administrasi humas dan keprotokolan · mempelajari bahan ajar prasyarat secara tuntas. modul...
TRANSCRIPT
Nama : ..................................................................
Kelas : ..................................................................
No. Absen : ..................................................................
MODUL SMK
ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN
KELAS XI / SEMESTER 1
Penyusun:
Friska Aprillia Puspitasari (150412606695)
PRODI S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2017
MODUL ADMINISTRAI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI i
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun modul untuk bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen, khususnya Program Keahlian Administrasi Perkantoran
(APK).
Modul ini membahas tentang profil, kode etik, jabatan dan organisasi profesi
humas, dimana akan berguna untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
dunia kerja. sebab kehadiran SMK saat ini sangat diperlukan dengan syarat lulusan
pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai calon tenaga kerja
yang memiliki ketrampilan sesuai dengan bidang keahliannya.
Tujuan penulis membuat modul ini adalah untuk menunjang proses
pembelajaran bagi guru SMK/MAK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, dan
penyusunan ini telah disesuaikan dengan Kurikulum 2013.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam menyelesaikan modul ini. Penulis menyadari bahwa modul ini
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan modul ini.
Malang, 29 Oktober 2017
Friska Aprillia Puspitasari
MODUL ADMINISTRAI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI ii
KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii
PETA KEDUDUKAN MODUL............................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... iv
A. Deskripsi Modul......................................................................................iv
B. Petunjuk Belajar...................................................................................... iv
C. Kompetensi Inti....................................................................................... v
D. Kompetensi Dasar................................................................................... v
E. Indikator Hasil Belajar............................................................................ vi
F. Materi Pembelajaran............................................................................... vi
BAB II PAPARAN MATERI................................................................................. 1
A. Profil Humas.......................................................................................... 2
B. Kode Etik Humas.................................................................................... 5
C. Jabatan Humas........................................................................................ 11
D. Organisasi Profesi Humas....................................................................... 13
E. Informasi Pendukung.............................................................................. 18
RANGKUMAN......................................................................................................... 19
BAB III LATIHAN, TUGAS RUMAH/LANGKAH KERJA........................... 20
A. Latihan................................................................................................. 21
B. Tugas Rumah/Langkah Kerja.............................................................. 24
BAB IV PENILAIAN.............................................................................................. 26
A. Penilaian Kognitif............................................................................... 27
B. Penilaian Afektif................................................................................. 30
KUNCI JAWABAN.................................................................................................. 33
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 35
MODUL ADMINISTRAI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI iii
Modul Administrasi Humas dan Keprotokolan adalah . Untuk lebih jelasnya,
dapat dilihat pada peta kedudukan modul berikut ini :
MODUL ADMINISTRAI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI iv
Modul ini membahas tentang mata pelajaran administrasi humas dan
keprotokolan, yang meliputi profil humas, kode etik humas, jabatan humas dan
organisasi profesi humas. Dalam modul ini juga terdapat tes formatif, tugas dan
evaluasi.
Bacalah dan pahami isi modul ini untuk memudahkan dalam proses kegiatan
belajar, agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan prosedur pada petunjuk
belajar.
1. Bagi Peserta Didik
a. Bacalah dengan cermat materi setiap kegiatan belajar dan kerjakan tugas-
tugas yang ada pada bahan ajar, kemudian cocokkan jawaban peserta
didik dengan kunci jawaban.
b. Lakukan kegiatan ini sampai peserta didik tuntas menguasai hasil belajar
yang diharapkan.
c. Bila dalam proses memahami materi peserta didik mendapatkan kesulitan,
maka diskudikan dengan peserta didik lain atau konsultasikan dengan
guru.
d. Peserta didik tidak dibenarkan melanjutkan kegiatan belajar berikutnya,
bila belum menguasai benar materi pada bahan ajar ini.
2. Bagi Guru
a. Pastikan bahwa peserta didik yang akan mempelajari bahan ajar ini telah
mempelajari bahan ajar prasyarat secara tuntas.
MODUL ADMINISTRAI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI v
b. Bantulah peserta didik dalam mempelajari bahan ajar ini agar
pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
c. Selalu mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadap proses
pembelajaran.
d. Berikan motivasi, bimbingan dan pendampingan agar peserta didik
memiliki gairah belajarnya yang meningkat.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cintai damai, responsif dan
proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan
prosedural dalam pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humanio ra
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik
untuk memcahkan masalah.
Mengidentifikasi profil, kode etik, jabatan dan organisasi profesi humas
MODUL ADMINISTRAI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI vi
Siswa dapat menjelaskan profil humas
Siswa dapat menganalisis kode etik humas
Siswa dapat menguraikan jabatan humas
Siswa dapat menyimpulkan organisasi profesi humas
Profil Humas
Kode Etik Humas
Jabatan Humas
Organisai Profesi Humas
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 1
PAPARAN MATERI
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 2
A. Humas yang Melembaga
Humas sebagai bidang yang melembaga berarti memiliki seseorang
yang memimpin, memiliki staf dan mestinya memiliki ruang atau tempat dan
sarana prasarana pendukungnya. Pengorganisasian disini berbicara tentang
struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab. Humas yang melembaga lebih
dikenal dengan istilah bagian / departemen / divisi humas / public relation /
communication. Dalam bentuk ini terdapat dua sistem, yaitu sistem sentralisa s i
dan sistem desentralisasi.
a. Sistem Sentalisasi
Sistem sentralisasi biasanya diterapkan pada perusahaan yang tidak besar,
dimana aktivitas humas diorganisasikan secara terpusat, kedudukan
praktisi humas biasanya berada di bawah bagian yang lain dan berada di
tingkat lower-moddle management.
b. Sistem Desentalisasi
Sistem desentralisasi biasanya diterapkan pada perusahaan yang besar dan
manajemen mengerti betul akan pentingnya humas sebagai suatu
pendekatan manajemen.
