a. gambaran umum kabupaten klaten -...
TRANSCRIPT
- 2 -
A. Gambaran Umum Kabupaten KlatenWilayah KabupatenKlaten terletak secarageografis antara110 ̊26’14’’ -110 ̊48’33’’ BujurTimur dan 7 ̊32’19’’ -7 ̊48’33’’ LintangSelatan. LetakKabupaten Klatencukup strategis karenaberbatasan langsungdengan kotaSurakarta, yangmerupakan salah satupusat perdagangandan Daerah IstimewaYogyakarta yangdikenal sebagai kotapelajar dan kota
wisata. WilayahKabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten:Sebelah Utara : Kabupaten BoyolaliSebelah Timur : Kabupaten SukoharjoSebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta)
Secara topografi kondisi fisik dasar Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapidan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (diataspermukaan laut). Kabupaten Klaten, sedang secara geografis terbagi ke dalam 3(tiga) wilayah, yaitu:1. Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi
Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom, dan Tulung.2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan–
kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, KlatenSelatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno,Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas,Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputisebagian Kecamatan Bayat, Cawas, dan Gantiwarno.
Keadaan masyarakat Klaten yang plural, baik secara geografis, topografis maupunsosial keagamaan masyarakatnya mempengaruhi arus politik yang ada diKabupaten Klaten. Sehingga pola tersendiri dalam melayani dan melakukanpendidikan demokrasi kepada masyarakat.
- 3 -
Sedangkan pembagian wilayah politik, Kabupaten Klaten dibagi menjadi 5 daerahpemilihan, yaitu:1. Daerah pemilihan: Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Wedi,
Kalikotes, Kebonarum, dan Ngawen.2. Daerah pemilihan: Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Manisrenggo,
Kemalang, dan Karangnongko.3. Daerah pemilihan: Jatinom, Tulung, Karanganom, dan Polanharjo4. Daerah pemilihan: Ceper, Delanggu, Juwiring, dan Jatinom.5. Daerah pemilihan: Pedan, Trucuk, Cawas, Bayat, dan Karangdowo
B. Profil KPU Kabupaten Klaten1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Klaten
a. VisiMenjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, danberintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.
b. Misi1) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai
upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;2) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan partisipatif;3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;5) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;6) Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenaikode etik penyelenggara pemilu;
7) Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,transparan, akuntabel, serta aksesable.
c. Tujuan1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;2) Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia;4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pemilu;5) Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, dan aksesable.d. Sasaran Strategis
1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemilu, dengan indikatorkinerja sasaran strategis sebagai berikut :a) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
- 4 -
c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yangmenggunakan hak pilihnya;
d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masukdalam daftar pemilih;
e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutandan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum haripemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerjasasaran strategis sebagai berikut:a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan
KPU;b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP);e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut:a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi;b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU .
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai saranauntuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yangdemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hakpolitik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yangprofesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. KPUadalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetapdan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajibanmenyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur danBupati/Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotaadalah lembaga penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara PemiluUntuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembagapenyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas denganberpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertibpenyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib mematuhi prinsip-prinsipdasar kode etik penyelenggara pemilu, yaitu:
- 5 -
a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;Prinsip dasar kode etik menggunakan kewenangan berdasarkan hukumdilaksanakan dengan:1) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan;2) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai
dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksiotoritasnya;
3) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilumengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidakberpihak dan adil.
