737_k_pdt_2012

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 737 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara :

BOENARTO TEDJOISWORO, bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng

No. 64, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HADI

PRANOTO, SH.,MH. Advokat, beralamat di Jalan Karangmenjangan III

No. 23-C, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli

2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Jenderal

Ahmad Yani No. 116, Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya

pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan

adanya laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003 (Bukti

P-1), yang dilakukan oleh orang bersama RONY TJAHYADI SUSANTO kepada

Tergugat, yang melaporkan Penggugat, atas tuduhan melakukan penggelapan dan atau

pemalsuan tandatangan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan atau 263 dan 266 KUHP;

Bahwa laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003,

yang dipakai dasar Tergugat untuk serta merta menjadikan Penggugat sebagai

tersangka, adalah tidak jelas:

a Apa yang digelapkan oleh Penggugat;

b Tandatangan siapa yang dipalsu oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c Keterangan ke dalam akta otentilk, serta siapa yang disuruh dan bagaimana cara

menyuruhnya;

Bahwa pada saat orang yang bernama RONY TJAHYADI SUSANTO

menyampaikan laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April

2003, adalah tanpa atau tidak disertai alat bukti surat yang sah berdasarkan Pasal 184

ayat (1) KUHAP, melainkan hanya membawa foto copy- foto copy beberapa surat, yang

tidak jelas kaitannya dengan tuduhan kepada Penggugat melakukan penggelapan dan

atau pemalsuan tandatangan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau 263 dan 266 KUHP tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal

8 April 2003, dengan tuduhan Penggugat melakukan penggelapan dan atau pemalsuan

tandatangan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 263 dan 266 KUHP tersebut maka Tergugat telah

menerbitkan Surat Perintah Tugas No.Pol. Sprin/Gas/229/III/200/Reskim tanggal 18

Maret 2004 (Bukti P.2) agar dilakukan tindakan, licik, sidik dan upaya paksa lainnya

dalam perkara adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau

pemalsuan tandatangan dan atau menyuruh pejabat menempatkan keterangan tidak

benar ke dalam akte otentik yang diduga dilakukan oleh Sdr. Boenarto Tedjoisworo

(Penggugat), dkk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372

KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Perintah No.Pol.Sprin Gas/229/

III/2004/Reskrim tanggal 18 Maret 2004 tersebut pada butir 4 di atas, adalah melanggar

Pasal 5 jo Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan

kerugian pada diri Penggugat, sebab setelah menerima laporan tentang adanya dugaan

tindak pidana, yakni Laporan Polisi No.Pol.LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April

2003, ternyata Tergugat tidak mencari keterangan dan barang bukti, ataupun melakukan

pemeriksaan kepada Pelapor bernama Rony Tjahyadi Susanto, melainkan justru secara

sepihak menetapkan adanya Pasal 378 KUHP dan menetapkan dugaan kepada Sdr.

Boernarto Tedjoisworo (Penggugat), dkk sebagai tersangkanya dan tidak ada laporan

yang menuduh Sdr. Boernarto Tedjoisworo (Penggugat) dan kawan-kawan sebagai

pelaku tindak pidana penipuan;

Bahwa berdasarkan laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal

8 April 2003, dengan tuduhan Penggugat melakukan penggelapan dan atau pemalsuan

tandatangan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 363 dan 266 KUHP tersebut, Tergugat juga

menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.Sprin Dik/135/III/2004/Reskim tanggal

18 Maret 2004 (Bukti P-3) agar dilakukan tindakan penyidikan terhadap dugaan adanya

tindak pidana penipuan dan atas penggelapan dan atau pemalsuan tandantangan dan

atau menyuruh pejabat menempatkan keterangan tidak benar kedalam akte otentik, yang

diduga dilakukan oleh Sdr. Boenarto Tedjoisworo (Penggugat) dan kawan-kawan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHPdan atau

pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sprin-

Dik/135/III/2004/Reskim tanggal 18 Maret 2004 tersebut pada butir 6 di atas, adalah

juga melanggar Pasal 5 jo Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, oleh karenannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

yang menerbitkan kerugian pada diri Penggugat, sebab setelah menerima laporan

tentang adanya dugaan tindak pidana, yakni laporan Polisi No.Pol. LP/95/VI/2003/Biro

Operasi tanggal 8 April 2003, ternyata Tergugat tidak mencari keterangan dan barang

bukti, ataupun melakukan pemeriksaan kepada pelapor bernama Rony Tjahyadi Susanto

ataupun belum melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi dimaksud, melainkan

justru serta merta secara sepihak Tergugat menetapkan adanya Pasal 378 KUHP dan

Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang menetapkan dugaan kepada Sdr.

Boenarto Tedjoisworo (Penggugat) dan kawan-kawan sebagai Tersangkanya. Padahal

dalam laporan Polisi No.Pol. :LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003 tidak

ada laporan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan tidak ada laporan yang menuduh Sdr.

Boenarto Tedjoisworo (Penggugat), dan kawan-kawan sebagai pelaku tindak pidana

penipuan;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Tugas No.Pol. Sprin-

Gas/229/III/2004/Reskrim tanggal 13 Maret 2004 dan menerbitkan Surat Perintah

Penyidikan No.Pol: Sprin-Dik/135/III/2004/Reskrim tanggal 18 Maret 2004 tersebut

dengan sepihak menetapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan menetapkan Sdr.

Boenarto Tedjoisworo (Penggugat) dan kawan-kawan sebagai tersangkanya, adalah

menyimpang karena tidak sesuai dengan laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro

Operasi tanggal 8 April 2003, serta Tergugat pada kesempatan pertama belum

melakukan pemeriksaan saksi korban atas pelapor bernama Rony Tjahyadi Susanto,

adalah jelas merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya dan oleh karenanya

patut diduga dilatar belakangi oleh pesanan tertentu serta dikendalikan oleh pihak-pihak

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tertentu yang dewasa ini lazim disebut mafia hukum. Oleh sebab itu perbuatan Tergugat

tersebut melawan hukum, yang menerbitkan kerugian pada diri Penggugat;

Bahwa kewajiban Tergugat selaku penyidik adalah mencari dan mengumpulkan

bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana sebagaimana laporan Polisi No.Pol:

LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003. Oleh karenanya kewajiban Tergugat

selaku penyidik yang pertama kali memeriksa saksi korban atau pelapor bernama Rony

Tjahyadi Susanto. Sebab dengan memeriksa saksi korban atau pelapor bernama Rony

Tjahyadi Susanto tersebut akan menjadi jelas apa yang dimaksud dengan laporannya

tersebut;

