administrasi kepegawaian€¦ · berjudul “administrasi kepegawaian” ini dapat terselesaikan...
TRANSCRIPT
i
Administrasi Kepegawaian
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan modul yang
berjudul “Administrasi Kepegawaian” ini dapat terselesaikan dengan baik dalam
bentuk maupun isinya yang sederhana.
Modul ini disusun agar pembaca khususnya peserta didik dan guru yang
mengajar tingkat SMK jurusan APK dapat mempermudah dalam proses
pembelajarannya khususnya dalam kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013,
modul ini disajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber referensi.
Modul ini berisikan tentang peraturan peraturan perawatan, tunjangan cacad dan
uang muka.
Serangkaian ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Arif, selaku dosen
pengampu mata kuliah “Pengembangan Bahan Ajar Administrasi Perkantoran.
Semoga modul ini dapat bermanfaat sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun
pedoman bagi pembaca, peserta didik maupun guru dalam pendidikan yang
sedang ditempuh. Modul ini tentunya juga masih jauh dari sempurna. Oleh
karenanya, penulis mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran
yang membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah ini.
Malang, 15 November 2015
Penyusun
ii
Administrasi Kepegawaian
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
BAB 1 : PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Deskripsi Singkat ..................................................................................... 2
1.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar .................................................. 2
1.4 Relevansi dan Manfaat ............................................................................. 3
1.5 Tujuan Pembelajaran ................................................................................ 4
1.6 Petunjuk Penggunaan Modul ................................................................... 4
BAB 2 : KEGIATAN BELAJAR ................................................................ 7
2.1 Materi Pokok ............................................................................................ 7
2.2 Uraian Materi ........................................................................................... 7
2.3 Rangkuman .............................................................................................. 28
2.4 Latihan/Tugas ........................................................................................... 29
2.5 Tugas Mandiri .......................................................................................... 32
BAB 3 : EVALUASI .................................................................................... 34
3.1 Maksud dan Tujuan Evaluasi ................................................................... 34
3.2 Materi Evaluasi ........................................................................................ 35
3.3 Soal-soal Evaluasi .................................................................................... 35
BAB 4 : PENUTUP ...................................................................................... 40
4.1 Tindak Lanjut ........................................................................................... 40
iii
Administrasi Kepegawaian
4.2 Harapan .................................................................................................... 40
4.3 Glosarium ................................................................................................. 40
4.4 Daftar Pustaka .......................................................................................... 41
4.5 Lampiran .................................................................................................. 42
1
Administrasi Kepegawaian
1.1 Latar Belakang
Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, Pegawai Negeri Sipil
tidak luput dari kemungkinan menghadapi risiko, seperti
kecelakaan yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan sakit, cacad atau tewas.
Apabila Pegawai Negeri Sipil yang sakit karena dinas atau
mengalami kecelakaan karena dinas mengakibatkan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan sakit atau cacad, sudah
selayaknyalah mereka mendapat pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi atas biaya Negara.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacad karena dinas, yang
mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
Negeri, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacad
sehingga ia dapat hidup layak.
Biaya pemakaman Pegawai Negeri Sipil yang tewas seluruhnya
ditanggung oleh Negara dan kepada keluarganya diberikan
penghargaan dalam bentuk uang duka.
Dengan adanya jaminan pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi serta penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, maka
diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya
dengan bersemangat dan penuh rasa pengabdian dan
tanggungjawab sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi
Masyarakat.
BAB
1 PENDAHULUAN
Standar Kompetensi :
Mengidentifikasi peraturan
perawatan tunjangan cacat
dan uang duka
Kompetensi Dasar :
3.7 Mengemukakan
peraturan perawatan
tunjangan cacat dan
uang duka
4.7 Mengkaji peraturan
perawatan tunjangan
cacat dan uang duka
2
Administrasi Kepegawaian
1.2 Deskripsi Singkat
Setiap PNS yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan. Setiap PNS
yang menderita cacat jasmani atau cacat Rohani dalam dan kerena menjalankan
tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam
jabatannya apapun, berhak memperoleh tunjangan disamping pensiun yang
berhak diterimanya.
Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi; 1) dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya; 2) dalam keadaan lain yang ada
hubungannya dengan dinas; 3) Karena Perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab ataupun perbuatan akibat tindakan terhadap anasir itu. Tewas adalah; 1)
meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; 2) meninggal
dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dina, sehingga kematian
itu disamakan dengan meningal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewjibannya; 3) meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat
rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas
kewajiabnnya; 4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak
bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Setiap PNS yang tewa, isteri/suaminya berhak memperoleh uang duka
tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih sebulan, serendah-rendahnya Rp.
500.000. biaya pemakaman PNS yang tewas ditanggung oleh Negara. PNS yang
wafat, isterinya/suami berhak memperoleh uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali
penghasilan sebulan, serendah-rendahnya Rp. 100.000. PNS yang mengalami
kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh
pengobatan atau rehabilitasi atas biaya negara.
1.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Kompetensi Inti:
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
3
Administrasi Kepegawaian
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli ( gotong royong, kerjasama, toleran, damai), responsive dan
proaktif dan menunjukkan Sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3 : Memahami, menerapkan dan Menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, dan procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
phenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
Kompetensi Dasar
3.7 Mengemukakan peraturan perawatan, tunjangan cacad dan uang duka
4.7 Mengkaji peraturan perawatan, tunjangan cacad dan uang muka
1.4 Relevansi dan Manfaat
a) Manfaat bagi guru
1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai
dengan kebutuhan belajar peserta didik
2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk dipeoleh.
3. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai
referensi.
4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis
5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta
didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya.
4
Administrasi Kepegawaian
6. Menambah angka kredit jika dikumpulkan dan diterbitkan.
b) Manfaat bagi peserta didik.
1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik
2. Kesempatan untuk belajar secara lebih mandiri dan mengurangi
ketergantungan terhadap kehadiran guru.
3. Menadapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang
harus dikuasainya.
1.5 Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu menjelaskan pengertian peraturan perawatan tunjangan
cacat dan uang duka PNS
Siswa mampu menyebutkan tujuan perawatan tunjangan cacat dan uang
duka PNS
Siswa mampu menyebutkan faktor-faktor peraturan perawatan tunjangan
cacat dan uang duka PNS
Siswa mampu menjelaskan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi
Siswa mampu menjelaskan tunjangan cacad
Siswa mampu menjelaskan uang duka tewas dan biaya pemakaman
Siswa mampu mengetagui uang duka wafat
Siswa mampu mengetahui penjelasan atas peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 1981 tentang perawatan, tunjangan cacad, dan
uang duka Pegawai Negeri Sipil
Siswa mampu menjelaskan Lembaga Asuransi Kesehatan
1.6 Petunjuk Penggunaan Modul
Untuk Peserta Didik
a. Petunjuk umum
Bacalah bahan ajar dengan seksama, terutama bagian instruksi.
Standar Kompetensi :
Mengidentifikasi peraturan
perawatan tunjangan cacat
dan uang duka
Kompetensi Dasar :
3.7 Mengemukakan
peraturan perawatan
tunjangan cacat dan
uang duka
4.7 Mengkaji peraturan
perawatan tunjangan
cacat dan uang duka
5
Administrasi Kepegawaian
Pahami tujuan anda mempelajari bahan ajar, sasaran yang
diharapkan, tingkat penguasaan yang diharapkan serta waktu yang
ditargetkan.
Kerjakanlah tugas dan latihan yang terdapat di dalamnya dengan
jujur tanpa melihat kunci jawaban sebelum anda mengerjakannya.
Gunakan teknik membaca cepat dalam mempelajari bahan ajar.
Laporkan kemajuan anda kepada pendidik sebelum anda
melanjutkan ke bahan ajar selanjutnya.
b. Anda diperbolehkan bertanya kepada pendidik jika dianggap perlu.
c. Usahakan menyelesaikan setiap bahan ajar lebih cepat dari waktu yang
ditetapkan
d. Jika ada bagian yang belum anda pahami, cobalah terlebih dahulu
mendiskusikan dengan teman yang sedang mengerjakan bagian yang
sama, sebelum anda bertanya pada pendidik. Kalau perlu, anda harus
berusaha mencari tahu jawabannya pada sumber yang lain.
e. Tingkat pemahaman minimal yang diharapkan sebesar 75%, jika tingkat
penguasaan anda kurang dari 75%, pelajari materi/ bagian-bagian dari
bahan ajar yang belum anda kuasai, atau mintalah saran-saran dari
pendidik. Ikuti ketentuan yang berlaku dalam setiap bahan ajar sebelum
anda melanjutkan ke bagian lain atau ke bahan ajar berikutnya.
Untuk Pendidik
a. Pendidik harus menguasai sepenuhnya isi bahan ajar dan mempunyai
daftar bagian bahan ajar yang mungkin sulit bagi peserta didik dan
mempersiapkan penjelasan / jawaban yang diperlukan.
b. Pendidik harus mempunyai catatan posisi dan kemajuan setiap peserta
didik dan sekaligus memikirkan sumber informasi lain yang dapat
disarankan kepada peserta didik.
c. Pendidik hendaknya dapat meningkatkan motivasi peserta didik setiap
saat terutama bagi peserta didik yang berhasil (memberi pujian,
penghargaan, hadiah kecil, dll).
6
Administrasi Kepegawaian
d. Sebelum memberikan verifikasi keberhasilan peserta didik, pendidik
harus mengevaluasi keberhasilan peserta didik dengan memberikan
pertanyaan, otomatisasi kantor l, test dan sebagainya yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu.
e. Bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik harus dimulai secara
berurutan.
f. Setiap satu bahan ajar selesai, peserta didik harus melaporkannya
kepada fasilitator dan diverifikasi oleh fasilitator melalui tes
sederhana, tanya jawab dan sebagainya.
g. Peserta didik ditugaskan untuk membuat rangkuman setiap bahan ajar
yang telah mereka pelajari.
h. Bahan ajar ini merupakan edisi awal materi kurikulum 2013. Oleh
karena itu, pendidik diharapkan:
Membuat catatan rinci mengenai kekurangan bahan ajar ini ;
Menambahkan materi yang dianggap lebih baik dari yang ada,
sesuai dengan kondisi setempat.
7
Administrasi Kepegawaian
2.1 Materi Pokok
Pengertian peraturan perawatan, tunjangan cacad dan uang duka
Tujuan perawatan, tunjangan cacad dan uang duka
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam peraturan perawatan,
tunjangan cacad dan uang duka
Pengobatan, perawatan dan rehabilitasi
Tunjangan cacad
Uang duka tewas dan biaya pemakaman
Uang duka wafat
Penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 tahun 1981 tentang perawatan, tunjangan cacad, dan uang duka
Pegawai Negeri Sipil
Lembaga Asuransi Kesehatan
2.2 Uraian Materi
Pengertian peraturan perawatan, tunjangan cacad dan uang
duka
Peraturan yang membahas tentang peraturan pemerintah dalam
perawatan, tunjangan dan uang duka yang didalamnya membahas
mengenai pelayanan serta pembrian tunjangan agar para pegawai
dapat merasakan kesejahteraan dari pemerintah dan dapat
membantu meringankan beban hidup dari pegawai
Tujuan perawatan, tunjangan cacad dan uang duka
Agar para pegawai mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah
BAB
2
Standar Kompetensi :
Mengidentifikasi peraturan
perawatan tunjangan cacat
dan uang duka
Kompetensi Dasar :
3.7 Mengemukakan
peraturan perawatan
tunjangan cacat dan
uang duka
4.7 Mengkaji peraturan
perawatan tunjangan
cacat dan uang duka
KEGIATAN BELAJAR
8
Administrasi Kepegawaian
Untuk dapat merasakan kesejahteraan dalam meringankan beban
kehidupan sehari hari
Sebagai sarana dan prasarana dalam meningkatkan keharmonisan
pegawai
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam peraturan perawatan,
tunjangan cacad dan uang duka
Pemroses Gaji mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang
menangani bidang kepegawaian yang telah mendapat
disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10
menit/berkas).’
Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10
menit /berkas).\
Pemroses Gaji mencatat dan mendistribusikan dokumen (10
menit/berkas).
Kepala Subbagian Gaji menyusun daftar permintaan tunjangan
kematian pegawai (20 menit/berkas).
Penyiapan dan penandatanganan SPP tunjangan kematian oleh PPK
Gaji (30 menit/berkas)
Pembuat Daftar Gaji meneliti dan menguji data pendukung serta
menyiapkan SPM (30 menit/berkas).
Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat dan Penanda
Tangan SPM (15 menit/berkas)
Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta I (2 jam/berkas), apabila SP2D
telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara
Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada Ahli Waris
yang berhak menerima
Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas)
Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya
9
Administrasi Kepegawaian
Pengobatan, Perawatan Dan Rehabilitasi
Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung
dari pelaksanaan tugas. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami
kecelakaan/sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan,
dan atau rehabilitasi atas biaya negara.
Dalam melaksanakan tugas kewajiban, PNS tidak luput dari
kemungkinan menghadapi risiko seperti kecelakaan yang mengakibatkan
sakit, cacat, meninggal dunia atau tewas. Apabila PNS yang sakit atau
mengalami kecelakaan mengakibatkan sakit atau cacat, sudah selayaknya
mendapat pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi. Bagi PNS yang tewas
diberi penghargaan dalam bentuk uang duka tewas dan kenaikan pangkat
anumerta.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, PNS yang
mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak
memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi atas biaya negara.
Pengobatan, perawatan dan rehabilitasi pada dasarnya dilakukan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat di kecamatan. Apabila
pada suatu kecamatan tidak terdapat Puskesmas atau apabila Puskesmas tidak
memiliki peralatan untuk pengobatan, perawatan atau rehabilitasi yang
diperlukan, maka PNS tersebut diobati, dirawat atau direhabilitasi pada
rumah sakit pemerintah yang terdekat. Apabila PNS mengalami kecelakaan
karena dinas atau sakit karena dinas memerlukan pengobatan, perawatan
lebih lanjut ke luar negeri maka Tim Khusus Penguji Kesehatan harus
membuat surat keterangan dokter yang memuat pertimbangan tentang
perlunya berobat di luar negeri. Pemberian pengobatan, perawatan dan atau
rehabilitasi bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas ditetapkan
dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
TUNJANGAN CACAT
Cacat karena dinas adalah cacat jasmani/rohani yang disebabkan oleh
kecelakaan karena dinas/sakit karena dinas. Tunjangan cacat diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dan yang bersangkutan
10
Administrasi Kepegawaian
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.Kepada PNS yang cacat
karena dinas yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan negeri berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan,
diberikan tunjangan cacat disamping pensiun yang berhak diterimanya. PNS
yang cacat karena dinas dan masih dapat bekerja, yang bersangkutan tidak
berhak atas tunjangan cacat.
Untuk memperoleh tunjangan cacat, maka cacat jasmani atau cacat
rohani karena dinas yang menimpa PNS itu harus dibuktikan dengan :
a) Berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwajib tentang kecelakaan
yang menimpa PNS yang bersangkutan
b) Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat
yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negarac. Surat pernyataan yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya eselon III pada
instansi tempat PNS yang bersangkutan bekerja, yang menyatakan bahwa
kecelakaan tersebut terjadi karena dinas yang mengakibatkan ia cacat.
Besarnya tunjangan cacat tiap-tiap bulan adalah sebagai berikut :
a. 70% dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
1. Penglihatan pada kedua belah mata atau
2. pendengaran pada kedua belah telinga atau
3. kedua kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
b. 50% dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
1. lengan dari sendi bahu ke bawah atau
2. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
c. 40% dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
1. lengan dari atau dari atas siku kebawah atau
2. sebelah kaki dari pangkal paha
d. 30% dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
1). penglihatan dari sebelah mata atau
2). pendengaran sebelah telinga atau
3). tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah atau
4). sebelah kaki dari mata kaki ke bawah
11
Administrasi Kepegawaian
Dalam hal terjadi beberapa cacat atas seorang PNS, maka besarnya
tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi dari tiap cacat,
dengan ketentuan paling tinggi 100% dari gaji pokok.
Uang Duka Tewas Dan Biaya Pemakaman
Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan
kewajiban, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya denga dinas, atau
karena luka/cacat jasmani/rohani yang didapat dalam dan karena dinas, atau
karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.
Kepada istri atau suami PNS yang tewas diberikan uang duka tewas
sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih sebulan dengan ketentuan serendah-
rendahnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Penghasilan sebagaimana
dimaksud terdiri dari :
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan jabatan (kalau ada);
d. tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Uang duka tewas diberikan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang, uang duka tewas didasarkan menurut pangkat
anumerta. Biaya pemakaman bagi PNS yang tewas ditanggung oleh negara.
Biaya pemakaman tersebut meliputi :
a. perawatan jenazah (pemandian, formalin dan lain-lain yang berhubungan
dengan itu);
b. peti jenazah dan perlengkapannya;
c. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
d. angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat pemakaman,
serta biaya persiapan pemakaman;
e. angkutan dari penginapan bagi isteri/suami yang sah dan semua anak yang
sah dari almarhum/almarhumah, atau keluarga/ahli warisnya sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang.
12
Administrasi Kepegawaian
Uang Duka Wafat
Wafat Adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan hal-hal yang
menyebabkan tewas. Uang duka wafat diberikan oleh instansi tempat
Pegawai Negeri Sipil yang wafat Kepada istri atau suami PNS yang wafat
diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan
ketentuan serendah-rendahnya Rp 100.000,- . Uang duka wafat diberikan oleh
instansi tempat almarhum/almarhumah PNS bekerja. Uang duka wafat
diberikan pejabat yang berwenang dengan surat keterangan sebagai dokumen
pendukung bagi Bendahara Gaji dalam mengajukan uang duka dengan
melampirkan surat kematian.
13
Administrasi Kepegawaian
cara membuat kerangka prosedur pelayanan dalam pembayaran uang duka
wafat pegawai :
14
Administrasi Kepegawaian
Standart pelayanan prosedur pembayaran uang duka wafat pegawai, yaitu :
i. Pemroses Gaji mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang menangani
bidang kepegawaian yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan
Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)
ii. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10 menit
/berkas).
iii. Pemroses Gaji mencatat dan mendistribusikan dokumen (10 menit/berkas).
iv. Kepala Subbagian Gaji menyusun daftar permintaan tunjangan kematian
pegawai (20 menit/berkas).
v. Penyiapan dan penandatanganan SPP tunjangan kematian oleh PPK Gaji
(30 menit/berkas)
vi. Pembuat Daftar Gaji meneliti dan menguji data pendukung serta
menyiapkan SPM (30 menit/berkas).
