61422906 1 presentasi legal opini advocat

04/21/23 [email protected] 1

LEGAL OPINION LEGAL OPINION SEBUAHSEBUAH

ANALISA HUKUMANALISA HUKUM

Oleh :Oleh :

Mh. Natsyir T. RadjaMh. Natsyir T. Radja

DASAR HUKUM ADVOKAT :

UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

ADVOKAT :

Orang yang berprofesi Memberi jasa hukum, Baik di dalam maupun di luar pengadilan Yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat

KLIEN, adalah :

ORANG, BADAN HUKUM, ATAU LEMBAGA LAIN YANG MENERIMA JASA HUKUM DARI ADVOKAT

JASA HUKUMJASA YANG DIBERIKAN ADVOKAT BERUPA :

MEMBERIKAN KONSULTASI HUKUMBANTUAN HUKUMMENJALANKAN KUASAMEWAKILIMENDAMPINGIMEMBELA, DAN MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM LAIN UNTUK KEPENTINGAN KLIEN

PENGGUNAAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

A. LITIGASI

MEMPERSIAPKAN GUGATAN PERDATAMEMPERSIAPKAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI GUGATAN PERDATAMEMPERSIAPKAN STRATEGI PENDAMPINGAN DAN PEMBELAAN DALAM PERKARA PIDANAMEMPERSIAPKAN UPAYA BANDING, KASASI, PERLAWANANPELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN/EKSEKUSI

B. KORPORASI (CORPORATE)

KEGIATAN DI PASAR MODAL (PENAWARAN UMUM, RIGHT ISSUE)RESTRUKTURISASI HUTANGPENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN (MERGER & AKUISISI)USAHA PATUNGAN (JOINT VENTURE)RESTRUKTURISASIPERJANJIAN KREDIT (BILATERAL MAUPUN SINDIKASI)

PENDAPAT HUKUM INTISARI LAPORAN PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM

MAKNA PENDAPAT DARI SEGI HUKUM :

Pendapat yang dikeluarkan oleh seorang advokat Atas permintaan dari klien Berkaitan dengan masalah yang dihadapi klien Yang bersinggungan dengan hukum dan Memerlukan suatu :

Pendapat hukum dan Saran-saran penyelesaian atas masalah

tersebut

KERANGKA DASAR PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PendahuluanPokok Permasalahan

Informasi Material Yang TerkaitUraian dokumen Penting Yang

RelevanPembatasan Dan AsumsiDasar Ketentuan Hukum

Uraian Fakta-Fakta Yang TerkaitAnalisa Dan Pertimbangan Hukum

Pendapat Hukum Kesimpulan Dan Saran/Solusi

TANGGUNG JAWAB

ADVOKAT BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP ISI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ADVOKAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM TIDAK MENGIKAT KLIEN

PENGAMBIL KEPUTUSAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL


“ “ LEGAL OPINION ”LEGAL OPINION ”

adalah adalah PENDAPAT DARI ASPEK HUKUM PENDAPAT DARI ASPEK HUKUM

YG MERUPAKAN KESIMPULAN DARI :YG MERUPAKAN KESIMPULAN DARI :PEMERIKSAAN FAKTA-FAKTA, PEMERIKSAAN FAKTA-FAKTA,

DOKUMEN - DOKUMEN YG RELEVAN, DOKUMEN - DOKUMEN YG RELEVAN, KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN SAKSI,

DAN INFORMASI LAINNYA DAN INFORMASI LAINNYA DENGAN PENGGUNAAN ASUMSI-ASUMSI, KUALIFIKASI DENGAN PENGGUNAAN ASUMSI-ASUMSI, KUALIFIKASI

& ANALISA HUKUM POSITIF & ANALISA HUKUM POSITIF GUNA MEMBERIKAN JAWABAN GUNA MEMBERIKAN JAWABAN

ATAS PERMASALAHAN HUKUM & MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN HUKUM & MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN TERSEBUT ATAS PERMASALAHAN TERSEBUT

YANG DIBERIKAN OLEH YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT/ PENGACARA/ KONSULTAN HUKUM. ADVOKAT/ PENGACARA/ KONSULTAN HUKUM.


TAHAPAN PENYUSUNAN LEGAL TAHAPAN PENYUSUNAN LEGAL OPINIONOPINION

Pendahuluan Opening Statement Pendahuluan Opening Statement (Pemberi tugas dan dalam rangka/perihal apa?)(Pemberi tugas dan dalam rangka/perihal apa?)