Bahwa ternyata Tergugat telah melawan hukum yang menerbitkan kerugian

pada diri Penggugat, yakni melanggar Pasal 1 butir 2 jo pasal 7 Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena ternyata Tergugat pada kesempatan

pertama kali tidak memeriksa saksi korban atau pelapor bernama Rony Tjahyadi

Susanto terlebih dulu, melainkan justru memeriksa orang-orang yang tidak disebutkan

sebagai saksi dalam laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April

2003, yakni memeriksa orang-orang bernama Latifah Hamin, SH (Bukti P-4) dan Rima

Hawina (Bukti P-5) serta Justisia Soetandio, SH (Bukti P-6) tidak dalam konteks

Laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003, yang dipakai

dasar Tergugat untuk serta merta menjadikan Penggugat sebagai tersangka, Yakni:

a Apa yang digelapkan oleh Penggugat;

b Tandatangan siapa yang dipalsu oleh Penggugat;

c Keterangan palsu yang bagaimana yang disuruh oleh Penggugat untuk dituliskan

ke dalam akta otentik, serta siapa yang disuruh, dan bagaimana serta

menyuruhnya;

Bahwa tindakan dalam memeriksa orang-orang bernama Latifah Hanim, SH.

(tanggal 25 Maret 2004) dan Rima Hawina (tanggal 25 Maret 2004) dimana terperiksa

didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan

dan atau penggelapan sertifikat atau pemalsuan surat/tandatangan dan atau

menempatkan keterangan tidak benar kedalam akte otentik atau penipuan yang

dilakukan oleh Boenarto Tedjoisworo, dkk sebelum memeriksa saksi korban atau

pelapor orang yang bernama Rony Tjahyadi Susanto (yang diperiksa pada tanggal 2

April 2004) (Bukti P-7). Sedangkan orang-orang bernama Latifah Hanim, SH dan Rima

Hawina serta Justisia Soetandio, SH. tersebut tidak disebutkan sebagai saksi dalam

laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003, adalah jelas

merupakan tindakan yang bertentangan dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dalam Pasal 1 butir 2 jo Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, oleh karenannya patut diduga dilatar belakangi oleh pesanan tertentu

serta dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang dewasa ini lazim disebut mafia

hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, yang menerbitkan

kerugian pada diri Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat memeriksa orang-orang bernama Latifah Hanim, SH.

dan Rima Hawina serta Justia Soetandio, SH sebelum memeriksa saksi korban atau

pelapor bernama Rony TJahyadi Susanto adalah berkaitan dengan pembuatan beberapa

Akta Ikatan Jual Beli dan beberapa Akta Surat Kuasa, yang merupakan akta otentik,

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat

(bendende). Yakni antara lain Akta Ikatan Jual Beli No.

23,25,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62, 65,68,71, 74,77, 80,83,86,89,92,95,98, 101,

104,107, 110, 113, 116, 119, 125, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158,

161, 164, 170, 173, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 200, 203, 206, 209, 212, 218, 221,

224, 224, 227, 230, 233, 236, kesemuanya tertanggal 7 September 2002 yang dibuat di

hadapan Notaris Justisia Soetandio, SH.

Bahwa pada akta-akta otentik dimaksud, yakni Akta Ikatan Jual Beli No. 23, 26,

29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95,

98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 125, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152,

155, 158, 161, 164, 170, 173, 179, 182, 188, 191, 194, 200, 203, 206, 209, 212, 215,

218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, kesemuanya tertanggal 7 September 2002 yang

dibuat di hadapan Notaris Justisia Soetandio, SH. melekat kekuatan bukti lahir, artinya

akta otentik harus diterima kebenarannya sebagai akte otentik sampai dapat dibuktikan

kepalsuannya oleh lawan (dalam hal ini seharusnya dibuktikan kepalsuannya oleh lawan

(dalam hal ini seharusnya dibuktikan terlebih dahulu kepalsuannya oleh saksi korban

atau pelapor bernama Rony Tjahyadi Susanto, yakni yang harus membuktikan bahwa:

a Terdapat cacat hukum, karena pejabat yang membuat akte-akte dimaksud tidak

berwenang;

b Tandatangan pejabat di dalam akte-akte tersebut adalah palsu;

c Isi yang terdapat di dalam akte-akte yang dilaporkan ternyata telah mengalami

perubahan, baik berupa pengurangan atau perubahan kalimat;

Bahwa oleh karenanya Akta-Akta Ikatan Jual Beli dan Akta-Akta Surat Kuasa

dimaksud sebagai akta otentik, tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para

pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau yang tertulis pada

akta, tetapi juga meliputi bahwa hal-hal yang diterangkan dalam akte-akte dimaksud

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


adalah benar. Oleh karenanya apa yang tertuang dalam akta Notaris harus dianggap

benar merupakan kehendak para pihak. Yakni harus dianggap benar oleh siapapun juga,

termasuk harus dianggap benar oleh Tergugat kecuali saksi korban, dalam hal ini

pelapor bernama Rony Tjahyadi Susanto yang terlebih dahulu harus diperiksa dan dia

dapat membuktikan bahwa :


berwenang;

b Tandatangan pejabat didalam akte-akte tersebut adalah palsu;

c Isi yang terdapat didalam akte-akte yang dilaporkan ternyata telah mengalami


Bahwa oleh karena itu penetapan Penggugat serta merta sebagai tersangka

terkait Akta-Akta ikatan Jual Beli No. 23, 26, 29. 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59,

62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 125,

131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 170, 173, 179, 182, 185,

188, 191, 194, 200, 203, 206, 209, 212, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, kesemuanya

tertanggal 7 September 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Justisia Soetandio, SH dan

Akta-Akta Surat Kuasa dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan orang-orang

bernama Latifah Hanim, SH dan Rima Hawina serta Justisia Soetandio, SH sebelum

memeriksa saksi korban atau pelapor bernama Rony Tjahyadi Susanto dan sebelum

dapat dibuktikan kepalsuannya oleh lawan (dalam hal ini oleh saksi korban atau pelapor

bernama Rony Tjahyadi Susanto) yang membuktikan bahwa:


berwenang;




Adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum

yang menerbitkan bagi Penggugat,oleh karenannya patut diduga dilatur belakangi oleh

pesanan tertentu serta dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang dewasa ini lazim

disebut mafia hukum;

Bahwa dengan demikian akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum

tersebut, maka Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah yang

dibeli Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta-Akta Ikatan Jual Beli No. 23, 26,

