› xmlui › bitstream › handle › 123456789 › 6555 › bab 2.pdf... bab ii tinjauan pustaka...
TRANSCRIPT
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Audit Internal
Audit merupakan pengendalian manajemen serta pendukung utama untuk
tercapainya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Selama melaksanakan
kegiatannya, audit harus bersikap objektif dan kedudukannya dalam organisasi harus
bersifat independen.
2.1.1 Pengertian Audit Internal
Audit Internal mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu organisasi
seperti yang dikemukakan oleh Hery (2010:33) merupakan suatu rangkaian proses dan
teknis dimana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi
keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan. Disamping
meningkatkan keandalan informasi dan memastikan dipatuhinya kebijakan
manajemen, lingkup pekerjaan audit internal juga meliputi perlindungan terhadap harta
perusahaan dan penilaian terhadap apakah penggunaan sumber daya telah dilakukan
secara ekonomis dan efisien.
Pengertian audit internal yang dikemukakan oleh Sawyer, secara garis besar
sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Committee of Sponsoring Organization
(COSO) yaitu :
“Internal audit is the process affected by an entity’s board of directors,
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objective in: 1) effectiveness and efficiency
8
operations, 2) reability of financial reporting, 3) the compliance with
applicable laws and regulations.” (Arens, 2008:65)
COSO mendefinisikan audit internal sebagai suatu proses yang dijalankan
dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dari suatu organisasi didesain untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian: 1) efektivitas dan efisiensi
operasi, 2) keandalan laporan keuangan, 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku.
Pengertian audit internal banyak dikemukakan oleh para ahli audit. Pada intinya
semua memandang audit internal sebagai suatu fungsi yang independen, yang
memberikan pelayanan kepada organisasi dalam menilai sistem pengendalian intern
suatu perusahaan.
2.1.2 Tujuan Audit Internal
Pernyataan tujuan audit internal pun dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006:
2) sebagai berikut:
”Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar
dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu pemeriksa
internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran.
Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif
dengan biaya yang wajar.”
Keseluruhan tujuan dari audit internal menurut Hery (2013:32) yaitu:
“keseluruhan tujuan pemeriksaan intern adalah membantu segenap anggota
manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif,
dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif
mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”
9
Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan
beberapa aktivitas sebagai berikut:
a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi
keuangan dan operasi lainnya.
b. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap
kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
c. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggungjawabkan
dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh
perusahaan.
e. Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelasaikan
tanggungjawab yang telah ditugaskan.
2.1.3 Ruang Lingkup Audit Internal
Menurut Arens (2008:123) Audit Internal meliputi lima kategori atau
komponen pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen
untuk memberikan jaminan bahwa sasaran basil pengendalian manajemen akan
terpenuhi, yakni:
1 . Lingkungan kendali.
2. Penilalan risiko.
3. Aktivitas pengendalian.
10
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pengawasan.
Terdapat ruang lingkup dalam internal audit didalam buku Hery (2013:62):
“Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi
terhadap kecakupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki
oleh organisasi.”
Ruang lingkup audit internal menurut Institut of Internal Auditor (IIA)
mencakup pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatan
kecukupan atau kememadaian dan keefektifan manajemen resiko, pengendalian,
pengelolaan organisasi serta kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tugas
dan tanggungjawabnya dalam organisasi. Lingkup pengendalian audit internal yang
dimuat dalam SPAI (2004: 13) adalah sebagai berikut:
“Fungsi audit internal melakukan evaluasi danmemberikan kontribusi terhadap
peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian, dan governance, dengan
menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.”
2.1.4 Wewenang dan Tanggungjawab Audit Internal
Wewenang dan tanggungjawab audit internal harus dinyatakan secara tegas
dalam dokumen tertulis yang formal. Wewenang dan tanggungjawab dari fungsi audit
internal ini dimuat dalam suatu Internal Audit Charter. Charter tersebut harus
mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
Berikut ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki auditor internal
menurut (Hiro Tugiman,2006:79) :
“Pimpinan audit internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan
dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal
untuk bagian audit internal.”
