akta pendirian asosiasi
TRANSCRIPT
AKTA PENDIRIAN ASOSIASI .
Nomor :
- Pada hari ini, hari
- Menghadap kepada saya, RAIMOND FLORA LAMANDASA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di ..., dengan dihadiri ---
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang---
akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----------
- Tuan ...., lahir di ...,
pada tanggal ..., Warga Negara Indonesia, ..., bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Penduduk Nomor ...;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan kekuasaan yang trcantum dalam BERITA ---
ACARA RAPAT ASOSIASI ..., yang akan disebut. --------------
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ------------
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
dengan ini menerangkan terlebih dahulu : ----------
- bahwa pada tanggal ...telah dibuat BERITA ACARA
RAPAT PENDIRIAN ASOSIASI ..., yang dibuat dibawah -
tangan, tertanggal ... yang aslinya bermeterai cukup, diserahkan kepada ---
saya, Notaris untuk dilekatkan pada minuta akta ini.
- bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
diatas telah diberi kuasa sebagaimana tersebut -----
diatas dengan ini bermaksud mendirikan Asosiasi ... dengan
akta Notaris. --------------------------------------
- Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas --------
maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
dengan ini mendirikan suatu asosiasi dengan memakai
Anggaran Dasar sebagai berikut : -------------------
------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------
---------------------- Pasal 1. --------------------
- Asosiasi ini memakai nama ASOSIASI ... (selanjutnya dalam ---
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan APSEGI) --
dan berkedudukan di ..., Jalan ....
-------------------- ASAS DAN DASAR ----------------
----------------------- Pasal 2. -------------------
- APSEGI berazaskan PANCASILA dan berdasarkan ------
UNDANG UNDANG DASAR Tahun 1945. --------------------
---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA ASOSIASI --------
----------------------- Pasal 3 --------------------
- Asosiasi ini didirikan untuk jangka waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya. --------------------------
----------------- MAKSUD DAN TUJUAN ----------------
--------------------- Pasal 4. ---------------------
- Maksud dan tujuan APSEGI adalah : ----------------
1. Untuk menghimpun kemampuan para aggota dalam ----
melaksanakan kegiatan pabrikasi, peneletian dan -
pengembangan industri serta perdagangan ... dapat dimanfaatkan ----
secara efektif dan efisien guna kepentingan para-
anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. --
2. Asosiasi ... merupakan organisasi nirlaba. -----------
------------ KEGIATAN DAN PENGELOLAAN -----------
--------------------- Pasal 5 -------------------
- Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana -----
tersebut dalam Pasal 4 Asosiasi melaksanakan kegiatan-
sebagai berikut : ----------------------------------
1. Menyelenggarakan kegiatan pertemua para anggota,-
berhubungan dengan pihak pemerintah serta -------
berhubungan dengan pihak pengguna .... ---------------------------------
2. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi ---
lain yang kompeten melakukan pembinaan kepada ---
para anggota terutama menyangkut kegiatan -------
pabrikasi yang berkaitan dengan masalah ---------
kualitas produk, pengelolaan limbah serta -------
lingkungan di sekitar perusahaan. ---------------
3. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi ---
lain yang kompeten melakukan pembinaan para -----
anggota dalam bidang ketenagakerjaan, -----------
kesejahteraan pekerja serta hubungan industri ---
yang harmonis. ----------------------------------
4. Mewakili para anggota untuk kegiatan-kegiatan ---
promosi, pameran produk serta melaporkan --------
perkembangan industri para anggota pada rapat ---
dengan pihak pemerintah. ------------------------
5. Mewakili para anggota untuk menghadiri undangan -
rapat maupun seminar yang diselenggarakan oleh --
pihak pemerintah ataupun pihak lain baik sebagai-
pemrasaran, narasumber atau peserta biasa. ------
6. Secara berkala mengikuti perkembangan produksi --
dari para anggota untuk keperluan data statistik-
kemajuan perusahaan anggota serta penyediaan data
bagi pemerintah atau pihak lain yang memerlukan.-
------------------- KEANGGOTAAN -----------------
-------------------- Pasal 6.- ------------------
1. Anggota APSEFI terdiri atas : -------------------
a. Produsen ... yang ada di -
seluruh wilayah Indonesia dan telah mengajukan
permohonan untuk menjadi Anggota ; -----------
c. Badan usaha lainnya yang berminat dan --------
mengajukan permohonan serta ditetapkan sebagai
anggota oleh rapat anggota. ------------------
2. Setiap anggota Asosiasi...berhak untuk mendapatkan --
perkembangan informasi ataupun kebijakan --------
pemerintah yang diperoleh Asosiasi ... dan mempunyai --
kewajiban untuk mentaati ketentuan yang ---------
ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran ----
Rumah Tangga serta peraturan lain yang ----------
ditetapkan oleh Rapat Anggota. ------------------
-------------------- ORGANISASI -----------------
----------------------- Pasal 7 -------------------
- Organisasi anggota Asosiasi ... terdiri atas : -----
Rapat anggota Asosiasi ; --------------------------
b. Pengurus Asosiasi. --------------------------------
--------------- RAPAT ANGGOTA APSEGI ------------
-------------------- Pasal 8. -------------------
1. Rapat Anggota merupakan lembaga yang mempunyai --
kekuasaan tertinggi. ----------------------------
2. Sidang Rapat Anggota diadakan sedikitnya 2 (dua)-
kali dalam setahun, yang selanjutnya disebut ----
Sidang Rapat Anggota Semester Satu dan Semester -
Dua, atau sewaktu-waktu apabila ada hal-hal yang-
dipandang perlu yang selanjutnya disebut Sidang -
Rapat Anggota Luar Biasa. -----------------------
3. Sidang Rapat Anggota Semester Satu --------------
diselenggarakan selambat lambatnya 4 (empat) ----
bulan setelh tutp buku Asosiasi ... untuk membahas dan-
mengambil keputusan tentang : -------------------
a. Laporan Tahunan Asosiasi ... yang merupakan --------
pertanggungjawaban kegiatan pengurus selama --
tahun yang sudah berjalan. -------------------
b. Hal-hal lain yang dianggap penting. ----------
4. Sidang Rapat Anggota Semester Dua diselenggarakan
selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun --
anggaran berikutnya untuk membahas dan mengambil-
keputusan tentang : -----------------------------
a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Asosiasi ...
tahun berikutnya. ----------------------------
b. Hal-hal lain yang dianggap penting. ----------
5. Sidang Rapat Anggota Luar Biasa dapat -----------
dilaksanakan atas usul 2/3 (dua pertiga) dari ---
jumlah seluruh anggota. -------------------------
6. Untuk kelancaran Sidang Rapat Anggota diangkat --
Pimpinan Rapat Anggota yang terdiri atas seorang-
Ketua dan seorang Wakil Ketua. ------------------
7. Pimpinan Rapat Anggota dipilih dan ditetapkan ---
di dalam Sidang Rapat Anggota untuk masa jabatan-
1 (satu) tahun. ---------------------------------
---------------- PENGURUS Asosiasi ...-----------
--------------------- Pasal 9. ------------------
1. Pengurus Asosiasi ... terdiri atas: seorang Ketua, ----
seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan -----
seorang Bendahara. ------------------------------
2. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Asosiasi ...
dibantu oleh seorang Sekretaris bukan anggota. --
3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ----
Pengurus Asosiasi ... dipilih dan ditetapkan dalam ----
Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-
4. Pengurus Asosiasi ... bertanggungjawab kepada Rapat ---
Anggota. ----------------------------------------
5. Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus -----
Asosiasi ... sebelum habis masa jabatannya apabila ----
berdasarkan kenyataan Pengurus : ----------------
a. Tidak melasanakan tugasnya dengan baik ; --------
b. Tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/ ----
Anggaran Rumah Tangga ; -------------------------
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Asosiasi ...;--
d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan -
perbuatan pidana kejahatan atau kesalahan yang --
berkaitan dengan tugasnya mengelola APSEGI. -----
6. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 5 huruf a, b, dan c diambil setelah –
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
------------ TUGAS PENGURUS Asosiasi...----------
------------------- Pasal 10. -------------------
1. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi ---
lain yang kompeten Pengurus Asosiasi ...melakukan ----
pembinaan kepada para anggota terutama menyangkut
kegiatan pabrikasi yang berkaitan dengan masalah-
kualitas produk, pengelolaan limbah serta -------
lingkungan di sekitar perusahaan. ---------------
2. Bekerjasama dengan pemerintah Pengurus APSEGI ---
melakukan pembinaan para anggota dalam bidang ---
ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja serta ----
hubungan industri yang harmonis. ----------------
3. Pengurus Asosiasi ... dapat mewakili para anggota -----
untuk menghadiri undangan rapat maupun seminar --
yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah ------
ataupun pihak lain baik sebagai pemrasaran, -----
narasumber atau peserta biasa. ------------------
4. Pengurus Asosiasi ... secara berkala mengikuti --------
perkembangan produksi dari para anggota untuk ---
keperluan dana statistik kemajuan perusahaan ----
anggota serta penyediaan data bagi pemerintah ---
atau pihak lain yang memerlukan. ----------------
------------------ SUMBER DANA ------------------
------------------ Pasal 11. --------------------
1. Para anggota Asosiasi ... diwajibkan untuk membayar ---
iuran guna keperluan pembiayaan pengelolaan -----
Asosiasi ... yang besarnya ditetapkan dalam sidang ----
Rapat Anggota dan tatacaranya akan diatur dalam -
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang ---
ditetapkan dalam sidang Rapat Anggota. ----------
2. Untuk melaksanakan kegiatan Asosiasi ... di samping ---
dana yang berasal dari Anggota sebagaimana ------
dimaksud pada ayat (1), dana diperoleh juga dari-
pengembangan usaha sendiri, serta dari pihak ----
lain yang sifatya tidak mengikat. ---------------
------------ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------
------------------- Pasal 12. --------------------
1. Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi ... dapat dilakukan-
oleh Rapat Anggota Asosiasi ... dalam sidang Rapat ---
Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk --
maksud tersebut dan dihadiri oleh --------------
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
seluruh anggota Asosiasi ... ------------------------
2. Anggaran Dasar Asosiasi... dapat diubah apabila -----
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua -----
pertiga) dari anggota yang hadir di dalam sidang
Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud --
pada ayat (1) di atas. -------------------------
-------------------PEMBUBARAN ------------------
------------------- Pasal 13. ------------------
1. Pembubaran Asosiasi ... dapat dilakukan oleh Rapat ---
Anggota Asosiasi ...dalam sidang Rapat Anggota Luar--
Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut
dan dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua --
pertiga) dari jumlah seluruh anggota APSEGI. ---
2. Asosiasi ...dapat dibubarkan apabila disetujui oleh--
sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari ------
anggota yang hadir didalam sidang Rapat Anggota-
Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ------
1) di atas. ------------------------------------
3. Apabila karena sebab apapun Asosiasi ... bubar, maka--
harus dilakukan likuidasi oleh Pengurus Asosiasi ...,-
kecuali jika Rapat Anggota menentukan lain. ----
------------------ PENUTUP ---------------------
----------------- Pasal 14. --------------------
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran -
Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam -------
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Peraturan --
lainnya. ---------------------------------------
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Rapat ----
Anggota. ---------------------------------------
3. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (3) dan -
pasal 6 ayat (1) yang mengatur tentang pemilihan
dan penetapan Pengurus dan keanggotaan APSEGI --
maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai : --
Ketua : Tuan ...tersebut. ----------------------
Wakil Ketua : Tuan ..., lahir ---
di ..., Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Swasta, -----
bertempat tinggal di ...--------
- Pemegang Kartu Penduduk Nomor-
...; ----------
Sekretaris : Tuan ..., lahir di ..., Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Swasta, -----
Bertempat tinggal di ...-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ...
Bendahara : Nyonya..., lahir
di ..., Warga Negara -------
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor ...
Anggota : 1. Tuan
2. Tuan
3. Tuan
4. Tuan
5. Tuan
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana ------
tersebut diatas memberi kuasa dengan hak substitusi,
kepada Ketua Asosiasi tersebut dan/atau Tuan ..., Pegawai Kantor ----
Notaris, bertempat tinggal di ...
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ---
lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----
anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan-
untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam ---
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-
memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen --
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-
- Akta ini diselesaikan pada Pukul
----------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------
- Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di ..., -
pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian --
awal Akta ini dengan dihadiri oleh : ---------------
1. Tuan ..., lahir
di ..., pada tanggal ..., Warganegara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, -
bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ----
...
2. Tuan ..., lahir di ..., pada -----
tanggal ..., Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris,-
bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------
...
