advertorial rapbn 2016

Click here to load reader

Post on 08-Jul-2016

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

APBN P

TRANSCRIPT

  • Rancangan

    Perubahan

    KebijakanPengendalianFiskal

    APBNPENDAPATAN NEGARA

    BELANJA NEGARA

    PEMBIAYAAN ANGGARAN

    Penerimaan Perpajakan

    Penerimaan Negara Bukan PajakPNBP SDA Migas turun Rp50,2 T dari APBN 2016,karena penurunan asumsi lifting minyak, ICP dan kurs.PNBP SDA Nonmigas turun Rp24,4 T dari APBN 2016,karena penundaan kenaikan tarif royalti batu bara, danpenurunan harga komoditas batubara kalori rendah, sedang,dan tinggi, serta penurunan harga komoditas mineral lainnyaseperti emas, perak, tembaga, dan timah.PNBP Lainnya naik sebesar Rp5,4 T dari APBN 2016 a.l.kenaikan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang, pendapatanRS pada Kemenhan, dan penerimaan atas restrukturisasi piutang non pokok Pemerintah pada PDAM.Pendapatan BLU naik Rp0,8 T dari APBN 2016 karenaadanya perubahan Satker PNBP menjadi Satker BLU padaKementerian Ristek Dikti dan Kementerian Perhubungan.

    Asumsi DasarEkonomi Makro

    Pertumbuhanekonomi (%yoy)

    5,35,3

    Inflasi (%yoy)

    4,04,7

    Nilai Tukar(Rp/USD)

    13.900 13.500

    Tingkat SukuBungaSPN 3 Bulan (%)

    5,55,5Harga MInyakMentah (USD/barel) APBN2016

    APBN2016

    RAPBNP2016

    RAPBNP2016

    3550

    Lifting Minyak Bumi(ribu barel perhari)

    810830

    Lifting Gas Bumi(ribu barel setaraminyak per hari)

    11151155

    Penghematan Belanja K/L, termasuk penyesuaian anggaran pendidikan &anggaran kesehatan Rp50,0 T;Tambahan Belanja untuk program prioritas Rp5,8 T;Pemberian penghargaan K/L Rp0,7 T;

    Efisiensi Belanja Operasional, dilakukan antara lain pada:Belanja Perjalanan Dinas dan Paket Meeting;Belanja Jasa (listrik, telepon, air, serta daya dan jasa lainnya);Pembangunan gedung baru (yang masih diblokir).

    Efisiensi belanja lainnya, dilakukan antara lain pada: Belanja jasa seperti: iklan, banner, spanduk;Kegiatan-kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulangternyata tidak mendesak/dapat ditunda;Hasil optimalisasi/sisa dana swakelola;Honorarium kegiatan;

    205,4

    184,0

    PenerimaanPerpajakan

    Penerimaan PPh migas turun Rp17,1 T ->dipengaruhi rendahnya perkiraan asumsi ICP dan lifting migas;Penerimaan pajak nonmigas naik Rp0,2 T dari APBNtahun 2016-> dengan extra effort dan langkah kebijakan: - Kenaikan alamiah penerimaan pajak nonmigas dari realisasinya dalam APBNP 2015 sekitar 13%; - Potensi dari kebijakan Tax Amnesty;Penerimaan kepabeanan & cukai mengalamipenurunan Rp2,6 T- Bea masuk dan bea keluar dipengaruhi perkembangan ekonomi yang masih moderat;- Target cukai naik Rp1,7 T dengan extra effort dan policy measure (a.l. barang kena cukai baru).

    Penerimaan perpajakan turun Rp19,6 T dari APBN 2016:

    PPh MigasRp24,3 T

    Pajak Non MigasRp1.318,9 T

    Kepabeanan &Cukai Rp184,0 T

    PNBP turun Rp68,4 T dari APBN 2016:

    Pembayaran bunga utang meningkat Rp6,8 T diakibatkan a.l. dari outstanding utang;Subsidi BBM & LPG turun Rp23,1 T sejalan dengan kebijakan penghematan dengan kebijakan subsidi tetap solar Rp350/liter per 1 Juli 2016;Subsidi listrik bertambah Rp18,8 T akibat penundaan penerapan subsidi tepat sasaran (gol. Tarif 900 VA);Subsidi Non energi meningkat Rp10,4 T a.l. disebabkan oleh tambahan kurang bayar audited subsidi pangan Rp1,5 T, subsidi pupuk Rp7,4 T, dan PSO PT Pelni Rp0,047 T;Tambahan pagu belanja Hibah Rp4,6 T a.l. untuk penghapusan piutang kepada PDAM Rp3,9 T -> diikuti oleh penyertaan modal daerah (PMD) kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah;Penyediaan dana penyangga dalam rangka mendukung ketahanan energi Rp1,6 T

    Anggaran Pendidikan turun Rp12,0 T dari APBN 2016 (sejalan dengan penurunan volume belanja negara), a.l disebabkan oleh adanya penghematan belanja pendidikan melalui K/L dan penurunan DAK nonfisik pendidikanAnggaran Kesehatan turun Rp2,4 T dari APBN 2016 (sejalan dengan penurunan volume belanja negara), a.l disebabkan oleh adanya penghematan belanja kesehatan melalui K/L dan penurunan DAK nonfisik kesehatan

    Dana bagi Hasil turun Rp4,7 T -> dampak penurunan pendapatan negara yang dibagihasilkan Rp28,0 T, dan telah menampung tambahan kurang bayar DBH Rp23,3 T;Dana transfer khusus mengalami penurunan Rp8,3 T -> pengurangan/pemotongan DAK Fisik Rp6,0 T dan Non fisik Rp2,3 T (a.l. BOK/BOKB Rp1,0 T, TPG Rp1,3 T);Dana Otsus dan Keistimewaan DIY mengalami kenaikan Rp1,1 T.