vii. Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat dan Penanda Tangan
SPM (15 menit/berkas)
viii. Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta I (2 jam/berkas), apabila SP2D
telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara
Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada Ahli Waris yang
berhak menerima
ix. Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas)
x. Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya
15
Administrasi Kepegawaian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1981
Tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri
Sipil
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1981
TENTANG
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa ketentuan-ketentuan tentang perawatan dan tunjangan cacad Pegawai
Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan atau menderita cacad dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya, serta uang duka atau tunjangan kematian
bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau wafat, yang diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, dipandang tidak3sesuai lagi dengan
keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN
CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
16
Administrasi Kepegawaian
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a. kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki
yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad yang
memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, atau
mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
b. kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi
1. Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; atau
2. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga
kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
3. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
c. sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari
pelaksanaan tugas;
d. cacad adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang
sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan
gangguan untuk melakukan pekerjaan;
e. cacad karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;
f. tewas adalah:
1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
atau
2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan
dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad
rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya; atau
17
Administrasi Kepegawaian
4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
g. wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
h. anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut
peraturan perundang-undangan;
i. orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu
angkat, atau ayah dan atau ibu tiri;
j. pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau
jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan
menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan
surat-surat lain yang serupa dengan itu.
Pasal 2
Ayat (1)
Sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah sakit yang
diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan karena dinas.
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya menyangkut
rehabilitasi medis.
Ayat (2)
Surat pernyataan yang dimaksud dalam ayat ini dibuat oleh pimpinan
instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja, serendah-
rendahnya pejabat eselon IV atau unit kerja yang berdiri sendiri. Surat
pernyataan tersebut antara lain memuat keterangan, bahwa kecelakaan itu
terjadi dalam salah satu keadaan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b.
Surat- keterangan tentang sakit karena dinas sebagai akibat langsung dari
kecelakaan karena dinas, dibuat oleh dokter Pemerintah setempat atas
permintaan pimpinan instansi yang bersangkutan. Apabila pada tempat itu
tidak ada dokter Pemerintah, maka surat keterangan tersebut dibuat oleh
dokter swasta.
18
Administrasi Kepegawaian
Berita acara tentang kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
dibuat oleh pejabat yang berwajib, seperti polisi atau pamong praja
setempat.
Ayat (3)
Keputusan pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan berwenang
berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan
surat keterangan atau berita acara dari yang berwajib. Pertimbangan dokter
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dibuat secara tertulis yang antara
lain memuat keterangan tentang perlunya Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi. Pertimbangan
tersebut dibuat oleh dokter Pemerintah setempat, dan apabila pada tempat
itu tidak ada dokter Pemerintah, maka pertimbangan tersebut dibuat oleh
dokter swasta.
Pasal 3
Ayat (1)
Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini pada dasarnya dilakukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(PUSKESMAS). Apabila pada suatu Kecamatan tidak terdapat
PUSKESMAS atau apabila PUSKESMAS tersebut tidak memiliki
peralatan untuk pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang
diperlukan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat, dan atau
direhabilitasi pada rumah sakit yang terdekat, baik rumah sakit Pemerintah
maupun rumah sakit swasta.
Apabila di daerah yang bersangkutan tidak terdapat rumah sakit
Pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat, dan atau
direhabilitasi di rumah sakit swasta yang terdekat yang ditunjuk oleh
Menteri Kesehatan.
KEGIATAN BELAJAR
19
Administrasi Kepegawaian
BAB II
PERAWATAN
Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sipil yang mangalami kecelakaan karena dinas atau
menderita sakit karena dinas berhak memperolah pengobatan, perawatan, dan
atau rehabilitasi.
(2) Kecelakaan karena atau sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang
bersangkutan dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang
berwajib.
(3) Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang
berwenang, berdasarkan pertimbangan dokter Pemerintah setempat kecuali
untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.
(4) Sambil menunggu keluarnya surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau
menderita sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan
segera diobati dan atau dirawat.
Pasal 3
(1) Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan pada rumah sakit yang terdekat.
(2) Apabila menurut pendapat dokter Pemerintah yang bersangkutan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimakusd dalam Pasal 2 perlu mendapat
pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi pada rumah sakit lain dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil itu segera
dibawa ke rumah sakit tersebut.
20
Administrasi Kepegawaian
(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sangat
memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi lebih lanjut di luar
negeri karena di dalam negeri belum ada pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi yang demikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dapat dirawat di luar negeri.
(4) Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi di luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Menteri
Kesehatan.
BAB III
TUNJANGAN CACAD
Pasal 4
(1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan cacad
karena dinas, berhak menerima tunjangan cacad di atas pensiun yang berhak
diterimanya.
(2) Cacad karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan
dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan
atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
(3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap bulan adalah
: a. 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
(a) penglihatan pada kedua belah mata, atau
(b) pendengaran pada kedua belah telinga, atau
(c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
b. 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
(a) lengan dari sendi bahu ke bawah, atau
(b) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
c. 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
(a) lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau
(b) sebelah kaki dari pangkal paha.
d. 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
21
Administrasi Kepegawaian
(a) penglihatan dari sebelah mata, atau
(b) pendengaran dari sebelah telinga, atau
(c) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau
(d) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% ( tujuh puluh persen ) dari gaji pokok
menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Team Penguji Kesehatan
dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam huruf a sampai dengan
huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau
ingatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d.
(4) Dalam hal terjadi beberapa cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
maka besarnya tunjangan cacad ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi
dari tiap cacad, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari
gaji pokok.
Pasal 5
Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)
dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.
Pasal 6
Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan
surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan
memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara.
22
Administrasi Kepegawaian
BAB IV
UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 7
(1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang
duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan
serendah-rendahnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau
suami, maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya.
(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau
suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang
tuanya.
(4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami,
anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli
waris lainnya.
Pasal 8
Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara.
Pasal 9
Tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat
keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
Pasal 10
Uang duka tewas dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dan Pasal 8 diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah
ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara.
23
Administrasi Kepegawaian
Pasal 11
(1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang
duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan
serendah-rendahnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau
suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.
(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan lsteri
atausuami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang
tuanya.
(4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami,
anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli
waris lainnya.
Pasal 12
Perubahan jumlah terendah uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri yang bertanggung
jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai bulanan disamping pensiun yang mengalami kecelakaan
karena dinas, sakit karena dinas, cacad karena dinas, tewas, atau wafat.