- sebagai saksi-saksi. -----------------------------
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -
para penghadap dan para saksi, maka segera para ----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris ------------
menandatangani akta ini. ---------------------------
- Dibuat dengan
PERSYARATAN ASOSIASI :
1. Kaharusan anda untuk mengumpulkan orang2nya (asosiasi harus memiliki
keanggotaan)
2. Rancang anggarannya (minimal untuk dasarnya & rumah tangga)
3. Ajukan anggaran dasar tersebut ke komite terkait untuk dapet persetujuan
4. Daftarkan kelembaga pemerintahan setempat
5. Kumpulin duit untuk biaya2
6. Buat peraturan yang disetujui secara menyeluruh
7. jalankan asosiasi anda (bisa dengan promosi, atau bisa juga dgn kampanye
kecil2an kayak baksos, dll)
8. jangan sungkan minta penjelasan atau bantuan kepada komite yang
bersangkutan
Pengurusan Pada Kantor Kami antara lain :
1. Akta Pendirian
2. NPWP LSM/ Paguyupan/ Perkumpulan.
3. SK Menkum Ham
Syarat Pendirian LSM/ Paguyupan/ perkumpulan/ Ikatan
1. KTP Pendiri;
2. Anggaran Dasar & ART LSM ( maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang
dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan
pengawas, susunan pengurus) ;
3. Pendiri ( jumlahnya tidak ditentukan) ;
4. SKT Kota Administrasi/ Kabupaten;
5. selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM lengkap dengan
papan nama dan alamat Ormas/ LSM ukuran Kartu Pos;
6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan;
7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal
( dualisme/ multi kepengurusan) ;
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak
menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi;
9. Data keuangan;
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk
didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM RI.;
11. Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri R.I.;
12. Pendaftaran pada Bankesbang.
- Akte Pendirian;
- AD/ ART;
- Program Kerja;
- Susunan Kepengurusan Pusat;
- Biodata Pengurus;
- Formulir Isian ( dari Kantor Kesbang dan Pemberdayaan Kota Administrasi/
Kabupaten setempat) .
ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA
BAB I
ORGANISASI
Pasal 1
Bentuk Dan Sifat
(1) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia disingkat HNSI adalah organisasi yang
berbentuk Himpunan/Kesatuan, bersifat profesi, independen, organisasi
kemasyarakatan dan non Partisan
(2) Yang dimaksud bersifat profesi adalah Profesi dibidang Kelautan dan Perikanan
serta ormas adalah merupakan organisasi kemasyarakatan.
(3) Yang dimaksud bentuk Himpunan / Kesatuan ialah bahwa Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan organisasi dari Pusat sampai Rukun
Nelayan yang mempunyai ikatan berdasarkan profesi yang sama dalam
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan Indonesia.
(4) Struktur Organisasi :
a. DPP berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. DPD berkedudukan di Ibukota Provinsi.
c. DPC berkedudukan di Kabupaten / Kota.
d. PR berkedudukan di Kecamatan
e. Rukun Nelayan di wilayah sentra-sentra kegiatan Perikanan dan Kelautan.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Status Anggota
Yang dimaksud dengan Nelayan pada pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar adalah :
a. Penangkap Ikan
b. Pembudidaya Ikan
c. Pengolah Hasil Perikanan
d. Pengelola Sumberdaya Kelautan Pesisir, Danau dan lingkungan hidup
Pasal 3
JENIS ANGGOTA
(1) Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia terdiri dari Anggota Biasa dan
Anggota Luar Biasa.
(2) Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia pada dasarnya adalah Nelayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Anggota luar biasa adalah Warga Negara Indonesia yang mata pencahariannya
bukan dari usaha bidang perikanan, tetapi mempunyai minat untuk meningkatkan
pembangunan perikanan dan peningkatan taraf hidup Nelayan
Pasal 4
Persyaratan Anggota
(1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah Nelayan yang semua atau
sebagian mata pencahariannya dan/atau yang semua atau sebagian usahanya
dibidang Kelautan dan Perikanan
(2) Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah warga negara Republik
Indonesia yang mata pencahariannya bukan dari usaha-usaha dibidang Kelautan
dan Perikanan tetapi mempunyai minat untuk meningkatkan pembangunan Kelautan
dan Perikanan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan
Pasal 5
Penerimaan Calon Anggota
(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang berumur 17 tahun dan/atau yang sudah
menikah, dengan menyatakan persetujuan atas dasar, tujuan dan usaha Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia dapat diterima menjadi anggota.
(2) Permintaan menjadi anggota diajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui
Pimpinan Ranting wilayahnya. Apabila ditempat tersebut belum terbentuk Pimpinan
Ranting, maka permintaan Rukun Nelayan disampaikan kepada Dewan Pimpinan
Cabang.
(3) Apabila permintaan menjadi anggota dapat diterima, atas usul Pengurus Rukun
Nelayan, Pimpinan Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang, selanjudnya Dewan
Pimpinan Daerah menerbitkan Kartu Tanda Anggota sesuai Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat.
(4) Permintaan menjadi anggota dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Cabang
berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah
Tangga dan/atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Tata cara menjadi anggota luar biasa adalah sebagai berikut :
a. Penerimaan anggota luar biasa menjadi wewenang Dewan Pimpinan Pusat dan
Dewan Pimpinan Daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
b. Permintaan menjadi anggota luar biasa dapat diajukan melalui Dewan Pimpinan
Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
c. Permintaan menjadi anggota luar biasa dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Pusat
berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 6
Kartu Tanda Anggota
Kartu Tanda Anggota diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat, atas usul Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Cabang.
Pasal 7
Gugurnya Keanggotaan
(1) Anggota berhenti dari keanggotaannya, karena:
a. Meninggal dunia.
b. Berhenti atas permintaan sendiri.
c. Diberhentikan.
Pasal 8
Pemberhentian
(1) Seorang anggota dapat diberhentikan karena :
a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Melanggar Peraturan Perundang-undangan Negara yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap.
(2) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara/skorsing karena :
a. Dengan sengaja tidak menepati kewajiban sebagai anggota.
b. Perbuatannya dapat menodai dan mencemarkan nama baik Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia.
(3) Tata cara pemberhentian, skorsing dan pembelaan diri, diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.
BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 9Hak Anggota
(1) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.(2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi baik secara lisan
maupun tulisan.(3) Ikut aktif dalam pelaksanaan keputusan organisasi.(4) Mendapat pembelaan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.(5) Mendapat bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi.
Pasal 10Hak Anggota Luar Biasa
(1) Mengajukan saran dan pendapat untuk kemajuan organisasi secara lisan maupun tertulis, baik diminta maupun tidak diminta.(2) Mendapatkan bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi.
Pasal 11Kewajiban Anggota
(1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan¬keputusan organisasi.(2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.(3) Membayar uang pangkal dan iuran tetap.(4) Menghadiri rapat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan organisasi.
Pasal 12Kewajiban Anggota Luar Biasa
(1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan¬keputusan Organisasi.
(2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.(3) Membayar uang pangkal, iuran tetap serta sumbangan-sumbangan lain yang tidak
mengikat.(4) Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan organisasi
BAB IVKEPENGURUSAN
Pasal 13
Kepengurusan
Kepengurusan HNSI terdiri atas :(1) Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Organisasi(2) Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang/ Ranting dan Rukun Nelayan(3) Departemen/Biro/Bagian/Seksi
Pasal 14Susunan Dewan Pimpinan Pusat
(1) Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi , jumlah Anggotanya sesuai dengan kebutuhan.(2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :a. Ketua Umumb. Beberapa Ketua.c. Sekretaris Jenderald. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal.e. Bendaharaf. Beberapa Wakil Bendahara.g.Departemen – Departemen sesuai kebutuhan
(4) Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
(5) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner setelah masa baktinya berakhir.
(6) Pada kondisi Dewan Pimpinan Pusat berstatus Demisioner, kepengurusan DPP dilaksanakan oleh Mandataris DPD-DPD berdasarkan musyawarah mufakat DPD Se Indonesia.
(7) Mandataris dinyatakan sah bila disepakati oleh lebih dari sepertiga jumlah DPD yang masih berlaku masa kerjanya/periodenya dan melaksanakan tugasnya maksimum enam bulan hingga terbentuknya kepengurusan baru.
(8) Dalam batas waktu yang ditentukan Mandataris belum dapat melaksanakan Mandatnya, maka dibentuk Mandataris selanjutnya agar dapat melaksanakan tugasnya maksimum enam bulan hingga terbentuknya kepengurusan baru.
Pasal 15Susunan Dewan Pimpinan Daerah
(1) Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi, jumlah anggotanya sesuai dengan kebutuhan.(2) Dewan Pimpinan Daerah
a. Ketua dibantu oleh beberapa Wakil Ketuab. Sekretaris dibantu oleh beberapa Wakil Sekretarisc. Bendahara dibantu oleh beberapa Wakil Bendaharad. Biro – biro sesuai dengan kebutuhan
(3) Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
(4) Dewan Pimpinan Daerah dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan penyelenggaraan Kepengurusan dilakukan oleh Pimpinan Sementara yang ditetapkan oleh DPP dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
Pasal 16Susunan Dewan Pimpinan Cabang
(1) Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi, jumlah anggotanya sesuai dengan kebutuhan dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Cabang.(2) Dewan Pimpinan Cabanga. Ketua dibantu oleh beberapa Wakil Ketuab. Sekretaris dibantu oleh beberapa Wakil Sekretarisc. Bendahara dibantu oleh beberapa Wakil Bendaharad. Bidang – bidang sesuai dengan kebutuhan
(3) Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
(4) Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan penyelenggaraan Kepengurusan dilakukan oleh Pimpinan Sementara yang ditetapkan oleh DPD dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
Pasal 17Susunan Pimpinan Ranting
(1) Pengurus Rantinga. Ketua dibantu dengan 2 (dua) orang Wakil Ketua.b. Sekretarisc. Bendaharad. Bagian - bagian sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
(3) Pimpinan Ranting dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan penyelenggaraan Kepengurusan dilakukan oleh Pimpinan Sementara yang ditetapkan oleh DPC dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
Pasal 18Susunan Rukun Nelayan
(1) Pengurus Rukun Nelayana. Ketua dibantu dengan seorang Wakil Ketua.b. Sekretarisc. Bendaharad. Seksi - seksi sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Rukun Nelayan dipilih oleh Musyawarah Rukun Nelayan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
(3) Pengurus Rukun Nelayan dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan penyelenggaraan Kepengurusan dilakukan oleh Pimpinan Sementara yang ditetapkan oleh Pimpinan Ranting dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
BAB VDEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 19
Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat
(1) Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional.(2) Dewan Pimpinan Pusat pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.(3) Dewan Pimpinan Pusat mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.Pasal 20Hak Dewan Pimpinan PusatDewan Pimpinan Pusat mempunyai hak :
a. Menetapkan dan/atau menolak usul untuk mendirikan Dewan Pimpinan Daerah, dan Bagian-bagian/Badan-badan lain di dalam lingkungan organisasi.
b. Menskors sampai memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah dan/atau anggota-anggota pengurusnya.
c. Mensahkan atau membatalkan Keputusan-keputusan Rapat Dewan Pimpinan Daerah dan Musyawarah Daerah dengan alasan yang kuat menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 21Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat
(1) Tugas/kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:a. Melaksanakan dan membuat perincian pelaksanaan Keputusan MUNAS
b. Memimpin dan menetapkan strategi perjuangan organisasi sebagai garis kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan organisasi.c. Memimpin jalannya organisasi dan melayani utusan-utusan organisasi dari daerah.
d. Mengusahakan berdirinya Dewan Pimpinan Daerah yang dianggap perlu serta mengangkat pengurus sementara.
(2) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menjalankan program umum dan Keputusan-keputusan MUNAS.
(3) Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada MUNAS mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan program organisasi.
(4) Dewan Pimpinan Pusat berwenang memberhentikan anggota yang melanggar AD/ART. Prosedur pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi
(5) Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno dapat mengisi lowongan sesuatu jabatan apabila seseorang anggota Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap atau berhenti.
BAB VIDEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 22Kedudukan Dewan Pimpinan Daerah
(1) Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Propinsi.(2) Dewan Pimpinan Daerah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat Provinsi.
(3) Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan Pengurus Rukun Nelayan adalah Pimpinan didaerah masing¬masing.
(4) Dalam suatu Propinsi atau yang disamakan tingkatnya dengan itu dapat didirikan Dewan Pimpinan daerah.
(5) Permintaan mendirikan Dewan Pimpinan Daerah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat oleh Cabang-Cabang yang bersangkutan.
(6) Dewan Pimpinan Daerah merupakan pimpinan pelaksana yang menjadi saluran Dewan Pimpinan Pusat kebawah dan memimpin Cabang-Cabang didaerahnya dalam semua kegiatan organisasi.
(7) Dewan Pimpinan Daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan setelah habis masa jabatannya, mereka dapat dipilih kembali.
(8) Apabila masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah sudah habis dan tidak dapat melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) paling lambat 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya habis maka untuk sementara Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.
Pasal 23Hak Dewan Pimpinan Daerah
(1) Mengingatkan dan meminta pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Pusat atas kebijaksanaan yang ditempuh oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
(3) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Pusat yang dipandang baik dan berguna bagi perkembangan organisasi.
Pasal 24Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah
(1) Taat menjalankan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.(2) Memelihara, mengawasi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Cabang dalam
daerah kerjanya untuk menjalankan program organisasi dan Keputusan Musyawarah Nasional yang perincian pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Memimpin organisasi di daerah kerjanya untuk mewujudkan tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dengan berpedoman pada petunjuk Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat atas perkembangan keadaan dalam daerah kerjanya.
(5) Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, Cabang, Ranting dan Rukun Nelayan berkewajiban menjalankan program umum dan Keputusan-keputusan MUNAS.
(6) Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada MUSDA mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan program organisasi.
(7) Dewan Pimpinan Daerah berwenang memberhentikan anggota yang melanggar AD/ART. Prosedur pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi
(8) Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Pleno dapat mengisi lowongan sesuatu jabatan apabila seseorang anggota Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap atau berhenti.