Uraian dokumen-dokemen relevan dan informasi material Uraian dokumen-dokemen relevan dan informasi material lainnyalainnya

Asumsi-asumsi, dan Pembatasan tanggung jawabAsumsi-asumsi, dan Pembatasan tanggung jawabUraian fakta-faktaUraian fakta-fakta

Buat catatan jika da hal yang Material Buat catatan jika da hal yang Material atau atau

ditemukan Ketidakwajaranditemukan KetidakwajaranPermasalahan/PetanyaanPermasalahan/Petanyaan

Analisa Hukum/Kajian/telaah yuridis-kritis (Gunakan asumsi jika Analisa Hukum/Kajian/telaah yuridis-kritis (Gunakan asumsi jika perlu)perlu)

Pendapat HukumPendapat HukumKesimpulanKesimpulan

Saran-saran/ Rekomendasi/solusiSaran-saran/ Rekomendasi/solusiKualifikasiKualifikasi


BENTUK LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUMBENTUK LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM

LAPORAN PENDAPAT HUKUM MEMUAT :LAPORAN PENDAPAT HUKUM MEMUAT :

• FAKTA-FAKTAFAKTA-FAKTA- KETERANGAN-KETERANGAN- KETERANGAN-KETERANGAN- ASUMSI-ASUMSI- ASUMSI-ASUMSI

• PERMASALAHANPERMASALAHAN• PEMBATASANPEMBATASAN• DASAR HUKUMDASAR HUKUM• ANALISA HUKUM ANALISA HUKUM

- KAJIAN SWOT- KAJIAN SWOT- PENDAPAT HUKUM - PENDAPAT HUKUM

• KESIMPULANKESIMPULAN• REKOMENDASI - SARAN REKOMENDASI - SARAN • KUALIFIKASIKUALIFIKASI


FAKTA-FAKTAFAKTA-FAKTA FAKTA-FAKTA: FAKTA-FAKTA:

Hal-hal (keadaan-peristiwa) yg merupakan Hal-hal (keadaan-peristiwa) yg merupakan kenyataan sesuatu benar benar ada atau terjadi kenyataan sesuatu benar benar ada atau terjadi dengan dukungan data atau bukti yang kuat.dengan dukungan data atau bukti yang kuat.

DATA:DATA:Keterangan yang benar-benar nyata atau Keterangan yang benar-benar nyata atau keterangan yang diperoleh berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh berdasarkan hasil riset yg didukung oleh fakta-fakta.riset yg didukung oleh fakta-fakta.

PASAL 1866 BW (alat bukti) PASAL 1866 BW (alat bukti)


DOKUMEN:DOKUMEN:

PASAL 1867 BWPASAL 1867 BW AKTA DIBAWAH TANGAN AKTA DIBAWAH TANGAN AKTA OTENTIK (PASAL 1868 BW)AKTA OTENTIK (PASAL 1868 BW)

TINDAKAN :TINDAKAN : Seleksi tehadap DokumenSeleksi tehadap Dokumen Hanya yg relevan dengan pokok Hanya yg relevan dengan pokok

permasalahanpermasalahan


ASUMSI-ASUMSIASUMSI-ASUMSI

DAPAT BERUPA :DAPAT BERUPA :

Anggapan-AnggapanAnggapan-Anggapan Dugaan-Dugaan Dasar (Hipotesa)Dugaan-Dugaan Dasar (Hipotesa) Buah PikiranBuah Pikiran Hal yang Diterima Sebagai Dasar Hal yang Diterima Sebagai Dasar

Pertimbangan Pertimbangan Merupakan Landasan BerpikirMerupakan Landasan Berpikir


PERSANGKAANPERSANGKAAN

PERSANGKAAN dalam BWPERSANGKAAN dalam BW

(misalnya pada Pasal 1977 BW):(misalnya pada Pasal 1977 BW):

Terhadap benda bergerak yg tidak Terhadap benda bergerak yg tidak berupa bunga, maupun piutang yg tdk berupa bunga, maupun piutang yg tdk harus dibayar kpd si pembawa harus dibayar kpd si pembawa maka maka barang siapa yg menguasainya barang siapa yg menguasainya dianggap sebagai pemilik dianggap sebagai pemilik …….…….


CEK FISIK / CEK LAPANGANCEK FISIK / CEK LAPANGAN

Pemeriksaan atas Obyek Scr Pemeriksaan atas Obyek Scr LangsungLangsung

Konfirmasi dari Instansi terkait Konfirmasi dari Instansi terkait Comply Data Dokumen Comply Data Dokumen


KUALIFIKASI - PEMBATASANKUALIFIKASI - PEMBATASAN

OPINI SEBATAS HUKUM INDONESIAOPINI SEBATAS HUKUM INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN OPINI HUKUM TIDAK MEMBERIKAN OPINI HUKUM

ASINGASING PENDAPAT HANYA DARI SEGI HUKUMPENDAPAT HANYA DARI SEGI HUKUM PENDAPAT LAIN DARI NARA SUMBERPENDAPAT LAIN DARI NARA SUMBER BERDASARKAN DOKUMEN2 YG ADABERDASARKAN DOKUMEN2 YG ADA DOKUMEN BERASUMSI ASLI DAN DOKUMEN BERASUMSI ASLI DAN

BENARBENAR


LEGAL OPINION BERSIFATLEGAL OPINION BERSIFAT

BIASA UNTUK KEPENTINGAN BIASA UNTUK KEPENTINGAN UMUMUMUM

RAHASIA ATAU CONFIDENTIAL RAHASIA ATAU CONFIDENTIAL UNTUK KEENTINGAN KHUSUSUNTUK KEENTINGAN KHUSUS

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG JAWAB DAN DISTRIBUSI HANYA KEPADA PEMBERI DISTRIBUSI HANYA KEPADA PEMBERI TUGAS DAN PIHAK - PIHAK YANG TUGAS DAN PIHAK - PIHAK YANG TERKAITTERKAIT


RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPTHE SCOPE OF OPINIONTHE SCOPE OF OPINION

TERGANTUNG PADA : TERGANTUNG PADA : Permasalahan/Pertanyaan dan/atau Permasalahan/Pertanyaan dan/atau

Solusi yang Diharapkan.Solusi yang Diharapkan. Strategi (Bisnis) yang DiharapkanStrategi (Bisnis) yang Diharapkan

Catatan :Catatan :

Untuk kepentingan Internal, Kebenaran harus dijunjung tinggi.Untuk kepentingan Internal, Kebenaran harus dijunjung tinggi.

Untuk kepentingan Eksternal, Kebenaran ada pada Untuk kepentingan Eksternal, Kebenaran ada pada Perusahaan.Perusahaan.


PERMASALAHAN/PERTANYAANPERMASALAHAN/PERTANYAAN

Uraikan pertanyaan-pertanyaan yang Uraikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pokok relevan dengan pokok permasalahan.permasalahan.

Apakah ada konsekuensi hukum?Apakah ada konsekuensi hukum? Apakah ada upaya hukum yang Apakah ada upaya hukum yang

dapat dilakukan?dapat dilakukan? Apakah langkah-langkah yang harus Apakah langkah-langkah yang harus

ditempuh?ditempuh?


ANALISA HUKUMANALISA HUKUM

Telaah yuridis kritis atas peristiwa / fakta / Telaah yuridis kritis atas peristiwa / fakta / kete-rangan / dokumen / informasi dengan kete-rangan / dokumen / informasi dengan merujuk pada sumber-sumber hukum, merujuk pada sumber-sumber hukum, misalnya:misalnya:

UUUU Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Perjanjian / Peraturan PerusahaanPerjanjian / Peraturan Perusahaan YurisprudensiYurisprudensi DoktrinDoktrin Dll.Dll.


PASAL – PASAL PENTINGPASAL – PASAL PENTING

PASAL PASAL BWPASAL PASAL BW PASAL PASAL PEMBUKTIAN BWPASAL PASAL PEMBUKTIAN BW PASAL PASAL KUASA BWPASAL PASAL KUASA BW PASAL PASAL PERSEROANPASAL PASAL PERSEROAN PASAL PASAL KEPEGAWAIANPASAL PASAL KEPEGAWAIAN PASAL PASAL MATERAIPASAL PASAL MATERAI


PASAL PASAL PENTING PASAL PASAL PENTING

dalam dalam

UU-PERSEROAN TERBATASUU-PERSEROAN TERBATAS


TINDAKAN PERSEROAN TINDAKAN PERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL YANG DIANGGAP TIDAK ADIL TANPA ALASAN YANG WAJARTANPA ALASAN YANG WAJAR

SHAREHOLDER’S RIGHTSHAREHOLDER’S RIGHT

54(2) 54(2) Setiap pemegang sahamSetiap pemegang saham berhak berhak mengajukan gu-gatanmengajukan gu-gatan terhadap perseroan ke terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila di-rugikan karena Pengadilan Negeri, apabila di-rugikan karena tindakan perseroan yg dianggap tidak adil dan tanpa tindakan perseroan yg dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, RUPS, DireksiDireksi dan dan komisaris.komisaris.

Penjelasan:Penjelasan:

Gugatan yg diajukan pd dasarnya berisikan permohonan agar Gugatan yg diajukan pd dasarnya berisikan permohonan agar persero-an menghentikan tindakan yg merugikan tsb dan persero-an menghentikan tindakan yg merugikan tsb dan mengambil langkah2 tertentu baik utk mengatasi akibat yg mengambil langkah2 tertentu baik utk mengatasi akibat yg sdh timbul maupun utk mence-gah tindakan serupa dikemudian sdh timbul maupun utk mence-gah tindakan serupa dikemudian hari. hari.


AKIBAT AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN

DIREKSI DAN/ATAU KOMISARISDIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS

GOOD CORPORATE GOVERNANCEGOOD CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE ACTIONSCORPORATE ACTIONS TUGAS / WEWENANG DIR & KOMTUGAS / WEWENANG DIR & KOM

CATATAN :CATATAN : DUTY OF CAREDUTY OF CARE PROFESIONALPROFESIONAL GOOD FAITHGOOD FAITH


PASAL TGJWB PASAL TGJWB DIREKSI & KOMISARISDIREKSI & KOMISARIS

85(2):85(2): Setiap anggota direksiSetiap anggota direksi bertjwb penuh scr pribadi bertjwb penuh scr pribadi apabila ybs bersalah / lalai menjalankan tugasnya.apabila ybs bersalah / lalai menjalankan tugasnya.

