and comprehensive cooperation between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam and with the desire to raise these relations to a higher level, towards a strategic partnership;
Encouraged by the aims which were agreed upon in the Declaration between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century (hereinafter referred to as the Indonesia - Viet Nam Declaration) signed on 26 June 2003 in HaNoi;
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam agreed to realize the Plan of Action in the period of 2012-2015 (hereinafter refe rred to as the Plan of Action) for implementing the Indonesia -VietNam Declaration with the following details:
A. Political Cooperation
1. To continuously promote mutual understanding and support for t'he two countries' commitment to the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity of both countries;
2. To promote the exchange of high-level visits; visits of Ministries and agencies at various levels as well as people-to-people contacts to further streng:then bilateral relations;
3. To establish a Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) co-chaired by the Minister for Foreign Affairs of the two countries that will be held biennially and alternately in Indonesia and Viet Nam. The JCBC will serve as the forum to review and g:uide the development of bilateral cooperation in various fields as well as to exchange views on bilateral, regional and international issues of mutual interest. The two sides therefore agreed to optimize the role of the Joint Bilateral Consultation Meeting at the Senior Officials level (SOM JCM) by, among others,
convening it annually and alternately in Indonesia and Viet Nam. The SOM JCM will coordinate the preparations needed for the successful convening of the JCBC;
4. To promote cooperation between the two parliaments by, among others, implementing the Memorandum of Understanding (MoU) between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam signed in Jakarta on 1 March 201 0;
5. To encourage the strengthening of inter-parliamentary cooperation and coordination within international parliamentary organizations such as the InterParliamentary Union (IPU), the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), the Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP), the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), the Asian Parliamentary Assembly (APA) and the Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED);
6. To further enhance coordination and collaboration in working towards the establishment of ASEAN Community by 2015 through, inter alia, promoting the effective implementation of the ASEAN Charter and Roadmap for ASEAN Community, while continuing to enhance ASEAN centrality in the evolving regional architecture; to continue to uphold aDd promote commonly and internationally recognized principles enshrined in ASEAN Political instruments and regional norms such as the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia, the Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) and the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC);
7. To continue the cooperation in promotion of peace, security and safety of navigation in the South China Sea, inter alia, to work together with other ASEAN Member States and China to ensure the full and effective implementation of the DOC in conjunction with agreed Guidelines for the Implementation of the DOC, and the eventual conclusion of a regional code of conduct in the South China Sea;
8. To continuously promote multilateralism, reinforce the vital role and contributions of the United Nations (UN) in maintaining and promoting international peace and security, peaceful settlement of disputes, disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction, and sustainable development, as well as ensuring greater participation and representation of developing countries in its decisionmaking processes. To mutually support' the respective candidatures for the UNSC non-permanent seat in the future elections and, in principle, to provide mutual support for the respective candidatures in other multilateral fora in line with the spirit of ASEAN;
9. To support each other in regional and international fora. In this connection, Viet Nam has agreed to lend its support toward the success of Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2011 as well as Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in 2013;
10. To cooperate in promoting closer cooperation and coordination among developing countries within such frameworks as the Non-Aligned Movement (NAM), the Group of 77 and China, the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) with a view to enhancing the roles and ability of these frameworks in solving global problems and issues; to work together and with other ASEAN
countries in promoting closer cooperation and coordination within reg ional frameworks such as APEC, the Asia-Europe Meeting (ASEM) and the Forum for East Asia Latin America Cooperation (FEALAC);
11. To work for a conclusion of an agreement on Exclusive Economic Zone delimitation between the two countries at the earliest possible and to ensure maritime safety and security as well as law enforcement at sea respectively.