BAB VIIDEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 25Kedudukan Dewan Pimpinan Cabang
(1) Di Kabupaten/Kota dapat didirikan Cabang.
(2) Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Kabupaten/Kota atau di kota pusat kegiatan Nelayan.
(3) Dewan Pimpinan Cabang pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat Kabupaten/ Kota.
(4) Permintaan untuk mendirikan Cabang disampaikan kepada dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(5) Dewan Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan setelah habis masa jabatannya mereka dapat dipilih kembali.
(6) Apabila masa jabatan sudah habis dan tidak mampu melaksanakan Musyawarah Cabang (MUSCAB), maka otomatis kepemimpinan diambil alih oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan, paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk daerah-daerah tertentu diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 26Hak Dewan Pimpinan Cabang
(1) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
(2) Menjatuhkan skorsing sampai memberhentikan anggota dalam daerah kerjanya menurut ketentuan pada pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).
(3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Ranting dan Rukun Nelayan atas kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat dengan cara yang sebaik-baiknya.
(4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi.
(5) Kegiatan Nelayan didalam daerah kerja Cabang daerah lain, harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari Cabang yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Dewan Pimpinan Daerah masing-masing.
Pasal 27Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang
(1) Taat kepada tingkat organisasi diatasnya.(2) Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya.(3) Memberi petunjuk kepada Pimpinan Ranting dan Rukun Nelayan di daerah
lingkungannya dalam melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.(4) Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat tentang
perkembangan keadaan didaerahnya.(5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, untuk mendapatkan tanggapan Dewan
Pimpinan Daerah, Cabang menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat mengenai keadaan Cabangnya dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
Pasal 28Pembubaran Cabang
(1) Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang karena tidak ada lagi kegiatan ¬kegiatan Perikanan dan Kelautan di wilayah tersebut.
(2) Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Segala sesuatu milik Dewan Pimpinan Cabang yang dibubarkan dikuasai oleh Dewan Pimpinan Daerah.
BAB VIIIPIMPINAN RANTING
Pasal 29Kedudukan Pimpinan Ranting
(1) Di wilayah Kecamatan dapat didirikan Ranting.(2) Pimpinan Ranting berkedudukan di Kecamatan atau di pusat kegiatan Nelayan.
(3) Pimpinan Ranting pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat Kecamatan.
(4) Permintaan untuk mendirikan Ranting disampaikan kepada dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Pimpinan Ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan setelah habis masa jabatannya mereka dapat dipilih kembali.
(6) Apabila masa jabatan sudah habis dan tidak mampu melaksanakan Musyawarah Ranting (MUSRAN), maka otomatis kepemimpinan diambil alih oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan Pimpinan Ranting yang bersangkutan, paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Pimpinan Ranting untuk tingkat Kecamatan, khusus untuk daerah-daerah tertentu diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 30Hak Pimpinan Ranting
(1) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
(2) Menjatuhkan skorsing sampai memberhentikan anggota dalam daerah kerjanya menurut ketentuan pada pasal 5 ayat (3), (4), dan (5).
(3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Rukun Nelayan atas kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.
(4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi.
(5) Kegiatan Nelayan didalam daerah kerja Ranting daerah lain, harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari Ranting yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Dewan Pimpinan Cabang masing-masing.
Pasal 31Kewajiban Pimpinan Ranting
(1) Taat kepada tingkat organisasi diatasnya.(2) Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya.(3) Memberi petunjuk kepada Rukun Nelayan di daerah lingkungannya dalam
melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.(4) Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah tentang
perkembangan keadaan didaerahnya.
(5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, untuk mendapatkan tanggapan Dewan Pimpinan Cabang, Ranting menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai keadaan Rantingnya dan hal-hal yang dipandang perlu.:
Pasal 32Pembubaran Ranting
(1) Pembubaran Pimpinan Ranting karena tidak ada lagi sentra kegiatan Kelautan dan Perikanan di wilayah tersebut.
(2) Pembubaran Pimpinan Ranting dilakukan oleh dan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Segalasesuatu milik Pimpinan Ranting yang dibubarkan dikuasai oleh Dewan Pimpinan Cabang.
BAB IXRUKUN NELAYAN
Pasal 33Pengurus Rukun Nelayan
(1) Pada wilayah kegiatan Perikanan dan Kelautan wilayah Kelurahan/Desa yang terdapat sedikitnya 20 (dua puluh) orang anggota dapat didirikan Rukun Nelayan(2) Pengurus Rukun Nelayan disahkan oleh Pimpinan Ranting
(3) Pengurus Rukun Nelayan disesuaikan dengan perkembangan kesatuan ekonomi dan sosial budaya nelayan setempat.Pasal 34Hak Rukun Nelayan
(1) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
(2) Meminta perhatian Pimpinan Ranting mengenai sesuatu masalah organisasi dengan jalan sebaik-baiknya apabila tegurannya tidak mendapat perhatian sampai 3 (tiga) kali dengan tiada alasan yang patut, maka Pengurus Rukun Nelayan yang bersangkutan dapat melanjutkan persoalannya kepada Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 35Kewajiban Rukun Nelayan
(1) Taat kepada tingkatan organisasi diatasnya.(2) Mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dalam
daerah kerjanya.(3) Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Ranting tentang perkembangan keadaan
wilayah kerjanya.
Pasal 36Pembubaran Rukun Nelayan
(1) Pembubaran Rukun Nelayan karena tidak ada lagi sentra kegiatan Perikanan dan Kelautan di wilayah tersebut.
(2) Pembubaran Rukun Nelayan dilakukan oleh dan dengan Surat Keputusan Pimpinan Ranting dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang(3) Segalasesuatu milik Rukun Nelayan yang dibubarkan dikuasai oleh Pimpinan RantingPasal 37Kriteria PengurusPimpinan atau Anggota Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia harus memenuhi syarat sebagai berikut :a. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah dewasab. Memiliki kepribadian dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat.
c. Sudah menjadi kader atau Anggota HNSI atau sudah memahami dan mendalami masalah Perikanan dan Kelautand. Tidak terlibat dalam Organisasi terlarang.
BAB XKELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 38Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi
(1) Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih dan diangkat oleh musyawarah.(2) Kedudukan dan tugas Dewan Penasehat adalah :a. Berkedudukan sebagai badan penasehat organisasi.b. Bertugas untuk memberikan nasehat dan masukan bagi organisasi.c. Memberikan saran pendapat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
d. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Dewan Penasehat diatur dalam pasal 60, 61, 62 dan 63 Anggaran Rumah Tangga ini.(3) Kedudukan dan tugas Dewan Pertimbangan Organisasi adalah :a. Berkedudukan sebagai badan pertimbangan bagi perkembangan organisasi.
b. Bertugas untuk melaksanakan evaluasi dan memberikan pertimbangan atas apa yang dilakukan oleh organisasi.
c. Memberikan saran pendapat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.d. Memberikan rekomendasi kepada pengurus untuk kemajuan dan perkembangan
organisasi.e. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Dewan Pertimbangan
Organisasi diatur dalam pasal 60, 61, 62 dan 63 Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 39Anggota Pleno
(1) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,Pimpinan Ranting dan Rukun Nelayan dapat mengadakan Bagian-Bagian menurut keperluannya sesuai dengan perkembangan organisasi, yaitu :a. Di Pusat disebut Departemen;b. Di Daerah disebut Biro;c. Di Cabang disebut Bidang;d. Di Ranting disebut Bagiane. Di Rukun Nelayan disebut Seksi.
(2) Bagian-bagian itu tersusun vertikal dan urusan rumah tangga diatur sendiri, akan tetapi administratif bertanggungjawab pada Pimpinan Organisasi di tingkat masing-masing.
(3) Bagian-bagian tidak mempunyai hak menentukan kebijaksanaan sendiri, akan tetapi tunduk kepada garis kebijaksanaan Pimpinan Organisasi di tingkat masing-masing.(4) Biaya bagian-bagian dipikul oleh organisasi ditingkatnya masing-masing.
Pasal 40Lembaga Fungsional
Pada setiap tingkat kepengurusan dapat dibentuk Lembaga Fungsional yang dipandang perlu seperti Yayasan, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Lembaga Penelitian dan lain-lain sebagai penunjang aktivitas organisasi.
BAB XIMUSYAWARAH
Pasal 41Musyawarah Nasional
(1) Musyawarah Nasional adalah forum kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Rumah Tangga, menrtapkan Program Umum dan memilih Dewan Pimpinan Pusat.(2) Musyawarah Nasional diadakan sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
(4) Musyawarah Nasional meminta pertanggung jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat atas segala kebijaksanaan dan pelaksanaan program umum organisasi, termasuk pertanggungjawaban keuangan, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Verifikasi.(5) Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :a. Dewan Pengawas Organisasib. Dewan Pimpinan Pusat.c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;d. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 42Musyawarah Daerah
(1) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah forum kekuasaan tertinggi pada tingkat Provinsi/ diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas inisiatif Dewan Pimpinan Daerah atau usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Cabang didalam daerah kerjanya atau atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.
(3) Musyawarah Daerah untuk memilih Pengurus dan menyusun program kerja dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam batas kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.(4) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :a. Utusan-utusan Ranting.b. Utusan-utusan Cabang.c. Dewan Pimpinan Daerah Plenod. Seorang Dewan Pimpinan Pusat.e. Dewan Pengawas Daerahf. Pihak lain yang dianggap perlu(5) Ranting, Cabang di Daerah masing-masing mempunyai satu suara.
(6) Musyawarah Daerah adalah sah, apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Cabang dan Ranting dalam Daerah yang bersangkutan.
(7) Dewan Pimpinan Pusat dapat mengirimkan utusannya untuk memberi petunjuk yang dipandang perlu akan tetapi sifatnya sebagai nara sumber dan tidak mempunyai hak suara.
(8) Semua keputusan adalah sah apabila dimufakati oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah peserta MUSDA yang hadir.
Pasal 43Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah forum kekuasaan tertinggi pada tingkat Kabupaten/ Kota dan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Cabang untuk memilih Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan menetapkan program kerja periode berikutnya diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan dalam tenggang waktu sedikitnya 6 (enam) bulan setelah masa bakti berakhir, atas inisiatif Cabang, atas usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Ranting dan Rukun Nelayan yang ada dalam daerah kerjanya atau atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan atau persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.(4) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:a. Utusan Rukun NelayanRanting.b. Utusan Ranting.
c. Dewan Pimpinan Cabang dan terdiri dari Pengurus lengkap atau sekurang-kurangnya Pengurus Harian Cabang lengkap.d. Dewan Pengawas Cabang.
e. Seorang Dewan Pimpinan Daerah sebagai nara sumber dan tidak memiliki hak suara.(5) Masing-masing Peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara.
(6) Musyawarah Cabang adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah Ranting dan Rukun Nelayan dalam daerah kerjanya dan dihadiri oleh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah.
(7) Pengurus organisasi dari tingkatan yang lebih tinggi dari Cabang boleh menghadiri untuk memberikan petunjuk atau untuk meninjau, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
(8) Semua keputusan adalah sah jika dimufakati oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
Pasal 44Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah forum kekuasaan tertinggi pada tingkat Kecamatan dan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Rantinguntuk memilih Pengurus Ranting dan menetapkan program kerja periode berikutnya diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan dalam tenggang waktu sedikitnya 6 (enam) bulan setelah masa bakti berakhir, atas inisiatif Ranting, atau atas usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Rukun Nelayan yang ada dalam daerah kerjanya atau atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang.(4) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:a. Utusan Rukun Nelayan.
b. Pimpinan Ranting yang terdiri dari Pengurus lengkap atau sekurang¬kurangnya Pengurus Harian Ranting lengkap.
c. Seorang Dewan Pimpinan Daerah sebagai nara sumber dan tidak memiliki hak suara.(5) Masing-masing Peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak 1 (satu) suara.
(6) Musyawarah Ranting adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah Ranting dan Rukun Nelayan dalam daerah kerjanya dan dihadiri oleh pimpinan Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Pengurus organisasi dari tingkatan yang lebih tinggi dari Cabang boleh menghadiri untuk memberikan petunjuk atau untuk meninjau, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
(8) Semua keputusan adalah sah jika dimufakati oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
Pasal 45Musyawarah Rukun Nelayan
(1) Musyawarah Rukun Nelayan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah RukunNelayan BAB XIIIdiadakan untuk memilih Pengurus Rukun Nelayan dan mengesahkan program kerja diadakan sedikitnya lima tahun
Pasal 46RAPAT-RAPAT
sekali dipimpin oleh Pengurus Rukun Nelayan.
