a. b. · kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. kawasan lindung...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 22 TAHUN 2021TENTANGPENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGIAN IDAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaiberikut:a. kawasan hutan lindung;b. kawasan lindung gambut;c. kawasan resapan air;d. sempadan pantai;e. sempadan sungai;f. kawasan sekitar danau atau waduk;g. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;h. cagar alam dan cagar alam laut;i. kawasan pantai berhutan bakau;j. taman nasional dan taman nasional laut;k. taman hutan raya;I. taman wrsata alam dan taman wisata alam laut;m. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;n. kawasan cagar alarr, geologi;o. kawasan imbuhan air tanah;p. sempadan mata air;q. kawasan perlindungan plasma nutfah;r. kawasan pengungsian satwa;s. terumbu karang;t. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;u. kawasan konservasi maritim;v. kawasan konservasi perairan; danw. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf wadalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarianLingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber dayabuatan. Penetapan kav,asan lindung tersebut dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundarrg-undangan.

SK No 097053 A

BAGIAN . . .

PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

-2-

BAGIAN IIRINGKASAN PENYAJIAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatantersebut memiliki Amdal, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatanwajib mengisi ringkasan infoi-masi lingkungan sebagai berikut:a. identitas pengusul.

pada bagian ini sampaikan informasi terkait dengan identitas pihakpenanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk di dalamnyainformasi yang menyangkut:1. nama penanggung jawab rencana Usaha danlatau Kegiatan;2. alamat kantor/pabrik/lokasi;3. nomor telepon/fax; dan4. lainnya.

b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukanbeserta skala/ besarannya.pada bagian ini agar dapat dijelaskan secara terinci rencana Usahadan/atau Kegiatan yang akan dilakukan yang mencakup kegiatan utamayang akan dilakukan dan sarana serta prasarana kegiatan pendukungyang akan dibangun. Kegiatan utama yang akan dilakukan bisa saja lebihdari 1 jenis kegiatan dan begitu pula dengan jenis kegiatanpendukungnya. Jelaskan pula keterkaitan lokasi rencana Usaha dan/atauKegiatan dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencanaUsaha dan/atau Kegiatan.pada bagian ini disampaikan dan dijelaskan status kondisi lingkungan dilokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara jelas dan terincitermasuk pula bila terCapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dandaya tampung Lingkungan Hidup serta keterkaitan kondisi lingkungantersebut dengan kegiatan eksisting yang telah ada di lokasi rencana Usahadan/atau Kegiatan. Kedetailan informasi kondisi lingkungan lokasirencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi salah satu faktor kunci untukdapat melihat keterkaitan rencana Usaha danlatau Kegiatan yang akandilakukan dan Dampak Lingkungan yang akan terjadi;

d. analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologipengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.pada bagian ini dilakrikan analisis terhadap rencana Usaha dan/atauKegiatan yang akan dilakukan tersebut apakah berdampak penting atautidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkanmenjadi jenis rencana llsaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki

Amdal . . .

SK No 0651-53 A

e

PRESIDENREPUBUK TNDONESIA

-3-

Amdal atau ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatanyang tidak wajib Amdal. Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkunganyang ada dan komitmen serta kemampuan pihak penanggung jawabUsaha dan/atau Kegiatan untuk menerapkan teknologi pengelolaantersebut, menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk dapat disetujuiatau tidak disetujuinya usulan penetapan jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan yang wajib memiliki Amdal atau ditetapkan menjadi jenisrencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal. Justifikasidiatas juga perlu dilengkapi/disempurnakan lagi dengan alasan ilmiahyang dilengkapi dengan data-data yang mendukung justifikasi tersebut,bila perlu sampaikan pula contoh dan analogi yang relevan terhadapUsaha dan/atau Kegiatan tersebut di lokasi tertentu yang menyebabkankegiatan tersebut dapat ditetapkan menjadi Usaha dan/atau Kegiatanyang wajib Amdal ataupun ditetapkan menjadi kegiatan yang tidak wajibAmdal.informasi lainnya yang relevan.

SK No 065154 A

BAGIANIII ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-4-

BAGIAN IIITATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN SUATU RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKIAMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatarr mengisi ringkasan penyajianinformasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yangdiusulkan.

2. Pencocokan ringkasan penyajian informasi lingkungan dengan daftar jenisrencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

3. Jika:a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; ataub. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau

Kegiatan yang diusulkan yang;termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka terhadap rencana Usahadanlatau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.

4. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasukdalam daftar wajib Amdal, maka lakukan pencocokan lokasi rencanaUsaha danlatau Kegiatan lokasi tersebut berada di dalam dan/atauberbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakana. daftar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada lampiran ini;

dan/ataub. berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

5. Jika rencana Usaha danf atau Kegiatan yang diusulkan berada di dalamdan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka cocokkanringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenisdaftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi denganAmdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengankawasan lindung berdasarkan Pasal 10.

6. Jika rencana Usaha danlatau Kegiatan yang diusulkan termasuk dalamkriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, makaterhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkanwajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Jika rencana Usaha danf atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasukdalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka terhadap rencana Usahadanlatau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan ,*,ajib memiliki Amdal.

8. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada didalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, makaterhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkanwajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAGIANIV...