85(3):85(3): Atas nama perseroanAtas nama perseroan pemegang saham yg mewa kili pemegang saham yg mewa kili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh sa ham paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh sa ham dgn hak suara yg sah dpt mengajukan gugatan ke PN dgn hak suara yg sah dpt mengajukan gugatan ke PN thp anggota Direksi yg krn kesalahan/ kelalaiannya thp anggota Direksi yg krn kesalahan/ kelalaiannya menimbulkan kerugian pd perseroan.menimbulkan kerugian pd perseroan.

98(2):98(2): Atas nama perseroan,Atas nama perseroan, pemegang saham yg me- pemegang saham yg me-wakili paling sedikit 1/10 bagian dr juml seluruh sa-ham wakili paling sedikit 1/10 bagian dr juml seluruh sa-ham dgn hak suara yg sah dpt mengajukan gugatan ke PN dgn hak suara yg sah dpt mengajukan gugatan ke PN thd Komisaris yg krn kesalahan / kelalaiannya thd Komisaris yg krn kesalahan / kelalaiannya menimbulkan kerugian pd perseroan.menimbulkan kerugian pd perseroan.

Contoh: Kesalahan Direksi Contoh: Kesalahan Direksi

88(1):88(1): Direksi wajib meminta persetujuan RUPS utk menga Direksi wajib meminta persetujuan RUPS utk menga lihkan/menjadikan jaminana utang kekayaan persrn.lihkan/menjadikan jaminana utang kekayaan persrn.


PENOLAKAN TAGIHAN TERHADAP PT PENOLAKAN TAGIHAN TERHADAP PT (DALAM LIKUIDASI)(DALAM LIKUIDASI)

PERLINDUNGAN KREDITORPERLINDUNGAN KREDITOR PIUTANG YAGN DIAKUIPIUTANG YAGN DIAKUI BUKAN KREDITUR FIKTIFBUKAN KREDITUR FIKTIF BUKTI TAGIHANBUKTI TAGIHAN

120(1):120(1): Likuidator dari perseroan yg telah bubar wajib Likuidator dari perseroan yg telah bubar wajib memeberitahukan kpd memeberitahukan kpd semua krediturnya dgn semua krediturnya dgn surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.

120(2):120(2): a. nama dan alamat likuidator.a. nama dan alamat likuidator.b. tata cara pengajuan tagihan.b. tata cara pengajuan tagihan.c. jangka waktu mengajukan tagihan yg tdk boleh c. jangka waktu mengajukan tagihan yg tdk boleh lebih dari lebih dari 120 hari terhitung sejak surat 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.pemberitahuan diterima.

120(3):120(3): KreditorKreditor yg mengajukan tagihan sesuai yg mengajukan tagihan sesuai dgn (2) huruf b dan c, dan kemudian ditolak, dgn (2) huruf b dan c, dan kemudian ditolak, dpt dpt mengajukan gugatan ke PNmengajukan gugatan ke PN paling lambat 90 hari paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan.terhitung sejak tanggal penolakan.


KESEMPATAN BAGI KREDITOR KESEMPATAN BAGI KREDITOR YG BELUM MENGAJUKAN TAGIHANYG BELUM MENGAJUKAN TAGIHAN

121(1): 121(1): KreditorKreditor yg tdk mengajukan tagihannnya yg tdk mengajukan tagihannnya sesuai dgn ketentuan pasal 120 (2) huruf c, dpt sesuai dgn ketentuan pasal 120 (2) huruf c, dpt mengajukan ta-gihannya melalui PN dlm waktu 2 mengajukan ta-gihannya melalui PN dlm waktu 2 thn terhitung sejak bu-barnya perseroan thn terhitung sejak bu-barnya perseroan didaftarkan dan diumumkan.didaftarkan dan diumumkan.

Catatan :Catatan :

Hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun Hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.

121(2):Tagihan yg diajukan kreditor sebagaimana 121(2):Tagihan yg diajukan kreditor sebagaimana dimaksud dlm (1) hanya dpt dilakukan terhadap dimaksud dlm (1) hanya dpt dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yg blm diberikan kpd sisa kekayaan perseroan yg blm diberikan kpd pemegang saham.pemegang saham.


TANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB

PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM


PRINSIP PRINSIP PIERCING THE CORPORATE’S VEILPIERCING THE CORPORATE’S VEIL

Pasal 3 (1) UU No. 1 Tahun 1995Pasal 3 (1) UU No. 1 Tahun 1995

Pemegang Saham Perseroan tdk Pemegang Saham Perseroan tdk bertanggung jawab secara pribadi atas bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan perikatan yg dibuat atas nama perseroan dan tdk bertanggungjawab atas kerugian dan tdk bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yg telah perseroan melebihi nilai saham yg telah diambilnya.diambilnya.

Penjelasan : Penjelasan : Ketentuan dlm pasal ini mempertegas ciri Ketentuan dlm pasal ini mempertegas ciri perseroan ter-batas, bahwa PS hanya bertanggung perseroan ter-batas, bahwa PS hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yg diambilnya dan jawab sebesar nilai saham yg diambilnya dan tdk meliputi harta kekayaan pribadinya.tdk meliputi harta kekayaan pribadinya.


