1

ALASAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR BERAS DI INDONESIA

Rahmat Ahadin H.C.N.SUniversitas Negeri Surabaya

Email: hariocaesar@yahoo.co.idAbstrak

This study aims to analyze the reason Indonesian rice import policy and do what the impact would arise if the government rice import policy. This study used a descriptive approach to thoroughly describe the reasons and impact of rice imports by Indonesia. Sources of data used in this study are from the Central Bureau of Statistics, FAO, and the Regulation of the Minister of Trade of Indonesia. Data collection techniques in this study using a literature study. Results from this study is that although Indonesia is the country's third largest producer of rice, but Indonesia is still not quite able to meet the food needs of its people. In addition to the impact that will arise is that Indonesia will be further away from food security, the impact on farmers in Indonesia, farmers will increasingly cornered by the policy of Indonesia's rice imports.

Keywords: rice, imports, policy

PENDAHULUAN

Melakukan ekspor impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap

Negara. Tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan

luar negeri (Sadono,1994;360). Walau bagaimana pun kepentingan sektor luar negeri

dalam suatu perekonomian berbeda dari satu Negara ke Negara lain. Di sebagaian

Negara, ekspor dan impor meliputi bagian yang cukup besar dalam pendapatan

nasional, sedangkan di beberapa Negara lain merupakan bagian kecil saja dari

pendapatan nasional. Tak terkecuali oleh Indonesia, Indonesia sangat getol

melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan

juga pemaksimalan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Sadono Sukirno (1994;360) ada beberapa keuntungan dalam

melakukan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) salah satunya adalah

2

memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu tujuan

dari spesialisasi merupakan salah satu faktor pendukung suatu Negara melakukan

perdagangan luar negeri. Walaupun suatu Negara dapat memproduksi suatu barang

yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh Negara lain, tetapi ada kalanya

lebih baik apabila Negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

Keuntungan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dari Negara yang

bersangkutan.

Perdagangan luar negeri tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Impor

merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat

diproduksi dalam negeri. Menurut Undang-undang Perpajakan, Impor adalah

kegiatan atau aktivitas memasukkan barang dari luar wilayah Pabean Indonesia (luar

negeri). Sedangakan menurut Waluyo dan Subroto (2007) Impor adalah usaha

mendatangkan atau memasukkan barang-barang dari luar negeri. Adapun menurut

Gede (2012) impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar

negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengertian impor adalah usaha untuk mendatangkan barang dari

luar negeri dengan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan di dalam

negeri.

Salah satu komoditi yang menjadi barang impor Indonesia adalah beras. Beras

adalah kebutuhan pangan utama di Negara Indonesia karena sudah menjadi

kebutuhan pokok di masyarakat Indonesia sehari-hari. Menurut Hasyrul (2012) beras

merupakan bahan makanan pokok yang tetap mendominasi pola makan orang

Indonesia.

3

Dalam perkembangannya, beras merupakan komoditi utama di Negara

Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil padi terbesar di dunia.

Berdasarkan data yang dilansir oleh FAO (Organisasi Pangan Dunia) dibawah

naungan PBB pada tahun 2009, Indonesia berada di peringkat ketiga produsen padi

terbesar.

Tabel 1 Data Produsen Padi (FAO, 2009)

Produksi padi per Negara tahun 2009(juta ton)

 Republik Rakyat Cina 196

 India 133

 Indonesia 64

 Bangladesh 47

 Vietnam 38

 Myanmar 32

 Thailand 32

 Filipina 16

 Brasil 12

 Jepang 10

Sumber : FAO.org

Data tersebut menunjukkan betapa Indonesia mempunyai kekuatan pada

bidang agraris, dengan semakin banyaknya produksi padi yang dihasilkan maka akan

berbanding lurus dengan produksi beras yang akan dihasilkan. Selain data dari FAO

diatas, kekuatan agraris di Indonesia juga diperkuat dengan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS). Catatan dari Majalah Tempo (2013) menyebutkan bahwa pada tahun

2012 produksi gabah kering giling mencapai angka 69,05 juta ton atau setara dengan

40,05 juta ton beras, Sementara konsumsi beras masyarakat Indonesia sekitar 139

4

kilogram per kapita per tahun atau total 34,05 juta ton per tahun., dengan demikian

masih ada surplus sekitar 6 juta ton.