24
Administrasi Kepegawaian
Pasal 14
(1) Pembebanan biaya pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan
cacad, uang duka tewas, dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, 3, 4, 7, dan 8 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada
anggaran belanja masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung,
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, dan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Pasal 15
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden. Ketentuan-ketentuan teknis tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lahjut oleh Menteri
Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak
berlaku lagi :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tentang Pemberian Uang
Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam
Melakukan Kewajibannya (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 419);
25
Administrasi Kepegawaian
b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan
Cacad (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 669);
c. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Lembaga Asuransi Kesehatan
ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan Pemerintah kepada PT
Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991.
PROGRAM UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
DI FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK
ASKES
A. PROGRAM ASKES SOSIAL
1. Peserta Program Askes Sosial
Peserta program Askes Sosial, adalah :
a. PNS dan, Calon PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun (Pensiunan PNS,
Pensiunan PNS di lingkungan Kementrian Pertahanan, TNI/Polri,
Pensiunan Pejabat Negara), Veteran ( Tuvet dan Non Tuvet) dan Perintis
Kemerdekaan beserta anggota keluarga*) yg ditangggung.
b. Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan – PTT, melalui SK
Menkes nomor 1540/MENKES /SK/XII/2002, tentang Penempatan
Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dll 2. Anggota Keluarga :
a) Isteri/suami yg sah dari peserta yg mendapat tunjangan istri/suami.
26
Administrasi Kepegawaian
b) Anak (anak kandung/anak tiri/anak angkat) yg sah dr peserta yg
mendapat tunjangan anak, blm berumur 21 tahun atau telah berumur 21
thn sampai 25 thn bagi anak yg masih melanjutkan pend formal, dan
tidak atau blm pernah kawin, tdk mempunyai penghasilan sendiri serta
masih menjadi tanggungan peserta.
Jml anak yg ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai dgn urutan tgl
lahir, termasuk didlmnya anak angkat maksimal satu orang.
B. CARA MEMPEROLEH KARTU ASKES.
Mengisi Data Induk Daftar Isian Registrasi Peserta dengan menunjukan /
melampiri persyaratan Asli/Fc :
1. Fc. SK. sebagai PNS/Pensiunan/petikan Gelar Kehormatan
Veteran/Perintis Kemerdekaan/Peg. tdk Tetap.
2. Fc. Daftar Gaji terakhir yg dilegalisir bagi PNS dan Surat Tanda Bukti
Penerima Pensiun (STBPP) bagi Penerima Pensiun.
3. Fc. Srt Nikah, Akte Kelahiran Anak/Ket Lahir, Surat Kep Pengadilan
Negeri utk Anak Angkat.
4. Surat Ket dr Sekolah/Perguruan Tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 s/d
25 thn).
5. Asli/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 6. Surat Pernyataan/Ket
Melaksanakan Tugas perorangan (SPMT) bagi Peg. Tdk Tetap (PTT).
6. Melampirkan pasfoto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 x 4
cm, kecuali bagi anak usia balita.
C. PENGGANTIAN KARTU ASKES.
1. Kartu Askes Hilang
a. Menyerahkan surat pernyataan hilang dari ybs .
b. Menunjukkan KTP dan Asli/fotocopy
c. Surat Keputusan sebagai PNS/ Pensiunan/ petikan Gelar Kehormatan
Veteran/ Perintis Kemerdekaan/ Pegawai Tidak Tetap.
2. Kartu Askes Rusak :
a. Menyerahkan Kartu Peserta Askes yang rusa.
27
Administrasi Kepegawaian
b. Menunjukkan KTP dan Asli/fotocopy.
c. Surat Keputusan sebagai PNS/ Pensiunan/ Petikan Gelar Kehormatan
Veteran / Perintis kemerdekaan / Pegawai Tidak Tetap.
D. PEMBERI PELAYANAN DASAR
1. Puskesmas
2. Dokter Keluarga / Dokter Gigi Keluarga
3. Poliklinik Milik Institusi
4. Klinik 24 Jam
E. PEMBERI PAYANAN LANJUTAN
1. Rumah Sakit Umum Pemerintah,
2. RS Khusus Pemerintah (Jantung, Paru, Orthopedi, Jiwa, Kusta, Mata, Infeksi,
Kanker dll)
3. Rumah Sakit TNI/POLRI
4. Rumah Sakit Swasta
5. Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD)/PMI
6. Dan lainnya.
F. PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. Konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis dan pengobatan.
2. Pemeriksaan dan pengobatan gigi.
3. Tindakan medis kecil/sederhana.
G. PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN
1. Rawat Jalan
a. Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : Laboratorium, Rontgen/
Radiodiagnostik, Elektromedik dan pemeriksaan alat kesehatan canggih
sesuai ketentuan PT Askes (Persero).
2. Rawat Inap
a) Rawat Inap di ruang perawatan sesuai hak Peserta.
28
Administrasi Kepegawaian
b) Pemeriksaan, pengobatan oleh dokter spesialis
c) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : Laboratorium, Rontgen/
Radiodiagnostik, Elektromedik dan pemeriksaan alat kesehatan canggih
sesuai ketentuan PT Askes (Persero).
d) Dan lainnya.
2.4 Rangkuman
Perawatan, tunjangan cacat dan uang duka merupakan hak PNS, yang diatur
dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. Ketentuan pasal 9 tersebut berlaku juga bagi Calon PNS.
Tunjangan cacat hanya dibayar kepada PNS yang tidak mampu bekerja untuk
semua jabatan, setelah dibuktikan dengan surat keterangan Tim Penguji
Kesehatan. Besarnya tunjangan cacat setinggi-tingginya 100% dari gaji pokok.
Hak uang duka bagi PNS yang tewas dan biaya pemakaman merupakan hak
bagi PNS yang meninggal karena dinas, diberikan kepada keluarga yang
berhak dengan besaran 6 (enam) kali penghasilan bersih.
Hak uang duka wafat merupakan hak bagi ahli waris PNS yang meninggal
dikarenakan sebab pada umumnya, yang besarnya adalah 3 (tiga) kali
penghasilan bersih.
Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan Pemerintah kepada PT Askes
(Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991.
Peserta program Askes Sosial, adalah :
a. PNS dan, Calon PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun (Pensiunan PNS,
Pensiunan PNS di lingkungan Kementrian Pertahanan, TNI/Polri,
Pensiunan Pejabat Negara), Veteran ( Tuvet dan Non Tuvet) dan Perintis
Kemerdekaan beserta anggota keluarga*) yg ditangggung.
b. Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan – PTT, melalui SK
Menkes nomor 1540/MENKES /SK/XII/2002, tentang Penempatan Tenaga
Medis Melalui Masa Bakti.