PRINSIP PRINSIP PIERCING THE CORPORATE’S VEILPIERCING THE CORPORATE’S VEIL

DALIL TANGGUNG JAWAB TERBATASDALIL TANGGUNG JAWAB TERBATAS BERSEMBUNYI DARI CORPORATE ACTIONSBERSEMBUNYI DARI CORPORATE ACTIONS JOINTLY AND SEVERALLYJOINTLY AND SEVERALLY

TERHADAP PEMEGANG SAHAMTERHADAP PEMEGANG SAHAMKETENTUAN PASAL 3 (1) UU NO. 1/1995, TIDAK BERLAKU APABILA :KETENTUAN PASAL 3 (1) UU NO. 1/1995, TIDAK BERLAKU APABILA :a.a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum blm / tdk Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum blm / tdk

terpenuhi;terpenuhi;b.b. Pemegang saham ybs terlibat baik langsung maupun tdk Pemegang saham ybs terlibat baik langsung maupun tdk

langsung dgn itikad buruk yg memanfaatkan perseroan langsung dgn itikad buruk yg memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;semata-mata untuk kepentingan pribadi;

c.c. Pemegang saham ybs terlibat dlm pembuatan melawan hukum Pemegang saham ybs terlibat dlm pembuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Perseroan;yg dilakukan oleh Perseroan;

d.d. Pemegang saham ybs baik langsung maupun tdk langsung scr Pemegang saham ybs baik langsung maupun tdk langsung scr me-lawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yg me-lawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yg mengakibat- kan kekayaan perseroan menjadi tdk cukup utk mengakibat- kan kekayaan perseroan menjadi tdk cukup utk melinasi utang..melinasi utang..


PEJELASAN TGJWB PSPEJELASAN TGJWB PS

Misalnya terjadi pembaharuan harta kekayaan pribadi Misalnya terjadi pembaharuan harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehinnga pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehinnga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang digunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan digunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.pribadinya.

7(3):7(3): Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam

waktu waktu paling paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.sebagian sahamnya kepada orang lain.

7(4):7(4): Setelah 6 bulan, pemegang saham tetap tunggal, Setelah 6 bulan, pemegang saham tetap tunggal, maka maka pemegang saham bertanggung jawab secara pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi pribadi atas segala perikatan atau kerugian atas segala perikatan atau kerugian perseroan.perseroan.


PSL 11(2)PSL 11(2) DALAM HAL DALAM HAL PERSEROAN PERSEROAN

a.a. tidak Menerima;tidak Menerima;b.b. tidak Mengambil ahli semua hak dan tidak Mengambil ahli semua hak dan

kewajiban; kewajiban;c.c. tidak Mengukuhkan secara tertulis;tidak Mengukuhkan secara tertulis;

Perjanjian yang dibuat pendiri atau Perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yg ditugaskan pendiri orang lain yg ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga, maka PS dengan pihak ketiga, maka PS bertanggung jawab scr pribadi atas bertanggung jawab scr pribadi atas segala akibat yg timbul.segala akibat yg timbul.


TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWAB

DIREKSI - KOMISARISDIREKSI - KOMISARIS


TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWABDIREKSI - KOMISARISDIREKSI - KOMISARIS

23 : Selama 23 : Selama pendaftaran dan pengumumanpendaftaran dan pengumuman Akta Pendirian Akta Pendirian beserta su-rat pengesahan menteri. Akta Perubahan Anggaran beserta su-rat pengesahan menteri. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan menteri atau laporan kepada Dasar beserta surat persetujuan menteri atau laporan kepada menteri belum dilakukan. menteri belum dilakukan.

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbu atan hukum yang dilakukan perseroan.perbu atan hukum yang dilakukan perseroan.

60(3) : Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan 60(3) : Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ter-nyata tidak benar danatau menyesatkan, anggota Direksi dan ter-nyata tidak benar danatau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisa- ris scr tanggung renteng bertanggung jawab thd pihak yg Komisa- ris scr tanggung renteng bertanggung jawab thd pihak yg dirugikan.dirugikan.

90(2) : Dalam hal kepailitan terjadi krn kesalahan atau kelalaian 90(2) : Dalam hal kepailitan terjadi krn kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tangungung renteng bertanggung jawab atas Direksi secara tangungung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. kerugian itu.


PERMOHONAN KEPADA PN PERMOHONAN KEPADA PN MENGADAKAN RUPS MENGADAKAN RUPS

MINORITY SHAREHOLDERSMINORITY SHAREHOLDERS RUPSTRUPST RUPSLBRUPSLB PENGENDALIANPENGENDALIAN

67(1): Ketua Pengadilan Negeri dpt memberikan izin kpd 67(1): Ketua Pengadilan Negeri dpt memberikan izin kpd pemohonpemohon untuk : untuk :a.a. Melakukan sendiri pemanggilan Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunanRUPS tahunan atas permohonan atas permohonan

pemegang saham apabila Direksi / Komosaris tidak pemegang saham apabila Direksi / Komosaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan ;atauditentukan ;atau

b.b. Melakukan sendiri pemanggilan Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnyaRUPS lainnya, atas pemohonan peme-, atas pemohonan peme-gang saham (1 pemegang saham atau lebih yang bersamaan gang saham (1 pemegang saham atau lebih yang bersamaan mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ), apabila Direksi atau Komisaris setelah melewati waktu 30 yang sah ), apabila Direksi atau Komisaris setelah melewati waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melekukan pemanggilan RUPS hari terhitung sejak permintaan tidak melekukan pemanggilan RUPS lainnya.lainnya.