29. 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95,

98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 125, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155,

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


158, 161, 164, 170, 173, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 200, 203, 206, 209, 212, 218,

221, 224, 227, 230, 233, 236, kesemuanya tertanggal 7 September 2002 yang dibuat di

hadapan Notaris Justisia Soetandio, SH. merugikan Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat juga melawan hukum yang menerbitkan kerugian bagi

Penggugat, karena menyimpang dari arahan atasannya, yakni menyimpang dan

karenanya telah menentang Kepala Divisi Pembinaan Hukum MABES POLRI,

sebagaimana dituangkan dalam surat No.Pol. B/91/IV/ 2004/KR/Ditbinkum tanggal 28

April 2004 (Bukti P-8) yang dapat disimpulkan bahwa laporan Polisi No.Pol: LP/95/

IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003 adalah berawal dari perbuatan perdata,

dimana Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan telah memenuhi

kewajibannya yang seharusnya dilindungi hukum, tetapi justru dijadikan tersangka oleh

Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat dengan serta merta menerbitkan Surat Panggilan

No.Pol. SPG/225/IV/2004/Reskrim tanggal 03 April 2004 (Bukti P-9) yang

ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim Kombes Pol Drs. Sutarman

Nrp. 57100576 dan yang diserahkan oleh Condro Raharjo Brigadir Polisi Nrp.

72120561, kepada Penggugat selaku Tersangka, padahal pada hari yang sama tanggal

03 April 2004 tersebut, yakni mulai jam 11.00 Wib tanggal 03 April 2004 (Bukti P-10)

Tergugat sedang atau baru memeriksa saksi korban atau saksi pelapor bernama Rony

Tjahyadi Susanto. Bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rony Tjahyadi

Susanto tersebut tidak ada atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa

Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam laporan Polisi

No.Pol. LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003 ;

Bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi Rony Tjahyadi Susanto tersebut

tidak ada atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup adanya kepalsuan yang

dibuktikan oleh lawan (dalam hal ini oleh saksi korban atau pelapor bernama Rony

Tjahyadi Susanto yang membuktikan bahwa:


berwenang;




Bahwa oleh karena itu penerbitan Surat Panggilan No.Pol. SPG/225/IV/ 2004/

Reskrim tanggal 03 April 2004 patut diduga dilatarbelakangi oleh pesanan tertentu serta

dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang dewasa ini lazim disebut mafia hukum,

7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum yang

menerbitkan perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, yang menerbitkan kerugian

pada diri Penggugat;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yakni orang-orang bernama

Latifah Hanim, SH dan Rima Hawina serta Justisia Soesanto,SH. sebelum memeriksa

saksi korban atau pelapor orang yang bernama Rony Tjahyadi Susanto. Sedangkan

orang-orang bernama Latifah Hanim,SH dan Rima Hawina serta Justisia Soetandio, SH

tersebut tidak disebutkan dalam laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi

tanggal 8 April 2003, adalah tidak ternyata adanya bukti atau tidak ada keterangan yang

membuktikan bahwa :


berwenang;




Sehingga dengan demikian Tergugat yang serta merta menerbitkan surat

panggilan No. Pol: SPG/225/IV/ 2004/Reskrim tanggal 03 April 2004, yang

ditandatangi oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim Komes Polri Drs. Sutarman

Nrp. 57100576 dan yang diserahkan oleh Condro Raharjo Brigadir Polisi Nrp.

72120561, adalah patut diduga dilatar belakangi oleh pesanan tertentu serta

dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang dewasa ini lazim disebut mafia hukum,

sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, yang

menerbitkan kerugian pada diri Penggugat;

Bahwa ternyata Tergugat sebelum memeriksa Penggugat sudah dengan serta

merta membuat Berita Acara Temuan Hasil Penyidikan tanggal 08 April 2004 (Bukti

P-11), yang dibuat oleh:

1 Agus Hermawan, SIK , Kompol, NRP. 70080312;

2 Samidi, AKP, NRP. 56060223;

3 Herlin Santosa, BRIPKA, NRP. 65090528;

Yang secara gampangan menyatakan bahwa terhadap Sdr. Boenarto Tedjoisworo

(Penggugat) selaku pembeli dapat diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau

penggelapan sertifikat dan atau pemalsuan surat/tandatangan dan atau menempatkan

keterangan tidak benar ke dalam akte otentik berupa akte ikatan jual beli, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 378 KUIHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP

dan atau pasal 266 KUHP. Padahal dalam laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Operasi tanggal 8 April 2003, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Justisia

Soetandio, SH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi Rony Tjahyadi tidak ternyata

adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Dan tidak ternyata adanya dugaan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372

KUHP, serta tidak ternyata adanya bukti atau tidak adanya keterangan yang

membuktikan bahwa:

a Terdapat cacat hukum, karena pejabat yang membuat akte-akte dimaksud

tidak berwenang;


c Isi yang terdapat didalam akte-akte yang dilaporkan ternyata telah

mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau perubahan kalimat;

Adalah jelas tidak profesional dan patut diduga dilatarbelakangi oleh pesanan tertentu


hukum, sehingga dengan demikian Tergugat tersebut melawan hukum, sehingga


Bahwa dalam laporan Polisi No.Pol. LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8

April 2003, yang disebut sebagai saksi ada 2 (dua) orang, yakni: 1. Edy Koko Suwito

dan 2. Jerry Tjahyadi;

Dan dalam Berita Acara Temuan Hasil Penyidikan tanggal 08 April 2004, yang

dilakukan oleh anggota Tergugat yang bernama:

1 Agus Hermawan, SIK , Kompol, NRP. 70080312;

2 Samidi, AKP, NRP. 56060223;

3 Herlin Santora, BRIPKA, NRP. 65090528;

Tidak terdapat saksi-saksi yang bernama Edy Koko Suwito, Jemy Tjahyadi, Lintje

Tangkudung, Oliviane Tjahyadi, H. Asmadi, S.Sos, Soeprayitno, Latifah Hanim, SH.

Rima Hawina, Tjie Yong San, Emanuel Djabah Soekarno, Saibun Wijaya, Sanny

Rahayu Tedjoisworo, Susi Dewi, Aileen, Soediyo, Suyati Subadi, SH.,H. Mu’id.

Samuel Tedjoisworo Santoso, Tony Dharma Tomosowa;

Bahwa dari semua saksi (Edy Koko Suwito, Jemy Tjahyadi, Lintje

Tangkudung, Oliviane Tjahyadi, H. Asmadi, S.Sos, Soeprayitno, Latifah Hanim, SH.

