agra_materi_ninas note-lecture ii till vii

8/17/2019 Agra_materi_ninas Note-lecture II Till Vii

1/30

CATATAN HUKUM AGRARIA

ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983

PARALEL 2012/KELAS B

1

KULIAH KE-2

“Pembentukan UUPA & Perkembangan Hukum Tanah Indonesia”

Kamis | 18 Februari 2016

Hukum Tanah yang baru berlaku sejak 24/SEP/1960 dimuat dalam Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrari dikenal sebagai UUPA

UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah nasional &

mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta

menciptakan dasar-dasar bagi perkembangan hukum tanah nasional yang

tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli

Fungsi UUPA :

(a) Menghapus dualisme hukum tanah & menciptakan unifikasi serta kodifikasi

hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat;

(b) Mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah & hak-hak jaminan atas tanah

melalui ketentuan-ketentuan konvensi (diktum ke-2 UUPA);

(c) Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan hukum agraria nasional

misalnya: dalam Pasal 17 tentang Landreform.

Tujuan UUPA :

(a) Menciptakan unifikasi hukum agraria dengan cara, sebagai berikut:

- Mencabut aturan-aturan hukum tanah yang lama;

- Menyatakan berlakunya hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat.

(b) Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah melalui ketentuan

konvensi hak tanah-tanah hak barat & hak-hak jaminan adalah tanah.

Hubungan fungsional UUPA dengan Hukum Adat

(a) Konsiderans “berpendapat”, huruf “a”;

(b) Pasal 5 UUPA;

(c) Penjelasan umum III/I.

Hukum Adat yang dimaksud dalam UUPA

Formal “... bagian dari hukum positif Indonesia yang berlaku sebagai

hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis di kalangan orang-orang

Indonesia asli yang mengandung ciri-ciri nasional ...”


2/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


2

Materiil “... sifat kemasyarakatan yang berasaskan keseimbangan &

diliputi suasana keagamaan”.

Pengertian substansi Hukum Adat

hukum adat tidak harus diartikan semata-

mata sebagai rangkaian norma-norma hukum saja, akan tetapi meliputi juga :

(1) Konsepsi (ajaran, teori);

(2) Asas-asas (merupakan perwujudan dari konsepsi);

(3) Lembaga-lembaga hukum;

(4) Sistem (tata susunan yang benar).

Konsepsi hak penguasaan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional

Hak penguasaan atas tanah

suatu hubungan hukum yang memberi

wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subjek hukum (orang atau badan

hukum) terhadap objek hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya.

Muncul Pasal 33 UUD 1945

Tanah a/ permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga

sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang

ada diatasnya dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA.

Jenis penguasaan hak atas tanah berdasarkan kewenangan, antara lain:a) Khusus, yaitu kewenangan yang bersifat publik dan perdata dalam

penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan jenis-jenis hak atas

tanah

Macam-macam hak penguasaan tanah khusus, antara lain:

(1) Hak Bangsa Indonesia

Pasal 1 UUPA

a/ suatu hubungan yang bersifat abadi antara bangsa Indonesiadengan tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan subjeknya

bangsa Indonesia.

m/ hak penguasaan atas tanah yang tertinggi di Indonesia.

Memiliki 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas

kewenangan. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan

dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut

pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara. Luas semua tanah yang berada di wilayah NKRI


3/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


3

Hak Bangsa sebagai lembaga hukum tercipta pada saat

diciptakannya hubungan hukum konkret dengan tanah sebagai

karunia Tuhan YME kepada rakyat Indonesia.

Hak Bangsa memiliki hubungan hukum yang bersifat ABADI.

Artinya, “selama rakyat Indonesia sebagai Bangsa Indonesia

masih ada & selama bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia masih

ada pula, dalam keadaan bagaimanapun, tidak ada sesuatu

kekuasaan yang akan dapat memutuskan/memindahkan

hubungan tersebut ”.

(2)

Hak Menguasai Negara

Pasal 2 UUPA

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat

melaksanakan tugas untuk memimpin dan mengatur

kewenangan bangsa Indonesia (kewenangan publik)

Melalui hak menguasai negara, negara dapat senantiasa

mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang

angkasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Luas semua tanah dalam wilayah NKRI, baik tanah-tanah yang

tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak

perorangan.

Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak

lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada

Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat, sepanjang hal

itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional (sebagai tugas pembantuan bukan otonomi).

Memiliki hubungan yang bersifat ABADI. Artinya, “tidak akan

hapus, selama NKRI masih ada sebagai negara yang merdeka dan

berdaulat ”.

(3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3 UUPA

Subjek masyarakat hukum adat


4/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


4

Luas semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat

territorial yang bersangkutan.

Hubungan hukum yang terdapat antara masyarakat hukum adat

dengan tanah lingkungannya, yaitu:

Kebijakan mengenai hak ulayat Peraturan Menteri No. 5

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 18B ayat (2) UUD’45 Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

b) Umum perkuliahan selanjutnya.


5/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


5

KULIAH KE-3

“Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional”

(pengertian & macam hak penguasaan atas tanah)

Kamis | 25 Februari 2016

Umum, yaitu kewenangan di bidang perdata dalam penguasaan dan penggunaan

tanah sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang diberikan (hak perorangan

atas tanah) kewenangan secara umum walaupun terdapat batasannya.

Macam-macam hak perorangan atas tanah, antara lain:

(1)

Hak atas Tanah- Pasal 4 UUPA

- a/ hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya

untuk menggunakan tanah yang dikuasainya.

- Kewenangannya a/ menggunakan tanahnya.

- Terdiri dari :

Hak atas Tanah Primer atau orisinal

Pasal 16 UUPA

m/ hak atas tanah yag bersumber pada Hak Bangsa Indonesia

dan diberikan oleh Negara dengan cara memperolehnya melalui

permohonan hak.

