1

Disarikan dari berbagai sumber dan diperbaharui untuk

Konferensi Masyarakat Sipil Regional DIY, 25-26 Februari 2015

ADVOKASI ANGGARAN PUBLIK DENGAN

PENDEKATAN

HAK ASASI MANUSIA

2

PRINSIP-PRINSIP HAM : UDHR (Universal Declaration of Human Rights) /

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

dan segala instrumen-kesepakatan penjabarannya

hak asasi manusia melekat dgn prinsip-prinsip :

(1) kesetaraan,

(2) non diskriminasi,

(3) inalienability (= tidak bisa diambil, diserahkan,

ditransfer),

(4) (menjadi) tanggung jawab (semua pemangku

kepentingan),

(5) ketidakterbagian,

(6) universalitas,

(7) kesalingtergantungan dan kesalingmemengaruhi.,

(8) (menjunjung) martabat manusia.

3

RINGKASAN DUHAM : a. Hak untuk Kesetaraan

b. Bebas dari Diskriminasi

c. Hak untuk Hidup, mendapatkan Kemerdekaan, Jaminan Keamanan pribadi

d. Bebas dari Perbudakan

e. Bebas dari Siksaan dan Perlakuan Merendahkan.

f. Hak untuk diakui sebagai Insan Manusia di hadapan Hukum

g. Hak atas Kesetaraan di hadapan Hukum

h. Hak atas bantuan dari Pengadilan yang Kompeten

i. Bebas dari Penangkapan Paksa, pembuangan

j. Hak atas dengar pendapat publik yang adil

k. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah

l. Bebas dari campur tangan kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan kegiatan

surat-menyurat

m. Hak untuk bebas bergerak keluar masuk di negara mana saja

n. Hak untuk mendapatkan suaka di negara lain

o. Hak untuk mendapatkan Kebangsaan dan Kebebasan untuk mengubahnya

4

RINGKASAN DUHAM (LANJ.) : • Hak untuk menikah dan memiliki keluarga.

• Hak untuk memiliki harta benda

• Bebas menganut keyakinan dan agama

• Bebas untuk berpendapat dan atas informasi • Hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai

• Hak untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan dan Pemilihan Umum yang bebas

• Hak untuk jaminan keamanan sosial

• Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan bergabung dengan serikat buruh

• Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang

• Hak atas Standar Hidup yang layak • Hak untuk mendapatkan Pendidikan

• Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat

• Hak untuk hidup dalam lingkungan sosial yang menjamin hak-hak asasi manusia

• Kewajiban kelompok yang penting untuk pengembangan yang bebas dan utuh

• Bebas terhadap campur tangan negara dan pribadi terhadap hak-hak di atas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL

AND CULTURAL RIGHTS (PERJANJIAN DUNIA TENTANG HAK-HAK EKONOMI,

SOSIAL DAN BUDAYA), DISAHKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2005

5

• Pasal 1 : hak untuk menentukan nasib sendiri

• Pasal 3 : persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

• Pasal 6 : hak atas pekerjaan

• Pasal 7 : hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan

• Pasal 8 : hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh

• Pasal 9 : hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial

• Pasal 10 : hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi

keluarga, ibu, anak, dan orang muda

• Pasal 11 : hak atas standar kehidupan yang layak

• Pasal 12 : hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang

tertinggi yang dapat dicapai

• Pasal 13 dan 14 : hak atas pendidikan

• Pasal 15 : hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

(PERJANJIAN DUNIA TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) ;

DISAHKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2005

6

• Pasal 6 : hak hidup

• Pasal 7 : Hak untuk bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

• Pasal 8 : Hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba atau diharuskan kerja paksa

• Pasal 10 : Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang

• Pasal 11 : Hak untuk tidak dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya

• Pasal 12 : Hak untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggal di wilayah itu

• Pasal 14 : persamaan semua orang di depan pengadilan

• Pasal 16 : hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum

• Pasal 17 : tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat

seseorang

• Pasal 18 : hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak -hak tersebut