b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial;Prinsip dasar kode etik bersikap dan bertindak nonpartisan serta imparsialdilaksanakan dengan:1) bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang
berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;2) bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;3) bersikap independen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon,
aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;4) bertindak konsekuen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;5) setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain
yang terlibat dalam proses Pemilu diperlakukan secara adil dan jujur,dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
6) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh burukterhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensipihak lain;
7) tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasasimpati atau antipati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik,atau kecenderungan politik tertentu;
8) tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifatpartisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isudalam proses pemilu;
9) tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifatpartisan dengan pemilih;
10) tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atauatribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partaiatau peserta Pemilu atau pemilih;
11) tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidakmenanyakan pilihan politik orang lain;
12) tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupaserangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta pemilu;
- 6 -
13) memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkapdan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan ataukeputusan yang dikenakan kepadanya;
14) menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemiluyang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasusyang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
15) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasustersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukanbilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yangberbeda; dan
16) melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.c. Bertindak transparan dan akuntabel;
Prinsip dasar kode etik bertindak transparan dan akuntabel, dilaksanakandengan:1) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang
yang berlaku,tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;2) membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan
dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
3) menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadapdokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
4) mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangansesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentuyang diberlakukan oleh sumber dana;
5) bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangandalam proses kerja lembaga penyelenggara pemilu serta upayaPerbaikan;
6) melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yangberkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yangberkaitan dengan pemilu;
7) menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;8) memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal
keputusan yang telah diambil tentang proses pemilu;9) merespons kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana;10) membangun sistem yang memungkinkan peserta pemilu memiliki
akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dandata baku yang digunakan dalam proses pemilu; dan
11) bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembagapengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;Prinsip dasar kode etik melayani pemilih menggunakan hak pilihnya,dilaksanakan dengan:1) memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan
pikiran dan kesadaran pemilih;
- 7 -
2) memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah danproses pemilu;
3) membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasidalam proses penyelenggaraan Pemilu;
4) melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundangan-undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhakmemilih terdaftar sebagai pemilih;
5) menciptakan kondisi yang kondusifbagi pemilih untuk memberikansuaranya;
6) memastikan setiap kemungkinanuntuk menyediakan segala langkahyang mungkin dilaksanakan bagipemilih yang membutuhkanperlakuan khusus, sepertipenyandang cacat, buta huruf,lanjut usia, dan pemilih yangkarena tugasnya tidak dapatmemberikan suara pada haripemungutan suara, untuk tidakhanya terdaftar sebagai pemilihtetapi juga menggunakan hak pilih.
e. Tidak melibatkan diri dalam konflikkepentingan;Prinsip dasar kode etik tidakmelibatkan diri dalam konflik kepentingan, dilaksanakan dengan:1) wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi
yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalammelaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu;
2) menjamin agar tidak ada penyelenggara pemilu yang menjadipenentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secaralangsung ataupun tidak langsung;
3) tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu,calon, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarikkeuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu; dan
4) tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidakresmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
f. Bertindak profesionalPrinsip dasar kode etik bertindak profesional, dilaksanakan dengan:1) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggarapemilu;
2) bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesiadministrasi pemilu yang mutakhir;
- 8 -
3) menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakananggaran yang berakibat pemborosan dana publik;
4) memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;5) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen
tinggi;6) menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang
telah ditetapkan oleh organisasi penyelenggara Pemilu; dan7) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur
organisasi penyelenggara pemilu.g. Administrasi pemilu yang akurat
Prinsip dasar kode etik administrasi pemilu yang akurat, dilaksanakandengan :1) memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada
publik berdasarkan fakta;2) memastikan bahwa informasi dikumpulkan, di susun, dan
dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu;3) memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara
lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan4) memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi
yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporansementara.
Secara umum seluruh tahapan serta kinerja di Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klaten pada periode tahun 2016 dapat berjalan lancar, masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiappenyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik denganmengedepankan langkah koordinasi secara internal maupun dengan semuapihak terkait. Agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berdaya danberhasil guna, transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selaluberupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkaitsehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, transparan danakuntabel.
