MENI"ERI KEUANGAN*"'8ilfJil?'iil"'oPERATURAN MENTERI KEUANGAN

N O M O R 1 . 5 3 i P M K " 0 3 1 2 0 0 9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1'�57 /PMK'�03/2008

TENTANGTATACARAPEMOTONGAN,PENYETORAN,PELAPORAN,DANPENATAUSAHAANPAJAKPENGFIASILANATAS

rsrvcgesllAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI I(EUANGAN,

Menimbar-rg: bal-rwa sehubungan rlengan telah clitetapkanlya Peratulan Pemerintah Nomor 40

Tairun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 2008

tentang Pajak Pengl-rasilan atas P-engirasilan .dari Usaha ]asa Konshuksi' perlu

,,.'"r-,"rlpkur-r perutirar'r Me'te'i K"tur-rgut-n te.ta*g Perubahan atas Peraturan

Me'ter.i Keua*gan Nomor 787/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penotongan'

p"r-ry.torur-,, peliporan, clan penatausahaan Pajak Pe.ghasila. atas Penghasilan dari

Usaha Tasa l(onsh'uksi;

l .Urrclang-UirdangNonor6Tahunlg83tentangKeGrrt 'uan] jmumclanTataCaraperpajakan (Lernbaran Negara Republik hiclonesia Tahun 1983 Nomor' 49,

Tambahan Lembaran N"gur:u nepubtit< Indonesia Nornor 3262) sebagaimana

telah beberapa kali diubat terakhir clengan Ur-rdang-Undang Nomor 16 Tahun

2009(Lemb*u,.Nugu,uRepubi ikIndorresiaTalrun200gNomor62,TambahanLembaran Negara REpublikinclonesia Nornor 4999);

2. unclang-unclang Nomor' 7 Tahur-r 1983 tentang Pajak-Penghasilan (Lembararr

Negala Republik Intlonesia Tahun 19B3 Nomor 50, Tarnbairan Lembaran Negara

Repubt ik lndones iaNomor3263)sebaga imar ra . te lah^beber .apaka l id iubahterakhir. cleirgan un,tar-,g-Ur1dang Nomo1. 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia taliun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Inclonesia Nomor 4893);

z. peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

penghasilan ,1ari Usaha Jasa I(onstr.uksi (Lembaran Nlgara.Republik Indbnesia

Ta l ru r r200sNomor l0g ,Tarnba l ra r rLer r rbar .anNegaraRepub l ik lndor res iaNomor +ASr) ,erlafal'ra.a telah cliubah dengan Peratu'anPeme'intah Nomor 40

Ta l ru r r2009(LembaranNegaraRepub l ik - lnd .or res iaTa l ru r r2009Nomor83,Tambahan Lembaran Negara"Repubiik indonesia Nomor 5014);

4. I(eputlrsan Presid'en Nomor 20/P Tahun 2005;

5 . P e r a t u r a n M e n t e l i K e u a r r g a r r N o r r r o r l B T / P M K , 0 g l 2 0 0 - s t e n t a n g T a t a C a r aPernotongalr, f""it"t"t, P"elaporan' dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usal"ra Jasa Konstruksi;

Mengingat:

EMUTUSKAN:

M e i r e t a p k a r r : P E R A T U R A N u e N T p T K E U A N G A N T E N T A N G P E R U B A H A N A T A SPERATURANMENTERIKEUANGANNoMoRIsT/PMK.03/2008TENTANGT A T A C A R A P E M O T O N G A N , P E N Y E T O R A N ' P E L A P O R A N ' D A NPENATAUSAHAAN PAi;K;;NiGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI

USAHA ]ASA I(ONSTRUKSI.

MENTERI KEUANGANREPUBLTK'*""F"lr'l,

t

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nornor 187/PMK'A3/2008

tentanf Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan' dan Penatausahaan Pajak

penghlsiian atas Penghasilaidari Usilla Jasa l(onstruksi diubal-r sebag'ri berikut:

1. Ketenfuan Pasal B dirrbah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal B

(1)Terhadapkont rakyangd i tandatangan isebe lumtangga l l .Agus tus2008berlaku ketentuan sebagai berikut: "

a .Ur r tukpembayarankor r t raka taubag iandar ikon t r .akyangd i lakukansampaittengan tanggal 31 Desember 2008, apabila:

1) fer-ry"dii jasa'ielah clikenakan pemotongan _pajak betdasarkan

ketentuanPasal23Urrdang-UndangNomorlTTahun2000tentangPerubalranKe|igaatasUndang-UndangNomorTTahun1983terrtangPajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa; dan

2) Pemotong"an pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) teiah

dipinclah[ukuian menladi pajak penghasilan yang befsifi! .fi""lberclasarkan Peratura' il4enteri Keuangan Nomor 187 /PMK.03/2008t e n t a n g T a t a C a r . a P e m o t o n g a r r , P e n y e f o r a n , P e l a p o r a n , d a r rpenatJusahaan Pajak Pe'ghasilan atas Pe'ghasilan dari Usaha Jasa

Penghasilan Yang bersi-fat finai

2) diubah menjadi bukti pemotongan

dilakukan rnelalui perubahan bukti

Konstruksi,,atas bukti pemotongan Pajak

sebagaimana dimaksud Pada angka

Pajak Penghasilan Pasal 23 Yangpemotongan.

b .Untukpembaya lankonkakataubag iandar ikon t rakyangd i lakukansampai clengin tanggal 31 Desember 2008 yang telah dikenakan

p",'tto'rgur"r-nalak Penghasilan yang bersifat final beldasarkan Peraturan

i'emerintih Nomor 5i Tallun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha lasa Konsh'uksi, atas bukti pemotongan Pajak

pen[hasilan yang bersifat fir-ral tersebut diubah menjadi blld

pem"otongan Pajai Perighasilan Pasai 23 yang dilakukan m'elalui

peLubahJn bukh pemotoigan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal

za urrdu'g_u'dang Nomoi 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Iindang Nlomor 7 Tahun 1983 tentalg Pajak Penghasilan'

c. Untuk pembayaran konhak atau bagian dari kontrak yang dilakukan

setelah -tanggal

31 Desember. 2008 dengan betita acara serah terima

penyelesaiair" pekerjaan yang ditanclatangani oleh _Penyedia Jasa dan

i'"r-,gg,tttu Juru ,urrrpui i"'lgot tanggal 31 Desember 2008 dan telah

aipJiong pajak penghasilan yang bersifat filral beldasarkan Peraturan

P e m e r i n t a l r N o m o r 5 l T a h u n 2 0 0 8 t e n t a r r g P a j a k P e r r g l r a s i l a n a t a sPenghasilart dali Usaha Jasa Konshuksi, atas bukti pemotongan Pajak

penfhasilan yang bersifat final tersebut cliubah rnenjadi b_"ld

pemotongan faja'k' Pengl-rasilan Pasal 23 yang - dilakukan melaiui

perubatran bukti pernotorigan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal'ZZ

tsnd,ung-Undang Nomoi tZ Tahun 2000 ientang Perubahan Ketiga atas

Undang-Cndar-tg Niomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan'

frilI5?lTfiH8[E3lx(2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat

final setelah p"r.,buhut"r buktr pemotongan sebagaimana climaksud pada ayat

(1), kelebihan pemotongan cajak penghasilan y?\g.bersiJat filal tersebut

clikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebilran pembayaran pajak

ya'g seharurr-ryu l.lok terutang melaiui per'rohona' secara tertulis yang

iirui"puii.un oieh Penyedia Jasa kepacla l(antol Pelayanan Pajak tempat

Penyedia Jasa terdaftar,

(3) Pembayaran Pajak Pengl-rasiian yang bersifat final yang dilakukan n-relalui'

rnekanisme peiyetorar senc{ifi oleh Penyedia }asa berdasarkan Peraturan

Pemeriltah Nomor 51, Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan clari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipinclahbukukan.'