• Pasal 19 : hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan

pendapat

• Pasal 21 : pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai

• Pasal 22 : hak setiap orang atas kebebasan berserikat

• Pasal 23 : hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga

• Pasal 24 : hak anak atas statusnya sebagai anak di bawah umur, segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan

mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan

• Pasal 25 : hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta

mempunyai akses yang sama pada jabatan publik di negaranya

• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) =

Perjanjian Dunia tentang Hak Sipil dan Politik (diratifikasi

oleh Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2005)

• International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

(ICESCR) = Perjanjian Dunia tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya (diratifikasi oleh Indonesia melalui UU RI No. 11 Tahun

2005)

• International Convention on Elimination of All Forms of Racial

Discrimination (CERD)

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

Against Women (CEDAW) => UU RI No. 7 Tahun 1984

• Convention on the Rights of the Child (CRC) => Keppres No. 36

Tahun 1990

• Convention on the Rights of Persons with Disabilities

(CRPD) => Undang-undang RI No. 19 Tahun 2011

• Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka

Kerja Pengendalian Tembakau)

• Deklarasi Hak Atas Pembangunan (diadopsi dalam Resolusi

Sidang Umum PBB No 41/128 tanggal 4 Desember 1986) :

pribadi manusia merupakan sentral dan subyek proses

pembangunan; kebijakan pembangunan hendaknya menjadikan

manusia sebagai partisipan dan sasaran utama pembangunan.

INSTRUMEN HAM A .L.

7

INSTRUMEN HAM A .L.

8

• Konvensi Aarhus 1998 tiga pilar jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

• Amandemen II UUD 1945 Pasal 28F.

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (terutama Pasal 14)

• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah UU No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

• UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

KKN

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Akses

Partisipasi

Kontrol

Manfaat

LINGKUP HAK ATAS PEMBANGUNAN

9

• Perlakuan khusus

(afirmative action)

• Alokasi spesifik

• Pengarusutamaan

MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PEMBANGUNAN

10

Prinsip non diskriminasi

Kewajiban atas proses dan kewajiban

atas hasil

Kewajiban generik :

• Menghormati / to respect

• Melindungi / to protect

• Memenuhi / to fulfill

[bdk. Pasal 2(1) ICESCR dan Konvensi

Wina, 1993]

KEWAJIBAN NEGARA ATAS

HAK ASASI MANUSIA

11

KEWAJIBAN NEGARA

ATAS HAK ASASI MANUSIA

Respect: Negara tidak melakukan sesuatu pun yang mengurangi penikmatan hak asasi manusia.

Protect: Negara melindungi warga dari tindakan pihak ketiga yang akan mencampuri dan mengurangi penikmatan hak asasi.

Fulfill: Negara mengambil tindakan untuk

- memfasilitasi

- menyediakan

- memajukan

penikmatan hak asasi manusia

REALISASI PROGRESIF

• Karena pengukuran komitmen pemerintah atas pemenuhan kewajiban

secara progresif berimplikasi kepada pencermatan anggaran publik selama

beberapa tahun, mengukur komitmen realisasi progresif mensyaratkan

penggunaan alat dasar analisis anggaran : penyesuaian atas inflasi.

Anggaran publik (termasuk laporan tahun jamak) biasanya disajikan dalam

angka nominal, atau dengan kata lain angka-angka disajikan tanpa

penyesuaian atas inflasi. Tanpa penyesuaian atas inflasi, tidak mungkin

mengatakan pemerintah sudah meningkatkan daya belinya atau tidak.

• Perwujudannya dalam kebijakan anggaran berupa kewajiban pemerintah

untuk terus-menerus meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak

asasi manusia, berupa peningkatan dalam nilai riil, bukan menyesuaikan

inflasi.

Rumus untuk menghitung tingkat kenaikan (atau penurunan) dalam prosentase

KEWAJIBAN REALISASI PROGRESIF :

MENGUKUR PERUBAHAN KOMITMEN ANGGARAN TERHADAP WAKTU

(angka tahun berjalan – angka tahun sebelumnya)

Angka tahun sebelumnya x 100 = tingkat kenaikan

MAXIMUM AVAILABLE RESOURCE : RUMUS UNTUK MENENTUKAN PROPORSI ANGGARAN TRADE OFF : DALAM KEMENTRIAN ATAU SKPD, GEOGRAFIS EFISIENSI BELANJA

REALISASI DALAM KEBIJAKAN ANGGARAN : PEMERINTAH WAJIB

SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN ANGGARAN PEMERINTAH UNTUK PEMBELANJAAN

TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAM SEPERTI PENDIDIKAN,

KESEHATAN, PEKERJAAN, DLL.