5. Arah Kebijakan dan Strategi Nasionala. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik1 ) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong
kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakatsipil yang akan ditempuh dengan strategi:a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis
termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemiludan pengawasan Pemilu yang partisipatif;
b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksiyang lebih keras;
c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adildan demokratis;
d) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
- 9 -
e) Fasilitasi peningkatan peran Parpol;f) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong prosesdemokratisasi;
g) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasipada lembaga pemerintah;
h) Penguatan kerja sama masyarakat politik, sipil, serta ekonomi,dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
i) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian darilembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakanfungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasanpartisipatif, dan fasilitasi dialog;
2) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yangditempuh melalui strategi sebagai berikut:a) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan
pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;b) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong
pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistemkaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBDuntuk membangun Parpol sebagai perangkat dasar bangunandemokrasi;
c) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistemkepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publikyang akan ditempuh melalui strategi antara lain:1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
(SPIP);2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional;
pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis prosespemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dantransparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,antara lain:1) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan
e-government;2) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi;3 ) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik
serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan4) penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi;
- 10 -
3. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukungterwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara danPemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain:1 ) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada setiap badan publik negara;2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan
informasi publik;3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masingK/L/D/I;
4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun danmengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif daninteraktif yang dapat diakses publik;
6) diterbitkannya Standard Operating Procedure layanan publik;7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
penguatan lembaga pengarsipan karya fotografi Indonesia.c. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
(RBN)1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif,
efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi:a) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;b) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah
yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas,fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secaravertikal dan/atau horizontal; dan
c) penguatan sinergisitas antar lembaga, di pusat maupun daerah;2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain:a ) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;b) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;c) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB;d) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yangtransparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakanmelalui strategi antara lain:a) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan
sangat selektif sesuai prioritas;b) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang
transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dankomunikasi (TIK);
c) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan Diklat;d) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan
berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya
- 11 -
pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);e) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; danf) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui:a) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;b) mendorong inovasi pelayanan publik;c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;d) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan
publik.6. Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pejabat Struktural Sekretariat KPU
Kabupaten Klatena. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Klaten, adalah:A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
Ketua : Kartika Sari Handayani, SEWakil Ketua : Siti Farida
B. Divisi TeknisKetua : Joko Hadi SiswantoWakil Ketua : Muhammad Ismail, SE
C. Divisi Perencanaan dan DataKetua : H. Muhammad Ismail, SEWakil Ketua : Kartika Sari Handayani, SE
D. Divisi HukumKetua : Siti FaridaWakil Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I
E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.IWakil Ketua : Joko Hadi Siswanto
KETUA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
SEKRETARIS
KASUBBAGPROGRAM
DANANGGARAN
KASUBBAGTEKNIS
PEMILU DANHUPMAS
KASUBBAGHUKUM
KASUBBAGKEUANGAN,
UMUM,LOGISTIK
- 12 -
b. Tugas KPU Kabupaten Klaten:1) Divisi Umum, Keuangan, dan logistik bertugas terkait dengan
kebijakan administrasi perkantoran, kearsipan, protokol danpersidangan, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara,kerumahtanggaan kantor, keamanan, pelaksanaanpertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, logistik, dan pengadaanbarang dan jasa;
2) Divisi Teknis bertugas terkait dengan kebijakan penentuan daerahpemilihan dan alokasi kursi, pencalonan, pemungutan penghitungandan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu, dan pergantianantar waktu DPRD;
3) Divisi Perencanaan dan Data bertugas terkait dengan kebijakanpenyusunan program dan anggaran, kemutakhiran data pemilih, sisteminformasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan, pengelolaanjaringan IT, scan hasil pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;
4) Divisi Hukum bertugas terkait dengan kebijakan pembuatanrancangan keputusan, verifikasi partai politik, verifikasi DPD,pelaporan dana kampanye, telaah hukum, advokasi hukum, sengketapemilu, dokumentasi hukum, dan pengawasan/pengendalian internal;
5) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas terkait dengankebijakan administrasi dan rekruitmen kepegawaian, rekruitmen danPAW anggota KPU dan Badan Ad-hock, diklat dan pengembanganSDM, pengembangan budaya kerja organisasi, penegakan disiplinorganisasi, kampanye, sosialisasi, publikasi dan kehumasan,partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID).
c. Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten1) Nama dan Jabatan Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
NO N A M AJENIS
KELAMINJ A B A T A N
1. Thomas Sunarno, S.H. Laki - laki Sekretaris2. Dra. Eka Susilawati,
M.Si.Perempuan Kepala Sub Bagian Program
dan Anggaran3. Yuyun Sri AP, S.STP,
M.Si.Laki-laki Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan danHubungan PartisipasiMasyarakat