SK No 06515-5 A

PRESIDENREPUBUK INDONESIA

-5-

BAGIAN IVPENENTUAN KATEGORI AMDAL

Penentuan kategori Amdal dilakukanberikut:

berdasarkan skala nilai sebagai

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan:1. Sangat kompleks (skala 3);2. Cukup kompleks (skala 2); atau3. Tidak kompleks (skala 1).

b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup:1. Sangat Penting (skala 3);2. Lebih Penting (skala 2); atau3. Penting (skala 1).

c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:1. di dalam kawasan lindung yang dikategorikan sebagai kawasan

konservasi (Tinggi) (skala 3);2. di dalam kawasan lindung di luar kategori kawasan konservasi

(sedang) (skala 2); atau3. di luar kawasan lindung (Rendah) (skala 1).

d. status kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup(D3TLH) rencana Usaha dan/atau Kegiatan:1. D3TLH sangat terlampau (Tinggi) (skala 3);2. D3TLH telah terlampaui (Sedang) (skala 2); atau3. D3TLH belum terlampaui (Rendah) (skala 1).

Berdasarkan 4 (empat) kriteria dengan skala nilai, penentuan kategoriAmdal dilakukan dengan menjumlahkan nilai skala yang telah ditetapkandari masing-masing kategori. Kategori Amdal dibagi menjadi 3 (tiga) kategorisebagai berikut:

a Amdal Kategori A

Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdai ditetapkanmenjadi Amdal kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif > 9 (lebihbesar dari sembilan);

SK No 06-51-56 A

b. Amdal

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-6-

b. Amdal Kategori B

Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkanmenjadi Amdal kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif 6 - g (enamsampai dengan sembilan);

c. Amdal Kategori C

Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkanmenjadi Amdal kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif < 6 (kurangdari enam);

Berikut ini disampaikan urutan langkah perhitungan skala nilai:1. Mengisi informasi lirrgkungan atas rencana Usaha danlatau Kegiatan

sesuai format ringkasan informasi lingkungan yang tercantum di dalamlampiran ini.

2. Lakukan pengelompokan skala rencana Usaha dan/atarr Kegiatansesuai dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan Skala Kepentingan Skala Nilai

Sangat Kompleks 3

2

Tidak Kompleks

Kompleksitas jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Cukup Kompleks

KompleksitasKegiatan Utama danPenunjang.

1

Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkunganhidup

BerdampakPenting

Sangat 3

2

Dampak usahadan/atau Kegiatanterhadaplingkungan. Lebih

Berdampak Penting

BerdampakPenting

1

SK No 097035 A

Pertanyaan .

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-7 -

3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A bila:a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di dalam

dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi; danb. rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat spesifik dan kompleks

dan membutuhkan teknologi tinggi (contoh: seperti kegiatanpembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir (PLTN));

4. Lakukan penjumlahan nilai skala yang diperoleh untuk menetapkanKategori Amdal dengan ketentuan sebagai berikut:a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari

sembilan) maka termasuk Amdal Kategorr A;b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 6 - 9 (enam sampai dengan

sembilan) maka termasuk Amdal Kategori B;c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam) maka

termasuk Amdal Kategori C.

5.Daiam...

Pertanyaan Skala Kepentingan Skala Nilai

Sensitifitas Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Di dalamkonservasi

kawasan 3

Di dalamlindung diiuarkonservasi

kawasankawasan

2

Lokasi rencanaUsaha dan/atauKegiatan utama danpenunjang

Di luar kawasan lindung 1

Status Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup(D3TLH) Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

D3TLH berpotensiterlampaui sangat tinggi

3

D3TLH berpotensi telahterlampaui sedang

2

Kondisi DayaDukung dan DayaTampungLingkungan Hidup(D3rLH)

D3TLH berpotensi tidakterlampaui

1

SK No 06-s 158 A

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-8-

5. Dalam hal pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan belumterdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapatdigunakan, sehingga perrentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagaiberikut:a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 6 (lebih besar dari enam)

maka termasuk Amdal Kategori A;b. memilki jumlah skala nilai kumulatif 4 - 6 (empat sampai dengan

enam) maka termasuk Amdal Kategori B; danc. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 4 (lebih kecil dari empat)

maka termasuk Amdal Kategori C.

SK No 065159 A

BAGIAN V


-9 -

BAGIAN VTATA LAKSANA PENGECUALIAN AMDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI KLHS DAN KRITERIA KLHS UNTUKPENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL

1. Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan permohonan secara tertulispengecualian kewajiban penyusunan Amdal kepada Menteri.

2. Permohonan dilengkapi dengan:a. dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;b. dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang

telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. surat validasi KLHS RDTR yang ditandatangani oleh Menteri ataugubernur sesuai dengan kewenangannya.

3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Menterimelakukan evaluasi terhadap permohonan pengecualian kewajibanpen)rusunan Amdal berdasarkan kriteria KLHS RDTR.

4. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menterimenugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

5. Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimanadimaksud pada angka 4, membentuk tim evaluasi.

6. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri menetapkan keputusan menyetujuiatau menolak pengecualian kewajiban penyusunan Amdal.

7. Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan keputusanmenyetujui atau menolak pengecualian kewajiban penyusunan Amdaldilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonandinyatakan lengkap.

8. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri sesuai dengan kewenangannyamenerbitkan surat keputusan persetujuan Pengecualian Wajib Amdal ataumenerbitkan surat penolakan Pengecualian Wajib Amdal, apabiladinyatakan tidak disetujui.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RDTRdilakukan melalui mekanisme:a. Pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup,

dilaksanakan melalui tahapan:a. identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan

berkelanjutan;b. identifikasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan

pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan

c. analisis .

SK No 065160 A

PRES I DENREPUELIK INDONESIA

-10-

c. analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategispembangunan berkelanj utan ;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan RDTR berdasarkan hasit analispengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan; dan

c. Pen5rusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTRyang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkanhasil perumusan alternatif penyempurnaan RDTR.

Berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tersebut,disusun kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasarpengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Kriteria rinci tersebut terdiridari 3 (tiga) kategori:a. deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan subtansi teknis beserta

data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan danpelaksanaan KLHS RDTR;

b. Metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan danpelaksanaan KLHS RDTR; dan

c. Partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan danpelaksanaan KLHS RDTR, yang mencakup proses, bentuk, metode danhasil partisipasi masyakakat terkait dengan pelaksanaan KLHS RDTR.

Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualiankewajiban men1rusun Amdal tercantum di dalam tabel atau matrik di bawahini, yang terdiri dari tiga kolom, yaitu: (1) nomor, (2) Kriteria Pembuatan danPelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar PengecualianKewajiban Menyusun Amdal, (3) Hasil Evaluasi KLHS RDTR.Evaluasi dilakukan terhadap RDTR yang telah ditetapkan dengan PeraturanDaerah beserta Laporan KLHS RDTR yang telah divalidasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHSRDTR ini Tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan (reuieu) untuksetiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHS RDTR.

A.KRITERIA...

SK No 06-s l6l A


- 11-

A. KRITERIA PENGKAJIAN PENGARUH RDTR TERHADAP KONDISILINGKUNGAN HIDUP

1. SUB KRITERIA IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGISPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No

Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR beserta RDTR-nya yang dapat

Digunakan Sebagai Dasar PengecualianKewajiban Menyusun Amdal

Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

1 Isu-isu pembangunan berkelanjutan yangpaling strategis diidentifikasi dandideskripsikan secara rinci berdasarkan:

a. status kondisi saat ini,

b. trend ke depan;

c. target yang akan dicapai selama masaimplementasi RDTR,

dengan mempertimbangkan paling sedikit 10(sepuluh) kriteria dr bawah ini:

Hasil penilaian/ ualidasi diisiberdasarkankesimpulan hasilp enilaian s etiap kriteriainci (angka 1.1 - 1.10)

1.1 Karakteristik wilayah. Isu-isu pembangunanberkelanjutan telah diidentifikasi dandideskripsikan secara rinci berdasarkankarekteristik wilayah yang relevan danterdapat di dalam wilayah perencanaanRDTR, yang mencakup komponen-komponendi bawah ini:

a. komponen, sub komponen dan parameterterkait dengan aspek bio-geo-fisik dankimia, sepertii kualitas lingkungan(antara lain: udara, tanah dan air sertakebisingan), kondisi ekosistem dantingkat pelayananya (antara lain: rawa,gambut, mangrove, dan terumbu karang);

b. komponen, sub komponen dan parameterterkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosialdan ekonomi masyarakat dankelembagaan pengelolaannya; dan

SK No 065162 A

c. komponen .


-t2-

No

Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR beserta RDTR-nya yang daPat


Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

c. komponen, subparameter terkaitkesehatan masyarakat.

komponendengan

danaspek

t.2. Tingkat pentingnya potensi dampak.

Isu-isu pembangunan berkelanjutan telahdiidentifikasi dan dideskripsikan secararinci, berdasarkan pertimbangan 7 (tujuh)unsur di bawah ini:a. besarnya jumlah penduduk yang terkena

dampak;b. luas wilayah penyebaran dampak;c. intensitas dan lamanYa damPak

berlangsung;d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup

terkena dampak;e. sifat kumulatif dampak;f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

dang. kriteria lain sesuai dengan perkembangan

ilmu dan teknologi1.3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan

berkelanjutan.

Keterkaitan antara isu-isu strategispembangunan berkelanjutan telahdideskripsikan secara rinci dengan melihatinteraksi dan diagram alir Yangmenggambarkan hubungan antar isu-isustrategis pembangunan berkelanjutanberdasarkan pendekatan sistem denganmenggunakan konsep Driuer-Pressure-State-Imp act- and-Re s p on ( D PSI R) .

SK No 065163 A

1.4. Keterkaitan

PRESIDENREPUEUK INDONESTA

_13_

No



Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

t.4 Keterkaitan dengan materi muatanKebijakan Rencana dan Program (KRP).

Isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan telah dideskripsikan secararinci dengan mempertimbangkan keterkaitandengan materi muatan RDTR.

1.5 Muatan Rencana Pengelolaan danPerlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan telah dideskripsikan secararinci dengan mempertimbangkan keterkaitandengan materi muatan RPPLH (bagi daerahyang telah memiliki RPPLH).

1.6. Hasil KLHS darr KRP pada hierarki diatasnya, serupa dan berada di wilayah yangberdekatan, memiliki keterkaitan dan/ataurelevansi langsung.

Isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan telah dideskripsikan secararinci dengan mempertimbangkan keterkaitandengan:a. hasil KLHS dari KRP pada hierarki di

atasnya;b. hasil KLHS dari KRP serupa;c. hasil KLHS dari KRP yang berada di

wilayah yang berdekatan dan/ataumemiliki keterkaitan dan/atau relevansilangsung seperti RTRW kabupatenfkota,RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP)yang berdekatan.

SK No 065164 A

1.7 Pengelompokkan .

PRESIDENREPUtsUK TNDONESIA

-14-

Keterlibatan masyarakat dan pemangkukepentingan.

Dalam melakukan identifikasi danpendeskripsian isu-isu pembangunanberkelanjutan, proses keterlibatanmasyarakat telah dideskripsikan secara rinciterkait dengan proses, bentuk, metoda danhasil keterlibatan masyarakat sebagaiberikut:

No



Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

t.7. Pengelompokkan isu-isu pembangunanberkelanjutan.

Hasil identifikasi isu pembangunanberkelanjutan telah dikelompokan seperti dibawah ini:

a. kapasitas daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup untukpembangunan;

b. perkiraan dampak dan risiko LingkunganHidup;

c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;d. intensitas dan cakupan wilayah bencana;e. status mutu dan ketersedian sumber

daya alam;f. ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati;g. kerentanan dan kapasitas adaptasi

perubahan iklim;h. tingkat dan status jumlah penduduk

miskin atau penghidupan kelompokmasyarakat serta terancamnyakeberlanjutan penghidupan masyarakat;

i. risiko terhadap kesehatan dankeselamatan masyarakat; dan

j. ancaman terhadap perlindungan terhadapkawasan tertentu yang secara tradisionaldikelola oleh masyarakat dan masyarakathukum adat.

1.8

SK No 06516-s A

a. proses. . .

PRES IDENREFUBLTK INDONESTA

-15-

No



Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

a. proses identifikasi masyarakat danpemangku kepentingan yang dilibatkandan hasilnya;

b bentuk keterlibatan masyarakat danpemangku kepentingan yang dilakukan(pemberian pendapat, saran, usul,pendampingan tenaga ahli, bantuanteknis, penyampaian informasi dan/ataupelaporan);

c. metode pelibatan masyarakat yangdilakukan; dan

d. hasil keterlibatan masyarakat danpemangku kepentingan.

1.9 Metodologi.

Metode identifikasi isu-isu strategispembangunan berkelanjutan dideskripsikansesuai dengan kaidah ilmiah

Data dan informasi: Apakah isu-isupembangunan berkelanjutan telahdiidentifikasi dan dideskripsikan secara rincidengan menggunakan:a. data dan informasi yang valid, terbaru

dan dapat dipertanggungjawabkan secarailmiah;

b. data dan informasi yang digunakanmencakup data atribut dan data spasial(p4mer danf atau sekunder);

1.10

SK No 06-5 166 A

2. SUB

PRES IDENREPUtsLIK INDONESIA

-t6_

2. SUB KRITERIA IDENTIFIKASI MATERI MUATAN RDTR YANG BERPOTENSIMENIMBULKAN PENGARUH TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban Men)rusun Amdal

Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

2 Materi Muatan RDTR yang berpotensimenimbulkan pengaruh terhadap kondisiLingkungan Hidup yang mencakup:a. wilayah perencanaan RDTR;b. Tujuan Penataan BWP;c. Rencana Pola Ruang;d. rencana jaringan prasarana;e. penetapan sub-BWP yang diprioritaskan;f. ketentuan pemanfaatan ruang; dang. peraturan zonasi,telah diidentifikasi dan dideskripsikansecara rinci sesuai dengan ketentuan.

Hasilp enilaian/ u alidasi diisiberdasarkankesimpulan hasilp enilaian s etiap criteriariruci (angka 2.1 - 2.8)

2.1. Wilayah Perencanaan RDTR:a. peta lokasi wilayah BWP digambarkan

secara spasial sesuai dengan kaidahkartografi;

b. wilayah perencanaan BWP besertapembagian BWP ke dalam sub-BWP ataublok, pembagian sub-BWP ke dalam blokdideskripsikan sesuai dengan ketentuandan dipetakan secara spasial sesuaidengan kaidah kartografi; dan

c. luas BWP, Sub-BWP dan/atau Blokdideksripsikan dengan jelas berdasarkansatuan luas tertentu.

2.2. Tujuan Penataan BWP.

Tujuan penataan BWP telah didesripsikansecara rinci sesuai dengan ketentuan

2.3. Rencana pola ruang (Lindung danBudidaya).

SK No 065167 A

Ketentuan

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-17-

Kriteria Pembuatan darr Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban Men5rusun Amdal

Ketentuan Pemanfaatan Ruang danPeraturan Zonasi sebagai berikut:a. kawasan f zona lindung.

Dalam rencana tata ruang eksisting danRDTR terdapat alokasi ruang untukkawasan lindung, rencanapengembangan kawasan lindung selamamasa implementasi RDTR yangdilakukan antara lain dalam bentuk:1) perubahan/modifikasi kawasan

lindung eksisting(perbaikan/peningkatan kualitaskawasan lindung eksisting);

2) pembangunan baru kawasan lindung.telah dideskripsikan secara rinci sesuaiketentuan dan dipetakan secara spasialsesuai dengan kaidah kartografi, denganmemuat informasi sebagaimana berikut:i. Jenis kawasan lindung eksisting dan

jenis kawasan lindung yang akandikembangkan di dalam RDTR;

ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jeniskawasan lindung eksisting dan setiapjenis kawasan lindungrang akandikembangkan di dalam RDTR;

iii. Skala/besaran untuk setiap jeniskawasan lindung eksisting dan setiapjenis kawasan lindung yang akandikembangkan dalam RDTR;

iv. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalamzorla lindung telah dideskripsikansecara rinci sesuai denganketentuan, terkait dengan: .

. program pemanfaatanprioritas selamaimplementasi RDTR;

ruangmasa

No Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

SK No 097036 A

lokasi

PRESIDENFIEPUBLIK INDONESTA

-18-

No teria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban Men5rusun Amdal

Kri Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

. lokasi usulan program akandilaksanakan;

o perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritaspengembangan wilayah yang akandilaksanakan;

. sumber pendanaan;o instansi pelaksana; dano waktu dan tahapan pelaksanaan.

v. Materi peraturan zonasi dalam zonalindung telah dideskripsikan secararinci sesuat dengan ketentuan, terkaitdengan:o materi wajib

o ketentuan kegiatan danpenggunaan lahan;

o ketentuan intensitaspemanfaatan ruang;

o ketentuan tata bangunan;o ketentuan prasarana dan sarana

minimal; dano ketentuan pelaksanaan.

o materi pilihano ketentuan tambahan;o ketentuan khusus;o standar teknis; dano ketentuan pengaturan zonasi.

b. Kawasan lZona BudidayaRencana pengembangan kawasanbudidaya ".1".." -r"i implementasiRDTR yang dilakukan antara lain dalambentuk:1) Perubahan/modifikasi terhadap

kawasan budidaya eksisting (i.eperemajaan, perbaikan, pemugarankawasan buCidaya eksisting) ;

SK No 097037 A

2) Pembangunan

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

_19_

No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban Men5rusun Amdal

Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

2) Pembangunan baru kawasanbudidaya.

telah dideskripsikan secara rinci sesuaiketentuan dan dipetakan secara spasialsesuai dengan kaidah kartograli denganmemuat informasi antara lain:i. jenis kawasan budidaya eksisting

dan jenis' kawasan budidaya yangakan dikernbangkan di dalam RDTR;

ii. lokasi/sebaran untuk setiap jeniskawasan budidaya eksisting dansetiap jenis kawasan budi daya yangdikembangkan di dalam RDTR;

iii. skala/besaran untuk setiap jeniskawasan budidaya eksisting dansetiap jenis kawasan budidaya yangakan dikembangkan dalam RDTR;

iv. ketentuan pemanfaatan ruang dalamzor,a budidaya telah dideskripsikansecara rinci sesuai denganketentuan, terkait dengan:. program pemanfaatan ruang

prioritas selama masaimplementasi RDTR;

. lokasi usulan program akandilaksanakan;

o perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritaspengembangan wilayah yang akandilaksanakan;

. sumber pendanaan;o instansi pelaksana;. waktu dan tahapan pelaksanaan.

v. materi peraturan zonasi dalam zonabudidaya telah dideskripsikan secararinci sesuai dengan ketentuan, terkaitdengan:

SK No 065170 A

materi . .


-20-


Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

o materi wajibo ketentuan kegiatan dan

penggunaan lahan;o ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang;o ketentuan tata bangunan;o ketentuan prasarana dan sarana

minimal;o ketentuan pelaksanaan;

o materi pilihano ketentuan tambahan;o ketentuan khusus;o standar teknis;o ketentuan pengaturan zonasi.

2.4. Rencana Struktur Ruang.

Rencana pengembangan jaringan prasarana(pergerakan, energi/kelistrikan,telekomunikasi, air minum, air limbah,prasarana lainnya) selama masaimplementasi RDTR, yang dilakukan antaralain dalam bentuk:a. perubahan/modifikasi terhadap jaringan

prasarana eksisting (antara lain:peremajaan, perbaikan, pemugaranjaringan prasarana eksisting);

b. pembangunan baru jaringan prasarana,telah dideskripsikan secara rinci sesuaiketentuan dan dipetakan secara spasialsesuai dengan kaidah kartografi denganmemuat informasi sebagaimana tercantumdi bawah ini antara lain:a. jenis jaringan prasarana eksisting dan

jenis jaringan prasarana yang akandikembangkan di dalam RDTR;

SK No 065171 A

b. lokasi

PRES IDENREPUtsUK INDONESIA

-2t-

No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban Menyusun Amdal

Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

b. lokasi/jalur setiap jenis jaringanprasarana eksisting dan setiap jenisjaringan prasarana yang akandikembangkan di dalam RDTR;

c. skala/besaran untuk setiap jenisjaringan prasarana eksisting dan setiapjenis jaringan prasarana yang akandikembangkan dalam RDTR;

d. tahapan pengembangan jaringanprasarana selama masa berlakunyaRDTR.

2.5 Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan:Sub-BWP yang diprioritaskanpenangangannya telah dideskripsikansecara rinci sesuai ketentuan dan dipetakansecara spasial sesuai dengan kaidahkartografi, terkait dengan:a. lokasi Sub-BWP yang dipriotitaskan

penangannya;b. tema penanganannya;c. pembagian blok dan sub-blok di dalam

sub-BWP yang diprioritaskanpenanganannya be serta luasannya;

d. pola ruang di dalam Sub-BWP yangdiprioritaskan penangannya: jenis polaruang, lokasi, skalaTbesaran, ketentuanpemanfaatan ruang, peraturan zonasi;dan

e. rencana jaringan prasarana di dalamSUB-BWP: jenis jaringan prasarana,lokasi, skala/besaran dan tahapanpengembangannya.

SK No 065172 A

2.6. Keterlibatan

PRES IDENREPUBLTK INDONESIA

_22_


Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

2.6. Keterlibatankepentingan.

masyarakat dan pemangku

Dalam melakukan identifikasi danpendeskripsian materi muatan RDTR yangberpotensi menimbulkan pengaruhterhadap kondisi Lingkungan Hidup, prosesketerlibatan masyarakat telah dideskripsinsecara rinci terkait dengan proses, bentuk,metode, dan hasil keterlibatan masyarakatsebagai berikut:a. proses identifikasi masyarakat dan

pemangku kepentingan yang dilibatkandan hasilnya;

b. bentuk keterlibatan masyarakat danpemangku kepentingan yang dilakukan(pemberian pendapat, saran, usul,pendampingan tenaga ahli, bantuanteknis, penyampaian informasi dan/ataupelaporan);



2.7 Metodologi.

Metode identifikasi dan pendeskripsianmateri muatan RDTR yang berpotensimenimbulkan pengaruh terhadap kondisiLingkungan Hidup telah dideskrispkansesuai dengan kaidah ilmiah.

