8E00873 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang jaminan kepastian hukum bagi investasi asing menurut ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, dan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap investasi asing menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan secara pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum investasi di Indonesia yang didukung dengan wawancara kepada narasumber pada BAINPROM Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, jaminan kepastian hukum investor asing menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah tidak akan melakukan pengambialihan atau nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar (Pasal 7), dan jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadinya sengketa investasi asing di Indonesia, penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga lembaga arbitrase (Pasal 32). Lembaga arbitrase yang dimaksud adalah Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi ICSID dengan UU No.5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam kaitan investasi asing sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 butir n dan Pasal 14 ayat 1 butir n, adalah kewenangan untuk pelayanan administrasi penanaman modal. Berhubung pemerintah sudah meratifikasi lembaga arbitrase dalam undang-undang, maka sebaiknya ditegaskan penyelesaian sengketa antara WNA dengan pemerintah dalam hal penanaman modal melalui lembaga arbitrase internasional namun tetap menjunjung asas kebebasan berkontrak. Dengan kata lain tetap mengacu pada ketentuan Pasal 66 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian perlu lebih tegas batasan pelayanan administrasi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah dengan mempedomani UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Target of management of investment can only be reached by if supporter factor pursuing investment climate can be overcome, for example passing repair co-ordinate between Central Government with Local Government, creation of efficient bureaucracy, rule of law in capital cultivation area, expense of highly competitive economics, and also effort climate which is conducive in labour and security business of. Therefore become problems about rule of law guarantee to foreign investment according to Law of Investment in Indonesia, and regulations Local Government authority to foreign investment according to regulation of Local Governance. The character of this research is descriptive of conducted analysis normative approach, because this research represent research of conducted document study or bibliography or addressed only at law and regulation punish

investment in Indonesia which is supported with interview to guest speaker at BAINPROM North Sumatra Province. Pursuant to result of research known, rule of law guarantee to foreign investor according to Law No. 25 Year 2007 is in principle Government will not conduct foreign company nationalization in Indonesia, and if its cannot help conducted by nationalization, hence to investor will be given by compensation which is its amount is specified pursuant to market price (Section 7), and otherwise there is agreement concerning indemnation or the happening of foreign investment dispute in Indonesia, its solution can be brought to institute institute arbitrate (Section 32) such Arbitrate institute is International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), because Indonesia have ICSID with Law No. 5 Year 1968 about Solving of Dispute Between State and Foreign Citizen Concerning Investment. Authority of Local Governance in foreign investment bearing as according to Law No. 12 Year 2008 becoming local government business is obliged to province and or sub-province/arranged town in Section 13 article 1 n item and Section 14 article 1 n item, is authority for the administrative services of foreign investment. Referring to Government have ratified arbitrate institute in law, hence better be affirmed by the solving of dispute between WNA with Government in the case of investment through international arbitrate institute but remain to contract business principle. Equally remain to relate at rule of Section 66 Law No. 30 Year 1999 about Arbitrate jo Regulation of Supremacy Court (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 Year 1990 about International Execution Decision Arbitrate, that international arbitrate decision can only be executed in Indonesia limited to decision which do not oppose against public interest. Then need more coherent investment administrative services definition becoming local governance authority, so that do not happened different perception between central government and local government. Therefore Government have to immediately publish Governmental Regulation with guidance of Law No. 12 Year 2008 about Local Government. Prof. Sanwani Nasution, S.H; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum