BUPATIMAJALENGKAPROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR650/Kep.192-PUTR/2020

TENTANG

PEMBENTUKANTIMKOORDINASIPENATAANRUANGDAERAHKABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan DaerahNomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Majalengka, beberapa Perangkat Daerahmengalami penggabungan, pemecahan dan perubahannomenklatur, sehingga Keputusan Bupati MajalengkaNomor 650jKep.142-BMCKj2019 tentangPembentukan Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan .sebagai pelaksanaanketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi PenataanRuang Daerah, maka perlu membentuk TimKoordinasi Penataan Ruang Daerah KabupatenMajalengka yang ditetapkan. dengan KeputusanBupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telahdlubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

\

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

3.Undang-Undang 2

2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1854);

12.Peraturan Menteri 3

Menetapkan

KESATU

KEDUA

3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pe1aksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun2009 tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran DaerahPI-ovinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2019 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tabun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Majalengka (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Majalegka Nomor 12 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenMajalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten~ajalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut TKPRD,dengan struktur organisasi, susunan personalia sertauraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,mempunyai tugas melaksanakan Penataan Ruang padalingkup:1. Perencanaan Tata Ruang, meliputi :

a.mengoordinasikan 4

4

a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunanRencana Tata Ruang Kabupaten Majalengkadengan mempertimbangkan pengarusutamaanpembangunan berkelanjutan melalui kajianlingkungan hidup strategis;

b: mengoordinasikan sinkronisasi Rencana TataRuang Kabupaten Majalengka dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah danRencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah;

c. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana TataRuang Kabupaten Majalengka dengan RencanaTata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsidan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yangberbatasan;

d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasirancangan peraturan daerah tentang Rencana TataRuang Kabupaten Majalengka kepada gubemurdalam rangka memeperoleh rekomendasi;

e~ mengoordinasikan pelaksanaan pembahasanpemberian persetujuan substansi rancanganperaturan daerah Rencana Tata Ruang KabupatenMajalengka kepada Menteri yangmenyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;

f. mengoordinasikan proses penetapan Rencana TataRuang Kabupaten Majalengka ke daerah Provinsi.

2. Pemanfaatan ruang, meliputi :a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian

permasalahan dalam pelaksanaan program dankegiatan pemanfaatan ruang di KabupatenMajalengka;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasamapenataan ruang antar daerah kabupaten/kota.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian

penerapan indikasi program utama Rencana TataRuang Kabupaten Majalengka ke dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuanperaturan zonasi daerah Kabupaten Majalengkadalam proses pemberian izin untuk investasi skalabesar;

c. mengoordinasikan penetapan bentuk danmekanisme pemberian insentif dan disinsentifdalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerahKabupaten Majalengka;

d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatanruang daerah Kabupaten Majalengka dalam haldiperlukan kepada Dinas Penanaman Modal danPerizinan Terpadu Satu Pintu;

e.memberikan 5

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

5

e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi ataspelanggaran pemanfaatan ruang dan/ ataukerusakan fungsi lingkungan kepada perangkatdaerah yang menyelenggarakan sub-urusanpenataan ruang.

TKPRDmelakukan rapat koordinasi 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatifkebijakan penataan ruang.

Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, TKPRDdapatmenyelenggarakan rapat khusus guna membahaspermasalahan yang bersifat strategis dan/ atau pentinguntuk segera ditangani.

TKPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA danDiktum KETIGA setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/ ataudalam hal diperlukan kepada Bupati.

Dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TKPRDdibantu oleh Sekretariat TKPRDdan Kelompok Kerja.

Ketua TKPRD menetapkan mekanisme dan tata kerjaTKPRD.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka KeputusanBupati Majalengka Nomor 650/Kep.142-BMCK/2019ten tang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaI ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan didalamnya akan diadakanperubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengkapada tanggal 0) Maret 3)3)

BUPATIMAJALENGKA,

~AHI

6

LAMPlRAN I KEPUTUSANBUPATI MAJALENGKANomor 650/KEP. 192 -PUTR/2020Tanggal 03 Maret 2020Tentang PEMBENTUKANTIM KOORDINASI PENATAANRUANG DAERAH KABUPATEN

MAJALENGKA.

