7. konsep pemberdayaan dalam penanganan permukiman kumuh_revisi, ayi
DESCRIPTION
Konsep pemberdayaan dalam penanganan kawasan kumuh adalah bagaimana pelibatan masyarakat dalam menangani permasalahan kekumuhan yang ada di lingkungannya, dengan demikian peran pemerintah adalah lebih bagaimana menjadi fasilitator dalam memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap lingkunganTRANSCRIPT
-
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKATKONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHDALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Oleh :
Kasubdit Wilayah II
Direktorat Penataan Bangunan dan LIngkungan
Disampaikan dalam Workshop Persiapan Penanganan Kumuh
PNPM Mandiri Perkotaan
Bali
8 10 Desember 2014
-
1. Latar Belakang (1)
Pembangunan berkelanjutan bidang ke Cipta Karya an
mensyaratkan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek
sosial, ekonomi dan lingkungan secara berimbang, termasuk
mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan
penyelenggaraan khususnya diwilayah perkotaan sebagai pusat
pertumbuhan yang memiliki kompleksitas permasalahan yang
tinggi;
Dalam era otonomi daerah telah terjadi perubahan paradigma
pembangunan dari model pembangunan sentralistik menjadi
pembagunan partisipatif untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan daerah yang baik dengan pendekatan
pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur
kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan;
-
1. Latar Belakang (2)
Dalam pembinaan penyelenggaran bangunan gedung
serta dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru, maka perlu dilakukan pengaturan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat;
-
2. Maksud dan Tujuan
Maksud : mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat miskin dan perbaikan kualitas permukiman
melalui partisipasi masyarakat dan keterpaduan
pembangunan dalam skala kawasan dan skala
lingkungan/komunitas, khususnya di wilayah perkotaan;
Tujuan : mendorong terwujudnya perbaikan kualitas
hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses
kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta
penataan lingkungan permukiman yang layak huni dan
berkelanjutan
-
3. Keluaran
Tersusunya Dokumen Rencana
Tindak Penataan Lingkungan
Permukiman (RTPLP) kawasan
Prioritas
Lingkungan Permukinan yang
teratur, aman, berjati diri dan sehat
yang dilakukan oleh masyarakat
dengan dukungan pemerintah dan
pemangku kepentingan
(stakeholder ) lainnya
Aturan tertulis (norma bersama)
tentang pembangunan/pengelolaan
permukiman dan tanggap bencana
yang disepakati masyarakat
sebagai komitmen bersama
Terjadinya perubahan sikap dan
perilaku masyarakat dalam
mengelola lingkungan permukiman
-
4. Dasar Hukum
Pasal 43 ayat (3), dan ayat (4) undang-undang No 28
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No 1
tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
Pasal 111 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
-
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
(Proses Transformasi Sosial Masyarakat)
-
6. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh
PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
PERENCANAAN
KOMPREHENSIF
Aturan dan
Kebijakan PKP
dan BG
RPLP
Menggali
Masalah, Potensi,
Aspirasi dan
Prioritas
Penanganan
melalui Pemetaan
Kawasan
PENAGANAN
TERPADU
MULTI SEKTOR
ASPEK
LINGKUNGAN
ASPEK SOSIAL-
EKONOMI
MASYARAKAT
PERMUKIMAN
LAYAK HUNI DAN
BERKELANJUTAN
-
7. Tahapan Siklus
Perencanaan dan Pemasaran Sosial
Pelaksanaan Pembangunan
Keberlanjutan
Persiapan
1. Persiapan :
Penyepakatan kawasan prioritas
Lokakarya & sosialisasi,
Pembentukan Tim Teknis; Tim Inti
Perencanaan dan Pemasaran
(TIPP) dan Perekrutan Tenaga Ahli
Perencanaan dan Pemasaran
(TAPP)
2. Perencanaan dan Pemasaran Sosial :
Membangun visi kawasan prioritas
Pemetaan Swadaya/Community
Self Survey
Penyusunan RTPLP/CAP & Aturan
bersama
Uji Publik & Forum Konsultasi
RTPLP/CAP
Pemasaran Sosial
3. Pelaksanaan pembangunan :
Penyusunan Proposal Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pertanggung Jawaban
(LPJ)
4. Keberlanjutan :
Evaluasi
Penyusunan rencana kegiatan 1
tahun berikutnya
-
8. Foto-2 Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh
Di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
Pembentukan Tim Teknis dari unsur
Pemda
Sosialisasi PLPBK tingkat Kelurahan Pemb. Tim Inti Perencanaan & Pemasaran (TIPP) dari unsur Relawan
Masyarakat
Masyarakat sendiri yang merekrut
Tim Ahli Perencanaan &
Pemasaran (TAPP)
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :
tidak mau tahu menjadi tahu dan peduli, serta sikap tidak mampu menjadi
mampu/mandiri
-
Aktifitas Kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) dan
Proses Penyusunan RTPLP
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :
terbangunnya rasa kepekaan terhadap permasalahan lingkunganya (olah rasa),
kepedulian, kebersamaan dan kesadaran serta kemauan masyarakat untuk berubah
Peta-peta hasil PS kawasan prioritas sebagai hasil analisis
masalah lingkungan, sosial dan ekonomi oleh para relawan
masyarakat
-
Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan
Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas
Uji Publik RTPLP untuk memastikan keselarasan dengan
perencanaan di tingkat kawasan dan Kota/kabupaten
(spasial sektor)
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :
Rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan - bukan keinginan kelompok elit Desa/Kel serta patuh
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersinergi dengan pihak lain
-
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :
Rencana yang sudah disepakati direalisasikan (talk less, do more) dengan prinsip
tata kelola kegiatan yang baik (good governance) untuk mendapatkan kepercayaan
(trust) dari masyarakat
-
Pasirmulya, sebuah desa kecil di Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung sasaran program PNPM
Mandiri Perkotaan memiliki luas sekitar 243,1 Ha
dengan jumlah penduduk sebanyak 5725 jiwa.