11
Tanggungjawab dari auditor internal yang dikemukakan oleh (Amin Widjadja
Tunggal, 2005: 21) dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Direktur audit internal memiliki tanggungjawab dalam menetapkan
program audit internal organisasi. Direktur audit internal bertugas untuk
mengarahkan personil atau karyawan dan aktivitas-aktivitas departemen
audit internal yang menyiapkan rencana tahunan, untuk memeriksa semua
unit organisasi beserta aktivitas yang telah dilakukan organisasi. Direktur
audit internal menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.
2. Auditing supervisor memiliki tanggungjawab dalam membantu direktur
auditor internal dalam mengembangkan program audit tahunan yang telah
dibuat dan membantu dalam mengkoordinasi kinerja pihak auditing dengan
auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai.
3. Tanggungjawab senior auditor adalah menerima program audit dan
instruksi untuk area audit yang telah ditugaskan oleh auditing supervisor.
Senior auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit,
dengan memantau dan memberikan instruksi yang telah ia terima, agar
pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai.
4. Tanggungjawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu
lokasi audit sesuai dengan aturan dan intruksi yang diterimanya.
Dari pernyataan di atas auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk
memberi perintah langsung pada pegawai-pegawai bidang operasi. Dengan demikian
12
terlihat jelas bahwa audit internal hanya bertanggungjawab sebatas penilaian yang
dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen.
Peran auditor internal menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal
(2002:49), adalah sebagai Compliance Auditor dalam hal ini auditor internal
bertanggungjawab kepada direktur utama dan mempunyai akses kepada komite,
memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi,
mengevaluasi sistem pengendalian internal, memelihara dan mengamankan aktiva
perusahaan dengan meminimalisir resiko yang terjadi, serta menelaah kinerja korporat
melalui mekanisme audit keuangan dan audit operasional. Selain itu, audit internal juga
berperan sebagai Internal Business Consultant dalam hal ini audit internal membantu
komite audit dalam menilai resiko dengan memberi nasihat pada pihak manajemen,
melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan corporate governance,
serta menelaah peraturan corporate governance minimal dalam setahun sekali.
2.1.5 Profesionalisme Auditor Internal
Rangkuman norma praktek professional audit internal menurut Hiro Tugiman
(2001:27) yaitu:
1. Independensi: audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang
diperiksanya.
a. Status organisasi: status organisasi dari unit audit internal (bagian
pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaaan untuk memenuhi dan
menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.
13
b. Objektivitas: para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah
melaksanakan tugasnya secara objektif.
c. Kemampuan Profesional: audit internal harud mencerminkan keahlian dan
ketelitian professional.
2. Audit internal:
a. Kesesuaian dengan standar profesi: pemeriksa internal (internal auditor)
haruslah mematuhi standar professional dalam melakukan pemeriksaan.
b. Pengetahuan dan kecakapan: para pemeriksa internal haruslah memiliki
atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu yang penting
dalam pelaksanaan pemeriksaan.
c. Hubungan antarmanusia dan komunikasi: para pemeriksa internal haruslah
memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi
secara efektif.
d. Pendidikan berkelanjutan: para pemeriksa internal harus mengembangkan
kemampuan terknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.
e. Ketelitian professional: dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa
internal haruslah bertindak dengan ketelitian professional yang sepatuhnya.
3. Lingkup pekerjaan: lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi
pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem
pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan
tanggung jawab yang diberikan.
14
a. Keandalan informasi: pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan
(reabilitas dan integritas) infromasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan
dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengindentifikasi, mengukur,
mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.
b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan
perundang-undangan: pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang
telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai
dengan kebijaksanaan,rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang
memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi,
laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi
hal-hal tersebut.
c. Perlindungan terhadap harta: pemeriksa internal haruslah memeriksa alat
atau cara yang digunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila
dipandang perlu memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.
d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: pemeriksa internal
harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang
ada.
e. Pencapaian tujuan: pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi,
atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu
pekerjaan, operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai
dengan rencana.