B. Defense and Security Cooperation
12. To promote cooperation between the two Ministries of Defense of Indonesia and Viet Nam by implementing the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defense Officials and its Related Activities signed in Ha Noi on 27 October 201 0, with such scope of cooperation as exchange of visits between Defense and Armed Forces agencies, regular consultation on defense issues of common concern, education and train ing, military intelligence exchange, cooperation in science and technology in defense industry, and other areas of cooperation as mutually agreed;
13. To strengthen bilateral intelligence relations between Indonesian Armed Forces Strategic Intelligence Agency (Badan lntelijen Strategis - BAIS) and the General Department of Defense Intelligence of the Ministry of Defense of Viet Nam;
14. To further enhance intelligence cooperation in the area of common concern and interest between the State Intelligence Agency of Indonesia (Badan /ntelijen Negara - BIN) and the General Department of Intelligence of the !Ministry of Public Security of Viet Nam to support early detection and early warning against terrorism, radicalism and transnational crimes for the protection of national security and safety;
15. To encourage relations with international agencies, among others, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL) in addressing non-traditional security issues such as terrorism, smuggling, drug-trafficking, trafficking in persons, international economic crimes, money laundering, cyber crime, and other transnational organized crimes through implementing existing cooperation agreements, notably the 2005 MoU on Cooperation on Preventing and Combating Crimes and promote other areas of cooperation where appropriate and in accordance with the national laws and regulations of the respective countries;
16. To develop cooperation in the ASEAN Chiefs of Security Agencies (MACOSA) and the ASEAN Intelligence Community Conference (AICC);
17. To enhance cooperation on sharing experiences and capacity building through 1
1 intensifying exchange of training and education among police, including training of Indonesian and Vietnamese languages, training on preventing and combating transnational crimes, training for Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), education for Indonesian National Police Leadership School (Sespim POLRI). Such cooperation should be conducted within the framework of agreements on security cooperation between the two countries;
18. To establish closer maritime security cooperation and capacity building through sharing of information and best practices as well as conducting coordinated maritime patrol.
C. Economic and Development Cooperation
19. To consolidate the Joint Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC), especially in the sectors of small and medium industries (SMis) and technical cooperation with a view to exploring new concepts, approaches and modalities of various areas of cooperation. In this respect, both sides are committed to continuing to hold regular JCESTC on the biennial basis as mutually agreed, namely the 6th JCESTC in Indonesia in 2011/2012 and the ih JCESTC in Viet Nam in 2013/2014;
20. To boost the two-way trade value to US$ 5 billion in 2015 by means of further encouraging greater involvement of private sectors of the two countries, among others through promoting joint trade promotion activities, information exchange and business meetings;
21. To encourage the implementation . of the MoU on Rice Trade between the Ministry of Trade of Indonesia and the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam. To expedite the establishment of the MoU on Cooperation in the field of Robusta Coffee and Joint Committee on Robusta Coffee. To further promote the two-way trade in agricultural products, such as pepper, rice as well as industrial products such as footwear, handicrafts, food and beverage, pharmaceutical products, .and cosmetic;
22. To increase the two-way investment flows through enhancing exchanges, contacts between the two countries' investment management authorities and business associations to expedite projects in the potential fields; creating more conducive conditions for business community to promote trade and direct investment; and promoting the implementation of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement;
23. To enhance the bilateral cooperation on mineral and coal processing and refinery through facilitating and encouraging private sector investment in both countries;
24. To expand and deepen cooperation at bilateral, regional and international levels to promote economic growth, sustainable development and prosperity of the two countries; and to enhance economic partnership under the principles of equality, mutual benefit, complementarities and diversity; to expedite programs of the tri-party cooperation between the two countries and a third country, developed or emerging economies; and to enhance cooperation in promoting low-carbon and green economy;
25. To encourage the exchange of expertise, experience and best practices regarding the implement:ation of public-private partnership.
E. Transportation Cooperation
36. To encourage airlines of the two countdes to enhance the exercising of flight services between Indonesia and Viet Nam vice versa in accordance with the MoU signed on 13 February 2004;
37. To promote cooperation in the area of maritime transportation, including providing freighter services and ensuring safety for ships trading between the two countries; sharing experiences in maritime safety and security and developing seaports; and training human resources in maritime sector.