JADI, NORMATIFNYA TIDAK ADA RUANG UNTUK KORUPSI!

Alokasi anggaran

Total anggaran x 100 = proporsi anggaran

Paradigma Karitatif

• Kelompok rentan dipandang sebagai yang pasif dan tak akan bisa berdaya.

• Pemerintah yang dianggap paling tahu kebutuhan si rentan.

• Pemenuhan kebutuhan pragmatis berupa kebutuhan pokok.

• Pendekatan parsial misal semata-mata bantuan modal dan ketrampilan.

• Basis karitatif.

• Si rentan dipandang sebagai ‘masalah’

Paradigma Pemberdayaan

• Kaum rentan adalah pihak yang aktif, berdaya dan potensial.

• Si rentan paling tahu kebutuhannya.

• Partisipasi kelompok rentan diutamakan.

• Pemenuhan kebutuhan strategis seperti akses & rekognisi.

• Pemenuhan kebutuhan praktis sebagai bagian dari skema jaminan sosial negara.

• Berbasis hak karena itu negara adalah duty bearer.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBERDAYAAN

KELOMPOK RENTAN

PENDEKATAN BERBASIS HAK :

SUATU KEHARUSAN

17

Elemen pendekatan berbasis hak :

• Berkaitan langsung dengan hak asasi manusia

• Meningkatkan akuntabilitas (dan dengan sendirinya

meningkatkan transparansi)

• Mengubah ketergantungan menjadi pemberdayaan

• Partisipasi

• Non-diskriminasi

18

PENGALAMAN RELASI PARA PIHAK...TERKAIT

KEWAJIBAN ‘MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA’..

….saat ini, ada banyak sekali segitiga… hanya dua sudut tetap (negara dan rakyat),

sudut ketiganya berseliweran : kekuatan politik, keagamaan, etnik, sosial, etc.

• Anak

• Perempuan

• Orang miskin

• Difabel /penyandang disabilitas

• Orang dengan HIV dan AIDS

• Orang dengan orientasi seksual yang berbeda

• Masyarakat adat tempatan

• Pemeluk agama dan penganut keyakinan minoritas

• Orang dengan orientasi politik

melawan penguasa

• Buruh migran

• Penyintas bencana

• Pencari suaka

• IDPs / internally displaced

people

• Warga perbatasan

• etc.

KELOMPOK RENTAN

19

BATASAN INFORMASI PUBLIK

BERDASAR UU NO. 14 TAHUN 2008 Informasi publik adalah

• informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah

• lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

SISTEM INFORMASI PUBLIK

Peran :

- Menyediakan informasi berkala,

serta-merta dan setiap saat.

- Membangun sistem informasi dan

dokumentasi

Peran :

- Kebijakan umum pelayanan

informasi

- Standar Pelayanan informasi publik

- Mengelola sengketa informasi

KOMISI

INFORMASI

DAERAH

BADAN - BADAN

PUBLIK

Peran :

- Mengakses informasi publik sebagai

haknya

- Berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan publik - Mengontrol pembangunan

WARGA

Kebijakan,

Petunjuk,

Standar Kepatuhan,

Konsultasi,

Pelaporan

Layanan

informasi,

Akuntabilitas

Permintaan

Informasi

Publik

Layanan

Adjudikasi Non

Litigasi Pengaduan

Sengketa,

Informasi

APA ITU ANGGARAN?

22

• Rencana program-kegiatan

• Untuk mencapai tujuan => anggaran publik untuk memenuhi

hak warga, termasuk warga penyandang disabilitas

• Dilekati-dituangkan dalam nilai uang

• Jelas pelaksana-pengawas-penerima manfaatnya

• Berjangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun)

APA ITU ANGGARAN? (LANJ.)