67(2): Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka 67(2): Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.pada ketentuan Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

67(3): Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan/atau 67(3): Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir.Komisaris untuk hadir.


PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROANTERHADAP PERSEROAN

DALIL PEMBUATAN MELAWAN HUKUMDALIL PEMBUATAN MELAWAN HUKUM INVETIGATIF AUDITINVETIGATIF AUDIT

110(1): Utk mendapatkan data/keterangan dlm hal tdp dugaan 110(1): Utk mendapatkan data/keterangan dlm hal tdp dugaan bahwa:bahwa:

a.a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham pihak ketiga; ataumerugikan pemegang saham pihak ketiga; atau

b.b. Anggota Direksi / Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum Anggota Direksi / Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yg merugikan perseroan/pemegang saham / pihak ketiga.yg merugikan perseroan/pemegang saham / pihak ketiga.

Penjelasan :Penjelasan :Sebelum melakukan tindakan ini pemohon telah terlebih dahulu meminta Sebelum melakukan tindakan ini pemohon telah terlebih dahulu meminta la ngsung kpd perseroan data/keterangan yang dibutuhkan tetapi ditolak la ngsung kpd perseroan data/keterangan yang dibutuhkan tetapi ditolak oleh perseroan.oleh perseroan.

110(3): 110(3): Pemohon :Pemohon :a.a. Pemegang saham atas nama diri sendiri/atas nama perseroan, jika Pemegang saham atas nama diri sendiri/atas nama perseroan, jika

mewakili paling sedikit 1/10 bag dari juml seluruh saham dgn hak suara yg mewakili paling sedikit 1/10 bag dari juml seluruh saham dgn hak suara yg sah;sah;

b.b. Pihak lain yg dlm anggaran dasasr perseroan / perjanjian diberi wewe-Pihak lain yg dlm anggaran dasasr perseroan / perjanjian diberi wewe-nang untuk mengajukan permohonan pemeriksaaan;nang untuk mengajukan permohonan pemeriksaaan;

c.c. kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.


PEMBUBARAN PERSEROANPEMBUBARAN PERSEROANpasal 117 UUPpasal 117 UUP

(1) PN dapat membubarkan perseroan atas:(1) PN dapat membubarkan perseroan atas:a.a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan

melang gar kepentingan umum;melang gar kepentingan umum;b.b. Permohonan 1 org PS/ lebih dari yg mewakili paling Permohonan 1 org PS/ lebih dari yg mewakili paling

sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara tang sah;suara tang sah;

c.c. Permohonan Permohonan KreditorKreditor dengan alasan: dengan alasan:

- PT tdk mempu membayar utangnya setelah dinyatakan - PT tdk mempu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; pailit;

- harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh - harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabututangnya setelah pernyataan pailit dicabut

d.d. permohonan pihak yg berkepentingan berdasarkan alasan permohonan pihak yg berkepentingan berdasarkan alasan adanya adanya cacat hukumcacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likudator.likudator.


PENGGANTIAN LIKUIDATORPENGGANTIAN LIKUIDATORpasal 123 UUPpasal 123 UUP

BAD PERFORMANCEBAD PERFORMANCE

Atas permohonan 1 org / lebih yg Atas permohonan 1 org / lebih yg berke-pentingan atau atas permohonan berke-pentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua PN dapat mengangkat kejaksaan, Ketua PN dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yg bersangkutan likuidator lama karena yg bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam hal utang per seroan dimaksud dalam hal utang per seroan melebihi kekayaan perseroan. melebihi kekayaan perseroan.


MATERI LITIGASIMATERI LITIGASI


INDEPENDENSI PERADILANINDEPENDENSI PERADILAN(PASAL 5 (1) UU NO. 4 TAHUN 2004)(PASAL 5 (1) UU NO. 4 TAHUN 2004)

PENGADILAN PENGADILAN

MENGADILI MENGADILI

MENURUT HUKUM MENURUT HUKUM

DENGAN TIDAK MEM-BEDA-BEDAKAN DENGAN TIDAK MEM-BEDA-BEDAKAN ORANGORANG



SUATU PERADILAN SUATU PERADILAN

YANG DILAKUKAN YANG DILAKUKAN

TIDAK MENURUT HUKUM TIDAK MENURUT HUKUM

ADALAH ADALAH

BATAL DEMI HUKUM BATAL DEMI HUKUM

(null and void van rechtswege (null and void van rechtswege nieting)nieting)



RASA KEADILAN RASA KEADILAN LEGAL JUSTICELEGAL JUSTICE MORAL JUSTICEMORAL JUSTICE SOCIAL JUSTICESOCIAL JUSTICE

(Independensi / Fair Trial / (Independensi / Fair Trial / Impartiality )Impartiality )