15
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan: kegiatan pemeriksaan harus meliputi
perencanaan pemeriksaan pengujian, serta pengevaluasian informasi,
pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up)
a. Perencanaan pemeriksaan: pemeriksa internal haruslah merencanakan
setiap pemeriksaan.
b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksa internal harus
mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi, dan membuktikan
kebeneran informas untuk mendukung hasil pemeriksaan.
c. Penyampaian hasil pemeriksaan: pemeriksaan internal harus melaporkan
hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaanya.
d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: pemeriksa internal harus terus meninjau
atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-
temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan lanjut yang
tepat.
5. Manajamen bagian audit internal: pimpinan audit internal harus mengelola
bagian audit internal secara tepat.
a. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab: pimpinan audit internal harus
memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian
audit internal.
b. Perencanaan: pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi
pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
16
c. Kebijakaan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai
kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai
pedoman oleh staf pemeriksa.
d. Manajemen personil: pimpinan audit internal harus menetapkan program
untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagia
audit internal.
e. Auditor eksternal: pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-
usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
f. Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan
mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk
mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.
Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan
mematuhi Standards Professional Practice Internal Auditing yang telah ditetapkan
oleh The Institute ofInternal Auditors dalam Hery (2013), antara lain:
1. Standar atribut: berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-
pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar ini berlaku untuk semua
penugasan.
2. Standar kinerja: menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan
ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja ini memberikan praktik-praktik
terbaik dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan
pemantauan tindak lanjut. Standar ini berlaku untuk semua penugasan
17
3. Standar implementasi: hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar
yang diterbitkan adalah standar implementasi untuk kegiatan assurance,
kegiatan consulting, kegiatan investigasi, dan standar implementasi atas control
self sassessment.
Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya
untuk mewujudkan kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme didukung oleh
ciri-ciri sebagai berikut (Asikin, 2006):
a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.
b. Meningkatkan dan memelihara profesionalnya.
c. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional
yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan
keterampilannya.
d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesionalnya
2.1.6 Kode Etik Profesi Audit Internal
Menurut Hery (2013,46) bagi Kode Etik Profesi Audit Internal membuat
standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Isi dari Kode Etik
Profesi Audit Internal adalah sebagai berikut:
a. Auditor internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan
dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
b. Auditor internal harus menunjukan loyalitas terhadap organisasinya atau
terhadap pihak yang dilayani, namun secara sadar tidak boleh terlibat dalam
kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
18
c. Auditor secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang
dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasi-
nya.
d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat
menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-
kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragunakan
kemampuanya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung-
jawab profesi secara objektif.
e. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari
karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun, ataupun mitra bisnis
organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan
profesionalnya.
f. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan
menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya.
g. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan
informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya (tidak boleh
menggunakan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugiaan terhadap
organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi).
h. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang
diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaanya, karena fakta yang tidak
diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di-review atau dengan
19
kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar
hukum/peraturan.
i. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas,
serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti
pendidikan professional secara berkelanjutan).
2.2 Good Corporate Governance
Good corporate governance adalah aspek penting dalam suatu organisasi
karena merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi berusaha mewujudkan good
corporate governance agar tujuan yang telah ditentukan dapat dapat tercapai.
2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance
Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks Good
Corporate Governance (GCG) ada yang menyebut tata pamong. Corporate
Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh
organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan
Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan guna
mewudjukan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2013:1).
Komisi Nasional GCG Indonesia mendefinisikan bahwa GCG merupakan pola
hubungan, sistem serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris)
20
guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara bersinambung dalam
jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholders Iainnya.
Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam Effendi (2009:1) mengatakan
bahwa:
“Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan
kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-
sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka
panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun
masyarakat sekitar secara keseluruhan.”