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat". (UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

(APBN/D) adalah perkiraan pendapatan dan belanja yang

diharapkan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu,

dinyatakan dalam satuan mata uang dan ditetapkan dengan

Undang-undang atau Peraturan Daerah.

NALAR ANGGARAN

24

Pendapatan > belanja disebut Surplus,

Memunculkan Tabungan / SILPA

(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

================================

Pendapatan < belanja

Disebut Defisit,

memunculkan Hutang

ANGGARAN ITU HAK KITA!

Sumber APBD dan APBN:

Pajak : Rakyat/masyarakat

Retribusi : Rakyat/masyarakat

Laba BUMN/BUMD : Pengelolaannya dibiayai dengan uang rakyat

Sumber Daya Alam : Milik Rakyat

Hutang : Menjadi beban rakyat, dibayar kembali dengan uang rakyat

Hibah : Karena kepentingan atas nama rakyat

Artinya ?

Uang negara bersumber dari rakyat, pengelolaan dipercayakan kepada negara melalui eksekutif dan legislatif.

Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, partisipatif dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PAJAK

a. Manfaat tidak langsung

b. Dipungut berkala

c. Lebih banyak dipungut oleh

dan masuk ke kas pemerintah

pusat

d. Menjadi komponen dana

perimbangan

RETRIBUSI

a. Manfaat langsung

b. Dipungut ketika layanan

diakses

c. Lebih banyak dipungut oleh

dan masuk ke kas pemerintah

daerah

d. Menjadi komponen pendapatan

asli daerah

PAJAK DAN RETRIBUSI

26

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar kewenangan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan [menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya pada periode yang akan datang. Pedoman ini disesuaikan dengan Sistem Organisasi dan Teknis Kepegawaian (SOTK)].

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan [alat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Fungsi ini dapat dijalankan apabila ruang akses informasi atas anggaran bagi warga telah dibuka oleh pemerintah. Penilaian ini adalah penilaian yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah secara internal melalui monitoring dan evaluasi maupun oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi kontrol, namun juga dilakukan oleh warga sebagai pengguna layanan dan penerima manfaat].

Fungsi APBD (Pasal 16 Permendagri No. 13 Tahun 2006)

FUNGSI APBD (PASAL 16 PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN

2006) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan

lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian [APBD mengatur alokasi sumber daya untuk belanja program dan kegiatan sebagai bentuk layanan publik serta belanja aparatur yang menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Fungsi ini seharusnya menghasilkan suatu keadilan antara belanja yang diperuntukkan bagi warga dan belanja untuk aparatur].

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan [menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelas sosial, dan antar sektor. Dengan fungsi ini diharapkan tidak ada lagi kesenjangan (gap) yang lebar antara satu daerah dengan lainnya serta sektor yang satu dengan lainnya, termasuk gender gap (kesenjangan berdasarkan gender)].

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah [APBD dapat menjadi alat negara untuk membawa keadaan-keadaan ekstrem (bencana, krisis, konflik) menuju keadaan yang lebih setimbang. Dengan fungsi ini maka masa tanggap darurat suatu bencana yang kemungkinan akan datang dapat ditanggulangi].

Rumusan dalam [...] merupakan pengayaan penulis.

KERAGAAN APBD ERA SBY-JOKOWI

A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

B. Belanja

1. Tidak Tidak Langsung

2. Belanja Langsung

C. Pembiayaan

1. Penerimaan (Silpa, Penerimaan Pinjaman)

2. Pengeluaran (Penyertaan modal, pembayaran pokok utang)

KERAGAAN PENDAPATAN APBD

Pendapatan Asli Daerah: • Pajak Daerah

• Retribusi Derah

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

• Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan: • Dana Bagi Hasil

• Dana Alokasi Umum

• Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: • Hibah

• Dana Darurat

• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

• Dana Penyesuaian & Dana OTSUS

• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

A. Belanja Tidak Langsung:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bunga

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial

6. Belanja Bagi Hasil

7. Belanja Keuangan

8. Belanja Tak Terduga

B. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

KERAGAAN BELANJA:

PENDEKATAN DAN KEKUATAN

DALAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

32

Dokumen perencanaan strategis dan

APBD

Aktor-aktor pendekatan politik (KDH, DPRD,

parpol, dll)

Aktor-aktor pendekatan

teknokratik (Bappeda & SKPD lain)

Aktor-aktor pendekatan birokratik

(Top-down and bottom-up approach)

Aktor-aktor pendekatan

partisipatif (warga, kelompok warga,

ornop, dll)

[SATU] DAUR PERENCANAAN

PENGANGGARAN

<== PENGAWASAN ==>

PERENCANAAN

JAN – MEI tahun n-1

PENYUSUNAN

JUN – OKT tahun n-1

PENGESAHAN

NOV-DES tahun n-1

PELAKSANAAN

JAN – DES tahun n

PERTANGGUNGJAWABAN

JAN – JUN tahun n+1

KERANGKA WAKTU PROSES PENGANGGARAN

Tahun

Tahapan

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2010

Pelaksanaan

Pertanggung-jawaban

2011

Perencanaan

Penyusunan

Pengesahan

Pelaksanaan

Pertanggung-jawaban

2012

Perencanaan

Penyusunan

Pengesahan

Pelaksanaan

KALENDER PERENCANAAN & PENGANGGARAN

(‘MURNI’ – BELUM TERMASUK PERUBAHAN)

Jan – April : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jan – Mei : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,

Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Akhir Mei : Penyusunan RKPD dan Pedoman Kebijakan Umum

APBD Awal Juni : Penyusunan Kebijakan Umum APBD Medio Juni : Penyampaian Kebijakan Umum APBD kepada DPRD (bisa ‘dikejar’

dengan audiensi DPRD, jika aspirasi tidak masuk ke Musrenbang) Juni : Penyusunan Rencana Kerja SKPD Mg. II Juli : Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pemerintah bersama DPRD (Pembicaraan Pendahuluan) Juli - Agustus : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (Jika usulan warga

mleset saat pembahasan PPAS, bisa ‘dikejar’ dengan audiensi di dinas terkait, sesuai hak dasar yang diadvokasi)

September : Penyusunan RAPBD Ming I Okt. : Pengajuan RAPBD kepada DPRD (Jika aspirasi warga masih

‘mrucut’ di RKA SKPD, bisa ‘dikejar’ dengan audiensi di komisi-komisi di DPRD) Okt- Nov. : Pembahasan RAPBD Pemerintah Daerah dan DPRD TAPD tim

anggaran pemerintah daerah sudah jalan, jadi kecil untuk menyusulkan aspirasi) Des (3 hari) : Penyampaian Rancangan Perda APBD untuk evaluasi Des (15 hari) : Evaluasi Rancangan Perda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Des (7 hari) : Penyempurnaan Rancangan Perda APBD (bila perlu) Ming. IV Des : Penetapan Rancangan Perda APBD

Unsur dan proses pembentukan kebijakan publik (menurut Roem

Topatimasang)

…keseluruhan upaya mengubah kebijakan publik ini mensyaratkan terpenuhinya hak atas informasi..

36

• Mengurangi kerentanan atau sebaliknya

• Semakin mendekatkan manusia-rakyat kepada pemenuhan hak asasi manusianya atau sebaliknya

• Inklusif terhadap kelompok rentan atau sebaliknya

* Wali kota Bogota Enrique Peñalosa Londoño (born

September 30, 1954), menjabat 1998–2001.

HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI

TIMBANGAN KEBIJAKAN

37

RENCANA TINDAK

38

• S pecific ; rinci, tidak general

• M easurable ; bisa diukur

• A chievable – attainable ; bisa dicapai dengan kapasitas yang ada

• R ealistic – relevant ; realistis, relevan, hadap masalah dan berbasis kebutuhan

• T ime bound ; terikat waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

AKHIRNYA..

39

Terima kasih… Thank you very much… Matur nuwun sanget…

Valentina Sri Wijiyati wijiyati@satunama.org, wiji.darkie@gmail.com

081392413509

Anggota Steering Committee of Global Movement on Budget Transparency

Accountability and Participation (BTAP), www.globalbtap.org

Staf Yayasan SATUNAMA

Jl. Sambisari No. 99 Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55285 INDONESIA

satunama@satunama.org

www.satunama.org