SK No 065173 A

2.8. Data

PRES tDENREPUBUK INDONESIA

-23-


Hasil Evaluasi

KLHS RDTR

2.8. Data dan informasi.

Materi muatan RDTR yang berpotensimenimbulkan pengaruh terhadap kondisilingkungan hidup telah diidentifikasi dandideskripsikan secara rinci denganmenggunakan:a. data dan informasi yang valid, terbaru

dan dapat dipertanggungjawabkansecara ilmiah; dan

b. data dan informasi yang digunakanmencakup data atribut dan data spasial(primer dan/atau sekunder).

3. SUB KRITERIA ANALISIS PENGARUH MATERI MUATAN RDTR TERHADAPISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban MenJrusun Amdal

Hasil EvaluasiKLHS RDTR

3 Analis pengaruh materi muatan RDTRterhadap isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan dilakukan secarakomprehensif dan rinci sesuai denganmetode ilmiah.

H asil p e nil ai an / u alid as idiisi berdasarkankesimpulan hasilpenilaian setiap citeriainci (anqka 3.1 - 3.9)

3.1 Analisis pengaruh perumusan tujuanpenataan BWP selama implementasi RDTRterhadap isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan di BWP dilakukan secarakomprehensif dan rinci berdasarkan tigaaspek pembangunan berkelanjutan sebagaiberikut:a. aspek ekonomi;b. aspek sosial; danc. aspek lingkungan.

SK No 065174 A

Tujuan


-24-



Tujuan penataan BWP harus memuat danmencerminkan keseimbangan tiga aspekpembangunan berkelaniutan.

3.2 Analisis pengaruh pola ruang, ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturan zonasi didalam zorLa dan sub zona lindung, danpengembangan kawasan lindung, selamamasa implementasi RDTR terhadap isu-isustrategis pembangunan berkelanjutan diBWP telah dilakukan secara komprehensifdan rinci berdasarkan hasil kajian yangdilakukan terpadu terkait dengan:a. kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untukpembangunan;

b. perkiraan dampak dan risiko lingkunganhidup;

c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;d. elisiensi pemanfaatan sumber daya

alam;e. tingkat kerentanan dan kapasitas

adaptasi terhadap perubahan iklim; danf. ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati.

Analisis yang dilakukan berdasarkan hasilkajian terpadu harus dapat menjawabapakah zorla dan sub zona lindung,ketentuan pemanfaatan ruang danperaturan zonasi di dalam zona dan subzona lindung telah ditetapkan denganmempertimbangkan daya dukung dan dayatampung Lingkungan Hidup, sehingga zonalindung dapat secara efektif berperansebagai sistem penyangga kehidupan diBWP.

SK No 065175 A

3.3. Analisis


_25_



3.3 Analisis pengaruh pola ruang, ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturan zonasi didalam zorla dan sub zona budidaya danpengembangan kawasan budidaya selamamasa implementasi RDTR terhadap isu-isustrategis pembangunan berkelanjutan diBWP telah dilakukan secara komprehensifdan rinci berdasarkan hasil kajian yangdilakukan terpadu terkait dengan:a. kapasitas daya dukung dan daya

tampung Lingkungan Hidup untukpembangunan;

b. perkiraan dampak dan risikoLingkungan Hidup;

c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;d. efisiensi pemanfaatan sumber daya


adaptasi terhadap perubahan iklim;f. ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati.

Analisis yang dilakukan berdasarkan hasilkajian terpadu harus dapat menjawab zonadan sub zorla budidaya, ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturan zonasi didalam zona dan sub zona budidayaditetapkan dengan mepertimbangkan atausesuai dengan daya dukung dan dayatampung Lingkungan Hidup, tidakmenurunkan kualitas Lingkungan Hidup,dan kualitas kehidupan masyarakat.

SK No 065176 A

3.4. Analisis

PRESIDENREPUBUK INDONESTA

-26-



3.4. Analisis pengaruh rencana jaringanprasarana dan pengembangan jaringanprasarana selama implementasi RDTRterhadap isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan di BWP telah dilakukansecara komprehensif dan rinci berdasarkanhasil kajian yang dilakukan terpadu terkaitdengan:a. kapasitas daya dukung dan daya






hayati.

3.5. Analisis pengaruh penetapan Sub-BWPPrioritas beserta pola ruang, ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturan zonasi didalam zona lindung dan zona budidayabeserta pengembangan kawasan lindungdan kawasan budidaya dan pengembanganjaringan prasarana di dalam Sub-BWP.Prioritas selama implementasi RDTRterhadap isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan di BWP telah dilakukansecara komprehensif dan rinci berdasarkanhasil kajian yang dilakukan terpadu terkaitdengan:a. kapasitas daya dukung dan daya



SK No 065177 A

c.kinerja...

PRES tDENREPUBUK INDONESIA

-27 -

Keterlibatankepenting.

masyarakat dan pemangku

Proses keterlibatan masyarakat telahdideskripsikan secara rinci terkait denganproses, bentuk, metode, dan hasilketerlibatan masyarakat dalam melakukanAnalis Pengaruh Materi Muatan RDTRterhadap isu-isu strategis pembangunanberkelanjutan di dalam wilayahperencanaan RDTR antara lain:a. proses identifikasi masyarakat dan







hayati.