Fakta itu menyebutkan bahwa Indonesia masih bisa untuk memenuhi

kebutuhan pangan di negeri sendiri. Secara kasat mata dapat ditraik kesimpulan

bahwa Indonesaia tidak perlu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Bahkan seharusnya Indoneisa mampu untuk mengekspor beras ke Negara lain.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-

DAG/PER/2/2012 tentang ketetntuan impor dan ekspor beras menyebutkan bahwa

untuk menjaga ketersediaan beras nasional, mempertahankan kondisi perberasan

nasional yang kondusif saat ini, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional, maka

perlu diambil kebijakan terkait pengadaan beras khususnya yang berasal dari luar

negeri.

Kebijakan Pemerintah tersebut mengundang pro dan kontra. Di satu pihak

dikemukakan bahwa impor beras harus dilakukan sebagai upaya pengamanan pangan

dan di pihak lain impor beras tersebut ditakutkan akan menghancurkan keberadaan

para petani beras nasional. Tindakan mengimpor, dan juga mengekspor, dalam kamus

ekonomi makro sebenarnya adalah hal yang biasa. Jika kebutuhan konsumsi belum

dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri, artinya terjadi excess demand, maka

cara pemenuhannya adalah dengan melakukan impor. Dan sebaliknya jika produksi

melebihi konsumsi, yakni terjadi excess suplly maka suatu Negara bisa melakukan

ekspor.

Adanya kebijakan pemerintah mengimpor beras dengan sendirinya

memojokan petani di wilayah yang surplus. Para petani merasa bahwa pemerintah

5

tidak berpihak pada kepentingan petani kecil. Sebab dengan impor beras itu

menyebabkan harga dasar gabah tetap rendah. Padahal petani yang merupakan

mayoritas penduduk Indonesia selain telah banyka berjasa bagi negara juga selalu

menjadi pangkal dan tujuan produksi pangan.

Latar belakang dilakukannya impor beras oleh pemerintah adalah karena

beberapa faktor. Di antaranya karena harga beras dari luar negeri relatif lebih murah

dan lebih bermutu daripada beras dari dalam negeri. Namun hal ini sangatlah tidak

baik, karena dapat mematikan pasaran produk dalam negeri.

Keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras menuai kritikan dan

penolakan dari berbagai kalangan di daerah, mulai dari petani, LSM, mahasiswa dan

tanpa terkecuali juga dari aparatur Negara. Mereka yang menolak, khawatir impor

beras akan semakin menenggelamkan kehidupan petani yang terpuruk. Di sisi lain,

hal itu menunjukkan tidak adanya program pembangunan yang konkret terhadap

sektor pangan (Tempo,2013).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis kebijakan impor beras yang dituangkan penulis dengan judul “Alasan

dan Dampak Kebijakan Impor Beras di Indonesia”.

Fokus dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai Negara agraris yang

notabene merupakan Negara dengan lahan pertanian yang melimpah ruah justru

melakukan kegiatan impor beras. Data dari FAO merupakan bukti bahwa produksi

padi di Indonesia masih bisa untuk menghidupi masyarakat Indonesia. Lantas

mengapa sampai saat ini Indonesia masih saja mengimpor beras dari luar negeri.

6

Perlu dicermati bersama apakah kebijakan pemerintah dalam memberlakukan

kegiatan impor beras ini merupakan strategi ekonomi dari pemerintah untuk

pemaksimalan PDB pada sektor lain (sebagai bentuk spesialisasi) atau justru karena

ketidakberdayaan pemerintah dalam pengelolaan pangan di negeri sendiri sehingga

mengharuskan untuk dilakukannya impor beras dari Negara lain.

Dengan adanya kebijakan impor beras yang dilakukan Indonesia, tentu ada

dampak yang akan timbul dikemudian hari. Menarik untuk dilihat dampak apa saja

yang akan terjadi nanti apabila Indonesia menerapkan kebijakan impor beras.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang

menyebabkan Indonesia menerapkan kebijakan impor beras dan juga dampak apa

yang akan timbul apabila kebijakan impor beras diberlakukan oleh pemerintah.

Manfaat dari penelitian ini adalah pembaca bisa mengetahui alasan

pemerintah melakukan kebijakaan pemerintah melakukan kebijakan impor beras.