STRUKTURORGANISASITIM KOORDINASI PENATAANRUANGDAERAH KABUPATENMAJALENGKA

KA,

PENANGGUNG lAWAISUPATI MAJALENGKA

I

KETUAr-- SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

WAKILKETUAKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARISKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN MAJALENGKA

I 1ANGGOTA I I ANGGOTA I f ANGGOTA I ..

KELOMPOK KERJA II

r IKROMPOK KfRJA KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG DAN

PERENCANAAN TATA RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGBUPATI MAJALENG

LAMPIRANII

7

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKANomor 650jKEP.192-PUTRj2020Tanggal 3 Maret 2020Tentang. PEMBENTUKANTIM KOORDINASIPENATAAN

RUANGDAERAHKABUPATENMAJALENGKA.

SUSUNANPERSONALIATIMKOORDINASIPENATAANRUANGDAERAHkABUPATENMAJALENGKA

I. TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATENMAJALENGKA

a. Penanggung jawab

b. Ketuac. Wakil Ketua

d. Sekretarls

e. Anggota

Bupati Majalengka.

Sekretarls Daerah Kabupaten Majalengka.Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Penelitian dan PengembanganKabupaten Majalengka.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Majalengka1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

pada Sekretarlat Daerah KabupatenMajalengka;

2. Kepala Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan KabupatenMajalengka.

3. Kepala Dinas Perhubungan KabupatenMajalengka.

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan Kabupaten Majalengka.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenMajalengka.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMajalengka

7. Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Majalengka

8. Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Majalengka.

9. Kepala Dinas Perdagangan danPerindustrian Kabupaten Majalengka.

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Majalengka.

11. Kepala Satuan Polisi Parnong Praja danPemadam Kebakaran KabupatenMajalengka.

12.Kepala Dinas 8

8

12. Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Majalengka;

13.Kepala Bagian Hukum Sekretarlat DaerahKabupaten Majalengka;

14. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMajalengka.

u. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

a. Ketua

b. Sekretarls

c. Anggota

Kepala Bidang Tata Ruang pada DinasPekeIjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenMajalengka.

Kepala Seksi Perencanaan dan PemanfaatanTata Ruang pada Bidang Tata Ruang DinasPekeIjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenMajalengka.

1. Kepala Bidang Bina Marga pada DinasPekeIjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DinasPekeIjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Majalengka;

3. Kepala Bidang Infrastruktur danKewilayahan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Bidang Perekonomian dan SumberDaya Alam pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan Kabupaten Majalengka;

5. Kepala Bidang Perindustrian pada DinasPerdagangan dan Perindustrian KabupatenMajalengka;

6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman padaDinas Perumahan, Kawasan Permukimandan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

7. Kepala Bidang Destinasi dan IndustriWisata pada Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Majalengka;

8. Kepala Bidang Tanaman Pangan padaDinas Ketahanan Pangan, Pertanian danPerikanan Kabupaten Majalengka;

9. Kepala Bidang Statistik Sektoral danPersandian pada Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Majalengka;

10.Kepala Bidang 9

9

10.Kepala Bidang Penataan dan PenataanLingkungan Hidup pada Dinas LingkunganHidup Kabupaten Majalengka;

11.Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Majalengka;

12.Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desapada Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Majalengka;

13.Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayahdan Mitigasi pada Bidang Infrastruktur danKewilayahan Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan Kabupaten Majalengka;

14.Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

III. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIANPEMANFAATAN TATA RUANG

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

Kepala Bidang Tata Bangunan pada DinasPekeIjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenMajalengka.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi ParnongPraja dan Pemadam Kebakaran KabupatenMajalengka.