4. Dra. Wahyu Agustini,M.Si.
Perempuan Kepala Sub Bagian Hukum
5. Tatiek Sri Haryatie,S.Sos.
Perempuan Kepala Sub Bagian Umum,Keuangan dan Logistik
- 13 -
2) Data Pegawai KPU Kabupaten Klaten Menurut Pendidikan FormalNO PENDIDIKAN FORMAL JML
RINCIANLk Pr
1 S-2 3 1 22 S-1 10 6 43 D-III 1 1 -4 SMA 2 2 -5 SMP 1 1 -Jumlah (s/d Desember 2016) 17 11 6
3) Data Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten Menurut PendidikanFormal
NO
PENDIDIKAN FORMAL JMLRINCIAN
Lk Pr1 S-1 2 1 12 D-III 1 1 -3 SMA 2 2 -4 SMP 1 1 -Jumlah (s/d Desember 2016) 6 5 1
C. Maksud dan TujuanKeterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang yang transparan danakuntabel. Mendasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salahsatu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggungjawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong aksespublik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasaninformasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelasbagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Keterbukaaninformasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi dijamin dalamUUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka lahirlahUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publiksebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraannegara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dibentukberdasarkan acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) juga memilikikewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagaiperwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi danKPU Kab/Kota. Hal ini sesuai dengan serta PKPU Nomor 1 tahun 2015, secaraberjenjang KPU RI memberikan arahan untuk membentuk Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayananinformasi kepada publik. Ditunjang dengan serangkaian kegiatan telah dilakukandalam rangka mempersiapkan terbentuknya PPID di lingkungan KPU, KPUProvinsi dan KPU Kab/Kota.
- 14 -
Dengan acuan UU No 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik danjuga Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan PelayananInformasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PPID KPU KabupatenKlaten melaksanakan kegiatan pelayanan informasi. Hal ini dilakukan karenaKPU Kabupaten Klaten menilai bahwa PPID merupaakan wujud tanggung jawabinstitusi dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi dan juga perwujudanakuntabilitas lembaga dalam rangka penerapan Good Governance.
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPIDKPU Kabupaten Klaten mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UUNo 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 TentangPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi PemilihanUmum dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayananinformasi publik yang digunakan oleh Pusat pelayanan Informasi Publik KPU RI.Dengan mengacu pada SOP tersebut, PPID KPU Kabupaten Klaten melaksanakantugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik di KPUKabupaten Klaten. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban PPID KPUKabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
D. Gambaran Umum PPID KPU Kabupaten Klaten
Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaansebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujudtransparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkaitdengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.
Keterbukaan informasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasidijamin dalam UUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut,maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadappenyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di erareformasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yangdibentuk berdasarkan acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) jugamemiliki kewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakatsebagai perwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari KPU, KPUProvinsi dan KPU Kab/Kota. Hal ini sesuai dengan serta PKPU Nomor 1 tahun2015, secara berjenjang KPU RI memberikan arahan untuk membentuk PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalampelayanan informasi kepada publik. Dengan acuan UU No 14 tahun 2008, tentangketerbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 TentangPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi PemilihanUmum, PPID KPU Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan pelayanan
- 15 -
informasi. Hal ini dilakukan karena KPU Kabupaten Klaten menilai bahwa PPIDmerupaakan wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasanmemperoleh informasi dan juga perwujudan akuntabilitas lembaga dalam rangkapenerapan Good Governance.
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPIDKPU Kabupaten Klaten mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UUNo 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 TentangPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi PemilihanUmum dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayananinformasi publik yang digunakan oleh Pusat pelayanan Informasi Publik KPU RI.Dengan mengacu pada SOP tersebut, PPID KPU Kabupaten Klaten melaksanakantugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik di KPUKabupaten Klaten.
Sebagaimana diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yangberkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai denganUndang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentinganpublik. PPID KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Daftar Informasi Publik(DIP) serta telah melakukan pelayanan baik permintaan informasi secara langsungmaupun melalui website.
E. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi PublikImplementasi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan
Komisi PemilihanUmum KabupatenNomor 1 Tahun 2015tersebut, KPUKabupaten Klaten telahmembentuk PejabatPengelola Informasi danDokumentasi (PPID)yang tertuang dalamSurat Keputusan KPUKabupaten KlatenNomor 19/Kpts/KPU -Kab/ 012.329461/2015tanggal 1 Juni 2015
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU KabupatenKlaten.