Rima Hawina, Tjie Yong San, Emanuel Djabah Soekarno, Saibun Wijaya, Sanny

Rahayu Tedjoisworo, Susi Dewi, Aileen, Soediyo, Suyati Subadi, SH., H. Mu’id.

Samuel Tedjoisworo Santoso, Tony Dharma Tomosowa) yang diperiksa diluar laporan

Polisi No.Pol. LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003, dan diluar Berita

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Acara Temuan Hasil Penyidikan tanggal 08 April 2004, tidak ternyata adanya dengan

tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Dan ternyata

adanya dugaan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, serta tidak

ternyata adanya bukti atau tidak adanya keterangan yang membuktikan bahwa:


berwenang;




Bahwa dengan demikian resume tanggal 17 Juli 2004, yang dibuat oleh anggota

Tergugat (Agus Hermawan, SIK, Kompol, NRP. 70080312) (Bukti P-14) adalah jelas

tidak profesional dan patut diduga dilatarbelakangi oleh pesanan atau agenda tertentu


hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, yang


Bahwa resume tanggal 17 Juli tanggal 17 Juli 2004, yang dibuat oleh anggota

Tergugat (Agus Agus Hermawan, SIK, Kompol, NRP. 70080312) adalah berdasarkan

laporan Polisi No.Po: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003, dimana pihak

Pelapor atau korban adalah Rony Tjahyadi. Tetapi ternyata dalam Resume tersebut

justru menyatakan Rony Tjahyadi sebagai tersangka tindak pidana bersama-sama

Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1)

KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Bahwa tindakan Tergugat menyimpang dari laporan Polisi No.Pol. LP/95/

IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003,dimana pihak Pelapor atau korban adalah

Rony Tjahyadi, dengan menyatakan Rony Tjahyadi sebagai tersangka tindak pidana

bersama-sama Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266

ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, tidak jelas

siapa pelapor dan korbannya, adalah patut diduga dilatarbelakangi oleh pesanan atau

agenda tertentu serta dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang dewasa ini lazim

disebut mafia hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut melawan

hukum tidak jelas siapa pelapor dan korbannya, ternyata Tergugat juga melakukan

kebohongan publik dan bersikap Diskriminatip yang melanggar hak subyektif

Penggugat, karena Rony Tjahyadi tidak ditangkap dan ditahan bersama-sama dengan

Penggugat, oleh karenanya melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: “segala warga

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan jo Pasal 3 ayat (2)

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang

adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum jo pasal

5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” jo Pasal

14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang bunyinya “….Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Oleh karenanya

perbuatan Tergugat semacam itu jelas melawan hukum, dan menerbitkan kerugian pada

diri Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat jelas melawan hukum karena telah mengabaikan fakta

hukum bahwa Akte-Akte Ikatan Jual Beli dan Akte-Akte Kuasa dihadapan Notaris

Justisia Soetandjo, SH. tersebut yang diperiksa oleh Tergugat, adalah merupakan akte-

akte ikatan jual beli dan akte-akte kuasa yang sah dan dibuat atas sumpah jabatan

Notaris, dan merupakan akta otentik, yakni surat yang dibuat oleh atau di hadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah Notaris Justisia

Soetandio, SH yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya tidak

memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap dan mengikat artinya wajib dipercaya

kebenaran isi akta tersebut. Bahwa tindakan Tergugat semacam itu jelas tidak menurut

hukum dan tidak menjungjung tinggi hukum, oleh karenanya merupakan perbuatan

melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat seperti terurai di atas dengan demikian adalah

termasuk perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, yang

mewajibkan Tergugat karena salahnya tersebut sehingga menerbitkan kerugian bagi

Penggugat untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk

Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yakni suatu perbuatan yang

memperkosa hak hukum orang lain cq hak hukum Penggugat dan atau perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga membawa kerugian di pihaknya

Penggugat, oleh karena itu Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian,

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

Bahwa adapun besarnya kerugian yang ditanggung/diderita oleh Penggugat dan

karenannya harus diganti oleh Tergugat adalah sebesar Rp78.700.000.000,-

(tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

11



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a Kerugian Materil:

• Karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dibeli

Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta-Akta Ikatan Jual Beli No.

23, 26, 29. 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77,

80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 125, 131,

134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 170, 173, 179,

182, 185, 188, 191, 194, 200, 203, 206, 209, 212, 218, 221, 224, 227,

230, 233, 236, kesemuanya tertanggal 7 September 2002 yang dibuat di

hadapan Notaris Justisia Soetandio, SH.sebagai akibat dari perbuatan

melawan hukum yang dilakukan Tergugat, jika dihitung dari sejak tahun

2004 s/d saat didaftarkannya gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Surabaya nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah

sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

• Berkurangnya penghasilan Penggugat setiap bulan sebesar

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat Penggugat

sebagai seorang pengusaha oleh karena terpecahnya konsentrasi dan

menurunnya kondisi kesehatan Penggugat, sehingga mengakibatkan

tutupnya 2 (dua) perusahaan milik Penggugat, yakni : 1. Restoran New

Santhauw di Jalan Raya Gubeng No. 64 Surabaya (Bukti P-15) dan 2.

pabrik Roti Fran’s MFI di Jakarta (Bukti P-16) akibat perbuatan

Tergugat sejak dilakukannya penahanan atas diri Penggugat terhitung

mulai tanggal 20 April 2004 hingga dengan saat ini adalah 88 bulan, atau

sama dengan 88 bulan dikalikan Rp150.000.000,- =

Rp13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah);

• Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat selama

menjalani perobatan sejak bulan April 2004 sampai dengan saat ini, baik

pengobatan yang dilakukan dalam negeri maupun pengobatan yang

dilakukan di luar negeri yang jika dirinci tidak kurang dari

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagai berikut:

1 Perawatan di RS Bhayangkara Polda Jatim:

• Foto saat pendarahan (Bukti P-7);

• Surat keterangan RS Bhayangkara tanggal 20 April 2004 (Bukti P-18);

• Surat keterangan RS Bhayangkara tanggal 22 April 2004 (Bukti P-19);

• Berita Koran Jawa Pos tanggal 23 April 2004 (Bukti P-20);

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Surat permintaan masuk RS Bhayangkara tanggal 2 Juni 224 (Bukti

P-21);

2 Perawatan selama di Singapura:

• Arthur Tang Heart Clinic tanggal 25 November 2004 (Bukti P-22);