Selain itu pembaca bisa tahu dampak yang akan terjadi apabila pemerintah

menerapkan kebijakan impor beras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari perdagangan bebas salah satunya adalah mengoptimalkan Produk

Domestik Bruto (PDB) pada sektor lain yang lebih potensial. Wijaya (1997),

menyatakan bahwa PDB adalah nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua

barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu

periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan menurut Samuelson (2002),

PDB adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara

7

dalam satu tahun. Dengan demikian pengertian PDB adalah nilai barang dan jasa

yang diproduksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan pada

suatu periode waktu tertentu.

Dengan adanya perdagangan bebas, Indonesia berharap untuk bisa lebih

meningatkan PDB nya dari segala sektor. Baik itu sektor pariwisata, industri,

tambang, pangan, dan sebagainya.

Salah satu tujuan Indonesia melakukan perdagangan bebas adalah sebagai

bentuk spesialisasi dan mengharapkan keuntungan mutlak. Menurut Sadono Sukirno

(1994;363) Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu Negara

karena lebih memfokuskan produksinya pada barang-barang yang mempunyai tingkat

efektivitas dan efisiensi lebih tinggi dari Negara-negara lain.. Perdagangan luar negeri

juga dapat dilakukan walaupun salah satu Negara tersebut lebih efisien dari Negara

yang lain di dalam memproduksikan kedua barang. Dalam keadaan seperti ini kedua

belah pihak masih tetap akan mendapat keuntungan dari perdagangan tersebut.

Perdagangan yang saling menguntungkan itu dimungkinkan oleh wujudnya suatu

bentuk yang dinamakan keuntungan berbanding

Sektor yang memungkinkan akan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan impor

di Indonesia yaitu beras. Sebenarnya beras merupakan komoditi yang sangat

berlimpah di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai Negara agraris dimana banyak

masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tentunya produk

yang banyak dihasilkan adalah bahan pangan termasuk di dalamnya yaitu beras.

8

Menarik apabila Indonesia menggunakan beras sebagai bagian dari kebijakan

spesialisasi pada kegiatan impor.

Menurut data yang dilansir BPS pada tahun 2012, beras merupakan komoditi

utama yang paling besar tingkat impornya dibandingkan komoditi yang lain.

Tabel 2 Impor di Indonesia

Komoditas Pangan

Konsumsi (ton)

Volume Impor (ton)

Nilai Impor (ribu USD)

Rasio Impor/Konsumsi (%)

Beras 33.500.000 2.750.000.000

1.500.000 8

Kedelai 3.100.000 1.847.900 2.500.000 60Gula 5.500.000 2.700.000 1.500.000 18

Gandum 5.500.000 5.500.000 1.300.000 100Jagung 18.800.000 2.068.000 1.020.000 11

Sumber : Badan Pusat Statistik,2012

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat impor di Indonesia masih cukup

tinggi, terutama pada komoditi beras yang mencapai 2.750.000.000. Fenomena

tersebut cukup mencengangkan mengingat Indonesia adalah Negara agraris.

Alasan Indonesia melakukan Impor

Kebijakan pemerintah mengenai impor beras menimbulkan berbagai

tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menolak, disisi lain ada juga yang

mendukung. Para pembuat kebijakan tersebut harus lebih bisa menganalisis apakah

memang perlu kebijakan tersebut dibuat dan juga dampak apa yang akan timbul

ketika kebijakan tersebut dibelakukan.

9

Seperti nahkoda, para pembuat kebijakan menghadapi masalah terkait

ketepatan waktu. Sebuah kapal mengubahn jalur dalam waktu yang lama setelah

nahkoda menyesuaikan kemudinya, dan sekali kapal itu berubah arahnya,ia akan

terus dalam kondisi seerti itu untuk beberapa saat walaupun kemudi telah kembali

normal. Lintasan kapal bisa jadi tidak stabil apabila nahkoda terlalu jauh berbelok dan

setelah mengetahui kesalahannya, bertindak berlebihan dengan menggerakkan

kemudi terlalu jauh ke arah yang berlawanan (Mankiw, 2007;398).