Kemiskinan merupakan persoalan utama di desa ini,
terutama di Kampung Wangon. Rumah tidak layak
huni, sarana sanitasi yang tidak memadai dan
terbatasnya air bersih menjadikan kampung ini terlihat
kumuh. Setelah melalui berbagai rembug warga,
akhirnya disepakati Kampung ini dijadikan prioritas
PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis
Komunitas). Upaya keras seluruh warga dan
dukungan dari pemerintah Desa serta Pemerintah
Kab. Bandung, impian warga untuk menata
permukimannya, akhirnya dapat diwujudkan .......
1 Kampung Wangon
Desa Pasirmulya Kab.
Bandung
-
Dari rumah kumuh menjadi rumah layak huni .... Sarana sanitasi yang tidak memadai menjadi MCK
komunal yang lebih dari memadai (Kampung Wangon, Desa Pasirmulya)
Rehab
Rumah
MCK
Kampung Wangon
Desa Pasirmulya Kab.
Bandung
-
2 Kel. Podosugih
Kota Pekalongan
Binatur River Walk ....tema yang menginspirasi pelaksanaan program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan di
Kel. Podosugih Kota Pekalongan. Anggapan masyarakat
bahwa sungai merupakan tampungan berbagai limbah
rumah tangga, sampai-sampai pintu rumah warga pun
enggan berhadapan dengan sungai Binatur. Persepsi ini
perlu dirubah, sungai adalah aset sumber daya yang
sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
Dengan dukungan pemerintah Kota dan Kelurahan, warga
pun berkumpul dan berembug dengan difasilitasi Fasilitator
: intinya apa yang harus warga lakukan untuk merubah
persepsi yang kurang tepat dan sekaligus mewujudkan
impian warga.
Sebelum
-
Kel. Podosugih
Kota Pekalongan
Lingkungan permukinan di tepi sungai Binatur yang bersih, asri
dan nyaman Bersama kita bisa !
Sesudah
-
3 Kel. Lapulu
Kota Kendari Sultra
Kita rencanakan bersama
Kita bangun bersama
Kita gunakan bersama
Kita pelihara bersama
Semangat warga Kel. Lapulu
dalam mewujudkan visinya :
Lapulu yang mandiri dan
berbudaya, didukung
lingkungan permukiman yang
bersih, indah, aman, damai
dan tertib
-
4 Kel. Karangwaru, Kec.
Tegalrejo
Kota Yogyakarta
Program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan di Kel. Karangwaru, Kec.
Tegalrejo Kota Yogyakarta yang diberi nama Karangwaru Riverside Sae
Saestu berhasil mengubah wajah sungai Buntung menjadi bersih dan
tertata.
Apa kata mereka : keberhasilan menata lingkungan ini adalah keberhasilan
masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, sehat
dan produktif. Orientasi PLPBK adalah mengubah perilaku dan sikap
masyarakat serta mengajak masyarakat untuk terus berinovasi dan berkreasi
dalam menata lingkungan tempat tinggal mereka
-
Kel. Karangwaru, Kec.
Tegalrejo
Kota Yogyakarta
-
Aset Infrastruktur utama
Penataan Lingkungan Permukiman di 452 Kel/desa
Isu / Tantangan :
Perencanaan
pemeliharaan
aset
Pendataan aset
-
Komitmen
Pemda/
Political will
Memiliki Regulasi Khusus Penanganan Kawasan Kumuh
Penyediaan Anggaran Berkelanjutan
Keterlibatan Penuh SKPD
Pengendalian & Pengawasan yang optimal
Partisipasi
Masyarakat
Kinerja BKM/LKM menuju madani
Partisipasi Aktif Masyarakat
Kapasitas TIPP
Kapasitas Tenaga Ahli Lokal yang memadai
Dukungan Penuh
(Kemitraan)
Dunia Usaha/Swasta
Dukungan Pendanaan
Dukungan Penguatan Kapasitas
Dukungan Pemasaran
Dukungan Material
9. Kunci Keberhasilan dalam Penanganan Permukiaman
Kumuh melalui Pemberdayaan Masyarakat
-
Created by AS