- 16 -
Narasi. terkait Pelaksanaan PPID di KPU Kabupaten Klaten adalah:1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelayanan Informasi Publik
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU KabupatenKlaten menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruanganyang tersedia di kantor KPU Kabupaten Klaten. Fasilitas standar yangdimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untukmelaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakatpemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitasfree akses internet (free wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasimelalui internet.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan olehKPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax ataumelalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasimelalui website dengan alamat www.kpuklatenkab.go.id danhttp://ppid.kpu.go.id. Selain melaui media online, pelayanan publik jugadilakukan secara langsung di ruang PPID. Sedangkan fasilitas yang dimilikiPPID KPU Kabupaten berupa:a. Ruang PPID seluas: 2.5 m x 7 m yang bisa langsung terakses dengan Griya
Pintar Pemilu;
b. Meja dan kursi pelayanan, termasuk komputer dan printer untukmemfasilitasi pemohon informasi.
c. Formulir PPID terdiri dari:1) Model PPID-A, merupakan daftar informasi publik2) Model PPID-B, merupakan formulir permohonan informasi publik3) Model PPID-C, merupakan register permohonan informasi publik di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum4) Model PPID-D, merupakan formulir pemberitahuan tertulis5) Model PPID-E, merupakan surat keputusan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi tentang penolakan permohonan informasi publik
- 17 -
6) Model PPID-F, merupakan surat pernyataan keberatan atas permohonaninformasi publik
7) Model PPID-G, merupakan register pengajuan keberatan
d. Rak Buku untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan prosespemilihan, serta laporan kegiatan dan regulasi KPU.
e. Buku register untuk mencatat permintan data dari pemohon informasi,yang berisi data informasi nama, alamat, kontak person dan permintaandata serta bentuk data yang diinginkan.
- 19 -
DAFTAR INFORMASI PUBLIK/ DAFTAR INFORMASI YANG DIKUASAI TAHUN 2016 KPU KABUPATEN KLATEN
NO RINGKASAN ISI INFORMASI
PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG
MENGUASAIINFORMASI
PENANGGUNGJAWAB
PEMBUATANATAU
PENERBITANINFORMASI
WAKTU & TEMPATPEMBUATANINFORMASI
BENTUKINFORMASI
YANGTERSEDIA
JANGKAWAKTU
PENYAMPAIANINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
PROGRAM & DATA1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011Subbag Program dan
DataKetua KPU Kab.Klaten
Klaten Februari 2012 Hard Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Tahun 2012
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Februari 2013 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Februari 2014 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
4 Laporan Akuntabilitas Kineria InstansiPemerintah (LAKIP) Tahun 2014
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Februari 2015 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
5 Laporan Akuntabilitas Kineria InstansiPemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Februari 2016 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun BERKALA
6 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Januari 2011 Soft copy 5 Tahun SETIAP SAAT
7 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Januari 2012 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
8 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Januari 2013 Soft copy 5 Tahun SETIAP SAAT
9 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Januari 2014 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
10 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Januari 2015 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun BERKALA
- 20 -
NO RINGKASAN ISI INFORMASI
PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG
MENGUASAIINFORMASI
PENANGGUNGJAWAB
PEMBUATANATAU
PENERBITANINFORMASI
WAKTU & TEMPATPEMBUATANINFORMASI
BENTUKINFORMASI
YANGTERSEDIA
JANGKAWAKTU
PENYAMPAIANINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
11 DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran2013
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Desember 2012 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
12 DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran2014
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Desember 2013 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
13 DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran2015
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Desember 2014 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
14 DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran2016
