agraria-7-hak-atas-tanah-ganjil-2011.ppt

Hukum AgrariaHAK ATAS TANAHOleh:Herlindah, SH, M.Kn

Tanah mempunyai kedudukan yang amat penting bagi manusia, masyarakat serta negaraCOPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN*

COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN*Begitu pentingnya peran tanah bagi individu, rakyat dan negara, maka tanah perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum baik dalam penetapan hak ataupun dalam pencabutan hak atas tanah


Daftar Isi

PengertianHak Atas Tanah secara historisHierarki Hak Atas Tanah dalam Hukum Tanah NasionalPembagian Hak Atas Tanah Berdasarkan sifatnyaHak Atas Tanah sebagai Lembaga Hukum

*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


1. PengertianHak adalah claim atau tuntutan, dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Kepentingan pd hakekatnya mengandung kekuasaan yg dijamin dan dilindungi oleh hukum.Dengan perlindungan hukum tersebut maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara.Hak untuk memiliki tanah atau dlm bahasa UUPA disebut hak atas tanah, pd hakekatnya mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya, secara bersamaan dibebani kewajiban.*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Tanah adalah permukaan bumi (the surface of earth) ps.4 ayat (1) UUPAJadi, Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak atas permukaan bumi.Selanjutnya, ps.4 ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tsb memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh, bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dgn batas UUPA dan per-UU lainnya.

COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN*


2. HAT secara HistorisSebelum UUPATanah-tanah Hak BaratTanah-tanah Hak IndonesiaHak Atas TanahSetelah UUPAYaitu HAT yang diatur di dalam UUPA** Akan menjadi titik poin pembahasan*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


HAT sebelum UUPATanah-tanah Hak Barata. Hak Eigendom (HE)b. Hak Erfacht (HErf)c. Hak Opstal (HO)Tanah-tanah Hak Indonesiaa. Tanah-tanah dengan Hak Adatb. Tanah-tanah dengan Hak ciptaan Pemerintah HB*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Eigendom (HE)Adalah hak untuk dengan leluasa:menikmati kegunaan suatu benda, dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnyaasal tidak bertentangan dengan UU dan Per-UUan lainnya yang ditetapkan oleh Penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain; semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum, dgn pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan per-UUan yg berlaku. (ps.570 BW)*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


.Eigendom (HE)HE dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:HE menurut ps.570 BW, (luasnya 10 bau)HE dengan hak-hak penguasa (luasnya >10 bau) yang disebut dengan tanah partikelir* (particulaire landerijn), Tuan tanah mempunyai:Hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desaHak memperkerjakan pddk laki-laki (rodi) untuk sehari dalam seminggu dgn hanya diberi makanHak untuk memungut cukai (sebagian dari dari hasil panen)Hak atas sewa kebun, sewa tanah dan pajak atas pemeliharaan ikan

* Telah dihapus dengan UU No.1 tahun 1958 ttg Penghapusan Tanah-tanah Pertikelir*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Erfacht (HErf)Hak kebendaan (zakelijk Recht) untuk mendapatkan kenikmatan sepenuhnya (volle genot hebben) dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar pacht-sejumlah uang tunai atau hasil bumi-setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik orang lain. Ps.720 BW



Hak Opstal (HO)Hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain. Ps.711 BWBila berakhir, dan di atas tanah tersebut masih ada tanah dan bangunan, maka opstaler mendapat penggantian sesuai dengan nilainya sedangkan erfpachter tidak.*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Tanah-tanah hak Indonesia Hak-hak atas tanah AdatHak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Hindia BelandaHak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht)

Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun):Perseorangan dan komunalHak Agrarisch Eigendom (AE)Landerijen Bezitrecht (LB)Hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah SwaprajaGrant SultanGrant ControleurGrant Deli MaatschappijHak konsesi*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


3. Hierarki Hak Atas Tanah di IndonesiaHak Bangsa (Pasal 1); Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 ayat (1)); Hak Ulayat (Pasal 2 ayat (4)); Hak-hak perorangan* (Pasal 16); terdiri dari : a. Hak Milik, b. Hak Guna Usaha, c. Hak Guna Bangunan, d. Hak Pakai, e. Hak Sewa, f. Hak Membuka Tanah, g. Hak Memungut Hasil Hutan, h. Hak lain yang ditetapkan UU dan yang bersifat sementara sesuai Pasal 53.