PENGADILAN PENGADILAN MENGADILI MENGADILI

MENURUT HUKUM MENURUT HUKUM TIDAK BERPIHAK TIDAK BERPIHAK DENGAN TIDAK MEM-BEDA-BEDAKAN DENGAN TIDAK MEM-BEDA-BEDAKAN

ORANG ORANG KARENA KARENA

ATASAN, RAS, ETNIK, AGAMA, ATASAN, RAS, ETNIK, AGAMA, LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG


WANPRESTASIWANPRESTASI

4 MACAM WANPRESTASI4 MACAM WANPRESTASIa.a. Tdk melakukan apa yg disanggupi Tdk melakukan apa yg disanggupi

akan dilakukan;akan dilakukan;b.b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, Melaksanakan apa yang dijanjikan,

tetapi tidak sebagaimana yang tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;dijanjikan;

c.c. Melakukan apa yang dijanjikannya Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;tetapi terlambat;

d.d. Melakukan sesuatu yg menurut Melakukan sesuatu yg menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.perjanjian tidak boleh dilakukannya.


SOMASI/TEGURAN/DEMAND LETTERSOMASI/TEGURAN/DEMAND LETTER Pasal 1238 BWPasal 1238 BW

Si berutang adalah lalai, apabila ia Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta se- jenis itu telah sebuah akta se- jenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi dinyatakan lalai, atau demi perikatannnya sendiri, ialah jika ini perikatannnya sendiri, ialah jika ini menetap kan, bahwa si berutang menetap kan, bahwa si berutang harus dianggap la-lai dengan lewatnya harus dianggap la-lai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.waktu yang ditentukan.


PILIHAN PILIHAN

DALAM TUNTUTAN DALAM TUNTUTAN

1267 BW 1267 BW

PIHAK TERHADAP SIAPA PIHAK TERHADAP SIAPA PERIKATAN TIDAK DIPENUHIPERIKATAN TIDAK DIPENUHI, , DAPAT MEMILIH APAKAH IA, JIKA HAL ITU MASIH DPT DAPAT MEMILIH APAKAH IA, JIKA HAL ITU MASIH DPT DILAKUKAN, AKAN MEMAKSA PIHAK YG LAIN UNTUK DILAKUKAN, AKAN MEMAKSA PIHAK YG LAIN UNTUK MEMENUHI PERJANJIAN, ATAU KAH IA AKAN MENUNUTUT MEMENUHI PERJANJIAN, ATAU KAH IA AKAN MENUNUTUT PEMBATALAN PERJANJIAN, DISERTAI PENG-GANTIAN BIAYA PEMBATALAN PERJANJIAN, DISERTAI PENG-GANTIAN BIAYA KERUGIAN DAN BUNGA.KERUGIAN DAN BUNGA.

Pemenuhan perjanjian;Pemenuhan perjanjian; Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; Ganti rugi saja;Ganti rugi saja; Pembatalan perjanjian;Pembatalan perjanjian; Pembatalan disertai ganti rugi.Pembatalan disertai ganti rugi.


PEMBATALAN PERJANJIANPEMBATALAN PERJANJIAN

1266 BW 1266 BW Syarat batal dianggap selalu Syarat batal dianggap selalu

dicantumkan dlm persetujuan2 yg dicantumkan dlm persetujuan2 yg bertimbal balik, mana kala salah satu bertimbal balik, mana kala salah satu pihak tdk memenuhi ke wajibannya.pihak tdk memenuhi ke wajibannya.

Dalam hal yg demikian persetujuan Dalam hal yg demikian persetujuan tdk ba tal demi hukum, tetapi tdk ba tal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim.kepada hakim.


KONSEKUENSI HUKUMKONSEKUENSI HUKUM

TUNTUTAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UTANG TUNTUTAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UTANG

Tuntutan Ganti rugi :Tuntutan Ganti rugi :

Biaya Biaya : segala pengeluaran atau perongkosan yang : segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyatanya sudah dikeluarkan oleh nyata-nyatanya sudah dikeluarkan oleh salah satu pihaksalah satu pihak

Rugi Rugi : kerugian krn kerusakan barang barang : kerugian krn kerusakan barang barang kepunyaan kreditur yg diakibatkan oleh kepunyaan kreditur yg diakibatkan oleh kelalaian si debitur.kelalaian si debitur.

BungaBunga: kerugian yang berupa kehilangan : kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yg sudah dibayangkan atau keuntungan yg sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.dihitung oleh kreditur.


1250 BW1250 BW

(1)(1) Dlm tiap-tiap perikatan yg semata-mata berhu-Dlm tiap-tiap perikatan yg semata-mata berhu-bungan dgn bungan dgn pembayaran sejumlah uangpembayaran sejumlah uang, , penggantian biaya, rugi dan bunga penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yg pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yg ditentukan oleh UU dgn tdk mengurangi ditentukan oleh UU dgn tdk mengurangi peraturan UU khusus.peraturan UU khusus.