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Desember 2015 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun BERKALA
15 Renstra KPU Tahun 2015-2019 Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten 01 Januari 2016 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun BERKALA
16 Buku hasil riset Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2015 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
H U K U M1 Daftar Keputusan KPU Kab. Klaten
Tahun 2010Subbag Hukum Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2010 Hard Copy
Dan Soft Copy5 Tahun SETIAP SAAT
2 Daftar Keputusan KPU Kab. KlatenTahun 2015
Subbag Hukum Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2013 Hard CopyDan Soft Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
3 Data Calon Sementara DPRD KabupatenKlaten Tahun 2013
Subbag Hukum Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Hard CopyDan Soft Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
4 Data Calon Tetap DPRD KabupatenKlaten Tahun 2013
Subbag Hukum Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2013 Hard CopyDan Soft Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
5 Berkas Pencalonan dan Berkas CalonBupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun2015
Subbag Hukum Parpol dan CalonBupati & Wakil
Bupati
Klaten Tahun 2015 Hard CopyDan Soft Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
- 21 -
NO RINGKASAN ISI INFORMASI
PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG
MENGUASAIINFORMASI
PENANGGUNGJAWAB
PEMBUATANATAU
PENERBITANINFORMASI
WAKTU & TEMPATPEMBUATANINFORMASI
BENTUKINFORMASI
YANGTERSEDIA
JANGKAWAKTU
PENYAMPAIANINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
6 LHKPN Calon Bupati dan Wakil BupatiKlaten Tahun 2015
Subbag Hukum KPK Klaten Tahun 2015 Hard CopyDan Soft Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
7 Laporan Dana KampanyeSubbag Hukum Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun
2014,2015Hard Copy
Dan Soft Copy5 Tahun SETIAP SAAT
8 Berkas PAW Anggota DPRD Subbag Hukum Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2015 Hardcopy. 5 Tahun SETIAP SAAT
UMUM, LOGISTIK/KEUANGAN1 Profil Lengkap Anggota KPU Kab.
Klaten dan Sekretaris KPU KabupatenKlaten
Subbag Umum,Keuangan & Logistik
Ketua danSekretaris KPU
Kab. Klaten
Klaten Tahun 2014 Hardcopy 5 Tahun BERKALA
2 Struktur Organisasi Komisioner danSekretariat
Subbag Umum,Keuangan & Logistik
Ketua danSekretaris KPU
Kab. Klaten
Klaten Tahun 2016 Hardcopy danSoftcopy
5 Tahun BERKALA
3 Data Base Anggota PPK,PPS Dan KPPS Subbag Umum,Keuangan & Logistik
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Juni 2014 Soft copy DanHard Copy
5 Tahun SETIAP SAAT
3 Buku Profil Anggota DPRD Terpilih2014-2019
Subbag Umum,Keuangan & Logistik
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun BERKALA
4 Buku laporan Pilgub 2013, Pileg 2014,Pilpres 2014, Pilbup 2015
Subbag Umum,Keuangan & Logistik
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2013,2014, 2015
Hardcopy 5 tahun BERKALA
TEKNIS & HUPMAS1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pilgub Tahun 2013Subbag Teknis
HupmasKetua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2013 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
- 22 -
NO RINGKASAN ISI INFORMASI
PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG
MENGUASAIINFORMASI
PENANGGUNGJAWAB
PEMBUATANATAU
PENERBITANINFORMASI
WAKTU & TEMPATPEMBUATANINFORMASI
BENTUKINFORMASI
YANGTERSEDIA
JANGKAWAKTU
PENYAMPAIANINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap(DPT)Pileg Tahun 2014
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pilpres Tahun 2014
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilukada Tahun 2015
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2015 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
5 Daftar Pemilih Tetap (DPT) PilgubTahun 2013
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2013 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
6 Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pileg Tahun2014
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
7 Daftar Pemilih Tetap (DPT) PilpresTahun 2014
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
8 Daftar Pemilih Tetap (DPT) PemilukadaTahun 2015
Subbag Program danData
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2015 Soft Copy 5 Tahun SETIAP SAAT
9 Model EB Pileg 2009. Hasilpenghitungan perolehan kursi berdasarsuara sah calon dan parpol dibandingdapil serta penetapan calon terpilih
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2009 Softcopy 5 Tahun SETIAP SAAT
10 Model DB Pilpres 2009. Rekapitulasihasil perolehan suara pemilu presiden
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2009 Softcopy 5 Tahun SETIAP SAAT