* Orang dan Badan Hukum*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Bangsa (ps.1 UUPA)Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat (1)Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ayat (2)Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. ayat (3)*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Menguasai dari Negara(Ps.2 ayat (1))Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. *COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Ulayat (Ps.2 ayat (4))pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. *COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


4. Hak Atas Tanah berdasarkan SifatnyaTETAPSEMENTARADITENTU-KAN KEMUDIAN*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Atas Tanah bersifat TetapHak Milik (ps. 20-27)Hak Guna Usaha (ps.28-34)Hak Guna Bangunan (ps.35-40)Hak Pakai (ps.41-43)-maria S (sifatnya sementara)Hak Sewa Bangunan (ps.44-45)Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil (ps.46)Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (ps.47)Hak Guna Ruang Angkasa (ps.48)Hak untuk Keagamaan dan Sosial (ps.49)*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Atas Tanah bersifat SementaraHak GadaiHak Bagi Hasil Tanah PertanianHak Sewa Tanah PertanianHak MenumpangHak TanggunganHak Atas Tanah bersifat Ditentukan kemudianHak Pengelolaan*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


5. Hak Atas Tanah sebagai LembagaHak MilikHak Guna UsahaHak Guna BangunanHak PakaiHak pengelolaan



A. Hak Milik (ps.20-27 UUPA)Sifat: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yg dapat dipunyai orang atas tanah.Subjek: Hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik hanya badan-badan hukum tertentu.*Objek: tanah negara, tanah ulayat ataupun tanah yang berupa hak milik adat.Terjadinya: krn hukum adat, penetapan pemerintah dan karena UU*1.Bank-bank yg didirikan oleh negara 2.Perkumpulan-perkumpulan organisasi pertanian 3.Badan-badan keagamaan yg ditunjuk BPN (gereja HKBP, Gereja Roma Katolik, Gereja Pantekosta dan Perserikatan Muhammadiyah) 4.Badan-badan sosial yg ditunjuk BPN



Hak Milik (lanjutan)Peralihan Hak: oleh/dari WNA, boleh melalui perwarisan tanpa wasiat danpercampuran harta perkawinan dgn syarat dalam 1 tahun harus dialihkan, jika tidak akan hapus karena hukumPembebanan hak lain: HGB, HP, HS, HT---- HGU tidak boleh, karena harus di atas tanah negaraHapusnya: -musnah -pencabutan hak -penyerahan sukarela -ditelantarkan -melanggar prinsip nasionalitas*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Guna Usaha (ps.28-34)Sifat: hak untuk mengusahakan tanah yg dikuasai langsung oleh negara

Hanya di atas tanah negaraDigunakan untuk pertanian, perikanan dan peternakan.Jangka waktu tttSubjek: WNI dan badan hukumObjek: tanah negara (dengan catatan)Cara terjadinya: dengan permohonan=ketetapan PemerintahPeralihan: dapat dengan perbuatan dan peristiwa hukumJangka waktu: 25 th, untuk perusahaan 35 th dpt diperpanjang 25 th.*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


..HGUPembebanan: hak tanggunganHapusnya:-jangka waktu berakhir-berhenti sebelum jangka waktu-dilepaskan sebelum jangka waktu-dicabut untuk kepentingan umum-ditelantarkan-tanahnya musnah-subjeknya tidak lagi memenuhi syarat HGU*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


HGB (ps.35-40)Sifat: hak untuk mendirikan dan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dgn jk.wkt paling lama 30 tahun.Subjek: WNI dan badan hukum IndonesiaObjek: tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik.Jangka waktu: 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.Pembebanan: Hak Tanggungan



.HGBCara terjadinya: (1) penetapan pemerintah (2) perjanjian otentik karena penetapan pemerintah dan antara pemilik tanah dgn pihak yg akan memperoleh HGB.Peralihannya: perbuatan dan peristiwa hukumHapusnya:-tanahnya musnah-jk.wktu berakhir-dilepaskan sukarela-kepentingan umum-diterlantarkan*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak Pakai (ps. 41-43)Sifat: hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah orang lain, yaitu milik orang lain atau tanah negara, yg bukan perjanjian sewa-menyewa dan pula pengolahan tanah.Subjek: WNI, WNA, badan hukum (didirikan di Indonesia dan yang mempunyai perwakilan di indonesia), perwakilan negara asing dan organisasi internasional.*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak PakaiObjek: Tanah negara, tanah hak pengelolaan dan Hak milik.Jangka waktu: ada yang ditentukan (maks.25 th dan diperpanjang 20 th) dan tidaktanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentuCara terjadinya: (1)pemberian hak di atas tanah negara dan pemberian atas usul pemegang hak pengelolaan (2) pendirian/pembebanan hak baru di atas HM.Hapusnya: idem*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Hak PengelolaanSifat: pengertian HP, secara eksplisit tidak ada di UUPA tapi ada di dalam penjelasan. Hak ini mengacu kpd hak menguasai negara untuk memberikan hak penglolaan Ps.1 PP No.40 Tahun 1996 HP adalah hak menguasai dari negara yg kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegang haknya.

Subjek: orang atau badan penguasa (departemen, jawatan atau Daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.Objek: tanah negaraCara terjadinya: dengan permohonan. Peraturan kaBPN No 9 th 99 ttg cara pemberian dan pembatalan HAT negara dan Hak Pengelolaan.



DAFTAR PUSTAKAChomzah, Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004Gunanegara, Rakyat dan Negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, PT.Tatanusa, Jakarta, 2008Harsono, Boedi. Hukum Agraria di Indonesia, 1999Sitorus, Oloan dan H.M. Zaki Sierrad. Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Imlplementasi, Mitra Kebijakan Tanah di Indonesia, 2006*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


Thank You!*COPYRIGHTS BY HERLINDAH, SH, M.KN


agraria-7-hak-atas-tanah-ganjil-2011.ppt

Documents