2. Diantara Pasal B dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal BA, Pasal 88

dan Pasal BC yang berbunyi sebagai belikut:

Pasal 8A

(1) untuk melakukan perubahan.bukti pemotongan dali Pajak Penghasilan yang

bersifat filat menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagairnana dimaksud

dalam pasal B uyui ltl,Penyeciia Jasa mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Kepala Kantor Plhyana' Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar

dengan rnenggunakan forrnat sesuai Lampiran I Peraturan Menteli

Keu"a'gan i't- yang merupaka' bagian yang tidak terpisahkan dari

PeraLulau Menteri I(euangan ini'

(2) Perrnol-ronan untuk melakukan pelubahan bukti pemotongan sebagaimana

climaksud pada ayat (1)harus dilampiri dengan:

a 'as l i da r r2 (dua ) l embar . f o tokop ibuk t i pemo tonganPa jakPenghas i i a r ryang bersifat final; dar-r

b. clata atau keterangan penclukung yang diperlukan untuk menunjukkan

bahwa atas bukti pemotonga' yang akan diubah berkaitan dengan

penghasiian yang sehar.,tttyu dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23'

berupa:

1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau

2) fotokopi kontrak, dokurnen irernbayaran' dan belita acara serah

terimg PenYelesaian Pekerjaan'

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar. ,menye lesa i ka r rp " ' . *oho ' ' u , , . pe ruba l ranbuk t i pemo tongansebaga imana

dimaksud pada ayat (L), dalam jangka waktu paiing lama L0 (sepuluh) had

kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) cliterima

lengkap.

( 4 ) D a l a r n h a l p e r m o h o n a n p e r u b a h a r r b u k t i p e n r o t o n g a r r s e b a g a i m a t r a' ' .lirrrukr.,d pacla ayat (1) disetujui atas selur.uh atau sebagia' bukti

pelnotongan, sehaP lembui b"kti pemotongan yu"g g]-t:}iui tersebut harus

clibubuhi tulisan utur, .up -DIUbAH Ufryent BUKTI PEMOTONGAN

PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR " '% SEIUMLAH Rp """"""" '

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

..../PMK.03/ 2009" d'anrliviiidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak'

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDCNESIA

(5) Atas bukti pernotongan yang telah-dibubuhi tulisan atau cap sebagaimaua' '

.limukrrrd iada uyJt q+1, K"antor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa

terdaftar *uluk.rkut hal-hal sebagai berikut:

a 'menrberikanasl i iembarke-1bukt ipemotorrgarrkepadaPenyediaJasa;

b. menyafukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas

SPT Tahur-ran Penyedia Jasa yang bersangkutau; dan

c. mengirirkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pernoto".gll kepada Kantor

Felaianan Palak tempat Pengguna jasa (pemotong paialQ terdaftar untuk

kemudian disatukan ,Jenga"n" berkas sPT Masa PPh Pasal 4 ayat {2)

Pengguna Jasa'

(6) Atas permohonan perubahan buktl-pemotongan sebagaimana dimaksud' '

pu.lu ayat (1) yu,-rg iduL clisetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat

Penyeclia Jasa teriaftar harus rnenyampaikal f1mlerilahuan penolakan

p"rrrbul-tor', bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan forrnat sesuai

Lun-tpi,.ur-, II Peraturan Menteri Keuangan ini' yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ili'

(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana ilimaksucl pada ayat (3) terlewati clan

Kepala Kanto]. pelayanan r'alak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum

menyelesaikur-, pur*ohonan perubahin bukti pemotongan' permohonan

p"rrlluhun bukti pemotongan ielsebut clianggap disetujui dan Kepala Kantor

ireluyar-rur-r Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar' harus menyelesaikan

permohonan perubahan bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga)

hari kerja terhitu.g sejak jangka waktu sJbagaima'a climaks'd pada ayat (3)

ber'akhir.

Pasal 8B

Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas

p.ilt uyuiirl kontlak ituu bagian dari kontrak untuk kontrak yang

hitur.rauto',gani sebelum ta'ggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan ketenfua.

perpajakan"yang ber'lak,-r puil saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan

telahmenerbitkan bukti pernotongan selta telahmelapolkan c1alam Surat

Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan tersebut tidak peliu dilakukan

perubahan bukfi'pemotongan dan dianggap sudair benar'

Pasal BC

Bagi Wajib Pajak yang hanya -memperoleh penghasiian dari usaha jasa

koirstruksl, ,e,ai. Tui-,un"paiak 2009 tidak diwalibkan melakukan pembayarall

angsuran pajak penghasilari pasal 25 sesuai pelaturan perundang-undangan di

birlang Pajak Pengirasilan'

H5ll5r,iTfiH8il8$XPasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tartggal diunclangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran

Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Inclonesia.

Ditetapkan di iakartapadatanggal 29 September 2009

MENTERI KEUANGAN,

ftd.