29
Administrasi Kepegawaian
2.5 Latihan/Tugas
Soal Pilihan Ganda !
Beri tanda silang pada jawaban yang tepat !
1. Setiap PNS yang tewas baik istri atau suaminya berhak memperoleh uang
duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih sebulan, dengan nilai
uang serendah – rendahnya .....
a. Rp. 500.000,- d. Rp. 400.000,-
b. Rp. 300.000,- e. Rp. 700.000,-
c. Rp. 600.000,-
2. PP 12/1981 (tentang perawatan, tunjangan cacat dan uang dukaPNS) SE
nersama mankes dan Ka BAKN no. 368/mankes/EB/VII/1981 dan no...........
tentang perawatan, tunjangan cacat dan uang duka PNS.
a. 09/SB/1981 d. 09/SE/1981
b. 08/SE/1981 e. 08/EB/1981
c. 09/EB/1981
3. Seorang PNS yang pada waktu berangkat ke kantor melaksanakan tugasnya
PNS tersebut mengalami tabrakan dengan bus lain didepan kantor , PNS
tersebut dan beberapa penumpang lainya meninggal dunia maka PNS tersebut
dinyatakan...
a. Meninggal d. Almarhumah
b. Wafat e. Tewas
c. Almarhum
30
Administrasi Kepegawaian
4. Bila seorang PNS meninggal karena seuatu penyakit dan meninggal saat
menjalankan tugasnya maka PNS tersebut dinyatakan....
a. Dinyatakan tewas d. Wafat
b. Dinyatakan tidak tewas e. Tidak dinyatakan wafat
c. Meninggal dunia
5. Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentangperawatan , tunjangan cacad,
dan uang duka pegawai negeri sipil adalah nomer....
a. 14 tahun 1982 d. 11 tahun 1987
b. 15 tahun 1981 e. 12 tahun 1981
c. 12 tahun 1891
6. Bab IV Uang Duka Dan Biaya Pemakanan dalam mengatur uang duka wafat
sebagai dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan pada anggaran belanja masing –
masing Departemen, kejaksaan Agung kesekretariatan LembagaTertinggi/
Tinggi Negara , Lembaga Pemerintah Non Depertemen, dan Daerah tingkat 1
yang bersangkutan merupakan pasal ....
a. Pasal 7 ayat (1) d. Pasal 14 ayat (2)
b. Pasal 7 ayat (2) e. Pasal 14 ayat (1)
c. Pasal 8
7. Terhadap negeri sipil yang meninggal dunia, kepada ahlian warisannya
diberikan uang duka wafat sebesar ....
a. 15.000.000,- d. 50.000.000,-
b. 10.000.000,- e. 12.000.000,-
c. 20.000.000,-
8. Pegawai negeri sipil tewas selagi menjalankan tugas, diberikan uang duka
tewas sebesar ....
31
Administrasi Kepegawaian
a. 15.000.000,- d. 50.000.000,-
b. 10.000.000,- e. 12.000.000,-
c. 20.000.000,-
9. Dalam dasar hukum peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta yang
menjelaskan tentang pemberian unag duka wafat kepada pegawai negeri sipil
pensiunan dan keluarganya. Termasuk dalam peraturan gubernur provinsi DKI
Jakarta nomor...
a. No. 66 tahun 2013 d. No. 65 tahun 2013
b. No. 67 tahun 2014 e. No. 67 tahun 2012
c. No. 67 tahun 2012
10. Yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam pelayanan uang duka wafat bagi
pensiunan dan lekuarganya ....
a. Keutusan gubernur no 60 tahun 2004
b. Pensiunan yang wafat dibayarkan 5 kali penghasilan
c. Pensunan janda atau duda dibayarkan 3 kali penghasilan
d. Peraturan gubernur nomor 63 tahun2012
e. Pensiunan yang wafat dibaarkan 7 kali penghasilan
Soal Essay
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Biaya pemakaman bagi pegawai negeri sipil yang tewas ditanggung oleh
negara terdapat dalam pasal.....
2) Sebutkan persyaratan uang duka wafat (UDW)....
3) Karena dinyatakan tewas maka keluarganya berhak menerima uang duka
tewas, biaya pemakaman ditanggung oleh negara dan kenaikan pangkat...
4) Sebutkan kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam uang duka wafat
(UDW)....
32
Administrasi Kepegawaian
5) Apa yang termasuk dalam catatan penting di dalam uang duka wafat
(UDW)....
2.5 Tugas Mandiri
Tes Psikomotor
Prosedur :
1. Tugasi siswa melakukan penjelasan peraturan perawatan, tunjangan cacad
dan uang duka
2. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format asesmen kinerja
dibawah ini.
3. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan.
4. siswa diijinkan mengakses kinerja mereka sendiri dengan menggunakan
format ini.
Format Asesmen Kinerja Psikomotor
No Rincian Tugas Kinerja Skor
Maksimum
Skor Asesmen
Oleh siswa
sendiri
Oleh guru
1 Menyiapkan rangkaian
prosedur Mengemukakan
peraturan perawatan, tunjangan
cacad dan uang muka
20
2. Mengidentifikasikan
kemampuan kerjasama dalam
kelompok
20
3 Mengidentifikasi hal-hal yang
penting untuk diperhatikan dan
dilaksanakan dalam peraturan
perawatan, tunjangan cacad dan
uang duka
20
4 Mengidentifikasikan
ketrampilan yang ada dalam 20
33
Administrasi Kepegawaian
peraturan perawatan, tunjangan
cacad dan uang duka
5 Mengindentifikasikan peraturan
perawatan, tunjangan cacad dan
uang duka dengan berdiskusi
kelompok
20
J u m l a h
100
Siswa Guru
(........................................) (...............................................)
34
Administrasi Kepegawaian
3.1 Maksud dan Tujuan Evaluasi
Sebagai upaya mengetahui proses perkembangan pembelajaran
sebagaimana yang dimaksud dalam modul ini, kegiatan evaluaasi perlu
dilakukan secara terstruktur.