3.6. Analisis Pengaruh setiap materi muatanRDTR terhadap isu-isu strategispembangunan berkelanjutan di dalamwilayah perencanaan RDTR seperti tersebutdi atas telah dideskripsikan secarakomprehensif dan rinci denganmemperhatikan:a. aspek yuridis seperti peraturan

perundang-udangan terkait denganPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup serta pengelolaansumeber daya alam;

b. aspek teknis dan screntrfc seperti acuanstandar ilmiah, best practices, hasilpenelitian yang akuntabel; dan

c. aspek manajemen.

3.7

SK No 065178 A

b. bentuk

PRESIDENREPUtsUK INDONESIA

_28_

No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRDTR yang dapat Digunakan Sebagai DasarPengecualian Kewajiban Men)rusun Amdal


b. bentuk keterlibatan masyarakat danpemangku kepentingan yang dilakukan(pemberian pendapat, saran, usul,pendampingan tenaga ahli, bantuanteknis, penyampaian informasi dan/ataupelaporan);



3.8 Metodologi.Metode Analis pengaruh materi muatanRDTR terhadap isu-isu strategispembangunan berkelanjutan di dalamwilayah perencanaan RDTR telahdideskripsikan sesuai dengan kaidahilmiah.

3.9 Data dan informasi.Data dan informasi yang digunakan dalammelakukan analis pengaruh materi muatanRDTR terhadap isu-isu strategispembangunan berkelanjutan di dalamwilayah perencanaan RDTR telahdiidentifikasi dan dideskripsikan secararinci dengan menggunakan:a. data dan informasi yang valid, terbaru



SK No 065179 A

B. KRITERIA

PRES I DENREPUBUK INDONESIA

-29-

B. KRITERIA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RDTR



4 Alternatif penyempurnaan RDTR telahdirumuskan secara rinci berdasarkan hasilanalisis pengaruh RDTR terhadap kondisilingkungan hidup berupa:

H asil p enilaian/ u alidasidiisi berdasarkankesimpulan hasilp enilaian s etiap criteiainci (angka 4.1 - 4.9)

4.1. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTRterhadap kondisi Lingkungan Hidup,alternatif penyempurnaan tujuan penataanBWP telah dirumuskan secara rinci denganmeperhatikan keseimbangan tigapilar/ aspek pembangunan berkelanjutan.

4.2 Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTRterhadap kondisi Lingkungan Hidup,alternatif penyempurnaan pola ruang(lindung dan budidaya) beserta ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturanzonasinya telah dirumuskan secara rinciantara lain terkait dengan:a. perubahan target pengembangan zorra

lindung dan budidaya serta strategipencapaiannya;

b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi,skala/besaran pengembangan zonalindung dan budidaya agar lebihmemenuhi pertimbangan pembangunanberkelanjutan;

c. perubahan proses, metode, dan adaptasiterhadap perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang lebihmemenuhi pertimbangan pembangunanberkelanjutan terkait denganpengembangan zona lindung danbudidaya;

SK No 065180 A

d. penundaan


-30-



d. penundaan, perbaikan urutan atauperubahan prioritas pelaksanaanpengembangan zorra lindung danbudidaya;

e. pemberian arahan atau rambu-rambuuntuk mempertahankan ataumeningkatkan fungsi ekosistem terkaitdengan pengembangan zona lindung danbudidaya melalui penyempurnaanketentuan pemanfaatan ruang danperaturan zonasi; dan

f. pemberian arahan atau rambu-rambumitigasi dampak dan risiko lingkunganterkait dengan pengembangan zor,alindung dan budidaya melaluipenyempurnaan ketentuan pemanfaatanruang dan peraturan zonasi.

4.3. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTRterhadap kondisr Lingkungan Hidup,alternatif penyempurnaan rencanapengembangan .jaringan prasarana telahdirumuskan secara rinci antara lain terkaitdengan:a. perubahan target rencana

pengembangan jaringan prasarana danstrategi pencapaianya;

b. perubahan terkait dengan jenis, lokasifialur), skala/besaran pengembanganjaringan prasarana agar lebih memenuhipertimbangan pembangunanberkelanjutan;

c. perubahan proses, metode, dan adaptasiterhadap perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang lebihmemenuhi pertimbangan pembangunanberkelanjutan terkait denganpengembangan jaringan prasarana;

SK No 065181 A

d. penundaan

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-31 -



d. penundaan, perbaikan urutan atauperubahan prioritas pelaksanaanpengembangan j aringan prasarana;

e. pemberian arahan atau rambu-rambuuntuk mempertahankan ataumeningkatkan fungsi ekosistem terkaitdengan pengembangan jaringanprasarana; dan

f. pemberian arahan atau rambu-rambumitigasi dampak dan risiko lingkunganterkait dengan pengembangan jaringanprasarana.

4.4. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTRterhadap kondisi Lingkungan Hidup,alternatif penyempurnaan penetapan BWPdan prioritas penangannya telahdirumuskan secara rinci antara lain terkaitdengan:a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan

penangannya;b. tema penanganannya;c. pola ruang di dalam Sub-BWP yang

diprioritaskan penangannya: jenis polaruang, lokasi, skala/besaran, ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturanzonasi,

berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTRterhadap kondisi Lingkungan Hidup,alternatif penyempurnaan ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturan zonasirencana pengembangan jaringan prasaranatelah dirumuskan secara rinci antara lainterkait dengan:

1) perubahan target pemanfaatan ruangdan peraturan zonasi;

SK No 065 182 A

2) perubahan

PRES I DENREPUBUK INDONESIA

-32-



2) perubahan terkait dengan jenis,iokasi fialur), skala/besaranpemanfaatan ruang dan peraturanzonasi;

3) perubahan proses, metode, danadaptasi terkait pemanfaatan ruangdan peraturan zonasi;

4) penundaan, perbaikan urutan atauperubahan prioritas pelaksanaanpengembangan jaringan prasarana;

5) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan ataumeningkatkan fungsi ekosistemterkait dengan pengembanganjaringan prasarana; dan

6) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risikolingkungan terkait denganpengembangan jaringan prasarana.

d. Rencana jaringan prasarana di dalamSub-BWP: jenis jaringan prasarana,lokasi, skala/besaran dan tahapanpengembangannya.