Sistem mana yang akan diterapkan tergantung dari beberapa hal, antara
lain sebagai berikut.
a. Besar kecilnya perusahaan
Hal ini akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk
menyediakan dana bagi humas, kompleksitas permasalahan yang
dihadapinya, kemampuan dalam menyediakan sumber daya kehumasan
yang lainnya.
b. Struktur organisasi perusahaan
Struktur organisasi berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab,
hubungan antar struktur, sistem yang membangun dan budaya organisas i.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 3
c. Arti penting humas bagi manajemen
Hal ini berkaitan dengan kekhasan penerapan humas di suatu lembaga,
kewenangan petugas humas, peranannya dalam manajemen dan bentuk
dukungan dari manajemen puncak.
d. Karakteristik khas kehumasan masing-masing lembaga
Hal ini sangat erat kaitannya dengan arti penting humas bagi manajemen.
B. Extern Public Relation/Humas Agency
Extern public relation (PR) adalah sebuah lembaga atau perusahaan
independen yang berbadan hukum dan bergerak dalam layanan di bidang
humas. Extern PR meliputi sebagai berikut.
a. PR full service, yaitu sebuah perusahaan tersendiri yang bergerak dalam
bisnis pelayanan kehumasan, meliputi kegiatan konseling dan sekaligus
pelayanan konsultasi dan pelayanan yang mereka berikan kepada klien
(perseorangan atau perusahaan PR tersebut).
b. PR consultant, yaitu perusahaan PR yang bergerak dalam yayasan
konsultasi kehumasan. Pelayanan konsultan yang diberikan tergantung
dari kompetensi yang dimiliki para konsultannya.
Beberapa perusahaan full service dan consultant memberi pelayanan di
beberapa bidang anatar lain:
pemulihan citra;
pembentukan citra;
corporate cculture;
media relations dan publisitas;
government relations;
marketing public relations;
komunikasi organisasi; dan
community relations.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 4
C. Profil Petugas Humas
Memang tidak mudah menggambarkan profil petugas humas. Namun
ada beberapa kriteria kualitas yang harus dimiliki oleh seorang prkatisi humas,
yaitu:
mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter
dengan baik;
mampu berkomunikasi dengan baik, menjelaskan segala sesuatu dengan
jelas dan lugas, baik lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual;
mampu mengorganisir segala sesuatu, termasuk dalam perencanaan
prima;
memiliki integritas personal, baik dalam profesi maupun kehidupan
pribadi;
mempunyai imajinasi; dan
serba tahu, dalam hal ini adalah akses informasi yang seluas-luasnya.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria ideal praktisi
humas adalah kemampuan dalam hal manajemen, keterampilan dan
kepribadian. Gambaran umum tentang profil petugas humas dan kualifikas i
yang dimilikinya, seperti petugas humas haruslah orang yang cukup terampil,
khusunya di bidang penulisan, mendengarkan, berbicara, membaca dan
menggunakan alat-alat komunikasi lainnya.
PR harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai
macam media dan memahami proses manajemen. PR harus memilik i
kemampuan dalam memecahkan masalah, dalam mengambil keputusan,
mengelola opini publik, mengevaluasi kecenderungan perilaku dan respon
publik. PR juga harus memiliki selera dan perilaku yang baik tentang etika,
simpati dan empati, kepemimpinan, semangat, kreativitas dan imajinas i,
kematangan atau stabilitas kepribadian, serta integritas pribadi.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 5
A. Pengertian Kode Etik
Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh
suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam
norma sosial. Namun apabila ada kode etik yang memiliki sanksi berat, maka
termasuk dalam norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola
aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau
pekerjaan. Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-
baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi
yang tidak profesional.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kode etik
merupakan sebuah aturan-aturan, batasan-batasan berupa nilai dan norma yang
dibentuk oleh kelompok masyarakat (organisasi atau perusahaan) tertentu
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota-anggotanya, juga dalam
mencapai tujuan dengan cara yang baik dan benar.
B. Kode Etik Profesi Humas
Howard Stepheson dalam bukunya Hand Book of Public Relation,
mengatakan bahwa profesi humas merupakan profesi secara praktis memilik i
seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan,
kemampuan dan pengetahuan, serta diakui sesuai dengan standar etikanya.
Pemahaman tentang kode etik profesi humas penting bagi prkatisi atau
profesional humas dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk
menciptakan citra baik bagi dirinya (good performance image) sebagai
penyandang profesional humas dan citra baik bagi suatu lembaga atau
organisasi (good corporate image) yang diwakilinya.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 6
Kode etik praktisi humas meliputi:
a. Code of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas
pribadi, klien, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi.
b. Code of profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi
humas.
c. Code of publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis
publikasi.
d. Code of enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah, seperti
hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merk, dan lain-lain.
Menurut G. Sach terdapat tiga konsep penting dalam etika kehumasan,
yaitu sebagai berikut.
a. The image, the knowledge about us and the attitudes toward us the our
different interest groups have.
(Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang
mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang berbeda).
b. The profile, the knowledge about an attitude toward, we want our various
interest group to have.
(Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap
yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita beragam).
c. The ethics is branch of philoshophy, it is a moral philoshophy or
philoshophical thinking about morality. Often used as equivalentti right
or good.
(Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau
pemikiran filosofis tentang moralitas, biasanya selalu berkaitan dengan
nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.
Kode etik IPRA (International Public Relation Association) yang telah
diperbaharui di Teheran, Iran pada tanggal 17 April 1968, secara normatif dan
etis memuat butir-butir terdiri dari satu mukadimah dan berisikan 13 pasal.
Secara garis besar kode etik IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai
Standard Moral of Public Relations, yaitu:
kode perilaku;
kode moral;
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 7
menjunjung tinggi standar moral;
memiliki kejujuran yang tinggi; dan
mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat
oleh profesional humas.
Pada poin 1,2 dan 3 mengatur kode perilaku dan moral seseorang
sebagai penyandang profesional humas. Poin 4 menunjukkan adanya integritas
kepercayaan dan tanggung jawab pribadi profesional humas yang tinggi.
Sedangkan poin 5 berkaitan dengan suatu kebolehan (mogen) dan larangan
(verbad) yang dilakukan oleh profesi kehumasan berdasarkan pertimbangan
moral, baik dilihat secara etis, etika profesi dan moral, maupun peraturan
normatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh yang bersangkutan.
IPRA didirikan di London, Inggris pada tahun 1955 dan bermarkas di
Jenewa, Swiss. Landasan patokan utama dari etika profesi dan kode etik IPRA
adalah berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBB, yaitu sebagai berikut.
a. The Universal Declaration of Human Right
Menghormati dalam pelaksanaan tugas profesinya dengan
memperhatikan prinsip-prinsip moral dari deklarasi umum tentang hak-
hak asasi mausia.
b. Humas Dignity
Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia serta mengakui
hak setiap pribadi untuk menilai.
C. Fungsi Kode Etik Dalam Kegiatan Humas
Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai
perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi kode etik adalah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai
seorang profesional. Biggs dan Blocher mengemukakan tiga fungsi kode etik,
yaitu:
a. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah
Dengan adanya kode etik yang jelas, terlebih khusus dalam rangka
mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak eksternal
(pemerintah) akan memberikan kejelasan tentang apa yang harus
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 8
dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting,
karena menjalin hubungan dengan pemerintah sebagai suatu bagian yang
berkuasa dalam suatu daerah tentunya akan sangat berpengaruh besar
terhadap jalannya suatu perusahaan. Sehingga pemerintah tidak akan
semena-mena melakukan yang tidak baik terhadap profesi humas sebagai
wakil penuh perusahaan.
b. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi
Dengan adanya kode etik humas akan memberikan pejelasan
tentang cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan sejawat, yang
tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja dari masing-masing anggota
humas untuk bekerja dengan maksimal dan dengan motivasi yang benar
tanpa ada perasaan iri dalam bekerja.
c. Melindungsi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi
Para praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan
kemudahan dalam penyelewengan tindakan bekerja, yang nantinya hanya
akan merugikan bagi dirinya sendiri dan perusahaan. Selai itu, juga akan
memberikan penggambaran lebih baik kepada setiap praktisi humas untuk
tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dalam bekerja.
D. Cara Menerapkan Kode Etik
Kode etik dalam penerapannya didasarkan para beberapa hal, seperti
keseriusan organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kode etik yang
berlaku dalam setiap program yang dijalankan. Kesadaran penuh oleh para
praktisi humas untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang
berlaku dalam perusahaan.
Dua hal tersebut menjadikan kode etik sebagai sebuah hal yang wajib
untuk dilakukan oleh seluruh praktisi humas, mengingat bahwa kode etik
profesi yang begitu penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang
praktisi. Selain itu, kebiasaan dari dalam diri untuk dapat hidup taat peraturan
dan hati, serta moral yang baik dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai seorang praktisi humas.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 9
E. Pentingnya Kode Etik Bagi Prkatisi Humas
Seorang humas dituntut memiliki kemampuan, seperti berkomunikas i,
mengorganisir, bergaul dan berelasi, serta berkepribadian yang kuat. Selain itu,
seorang humas harus memiliki keterampilan yang tinggi di bidang penguasaan
teknologi informasi untuk menunjang pekerjaannya. Apabila mampu
menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik humas, maka seorang humas
akan mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di balik
pekerjaan yang ia tekuni. Untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti
pergeseran nilai dan era globalisasi yang ditandai dengan munculnya
kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, khusunya
dalam bidang teknologi dan informasi yang dapat menembus batas-batas
negara dan budaya, diperlukan penyesuaian perubahan dan modifikas i
mengenai kode etik kehumasan.
Para praktisi humas dalam melaksanakan peran dan aktivitasnya tidak
boleh lepas dari etika, karena etika adalah standart moral yang harus dipegang
oleh seorang humas agar dirinya tetap hidup. Sebab dengan adanya kesadaran
untuk memegang teguh kode etik humas, maka seorang humas dapat memilik i
posisi dirinya di mata masyarakat dan dapat menjalankan tugas dan
kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, serta setiap kemampuan dan
keterampilan yang dimilikinya dapat diolah dengan baik untuk menciptakan
konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang diwakilinya, masyarakat dan
lebih besar lagi dampaknya adalah bagi diri sendiri.