Kebijakan mempengaruhi hanya setelah kelambanan yang panjang. Kebijakan

membutuhkan kemampuan untuk memprediksikan secara akurat kondisi ekonomi

masa depan. Apabila tidak pemerintah tidak dapat memprediksikan apakah

perekonomian akan mengalami masa resesi dalam waktu enam bulan sampai satu

tahun, pemerintah tidak akan dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut

berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara makro atau tidak (Mankiw,

2007;399)

Menurut Saktyanu (2012) Walaupun ketersediaan beras sudah mengarah pada

pertumbuhan produksinya namun masih cenderung terjadi percepatan pertumbuhan

produktivitas pertanian yang melambat dan dalam kondisi perdagangan bebas. Dalam

kondisi yang demikian, produk beras Indonesia ini bersaing dengan komoditas impor.

Tarto (2014) menyebutkan tiga alasan perlu atau tidaknya Indonesia

mengimpor beras. Yang pertama adalah ketercukupan beras dalam negeri. Dia

menyebutkan apabila tidak ingin melakukan impor, maka produksi dalam negeri

harus mencukupi. Yang kedua apabila produksi beras mencukupi maka harga akan

10

terjamin stabil. Dan yang ketiga adalah faktor stok yang ada di pemerintah. Stok ini

harus seimbang dimana jumlah permintaan dan ketersediaan beras tidak terlalu jauh

drastis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Desiane (2014), produksi beras di

Indonesia belum dapat memenuhi permintaan masyarakat sehingga mengharuskan

pemerintah untuk melakukan impor beras guna mencukupi kebutuhan pangan

masyarakat Indonesia akan beras. Banyaknya impor beras Indonesia digambarkan

dalam tabel berikut.

Table 3 Impor Beras Indonesia Tahun 2011

Negara Volume Impor (Ton) Nilai Impor (US$)Vietnam 1.780 946,5Thailand 938,7 533

Cina 4,7 15,5Pakistan 18,4 12,4Lainnya 10,2 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik,2012

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa

untuk memenuhi kebutuhan pangan di negeri sendiri, sehingga pemerintah perlu

untuk melakukan impor beras guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

Menurut media Kompas di tahun 2013, ada beberapa alasan pemerintah mengimpor

beras, di antaranya:

1. Untuk menahan laju inflasi

Beras dianggap komoditi terpenting sebagai indikator pergerakan inflasi, karena

beras merupakan makanan pokok sehari-hari rakyat Indonesia. Oleh karena itu

diperlukan impor untuk menambah suplai beras agar dapat mengontrol harga

11

dasar beras dan gabah pada umumnya. Sesuai hukum ekonomi supply

berbanding terbalik dengan harga. Namun hal ini tentu saja mengakibatkan efek

yang tidak baik bagi para petani Indonesia. Karena harga beras dalam negeri

tidak akan bisa menyamai harga beras impor. Akibatnya, banyak petani yang

terlantar akibat berkorban bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Karena Bolug kehabisan stok beras.

Pada dasarnya produksi beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan beras

nasional. Akan tetapi tidak ada stok cadangan untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu

perlu mengimpor beras untuk menutupi stok cadangan. Hal ini tentu saja akan

membuat asumsi lain bahwasanya Indonesia tidak mampu memproduksi beras

sendiri dan hanya mengandalkan beras impor dari luar negeri.

Akan tetapi, pemerintah menyangkal hal ini. Mereka mengatakan, stok beras

cukup untuk kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar. Mereka berdalih, mengimpor

beras demi mengejar kenaikan inflasi.

Sebenarnya stock beras nasional ini berkurang, karena pihak bulog tidak

melakukan upaya pembelian gabah dari kalangan petani atau koperasi-koperasi

petani. Karena mereka hanya membeli padi dari pedagang dan pengusaha. Dan secara

otomatis menimbulkan selisih harga yang tinggi dibanding harga dari petani. Dan

jumlah yang dibeli bulog tidak memenuhi jumlah standart stock nasional. Oleh

karena itu letak kurangnya stock Bulog sekarang ini adalah disebabkan karena

lambatnya Bulog membeli gabah-gabah petani pada masa panen raya.

Alasan lain yaitu seputar kekeringan, gagal panen, tingginya harga beras

dalam negeri sehingga Bulog tidak sanggup membeli beras dari petani, dan yang

12

terakhir adalah untuk menutupi cadangan beras pemerintah supaya aman dalam

beberapa bulan kedepan.