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan
bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola,
dan mengevaluasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan
untuk menaikkan nilai tambah dengan pola kerja manajemen yang bersih.
2.2.2 Tujuan Good Corporate Governance
Dalam KEPMEN BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG di
BUMN, dijelaskan bahwa:
"Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip Keterbukan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan
memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelola BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
21
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial
BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan ikiim, investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.”
Menurut Sutojo dan Aidridge (2005: 4) GCG memiliki empat tujuan, yaitu:
1. Melindungi hak dan kepentingan stakeholders.
Beberapa kasus dunia telah membuktikan betapa pentingnya penerapan GCG
dalam perusahaan. Kasus-kasus yang ada melibatkan CEO (Chief Executive
Officers) beberapa perusahaan terkenal di dunia seperti Enron (USA) dan
Baring Furniture (Singapore) dimana CEO perusahaan tersebut telah
menyalahgunakan jabatan mereka dengan merugikan para stakeholders mereka
yang mengakibatkan berbagai kepentingan para stakeholders tidak terlindungi.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.
Peningkatan nilai perusahaan dItandai antara lain oleb peningkatan nilai modal
sendiri. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki pemegang
saham yang terdiri clan modal yang disetor dan laha ditahan. Peningkatan
jumlah modal sendiri dan tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan
22
investor dan kreditor untuk menanamkan dananya di perusahaan yang
bersangkutan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of
Director dan manajemen perusahaaan.
Dengan diterapkannya GCG dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan selalu
mengetengahkan etika bisnis dan moral, ketentuan hukum, yang berlaku dan
kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan penting.
4. Meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior
perusahaan.
Hal ini sejalan dengan definisi GCG yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
tujuan dari GCG adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan diantara para
stakeholders dan manajemen.
2.2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Dalam SK Menteri BUMN tersebut (Bab II) juga memuat mengenai prinsip
dan tujuan dari pada penerapan GCG dalam lingkungan badan usaha milik Negara
menurut Hery (2013:12) sebagai berikut:
1. Transparansi (Transparency)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.
23
2. Kemandirian (Independence)
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
3. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder.
Prinsip Good Corporate Governance menurut Komisi Nasional GCG Indonesia
adalah:
a. Transparansi (Transparency)
Prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan
bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan
dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal
yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan
pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan oleh perusahaan
24
harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa
rekayasa oleh pihak manapun.
Pedoman Pokok Pelaksanaan:
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi sistem manajemen risiko,
sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan
GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat
mempengaruhi kondisi perusahaan, tidak terbatas pada visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak
pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip akuntabilitas membuat perusahaan harus dapat mempertanggung-
jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus
25
dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk
mencapai kinerja yang berkesinambungan.Usaha yangdilakukan perusahaan
untuk menjalankan prinsip ini antara laindenganmemisahkan secara jelas
fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan,
dan memastikan setiap organ perusahaan mampumelaksanakan fungsinya
sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan:
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-
masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi
perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang
efektif dalam pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
26
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berdasarkan pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
Pedoman Pokok Pelaksanaan:
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
d. Independensi (Independency)
Prinsip independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG,
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak
lain. Independensi berarti bebas dari segala pengaruh dan tekanan pihak
manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
objektif.
27
Pedoman Pokok Pelaksanaan:
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas
dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak
saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan
yang lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dituntut untuk
memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham
secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas.
Pedoman Pokok Pelaksanaan:
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
28
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang
diberikan kepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
2.2.4 Manfaat Good Corporate Governance
Bank Dunia menyatakan bahwa bagi perekonomian dunia, tata kelola
perusahaan yang tepat sama pentingnya dengan tata kelola negara yang tepat. Bank
Dunia juga menyadari bahwa corporate governance yang kuat akan menghasilkan
kemajuan social yang baik. Menurut Hery (2013:4) Ada 5 manfaat yang dapat
diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance, yaitu sebagai
berikut:
1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya
perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan
turun membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi
nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal
menarik modal investor dan kreditor dosmetik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam me-mastikan/ menjamin bahwa
perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
29
4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan
asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.