F. Dampak Dari Tidak Dijalankannya Kode Etik Humas
Seorang profesional humas bekerja dengan penuh kesadaran terhadap
kode etik, maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan
memperhatikan sebaik-baiknya semua pekerjaan agar sesuai dengan kode etik
yang berlaku. Bagi prkatisi humas yang bekerja tidak sesuai kode etik akan
mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, bahkan mendapatkan
penurunan pangkat atau dikeluarkan dari tempat ia bekerja. Sedangkan bagi
perusahaan yang tidak menjalankan kode etik, maka akan mendapatkan citra
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 10
negatif di masyarakat dan apabila citra ini berkembang akan sangat
mempengaruhi kinerja perusahaan.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 11
A. Pengertian Jabatan
Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang
sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan pelaksanaannya meminta
kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama
meskipun tersebar di berbagai tempat. Dalam birokrasi pemerintah dikenal
jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat
diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS).
Jabatan karier dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jabatan struktura l
dan jabatan fungsional. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada
dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat
dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur
Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di
PNS Daerah adalah sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala
bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan
sekretaris lurah.
Jabatan fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam
struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan
dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya auditor (Jabatan
Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker,
peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium
pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.
B. Jabatan Fungsional Pranata Humas
Jabatan fungsional pranata humas adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pranata
humas dalam satuan organisasi Menkominfo yang dalam melaksanakan
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 12
tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan penerangan dan
seni budaya, serta bersifat mandiri.
Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan informasi dan kehumasan. Pelayanan Informasi dan
Kehumasan adalah kegiatan yang dilakukan pranata humas mulai dari
perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, penyediaan dan
penyebarluasan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan
hubungan personil dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
Pranata humas juga melakukan hubungan kelembagaan untuk meningkatkan
hubungan yang harmonis antara lembaga yang ada dalam masyarakat, antara
pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.
Tingkatan Pranata Humas, yaitu meliputi:
tingkat terampil, yaitu pranata humas yang mempunyai kualifikasi teknis
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kehumasan (IIa-
IIId) - SLTA/D-III;
tingkat ahli, yaitu pranata humas yang mempunyai kualifikasi profesiona l
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dibidang kehumasan (III/a-IV/c) - S1 keatas.
Tugas pokok pranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan
informasi dan kehumasan yang meliputi:
perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan;
pelayanan informasi;
melaksanakan hubungan kelembagaan;
melaksanakan hubungan personil; dan
mengembangkan pelayanan informasi dan kehumasan.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 13
Organisasi profesi merupakan suatu wadah para profesional di dalam
mengembangkan dan mengadakan suatu studi profesi. Terbentuknya organisas i
profesi menunjukkan adanya komitmen dari para profesionalnya untuk semakin
mengukuhkan jati diri. Organisasi profesi yang sudah mantab biasanya sangat
berperan dalam menentukan kurikulum studi profesi. Mereka (organisasi) juga aktif
melakukan riset, pertemuan, serangkaian pertemuan, dan kontes program-program
humas.
Berdasarkan organisasi yang sudah ada, organisasi humas bisa dibedakan
menjadi tiga, yaitu:
organisasi yang menghimpun para praktisi humas secara umum;
organisasi yang menghimpun perusahaan humas (consultan humas); dan
organisasi yang menghimpun para praktisi humas yang dibedakan berdasarkan
jenis perusahaannya (khusus perhotelan, khusus perusahaan rokok, dan
sebagainya).
Sementara ini harus diakui bahwa Amerika merupakan negara yang pertama
membentuk organisasi profesi bagi para praktisi humas. Tahun 1948 di Amerika
telah terbentuk suatu wadah yang dinamakan Public Relations Society of Amerika
(PRSA). Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol,
Swiss. Sedangkan terbentuknya organisasi profesi humas di Indonesia pada tahun
1972, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas).
A. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas)
Para praktisi humas di Indonesia mendirikan perhimpunan hubungan
masyarakat Indonesia (Perhumas) di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1972.
1. Tujuan Perhumas
a) meningkatkan perkembangan dan keterampilan professiona l
hubungan masyarakat di Indonesia;
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 14
b) memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai hubungan
masyarakat;
c) meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara para
anggotanya; dan
d) menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisas i
serumpun dengan bidang hubungan masyarakat, di dalam maupun di
luar negeri.
2. Beberapa kegiatan Perhumas antara lain:
a) menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk bersama
sama mengembangkan pendidikan humas;
b) menjalin kerja sama dengan perusahaan perusahaan dan lembaga
lembaga;
c) menerbitkan jurnal Perhumas yang berisi tentang aktivitas organisas i
dan tulisan para pakar tentang humas dan komunikasi;
d) setiap tahun perhumas menyelenggarakan konvensi nasional;
e) menyelenggarakan serangkaian seminar dan lokakarya;
f) menyelenggarakan lomba penerbitan majalah; dan
g) menyelenggarakan musyawarah nasional.
Tahun 1977 Perhumas memprakarsai berdirinya organisasi humas di
Asia Tenggara, yaitu FAPRO (Federation of ASEAN Public Relations
Organization) di Kuala Lumpur. Indonesia melalui Perhumas ditunjuk
menjadi tuan rumah konferensi FAPRO di Jakarta. Sebagai organisasi resmi,
Perhumas telah menetapkan kode etik profesi dan telah terdaftar di
Departermen Dalam Negeri dan Departermen Penerangan waktu itu, serta
tercatat dan diakui oleh International Public Relations Association (IPRA),
yang merupakan organisasi profesi di tingkat internasional.
B. Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia (APPRI)
Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI). Berdiri pada tanggal 10
April 1987 di Jakarta dan bersifat independen. Tujuan APPRI adalah sebagai
berikut:
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 15
1) menghimpun, membina dan mengarahkan potensi perusahaan PR
nasional;
2) mewujudkan fungsi PR yang sehat, jujur dan bertanggungjawab sesuai
kode praktik dan kode etik yang lazim berlaku secara nasional dan
internasional;
3) mengembangkan dan memajukan kepentingan asosiasi dengan
memberikan kesempatan kepada para anggota untuk konsultasi dan
kerjasama;
4) memberi informasi kepada klian bahwa anggota APPRI memenuhi syarat
untuk memberikan nasihat dalam bidang PR dan akan bertindak untuk
klien menurut kemampuan profesionalnya;
5) merupakan sarana untuk para anggotanya dalam soal-soal kepentingan
usahan dan profesi;
6) merupakan medium bagi masyarakat umum untuk mengetahui mengena i
pengalaman dan kualifikasi para anggotanya;
7) membantu mengembangkan kepercayaan umum atas jasa PR; dan
8) APRI telah menerbitkan kode etik profesi dan memberlakukan pada
anggotanya.
C. Organisasi Profesi Humas Di Luar Negeri
Organisasi-organisasi humas di negara Eropa berkumpul dalam satu
wadah organisasi di tingkat Eropa, yakni Federation Associated Public
Relations Organization (FAPRO). Berikut beberapa organisasi profesi humas
di Amerika dan Inggris meliputi:
1) Public Relations Society of Amerika (PRSA)
PRSA berkantor pusat di New York dan berdiri pada tahun 1047.
Tujuan didirikan PRSA, yaitu:
a) untuk menyatukan mereka yang melakukan kegiatan di bidang
humas;
b) untuk mempertimbangkan segala masalah yang dihadapi bidang
kehumasan;
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 16
c) untuk merumuskan, memajukan, mejelaskan kepada kelompok
kelompok usaha, profesional, dan lain lain;
d) untuk memperbaiki hubungan pelaksana humas dengan para majikan
dan klien;
e) untuk memajukan dan berusaha mempertahankan standar yang tinggi
mengenai pelayanan umum dan tingkah langku PRSA memilik i
program tahunan, yakni pemberian penghargaan gold anvil award
(GAW);
f) untuk bertukar pikiran dan pengalaman, serta untuk menerbitkan
pamflet, buku, monografi, majalah dan sebagainya; dan
g) untuk menggiatkan, menyediakan sarana dan kesempatan bagi riset
serta memberikan, menghibahkan, dan mensponsori pemberian
beasiswa.
2) Institute Public Relations of British (IPR)
IPR berada di Inggris dan didirikan pada tahun 1948 oleh
sekelompok pegawai humas dari pemerintah pusat, lokal, kalangan
industri dan sektor perdagangan. Tujuan IPR, yaitu;
a) untuk memajukan perkembangan humas demi kepentingan praktik
tersebut di bidang perdagangan, industri, pemerintah lokal dan pusat,
perusahaan perusahaan nasional profesional;
b) untuk mendorong dan memupuk ketaatan pada standar profesiona l
yang tinggi bagi para anggotanya dan untuk menetapkan serta
merumuskan standar-standar semacam itu; dan
c) untuk mengatur pertemuan, diskusi, konferensi dan lain-la in
mengenai masalah yang menjadi kepentingan bersama dan secara
umum untuk bertindak sebagai wadah bagi pertukaran gagasan
mengenai praktik kehumasan.
3) International Public Relations Association (IPRA)
IPRA merupakan organisasi humas di tingkat internasiona l,
terbentuk pada bulan Mei tahun 1955 dalam suatu pertemuan di Stratford
Upon Avon dengan tujuan sebagai berikut.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 17
a) menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman
profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas
mengenai kepentingan internasional;
b) mengadakan suatu rotasi atau perputaran apabila anggotanya setiap
saat memerlukan pemberitahuan dan bimbingan;
c) membantu mencapai kualitas tertinggi tentang praktik kehumasan
umumnya di seluruh negara dan terutama di bidang internasional;
d) meningkatkan praktik kehumasan di semua bidang kegiatan di dunia
dan memajukan nilai-nilai dan pengaruhnya melalui promosi ilmu
pengetahuan;
e) meninjau dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang
mempengaruhi praktik kehumasan yang biasa terjadi di berbagai
negara termasuk masalah-masalah seperti status profesi sebagai kode
etik profesi;
f) menebitkan berbagai buletin, majalah atau terbitan-terbitan lain,
seperti “Who’s Who” dibidang humas internasional; dan
g) mengerjakan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menguntungkan
para anggotanya.
Keanggotaan IPRA terbuka bagi semua orang yang bertanggung
jawab penuh bagi rencana dan pelaksanaan suatu bagian penting dan
berkaitan dengan semua kegiatan dari suatu badan hukum, perusahaan,
perserikatan, pemerintah atau organisasi lain yang membina hubungan
baik dan produktif dengan publik atan khalayak ramai.