• Peter Yan Cardiologi Clinic tanggal 16 Februari 2005 (Bukti P-23);

• Dr. Huang Shoou Chyuan tanggal 16 Februari 2005 (Bukti P-24);

• Peter Yang Cardiology Clinic tanggal 22 Februari 2005 (Bukti P-25);

• Dr. Huang Shoou Chyuan tanggal 22 April 2005 (Bukti P-26);

• Rafles Hospital tanggal 20 Juli 2005 (Bukti P-27);

• Rafles Hosfital tanggal 29 September 2005 (Bukti P-25);

3 Perawatan selama di Guano Zhou:

• Surat keterangan RS Guang Zhou tanggal 29 Mei 2009 (Bukti P-29);

• Surat Keterangan RS Guang Zhou tanggal 6 Juni 2009 (Bukti P-30);

b Kerugian Immateriil::

Kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat akibat rasa malu, rasa cemas,

tekanan batin karena tidak dapat menghadiri resepsi pernikahan putri Penggugat

(Bukti P-31), tidak dapat menghadiri pemakaman ibu mertua Penggugat (Bukti

P-32) dan pemakaman 2 (dua) saudara kandung Penggugat (Bukti P-33 dan P-34),

serta turunnya derajat Penggugat (keluarga Penggugat) sebagai pengusaha di mata

kolega bisnis yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah);

c Bahwa oleh karenanya Penggugat berhak menuntut melalui saluran hukum ini

agar Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan rehabilitasi atas diri Penggugat;

d Bahwa agar Tergugat tidak menunda-nunda untuk melaksanakan isi putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap, serta oleh karena gugatan ini cukup

bernilai secara hukum, maka adalah beralasan hukum jika Tergugat dihukum

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp10.000.000,- sepuluh juta rupiah) setiap hari pembangkangannya untuk

melaksanakan isi putusan perkara ini;

e Bahwa karena gugatan ini adalah cukup beralasan dan telah didasarkan pada

bukti-bukti yang akuran, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Surabaya, untuk memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;

13



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada

Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan .

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk nseluruhnya;

2 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan

perbuatan melawan hukum;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi karena

salahnya kepada Penggugat, sebesar Rp78.700.000.000,- (tujuh

puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian:

Kerugian Materiil:

i Karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah yang

dibeli Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta-Akta Jual Beli

No. 23, 26, 29. 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71,

74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119,

125, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 170,

173, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 200, 203, 206, 209, 212, 218, 221,

224, 227, 230, 233, 236, kesemuanya tertanggal 7 September 2002

yang dibuat di hadapan Notaris Justisia Soetandio, SH. sebagai akibat

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, jika

dihitung dari sejak tahun 2004 s/d saat didaftarkannya gugatan ini ke

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya nilai keuntungan yang

seharusnya diperoleh adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh

milyar rupiah) ;

ii Berkurangnya penghasilan Penggugat setiap bulan sebesar

Rp150.000.000.,- yang didapat Penggugat sebagai seorang pengusaha

oleh karena terpecahnya konsentrasi dan menurunnya kondisi

kesehatan Penggugat, sehingga mengakibatkan tutupnya 2 (dua)

perusahaan milik Penggugat, yakni: 1. Restoran New Santhauw di

Jalan Raya Gubeng No. 64 Surabaya dan 2 Pabrik Roti Fran’s MFI di

Jakarta akibat perbuatan Tergugat sejak dilakukannya penahanan atas

diri Penggugat terhitung mulai tanggal 20 April 2004 hingga dengan

saat ini adalah 88 bulan atau sama dengan 88 bulan dikaitkan

Rp150.000.000,- = Rp13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus

juta rupiah);

iii Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat selama

menjalani pengobatan sejak bulan April 2004 sampai dengan saat ini,

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


baik pengobatan yang dilakukan dalam negeri maupun pengobatan

yang dilakukan di luar negeri yang jika dirinci tidak kurang dari

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat akibat rasa malu, rasa cemas,

tekanan batin karena tidak dapat menghadiri resepsi pernikahan putri Penggugat,

tidak dapat menghadiri pemakaman ibu mertua Penggugat dan pemakaman 2 (dua)

saudara kandung Penggugat, serta turunnya derajat Penggugat (keluarga Penggugat)

sebagai pengusaha di mata kolega bisnis yang jika dinilai dengan uang tidak kurang

dari Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari pembangkangannya untuk

melaksanakan isi putusan perkara ini;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

6 Menetapkan rehabilitasi atas diri Penggugat;

7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij

voorraad), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

gugatan rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalill-dalil yang diajukan oleh

Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa inti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mem-permasalahkan

tindakan Tergugat yang telah melakukan penyidikan atas Penggugat selaku Tersangka

sesuai Laporan Polisi No.Pol. LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8 April 2003. Jika

benar hal tersebut yang dipermalahkan, maka secara substansial gugatan tersebut sama

persis dengan permohonan pra peradilan dan gugatan perdata yang pernah diajukan oleh

Penggugat yang telah mendapatkan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan

subyek dan obyek hukum yang sama, yaitu:

a Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat sesuai Register Nomor:

08/PID/PRAP/2004/PN.SBY tanggal 7 Mei 2004 dan telah diputus pada tanggal

17 Juni 2004, dengan putusan Praperadilan. Permohonan Penggugat “Ditolak

untuk seluruhnya”;

15



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b Permohonan gugatan perdata sesuai Register Nomor: 603/Pdt.G/ 2009/PN.SBY,

tanggal 18 November 2009 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat

dengan putusan:

1). Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat;

2) Dalam pokok perkara:

a). Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp

261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat

saat ini, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 589/Pdt.G/2010/PN.Sby,

tanggal 19 Juli 2010, merupakan gugatan Ne Bis In Idem, oleh karena itu gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil

putusan, yaitu putusan No. 589/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 30 November 2010 yang

amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini

ditaksir sebesar Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/

Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Surabaya dengan putusan No. 227/PDT/2011/PT.SBY, tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh

Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli

2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 589/Pdt.G/2010/PN.Sby.

Jo No. 227/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri

Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli

2011

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Juli 2011

telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Penggugat/ Terbanding tidak

mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI WEWENANG :

1 Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau

penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena tidak

berwenang atau melampaui batas wewenang.

2 Bahwa Judex Facti dalam putusannya dalam perkara a quo telah mengabulkan

melebihi tuntutan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang dikemukakan

dalam eksepsinya (ultra petitum partium). Sehingga dengan demikian judex

facti telah melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak

melampaui batas wewenangnya.