SRI MULYAM INDRAWATI

Diundangkan di Jakartapaclatanggal 29 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 316

Salirran sesuai dengan aslinya,Kepala Biro Urnqm

w-#

MENTERI KEUANGANBEPUBLIK INDCNESIA

"KOP SURAT"

LAMPIRAN i

PERATURAN MENTERI KEUANGANNoMoR l5 3 /pur.oal2c09 TENTANGPERUBAI.IAN ATAS PERATURAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR

187 /PMK,O3/2008 TENTANG TATA

CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAANPAJAK PENGHASILAN ATASPENGHASILAN DARI USAHA JASAKONSTRUKSI.

NomorLampiranHal Perubahan bukti pemotollgan

PPh yang bersifat filal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Paiak . . .. . ..

lr.c u . . . . .

Selrubungan clengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK'03/2009

tentarrg peruba6-an atas Peratulan Menteri Keuangan Nomor 1'87/PMK'03/2008 tentang Tata Cara

Pemotingan, Pelyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Fajak Penghasilan atas Pengl-rasilan dari

Usaha Jasa Konsh'uksi, maka bersama ini kami:

Wajitr Pajak :NPWP :Alamat ;

*relgajukan perlroironan unfuk melakukan peluballan bukti pemotollgan PPI-I yang bersifat final

*"t-t1uai bukti pernotollgan PPh Pasal 23'atasjasa konshuksi atas bukti potong:

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan'

Cap dan Tanda Tangan

Direktur/ PengulusNPWP:

Lampiranl1. Dua iembar foiokopi bukti pemotongan Pajak;

2. Dokumeu pendukurrg:" fotokopi kontrak dan dokumerl pembayaran;

s fotokopi kontrak, dokumen pembayarau, dan

atauberita acara serah terima penyelesaiarr pekerjaan *)

No

Bukti Potong Identitas Pemotong Pajak

Nomor Jurnlah NilaiBruto

PPh r rano

dipotongNama NPWP Alamat

1

2.

JUMLAH i ; i ' i , i r . ,

*) Coret salah satu yang tidak perlu

sestrai cleugan aslinY a, IVIENTERI KEUANG,{N* + . 1L L U c

SRI MTILYANI INDRAWATI

Salinanl \EPcrr.r Bilo Unru:n

u"b.gjan 11.U.

J a l a l r . . . . . . . . , . . . , . . : . . . . . .K o t a , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ' .Kotak Pcls ...

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDCNESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUELIK INDONESIADIREKTOTTAT }ENDERAL PAJAK

KANTOI{ WILAYA.H ........'

KANTOR PELAYANAN PAJAK .'...'

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 153 /PMK.03l2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR

787 /PMK,O3/2:OOB TENTANG TATA

CARA PEMOTONGAN,PENYETORAN, PELAPORAN, DANPENATAUSAHAAN PAJAKPENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

TeleponFaxWebsite www.Pajak.go iti

Nomor: S-Perihal: Penoiakan perubahan bukti pemotollgan

Ythli. .

PPh yang bersifat final

A ;

Bereiasarkar-r permohonan Saudara

bukti pemotongan PPh yang bersifat final,N o m o r : . . . . . . . . . . . . . . . . . . t a n g g a l . . . . . ' . . " . " p e r i h a l p e l u b a h a n

clengan ini diberitahukan bahwa atas bukti Pemotongan:

No

Bukti Potong Identitas Pemotong Pajak

NomorI ' ' - l a h

Nilai Bruto

PPh yangdiootong

Nama NPWP Alamat

1 .2.

JUMLAH

tidak dapat cliubah menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 beldasarkan Peraturan Mer-rteri

Keuangan Nomor.: /p6t<.Og/200b tentang"Perubahan atas Perafuran Menteri Keuangan Nomor

L87 /P1V{1Kj3 / 2008 tentang Tata Cara Pemotonlan, Penyetoran, Pelaporan, dar-r Penatausahaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konshuksi' karena:

Dernikian untuk dimaklumi.

NIP

Tembusan Yth.:Kepala Kantor Wilayah ...

A - ---: -:-

iSaiinan sesuai clengan aslinya, IVIENIERIKEUANGAN

Kepala Kantol PelaYanan Pajak

L L L L .

SRTMIJLYANIINDRAWAtrI@r#%e'i--__-- -ls'tir

i Bttto LrfYlur/l

I *

W-##