4) Netherlands Society of Public Relations
Beberapa tokoh pers terkemuka di Belanda merintis suatu
perhimpunan profesi humas yang pada tahun 1952 telah mendapat izin
dari kerajaan, dengan nama Netherlands Society of Public Relations dan
tahun 1979 namanya diganti menjadi Vereniging voor Public Relations en
Voorlichting.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 18
Kementerian Keuangan menyediakan layanan aplikasi untuk
melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi
di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi ini
bernama Whistleblowing System. Sistem ini akan memberikan jaminan
perlindungan kerahasiaan identitas bagi para pelapor (whistlebower),
karena Kementerian Keuangan hanya fokus pada informasi yang
dilaporkan.
Agar kerahasiaan lebih terjaga, jangan memberitahukan atau
mengisikan data pribadi, jangan memberitahukan atau mengis ikan
informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan
pelacakan siapa anda, dan hindariorang lain mengetahui username,
assword serta nomor registrasi anda.
Unsur Pengaduan:
What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 19
Profil humas terdiri dari humas yang melembaga dan extern public
relation atau humas agency yang meliputi PR full service dan PR
consultant.
PR harus memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai macam
media dan memahami proses manajemen, memiliki kemampuan
memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengelola opini
publik, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku dan respon
publik.
Kode etik humas sangatlah penting bagi praktisi humas dalam
melaksanakan peran dan fungsinya untuk menciptakan citra yang
baik bagi dirinya dan bagi perusahaan. Kode etik humas meliputi
code of conduct, code of profession, code of publication, dan code
of enterprise.
Jabatan fungsional pranata humas adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
pranata humas dalam satuan organisasi. Tugas pokok pranata humas
adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
Organisasi profesi merupakan suatu wadah para profesional dalam
mengembangkan dan mengadakan suatu studi profesi. Ada
beberapa organisasi humas antara lain Perhumas, APPRI, PRSA,
IPR, IPRA dan lainnya.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 20
LATIHAN
TUGAS RUMAH/LANGKAH KERJA
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 21
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan
tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e!
1. Etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas adalah pengertian
dari...
a. Kode etik humas
b. Code of publication
c. Code of profession
d. Code of enterprise
e. Code of conduct
2. Suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat
terntentu disebut...
a. Kode etik kehumasan
b. Tugas profesi humas
c. Prinsip humas
d. Fungsi kode etik
e. Kode etik
3. Mweujudkan fungsi PR yang sehat, jujur dan bertanggungjawab sesuai
kode praktik dan kode etik yang lazim berlaku secara nasional dan
internasional adalah tujuan dari...
a. Perhumas
b. APPRI
c. IPRA
d. PRSA
e. IPR
4. Perhumas didirakan pada tanggal...
a. 15 Desember 1972
b. 10 April 1987
c. 17 April 1968
d. 28 Januari 1982
e. 6 Juni 1997
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 22
5. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi, merupakan
bagian dari...
a. Kode etik kehumasan
b. Tugas profesi humas
c. Prinsip humas
d. Fungsi kode etik
e. Kode etik
6. “The ethics is branch of philoshophy, it is a moral philoshophy or
philoshophical thinking about morality. Often used as equivalentti right
of good”, merupakan salah satu dari tiga konsep penting menurut G. Sach
dalam hal...
a. Kode etik kehumasan
b. Tugas profesi humas
c. Prinsip humas
d. Fungsi kode etik
e. Kode etik
7. Jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari
sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-
tugas pokok organisasi disebut dengan...
a. Jabatan karier
b. Jabatan struktural
c. Jabatan fungsional
d. Jabatan birokrasi
e. Jabatan prosedural
8. Perhumas memprakarsai berdirinya organisasi humas di Asia Tenggara,
yaitu FAPRO pada tahun...
a. 1999
b. 1977
c. 1968
d. 1978
e. 1980
9. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari IPRA adalah...
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 23
a. Menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman
profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas
mengenai kepentingan internasional
b. Membantu mencapai kualitas tertinggi tentang prkatik kehumasan
umumnya di seluruh negara dan terutama di bidang internasional
c. Meningkatkan prkatik kehumasan di semua bidang kegiatan di dunia
dan memajukan nilai-nilai dan pengaruhnya melalui promosi ilmu
pengetahuan
d. Mengatur pertemuan, diskusi, konferensi dan lain-lain mengena i
masalah yang menjadi kepentingan bersama dan secara umum untuk
bertindak sebagai wadah bagi pertukaran gagasan mengenai praktik
kehumasan
e. Meninjaui dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang
mempengaruhi praktik kehumasan yang biasa terjadi di berbagai
negara termasuk masalah-masalah seperti status profesi sebagai kode
etik profesi
10. Yang tidak termasuk dalam kriteria kualitas petugas humas adalah...
a. Mampu berkomunikasi dengan baik
b. Memiliki intergitas personal
c. Mampu mengorganisir segala sesuatu
d. Serba tahu
e. Menarik
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat sesuai dengan
pemahaman kalian!
1. Sebutkan dan jelaskan tiga konsep penting etika kehumasan menurut G.
Sach!
2. Apa dampak yang ditimbulkan jika tidak menjalankan kode etik humas,
baik bagi praktisi humas dan perusahaan?
3. Mengapa kode etik sangat penting bagi praktisi humas dalam
melaksanakan perannya?
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 24
Langkah Kerja:
a. Pilihlah salah satu studi kasus di bawah ini, kemudian lakukan analis is
terhadap kasus tersebut. Jelaskan bagaimana pendapat Anda mengena i
permasalahan tersebut? Apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Bagaimana solusi untuk menangani
permasalahan tersebut?
b. Kerjakan di kertas A4, font Timers New Roman ukuran 12 dan dikumpulkan
minggu depan.
Kasus 1
Rabu, 21 Februari 2007 pesawat Adam Air 737-300 dengan nomor
penerbangan KI-172 dengan mengangkut 148 orang penumpang diberitakan
mengalami keretakan badan pesawat di bandara Juanda, Surabaya. Media
mengabarkan bahwa Manajemen Adam Air tidak berterus terang mengena i
keretakan badan pesawat tersebut, melainkan membantah pernyataan mengena i
keretakan pesawat Adam Air 737-300. Pihak Adam Air sendiri terbukti melalui
gambar yang tersebar di media bahwa telah mengecat seluruh badan pesawat
menjadi warna putih dan menutup retakan dibelakang sayap pesawat menggunakan
kain berwarna putih. Dari sejumlah bukti yang telah tersebar dimedia, PR Adam
Air tetap membantah mengenai keretakan pesawat yang dialami oleh pesawat
Adam Air 737-300, dan memilih tidak memberikan komentar mengenai berita
pengecatan tersebut.
Kasus 2
Lebih dari sepuluh tahun kasus lumpur Lapindo belum usai. Lapindo yang
dimiliki oleh Bakrie Group ini memang memiliki sumber daya politik ekonomi
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 25
yang dapat perpengaruh di Indonesia, bahkan Bakrie Group dapat menciptakan
opini publik mengenai lumpur Lapindo itu sendiri melalui media yang dimilik i.
Pada 22 Oktober 2008, Lapindo Brantas mengadakan siaran pers mengenai hasil
para ahli geologi di London. Pada konferensi tersebut Lapindo menyewa perusahan
Public Relation untuk mengabarkan bahwa peristiwa tersebut bukan dari kesalahan
Lapindo. Lapindo mengeluarkan statement bahwa kejadian tersebut akibat dari
bencana alam, akan tetapi sejumlah ahli geologi dan LSM yang peduli terhadap
kasus lumpur Lapindo ini tetap menganggap bahwa kejadian pengeboran Lapindo
yang menjadi pemicu tragedi tersebut. Lapindo terus menutupi fakta dengan
berbagai cara termasuk membuat iklan serta memecah belah warga melalui masalah
ganti rugi hal tersebut dilakukan untuk mengarahkan pada opini publik.
Kasus 3
Kasus keterlambatan yang di alami oleh maskapai penerbangan pesawat
lumrah terjadi di industri penerbangan tanah Air. Namun kasus delay dapat
berujung pada rusaknya reputasi maskapai jika tidak dikelola dengan baik, salah
satu contohnya, yaitu kasus keterlambatan yang menimpa maskapai penerbangan
Lion Air. Kasus yang menimpa maskapai ini sendiri bukanlah kasus yang baru dan
mengejutkan, seperti yang kita ketahui tentang delay yang hampir menghabiskan
waktu yang berjam-jam, yaitu pada bulan Oktober 2013 tepatnya pada tanggal 17
Oktober lalu.
Delay ini terjadi bukan hanya selama berjam-jam, namun seperti rute
penerbangan dari Jakarta-Padang, Jakarta-Pangkal Pinang yang mengalami delay
selama delapan jam. Selama tahun 2013, kasus delay Lion Air berkali-kali terjadi
pada sejumlah destination sehingga maskapai milik Rusdi Kirana tersebut dijuluk i
maskapai yang paling sering mengalami delay (penundaan terbang). Kasus ini
mengarah kepada satu titik, yaitu pelanggaran hak-hak konsumen, pelanggaran
yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air ini masuk kedalam
pelanggaran etika bisnis dengan menggunakan kasus utama yang terjadi pada
tanggal 18 februari sampai 21 Februari 2015.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 26
LEMBAR PENILAIAN
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 33
A. Pilihan Ganda
1. C
2. E
3. B
4. A
5. D
6. A
7. C
8. B
9. D
10. E
B. Uraian
1. Menurut G. Sach ada tiga konsep penting dalam etika kehumasan, yaitu:
a. The image, the knowledge about us and the attitudes toward us the
our different interest groups have.
(Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita
yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang
berbeda).
b. The profile, the knowledge about an attitude toward, we want our
various interest group to have.
(Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap
yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita
beragam).
c. The ethics is branch of philoshophy, it is a moral philoshophy or
philoshophical thinking about morality. Often used as equivalentti
right or good.
(Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral
atau pemikiran filosofis tentang moralitas, biasanya selalu berkaitan
dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 34
2. Dampak bagi praktisi humas yang tidak menjalankan kode etik adalah
akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, bahkan
mendapatkan penurunan pangkat atai dikeluarkan dari tempat ia bekerja.
Sedangkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etik, akan
mendapatkan citra negatif di mata masyarakat dan apabila citra ini
berkembang akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Kode etik sangat penting bagi praktisi humas dalam melaksanakan
perannya, karena etika adalah standart moral yang harus dipegang oleh
prkatisi humas agar dirinya tetap hidup. Sebab dengan adanya kesadaran
untuk memegang teguh kode etik humas, maka praktisi humas dapat
memiliki posisi dirinya di mata masyarakat dan dapat menjalankan tugas
dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, serta setiap
kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dapat diolah dengan baik
untu menciptakan konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang
diwakilinya, masyarakat dan lebih besar lagi dampaknya adalah bagi diri
sendiri.