Setelah kalian mempelajari seluruh materi dari modul ini, pasti untuk
mengujikan kemampuan kalian dengan beberapa instrumen soal
dibawah ini. Adapun maksud dan tujuan dari evaluasi meliputi :
1. Mengetahui apakah materi yang di pelajari dapat dilanjutkan
dengan bahan yang baru/diulangi
2. Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang di gunakan oleh
pendidik
3. Untuk mengetahui efektifitas proses pembelajaran yang
dilaksanakan
4. Untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses
pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses
pembelajaran.
5. Untuk mengetahui kesesuaian presepsi dan pemikiran peserta didik
dalam mengikuti proses pembelajaran.
6. Mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan
pembelajaran terjadi pada peserta belajar
7. Mengetahui dampak apa yang terjadi dari proses pembelajaran.
8. Bahan pertimbangan untuk menentuakan proses selanjutnya agar
lebih efektif dan efisien
9. Mengajak kepada semua pihak untuk lebih bertanggungjawab
terhadap apa yang telah dilakukannya.
BAB
3 EVALUASI
Standar Kompetensi :
Mengidentifikasi peraturan
perawatan tunjangan cacat
dan uang duka
Kompetensi Dasar :
3.7 Mengemukakan
peraturan perawatan
tunjangan cacat dan
uang duka
4.7 Mengkaji peraturan
perawatan tunjangan
cacat dan uang duka
35
Administrasi Kepegawaian
10. Menemukan pada bagian-bagian mana dari proses pembelajaran
yang dianggap belum berhasil
11. Mengungkapkan kerugian dan manfaat dari proses pembelajaran
12. Mengungkapkan faKtor-faktor pendukung dan penghambat dari proses
pembelajaran
13. Menentukan apakah pendekatan dan teknik yang digunakan dalam
pembelajaran sudah tepat
14. Menentukan tepat atau tidaknya media yang digunakan sesuai dengan
kebutuhan belajar peserta belajar
15. Menentukan apakah fasilitator memberikan kemudahan peserta belajar
memahami materi kegiatan pelatihan, pembelajaran.
16. Menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan pembelajaran
3.2 Materi Evaluasi
Materi yang dievaluasi dalam modul ini, meliputi :
1) Pengobatan, perawatan dan rehabilitasi
2) Perawatan tunjangan cacat seorang pegawai
3) Tatacara mengelola uang duka bagi para pegawai
4) Cara PNS memperoleh ASKES
5) Standart pelayanan prosedur pembayaran uang duka wafat pegawai
3.3 Soal-soal Evaluasi
Tes Kognitif
1. Menurut pendapat anda dimana seharusnya PNS mendapat pengobatan,
perawatan dan rehabilitasi ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................
36
Administrasi Kepegawaian
2. Menurut pendapat anda apakah yang dimaksud dengan perawatan tunjangan
cacat seorang pegawai ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Bagaimana tatacara mengelola uang duka bagi para pegawai ?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Bagaimana cara PNS memperoleh kartu ASKES ?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Jelaskan mengenai standart pelayanan prosedur pembayaran uang duka
wafat pegawai?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
37
Administrasi Kepegawaian
Tes Afektif
FORMAT PENGAMATAN PERILAKU BERKARAKTER
Siswa: Kelas: Tanggal:
Petunjuk:
Untuk setiap perilaku berkarakter berikut ini, beri penilaian atas perilaku
berkarakter siswa menggunakan skala berikut ini:
D = Memerlukan C = Menunjukkan B = Memuaskan A = Sangat
perbaikan kemajuan baik
Format Pengamatan Perilaku Berkarakter
No
Rincian Tugas
Kinerja (RTK)
Memerlukan
perbaikan
(D)
Menunjukkan
kemajuan (C)
Memuaskan
(B)
Sangat
baik (A)
1 Teliti, tekun,
cekatan
2 Jujur
\3 Loyal
4 Disiplin
5 Dapat dipercaya
6 Dapat
menyimpanan
rahasia
7 Kreatif-inovatif
Siswa Guru
( ) ( )
38
Administrasi Kepegawaian
Tes Psikomotor
Melaksanakan praktek prosedur peraturan perawatan, tunjangan cacad dan
uang muka secara sistematis untuk efisiensi penyimpanan arsip dan efisiensi
penemuan kembali arsip yang meliputi kegiatan:
a. Menjelaskan
b. Mendeskripsikan
c. Memahami
d. Mengidentifikasi
e. Mengevaluasi
1. Prosedur :
I. Siapkan seperangkat buku dan alat tulis kantor yang ada
II. Tugasi siswa untuk mengelola peraturan perawatan, tunjangan cacad dan
uang duka yang telah dipelajari di awal penjelasan teori.
III. Siswa menjelaskan peraturan perawatan, tunjangan cacad dan uang duka
yang ada secara efektif.
IV. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format Asesmen kinerja
dibawah ini :
i. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan
ii. Siswa diijinkan mangases kinerja mereka sendiri dengan
menggunakan format ini.
Format Asesmen Kinerja
No Rincian Tugas Kinerja Skor
Maksimum
Skor Asesmen
Oleh siswa
sendiri
Oleh guru
1. Persiapan:
- Kemampuan melakukan
10
10
39
Administrasi Kepegawaian
klasifikasi
- Kemampuan mengurutkan
proses
2 Prosedur pengindekan
Ketelitian
Kecermatan
Kebenaran
Kecepatan
5
5
5
5
3. Prosedur memberi kode
Ketelitian
Kecermatan
Kebenaran
Kecepatan
5
5
5
5
4 Prosedur mengurutkan
Ketelitian
Kecermatan
Kebenaran
Kecepatan
5
5
5
5
5. Prosedur menyimpan
Ketelitian
Kecermatan
Kebenaran
Kecepatan
5
5
5
5
Jumlah
100
40
Administrasi Kepegawaian
4.1 Tindakan Lanjutan
Bagi kalian yang sudah menjawab benar sebanyak 80% atau lebih dari
seluruh soal, dapat mengembangkan pemahaman kalian tentang peraturan
pearawatan tunjangan cacat dan uang duka. Adapun bagi kalian yang belum
mencapai belajar tuntas 80%, dapat mengulangi belajar dengan memilih
materi-materi yang masih dianggap sulit secara lebih teliti atau dengan
diskusi bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru kalian
4.2 Harapan
Modul ini adalah salah satu bahan ajar mata pelajaran Administrasi
Kepegawaian. Namun, harus dimengerti pula bahwa modul ini bukanlah satu-
satunya rujukan bagi kalian. Untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang
peraturan pearawatan tunjangan cacat dan uang duka, maka sangat disarankan
untuk membaca buku lainnya yang relevan.