3 Bahwa hal tersebut pada butir 2 di atas adalah dikarenakan soal gugatan kurang

pihak atau plurium litis consortium yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang

karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible, niet-ontvankelijke

verklaard) adalah termasuk ruang lingkup eksepsi, belum sampai pada materi

pokok perkara. Padahal dalam eksepsi Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi

tidak terdapat tuntutan soal gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium

yang dimaksud.

4 Bahwa dengan demikian Judex Facti dalam putusannya tersebut telah

mengabulkan melebihi tuntutan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang

dikemukakan dalam eksepsinya (ultra petitum partium). Hal mana jelas

bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi : “Hakim dilarang

menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih

daripada yang dituntut”. Sehingga dengan demikian Judex Facti telah

melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui batas

wewenangnya. Oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

17



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU :

1 Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi juga dapat membatalkan

putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan

Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

2 Bahwa Putusan Judex Facti dalam pokok perkara terdapat kontradiksi atau

mengandung saling pertentangan yakni karena putusan dalam pokok perkara

didasari pertimbangan tentang hukum formalnya (hukum acara). Hal itu

berarti Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku

dikarenakan telah mencampur-adukkan antara eksepsi dan pokok perkara.

LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN

ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN :

1 Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi juga dapat membatalkan putusan

atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena

lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan.

2 Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena peran Judex Facti

dalam perkara perdata seharusnya bersifat pasif, yakni hanya terbatas menerima

dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat/

Pembanding/Pemohon Kasasi dan atau Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi.

Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya

terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu

diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para

pihak selama proses persidangan berlangsung.

3 Bahwa Judex Facti juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan, karena dalam putusannya pada pokok

perkara tersebut tidak secara total dan tidak secara menyeluruh memeriksa dan

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/

Pemohon Kasasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Pasal

178 ayat (2) HIR dengan tegas mensyaratkan, hakim wajib mengadili atas semua

bagian gugatan.

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



oleh peraturan perundang-undangan, karena tidak cermat dalam pertimbangan

hukumnya dalam pokok perkara pada halaman 34 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi dalam pokok

perkara ini, maka perlu dipertimbangkan hukum formalnya (hukum acara)

terlebih dahulu”. Dalam hal ini Judex Facti mencampuradukkan antara hukum

materiil dengan hukum formal atau acaranya. Bahwa hal-hal yang menyangkut

syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan

mengandung cacat atau pelanggaran formil (dalam hal ini soal gugatan kurang

pihak atau plurium litis consortium) yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang

karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible, niet-ontvankelijke

verklaard) adalah termasuk ruang lingkup eksepsi. Padahal dalam eksepsi

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak terdapat tuntutan soal gugatan

kurang pihak atau plurium litis consortium.


oleh peraturan perundang-undangan, karena dalam Putusannya Pada Pokok

Perkara halaman 35 yang menyatakan : “Bahwa untuk menilai apakah ada suatu

perbuatan melawan hukum atau tidak atas suatu penyidikan haruslah pihak

Kejaksaan dilibatkan, karena harus sama-sama bertanggung jawab (Pasal 1367

BW)”, sebab :

a. Yang digugat oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Pihak

Kepolisian selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dikarenakan adanya

perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan perbuatan Tergugat/

Terbanding/Termohon Kasasi tersebut melawan hukum, dan ada kerugian

dipihaknya Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, dan ada hubungan sebab

akibat antara perbuatan melawan hukum Tergugat/Terbanding/Termohon

Kasasi tersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat/Pembanding/

Pemohon Kasasi, serta ada kesalahan (schuld) di pihaknya Tergugat/

Terbanding/Termohon Kasasi.

b. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi

yang digugat oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut adalah

perbuatannya dalam kerangka penyidikan yang merupakan tanggung jawabnya

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Sehingga tidak ada sangkut pautnya

dengan pihak Kejaksaan yang menurut KUHAP adalah lembaga yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

19



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

c. Bahwa oleh karena itu Judex Facti tidak cermat dan keliru memasukkan pihak

Kejaksaan dalam bingkai Pasal 1367 BW (Tentang tanggung jawab terhadap

perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya). Karena telah jelas bahwa

Kepolisian dalam perkara ini tidak menjadi tanggungannya Kejaksaan, dan

Kepolisian tidak berada dibawah pengawasannya Kejaksaan. Lagipula jelas

bahwa Kejaksaan dalam perkara a quo bukan orang tua dan wali yang

bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh perbuatan

Kepolisian. Lagipula jelas bahwa Kejaksaan bukan majikannya Kepolisian,

ataupun Kejaksaan bukan guru serta bukan pula kepala tukang yang

bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian,

dalam hal ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

d. Bahwa oleh karena itu Judex Facti juga telah lalai memenuhi syarat-syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena dalam

Putusannya halaman 35 yang menyatakan : ”Menimbang bahwa dalam perkara

ini ternyata pihak Jaksa tidak dilibatkan, maka terbukti adanya kekurangan

pihak dalam perkara ini”. Sebab :

- Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut bertolak dari persepsi yang

keliru tentang Pasal 1367 BW (Tentang tanggung jawab terhadap

perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya).

- Bahwa soal gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium yang

mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat

diterima (inadmissible, niet-ontvankelijke verklaard) adalah termasuk

ruang lingkup eksepsi. Padahal dalam eksepsi Tergugat/Terbanding/

Termohon Kasasi tidak terdapat tuntutan soal gugatan kurang pihak atau

plurium litis consortium.

6. Bahwa Judex Facti juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan, karena dalam putusannya pada pokok perkara

tersebut tidak secara total dan tidak secara menyeluruh memeriksa dan mengadili

setiap segi gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi,

sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Bahwa berdasarkan Pasal

178 ayat (2) HIR, Judex Facti wajib mengadili seluruh bagian Gugatan, atau dengan

kata lain Putusan Judex Facti harus secara total dan secara menyeluruh memeriksa

dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memutus sebagian saja dengan mengabaikan gugatan selebihnya. Dengan demikian

putusan Judex Facti yang mengabaikan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,

P-8, P-9, P10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22,

P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34 adalah

telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan.

7. Bahwa apabila Judex Facti memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan, yakni memenuhi Pasal 178 ayat (2) HIR, maka Judex Facti

wajib mengadili seluruh bagian gugatan, maka oleh karena itu Judex Facti tidak

boleh mengabaikan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10, P-11,

P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25,

P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34 tersebut.