Terdiri dari:

Hak Milik

Hak Guna Bangunan

Hak Guna Usaha

Hak Pakai

Hak Pengelolaan

Hak atas Tanah Sekunder atau derivatif

Pasal 37, 41, & 53 UUPA

m/ hak atas tanah yang tidak langsung bersumber pada Hak

Bangsa Indonesia dan diberikan pemilik tanah dengan cara

memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara

pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan.

Terdiri dari:

Hak Guna Bangunan

Hak Pakai

Hak Sewa

Hak Usaha Bagi Hasil


6/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


6

Hak Gadai hak atas tanah bukan hak jaminan atas tanah &

berbeda juga dengan gadai yang terdapat dalam bidang

perdata.

Hak Menumpang

(2) Hak Jaminan atas Tanah

- Pasal 23, 33, 39, 51 UUPA jo UU 4/1996

- a/ hak penguasaan atas tanah yang tidak memberikan wewenang kepada

pemegangnya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya, tetapi

memberikan wewenang untuk menjual lelang tanah tersebut apabila

pemilik tanah tersebut wanprestasi.

- Dapat dibebani hak tanggungan.

(3) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (include apartemen)

- UU No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1985tentang Rumah Susun terdapat perbedaan antara kedua UU tersebut

(cari perbedaannya dalam hal apa).

- m/ hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perorangan yang

terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan

tanah bersama, yang dihitung berdasarkan atas Nilai Perbandingan

Proposional (NPP).

(4) Wakaf

- Pasal 49 UUPA

- a/ perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkansebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.


7/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


7

KULIAH KE-4

“Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Atas Tanah Nasional”

(uraian hak atas tanah)

Kamis | 03 Maret 2016

Teori hak penguasaan atas tanah, yakni:

LEMBAGA HUKUM hak penguasaan atas tanah yang belum dihubungkan

dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang

haknya.

HUBUNGAN HUKUM KONKRET

hak penguasaan atas tanah yang telah

dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan

hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Ketentuan-ketentuan pokok hak perorangan atas tanah sebagai “lembaga hukum”,

terdiri dari:

Memiliki 2 tujuan, yaitu:

(a) Untuk diusahakan, seperti : usaha pertanian, perkebunan, perikanan,

dan peternakan.

(b) Tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu, seperti: untuk

membangun bangunan gedung, bangunan air, jalan, dan lapangan

olahraga.

Sistematika hukum tanah nasional + hukum adat

Hak-hak atas tanah yang bersifat SEMENTARA hak-hak tesebut pada

suatu waktu akan hilang, karena tidak sesuai dengan asas-asas Hukum

Tanah Nasional dan dikhawatirkan dapat menimbulkan keadaan

penguasaan atas tanah secara penuh.

1. KETENTUAN POKOK

(a) Kewenangan :

Hak Milik Ps. 20 UUPA hak yang turun-temurun, terkuat, dan

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi

kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan

selama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan

khusus untuk itu.

Hak Guna Usaha Ps. 26 UUPA hak untuk mengusahakan tanah

Negara, selama jangka waktu yang terbatas, guna perusahaan,

pertanian, perikanan, dan peternakan.

Hak Guna Bangunan Ps. 35 UUPA hak untuk mendirikan dan

mempunyai bangunan di atas tanah negara atau milik orang lain,

selama jangka waktu yang terbatas.


8/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


8

Hak Sewa Ps. 44 & 53 UUPA hak untuk mempergunakan tanah

milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai

sewa. Lembaga Hak Sewa untuk usaha pertanian diberi sifat

sementara..

Hak Pakai Ps. 41 UUPA “nama kumpulan” dari hak -hak untuk

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah Negara atau

tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban

melalui surat keputusan pejabat yang berwenang atau melalui

perjanjian dengan pemilik tanah.

Hak Gadai Penjelasan Umum UU No. 56/Prp/1960 hak untuk

mengusahakan tanah pertanian berdasarkan perjanjian antara

pemiliknya dengan penggarap (perorangan atau badan hukum).

Hak Menumpang m/ hak adat untuk, dengan izin lisan daripemiliknya, mempunyai rumah di atas tanah milik orang lain, yang

bukan HGB & Hak Sewa.

(b) Pembatasan Kewenangan b/ penggunaan wewenang tersebut tidak

boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau mengganggu pihak lain

(ajaran penyalahgunaan hak) misal: tanah HGB digunakan untuk usaha

pertanian, karena hak tersebut diadakan khusus untuk bangunan.

(c) Tolok Pembeda :

Hak Milik dapat digunakan untuk segala keperluan yang terbuka

bagi hak-hak atas tanah lain dan tanpa batas waktu; Hak Guna Usaha hanya boleh digunakan untuk keperluan usaha

pertanian, perikanan, dan peternakan & memiliki jangka waktu max.

35 tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 tahun;

Hak Guna Bangunan hanya boleh digunakan untuk keperluan

membangun dan memiliki bangunan & memiliki jangka waktu max.

30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 tahun.

2. KETENTUAN POKOK TENTANG KEWAJIBAN

Dalam UUPA, kewajiban-kewajiban bersifat umum, artinya berlaku terhadap

setiap hak atas tanah, diatur dalam:

(a) Pasal 6 UUPA FUNGSI SOSIAL

Menurut Prof. Boedi Harsono, S.H menyatakan bahwa hak atas

tanah yang individual dan bersifat pribadi mengandung dalam

dirinya unsur kekuasaan atau unsur kemasyarakatan. Unsur ini ada

pada setiap hak atas tanah karena semua hak atas tanah secara

langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang

merupakan hak bersama.

Fungsi sosial dikonsepsi Hukum Barat merupakan sesuatu yang

timbul kemudian dalam rangka dan sebagai hasil pemikiran kembali

haknya individu dan masyarakat. Yaitu yang semula berpangkal pada


9/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


9

konsep liberal-individu-dualistik semata-mata, kemudian mengalami

proses “vermaatschap-pelijking” atau sosialisasi. Dalam konsepsi ini,

pengertian fungsi sosial pada hakikatnya berupa pengurangan atau

pembatasan individu bagi kepentingan bersama.