4.5 Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTRterhadap kondisi Lingkungan Hidup,alternatif penyempurnaan ketentuanpemanfaatan ruang dan peraturan zonasitelah dirumuskan secara rinci antara lainterkait dengan:a. perubahan target rencana pengembangan

jaringan prasarana dan strategipencapaianya;

b. perubahan terkait dengan jenis, lokasifialur), skala/besaran pengembanganjaringan prasarana agar lebih memenuhipertimbangan pembangunanberkelanjutan;

SK No 06-s 183 A

c. perubahan. . .

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-33-



c. perubahan proses, metode dan adaptasiterhadap perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang lebihmemenuhi pertimbangan pembangunanberkelanjutan terkait denganpengembangan jaringan prasarana;

d. penundaan, perbaikan urutan atauperubahan prioritas pelaksanaanpengembangan j aringan prasarana;

e. pemberian arahan atau rambu-rambuuntuk mempertahankan ataumeningkatkan fungsi ekosistem terkaitdengan pengembangan jaringanprasarana;

f. pemberian arahan atau rambu-rambumitigasi dampak dan risiko lingkunganterkait dengan pengembangan jaringanprasarana;

g. penundaan, perbaikan urutan atauperubahan prioritas pelaksanaanpengembangan jaringan prasarana;

h. pemberian arahan atau rambu-rambuuntuk mempertahankan ataumeningkatkan fungsi ekosistem terkaitdengan pengembangan jaringanprasarana;

i. pemberian arahan atau rambu-rambumitigasi dampak dan risiko lingkunganterkait dengan pengembangan jaringanprasarana.

4.6 Keterlibatan masyarakat dan pemangkukepentingan.Proses keterlibatan masyarakat telahdideskripsikan secara rinci terkait denganproses, bentuk, metode, dan hasilketerlibatan masyarakat dalam melakukanperLlmusan alternatif penyempurnaan RDTRberu

SK No 065184 A

a. proses

PRESIDENREPUBUK INDONESIA

-34-



a. proses identifikasi masyarakat danpemangku kepentingan yang dilibatkandan hasilnya;

b. bentuk keterlibatan masyarakat danpemangku kepentingan yang dilakukan;



4.7 Metodologi.Metode yang digunakan dalam melakukanperumusan alternatif penyempurnaan RDTRtelah dideskripsikan sesuai dengan kaidahilmiah.

4.8 Data dan informasi.Data dan informasi yang digunakan dalammelakukan perumusan alternatifpenyempurnaan RDTR telah diidentifikasidan dideskripsikan secara rinci denganmenggunakan:a. data dan informasi yang valid, terbaru



SK No 065185 A

C. KRITERIA

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-35-

C. KRITERIA PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUKPENGAMBILAN KEPUTUSAN RDTR YANG MENGINTEGRASIKAN PRINSIPPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



5 Berdasarkan hasil penyempurnaanalternatif RDTR, rekomendasi perbaikanuntuk pengambilan keputusan RDTR telahdirumuskan secara rinci sesuai ketentuansebagai berikut:

H asil p enilaian/ u alidasidiisi berdasarkankesimpulan hasilpenilaian setiap criteiainci (angka 5.1 - 5.5)

5.1 Berdasarkan hasil penyempurnaanalternatif RDTR, rekomendasi perbaikanuntuk pengambilan terkait dengan materimuatan RDTR telah dirumuskan secararinci.

5.2. Berdasarkan hasil penyempurnaanalternatif RDTR, rekomendasi terkaitdengan jenis usaha dan/atau kegiatan yangtelah melampau daya dukung dan dayatampung Lingkungan Hidup serta tidakdiperbolehkan lagi telah dirumuskan secararinci.

5.3 Keterlibatan masyarakat dan pemangkukepentingan.Proses keterlibatan masyarakat telahdideskripsikan secara rinci terkait denganproses, bentuk, metode dan hasilketerlibatan masyarakat dalam melakukanpen)rusunan rekomendasi perbaikan untukpengambila-n keputusan RDTR berupa:a. proses identifikasi masyarakat dan


SK No 06-s186 A

b. bentuk


-36-


b. bentuk keterlibatan masyarakat danpemangku kepentingan yang dilakukan;




5.4 Metodologi.Metode yang digunakan dalam melakukanpenJrusunan rekomendasi'perbaikan untukpengambilan keputusan RDTR telahdideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.

5.5 Data dan informasi.Data dan informasi )'ang digunakan dalammelakukan pen1rusunan rekomendasiperbaikan untuk pengambilan keputusanRDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikansecara rinci dengan menggunakan:a. data dan informasi yang valid, terbaru

dan dapat dipertanggungiawabkansecara ilmiah;


Berdasarkan hasil evaluasi KLHS RDTR untuk setiap kriteria seperti tercantumdi dalam tabel/matrik diatas, maka Tim Evaluasi KLHS RDTR menyimpulkan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dansi Hukum,

a

SK No 09 00A

anna Djaman

a. b. · kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. kawasan lindung...

Documents