akibat hukum dari pelaksanaan basic agreement … · skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus...
TRANSCRIPT
AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN BASIC AGREEMENT
BETWEEN THE HOLY SEE AND THE PALESTINE LIBERATION
ORGANIZATION 2000 TERHADAP TAKHTA SUCI DAN PALESTINA
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh:
Advent Eden Sihono
NIM. E0012010
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
iii
iv
v
MOTTO
Aku tidak memerlukan hormat dari manusia.
(Yohanes 5:41)
Kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat
diperjual belikan, manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur,
manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa, manusia yang kata hatinya
setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub, manusia
yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun.
(Ellen G. White)
Pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Ucapanmu akan menjadi perilakumu.
Perilakumu akan menjadi kebiasaanmu. Kebiasaanmu akan menjadi karaktermu.
Karaktermu akan menjadi takdirmu.
(Mahatma Gandhi)
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Saya mempersembahkan skripsi saya yang sederhana ini kepada:
1. Keluargaku yang sederhana, Papa Sihono, Mama Sri Lestari, Kakak King
Eden Sihono, Adik Evelyn Selina Belva Sable Sihono, Adik Sepupu Luh
Putu Tami Third August Yuniarosetami dan keluarga yang tidak berhenti
memberi semangat dan doa serta motivasi sehingga menjadi sumber
semangat bagi Penulis.
2. Almameter Universitas Sebelas Maret yang menjadi kebanggaan Penulis.
vii
ABSTRAK
ADVENT EDEN SIHONO. E0012010. 2017. AKIBAT HUKUM DARI
PELAKSANAAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND
THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION 2000 TERHADAP
TAKHTA SUCI DAN PALESTINA. PENULISAN HUKUM (SKRIPSI).
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum
Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional dalam rangka mengakui
Palestina sebagai entitas negara dalam hukum internasional dan mengetahui
bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Basic Agreement Between The Holy
See and The Palestine Liberation Organization 2000 terhadap Takhta Suci dan
Palestina. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat
preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan
dan studi dokumen (library research) yang selanjutnya dianalisis dengan logis,
sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini ada dua poin, yaitu: pertama,
kedudukan hukum Takhta Suci merupakan subjek hukum internasional dalam
rangka mengakui Palestina sebagai entitas negara dalam hukum internasional
berdasarkan hukum kebiasaan yang terjadi dan diakui oleh komunitas
internasional dan negara-negara, sifat sui generis Takhta Suci sebagai subjek
hukum internasional oleh karena alasan historis di mana sudah melakukan
hubungan diplomatik pada tahun 453 di akhir Konsili Kalsedon, dan peserta
Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, Takhta Suci telah
melakukan hubungan diplomatik hubungan ke luar negeri dalam ranah agama dan
sosial. Kedua, akibat hukum dari pelaksanaan Basic Agreement between the Holy
See and the Palestine Liberation Organization 2000 terhadap Takhta Suci dan
Palestina munculnya Comprehensive Agreement between the State of Palestine
and the Holy See 2015 yang membuat Takhta Suci menginginkan Otoritas
Palestina memberikan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kaum
awam Katolik, serta membantu pendirian gereja, baik secara hukum dan finansial,
memberikan perlindungan untuk situs status quo dan Tempat-tempat Suci lain
yang layak mendapat perlindungan secara khusus, serta memberikan status hukum
otonom dan pembebasan pajak, dan pengakuan formal atas Otoritas Palestina
sebagai sebuah negara oleh Takhta Suci.
Kata Kunci : Takhta Suci, Organisasi Pembebasan Palestina, Otoritas Palestina,
Basic Agreement Between The Holy See and The Palestine
Liberation Organization 2000, Comprehensive Agreement between
the State of Palestine and the Holy See 2015
viii
ABSTRACT
ADVENT EDEN SIHONO. E0012010. THE LEGAL CONSEQUENCES OF
THE IMPLEMENTATION OF BASIC AGREEMENT BETWEEN THE
HOLY SEE AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION 2000
TO THE HOLY SEE AND THE STATE OF PALESTINE. THESIS.
FACULTY OF LAW, SEBELAS MARET UNIVERSITY.
This legal research aims to know the legal position of the Holy See as the
subject of international law in recognizing Palestine as a state entity in
international law and knowing how the legal consequences of the implementation
of the Basic Agreement Between the Holy See and the Palestine Liberation
Organization 2000 to the Holy See and Palestine. This legal research is
normative legal research is prescriptive. The legal materials used are primary
legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal
materials is literature study and document study which then analyzed by logical,
systematic and juridical. The results of this legal research have two points,
namely: first, the legal standing of the Holy See is the subject of international law
in the context of recognizing Palestine as a state entity in international law based
on customary law that occurs and is recognized by the international community
and countries, the nature of sui generis the Holy See as the subject of
international law due to historical reasons in which diplomatic relations were
made in 453 at the end of the Council of Chalcedon, and participants of the 1961
Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Holy See has established
diplomatic relationships abroad in the religious and social realms. Secondly, the
legal consequences of the implementation of the Basic Agreement Between the
Holy See and the Palestine Liberation Organization 2000 to the Holy See and the
Palestinian is emergence of the Comprehensive Agreement between the State of
Palestine and the Holy See 2015 that made the Holy See want the Palestinian
Authority to give religious freedom and protection to Catholic laity, as well as
assisting the establishment of the church, both legally and financially, providing
protection for sites of status quo and other sacred sites which deserve special
protection, and providing autonomous legal status and tax exemption, and formal
recognition of the Palestinian Authority as a state by the Holy See.