Pasal 47
(1) Musyawarah Rukun nelayan diadakan atas undangan Pengurus RukunStatus Rapat Nelayan, atau atas permintaan dari Pimpinan Ranting atau usul dari sedikitnya sepertiga dari jumlah anggota. Yang dimaksud dengan rapat/atau musyawarah dalam pasal ini ialah suatu
(2) Musyawarah Rukun Nelayan membicarakan hal-hal yang dipandang perlu persidangan tertutup dan hanya dihadiri oleh peserta yang telah ditentukandalam batas-batas kewenangannya.kecuali ditentukan lain oleh dewan pengurus yang bersangkutan anggotanya.(3) Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
(4) Kecuali dalam hal-hal khusus yang telah disebutkan dalam pasal-pasal yang terdahulu, maka rapat-rapat dan/atau musyawarah dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
(5) Semua anggota yang hadir termasuk pengurus Rukun Nelayan yang adalah peserta rapat dan masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Menyimpan(7 (3 Calon anggota dari ayat-ayat tersebut diatas, dalam pasal ini setiap Dew boleh menghadiri Musyawarah sebagai peninjau, tid k mempunyai hak suara akan tetapi boleh mengajukan pendapat.Pimpinan organisasi yang tingkatannya lebih tinggi dapat menghadiri sesuatu rapat dan/atau musyawarah dari tingkat bawahannya, baik diminta atau atas kehendaknya sendiri, untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu, akan tetapi kehadirannya tidak menentukan korum dan tidak mempunyai hak suara.(4) Dalam jenis-jenis rapat, yaitu :a. Rapat Dewan Pimpinan Pusat;b. Rapat Dewan Pimpinan Daerah;c. Rapat Dewan Pimpinan Cabang;d. Rapat Pimpinan Ranting;e. Rapat Pengurus Rukun Nelayan;(5) Peserta rapat masing-masing mempunyai hak satu suara
Pasal 48Rapat Dewan Pimpinan Pusat
(1) Rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:a. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat.b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat
(2) a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat diadakan sedikitnya satu bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dan membicarakan hal-hal yang bertalian dengan kebijaksanaan yang harus diambil organisasi.b. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat diadakan sedikitnya tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
(3) Sekretaris Jenderal mengatur rapat-rapat yang bersifat rutin untuk melancarkan jalannya roda organisasi.
(4) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Harian dan Paripurna adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Pengurus dan masing-masing mempunyai hak satu suara.(5) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat dapat dihadiri Dewan Pengawas Organisasi.
(6) Sesuatu keputusan adalah sah, apabila dimufakati oleh lebih dari setengah jumlah suara.
Pasal 49Rapat Dewan Pimpinan Daerah
(1) Hal-hal yang tersebut dalam pasal 43 dijadikan pedoman mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
(2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah bersifat rutin diadakan sekurang¬kurangnya tiga bulan sekali atas undangan Ketua, atau atas permintaan yang diajukan oleh sedikit-dikitnya sepertiga dari jumlah anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah dan rapat lain Dewan Pimpinan Daerah yang bersifat rutin diadakan sekurang-kurangnya satu bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan yang diajukan oleh sedikit-dikitnya sepertiga jumlah anggota pengurus Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Rapat-rapat tersebut ayat (1), (2), dan (3) diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat. Rapat yang dihadiri kurang dari setengah jumlah peserta rapat, dapat berlangsung tetapi tidak dapat mengambil keputusan.
(5) Masing-masing peserta Rapat Pengurus Pleno atau pengurus Harian mempunyai hak satu suara.
(6) Keputusan yang diambil dalam Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Daerah adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat.
(7) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah dapat dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 50Rapat Dewan Pimpinan Cabang
(1) Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali untukmembicarakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, dan atau hal-hal lain yang dianggap penting bagi pelaksanaan program kerja dan tugas organisasi lainnya.
(2) Peserta Rapat Kerja Cabang adalah anggota Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan utusan-utusan Ranting di daerah kerjanya.
(3) Rapat Pengurus lainnya atau Rapat Harian dan Rapat-Rapat lain Dewan Pimpinan Cabang yang bersifat rutin diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau sewaktu-waktu atas undangan Ketua, atau atas permintaan yang diajukan oleh sedikitnya sepertiga jumlah anggota Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Rapat-rapat tersebut ayat (1), (2), dan (3) diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat.
(5) Masing-masing peserta rapat pengurus pleno atau rapat pengurus Harian mempunyai hak satu suara, demikian pula utusan tiap-tiap Ranting.
(6) Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Cabang adalah sah apabila disetujui oleh lebih setengah jumlah anggota rapat.
Pasal 51Rapat Pimpinan Ranting
(1) Rapat Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk membicarakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, dan atau hal-hal lain yang dianggap penting bagi pelaksanaan program kerja dan tugas organisasi lainnya.
(2) Peserta Rapat Kerja Ranting adalah anggota Pengurus Pleno Pimpinan Ranting dan utusan-utusan Rukun Nelayan di daerah kerjanya.
(3) Rapat Pengurus lainnya atau Rapat Harian dan Rapat-Rapat lain Pimpinan Ranting yang bersifat rutin diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau sewaktu-waktu atas undangan Ketua, atau atas permintaan yang diajukan oleh sedikitnya sepertiga jumlah anggota Pengurus Pleno Pimpinan Ranting.
(4) Rapat-rapat tersebut ayat (1), (2), dan (3) diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat.
(5) Masing-masing peserta rapat pengurus pleno atau rapat pengurus Harian mempunyai hak satu suara, demikian pula utusan tiap-tiap Rukun Nelayan.
(6) Keputusan yang diambil dalam rapat Pimpinan Ranting adalah sah apabila disetujui oleh lebih setengah jumlah anggota rapat.
Pasal 52Rapat Pengurus Rukun Nelayan
(1) Rapat Pengurus Rukun Nelayan diadakan sedikitnya sebulan sekali dansewaktu-waktu dipandang perlu untuk membicarakan hal-hal yang dianggap perlu dalam batas-batas kewenangannya.
(2) Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota pengurus. Rapat yang dihadiri kurang dari setengah jumlah anggota pengurus dapat berlangsung, tetapi tidak dapat mengambil keputusan.
(3) Semua anggota pengurus yang hadir adalah peserta rapat dan masing¬masing mempunyai hak 1 (satu) suara.
(4) Pengurus Cabang boleh menghadiri rapat untuk memberikan petunjuk¬petunjuk atau untuk meninjau, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
BAB XIIRAPAT KERJA
Pasal 53Rapat Kerja
(1) Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja untuk masing-masing tingkat organisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program tahunan berikutnya sampai pada pelaksanaan musyawarah.
(3) Rapat Kerja HNSI terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, Rapat Kerja Ranting dan Rapat Kerja Rukun Nelayan
(4) Segala sesuatu yang berkaitan dengan Rapat Kerja diatur dalam Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan pimpinan Pusat HNSI.
Pasal 54Rapat Pleno
(1) Rapat Pleno diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi dan pelaksanaan program kerja.(2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.(3) Rapat Pleno dihadiri oleh :a. Dewan Pimpinanb. Dewan Pengawas Organisasic.Anggota Pleno Dewan Pimpinan
(4) Segala sesuatu yang berkaitan dengan Rapat Pleno diatur dalam Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.
Pasal 55Rapat Pengurus
(1) Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dihadiri oleh Pengurus dan Anggota Pleno.
(3) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Sekretaris Jenderal/ Daerah/Cabang/Ranting/Rukun Nelayan dan atau atas usul lebih dari dua Departemen/Bagian/Seksi.
Pasal 56Rapat Koordinasi
Rapat Kordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan organisasi dan atau mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.Pasal 57Tata Tertib RapatTata Tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan.
BAB XIIITATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 58Pengambilan Keputusan
(1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
(2) Pada Rapat Pengurus dan Rapat Pleno, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
(3) Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam surat keputusan.
Pasal 59Keputusan Suara Terbanyak
(1) Keputusan Suara Terbanyak adalah pengambilan keputusan dengan penghitungan dukungan setengah ditambah satu dari jumlah peserta.
(2) Tatacara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.
BAB XIVPEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS
Pasal 60Pemilihan Pengurus
(1) Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.(2) Kepengurusan terdiri atas: Dewan Pengawas dan Pengurus.
(3) Pemilihan Ketua Umum HNSI Pusat/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua Ranting/Ketua Rukun Nelayan dilakukan pada Musyawarah dan Penyusunan Pengurus dilakukan oleh Formatur.
(4) Tatacara pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.
(5) Tata Tertib Sidang Musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
(6) Formatur adalah suatu Tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Terpilih dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari Pengurus calon yang bersangkutan, terdiri atas :a. Ketua Umum/Ketua Terpilihb. Tim formatur yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih
Pasal 61Pembentukan Dan Pengesahan Pengurus
(1) Pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh pengurus yang setingkat diatasnya.(2) Dewan Pimpinan Pusat dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional
(3) Dewan Pimpinan Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Dewan Pimpinan Cabang dibentuk melalui Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Dewan Pimpinan Ranting dibentuk melalui Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(6) Pengurus Rukun Nelayan dibentuk melalui Musyawarah Rukun Nelayan dan disahkan oleh Pengurus Ranting.
Pasal 62Pembinaan Pengurus
(1) Dewan Pimpinan Pusat membina Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah membina Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang membina Pimpinan Ranting, Pimpinan Ranting membina Pengurus Rukun Nelayan, dan Pengurus Rukun Nelayan membina anggota.
(2) Departemen pada kepengurusan Pusat memberikan supervisi atas pelaksanaan tugas kepada Biro pada kepengurusan Daerah. Demikian seterusnya secara berjenjang sampai Rukun Nelayan.
(3) Laporan Kegiatan secara berkala perlu dilakukan untuk pemantapan pembinaan organisasi.
BAB XVPERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 63
Pergantian Pengurus Antar Waktu(1) Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar
Waktu.(2) Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baik
berupa pengisian jabatan lowong, mutasi intern, maupun pengangkatan dalam jabatan.
(3) Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya, untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan.
(4) Tatacara Pergantian Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.BAB XVIPEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 64Pembekuan
ANGGARAN DASAR NELAYAN
BAB IVKEKUASAAN, DAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 10Kekuasaan Organisasi
(1) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Kekuasaan Tertinggi Organisasi.(2) Munas diadakan sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun(3) Munas Luar Biasa dapat diadakan sewaktu waktu bila dipandang perlu.
Pasal 11
(1) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Rapat untuk Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah Rapat untuk Kabupaten/Kota yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah Rapat untuk Kecamatan yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Musyawarah Rukun Nelayan adalah Rapat untuk Desa/Kelurahan yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(5) Rapat Pimpinan (RAPIM) dan Musyawarah Kerja (MUKER) untuk masing – masing tingkat Organisasi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Munas Luar Biasa diadakan hanya untuk Pembubaran Organisasi dan mengubah Pengurus sebelum masa baktinya berakhir atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat atau atas kesepakatan lebih dari setengah Dewan Pimpinan Daerah yang didukung oleh lebih dari setengah Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Musda, Muscab, Musran dan Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa diadakan hanya untuk mengubah Pengurus sebelum masa baktinya berakhir.
Pasal 12
Pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila secara musyawarah tidak mungkin lagi diadakan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
Pasal 13
(1) Dewan Pimpinan Pusat memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dari organisasi.(2) Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan
Pengurus Rukun Nelayan adalah pimpinan eksekutif di daerahnya masing¬masing.
Pasal 14Kepengurusan (1) Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional(2) Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus(3) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota(4) Pimpinan Ranting untuk tingkat Kecamatan
(5) Rukun Nelayan untuk tingkat Desa/Kelurahan dan atau atas dasar kesatuan ekonomi dan sosial budaya setempat(6) Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 15Susunan Kepengurusan
(1) Kepengurusan HNSI Pusat/Daerah/Cabang terdiri atas :a. Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Organisasib. Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/ Cabangc. Departemen, Biro dan Bagian.
(2) Kepengurusan Ranting dan Rukun Nelayan terdiri atas :a. Pimpinanb. Seksi-Seksi
(3) Dewan Pengawas adalah badan pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan semua kegiatan organisasi.(4) Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan organisasi.
(5) Tugas,Kewajiban, hak dan wewenang Dewan Pengawas Organisasi diatur pada Anggaran Rumah Tangga.
(6) Tugas,Kewajiban, hak dan wewenang Dewan Pengurus Pusat/Daerah/Wilayah/Ranting dan Rukun Nelayan diatur pada Anggaran Rumah Tangga
BAB VIMUSYAWARAH
Pasal 16Musyawarah Dan Rapat-Rapat Organisasi
(1) Musyawarah HNSI terdiri atas : Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang/Ranting dan Rukun Nelayan(2) Rapat-Rapat organisasi terdiri dari:a. Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabangb. Rapat Paripurna Pengurus Pusat/Daerah/Cabangc. Rapat Pengurus Harian Pusat/Daerah/Cabang/Ranting dan Rukun Nelayan
(3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah dan Rapat-Rapat HNSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIIPERBENDAHARAAN
Pasal 17Sumber Keuangan
Keuangan organsasi diperoleh dari:a. Uang Pangkal dan iuran tetapb. Sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan sukarela dan tidak mengikat.c. Usaha-usaha lain yang sah.d. Cara pengurusan kekayaan organisasi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIIIATRIBUT HNSI
Pasal 18
(1) Atribut HNSI terdiri dari Lambang, Bendera, Lagu dan Pakaian Seragam.(2) HNSI memiliki Motto Perjuangan “NELAYAN SEJAHTERA”(3) Segala sesuatu yang menyangkut Atribut HSNI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IXANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 19Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
BAB XPEMBUBARAN
Pasal 20HNSI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
BAB XIPENGESAHAN ANGGARAN DASARDAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 21Perubahan Anggaran Dasar
(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
(2) Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI
Pasal 22Pengesahan
Anggaran Dasar HNSI untuk pertama kalinya ditetapkan pada Munas I tahun 1973 di Jakarta selanjutnya disempurnakan pada Munas V Tahun 2007 di Jakarta.
PROGRAM KERJA KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) KABUPATEN KARAWANGTAHUN 2011-2016
I. PENDAHULUAN1. Latar Belakang
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (Kelompok KTNA) adalah organisasi petani yang bersifat indenpenden, berorientai pada kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, di sektor Agribisnis berbasis di pedesaan, yang berwawasan lingkungan formal, berdaulat dan berskala nasional. Sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, KTNA ikut bertanggung jawab dalam upaya untuk menghapuskan keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan terhadap kaum tani serta penduduk pedesaan dengan mencuiptakanan kegiatan-kegiatan konkrit yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan yang disusun dalam suatu Program Kerja 5 (lima) tahun Kelompok KTNA Kabupaten Karawang yang terdiri dari:
a. Program Kerja Jangka Pendek tahun 2011 yang merupakan revisi program kerja tahun 2006-2011
b. Program Kerja Jangka Panjang tahun 2011-2016Program Kerja Kelompok KTNA Kabupaten Karawang merupakan proses
penataan, pemantapan, peningkatan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkelanjutan, pengembangan program kerja ini merupakan tuntutan dan penyesuaian situasi serta kondisi yang berkembang pada saat ini dan yang akan datang, di bidang pertanian di era reformasi serta pasar global.
Kelompok KTNA Kabupaten Karawang berupaya memperkuat dan memantapkan manajemen organisasi dengan membangun basis organisasi yang kuat, kokoh dan berkualitas melalui kegiatan produktif dengan pendekatan sistem pertanian agribisnis dan berwawasan lingkungan. Hingga saat ini bangsa Indonesia masih mengalami krisis multi dimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan, politik ekonomi, hukum dan sosial yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi, pengangguran kemiskinan yang menjurus ketidak berdayaan masyarakat.
Kelompok KTNA merupakan organisasi petani-nelayan sebagai penggerak dan pembela dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani yang hidup di pedesaan. Program Kerja Kelompok KTNA Kabupoaten Karawang adalah haluan organisasi, tentang upaya yang akan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
2. Kondisi dan Permasalahan
Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh dukungan nyata dari semua pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat tani selaku pelaku utama maupun pihak lainnya. Tantangan dalam pembangunan pertanian secara umum adalah adanya kenyataan bahwa pertanian didominasi oleh skala usaha kecil, lahan sempit, modal terbatas, pendidikan rendah, sehingga produktivitas usahatani yang dihasilkan masih rendah karena belum sepenuhnya mampu menerapkan teknologi spesifik lokasi, efisiensi dan belum mampu meningkatkan produksi yang pada akhirnya tingkat pendapatan masyarakat tani masih rendah.
Disamping itu juga masih rendahnya posisi tawar petani terhadap produksi yang dihasilkan. Namun akhir-akhir ini pendapatan usaha tani sering menurun akibat beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:
a. Pengaturan distribusi pupuk bersubsidi yang belum berjalan dengan baik, sehingga harga pupuk ditingkat petani masih mahal.
b. Biaya produksi usaha pertanian tinggi, sementara harga jual panen masih rendah sehingga keuntungan yang didapat oleh petani sedikit.
c. Kondisi kesuburan tanah menurun akibat penggunaan pupuk kimia yang terus menerus.
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Kelompok KTNA Kab. Karawang berperan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, memfasilitasi atau melalui Puskoptan (Pusat Koperasi Tani) menjadi bagian dalam distribusi pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya dapat berjalan dengan lancar dan dengan harga yang terjangkau petani, mencari jaringan bisnis atau peluang pasar untuk setiap produk yang dihasilkan petani serta mendorong sikap petani/nelayan agar lebih responsif terhadap berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan pupuk an-organik dan pestisida sehinggga akan merugikan terhadap manusia dan lingkungan secara luas.
Selanjutnya KTNA harus memberikan dorongan agar petani/kelompok tani mempunyai kesempatan berusaha yang terbuka dan termotivasi untuk selalu berupaya lebih meningkatkan usahanya. Dalam era pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif, dimana petani/nelayan dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam keterkaitan usahatani-nelayan dengan berbagai aspek lingkungan yang bisa mempengaruhinya, serta persaingan dalam pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya yang tersedia, kelompok KTNA Kab. Karawang semakin dituntut untuk lebih berperan dalam peningkatan sumberdaya manusia petani/nelayan menjadi warga negara yang potensinya dapat dikembangkan menjadi sumberdaya manusia yang mandiri dan berperan dalam pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan peranan pertani/nelayan dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan pertanian di wilayahnya, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, maka hal ini menjadi tugas kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar hal tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kelompok KTNA Kab. Karawang selama ini turut berperan dalam setiap kegiatan pembangunan pertanian ditingkatannya masing-masing.
Dalam hal Pengembangan kelembagaan petani-nelayan, tujuan yang hendak dicapai adalah semakin berkembangnya kemandirian kelompok sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peranannya, sehingga selama ini posisi petani-nelayan dalam kegiatan pembangunan pertanian adalah sebagai obyek kegiatan, akan berubah menjadi subyek dari kegiatan pembangunan bidang pertanian, sehingga mampu mengambil keputusan sendiri serta secara swadaya mampu memperbaiki/meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat lingkungannya.
3. Sasaran dan tujuanKelompok KTNA Kabupaten Karawang setiap 5 (lima) tahun kepengurusan
membuat program kerja dengan tujuan dan sasaran antara lain:
a. Memacu produktifitas petani-nelayan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
b. Meningkatkan sumber daya petani sehingga tangguh menghadapi serangan pasar global
c. Konsolidasi organisasi di semua tingkatan, sehingga integritas kelompok KTNA menjadi kuat dan mampu menjalankan peran dan fungsi secara efektif serta dapat memberikan pembelaan terhadap kepentingan petani.
d. Terbangunnya kelompok KTNA sebagai organisasi yang kuat dan solid sehingga mampu mewujudkan cita-cita sebagai petani agribisnis modern, tangguh dan berkualitas.
e. Terciptanya peluang kemitraan usaha dan kesempatan usaha tani yang luas serta menguntungkan bagi petani dan penduduk pedesaan.
f. Memberikan masukan kepada Pemerintah agar setiap kebijakan di bidang pembangunan pertanian selalu berpihak kepada petani.
4. Dasar dan Landasan HukumDasar hukum adalah Pancasila dan UUD 1945, landasan operasionalnya
adalah :a. Program Kerja Kelompok KTNA Kabupaten Karawang tahun 2011-2016b. Hasil Rembug Paripurna kelompok KTNA Kabupaten Karawang tahun 2011c. SK KTNA Provinsi Jawa Barat Nomor : 04 / SKEP / KTNA-JBR / IX / 2011 tahun
2011 tentang Susunan Kepengurusan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Karawang Periode 2011-2016
II. PROGRAM KERJA
A. PROGRAM JANGKA PENDEKa. Konsilidasi Organisasi
1. Konsolidasi Organisasi merupakan amanat peraturan Organisasisesuai yang tertuang dalam AD/ART KTNA yang harus dilaksanakan sebagai penguatan integritas organisasi kelompok KTNA baik internal maupun eksternal
2. Kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan SDM3. Gapoktan (Gabungan Kelompoktani), Kelompok Tani, Pemuda Tani, Taruna Tani,
Wanita Tani, sehingga KTNA Kabupten Karawang menjadi sosok organisasi yang kuat dan mampu mengkoordinir aspirasi kepentingan petani.
4. Eksternal, Kelompok KTNA mampu menjalin hubungan dengan Pemerintah dan BUMN maupun pihak swasta lainnya.
Sasaran Program Konsolidasi Organisasi antara lain :1. Menyempurnakan kelembagaan kelompok KTNA di tingkat Propinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa sesuai AD/ART.2. Teciptanya komunikasi informasi diantara jajaran kelembagaan baik vertikal
maupun horizontal.3. Terciptanya opini organisasi kelompok KTNA yang lebih baik, sebagai organisasi
perjuangan petani pedesaan.
b. Pokok-pokok Kegiatan Konsolidasi Organisasi1. Rembug dan Sarasehan sebagaimana diatur dalam AD/ART kelompok KTNA
tentang pelaksanaan rembug dan sarasehan antara lain disebutkan :a. Rembug Harian dilaksanakan sesuai dengan tingkatan jenjang organisasi kelompok
KTNAb. Rembug Madya dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dirangkaikan
dengan Sarasehan yang dilakukan oleh kelompok KTNA.
c. Rembug Utama dan Paripurna dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.2. Konsolidasi Keanggotaan Melaksanakan pembinaan pada tingkat basis Pedesaan
melalui kelompok tani nelayan, kelompok usaha yang mempunyai potensi pertanian yang berhasil ataupun yang belum untuk saling bersinergi membangun kekuatan sehingga nantinya mempunyai posisi tawar yang kuat. Selanjutnya untuk mempermudah kelompok KTNA berkoordinasi dengan seluruh anggotanya diperlukan Kartu Anggota.
3. Konsolidasi Kelembagaan Peningkatan dan pengembangan kelembagaan organisasi dalam rangka memantapkan dan mendirikan kelompok KTNA melalui konsolidasi organisasi di semua tingkatan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan:
a) Penyusunan pedoman-pedoman pelaksanaan dalam konsolidasi organisasi sampai tingkat bawah
b) Melaksanakan bimbingan keorganisasianpada semua tingkatan dalam melaksanakan konsolidasi
organisasi4. Konsolidasi Kepengurusan
a) Pembagian tugas kepengurusan yang jelas (job description)b) Kaderisasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan baik yang dilakukan
secara swadaya, kerjasama dengan pemerintah dan swasta, dengan materi meliputi : Dasar-Dasar Kepemimpinan dan Manajemen.
5. Konsolidasi Sarana dan Prasarana Untuk menunjang jalannya organisasi memerlukan sarana dan prasarana organisasi, dengan jalan sebagai berikut :
a) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana organisasib) Menyediakan sarana dan prasarana operasional organisasic) Tempat Sekretariat KTNA
6. Konsolidasi Manajemena) Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja dan deskripsi kerja setiap bagian
dalam kepengurusanb) Mencatat semua kegiatan organisasi yang telah dilakukanc) Mengadakan latihan dan pendidikan manajemend) Menyusun data potensi sektor pertanian daerah dan nasional.
7. Konsolidasi Eksternal Organisasi untuk melaksanakan program kerja, kelompok KTNA melakukan kerjasama dengan :
a) Pemerintah sebagai mitra, baik departemen maupun non departemenb) Organisasi lainnya, Asosiasi, LSM ataupun lembaga lain yang peduli kepada
masyarakat tani.c) BUMN, swasta, perorangan, koperasi atas dasar prinsip Kemitraan.d) Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset lainnya.
B. PROGRAM JANGKA PANJANGProgram Kerja Jangka Panjang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan
dari Program Kerja jangka Pendek.1. Konsolidasi Organisasi
a. Merupakan amanat aturan organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan jenjang organisasi kelompok KTNA
b. Kelembagaan Ekonomi KTNA1) Terbentuknya lembaga ekonomi, Puskoptan/Koptan atau Badan Usaha lain
disemua tingkatan2) Kemitraan KTNA dengan BUMN, swasta atau Lembaga Ekonomi lainnya3) Mengadakan latihan pendidikan bekerjasama dengan Pemerintah maupun
lembaga lainnya.2. Sektor Pertanian
Kegiatan Sektor Pertanian merupakan lanjutan dari program jangka pendek, yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan nilai tambah sehingga pendapatan petani-nelayan meningkat.3. AdvokasiKegiatan advokasi bagi kelompok KTNA meliputi semua permasalahan petani-nelayan dan semua usahanya dengan menampung aspirasi kemudian memperjuangkan, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat politis maupun konkrit. Advokasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a) Advokasi dibidang Hukum Pembelaan, negosiasi, perundingan dengan berbagai pihak bila ada masyarakat Tani – Nelayan yang dirugikan oleh pihak lain dengan konsultasi hukum.
b) Advokasi dibidang Ekonomi1. Memperjuangkan perolehan modal usaha dari Pemerintah ataupun pinjaman modal
dari Bank dan lembaga keuangan lainnya bagi petani dan nelayan2. Meningkatkan dan mengembangkan Pusat Koperasi Tani (PUSKOPTAN)
diseluruh Indonesia3. Menumbuhkembangkan terminal-terminal agribisnis di daerah.c) Advokasi dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial1. Mengadakan pendidikan dibidang Manajemen Organisasi, Produksi, Keuangan,
pemasaran dan kewirausahaan2. Memperjuangkan Kebijakan Pembangunan Pertanian yang berpihak kepada petani
pada umumnya.d) Advokasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)1. Menginformasikan berbagai fasilitas baik dari Pemerintah, BUMN, Swasta tentang
Ilmu Pengetahuan Teknologi Pertanian serta kemudahannya untuk mendapatkan fasilitas permodalan.2. Meningkatkan SDM Anggota KTNA dengan bekerjasama melalui kemitraan dengan
Pemerintah, swasta dan lembaga lainnya di sektor pertanian.3. Meningkatkan SDM Anggota KTNA melalui pelatihan dan pendidikan baik secara
formal maupun non-formal.
Resolusi Kongres Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Kami nelayan tradisional yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia yang terdiri dari perwakilan nelayan Sumatera Utara, Riau, Lampung, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo telah melakukan serangkaian kegiatan pada Forum Internasional
Kelautan dan Keadilan Perikanan (FIKKP), 10 -14 Mei 2009, di Kolongan Beach
Hotel, Manado, Sulawesi Utara, telah menyepakati dan menghasilkan resolusi
sebagai berikut :
a. Bahwa sejak rezim Orde Baru, nasib nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia
senantiasa terpinggirkan. Program pembangunan yang dilakukan lebih
menitikberatkan pada persoalan pertanian dan pembangunan infrastruktur darat.
Nelayan dan masyarakat pesisir tidak menjadi sektor penting bagi program
pembangunan. Padahal faktanya, lebih dari 67% kabupaten/kota di Indonesia
merupakan kabupaten/kota pesisir atau yang berhadapan langsung dengan perairan
laut. Kenyataan lainnya, lebih dari 65% total penduduk Indonesia tinggal dan
menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir dan laut;
b. Kami percaya bahwa kegiatan WOC (Word Ocean Conference) bukan sebuah
kegiatan yang memikirkan dampak perubahan iklim terhadap nelayan tradisional,
tapi lebih sebagai upaya untuk menggantikan media laut yang sebelumnya sebagai
aset masyarakat lokal, menjadi aset negara-negara industri, dan bahkan untuk
diperdagangkan;
c. Kami percaya bahwa proyek CTI merupakan proyek konservasi kacamata kuda
yang tidak memimikirkan keterkaitan wilayah CTI dengan wilayah tangkap nelayan
tradisional yang bisa dipastikan tidak akan mensejahterakan nelayan tradisional.
Proyek tersebut lebih sebagai upaya membersihkan diri negara-negara maju
diantaranya Amerika Serikat, yang belum menunjukkan kesungguhannya untuk
menurunkan produski emisi karbonnya ke atmosfer—yang sesungguhnya menjadi
substansi dari perubahan iklim;
d. Bahwa rezim SBY-JK, tidak lebih baik dari pada rezim-rezim sebelumnya. Politik
ekonomi yang dibangun oleh rezim ini masih merujuk pada watak dan corak
kepemimpinan yang anti rakyat, menghamba dan tunduk-tertindas pada kekuatan
pemodal dan sangat tergantung pada utang luar negeri dan dana-dana asing,
termasuk untuk kegiatan kelautan dan perikanan;
e. Bahwa rezim SBY-JK, telah dengan sengaja mempertontonkan keberpihakannya
kepada pemodal sekaligus anti nelayan melalui UU No.27/2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK). Dengan sertifikat HP-3 (Hak
Penguasaan Perairan Pesisir) pengurus negara memberikan keistimewaan pada
pemodal besar untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan
nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
hingga lebih dari 20 tahun. Demikian sama halnya, dengan keberadaan UU
No.25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
f. Bahwa politik konservasi laut yang dianut oleh SBY-JK, telah membatasi akses
nelayan untuk mengelola sumber-sumber kehidupan di wilayah laut dan pesisir.
Pendekatan konservasi laut yang bias darat, anti nelayan, dan syarat utang luar
negeri terbukti telah menyebabkan konflik yang merugikan kehidupan nelayan baik
berupa harta benda hingga korban jiwa. Kasus Taman Nasional Komodo di Nusa
Tenggara Timur (2003-2004); Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara
(2002-2007); dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara (2001-2005) adalah
sejumlah konflik yang melibatkan aparat keamanan (TNI/POLRI), Balai Pengelola
Taman Nasional, dan di sokong oleh lembaga-lembaga konservasi internasional
seperti WWF, TNC, NRM dan CI;
g. Bahwa pemerintahan SBY-JK dengan sengaja membiarkan praktek-praktek
pembuangan limbah tambang dan industri (tailing) yang mengakibatkan tercemar
dan hancurnya sumber-sumber kehidupan nelayan di laut. Laut bukanlah tong
sampah bagi kepentingan industri;
h. Bahwa politik pembangunan yang dijalankan dewasa ini, masih menempatkan
perempuan nelayan sebagai sub-ordinat dari kepentingan pembangunan sektor
kelautan dan perikanan;
i. Bahwa politik adu-domba untuk memecah-belah kelompok nelayan dan
masyarakat pesisir melalui dana pemberdayaan masyarakat (community
development) yang berasal dari perusahan-perusahaan perusak lingkungan (seperti
industri tambang dan migas) telah memicu konflik dan pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) dibanyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia;
j. Bahwa konflik perikanan antara nelayan tradisional Indonesia berhadapan dengan
industri perikanan dan kapal-kapal asing semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Kasus
nelayan tradisional di kabupaten Bengkalis propinsi Riau melawan kelompok Jaring
Batu/Jaring Dasar sejak tahun 1983 sampai sekarang, dapat disebut mewakili konflik
tersebut. Pemerintah pusat dan daerah terlihat terus membiarkan konflik terjadi
hingga menimbulkan korban jiwa dan material. Setidaknya tercatat 5 (lima) orang
nelayan tradisional telah tewas dalam konflik ini;
k. Bahwa kami juga menilai politik klaim atas nama Nelayan Indonesia yang
senantiasa diterapkan pemerintah melalui organisasi seperti Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSI) selama ini, sama sekali tidak membawa manfaat yang
optimal bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan dan
pesisir Indonesia;
l. Bahwa berdasarkan kesaksian, penilaian, dan fakta-fakta di atas, maka Kami
menuntut kepada pengurus negara:
Pertama, segera meningkatkan jaminan keselamatan serta kesejahteraan nelayan
dan masyarakat pesisir dengan menerapkan kebijakan ekonomi politik yang lebih
berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar nelayan dan masyarakat pesisir
termasuk aman dari ancaman bencana. Bentuknya nyatanya dapat dimulai dengan
memberikan asuransi keselamatan jiwa bagi seluruh nelayan tradisional Indonesia,
termasuk memenuhi akses informasi terkait waktu dan tempat penangkapan ikan,
serta akses permodalan;
Kedua, Segera merubah total seluruh kebijakan ekonomi politik untuk tidak lagi
menghamba pada kuasa pemodal serta tergantung pada utang luar negeri dari
lembaga-lembaga keuangan internasional yang selama ini membiayai proyek-proyek
kelautan dan perikanan di Indonesia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank
Pembangunan Asia (ADB); termasuk bantuan dari lembaga-lembaga konservasi
internasional seperti WWF, TNC, NRM, dan CI yang anti-rakyat dan justru
memperdagangkan sumber-sumber kehidupan nelayan;
1. Cabut UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
2. Hentikan pengkaplingan dan zonasi kawasan pesisir dan laut atas nama Taman
Nasional dan konservasi laut;
3. Hentikan program reklamasi pantai diseluruh wilayah Indonesia
4. Hentikan praktek perikanan ilegal (illegal fishing) di seluruh perairan Indonesia;
5. Hentikan ekspansi industri pertambakan dan perikanan;
6. Hentikan pembuangan limbah tambang ke laut;
7. Hentikan eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut, seperti pasir laut;
8. Hentikan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap nelayan di seluruh
Indonesia;
9. Tingkatkan kualitas hidup perempuan nelayan untuk mendapatkan hak-haknya
atas pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.
10. Berikan jaminan pendidikan gratis yang layak bagi nelayan dan masyrakat
pesisir
11. Cabut Keputusan Menteri Nomer 06 Tahun 2008 tentang pelegalan penggunaan
jaring Trawl
12. Lindungi hutan mangrove yang masih tersisa dari segala macam konversi yang
dilakukan oleh siapapun
13. Jaminan kesehatan bagi nelayan tradisional (ketersediaan fasilitas kesehatan,
dokter, dan paramedis)
Kami menyerukan seluruh nelayan tardisional di seluruh Indonesia untuk bergabung
dalam KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA sebagai wadah alternatif
perjuangan nelayan tradisional Indonesia.
Kami menyerukan kepada organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk terus
merapatkan barisan dan mengokohkan persatuan rakyat demi terwujudnya
kesejahteraan nelayan Indonesia.
Demikian resolusi nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia ini kami sampaikan.
Manado, 15 Mei 2009.
Hormat Kami
Presidium Nasional
1. Rustam
2. Sugeng Nugroho
3. Tajruddin Hasibuan
4. Jul Takaliwang
5. Amin Abdullah
profil KNTI
Profil KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
Sejarah berdirinya KNTI
Awalnya diberbagai daerah sudah bermunculan organisasi nelayan tingkat lokal.
Sebut saja misalnya INSAN (Ikatan Nelayan Saijaan) Kabupaten Kota Baru
Kalimantan Selatan, SNKB (Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis) FKNJ (Forum
Komunikasi Nelayan Jakarta) dan banyak lagi organisasi nelayan tingkatan lokal
yang sudah berdiri. Kalau ditinjau munculnya organisasi nelayan tingkatan lokal lebih
disebabkan oleh kebutuhan akan pentingnya persatuan di kalangan nelayan
tradisional akibat konflik dengan nelayan besar, perusahaan perusak lingkungan
maupun pengguna jaring trawl. Hal ini muncul akibat kekosongan kepemimpinan
secara organisasi di kalangan nelayan tradisional karena tidak berfungsinya
organisasi nelayan yang sudah ada maupun tidak sampainya fungsi dan tugas
organisasi nelayan semisal KTNA maupun HNSI. Organisasi nelayan yang dibentuk
di jaman orde baru lebih dikenal sebagai organisasi yang selalu muncul bila ada
“proyek-proyek” bantuan pemerintah khususnya dari Departemen Kelautan dan
Perikanan. Namun jika nelayan mengalami persoalan dan tekanan mereka lari jauh
menghindar.Konflik sumberdaya di perairan pesisir dan laut dangkal antara nelayan
tradisional dengan kegiatan perikanan yang merusak (trawl, bom, racun), dengan
perusahaan tambang (pengeboran, pembuangan tailing ke laut) jamak terjadi.
Dalam kasus itu sedikit peran negara dalam membela kepentingan nelayan
tradisonal.
Ketika nelayan tradisional berharap negara dalam hal ini pemerintah bersikap lebih
aktif dalam melakukan perlindungan kepada nelayan tradisional justru yang ada
ancaman dalam bentuk regulasi. Lahirnya Undang-Undang Nomer 27 tahun 2007
tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur apa yang disebut
dengan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). Dalam pasal 16 sampai dengan
pasal 22. HP3 telah menjadi sarana dan alat baru dalam politik penguasaan pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan HP3 “subyek hukum” dapat mengusai bagian
tertentu dan kolom tertentu dari laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sertifikat
HP3 dapat pula menjadi agunan ke lembaga perbankan untuk peminjaman uang.
dan celakanya siapapun boleh mendapat HP3.
Dengan HP3 seseorang/subyek hukum dapat menguasai perairan tersebut, dan
dapat melarang siapapun untuk beraktifitas dilokasi yang telah diterbitkan HP3. Hal
inilah yang mengancam keberadaan nelayan tradisional.
Dalam catatan KNTI sudah banyak nelayan tradisional yang tidak boleh lagi
melewati lokasi pantai milik perusahaan pariwisata maupun budidaya mutiara dan
banyak industri lain. Pantai tidak lagi menjadi milik publik.
Ancaman lainnya munculnya Keputusan Menteri Nomer 06 tahun 2008 yang
memperolehkan penggunaan jaring trawl/pukat harimau/pukat hela beroperasi di
perairan Kalimantan Timur bagian Utara. Bagi nelayan hal ni akan menjadi
kemunduran pengelolaan laut serta sumber-sumber agraria di dldalamnya.
Maka pada awal tahun 2008 berbagai perwakilan organisasi nelayan lokal
melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan terbentuknya KPNNI (Komite
Persiapan Organisasi Nelayan Nasional). KPNNI yang akan mempersiapkan
berdirinya sebuah organisasi nelayan tingkat nasional.
Pada Tanggal 11-12 Mei 2009 di Manado berlangsunglah Kongres Nelayan
Tradisonal Indonesia I bertepatan dengan kegiatan WOC (World Ocean Confrence).
Dalam kongres tersebut disepakati bahwa nama organisasi nelayan yakni KNTI
(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Serta menghasilkan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, serta program kerja selama 3
tahun.
Siapa Saja Pengurus KNTI?
Dalam kongres disepakati bahwa pengursn nasional KNTI terdiri dari Presidium
Nasional dan Sekretaris Nasional.
Presidium Nasional :
1. Bp.Tajrudin Hasibuan ( Region Sumatra)
2. Bp. Sugeng Nugroho (Region Jawa)
3. Bp. Rustam (Region Kalimantan)
4. Ibu. Jul Takaliuang (Region Sulawesi)
5. Bp.Amin Abdulah (Region Bali dan Nusatenggara)
Sekretaris Nasional :Bp.Dedy Ramanta
Staff Sekreriat Nasional :I Made Tandiatna
Siapa Saja Anggota KNTI
Keanggotaan KNTI bersifat organisasi, jadi siapa saja yang akan bergabung menjadi
anggota KNTI harus sudah bergabung dalam kelompok nelayan/organisasi nelayan
tingkat lokal. Sampai sekarang organisasi KNTI sudah ada di 17 Propinsi dengan
total keanggotaan lebih dari 15.000 nelayan.