Impor beras yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah

tidak menaruh perhatian terhadap nasib petani, yang merupakan bagian besar dari

masyarakat Indonesia. Karena bisa dipastikan begitu beras impor masuk, harga beras

petani langsung anjlok.

Dampak Impor Beras bagi Indonesia

Apabila ditinjau menurut wilayah, lebih dari separuh impor berasal dari

Negara-negara di Asia (Dumairy, 1997;194). Termasuk impor beras yang dilakukan

Indonesia, senagian besar berasal dari Negara-negara Asia seperti Thailand dan

Vietnam.

Beberapa kejadian heboh terkait impor beras ini telah mengemuka di mana-

mana. Antaranya adalah, kenaikan harga beras, berkurangnya petani (banyak petani

yang beralih profesi ke bidang industri karena merasa dunia pertanian semakin lama

semakin sempit), juga adanya penimbunan stok beras untuk dijual agar memperoleh

keuntungan besar dari dampak kenaikan harga beras (Majalah Tempo,2013).

Ada beberapa dampak yang akan terjadi nantinya apabila pemerintah tetap

menerapkan kebijakan impor beras. Bagi Indonesia, dengan semakin membanjirnya

beras impor akan mengakibatkan petani semakin tidak memiliki daya saing baik dari

sisi harga maupun mutu sehingga berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat

terutama dari pihak petani. Dengan melemahnya daya beli pada akhirnya

kesejahteraan petani pun semakin tidak membaik (Akhmad,2012).

13

Dampak yang terasa bagi kaum petani adalah dengan adanya kebijakan impor

beras, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada petani

Indonesia. Dampak secara langsung yaitu pasokan padi yang telah di panen petani

akan semakin berkurang karena dengan adanya impor beras maka pemerintah

cenderung memproyeksikan beras impor. Dengan semakin berkurangnya pasokan

beras dari dalam negeri menyebabkan harga jual gabah semakin turun. Kemungkinan

yang paling buruk yang akan terjadi adalah petani akan kehilangan mata

pencahariannya.

Petani mengalami kerugian akibat penurunan harga beras karena naiknya

penawaran. Dampak psikologis juga dialami kaum petani. Mereka tidak termotivasi

menanam padi, membiarkan sawahnya terbengkalai. Padahal tidak mudah bagi

mereka memperoleh pekerjaan lain. Petani perlu memenuhi kebutuhannya, tidak

adanya penghasilan bisa mendorong melakukan tindakan kriminalitas.

Di sisi lain, jumlah petani yang begitu banyak dan sebagian besar merupakan

masyarakat kecil, menyebabkan posisi mereka lemah di hadapan pemerintah.

Tindakan-tindakan aktif dalam rangka mencegah atau pembatalan aturan pemerintah

mengenai impor beras hanya akan merugikan mereka sendiri.

Para petani yang terlantar akibat dampak dari impor beras, yang merasa

bahwa beras produksi dalam negeri tidak laku lebih memilih profesi lain yang lebih

menguntungkan. Akan tetapi, apabila petani Indonesia berhasil panen dalam jumlah

yang amat besar, mungkin pemerintah tidak akan mengambil kebijakan impor beras.

Hal ini tentu saja sulit, karena dalam bertani, tentu akan sangat banyak sekali

dijumpai hambatan-hambatan, yang di antaranya adalah masalah irigasi, adanya hama

14

dan penyakit, juga faktor Sumber Daya Manusia yang semakin lama semakin

berkurang jumlahnya.

Dampak bagi pemerintah adalah Kebijakan ini dikhawatirkan akan

mengurangi kredibilitas Negara Indonesia sebagai Negara agraris, dan yang akan

sangat mengancam yaitu dengan adanya impor beras secara terus-menerus akan

membuat Indonesia semakin jauh dari keinginan untuk mewujudkan ketahanan

pangan (Media Kompas, 2013). Selain itu, dampak yang diterima pemerintah adalah

pengeluaran devisa negara yang cukup besar untuk melaksanakan impor. Hal ini

berarti bangsa Indonesia telah memberikan penghidupan bagi petani negara lain,

sedangkan bagi petani dalam negeri tidak. Suatu hal yang ironis bagi sebuah negara

agraris yang luas dan kaya seperti Indonesia. Dengan melaksanakan kebijakan impor

produk pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk pertanian luar

negeri.