Fungsi sosial dikonsepsi Hukum Tanah Nasional merupakan bagian

dari alam pikiran asli orang Indonesia. Yaitu bahwa manusia

Indonesia adalah manusia pribadi yang sekaligus makhluk sosial,

yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat

(umum).

Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa “semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial”. Artinya bahwa hak atas tanah yang ada

pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akandipergunakan atau tidak semata-mata untuk kepentingan pribadinya,

apalagi kalau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan

tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada

haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan

yang mempunyainya maupun manfaat pula bagi masyarakat dan

negara”.

Fungsi sosial yang dimaksud dalam Pasal 6 UUPA mengandung

beberapa prinsip keutamaan, antara lain:

(1)

Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atastanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau

kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum

Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki

sifat “komunalistik religius” yang menyatakan bahwa seluruh

bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dalam wilayah NKRI sebagai karunia

Tuhan YME adalah bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(2) Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi

yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia

seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan

tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja

yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan

diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan

masyarakat. Namun, jika kepentingan masyarakat menghendaki

didesaknya kepentingan individu, hingga mengalami kerugian,

maka kepadanya harus diberikan ganti kerugian.


10/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


10

(3) Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang

mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang

bersangkutan sesuai dengan keadaannya. Artinya keadaan tanah,

sifatnya, dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut

dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan

dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga

kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik tetapi

juga masyarakat lainnya. Jika kewajiban tersebut sengaja

diabaikan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya

atau batalnya hal yang bersangkutan.

(4) Adanya fungsi sosial hak-hak atas tanah berarti bahwa tanah

bukan komoditi perdagangan, walaupun dimungkinkan tanah

yang dipunyai dijual, jika ada keperluan dan pemiliknyamendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tanahnya. Namun,

untuk tidak merugikan kepentingan masyarakat, maka pemilikan

dan penguasaan tanah dibatasi.

(5) Dalam rangka pemenuhan fungsi sosial hak-hak atas tanah sesuai

dengan ketentuan Hukum Adat, terdapat kewajiban pada

pemegang HGU, HGB, dan Hak Pakai, jika tanah hak tersebut

karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain

letaknya mengurung atau menutup pekarangan atau bidang

tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegangHGU, HGB, dan Hak Pakai wajib memberikan jalan keluar atau

jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah

yang terkurung itu.

(b) Pasal 10 UUPA KEWAJIBAN MENGERJAKAN/MENGUSAHAKAN

SENDIRI TANAH PERTANIAN

Yang dimakud dalam Pasal 10 UUPA adalah :

(1) Mengerjakan/mengusahakan sendiri secara aktif bahwa yang

mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses

produksi. Boleh mempergunakan tenaga buruh, tetapi harus dicegah

agar tidak terjadi praktek pemerasan.

(2) Agar siempunya tanah dapat secara langsung turut serta dalam proses

produksi syarat yang utama ialah bahwa ia harus bertempat tinggal

dekat pada letak tanah yang dipunyainya itu.

(3) Terdapat semboyan “tanah untuk tani yang mengerjakan” Namun,

dalam Ketentuan Pasal 10 UUPA tidak mewajibkan pemilik tanah

untuk melepaskan tanahnya kepada yang sekarang menggarapnya.

Pasal 10 hanya mewajibkan supaya tanah yang sekarang digarapkan

pada orang lain pada waktunya dikerjakan sendiri oleh yang

empunya.


11/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


11

(4) Terdapat pengecualian yang dimungkinkan yang hanyalah untuk

norma-norma yang objektif, seperti orang sakit, orang lanjut usia,

orang naaik haji, dan cadangan hari tua.

(c)

Pasal 15 jo Pasal 52 (1) UUPA KEWAJIBAN MEMELIHARA TANAH

(1) UU No. 5/1960

Pasal 15 Kesuburan tanah mudah berkurang dan tanah pun

mudah menjadi rusak jika penggunaanya tidak teratur,

seharusnya tanah dipelihara dengan baik agar bertambah subur

dan dicegah kerusakannya.

Pasal 52 ayat 1 berisi mengenai sanksi dipidana dengan

hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda max.

10rbu.

Berhubungan dengan land utilazation dan soil conservation soilconservation tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya

kerusakan dalam penggunaannya, tetapi juga dimana mungkin

memperbaiki sumber-sumber alam yang sudah rusak sebagai

akibat penggunaan yang salah.

Kewajiban memelihara tanah bukan hanya dibebankan kepada

pemiliknya, tetapi juga kepada setiap orang, badan hukum, atau

instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah

itu, baik ia penyewa, penggarap dalam hubungan bagi hasil,

pemegang gadai atau sekedar kuasa dari yang empunya.(2) UU No. 4/1996

Lingkungan Hidup suatu sistem yang meliputi lingkungan

alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan

lingkungan sosial, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup

lainnya.

Pasal 5 setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk memelihara,

mencegah, serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup.

Pasal 7 setiap orang yg menjalani usaha wajib memelihara

kelestaria kemampuan hidup yang serasi dan seimbang untuk

menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 20 siapapun yang merusak dan mencemarkan

lingkungan hidup berkewajiban membayar ganti kerugian atau

biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Pasal 22 sanksi pidana max. 10 tahun dan/atau denda max.

100jt bagi yang sengaja. Sedangkan, karena kelalaian pidana

kurungan max. 1 tahun dan/atau denda max. 1jt


12/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


12

(3) UU No. 5/1990

Pasal 7 setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan

di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib

menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Sistem penyangga kehidupan suatu proses alami dari

berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin

kelangsungan kehidupan makhluk.

3. KETENTUAN POKOK TENTANG SUBJEK

- Dicantumkan dalam Pasal 9 UUPA merupakan perwujudan asas

kebangsaan (kenasionalan) dan dasar demokrasi (kerakyatan) dalam

Hukum Tanah Nasional.