1. Sumatra Utara
2. Riau
3. Lampung
4. DKI Jakarta
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. Jawa Timur
8. Bali
9. Nusa Tenggara Barat
10. Sulawesi Utara
11. Sulawesi Tengah
12. Sulawesi Tenggara
13. Gorontalo
14. Kalimantan Timur
15. Kalimantan Selatan
16. Maluku Utara
17. Bengkulu
Apa yang akan dikerjakan oleh KNTI ke depan ?
KNTI sebagai organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang
terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan tradisional. Namun
prioritas yang akan dilakukan yakni
• Melakukan advokasi pencabutan HP3
• Mengawasi dan terlibat dalam revisi Undang-Undang Perikanan dengan
memperjuangkan nasib nelayan tradisional dan kelestarian lingkungan hidup dalam
revisi undang-undang tersebut. Baik dari segi istilah nelayan tradisional mapun hak-
hak dasar nelayan tradisonal, semisal hak atas asuransi dan hak atas informasi
• Memperjuangkan nasib nelayan tradisonal yang tergusur maupun terancam oleh
industri dan pertambangan
• Membangun penguatan ekonomi di kalangan nelayan tradisional
• Memperkuat pengetahuan nelayan tradisional akan pesisir dan laut serta persaolan
lingkungan
• Melakukan langkah-langkah untuk memastikan hak atas pendidikan bagi keluarga
nelayan
• Memperkuat peranan dan posisi nelayan perempuan
Bagaimana bergabung menjadi anggota KNTI?
Untuk menjadi anggota KNTI syaratnya adalah sepakat dengan AD/ART organisasi
dan membuat pernyatan tertulis. Untuk sementara KNTI dapat dihubungi di
Sekretariat Nasional yakni Jl. Tegal Parang Utara Nomer 14 Mampang Jakarta
Selatan. emal : [email protected]
Kontak Person :
Dedy Ramanta 081314919254
ANGGARAN DASARKELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
MUKADIMAH
Dengan Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Nusantara dengan kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai negara agraris dan negara maritim adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia.Anugrah Tuhan Yang Maha Esa tersebut memanggil setiap anak bangsa untuk mendayagunakan, melindungi, melestarikan dan meningkatkan mutu bagi semua generasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Untuk mengelola sumber-sumber daya tersebut secara bertanggungjawab dan mewujudkan cita-cita mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa, khususnya petani dan nelayan, sekaligus membangun kehidupan bersama yang jujur, adil, rukun, damai dan sejahtera, maka dibentuklah Kelompok Kontak Tani Nelanan Andalan (Kelompok KTNA)Untuk memelihara semangat juang mewujudkan visi, misi dan tujuan Kelompok KTNA, maka dirumuskan dan ditetapkan Mukadimah beserta jabarannya kedalam bab-bab bersama pasal-pasal didalam Anggaran Dasar.BAB IPENGERTIANPasal 11. Petani nelayan adalah pengelola usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terdiri dari tani nelayan dewasa. wanita tani nelayan dan pemuda tani nelayan.2. Kelompok Tani nelayan adalah kumpulan petani nelayan yang tumbuh dan berkembang secara terorganisir berdasarkan keakraban, keserasian dan kesamaan kepentingan dalam mendayagunakan, meningkatkan mutu dan melestarikan sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk bekerjasama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.3. Kontak tani nelayan adalah petani nelayan yang berhasil dan dipilih menjadi ketua kelompok tani nelayan dan atau pengurus kelompok tani nelayan yang ditokohkan oleh anggotanya berdasarkan musyawarah.4. KTNA adalah kontaktani nelayan yang diandalkan dan dipilih untuk mewakili aspirasi petani nelayan dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat nasional, yang diputuskan dalam Rembug Paripurna ditingkatannya serta ditetapkan oleh Pengurus setingkat di atasnya.5. Kelompok KTNA adalah organisasi profesi yang bersifat sosial ekonomi sebagai lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan bersifat indenpenden.6. Ahli Andalan adalah petani nelayan yang pernah menjadi Pengurus Kelompok KTNA yang mempunyai keahlian, ketrampilan dan kepedulian dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Organisasi yang dipilih dalam Rembug Paripurna kelompok KTNA di tingkatannya.7. Rembug adalah forum musyawarah pengurus kelompok KTNA ditingkatannya untuk membahas masalah yang dihadapi petani nelayan dalam pengembangan usahanya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, rencana dan program kerja, serta keputusan-keputusan kelompok KTNA.8. Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi dan dialog antara kelompok KTNA dengan Pemerintah ditingkatannya yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama.BAB. IINAMA, WAKTU DAN KEDUDUKANPasal 2NamaOrganisasi ini bernama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan disingkat Kelompok KTNA
Pasal 3WaktuKelompok KTNA didirikan pada tanggal 12 September 1971 di Cihea, Jawa Barat, diformalkan pada Rembug Paripurna di Cipanas tanggal 5 Juni 2000, dilegalkan dengan Akta Notaris Titiek Irawati S, SH dengan Nomor Akte : 54 tanggal 25 Agustus 2006 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.Pasal 4KedudukanPusat organisasi berkedudukan di ibukota negara Republik IndonesiaBAB IIIDASAR, AZAS DAN TUJUANPasal 5DasarKelompok KTNA berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945Pasal 6Azas1. Dalam pembinaan keanggotaan berazaskan pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.2. Dalam mengembangkan usaha dan melaksanakan program organisasi berazaskan pada semangat pengabdian untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, khususnya petani nelayan.Pasal 7Tujuan1. Mengembangkan profesionalisme petani nelayan.2. Membangun rasa tanggung jawab, kesetiakawanan dan keadilan sosial.3. Menumbuh-kembangkan dan melestarikan nilai-nilai perjuangan KTNA dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.4. Membangun watak petani nelayan yang beretos kerja tinggi, berdisiplin, produktif, berkualitas, hemat dan mandiri, serta berperilaku mulia dalam kehidupan.BAB IVKEDAULATANPasal 8Kedaulatan tertinggiKedaulatan tertinggi berada pada anggota dalam Rembug Paripurna disetiap tingkatanBAB VFUNGSIPasal 91. Menyalurkan aspirasi masyarakat petani nelayan kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta pihak lainnya untuk kemajuan di bidang pertanian pertanian, perikanan, dan kehutanan2. Mengkomunikasikan kebijakan dan informasi edukasi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani nelayan untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern dari produksi sampai pemasaran dengan memperhatikan pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan.BAB VIKODE ETIKPasal 101. Setiap anggota mengembangkan solidaritas, memegang teguh moral keagamaan, menghormati hukum dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.2. Setiap anggota wajib menjaga kehormatan organisasi dengan memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan produk-produk hukum organisasi.BAB VIIKEANGGOTAANPasal 11
1. Anggota Kelompok KTNA terdiri dari anggota utama, anggota biasa dan anggota kehormatan.2. Anggota Utama adalah Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan sesuai jenjangnya3. Anggota biasa adalah petani nelayan yang tergabung dalam Kelompok Tani Nelayan di tingkat Desa/ Kelurahan.4. Anggota kehormatan adalah pemerhati dan berjasa dalam mengembangkan organisasi kelompok KTNA dan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.BAB VIIIHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTAPasal 121. Anggota utama dan biasa memiliki hak bicara, hak dipilih dan memilih, serta hak membela diri.2. Anggota kehormatan mempunyai hak menghadiri rembug-rembug dan hak bicara.Pasal 13Kewajiban-Kewajiban AnggotaSetiap anggota wajib :1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan organisasi.2. Melaksanakan program-program organisasi.BAB IXPALANGGARAN, SANKSI, PEMBERHENTIANPasal 14PelanggaranSetiap anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, berbagai peraturan ketentuan organisasi, dipandang sebagai Pelanggaran Disiplin organisasi.Pasal 15SanksiSetiap anggota yang dengan cukup alasan telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi.PemberhentianPasal 16Setiap anggota dapat diberhentikan status keanggotaannya atau status dalam kepengurusan organisasi karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau melanggar disiplin organisasi.BAB XPENGURUS ORGANISASIPasal 17Susunan OrganisasiSusunan organisasi terdiri Kelompok KTNA Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.Pasal 18Pengurus organisasi Kelompok KTNA terdiri dari pengurus Kelompok KTNA Desa/Kelurahan, pengurus Kelompok KTNA Kecamatan, pengurus Kelompok KTNA Kabupaten/Kota, pengurus Kelompok KTNA Provinsi dan pengurus Kelompok KTNA Nasional.Pasal 19Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Nasional.1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi dalam menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Rembug-rembug dan Mimbar Sarasehan Nasional.2. Membuat Peraturan Organisasi3. Menyusun program umum organisasi.4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus Kelompok KTNA Provinsi sesuai dengan hasil Rembug Paripurna.
5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus Kelompok KTNA ProvinsiPasal 20Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Provinsi1. Secara kolektif adalah pelaksana organisasi di Provinsi.2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Provinsi.3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Umum Kelompok KTNA Nasional.4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus Kelompok KTNA Kabupaten/Kota hasil Rembug Paripurna.5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai Kelompok KTNA Kecamatan6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Kelompok KTNA Nasional.Pasal 21Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Kabupaten/Kota1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di Kabupaten/Kota.2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Kabupaten/Kota.3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Kerja Kelompok KTNA Provinsi.4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus Kelompok KTNA Kecamatan sesuai dengan Rembug Paripurna.5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai Kelompok KTNA Desa/Kelurahan6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus Kelompok KTNA Kecamatan.7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Kelompok KTNA ProvinsiPasal 22Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Kecamatan1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di Kecamatan2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Kecamatan.3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Kerja Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus Kelompok KTNA Desa/Kelurahan sesuai dengan Rembug Paripurna.5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai ke Kelompok Tani-Nelayan.6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus Kelompok KTNA Desa/ Kelurahan.7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.Pasal 23Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Desa/Kelurahan1. Secar kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di Desa/Kelurahan2. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program kerja Kecamatan3. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus Kelompok Tani-Nelayan.4. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Kelompok KTNA Kecamatan.
Pasal 24Kelompok KerjaKelompok kerja dapat dibentuk oleh pengurus di semua tingkatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.Pasal 25Masa Jabatan PengurusMasa Jabatan Pengurus dalam semua jenjang organisasi selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali.BAB XIDEWAN – DEWANPasal 26Dewan- dewan1. Dewan Pembina berperan untuk membina dan melindungi keberadaan Kelompok KTNA2. Dewan Penasehat berperan untuk memberikan nasehat agar Kelompok KTNA dapat berjalan sesuai tujuan organisasi.3. Dewan Pertimbangan Organisasi berperan memberikan pertimbangan atas permintaan pengurus kelompok KTNA.4. Dewan Ahli bertugas untuk melaksanakan pekerjaan/ kegiatan yang diberikan oleh Pengurus Kelompok KTNA sesuai keahliannya.BAB XIIKEUANGAN DAN LEMBAGA EKONOMIPasal 27KeuanganKeuangan organisasi bersumber dari :1. Dana abadi yang berasal dari anggota2. Sumbangan yang tidak mengikat3. Usaha lembaga ekonomi Kelompok KTNA4. Kegiatan lain yang syah menurut hukum.Pasal 28Lembaga EkonomiKelompok KTNA dapat mendirikan lembaga-lembaga ekonomi berbentuk Badan Usaha, Yayasan, Koperasi, Asosiasi dan lain-lain sesuai kebutuhan.BAB XIIIREMBUG KELOMPOK KTNAPasal 29Rembug Paripurna NasionalAyat 11. Diadakan lima tahun sekali.2. Peserta adalah Pengurus Nasional dan 3 orang utusan Provinsi, 3 orang utusan Kabupaten/Kota yang mewakili Dewasa, Wanita maupun Pemuda.3. Berwenang mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.4. Menetapkan Program Umum Organisasi lima tahunan.5. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional6. Memilih Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Formatur penyusunan Pengurus Kelompok KTNA Nasional periode berikutnya7. Membuat Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Organisasi.Ayat 2Rembug Paripurna di tingkat daerah dilksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya, kecuali pasal 29 ayat 1, butir 3.Pasal 30Rembug Paripurna Luar BiasaAyat 11. Tata cara pelaksanaannya sama dengan Rembug Paripurna2. Diadakan apabila :a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 50 % tambah 1 orang dari jumlah peserta rembug paripurna sesuai pasal 29 ayat 1 butir 2.
b. Ketua Umum berhalangan tetap sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dan atau tidak mau melaksanakan Rembug Paripurna sesuai pasal 29 ayat 1 butir 1.c. Menyimpang dari amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Organisasi.d. Mengamandemen dan mengesyahkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.e. Menghadapi keadaan luar biasa.Ayat 2Rembug Paripurna Luar Biasa DaerahRembug Paripurna Luar Biasa di tingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya, kecuali pasal 30 ayat 1 butir 2.dPasal 31Ayat 1Rembug Utama1. Diadakan satu tahun sekali.2. Peserta adalah Pengurus Nasional dan Ketua Kelompok KTNA Provinsi3. Menjabarkan hasil Rembug Paripurna ke dalam program kerja tahunan.4. Memilih dan menetapkan Dewan Penasehat.5. Menetapkan Anggota Kehormatan.6. Memilih dan menetapkan Calon Penerima Penghargaan.Ayat 2Rembug Utama DaerahRembug Utama di tingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya, kecuali pasal 31 ayat 1, butir 2.Pasal 32Ayat 1Rembug Madya1. Diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.2. Peserta adalah pengurus harian KTNA Nasional ditambah ahli sesuai kebutuhan.3. Menetapkan kebijakan, memonitor, evaluasi dan tindak lanjut.4. Pergantian pengurus antar waktu.Ayat 2Rembug Madya DaerahRembug Madya di tingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya, kecuali pasal 32 ayat 1, butir 2.Pasal 33Ayat 1Rembug Harian1. Diadakan tidak terbatas.2. Peserta adalah pengurus harian, Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.3. Menjalankan tugas operasional/ harian.Ayat 2Rembug Harian DaerahDi tingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya.Pasar 34Quorum dan Pengambilan Keputusan1. Quorum suatu rembug sah jika dihadiri sedikitnya dua pertiga peserta yang diundang2. Pengambilan keputusan dalam rembug dipandang sah jika disepakati bersama atau disetujui sedikitnya setengah jumlah peserta yang hadir di tambah satu.Pasal 35Mimbar SarasehanMimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara petani nelayan dengan pemerintah/ instansi terkait, swasta, pakar dan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan dalam lingkungannya untuk menghasilkan kesepakatan.