Idealnya, pemerintah harus melindungi sektor-sektor perekonomian yang

menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya tenaga kerja nonterampil berupah rendah

yang sulit menemukan pekerjaan lain seandainya mereka kehilangan pekerjaan yang

sudah ada. Contohnya kaum petani. Namun kenyataannya pemerintah malah

mengeluarkan kebijakan yang merugikan bagi kaum petani.

SIMPULAN

Dalam masalah ini, adanya proses impor beras dari luar negri disaat nilai

produksi beras di Indonesia mengalami surplus memang banyak menimbulkan tanda

15

tanya. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini khususnya Bulog melakukan manajemen

stok yang lebih baik, bulog harus memaksimalkan penyerapan beras dari para petani

lokal. Hal ini selain dapat mengamankan stok beras juga dapat menghasilkan

pendapatan bagi petani sehingga kesejahteraan petani dapat naik. Bulog harus lebih

agresif menyerap gabah dari petani agar mereka tidak dirugikan.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat menggelar operasi pasar untuk

menstabilkan harga. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan manajemen stok yang

baik. Pemerintah harus berkomitmen kuat mengatasi segala persoalan perberasan

nasional secara komprehensif dari hulu ke hilir agar tidak harus selalu bergantung

pada impor.

Akan tetapi, kebijakan untuk mengimpor beras dengan alasan pengamanan

stok oleh Bulog ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Hal ini dikarenakan data

produksi dan data konsumsi beras yang masih diragukan keakuratan dalam

perhitungannya. Pada akhirnya, tugas bagi berbagai pihak yang terkait adalah

memperbaiki kinerja masing-masing. BPS diharapkan dapat memberikan data yang

lebih akurat lagi. Akan tetapi, diperlukan juga kebijaksanaan oleh Bulog agar setiap

kebijakan yang diambil tidak merugikan petani lokal yang kesejahteraannya masih

rendah tanpa mengorbankan ketahanan pangan Indonesia.

Dari pembahasan di atas mengenai kebijakan impor beras yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Impor beras merupakan strategi pemerintah untuk menahan laju inflasi dan juga

karena Bulog kekurangan stok beras untuk cadangan.Indonesia masih belum

mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan di Negeri sendiri.

16

2. Dengan adanya kebijakan ini dikhawatirkan Indonesia akan kehilangan

kredibilitasnya sebagai Negara agraris, selebihnya keinginan Indonesia untuk

mewujudkan ketahanan pangan juga akan semakin jauh dari kenyataan.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, peneliti menyarakan pemerintah

khususnya Bulog untuk lebih memperhatikan dan merealisasikan manajemen stok

yang lebih baik serta memaksimalkan penyerapan beras lokal dari petani-petani lokal,

sehingga stok beras dapat diatur dengan baik dan petani Indonesia pun dapat

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Penelitian ini terbatas pada lingkup impor beras yang dijadikan sebagai objek

penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memicu peneliti

selanjutnya untuk lebih mengembangkan kerangka berpikir supaya dapat bermanfaat

bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Penerbit Erlangga

Harahap, Hasrul Aziz. 2012. Analisis Permintaan Beras di Sumatera Utara. QE Jurnal Vol.01 No.03

Jogiyanto.2010. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA

Karmini. 2005. Resiko Harga Dalam Pemasaran Beras Lokal dan Impor di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian Vol.02 No.06

Kompas.com.Hentikan Kebijakan Impor Beras .8 Januari 2013 (diakses tanggal 23 November 2013)

Mankiw, N.Gregory. 2007. MAKROEKONOMI Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

17

Rungkat, Desiane Maria. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Sulawesi Utara. Jurnal 3763-7111-1

Suara Pembaruan. Indonesia Impor Beras 500.000 Ton dari Myanmar. 23 April 2013 (diakses tanggal 23 November 2013)

Sukirno, Sadono. 1994. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Tempo.co. Indonesia Akan Bebas Impor Beras. 24 Maret 2013 (diakses tanggal 23 November 2013)

Widarsih, Dwi. 2012. Pengaruh Sektor Komoditi Beras terhadap Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Vol.02 No.06