- Dari Pasal 9, dapat disimpulkan beberapa ASAS UMUM, sebagai berikut:

(a)

Tidak ada kebebasan dalam pemindahan hak atas tanah, karena bagitiap hak atas tanah ditentukan syarat yang harus dipenuhi oleh

subjeknya;

(b) Tiap WNI diperbolehkan menguasai tanah dengan hak apapun, kecuali

jika secara tegas ada larangan yang tidak memungkinkannya;

(c) Tidak diadakan perbedaan antara sesama WNI, yang didasarkan atas

perbedaan ras atau kelamin, melainkan atas perbedaan kedudukan

ekonomi yang kuat dan lemah akan diberikan jaminan

perlindungan bagi kepentingan golongan yang ekonomis lemah serta

persamaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan;(d) Bagi badan-badan hukum dan WNA hanya terbuka kemungkinan

menguasai tanah dengan sesuatu hak, jika hal itu secara tegas disebut

dalam peraturan yang bersangkutan;

(e) Status hukum tanah tidak mengikuti status hukum pemegang haknya

perbuatan-perbuatan hukum diselesaikan menurut hukum yang

berlaku terhadap tanahnya, bukan menurut hukum pemegang haknya.

(f) Bagi terciptanya & kelangsungan keberadaannya, sesuatu hak atas

tanah dipengaruhi oleh status calon pemegang hak/pemegang haknya.

-

Adapun KETENTUAN KHUSUS yang perlu diperhatikan, antara lain:(a) Sikap khusus terhadap para WNI yang berkewarganegaraan ganda

Ps. 21 ayat 4 menyatakan bahwa mereka tidak dapat mempunyai

tanah dengan HM.

(b) Pekerjaan seseorang ada kalanya merupakan faktor penentu untuk

bisa mempunyai sesuatu hak atas tanah.

(c) Tempat tinggal seseorang juga bisa merupakan faktor penentu untuk

dimungkinkan mempunyai sesuatu hak atas tanah. dikecualikan

dari larangan mereka yang sedang menjalankan tugas negara, sebagai

pegawai negeri, pejabat militer, dan yang dipersamakan dengan

mereka, serta para pensiunan pegawai negeri dan pejabat militer. Bagi


13/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


13

WNA terbuka kemungkinan menguasai tanah Hak Pakai, jika

berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya harus memberi

manfaat bagi pembangunan nasional.

4.

KETENTUAN POKOK TENTANG OBJEK (hal. 321)

- Diatur dalam Pasal 4 UUPA

- Terdapat ketentuan khusus mengenai tanah yang dihaki, terutama yang

berkaitan dengan penyelenggaraan landreform, yaitu:

(a) Jenis tanahnya

Pada tanah-tanah pertanian HGU dan Hak Usaha Bagi Hasil;

Pada tanah-tanah bangunan HGB dan Hak Sewa u/ Bangunan;

Keduanya Hak Milik, Hak Pakai, Hak Gadai, dll.

(b) Letak tanahnya ketentuan diadakan dalam rangka melarang

pemilikan tanah pertanian secara guntai letak tanah berdekatandengan tempat tinggal si empunya tanah.

(c) Luas tanah yang dihaki

tidak dibenarkan pemilikan & penguasaan tanah yang melampaui

batas yang ditetapkan (pasal 7 UUPA);

tidak dibenarkan mengadakan perbuatan hukum mengenai tanah

pertanian, yang mengakibatkan tanah yang dimiliki menjadi

kurang dari batas minimum yang ditetapkan (Pasal 9 UUPA).

(d) Lamanya tanah dikuasai

Batas waktu penguasaan tanah oleh WNA & WNI yang tidak lagimemenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik, HGU, dan HGB dalam

Ps. 21 (3), 30 (2), dan 36 (2);

Batas waktu penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas

luas yang ditetapkan dalam Ps. 6 UU No. 56/Prp 1960.

Ketentuan-ketentuan pokok hak perorangan atas tanah sebagai “hubungan hukum

konkret ”, terdiri dari:

a. TERCIPTANYA HAK ATAS TANAH (hal. 323-327)

(1) Konversi hak-hak lama

(a)

Hak Eigendom menjadi Hak Milik Pemiliknya berkewarganegaraan WNI tunggal.

Pemiliknya WNA hak tersebut dikonversi menjadi Hak Guna

Bangunan dengan berjangka waktu 20 tahun (Ps. 1 ayat (1) & (3)

UUPA).

Pemiliknya Pemerintah Negara Asing yang dulunya dipergunakan

sebagai rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan

di konversi menjadi Hak Pakai, yang akan berlangsung selama

tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut (Ps. 1 ayat (2)

UUPA).


14/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


14

Pemiliknya Pemerintah Negara Asing yang dulunya

diperuntukkan bagi keperluan lain (seperti tempat peristirahatan)

dikonversikan menjadi Hak Guna Bangunan.

(b)

Hak Milik Adat, Hak Agrarisch Eigendom, Hak Grant Sultan dan yang

sejenis menjadi Hak Milik

Pemiliknya berkewarganegaraan WNI tunggal.

Pemiliknya WNA di tanah pertanian, maka hak tersebut

dikonversi menjadi Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 20

tahun.

Pemiliknya WNA di tanah non-pertanian, maka hak tersebut

dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20

tahun.

(c)

Hak Erfpacht u/ Perkebunan besar menjadi Hak Guna Usahaberlangsung selama sisa waktunya, tetapi max. 20 tahun.

(d) Hak Erfpacht u/ Perumahan & Hak Opstal menjadi Hak Guna

Bangunan berlangsung selama sisa waktunya, tetapi max. 20 tahun.

(e) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip

dengan Hak Pakai menjadi Hak Pakai yang memberi wewenang dan

kewajiban sebagaimana dipunyai oleh pemegang haknya, sepanjang

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

(f) Hak gogolan yang bersifat tetap menjadi Hak Milik & yang bersifat

tidak tetap menjadi Hak Pakai(g) Hak Concessie & Hak Sewa untuk perusahaan kebun besar menjadi

Hak Guna Usaha setelah pemegang haknya mengajukan permintaan

perubahan hak tersebut kepada Menteri Agraria.