8. Bahwa fakta-fakta hukum P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10, P-11,

P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25,

P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34 tersebut di atas dalam

persidangan tingkat pertama tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding/

Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian merupakan fakta hukum yang

meyakinkan.

9. Bahwa berdasarkan BUKTI P-1 s/d BUKTI P-11 dan BUKTI P-14 yang dibenarkan

oleh Saksi HERLIN SANTOSO di depan persidangan, dan tidak disanggah atau

tidak disangkal atau dengan kata lain telah diakui kebenarannya tersebut, telah

membuktikan secara sah dan meyakinkan kebenaran dalil Penggugat/ Pembanding/

Pemohon Kasasi dalam Surat Gugatannya pada Butir 5, Butir 7, Butir 8, Butir 9,

Butir 11, Butir 15, Butir 17, Butir 18, 19 dan 20, Butir 21, Butir 22, Butir 23,

Butir 24, Butir 26, Butir 27, Butir 29, Butir 30, dan Butir 31. Dengan demikian

telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat/Terbanding/

Termohon Kasasi telah melakukan suatu perbuatan yang memperkosa hak hukum

Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan atau telah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga membawa kerugian di

pihaknya Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi.

10. Bahwa dari BUKTI P-1, Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/95/IV/2003/Biro

Operasi Tanggal 8 April 2003, diketahui bahwa Penggugat/Pembanding/ Pemohon

Kasai dilaporkan oleh Rony Tjahyadi, atas tuduhan melakukan penggelapan dan

atau pemalsuan tanda tangan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 263 dan 266 KUHP. Disitu tidak

21



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


jelas apa yang digelapkan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, Tanda

tangan siapa yang dipalsu oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan

Keterangan palsu yang bagaimana yang disuruh oleh Penggugat/Pembanding/

Pemohon Kasasi untuk dituliskan ke dalam akta otentik, serta siapa yang disuruh,

dan bagaimana cara menyuruhnya. Dan Laporan Polisi tersebut tanpa atau tidak

disertai alat bukti surat yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan

hanya membawa fotocopy-fotocopy beberapa surat, yang tidak jelas kaitannya

dengan tuduhan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan

penggelapan dan atau pemalsuan tanda tangan dan memberikan keterangan palsu

dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 263 dan 266

KUHP tersebut. Dalam Laporan Polisi BUKTI P-1 tersebut tidak ada laporan

tentang Penipuan (Pasal 378 KUHP), dan saksi-saksi yang disebut adalah EDY

KOKO dan JEMY TJAHYADI, tidak ada yang lain.

11. Bahwa dari Bukti P-2 Fotocopy Surat Perintah Tugas No. Sprin-Gas/229/III/2004/

Reskrim Tgl. 18 Maret 2004, dan BUKTI P-3 Fotocopy Surat Perintah Penyidikan

No. Pol : Sprin-Dik/135/III/2004/ Reskrim Tanggal 18 Maret 2004, diketahui

bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi secara sepihak menetapkan adanya

Pasal 378 KUHP dan menetapkan dugaan kepada Sdr. BOENARTO

TEDJOISWORO (Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi), DKK (dan kawan-

kawan). Padahal dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/95/IV/2003/Biro Operasi

Tanggal 8 April 2003 tidak ada laporan tentang tindak pidana penipuan (Pasal 378

KUHP) dan tidak ada laporan yang menuduh Sdr. BOENARTO TEDJOISWORO

(Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), Dan Kawan Kawan. Dalam hal ini

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yakni bertentangan dengan kewajiban

sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 KUHAP,

yakni sebelum menetapkan tersangka harus terlebih dahulu melakukan serangkaian

tindakan penyelidikan dan atau penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, baru

setelah itu menetapkan tersangkanya. Oleh karenanya dengan Tergugat/ Terbanding/

Termohon Kasasi serta merta menetapkan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi

sebagai tersangka tindak pidana penipuan tanpa melalui tindakan penyelidikan dan

atau penyidikan, maka Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga membawa

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kerugian di pihaknya Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjadi obyek

rekayasa Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi.

12. Bahwa dari BUKTI P-4 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Latifah Hanim,SH

Tanggal 25 Maret 2004, dan Bukti P-5 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Rima

Hawina tanggal 25 Maret 2004, serta Bukti P-6 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan

Justisia Soetandio,SH Tanggal 25 Maret 2004, diketaui bahwa mereka diperiksa

didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan

dan atau penggelapan sertifikat atau pemalsuan surat/tanda tangan dan atau

menempatkan keterangan tidak benar kedalam akte otentik atau penipuan yang

dilakukan oleh BOENARTO TEDJOISWORO DKK, sebelum memeriksa saksi

korban atau pelapor orang yang bernama RONY TJAHYADI SUSANTO (yang

diperiksa pada tanggal 2 April 2004) (BUKTI P-7). Sedangkan orang-orang bernama

LATIFAH HANIM, SH dan RIMA HAWINA serta JUSTISIA SOETANDIO,SH

tersebut tidak disebutkan sebagai saksi dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/95/

IV/2003/Biro Operasi Tanggal 8 April 2003. Juga tidak ada laporan polisi tentang

adanya tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP). Pemeriksaan ketiga saksi tersebut

dilakukan pada tanggal yang sama dan jam yang hampir bersamaan, juga daftar

pertanyaan serta daftar jawabannya hampir sama. Dalam hal ini Tergugat/

Terbanding/ Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan kewajiban hukumnya, yakni bertentangan dengan kewajiban sebagaimana

diatur dalam Pasal 116 ayat 2 KUHAP, yang mengharuskan saksi diperiksa secara

tersendiri Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yakni bertentangan dengan kewajiban

sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, karena menurut

keterangan saksi HERLIN SANTOSO di depan persidangan, pertanyaan dan

jawaban para saksi tersebut telah terlebih dahulu dikonsepkan oleh Penyidik

HERLIN SANTOSO. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para saksi tidak memberi

keterangan secara bebas dan tidak dengan kata-kata yang dipergunakan oleh para

saksi itu sendiri.

13. Bahwa dari BUKTI P-7 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Rony Tjahyadi

Tanggal 2 April 2004, diketahui bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

RONY TJAHYADI SUSANTO sebagai saksi pelapor atau saksi korban, ternyata

tidak ada atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Penggugat/

Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana sebagaimana

23



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dinyatakan dalam Laporan Polisi No.Pol: LP/95/IV/2003/Biro Operasi tanggal 8

April 2003.