Semoga modul ini dapat menyajikan materi pembelajaran secara
menarik dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung
dengan efektif dan efisien.
4.3 Glosarium
A
Abdi Negara = Pegawai yang bekerja pada pemerintahan; Pegawai Negari
Anasir = Sesuatu yang menjadi bagian dari dalam keseluruhan yang kurang
baik
BAB
4 PENUTUP
41
Administrasi Kepegawaian
Anumerta = Setelah meninggal; penghargaan (gelar, pangkat,dsb) yang
diberikan kepada anggota angkatan bersenjata yang dianggap
berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal
Aparatur = Perangkat, alat (negara, pemerintah);para pegawai
C
Cacat = Kekurangan yang menyebabkan nikai atau mutunya kurang baik atau
kurang sempurna yang terdapat pada badan
D
Distribusi = Penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat
P
Pensiun = Tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai
R
Rehabilitisi = Perbaikan anggota tubuh yang cacat; Pemulihan keadaan
semula
T
Tunjangan = Uang yang dipakai untuk menunjang tambahan pendapatan diluar
gaji sebagai bantuan
4.4 Daftar Pustaka
http://www.sdm.depkeu.go.id/doc/PP%2012%201981.pdf
http://www.slideshare.net/TATIK24/contoh-modul
haifaayustilutfiana.blogspot.co.id/2015/08/-administrasi-kepegawaian.html
http://anugerahdino.blogspot.co.id/2014/08/modul-administrasi-
kepegawaian.html
http://societykamaru.blogspot.co.id/2014/10/administrasi-kepegawaian.html
http://dindingkepegawaian.blogspot.co.id/2011/06/perawatan-tunjangan-
cacat-dan-uang-duka.html
42
Administrasi Kepegawaian
4.5 Lampiran
Kunci jawaban
Pilihan Ganda (Hal
1. A 6. D
2. D 7. B
3. E 8. B
4. B 9. E
5. E 10. D
Soal Essay (Hal 1. Pasal 8
2. Persyaratan pengajuan UDW :
1. FC Surat Kematian dari kelurahan ( dilegalisir )
2. FC SK Pensiun/Sk pensiun janda/duda
3. FC Akte Nikah( dilegalisir )
4. FC Kartu Keluarga almarhum (dilegalisir)
5. FC Kartu Keluarga ahli waris ( dilegalisir )
6. FC KTP ahli waris
7. Surat Keterangan ahli waris ( di legalisir )
8. FC Akte kelahiran (dilegalisir)
9. FC Bukti pembayaran pensiun pada bulan terakhir almarhum meninggal
10. FC rekening Bank yang masih aktif
11. dokumen tersebut di buat rangkap 3.
3. Anumera
4. Kendala / hambatan:
a) Nomer rekening Bank permohonan sudah tidak aktif
b) Nama ahli waris yang mengajukan dengan anak yang tercantum dalam
rekening bank tidak sama
c) Penggana permohoan oleh ahli waris
5. Catatan penting:
Batasan permohonan pembayaran uang duka wafat paling lambat setelah 2
tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia
Soal Evaluasi (Hal
1. Pengobatan, perawatan dan rehabilitasi pada dasarnya dilakukan pada
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat di kecamatan.
Apabila pada suatu kecamatan tidak terdapat Puskesmas atau apabila
Puskesmas tidak memiliki peralatan untuk pengobatan, perawatan atau
43
Administrasi Kepegawaian
rehabilitasi yang diperlukan, maka PNS tersebut diobati, dirawat atau
direhabilitasi pada rumah sakit pemerintah yang terdekat.
2. Cacat karena dinas adalah cacat jasmani/rohani yang disebabkan oleh
kecelakaan karena dinas/sakit karena dinas. Tunjangan cacat diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dan yang
bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri.Kepada PNS yang cacat karena dinas yang mengakibatkan ia tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri berdasarkan surat
keterangan Tim Penguji Kesehatan, diberikan tunjangan cacat disamping
pensiun yang berhak diterimanya. PNS yang cacat karena dinas dan
masih dapat bekerja, yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan
cacat.
3. Kepada istri atau suami PNS yang tewas diberikan uang duka tewas
sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih sebulan dengan ketentuan
serendah-rendahnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Cara Memperoleh Kartu Askes.
Mengisi Data Induk Daftar Isian Registrasi Peserta dengan menunjukan /
melampiri persyaratan Asli/Fc :
1) Fc. SK. sebagai PNS/Pensiunan/petikan Gelar Kehormatan
Veteran/Perintis Kemerdekaan/Peg. tdk Tetap.
2) Fc. Daftar Gaji terakhir yg dilegalisir bagi PNS dan Surat Tanda Bukti
Penerima Pensiun (STBPP) bagi Penerima Pensiun.
3) Fc. Srt Nikah, Akte Kelahiran Anak/Ket Lahir, Surat Kep Pengadilan
Negeri utk Anak Angkat.
4) Surat Ket dr Sekolah/Perguruan Tinggi (bagi anak berusia lebih dari
21 s/d 25 thn).
5) Asli/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 6. Surat Pernyataan/Ket
Melaksanakan Tugas perorangan (SPMT) bagi Peg. Tdk Tetap (PTT).
6) Melampirkan pasfoto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3
x 4 cm, kecuali bagi anak usia balita
5. Standart pelayanan prosedur pembayaran uang duka wafat pegawai
44
Administrasi Kepegawaian
1) Pemroses Gaji mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang
menangani bidang kepegawaian yang telah mendapat
disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10
menit/berkas).’
2) Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10
menit /berkas).\
3) Pemroses Gaji mencatat dan mendistribusikan dokumen (10
menit/berkas).
4) Kepala Subbagian Gaji menyusun daftar permintaan tunjangan
kematian pegawai (20 menit/berkas).
5) Penyiapan dan penandatanganan SPP tunjangan kematian oleh PPK
Gaji (30 menit/berkas)
6) Pembuat Daftar Gaji meneliti dan menguji data pendukung serta
menyiapkan SPM (30 menit/berkas).
7) Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat dan Penanda
Tangan SPM (15 menit/berkas)
8) Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta I (2 jam/berkas), apabila
SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening
Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada
Ahli Waris yang berhak menerima
9) Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas)
10) Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas),
selanjutnya