(2) Pemberian hak (hak atas tanah primer)

Pemberian hak dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan

Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang, diikuti dengan

pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

HGU, HGB, & Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan SK

pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hak-hak tersebut “lahir” dengan

dibukukannya dalam buku tanah yang bersangkutan.

HGB dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi pada saat

diberikannya hak tersebut oleh pemilik tanah yang bersangutan

(3) Perjanjian pembebasan hak (hak atas tanah sekunder)

Artinya hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemegang hak atas

tanah yang sudah ada, dibicarakan dalam rangka membahas

pembebanan hak-hak atas tanah dengan hak-hak tanah yang lain.

(4) Menurut ketentuan Hukum Adat


15/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


15

Terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat dilakukan melalui

pembukaan tanah Ulayat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Para

Bupati/Walikota (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan pada

Camat/Kepala Kecamatan diberikan kewenangan untuk memberi

keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah.

b. PEMBEBANAN HAK ATAS TANAH (hal. 327-329)

(1) Dengan Hak Atas Tanah Yang Lain

Hak Milik dapat dibebani hak-hak atas tanah yang lain, seperti HGB,

Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, dan Hak

Menumpang.

Tetapi tidak dapat dibebani dengan HGU karena HGU umumnya

memerlukan tanah pertanian yang luas, sedang luas tanah pertanianyang boleh dikuasai dengan Hak Milik terbatas pada yang

dimungkinkan oleh per-UU-an landreform. (Pasal 28 UUPA)

Pembebanan Hak Milik dengan HGB harus dilakukan dengan akta

otentik (Pasal 37 UUPA), berupa akta PPAT.

Pembebanan Hak Milik dengan Hak Gadai harus dilakukan di hadapan

PPAT. (Pasal 19 PP 10/1961)

Pembebanan Hak Milik dengan Hak Usaha Bagi Hasil, harus dilakukan

dengan perjanjian tertulis dan dibuat di hadapan Kepala Desa. (Pasal 3

UU No. 2/1960) Pembebanan HGB, Hak Pakai, dan HGU dapat dibebani hak atas tanah

yang lain, bahwa penguasaan fisik dan penggunaan tanahnya boleh

diserahkan kepada pihak lain.

(2) Dengan Hak Jaminan Atas Tanah

Hak jaminan atas tanah hak yang ada pada kreditor, yang

memberi wewenang kepadanya jika debitor cidera janji, untuk

menjual tanah yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan dan

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,

dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain dan juga

tetap membebani tanah yang dijadikan jaminan, dalam tangan

siapapun tanah tersebut berada.

Lembaga hak jaminan atas tanah yang hukumnya tertulis adalah

HAK TANGGUNGAN. Yang menjadi objek yang dapat dibebani: Hak

Milik, HGU, HGB, Rumah Susun, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun yang berdiri diatas tanah Hak Milik dan HGB.

Lembaga hak jaminan atas tanah yang hukumnya tidak tertulis

adalah FIDUSIA, untuk Hak Pakai atas tanah yang diberikan oleh

negara kepada orang perorangan dan badan-badan hukum perdata

dengan jangka waktu terbatas.


16/30


17/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


17

Surat Keputusan tersebut bersifat deklaratoir dan konstitutif .

Artinya, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat sebagai

pernyataan tentang hapusnya hak yang bersangkutan.

Jika yang hapus hak-hak atas tanah primer, maka tanah yang

bersangkutan menjadi Tanah Negara.

Sedangkan, jika yang hapus hak-hak atas tanah sekunder, maka

tanah yang bersangkutan kembali menjadi hak atas tanah utama yang

terbebas dari beban.

(2) Karena habis jangka waktu haknya

Hak-hak atas tanah yang berjangka waktu tertentu, dengan

berakhirnya jangka waktu yang bersangkutan, haknya menjadi hapus,

jika tidak ada kemungkinan untuk dan tidak dimintakan perpanjangan

jangka waktu. Perpanjangan Jangka Waktu adalah penambahan jangka waktu

berlakunya hak-hak atas tanah yang bersangkutan, tanpa mengubah

syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Dan hanya dapat

diberikan satu kali.

Jika waktu perpanjangan telah berakhir dan tidak dimintakan atau

diberikan perpanjangan jangka waktu, jika syarat-syarat dipenuhi

dapat diberikan hak baru.

Pembaharuan Hak adalah pemberian hak baru yang sama kepada

pemegang hak atas tanah sesudah jangka waktu haknya atauperpanjangannya habis.

Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak harus diajukan

selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya hak yang

bersangkutan.

Perpanjangan dan pembaharuan haknya tidak terjadi secara otomatis,

melainkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang

pada saat yang bersangkutan, setelah dinilai syarat-syarat dipenuhi.

(3) Karena pelepasan hak

Hak atas tanah menjadi hapus jika dilepaskan dan diserahkan dengan

sukarela oleh pemegang haknya.

Tata cara pelepasan dan penyerahan hak diatur dalam Keputusan

Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Acara pelepasan hak atau pembebasan hak tanah tersebut

ditempuh dalam usaha memperoleh tanah atas dasar kesepakatan

bersama yang dicapai melalui musyawarah, jika pihak yang

memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak tanah

yang bersangkutan. Yang membahas mengenai penyerahan

tanahnya maupun imbalannya (ganti-kerugian) atas dasar


18/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


18

persetujuan bersama, yang memiliki asas umum yang bersifat

UNIVERSAL. Artinya, dengan penyerahan tanahnya bekas yang

empunya tanah kedudukan ekonomi dan sosialnya tidak boleh

menjadi mundur.

Apabila dalam musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, baik

mengenai penyerahan tanahnya ataupun bentuk dan besarnya ganti-

kerugian, dalam acara pelepasan hak ini yang empunya tanah tidak

dapat dipaksa memenuhi kehendak pihak yang memerlukan.

Dengan dilakukan pelepasan hak tersebut, maka tanah yang

bersangkutan menjadi tanah negara, untuk kemudian oleh pihak

yang melakukan pembebasan, diajukan permintaan pemberian hak

baru yang sesuai.

(4)

Karena dibatalkan Hak atas tanah menjadi hapus, jika dibatalkan oleh Pejabat yang

berwenang, sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya oleh

pemegang hak yang bersangkutan kewajiban tertentu atau

dilanggarnya sesuatu larangan.

Surat Keputusan Pejabat yang bersifat konstitutif .

Karena merupakan suatu sanksi, pembatalan hak atas tanahnya tidak

disertai pemberian ganti-kerugian.

(5) Karena hukum

Hak atas tanah menjadi hapus karena hukum, disebabkan karenatidak dipenuhinya suatu kewajiban atau dilanggarnya suatu larangan,

yang memerlukan penerbitan suatu Surat Keputusan oleh Pejabat

yang berwenang.

Surat Keputusan Pejabat yang bersifat deklatoir .

Karena merupakan suatu sanksi, pembatalan hak atas tanahnya tidak

disertai pemberian ganti-kerugian.

(6) Karena pecabutan hak

Pencabutan hak adalah lembaga sarana untuk memperoleh tanah

secara paksa.

Diatur dalam Pasal 18 UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961 tentang

Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada

Diatasnya.

Dalam pencabutan hak pihak yang mempunyai tanah berhadapan

dengan penguasa, yaitu Presiden RI.

Pencabutan hak dilakukan, jika diperlukan tanah untu kepentingan

umum, sedang musyawarah yang telah diusahakan untuk mencapai

kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanah dan ganti

kerugiannya tidak membawa hasil, padahal tidak dapat digunakan

tanah lain.


19/30


20/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


20

KULIAH KE-5

“Hak Atas Tanah Primer”

(HM, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan)


Hak atas tanah primer adalah hak yang bersumber dari hak Bangsa Indonesia yang

diberikan oleh Negara dengan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional.

Adapun terdiri dari:

A.

HAK MILIK m/ hak atas tanah yang turun temurun , tekuat , dan terpenuh. Namun tidak

berarti bahwa HM itu m/ hak mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak

terbatas. Tetapi, maksud dari terkuat dan terpenuh disini untuk

membedakan dengan hak lainnya. Terkuat berarti HM tidak mudah hapus

dan musnah serta mudah dipertahankan terhadap hak lain. Terpenuh

berarti menandakan kewenangan HM paling penuh dengan dibatasi Ps. 6

UUPA. Turun temurun berarti jangka waktunya tidak terbatas, dapat beralih

karena perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Diatur dalam Pasal 20-27; Pasal 50 ayat (1); & Pasal 56, serta Kententuan

Konversi I, II, & VII.

Subjek HM:

(1) Asas kewarganegaraan & asas persamarataan bagi pria & wanita Ps. 9

UUPA;

(2) Asas umum: perorangan Ps. 20 ayat (1) UUPA;

(3) Asas kebangsaan: WNI Ps. 21 ayat (1) UUPA;

(4) Asas khusus: WNI Tunggal. UUPA memandang seorang yang memiliki 2

kewarganegaraan (dwikewarganegaraan/bipatride) sebagai orang asing

Ps. 21 ayat (4) UUPA;

(5) Badan-badan Hukum [Ps. 21 ayat (2) UUPA] berdasarkan PP No. 38

Tahun 1963, yaitu: Bank Pemerintah; Perkumpulan-perkumpulan &

Koperasi Pertanian; Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh BPN setelah


21/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


21

mendengar Menteri Sosial; Badan-badan keagamaan yang ditunjuk BPN

setelah mendengar Menteri Agama.

Kewenangan Pemegang Hak

pemegang dapat menggunakan, memungut

hasil, dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya di tanah tersebut.

Hubungan Hukum

Wewenang penuh objeknya dapat berupa tanah pertanian maupun

tanah non pertanian untuk dapat digunakan sebagai usaha pertanian

maupun untuk mendirikan bangunan tetapi masih ada pembatasan,

yaitu tetap terikat pada ketentuan master plan (rencana induk) atau detail

plan (rencana terperinci) dari PEMDA tingkat I, kecuali untuk daerahpertanian tidak dapat digunakan untuk pembangunan perumahan, begitu

sebaliknya.

Permasalah Hukum:

(1) Ps. 21 ayat (3)

a. Peralihan HM ke WNA melalui PERISTIWA HUKUM

o Percampuran harta karena perkawinan campuran;

o

Pewarisan tanpa wasiat [pewarisan ab intestato];o WNI kehilangan status kewarganegaraan Indonesia-nya

[peralihan WNI ke WNA].

b. Pemegang HM (WNA) masih diakui/diperbolehkan oleh UUPA

dengan syarat WNA tersebut tidak boleh memegang HM lebih dari

1 tahun dan harus mengalihkan kepada pihak yang memenuhi

syarat . Jika tidak dipatuhi, maka tanah tersebut menjadi Tanah

Negara.

(2) Ps. 26 ayat (2)

a. Peralihan HM melalui PERBUATAN HUKUM [larangan] larangan

pemindahan HM ke WNA, Badan Hukum Indonesia [kecuali yang

telah ditetapkan dalam PP No. 38/1963 dan Badan Hukum Asing [Ps.

26 ayat (2) UUPA];

b. Sanksi peralihan batal, tanah menjadi Tanah Negara, uang yang

sudah dibayar tidak dapat diminta kembali, beban-beban diatas tanah

tetap berlangsung hingga berakhir haknya.


22/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


22

B. HAK GUNA USAHA

m/ hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

selama jangka waktu tertentu guna usaha pertanian, perikanan, perkebunan,dan peternakan.

Diatur dalam Ps. 28-34, Ps. 50 jo Ps. 52, Ps. 51 dan Ps. 52, dan juga

Kentutuan Konversi II, IV, dan VII, serta Ps. 2-18 PP No. 40/1996 tentang

HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.

Subjek Hukum WNI & Badan Hukum yang didirikan menurut hukum dan

yang berkedudukan Indonesia.