Keyword(s) : Holy See, Palestine Liberation Organization, Palestinian
Authority, Basic Agreement Between the Holy See and the
Palestine Liberation Organization 2000, Comprehensive
Agreement Between the State of Palestine and the Holy See 2015
ix
KATA PENGANTAR
Puji segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya
oleh karena kuasa-Nya saja sehingga penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang
harus diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan
pendidikan Strata 1, untuk mencapai gelar akademis dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Dengan keterbatasan
kemampuan yang ada, penulis telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyusun
skripsi yang berjudul AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN BASIC
AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND THE PALESTINE
LIBERATION ORGANIZATION 2000 TERHADAP TAKHTA SUCI DAN
PALESTINA.
Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sadar bahwa dalam penyusunan
skripsi ini dan selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material
dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Yang Terhormat, Bapak
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan pada
penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret;
2. Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret, Ibu Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan bagi
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis,
yang dengan segala bantuan moril maupun materiil terutama pada kesibukan
beliau yang sangat padat, sudi meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Rachma Indriyani, S.H., LL,M., selaku Pembimbing II Penulis, yang telah
memberikan pembelajaran, pengalaman, bimbingan, arahan, serta waktu yang
telah diluangkan bagi Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan
baik;
5. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang
senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani
masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNS yang
telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis, sehingga
penulis memperoleh banyak ilmu, wawasan dan pengetahuan, serta memupuk
minat penulis di bidang Hukum Internasional.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNS atas segala ilmu, wawasan dan pelajaran
yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
x
8. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan
berperan dalam kelancaran kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Orang tua tercinta, Bapak Sihono dan Ibu Sri Lestari, yang telah memberikan
dukungan, motivasi, doa-doa yang tak terhingga, mengerahkan tenaga dan
pikirannya, serta telah menjadi sumber semangat bagi penulis, dan juga untuk
kakak tersayang, King Eden Sihono dan adik tersayang, Evelyn Selina Belva
Sable Sihono dan Luh Putu Third August Yuniarosetami, yang tiada henti
memberi semangat, dukungan, dan doa-doa bagi kelancaran penulis dalam
menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga
terselesaikannya skripsi ini;
10. Pemuda Advent Ngemingan yang selalu menghibur dan memberi semangat
penulis untuk mendorong menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kampusku yang selalu menemani dari semester awal hingga aku
ujian skripsi, Iqbal, Firman, Indra, dan Christian.
12. Teman-temanku yang kadang mengajak aku untuk bertemu dan berdiskusi
bersama mengenai berbagai hal, Anindita Gangga Dewi, Anastasya Alcita
MagdaLena, Eklesia Kezia Damayanti, Dini Noviana Saputri, Dinda Azizah
dan Joshua Djohan Sunobo.
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Penulis sangat berharap
agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu
hukum di Indonesia.
Surakarta, 3 Juli 2017
Penulis
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................... iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .............................................................. iv
HALAMAN MOTTO ......................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vi
ABSTRAK .......................................................................................................... vii
ABSTRACT ........................................................................................................ viii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................................ 1
B. Perumusan Masalah ......................................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 6
D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 7
E. Metode Penelitian .......................................................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 12
A. Kerangka Teori ............................................................................................. 12
1. Tinjauan tentang Perjanjian Internasional ..................................................... 12
2. Tinjauan Umum tentang Subjek Hukum Internasional ................................. 20
3. Tinjauan tentang Takhta Suci ........................................................................ 33
4. Tinjauan tentang Palestine Liberation Organization .................................... 35
B. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 39
A. Takhta Suci sebagai Subjek Hukum Internasional Sui Generis ................... 39
B. Takhta Suci Sebagai Peninjau di PBB .......................................................... 44
1. Sebagai Peninjau ........................................................................................... 44
2. Netralitas Vatikan dalam Masyarakat Internasional ...................................... 45
C. Kedudukan Hukum Takhta Suci sebagai Subjek Hukum Internasional
dalam Rangka Mengakui Palestina sebagai Entitas Negara dalam
Hukum Internasional .................................................................................... 46
D. Upaya Hukum Takhta Suci dalam Rangka Mengakui Palestina sebagai
Negara .......................................................................................................... 54
E. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Basic Agreement Between the Holy See
and the Palestine Liberation Organization 2000 terhadap Takhta Suci
dan Palestina .................................................................................................. 70
1. Teori Pengakuan ............................................................................................ 70
2. Isi Basic Agreement between the Holy See and the Palestine
Liberation Organization 2000 ....................................................................... 76
3. Tindak Lanjut dari Pelaksanaan Basic Agreement Between the Holy See
xii
and the Palestine Liberation Organization 2000 ..................................... 80
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 93
A. Kesimpulan ……......................................................................................... 93
B. Saran ........................................................................................................... 94
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR SINGKATAN
PLO = Palestine Liberation Organization
PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
MOU = Memorandum of Under Standing
ZEE = Zona Ekonomi Eksklusif
ICJ = International Court of Justice
ITU = International Telecommunication Union
IGO = International Government Organization
NGO = Non-Government Organization
SWAPO = South West African’s People Organization
KTT = Konferensi Tingkat Tinggi
PNC = Palestinian National Council
ECOSOC = Economic and Social Council
LSM = Lembaga Sosial Masyarakat
VCLT = Vienna Convention on the Law of Treaties
UNRWA = United Nations Relief and Works Agency
Fr. = Frater (calon imam Gereja Katolik)
Msgr. = Monsignor (predikat atau sebutan kehormatan bagi kaum
klerus/rohaniwan Gereja Katolik yang telah memperoleh gelar
kehormatan gerejawi tertentu dari Paus)
ICCPR = International Covenant on Civil and Political
Righ