Manfaat dan GCG yang optimal tidak sama dan satu perusahaan ke perusahaan
lainnya bahkan pada perusahaan publik sekalipun, dikarenakan perbedaan faktor-fakor
intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan. jerns usaha bisnis, jenis risiko
bisnis, struktur permodalan dan manajemennya. Sutojo dan Aidridge (2005:7)
Secara rinci beberapa manfaat yang dapat diambil dan penerapan GCG adalah:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang Iebih baik, meningkatkan efìsiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stake holders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak
rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai
perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan nilai saham dan dividen.
2.2.5 Keterkaitan Audit Internal dan Good Corporate Governance
Good Corporate Governance ternyata sangat membutuhkan peran akuntan
perusahaan baik peran dari akuntan manajemen maupun peran auditor internal. Adapun
30
auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya Sistem akuntansi,
disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan.
Audit internal memiliki peran penting dalam perusahaan. audit internal merupakan
salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG saat ini dan telah berkembang
menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat.
bahkan untuk pengendalian korporasi yang lebih luas. pertanggungjawaban bagi publik
ditampilkan dengan kewajiban pembentukan audit internal dan dewan audit.
Dalam penelitian Anggraeni (2006), President Chartered Institute of
Maizagemenl Accountant (CIMA), David MelvilI (Media Akuntansi: 2000),
mengatakan bahwa guna menjamin Efektivitas GCG diperlukan sebuah cara, hal
tersebut harus dilakukan secara kolektif oleh pekerjaan didalam tingkatan-tingkatan
yang berbeda. Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak
dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG. Audit internal dapat
berperan dalam:
1. Membantu dewan dalam menilai risiko dan memberi nasehat kepada pihak
manajemen.
2. Mengevaluasi Sistem Pengawasan Internal dan bertanggungjawab kepada
komite audit.
3. Menelaah peraturan corporate governance minimal satu tahun sekali.
Keterlibatan antara audit interna! dengan GCG bisa dilihat dan segi definisi,
ruang lingkup dan tanggungjawab audit internal dihubungkan dengan prinsipprinsip
GCG. Dilihat dan defrnisinya, audit internal adalah suatu aktivitas independen yang
31
memberikan jaminan keyakinan serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan, audit
internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan mengevaluasi dan meningkatkan
keefektifan manajemen risiko. pengendalian. serta proses pengaturan dan pengelolaan
organisasi. Dan definisi ¡tu dapat tersirat tujuan audit internal adalah membantil
seluruh anggota manajernen agar dapat Melaksanakan tanggungjawabanya secara
efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan
keterangan dari operasi atau aktivitas perusahaan yang diperiksanya. Ada 4 (empat)
aktivitas utama audi internal, yaitu:
1. Compliance
2. Operational
3. Verification
4. Evaluation
Tampak jelas adanya suatu hubungan antara audit internal dengan prinsip-
prinsip GCG. Semua aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup audit internal dapat
mendukung terwujudnya GCG.
2.3 Kerangka Pemikiran
Perwujudan Good Corporate Governance ternyata sangat membutuhkan peran
akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun peran auditor
internal. Auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem
akuntansi disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen
dijalankan memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Auditor sebagai salah satu
profesi yang menunjang terwujudnya Good Corporate Governance saat ini telah
32
menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat.
Bahkan untuk pengendalian korporasi yang lebih luas, pertanggungjawaban bagi
publik ditampilkan dengan kewajiban pembentukan Auditor Internal dan Dewan Audit
(Hasnati, 2004).