Jangka Waktu:(a) Tanaman keras max. 35 tahun & dapat diperpanjang 25 tahun;

(b) Tanaman muda max. 25 tahun & dapat diperpanjang 25 tahun.

Kewajiban & Hak Pemegang HGU see & read PP No. 40/1996.

Luas Tanah HGU min. 5 ha & max. Untuk perorangan 25 ha, sedangkan

badan hukum sesuai dengan keperluan.

Peralihan HGU:

a.

Bentuk

jual-beli; tukar menukar; penyertaan dalam modal; hibah; &pewarisan;

b. Peralihan HGU, kecuali pewarisan harus dilakukan dengan akta yang

dibuat oleh PPAT & didaftarkan pada Kantor Pertanahan;

c. Kecuali jual-beli melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara

Lelang;

d. Peralihan HGU karesan warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat

yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

C. HAK GUNA BANGUNAN

m/ hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang

bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu

Diatur dalam Ps. 35-40, Ps. 50 jo Ps. 52, Ps. 55 UUPA; Kententuan Konversi

Ps. I (3) & (4), Ps. II, V, & VIII (1); serta Ps. 19-38 PP No. 40 tahun 1996.

Subjek Hukum WNI & Badan Hukum yang didirikan menurut hukum dan

yang berkedudukan Indonesia.

Jangka Waktu:


23/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


23

(a) Di atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan max. 30 tahun & dapat

diperpanjang 20 tahun Ps. 35 ayat (1) UUPA jo Ps. 25 PP No. 40/1996.

(b)

Di atas tanah HM

max. 30 tahun

Ps. 29 ayat (1) PP No. 40/1996:atas kesepakatan pemegang HM & HGB dapat diperbaharui dengan

Akta PPAT & didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Kewajiban & Hak Pemegang HGB see & read PP No. 40/1996.

Luas Tanah tidak ada pembatasan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan

hanya ada ketentuan bahwa apabila satu keluarga mempunyai 5 sertifikat

tanah, maka untuk setiap perubahannya harus mendapat izin dari BPN.

Peralihan HGB:a. Bentuk jual-beli; tukar menukar; penyertaan dalam modal; hibah; &

pewarisan;

b. Peralihan HGB, kecuali pewarisan harus dilakukan dengan akta yang

dibuat oleh PPAT & didaftarkan pada Kantor Pertanahan;

c. Kecuali jual-beli melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara

Lelang;

d.

Peralihan HGB karesan warisan harus dibuktikan dengan surat wasiatyang dibuat oleh instansi yang berwenang.

e. Peralihan HGB atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan

tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan;

f. Peralihan HGB atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis

dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.

D. HAK PAKAI

m/ hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang

langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang & kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian

haknya (tanah negara) atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang

bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (tanah

milik orang lain).

Diatur dalam Ps. 41-43, Ps. 49 ayat (1), Ps. 50 ayat (2) jo Ps. 52; PP No.

40/1996, serta PP No. 41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.


24/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


24

Subjek Hukum:

(1) umum WNI, BHI, WNA, & BHA yang mempunyai perwakilan di

Indonesia.(2) khusus Departemen, Lembaga Pemerintah, Non-Departemen, &

Pemda; badan-badan keagamaan & sosial; Perwakilan Negara Asing &

Perwakilan Badan Internasional.

Jangka Waktu

(a) u/ subjek umum Ps. 42 UUPA memiliki jangka waktu 25 tahun &

dapat diperpanjang 20 tahun;

(b)

u/ subjek khusus

Ps. 39 PP No. 40/1996

memiliki jangka waktukhusus, yaitu diberikan selama dipergunakan untuk keperluan khusus;

(c) HP atas tanah Hak Milik memiliki jangka waktu 25 tahun & tidak dapat

diperpanjang;

(d) HP atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui

atas usul pemegang Hak Pengelolaan;

(e) HP atas tanah Negara dapat diperpanjang atas permohonan pemegang

hak, dengan syarat: Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan

keadaan, sifat, tujuan pemberian hak tersebut;

Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh

pemegang hak;

Pemegang hak masih memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang

hak.

Kewajiban & Hak Pemegang Hak Pakai

see & read PP No. 40/1996.

Luas Tanah:

(a) u/ tanah bangunan tidak terbatas;

(b) u/ tanah pertanian dibatasi oleh UU No. 56/1960

E. HAK PENGELOLAAN

Pengertian see & read Ps. 1 angka (2) PP No. 40/1996.

Diatur dalam Penjelasan Umum bagian AII (2); PP No. 8/1953; PM Agraria

No. 9/1965; PMDN No. 5/1974; PM Agraria No. 9/1999; PM Agraria No.


25/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


25

1/1966; PMDN No. 3/1987; PP No. 40/1996; PP No. 24/1997; Peraturan

Badan Pertanahan Nasional No. 1/2011 jo Keppres No. 26/1998.

Subjek Hukum

BHI yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah

dan/atau PEMDA yang bergerak dalam kegiatan usaha industri & pelabuhan;

Instansi pemerintah & pemda; Badan Otorita; Badan-badan hukum

pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.

Jangka Waktu selama tanah tersebut dipergunakan sesuai dengan

ketentuan dalam pemberian HPL tersebut.

Luas Tanah tidak dibatasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan

peruntukan & penggunaan tanahnya. Hapusnya HPL dilepaskan oleh pemegang haknya; dicabut untuk

kepentingan umum; ditelantarkan; dan tanahnya musnah.

Bukan merupakan sebagai hak atas tanah primer, tetapi keberlakuannya

sama dengan hak atas primer.


26/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


26

KULIAH KE-6

“Hak Atas Tanah Sekunder”

(HGB, HP, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Menumpang, & Hak Usaha Bagi Hasil)


Hak atas Tanah Sekunder hak atas tanah yang tidak langsung bersumber pada

hak bangsa Indonesia & yang diberikan oleh pemilik tanah dengan cara PERJANJIAN

pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang

bersangkutan.