F. Information and Communication Cooperation
38. To enhance bilateral cooperation in the fields of information and communication with such activities as exchanging information and experience in sectorial state management; cooperating in training and human resource development; exchanging information in business opportunities in the field of Information and Communication Technology (ICT); as well as encouraging cooperation in the field of post and telecommunication, broadcasting (especially TV and radio public broadcasting and knowledge and experience exchange in the field of digital broadcasting);
G. Tourism Cooperation
39. To implement short-term programs on tourism cooperation for the period of 2011-2013 according to the signed MoU on Tourism Cooperation between the two Governments;
40. To enhance information and experience sharing, especially in the field of tourism related human resource development;
41. To seek the possibility of organizing joint tourism promotional programs, including programs themed the Trail of Civilization on mass media and at tourism festivals;
42 . To design routes connecting tourism destinations of the two countries so as to increase the number of tourists;
43. To organise periodically exhibitions, trade-investment-tourism events on rotation basis in each country in order to promote the marketing of tourism industry of the two countries.
H. Science and Technology Cooperation
44. To enhance bilateral cooperation in the field of science, technology and innovation (STI); to timely negotiate and finalize the Agreem,ent on Scientific and Technical Cooperation; as well as an MoU on STI Cooperation between the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the Ministry of Science and Technology of the Socialist Republic of Viet Nam;
45. To encourage cooperation in STI, particularly in the fields of (i) Food and Agriculture, (ii) Energy, including alternative energy and renewable energy,
(iii) Information and Communication Technology, (iv) Health and Medicine, (v) Transportation Technology, (vi) Defense Technology, (vii) Advance Material, (viii) Natural Disaster Warning ·(Earthquake, Tsunami, Typhoon), (ix) Environment Protection and Climate Change, (x) Mutual STI agreed areas to be determined in the future;
46. To encourage joint research cooperation; joint capacity building by program exchange of experts; joint training, seminar and workshops; and joint pubtication of the areas of cooperation agreed.
I. Oil and Gas Exploration Cooperation
47. To strengthen and promote the cooperation between PERTAMINA and PETROVIETNAM in the oil and gas exploration and production;
48. To maintain and facilitate the tripartite cooperation between PERTAMINA, PETROVIETNAM and PETRONAS to implement the joint oil and gas exploration in the Randugunting block (in Indonesia), 10 and 11-1 blocks Ganson JOC (in Viet Nam), and block SK305 (in Malaysia);
49. To discuss the realization of investment interests in exploration and exploitation of oil and gas of both countries;
50. To start conducting study and research in agreed areas to explore the possibility of unitization;
51. To enhance cooperation in the fields of petroleum operation and prevention of environmental risks caused by oil and gas industry activities.
J. Education Cooperation
52. To conclude the 2005 MoU on Cooperation in the Field of Education and to renew this MoU for a new period of 2011-2015;
53. To enhance cooperation between Indonesia and Viet Nam in the field of diplomatic education and training.
K. Human Resource Development and Social We/fares Cooperation
54. To enhance cooperation between the Ministries of Labour of the two countries to exchange policies and experiences, study visits and implement relevant projects in the areas of labour management, career guidance and vocational training through bilateral and multilateral channels;
55. To task the two Ministries responsible for social welfare of the two countries to foster closer coordination and cooperation in policy planning for development and social welfare through bilateral and multilateral channels.
L. Health Cooperation
56. To further intensify the existing bilateral, regional and international cooperation in the field of health;
57. To encourage closer coordination and cooperation between the Ministries of Health of the two countries on solving emergency issues regarding health, combating infectious diseases such as avian flu and improving public health.
M. Technical Cooperation
58. To strengthen technical cooperation between the two countries, particularly on conducting capacity building programs in various fields within the framework of South-South Cooperation. Such capacity building programs will include sharing experiences and knowledge in the form of training, education, dispatching experts, and other programs of common interest;
59. To promote participation of VietNam in various technical cooperation programs held in Indonesia in 2012-2015, and vice versa.
This Plan of Action will come into force from the date of signing.
Done in Jakarta on 14 September 2011, in duplicate, in the Indonesian, Vietnamese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Pran· of Action, the English text shall prevail.
For the Government of
th.e Repu~O! Indonesia
Signed
~ .1 hl I ' \__J Dr.W.M. ·~· "Natalegawa
Minister f . · ore1gn Affa1rs
,, . .
For the Government of
the Socialist Republic of VietNam
Signed
Pham Sinh Minh
Minister of Foreign Affa irs