14. Bahwa dari Bukti P-8, fotocopy Surat Kepala Divisi Pembinaan Hukum MABES

POLRI No. Pol : B/91/IV/2004/KR/Divbinkum Tanggal 28 April 2004, diketahui

adanya kriminalisasi peristiwa perdata. Karena dalam Surat Divisi Pembinaan

Hukum MABES POLRI dapat disimpulkan bahwa Laporan Polisi No.Pol : LP/95/

IV/2003/Biro Operasi Tanggal 8 April 2003 tersebut adalah berawal dari perbuatan

perdata, dimana Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang

beritikad baik dan telah memenuhi kewajibannya namun yang belum menguasai

tanah yang dibelinya yang seharusnya dilindungi hukum, tetapi justru dijadikan

tersangka oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

15. Bahwa dari BUKTI P-9, Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : SPG/225/ IV/2004/

Reskrim Tanggal 3 April 2004, diketahui bahwa pada hari yang sama tanggal 03

April 2004 tersebut, yakni mulai jam 11.00 WIB, Tergugat/Terbanding/Termohon

Kasasi sedang atau baru memeriksa saksi korban atau saksi pelapor bernama RONY

TJAHYADI SUSANTO. Bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi RONY

TJAHYADI SUSANTO tersebut tidak ada atau tidak terdapat bukti permulaan yang

cukup bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak

pidana sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/95/IV/2003/Biro

Operasi Tanggal 8 April 2003.

16. Bahwa dari BuktI P-11, Fotocopy Berita Acara Temuan Hasil Penyidikan Tanggal 8

April 2004, diketahui adanya kesewenang-wenangan Tergugat/ Terbanding/

Termohon Kasasi, karena dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/95/IV/2003/Biro

Operasi tanggal 8 April 2003, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi JUSTISIA

SOETANDIO,SH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi RONY TJAHYADI tidak

ternyata adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

378 KUHP. Dan tidak ternyata adanya dugaan Penggelapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 372 KUHP, serta tidak ternyata adanya bukti atau tidak adanya

keterangan yang membuktikan bahwa Terdapat cacat hukum, atau karena pejabat

yang membuat akte-akte dimaksud tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat di

dalam akte-akte tersebut adalah palsu, atau isi yang terdapat didalam akte-akte telah

mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau perubahan kalimat.

17. Bahwa dari Bukti P-12 Surat Perintah Penangkapan No. Sprint. Kap/ 175/IV/2004/

Reskrim Tgl. 19 April 2004, dan BuktI P-13 Surat Perintah Penahanan No. Pol.

Sprint.HAN/138/IV/2004/Reskrim tanggal 20 April 2004, telah membuktikan

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


adanya kesewenang-wenangan Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, karena

dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/95/IV/2003/Biro Operasi Tanggal 8 April 2003,

dan dalam Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tidak ternyata adanya dugaan tindak

pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Dan tidak ternyata

adanya dugaan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, serta

tidak ternyata adanya bukti atau tidak adanya keterangan yang membuktikan bahwa

: Terdapat cacat hukum karena pejabat yang membuat akte-akte dimaksud tidak

berwenang, Tanda tangan pejabat di dalam akte-akte tersebut adalah palsu, serta isi

yang terdapat didalam akte-akte telah mengalami perubahan, baik berupa

pengurangan atau perubahan kalimat.

18. Bahwa dari Bukti P-14, Resume Tanggal 17 Juli 2004, membuktikan bahwa

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak profesional dan patut diduga

dilatarbelakangi oleh pesanan atau agenda tertentu serta dikendalikan oleh pihak-

pihak tertentu yang dewasa ini lazim disebut mafia hukum, sehingga dengan

demikian perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi tersebut melawan

hukum, yang menerbitkan kerugian pada diri Penggugat/ Pembanding//Pemohon

Kasasi.

19. Bahwa dari Bukti P-15 dan BUKTI P-16 telah membuktikan berkurangnya

penghasilan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi setiap bulan sebesar

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat Penggugat/

Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai seorang pengusaha oleh karena terpecahnya

konsentrasi dan menurunnya kondisi kesehatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon

Kasasi, sehingga mengakibatkan tutupnya 2 (dua) Perusahaan milik Penggugat/

Pembanding/Pemohon Kasasi, yakni : 1. Restoran New Santhauw di Jln. Raya

Gubeng No. 64 Surabaya (BUKTI P-15) dan 2. Pabrik Roti Fran’s MFI di Jakarta

(BUKTI P-16) akibat perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sejak

dilakukannya penahanan atas diri Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi terhitung

mulai tanggal 20 April 2004 hingga dengan saat ini.

20. Bahwa dari Bukti P-17 sampai dengan BUKTI P-30 telah membuktikan adanya biaya

pengobatan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi

selama menjalani perobatan sejak bulan April 2004 sampai dengan saat ini, baik

pengobatan yang dilakukan dalam negeri maupun pengobatan yang dilakukan di luar

negeri yang jika dirinci tidak kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

21. Bahwa dari Bukti P-31 sampai dengan BuktI P-34 telah membuktikan kerugian

immateriil yang diderita oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi akibat rasa

25



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


malu, rasa cemas, tekanan batin karena tidak dapat menghadiri resepsi pernikahan

putri Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tidak dapat menghadiri pemakaman

ibu mertua Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan pemakaman 2 (dua)

saudara kandung Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, serta turunnya derajat

Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi (keluarga Penggugat/Pembanding/

Pemohon Kasasi) sebagai pengusaha di mata kolega bisnis yang jika dinilai dengan

uang tidak kurang dari Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi no. 1 s/d 21 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan

Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah

menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak

Kejaksaan dalam perkara a quo;

Bahwa lagipula alasan-alasan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

BOENARTO TEDJOISWORO, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BOENARTO

TEDJOISWORO, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh I Made Tara, SH.,MH. Hakim Agung yang

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Habiburrahman, SH.,M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, SH.,. Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota K e t u a ttd./ Dr. H. Habiburrahman, SH.,M.Hum. ttd./ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. I Made Tara, SH.,MH

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i……………….Rp 6.000,- Panitera Pengganti 2. R e d a k s i………………Rp 5.000,- ttd./3. Administrasi kasasi…………Rp 489. 000,- Liliek Prisbawono Adi, SH., Jumlah ……………….Rp 500.000,-

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. Nip. 19610313 198803 1003

27



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


29



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


30

30


737_k_pdt_2012

Documents

jalan jenderal ahmad

jalan raya gubeng no

jalan karangmenjangan

dipakai dasar tergugat

laporan polisi no

rony tjahyadi susanto

pokoknya atas dalil

memberikan keterangan