Bersifat SEMENTARA sebagai suatu lembaga pada suatu ketika akan dihapuskan

karena pada asasnya Hukum Agraria tidak memperbolehkan adanya “ pemerasan”

Ps. 53 jo Ps. 7 jo Ps. 10 jo Ps. 17 UUPA contohnya : Hak Gadai dalam hukum

agraria bukan merupakan lembaga jaminan, melainkan merupakan suatu perjanjian

penggarapan.

Adapun bentuk-bentuk hak atas tanah sekunder, antara lain:

A. HGB [telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya]

B. HP [telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya]

C. HAK SEWA

m/ hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain

dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu.

Artinya, pemilik memiliki penguasaan yuridis terhadap tanahnya, tetapi

penyewa memiliki penguasaan fisik atas tanah tersebut.

Diatur dalam Ps. 44-45 UUPA.

Subjek Hukum WNI, BHI, WNA, & BHA.

Jangka Waktu tergantung perjanjian, dengan memperhatikan Ps. 26 ayat

(2) UUPA.

Luas Tanah:

(a) u/ tanah pertanian dibatas dengan UU No. 56/Prp/1960;

(b) u/ tanah bangunan tidak ada pembatasan.

D. HAK GADAI


27/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


27

m/ hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang

telah menerima uang gadai daripadanya, yang memberi wewenang

kepadanya untuk menggunakan/mengambil manfaat dari tanah tersebut. Diatur dalam Ps. 53 UUPA & UU No. 56/Prp/1960.

Subjek Hukum WNI Ps. 9 ayat (2) UUPA

Jangka Waktu:

(a) u/ tanah pertanian 7 tahun Ps. 7 UU No. 56/Prp/1960;

(b) u/ tanah bangunan tidak tertentu (hukum adat).

Luas Tanah:

(a)

u/ tanah pertanian

dibatas dengan UU No. 56/Prp/1960;(b) u/ tanah bangunan tidak ada pembatasan.

Hapusnya HG :

(1) Penebusan oleh pemberi gadai besar uang penebusan : Ps. 7 ayat (2)

UU No. 56/Prp/1960

(2) Telah habisnya jangka waktu;

(3) Dicabut untuk kepentingan umum;

(4)

Tanahnya musnahE. HAK MENUMPANG

m/ hak yang memberi kepada seseorang untuk mendirikan & menempati

rumah di atas tanah pekarangan orang lain bagian dari Hak Pakai,

tetapi Hak Menumpang hubungan hukumnya lemah, mudah di putuskan

oleh pemilik tanah, karena tidak dikenal bayaran.

Diatur dalam Ps. 53 UUPA

Subjek Hukum WNI

Jangka Waktu tidak tetap, tergantung si pemilik tanah.

Hapusnya Hak Menumpang:

(1) Pengakhiran hubungan adanya pesangon bagi yang menggarap tanah

tersebut dari pemilik tanah.

(2) Dicabut untuk kepentingan umum;

(3) Dilepaskan oleh pemilik;

(4) Tanahnya musnah.


28/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


28

F. HAK USAHA BAGI HASIL

m/ hak seseorang/ badan hukum (penggarap) untuk menyelenggarakan

usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (pemilik) denganperjanjian bahwa hasilnya akan dibagi di antara keduanya menurut

imbangan yang telah disetujui.

Diatur dalam Ps. 5 UUPA & UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Subjek Hukum:

(1) Subjek yang membagi hasil pemilik, penyewa, & pemegang Hak

Gadai;

(2)

Subjek yang menjadi penggarap

WNI (Ps. 9 UUPA) & KoperasiTani/Desa (Inpres No. 13/1980).

Jangka Waktu

(a) u/ tanah sawah min. 3 tahun

(b) u/ tanah kering min. 5 tahun Ps 4 UU No. 2/1960.

Luas Tanah max. 3 ha Ps. 4 UU No. 2/1960.

Hapusnya Hak Usaha Bagi Hasil:

(1)

Jangka waktu berakhir;(2) Atas persetujuan kedua belah pihak sebelum jangka waktu berakhir;

(3) Dengan izin Kepala Desa atau tuntutan pemilik, apabila pemilik dalam

kepentingannya dirugikan oleh penggarap;

(4) Tanahnya musnah.


29/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


29

KULIAH KE-7

“Landreform di Indonesia”


PENGERTIAN

SEMPIT pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan

mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan

menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai denganperkembangan masyarakat modern

LUAS :

(1) Landreform dalam arti sempit;

(2) Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial;

(3) Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang

telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan

atas tanah;(4) Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta

berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas

tanah;

(5) Perencanaan persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah secara

berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.

LANDASAN HUKUM

Landasan ideal

Pancasila;Landasan konstitusional Ps. 33(3) UUD’45 & TAP MPR No. IX/MPR/1999

Landasan Operasional Pasal 7, 10, dan 53 UUPA | UU No. 56/Prp/1960

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian | UU No. 2/1960 jo Inpres No.

13/1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil | PP No. 4/1977 tentang Pemilikan

Secara Absentee oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri | UU No. 1/1958 jo PP No.

18/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Eigendom | Peraturan

Kepala BPN No. 3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah ObyekLandreform secara Swadaya, dan lain-lain.


30/30


ATIKA MEGA CHAIRINA

1206227983


TUJUAN LANDREFORM

(a) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani

yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula,dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi

keadilan sosial.

(b) Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah

sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.

(c) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warganegara

Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.

(d)

Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaantanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan

batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian

mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan

perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.

(e) Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya

pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk

gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adildisertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan

lemah.

PROGRAM-PROGRAM LANDREFORM

A. PROGRAM I: Larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas

B. PROGRAM II: Larangan pemilikan tanah secara absentee [guntai]

C. PROGRAM III: Redistribusi tanah-tanah selebihnya batas maksimum, tanah

absentee, tanah bekas swapraja, tanah-tanah negara lainnya

D. PROGRAM IV: Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian

yang digadaikan

E. PROGRAM V: Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil

F. PROGRAM VI: Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta

larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan

pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

agra_materi_ninas note-lecture ii till vii

Documents