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 27
1. Instrumen Soal Pilihan Ganda
Setiap jawaban benar : 10
Setiap jawaban salah : 0
Total skor jawaban benar : 100
2. Instrumen Soal Uraian
1. Skor maksimal : 30
2. Skor maksimal : 35
3. Skor maksimal : 35
Total skor soal uraian : 100
Petunjuk Penskoran Soal Uraian
No. Soal Skor
Maksimal Kriteria Skor
1 30
Jika menyebutkan 3 konsep penting
etika kehumasan dengan penjelasan
yang tepat
30
Jika menyebutkan 3 konsep penting
etika kehumasan, namun penjelasan
yang kurang lengkap
25
Jika menyebutkan 2 konsep penting
etika kehumasan dengan
penjelasannya
15
Jika hanya menyebutkan 3 konsep
penting etika kehumasan 5
Jika tidak dijawab 0
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 28
2 35
Jika jawaban sangat lengkap dan
tepat 35
Jika jawaban lengkap 25
Jika jawaban cukup lengkap 15
Jika jawaban tidak lengkap 5
Jika tidak dijawab 0
3 35
Jika jawaban sangat lengkap dan
tepat 35
Jika jawaban lengkap 25
Jika jawaban cukup lengkap 15
Jika jawaban tidak lengkap 5
Jika tidak dijawab 0
Total Skor Aspek Kognitif
Total Skor Pilihan Ganda + Total Skor Uraian
2 =
100 +100
2 = 100
3. Tugas Rumah/Langkah Kerja
Kriteria
Penilaian
Skor
Maksimal Kriteria Skor
Pemahaman 20
Siswa memahami
permasalahan tersebut dengan
baik
20
Pemahaman siswa terhadap
permasalahan tersebut cukup
baik
15
Siswa kurang memahami
permasalahan tersebut 3
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 29
Argumentasi 60
Alasan dan solusi yang
diberikan siswa berdasarkan
permasalahan tersebut lengkap
60
Alasan dan solusi yang
diberikan siswa berdasarkan
permasalahan tersebut cukup
lengkap
45
Alasan dan solusi yang
diberikan siswa berdasarkan
permasalahan tersebut kurang
lengkap
25
Responsifness 20
Jawaban yang diberikan siswa
sesuai dengan pertanyaan 20
Jawaban yang diberikan siswa
beberapa sesuai dengan
pertanyaan
15
Jawaban yang diberikan siswa
tidak sesuai dengan pertanyaan 3
Total Skor = Skor Siswa
Skor Maksimal x 100
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 30
Rubrik Penilaian Aspek Afektif
No. Nama
Siswa
Aspek yang Dinilah
Rasa ingin
tahu Jujur Disiplin
Sopan
santun
Tanggung
jawab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pedoman Skor
1 : Baik
2 : Cukup baik
3 : Kurang
Nilai = Skor Siswa
Skor Maksimal x 100
Kategori
Sangat Baik : 81-100
Baik : 61-80
Cukup : 41-60
Kurang : <60
Panduan Penilaian Aspek Afektif
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 31
Aspek yang
Dinilai Indikator Skor
Rasa ingin tahu
Siswa apatis dalam mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan oleh guru 1
Siswa sudah menunjukkan sikap rasa ingin tahu
tetapi tidak secara terus menerus 2
Siswa menunjukkan sikap rasa ingin tahu dan
semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan oleh gur
3
Jujur
Siswa sama sekali tidak menunjukkan sikap jujur
sama sekali 1
Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan
oleh guru sendiri, namun terkadang melihat
pekerjaan temannya
2
Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan
oleh guru secara mandiri dan menyampaikan
sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya
3
Disiplin
Siswa tidak menunjukkan sikap disiplin sama
sekali 1
Siswa kadang-kadang mengumpulkan tugas secara
tepat waktu 2
Siswa selalu mengumpulkan tugas secara tepat
waktu 3
Sopan santun
Sisswa sama sekali tidak berperilaku sopan, baik
kepada teman maupun guru 1
Siswa sudah berkomunikasi dengan bahasa yang
tidak menyinggung perasaan 2
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 32
Siswa berperilaku sopan kepada teman dan guru 3
Tanggung jawab
Siswa sama sekali tidak mengerjakan tugas piket
kelas 1
Siswa sudah bekerjasama dalam kelompok,
namun masih kurang aktif 2
Siswa bisa mempertanggungjawabkan semua yang
dilakukan 3
MODUL ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN KELAS XI 35
Anggitya. 2013. Public Relation, (Online), (http://anggityawp.blogspot.co.id/2013
/03/masih-soal-humas.html), diakses 3 November 2017.
Hieronimus, Langoday. 2013. Kode Etik dan Upaya Regulasi Perilaku Praktisi Humas, (Online), (http://langodayhieronimus.blogspot.co.id/2013/05/kode-
etik-dan-upaya-regulasi-perilaku.html), 3 November 2017.
Solikhah, Rif’atus. 2015. Profil dan Etika Profesi Humas, (Online), (https://r i
far7.wordpress.com/2015/11/12/profil-dan-etika-profesi-humas/), diakses 3 November 2017.
Sudianto, Rudi. 2016. SIWAS, Komitmen Mahkamah Agung Untuk Membasmi
Pelanggaran Kode etik, (Online), (https://www.mahkamahagung.go.id/ id/ berita/2260/siwas-komitmen-mahkamah-agung-untuk-membasmi-
pelanggaran-kode-etik), diakses 4 November 2017.