11 Model DB-KWK 2010. Perolehan suarapaslon pada Pemilukada Klaten 2010
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2009 Hardcopy danSoftcopy
5 Tahun SETIAP SAAT
- 23 -
NO RINGKASAN ISI INFORMASI
PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG
MENGUASAIINFORMASI
PENANGGUNGJAWAB
PEMBUATANATAU
PENERBITANINFORMASI
WAKTU & TEMPATPEMBUATANINFORMASI
BENTUKINFORMASI
YANGTERSEDIA
JANGKAWAKTU
PENYAMPAIANINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
12 Model DB-KWK 201S. Perolehan suarapaslon pada Pemilukada Jateng 2013
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2009 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
13 Model DB Pileg 2014. Rekapitulasi hasilperolehan suara pemilu DPR, DPD,DPRD
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
14 Model EB Pileg 2014. Hasilpenghitungan perolehan kursi berdasarsuara sah calon dan parpol dibandingdapil serta penetapan calon terpilih
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2014 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
15 Model DB Pilpres 2014. Rekapitulasihasil perolehan suara pemilu presiden
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten 20142019
Klaten Tahun 2014 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
16 Model DB-KWK 2015. RepitulasiPerolehan Suara Pilkada Klaten Tahun2015
Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2015 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
17 Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2015 Subbag TeknisHupmas
Ketua KPU Kab.Klaten
Klaten Tahun 2015 Hardcopy dansoftcopy
5 tahun SETIAP SAAT
- 24 -
F. Anggaran PelayananPengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2015didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU Kabupaten KlatenTahun 2015. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama initidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapatdiberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy denganmenggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, jugapemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon.
G. Rincian Pelayanan Informasi PublikPPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi yang dilakukansetiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), denganwaktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 jam. Meskipun jam kerjalayanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masihdimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itubiasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang adatanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten Klaten. Rekapitulasipelayanan informasi publik selama 2016 adalah:
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016
No. BulanJumlah Permohonan Informasi Pemenuhan
Pemohon Hal Nomor Surat Dipenuhi Ditolak1. Juni - - - - -2. Juli Mahasiswa
UnwidhaKlaten
Data Pemilih - V -
Badan PusatStatistik Kab.Klaten
33102.038 V -
3. Agustus MahasiswaUIIYogyakarta
Data Sosialisasi - V -
Suaraanda FM Bahan Sosialisasi 393/RSAK/VIII/2015
V -
UnwidhaKlaten
Permohonan Bantuandan Data Sosialisasi
- V -
4. September UNISRISurakarta
Ijin Wawancara - V -
PD. PRSSNI Data Media anggotaPRSSNU Jateng
275.1.E/PPRSSNI-JTG/IX/2015
V -
5. Oktober Holykip poppunk Band
Jingle untuk PILBUPKLATEN 2015
- V -
Iwan Kusuma DPT Pilbup Klaten2015
- V
Sugeng DPT Pilbup Klaten2015
- V
6. Nopember KOMPAS Data Paslon, PerolehanSuara PILKADA1999,2004, 2009, 2014
1678/Litbang-Penel/XI/2015
V -
- 25 -
Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaanuntuk tata kelola layanan informasi publik terbaik se-Jawa Tengah dari KomisiInformasi Provinsi Jawa Tengah.
H. KendalaAnggaran dan Infrastruktur masih harus dimaksimalkan.
I. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut1. Perlunya diadakan pelatihan pengelolaan sistem pelayanan, terutama yang
berbasis online, pada pejabat dan pengelolan PPID KPU Kabupaten Klaten.2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sudah ada
pada Bagian Humas dan Informasi KPU Kabupaten Klaten untukmelaksanakan kegiatan Layanan Publik di bidang informasi;
3. Perlu dilakukan diseminasi PPID di lingkungan Kantor KPU KabupatenKlaten agar pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruhjajaran pada kantor KPU Kabupaten Klaten;
4. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk peningkatan layananinformasi publik.
- 26 -
J. PenutupDemikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Kabupaten Klaten ini disusunsebagai bahan pertanggung jawaban baik internal maupun eksternal dalam rangkamemenuhi kewajiban PPID. Masukan konstruktif dari semua pihak dibutuhkanuntuk perbaikan layanan PPID di KPU Kabupaten Klaten dimasa yang akandatang.
Klaten, 26 Januari 2016PPID KPU KABUPATEN KLATEN
TTD
YUYUN SRI AGUNG P, SSTP., M.Si