Keterkaitan antara profesionalisme auditor internal dengan GCG bisa dilihat
dari peran auditor internal itu sendiri yang tercermin dari definisi, tujuan, ruang
lingkup, wewenang, tugas, dan tanggungjawab auditor internal yang dihubungkan
dengan prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari definisinya, auditor internal adalah sebagai
orang yang independen yang memberikan penilaian yang objektif terhadap kegiatan
operasi perusahaan. Terdapat empat aktivitas utama audit internal yaitu compliance,
operational, verification, dan evaluation (Hesti Yolanda, 2009). Sudah terlihat suatu
hubungan antara profesionalisme auditor internal dengan prinsip-prinsip GCG, semua
aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup audit internal dapat meningkatkan pelaksanaan
GCG.
Pelaksanaan audit internal merupakan salah satu upaya perusahaan dalam
mewujudkan GCG. Keberadaanya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan
sebagai fungsi yang independen dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap
aktivitasnya. Dan uraian tersebut, maka dapat menjelaskan betapa pentingnya peranan
internal audit didalam suatu perusahaan untuk dapat menunjang GCG dapat
dilaksanakan dengan baik.
Dalam pernyataan di atas dapat disimpulkan pengaruh profesionalisme auditor
internal dapat menunjang GCG di perusahaan. Profesionalisme auditor internal
33
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting yaitu informasi yang diperlukan oleh
manajemen perusahaan dalam menilai dan memberikan saran sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi keberhasilan GCG tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti merancang model kerangka pemikiran dibawah ini:
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran
Variabel (Y)
a. Transparansi
b. Kemandirian
c. Akuntabilitas
d. Pertanggungjawaban
e. Kewajaran
Sumber: Potret Profesi
Audit Internal. Hery,2010
Variabel (X)
1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan
Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit
Sumber: Standar Profesi Audit
Internal. Hiro Tugiman 2006
Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Good Corporate
Governance
Good Corporate
Governance
Profesionalisme Auditor Internal
34
2.3.1 Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi masalah maka dapat ditarik
hipotesis penelitian dibawah ini:
a. H0 : profesionalisme audior internal tidak berpengaruh signifikan terhadap
good corporate governance
b. Ha : profesionalisme audior internal berpengaruh signifikan terhadap good
corporate governance
2.3.2 Peneliti Terdahulu
No. Peneliti Judul
Penelitian
Sampel Hasil Penelitian
1. Astri Rahayu
(2012)
Pengaruh
Profesionalisme
Auditor Internal
terhadap
Efektivitas
Good
Corporate
Governance
30 orang
pada level
menengah
management.
kepala
devisi, staf
pad devisi
terkait dan
satuan
pengawasan
internpada
PT.Pos
Indonesia
Profesionalisme Auditor
Internal pada PT.Pos
Indonesia secara umum
telah dilaksanakan
secara memadai, hal ini
dilihat dari nilai rata-
rata yaitu 3,42 yang
berada pada interval
3,40-4,19 yang artinya
memadai.
35
2. Ayuthia
Ramadhani
Herman(2013)
Pengaruh
Faktor-Faktor
Auditor Internal
terhadap
Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance
90 orang
responden
ditujukan
kepada
satuan
pengawasan
intern pada
BUMN di
Kota Jakarta.
Hasil penelitian
menunjukan bahwa
faktor-faktor audit
internal berpengaruh
secara signifikan
terhadap pelaksanaan
good corporate
governance pada
BUMN yang berkantor
pusat di Kota Jakarta
3. Kadek Indra
Dwi Utama
Putra, Edy
Sujana,
Nyoman Ari
Surya
Darmawan
(2014)
Pengaruh
kompetensi
auditor internal
dan kualitas
jasa audit
internal
terhadap
efektivitas
pengendalian
intern dan
perwujudan
good corporate
governance
Sampel yang
digunakan
dalam
penelitian ini
adalah
pegawai
bagian
akuntansi
hasil analisis
menunjukkan bahwa,
kompetensi auditor
internal mempunyai
pengaruh positif
terhadap efektivitas
pengendalian intern,
dan auditor internal
secara simultan
berpengaruh terhadap
perwujudan good
corporate governance