: 1. Kepala Bidang Perumahan pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang Pertanahan dan PrasaranaSarana Fasilitas Umum pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Bidang Perencanaan danPengembangan dan Promosi PenanarnanModal pada Dinas Penanarnan Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMajalengka;

4. Kepala Bidang Pengembangan Perdaganganpada Dinas Perdagangan dan PerindustrianKabupaten Majalengka;

5. Kepala Bidang Pasar pada DinasPerdagangan dan Perindustrian KabupatenMajalengka;

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi danPembangunan Desa pada DinasPemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Majalengka;

7.Kepala Bidang 10

PencemaranHidup padaKabupaten

IV. SEKRETARIAT

a. Sekretariat

b. Koordinator

c. Anggota

10

7. Kepala Bidang Lalu Lintas pada DinasPerhubungan Kabupaten Majalengka;

8. Kepala Bidang Infotmatika pada DinasKomunikasi dan Informatika KabupatenMajalengka;

9. Kepala Bidang Pengendaliandan Kerusakan LingkunganDinas Lingkungan HidupMajalengka;

10. Kepala Seksi Pengawasan dan PengendalianTata Ruang pada Bidang Tata Ruang DinasPekeIjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Majalengka;

11. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan danPenyuluhan pada Bidang PenegakanPerundang-Undangan Daerah Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam KebakaranKabupaten Majalengka;

12. Kepala Sub Bidang Infrastruktur danPerhubungan pada Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan Kabupaten Majalengka;

13. Kepala Seksi Penataan Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

Dinas PekeIjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Majalengka.

Sekretaris Dinas PekeIjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Majalengka.

Pelaksana pada Bidang Tata Ruang DinasPekeIjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenMajalengka.

BUPATIMAJALENGKA,

~KARNASOBAHI

LAMPIRANIII

11

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKANomor 650/KEP.192-PUTR/2020Tanggal 3 Maret 2020Tentang PEMBENTUKANTIM KOORDINASIPENATAAN

RUANGDAERAHKABUPATENMAJALENGKA.

URAIANTUGASTIMKOORDINASIPENATAANRUANGDAERAHKABUPATENMAJALENGKA

A. Penanggung Jawab1. Bertanggung jawab atas penataan ruang Daerah Kabupaten

Majalengka;

2. Mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;

3. Mengintegrasikan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalampoint 2 (dua) yang dilakukan melalui koordinasi antar perangkatdaerah dan antar tingkat pemerintahan; dan

4. Melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupatenkepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

B. Ketua1. Merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan danmengendalikan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah KabupatenMaJalengka; dan

3. Merumuskan dan menyampaikan laporan pe1aksanaan tugas TimKoordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka.

c. Wakll Ketua1. Membantu ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk

kelancaran pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Majalengka;

2. Membantu ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan,mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan Tim KoordinasiPenataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka; dan

3. Mewakili ketua dalam hal berhalangan.

D. 8ekretaris1. Membantu ketua dan/ atau wakil ketua dalam penyusunan bahan

kebijakan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Majalengka;

2. Menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan TimKoordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;

3. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaankegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah KabupatenMajalengka;

4.Menyiapkan 12

12

4. Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Majalengka;

5. Melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan olehketua dan/ atau wakil ketua.

E. Anggota1. Membantu menyusun program keIja Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Tim Koordinasi PenataanRuang Daerah Kabupaten Majalengka;

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasipenataan ruang daerah Kabupaten Majalengka;

4. Mempersipkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatanTim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka; dan

5. Melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan olehketua.

F. Kelompok Kerja1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas sebagaiberikut:1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka pelaksanaankebijakan penataan ruang kabupaten;

2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;

3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahasdalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Majalengka.

2) Kelompok KerjaPemanfaatan dan Pengenclalian Pemanfaatan Ruangmempunyai tugas sebagai berikut :1. Memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka perumusan kebijakanpemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

2. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan danpengendalian pemanfaatan ruang;

3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahasdalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Majalengka.

3) 8ekretariat TKPRllmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;2. Menyusun jadwal dan agenda keIja Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah Kabupaten Majalengka;3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang

kabupaten; dan5.Menerima Pengaduan 13

13

5. Menerima pengaduan dati masyarakat berkaitan dengan terjadinyapelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;

BUPATI MAJALENGKA,

~BAHI