    1.174.510,8 1.325.551,4 1.289.537,6

    Belanja Pemerintah Pusat turun Rp36,0 T dari APBN 2016:

    Pembiayaan anggaran meningkat Rp40,2 T dari APBN 2016

    Penerimaan pembiayaan naik Rp76,9 T, a.l:SBN neto naik Rp57,8 TPemanfaatan SAL Rp19,0 T

    Belanja K/L

    Belanja Non K/L

    (naik Rp4,6 T dari APBN 2016)Rp546,0 T

    Rp546,0 T

    Rp102,4 T

    Transfer ke Daerah turun Rp11,9 T dari APBN 2016:

    Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro(Inasi , Nilai tukar Rupiah , ICP , dan Lifting )

    Perubahan Baseline -> realisasi APBNP 2015, policy update

    Policy update -> -belanja prioritas - subsidi tepat sasaran

    DAMPAK FISKAL Pendapatan NegaraPendapatan perpajakan PNBP

    terhadap PDB

    Dampak Belanja NegaraSubsidiBunga utang

    RAPBNPERUBAHAN2016

    Pendapatan Negara

    Belanja Negara

    Pembiayaan Anggaran

    1.546,7

    1.822,5 1.734,5

    273,82,0 1,9

    1.527,1

    205,4

    Penerimaan Perpajakan

    272,8 315,9Pembiayaan Dalam Negeri0,4 (0,2)Pembiayaan Luar Negeri

    1.325,5 1.289,5Belanja Pemerintah Pusat784,1 743,5Belanja K/L541,4 546,0Belanja Non K/L770,1 758,3Transfer ke Daerah & Dana Desa

    Keseimbangan PrimerSurplus/Defisit Anggaran

    723,247,0

    (88,2) (121,6)(273,2) (313,3)

    47,0711,3Transfer Ke Daerah

    Dana Desa

    Penerimaan NegaraBukan PajakHibah

    2.095,7 2.047,8

    273,2 313,3

    Rp1.527,1 T

    PendapatanSDA Rp50,3 TPendapatan BagianLaba BUMN Rp34,2 TPNBP LainnyaRp84,9 TPendapatanBLU Rp36,1 T

    Belanja Pemerintah Pusat

    Transfer ke Daerah dan Dana Desa

    Rp

    Rp205,4 T

    Langkah kebijakan dan policy measure penerimaan perpajakanMengendalikan tax ratio pada kisaran 12% terhadap PDB;Optimalisasi dan implementasi kebijakan Tax Amnesty;Optimalisasi penerimaan cukai -> a.l. melalui pengendalian barang kena cukai.

    Langkah kebijakan pengamanan PNBP, a.l. :Menahan turunnya lifting migas;Mengendalikan cost recovery migas;Mengoptimalkan PNBP Lainnya (K/L), melalui penyempurnaan/revisiregulasi PNBP.

    Langkah kebijakan pengamanan pembiayaan anggaran, al:Penerbitan SBN dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan antaralain biaya dan risiko utang, kondisi dan kapasitas pasar keuangan, dankebutuhan kas negaraPemanfaatan SAL dengan tetap memperhatikan likuiditas Pemerintah.

    Rp

    Rp

    Pengeluaran pembiayaan naik Rp36,7 T, a.l:PMN kepada PT PLN naik Rp13,6 T untuk mendukung program 35.000 MWPMN kepada BPJS Kesehatan Rp6,8 T untuk menjaga kesinambungan program JKNPembiayaan investasi kepada BLU LMAN Rp16,0 T untuk mendukung pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur.

    Untuk membiayai pelebarandefisit dan tambahanpengeluaran investasi Pemerintah

    Rp RpRp

    Rp

    Rp RpRp

    Rp

    Rp RpRp

    Rp

    +/-

    Langkah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, al.:Pengurangan/pemotongan pagu alokasi DAK Fisik tahun 2016 secara mandiri(self blocking) oleh daerah.Penguatan infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat;Mengoptimalkan Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa->dipertahankan sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2016;

    (turun Rp40,6 Tdari APBN 2016)

    Rp743,5 T

    PenghematanBelanja K/LR 50,0 Tp

    Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, a.l. :Penghematan dan efisiensi Belanja K/L;Mendorong pemanfaatan energi yang berkelanjutan:Skema penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran;Pengalokasian dana terkait ketahanan energi.

    Copyright 2016Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Anggaran

    Perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan I tahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik.

    2016

    Desit Terjaga

    2,48%