BAB XIVPEMBUBARAN ORGANISASIPasal 36Syarat PembubaranPembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh 2/3 dari anggota Pengurus Kelompok KTNA Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.Kekayaan organisasi setelah dibubarkan diserahkan kepada lembaga sosial dalam masyarakat petani pedesaan atau masyarakat nelayan pesisir pantai Indonesia.BAB XVATURAN TAMBAHANPasal 37Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Keputusan atau Ketetapan Rembug-rembug, atau Peraturan Organisasi lainnya.ANGGARAN RUMAH TANGGABAB IKEANGGOTAANPasal 1Warga Negara Republik Indonesia, yang dapat diterima menjadi Anggota Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan, adalah :1. Petani nelayan, Wanita tani-nelayan dan pemuda tani-nelayan aktif yang memiliki usaha tani secara berkelompok.2. Memiliki pengetahuan dan wawasan maupun prestasi dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan3. Dipilih melalui Rembug Paripurna sesuai tingkatannyaBAB IIKEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTAPasal 2Setiap anggota berkewajiban :1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.3. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kesepakatan-kesepakatan serta peraturan organisasi.4. Membantu pengurus melaksanakan tugas organisasi.5. Menghadiri musyawarah dan rembug-rembug.6. Membayar dana abadi.7. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Pengurus Kelompok KTNA Nasional dan dikelola oleh masing- masing kelompok KTNA ProvinsiPasal 3Setiap anggota mempunyai hak :1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi2. Mengeluarkan pendapat, saran-saran serta usul-usul.3. Memilih dan dipilih.4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan penataran serta bimbingan dari organisasi.5. Dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Organisasi.BAB IIIPEMBERHENTIAN ANGGOTAPasal 41. Anggota berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, melanggar disiplin organisasi dan diberhentikan.2. Tata cara pemberhentian dan hak membela, diatur dalam Peraturan Organisasi.BAB IVSUSUNAN, WEWENANG DAN SYARAT-SYARAT ORGANISASIPasal 5
1. Susunan Pengurus Kelompok KTNA Nasional terdiri dari :Ketua Umum dibantu Ketua-Ketua.Sekretaris Jenderal dibantu Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.Bendahara Umum dibantu Wakil Bendahara.Ketua-Ketua Departemen2. Untuk menjamin terlaksananya program organisasi dapat membentuk Tim Kerja yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan organisasi yang mengacu pada program kerja hasil Rembug Paripurna dan Rembug Utama.Pasal 61. Susunan Pengurus Kelompok KTNA Provinsi, terdiri dari :a. Ketuab. Wakil-Wakil Ketuac. Sekretarisd. Wakil-Wakil Sekretarise. Bendaharaf. Wakil Bendaharag. Koordinator Bidang2. Untuk menjamin terlaksananya program organisasi dapat membentuk Tim Kerja.Pasal 71. Susunan Pengurus Kelompok KTNA Kabupaten/Kota, terdiri dari :a. Ketuab. Wakil – wakil Ketuac. Sekretarisd. Wakil-Wakil Sekretarise. Bendaharaf. Wakil Bendaharag. Ketua Bidang2. Untuk menjamin terlaksananya program organisasi dapat membentuk Tim Kerja.Pasal 8Susunan Pengurus Kelompok KTNA Kecamatan, Kelurahan/Desa, teridiri dari :a. Ketuab. Wakil Ketuac. Sekretarisd. Wakil Sekretarise. Bendaharaf. Seksi-SeksiPasal 9Syarat-Syarat menjadi Pengurus Kelompok KTNA :1. Ditingkat desa/kelurahan, aktif sebagai Pengurus Kelompok Tani-nelayan2. Ditingkat Kecamatan, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan Kelompok KTNA Desa/Kelurahan3. Ditingkat Kabupaten/Kota, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan Kelompok KTNA Kecamatan4. Ditingkat Provinsi, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan Kelompok KTNA Kabupaten/Kota5. Ditingkat Nasional, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan Kelompok KTNA Provinsi6. Mempunyai kemauan, kemampuan dan bersedia mengabdikan diri pada organisasi.7. Mendapat dukungan dan kepercayaan dari anggota8. Jabatan Ketua dan Sekretaris , selain memenuhi ayat-ayat tersebut di atas, memilki reputasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dan organisasi sesuai jenjangnya.9. Khusus jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, selain memenuhi ayat-ayat tersebut di atas, memilki reputasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, organisasi mulai dari daerah, nasional sampai tingkat internasional yang dapat diandalkan serta didukung oleh anggota.
Pasal 10Pengurus Antar Waktu1. Penggantian antar waktu Ketua Umum dan atau Ketua di daerah melalui Rembug Paripurna atau Rembug Paripurna Luar Biasa.2. Penggantian Pengurus antar waktu lainnya melalui Rembug Madya.3. Penggantian antar waktu Pengurus daerah, diusulkan untuk ditetapkan oleh setingkat di atasnya.4. Masa jabatan antar waktu berlaku sampai dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan yang digantinya.BAB VPasal 11Dewan Pembina1. Dewan Pembina tingkat Nasional adalah Menteri Koordinasi dan Menteri yang terkait dengan kegiatan dan tujuan organisasi.2. Dewan Pembina tingkat Provinsi adalah Gubernur, Asisten dan Kepala Dinas/ Instansi yang terkait dengan usaha dan kegiatan Kelompok KTNA Provinsi.3. Dewan Pembina tingkat Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Wali Kota, Asisten dan Kepala Dinas/ Instansi/ UPT yang terkait dengan usaha dan kegiatan Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.4. Dewan Pembina tingkat Kecamatan adalah Camat, Kepala Cabang/Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan usaha dan kegiatan Kelompok KTNA Kecamatan.5. Dewan Pembina tingkat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Pasal 12Dewan PenasehatDewan Penasehat Kelompok KTNA disemua tingkatan diutamakan berasal dari :1. Para pakar dan pemerhati yang mendukung dalam melancarkan kegiatan- kegiatan Kelompok KTNA.2. Anggota kehormatan yang memiliki komitmen dalam memajukan pembangunan pertanian secara umum.Pasal 13Dewan Pertimbangan OrganisasiDewan Pertimbangan Organisasi adalah :1. Ahli Andalan yang memiliki pengetahuan luas dan sangat diperlukan2. Anggota Kehormatan yang diperlukan sesuai kemampuannya.Pasal 14Dewan Ahli1. Dewan Ahli Kelompok KTNA Nasional terdiri dari unsur-unsur :Lingkup Kementerian Pertanian RI.Lingkup Kementerian Keluatan dan Perikanan.Lingkup Kementerian KehutananLembaga Pendidikan/Perguruan TinggiTenaga-Tenaga Ahli Profesional yang dianggap perlu.2. Dewan Ahli Kelompok KTNA Daerah menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya.BAB VIHUBUNGAN DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DAN ORGANISASI LAINPasal 141. Hubungan antara Kelompok KTNA dengan instansi pemerintah/swasta, organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi politik sebagai mitra kerja dilaksanakan sesuai dengan program kerja kelompok KTNA.2. Tata Cara menjalin hubungan kerjsa sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Organisasi.BAB VIIPESERTA REMBUG PARIPURNA
Pasal 15Rembug Paripurna Nasional1. Peserta Utama, terdiri dari :a. Pengurus Lengkap Kelompok KTNA Nasionalb. Unsur daerah (Perwakilan KTNA provinsi masing-masing 3 orang, KTNA Kab/Kota masing-masing 3 orang) dengan membawa surat mandat dari Ketua di tingkatnnya.2. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Ahli sesuai dengan keperluan.3. Tata cara Rembug Paripurna dan rincian acara di atur dalam Peraturan Organisasi.4. Pelaksanaan di atur dalam tata tertib.5. Pelaksanaan Rembug Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang berasal dan dipilih oleh peserta Rembug ParipurnaPasal 16Rembug Paripurna Propinsi1. Peserta Utama , terdiri dari :a. Pengurus Lengkap Kelompok KTNA Propinsib. Unsur Perwakilan Kelompok KTNA Kabupaten/Kota masing-masing 3 orang, Kelompok KTNA Kecamatan masing-masing 3 orang dengan membawa surat mandat dari Ketua di tingkatnnya.2. Pengurus Kelompok KTNA Nasional/ Indonesia sebagai nara sumber3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Ahli sesuai dengan keperluan.4. Tata cara Rembug Paripurna dan rincian acara di atur dalam Peraturan Organisasi.5. Pelaksanaan di atur dalam tata tertib.6. Pelaksanaan Rembug Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih oleh peserta Rembug ParipurnaPasal 17Rembug Paripurna Kabupeten/Kota1. Peserta Utama, terdiri dari :a. Pengurus Lengkap Kelompok KTNA Kabupaten/Kotab. Unsur Perwakilan Kelompok KTNA Kecamatan masing-masing 3 orang, Kelompok KTNA Desa/Kelurahan masing-masing 3 orang dengan membawa surat mandat dari Ketua di tingkatnnya.2. Pengurus Kelompok KTNA Propinsi sebagai nara sumber3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Ahli sesuai dengan keperluan.4. Tata cara Rembug Paripurna dan rincian acara di atur dalam Peraturan Organisasi.5. Pelaksanaan di atur dalam tata tertib.6. Pelaksanaan Rembug Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih oleh peserta Rembug Paripurna)Pasal 18Rembug Paripurna Kecamatan1. Peserta Utama, terdiri dari :a. Pengurus Lengkap Kelompok KTNA Kecamatanb. Unsur Perwakilan Kelompok KTNA Desa/Kelurahan masing-masing 3 orang, dengan membawa surat mandat dari Ketua di tingkatnnya.2. Pengurus Kelompok KTNA Kabupaten sebagai nara sumber3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Ahli sesuai dengan keperluan.4. Tata cara Rembug Paripurna dan rincian acara di atur dalam Peraturan Organisasi.5. Pelaksanaan di atur dalam tata tertib.
6. Pelaksanaan Rembug Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih oleh peserta Rembug Paripurna)Pasal 19Rembug Paripurna Desa/Kelurahan1. Peserta Utama, terdiri dari :a. Pengurus Lengkap Kelompok KTNA Desa/ Kelurahanb. Unsur Perwakilan Kelompok Tani-nelayan masing-masing 3 orang, dengan membawa surat mandat dari Ketua.2. Pengurus Kelompok KTNA Kecamatan sebagai nara sumber3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Ahli sesuai dengan keperluan.4. Tata cara Rembug Paripurna dan rincian acara di atur dalam Peraturan Organisasi.5. Pelaksanaan di atur dalam tata tertib.6. Pelaksanaan Rembug Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih oleh peserta Rembug Paripurna)BAB VIIIKEUANGANPasal 201. Dana Abadi, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lainnya diatur dalam peraturan organisasi.2. Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggung jawabkan oleh Ketua dan Bendahara sesuai tingkatannya dalam Rembug Paripurna.BAB IXPENYEMPURNAANANGGARAN RUMAH TANGGAPasal 21Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dilakukan pada Rembug Paripurna dan dipertanggungjawabkan pada Rembug Paripurna berikutnya.BAB XPasal 22ATRIBUT ORGANISASI1. Lambang organisasi terdiri dari segi lima, nama organisasi dalam bulatan bergambar petani dewasa, wanitatani dan pemudatani.2. Pengertian lambang terlampir.3. Bendera organisasi berwarna putih bergambar logo organisasi di tengah-tengahnya.4. Bendera berukuran standar 90 x 60 cm.BAB XIPasal 23PENUTUP1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Peraturan Organisasi yang dibuat oleh Pengurus Kelompok KTNA Nasional melalui Rembug Utama.2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah sesuai dengan hasil Rembug Paripurna Kelompok KTNA Nasional di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.Ditetapkan di : Tenggarong, Kaltim Pada tanggal : 08 Juni 2010Ketua Umum Sekretaris JenderalIR. H. WINARNO TOHIR IR.H.YADI SOFYAN M.NOOR, SHHasil amandemen pada Rembug Paripurna Juni 2010