(2)(2) Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia minta di harus dibayar terhitung mulai dari ia minta di muka Pengadilan, kecuali dimana hal2 dimana muka Pengadilan, kecuali dimana hal2 dimana UU menetapkan bahwa ia berlaku demi hkm.UU menetapkan bahwa ia berlaku demi hkm.


POKOK-POKOK GUGATANPOKOK-POKOK GUGATAN Identitas para PihakIdentitas para Pihak: Bertindak untuk : Bertindak untuk diri sendiridiri sendiri

atau diwakili oleh atau diwakili oleh kuasa hukum.kuasa hukum.

Mempunyai Mempunyai legitima persona stand ini judiciolegitima persona stand ini judicio artinya artinya secara yuridis mempunyai kepastian sebagai secara yuridis mempunyai kepastian sebagai Penggugat atau Tergugat. Pihak Penggugat atau Penggugat atau Tergugat. Pihak Penggugat atau Tergugat mempunyai hak dan ingin, menuntut atau Tergugat mempunyai hak dan ingin, menuntut atau ingin mempertahankan atau membela hak-haknya.ingin mempertahankan atau membela hak-haknya.

Wewenang Mutlak Hakim (Kompetensi Wewenang Mutlak Hakim (Kompetensi Absolut)Absolut)Misalnya forum penyelesaian sengketa adalah Misalnya forum penyelesaian sengketa adalah arbitrase di BANI tetapi tetap saja gugatan diajukan arbitrase di BANI tetapi tetap saja gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.ke Pengadilan Negeri.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Wewenang Nisbi Hakim (kompentensi Relatif)Wewenang Nisbi Hakim (kompentensi Relatif)

Pasal 118 ayat 1 HIR: Pasal 118 ayat 1 HIR: Actor sequitor forum reiActor sequitor forum rei gugatan gugatan diajukan ditempat Tergugat tinggal.diajukan ditempat Tergugat tinggal.

Pasal 118 ayat 4 HIR jo. Pasal 24 BW: sesuai kesepakatan Pasal 118 ayat 4 HIR jo. Pasal 24 BW: sesuai kesepakatan dalam perjanjian.dalam perjanjian.

Pasal 24 BW : Pasal 24 BW : Dalam suatu sengketa perdata di muka Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berpekara atau salah satu Hakim, kedua belah pihak yang berpekara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya.tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya.

Pasal 118 ayat 3 HIR: apabila gugatan mengenai benda Pasal 118 ayat 3 HIR: apabila gugatan mengenai benda tetap, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tetap, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat benda tetap itu terletak: ditempat benda tetap itu terletak: forum rei siteiforum rei sitei


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Upaya Menjamin HakUpaya Menjamin Hak

Sita jaminanSita jaminan: Harta kekayaan tidak boleh dialihkan atau dijual: Harta kekayaan tidak boleh dialihkan atau dijual

a.a. Atas harta kekayaan milik sendiri (Penggugat) Revindicator Atas harta kekayaan milik sendiri (Penggugat) Revindicator Beslag atas harta bergerak yang tujuannya Beslag atas harta bergerak yang tujuannya dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat.dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat.

b.b. Atas harta kekayaan milik Tergugat(Consevatoir Beslag) berupa:Atas harta kekayaan milik Tergugat(Consevatoir Beslag) berupa:(i)(i) Barang bergerak milik debiturBarang bergerak milik debitur(ii)(ii) Barang tetap milik debiturBarang tetap milik debitur(iii)(iii) Barang bergerak milik debitur yang ada ditangan pihak Barang bergerak milik debitur yang ada ditangan pihak ketigaketiga

Pelanggaran terhadap Sita Jaminan merupakan tidak pidana vide Pelanggaran terhadap Sita Jaminan merupakan tidak pidana vide Hal-Hal-

hal pokok Gugatan Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.hal pokok Gugatan Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Putusan ProvisoinilPutusan Provisoinil

Agar sementara diadakan tindakan pendahuluian guna Agar sementara diadakan tindakan pendahuluian guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Lihat SEMA No. 3 Tahun 2000.Lihat SEMA No. 3 Tahun 2000.

Misalnya:Misalnya:

Dalam hal adanya sita jaminan terhadap saham-saham milik Dalam hal adanya sita jaminan terhadap saham-saham milik Tergugat lalu Penggugat mohon putusan provisi yang menghukum Tergugat lalu Penggugat mohon putusan provisi yang menghukum Tergugat tidak berhak menggunakan hak-haknya yang lahir dari Tergugat tidak berhak menggunakan hak-haknya yang lahir dari kepemilikan saham yang berbeda dari status sitajaminan dan kepemilikan saham yang berbeda dari status sitajaminan dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakuakan Tergugat karenanya segala tindakan hukum yang dilakuakan Tergugat sehubungan dengan hak-hak atas saham adalah batal demi sehubungan dengan hak-hak atas saham adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Keinginan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Keinginan Penggugat adalah termasuk melarang Tergugat untuk Penggugat adalah termasuk melarang Tergugat untuk menggunakan hak suara dalam suatu RUPS.menggunakan hak suara dalam suatu RUPS.

Apakah contoh diatas dapat dibenarkan ? Apakah contoh diatas dapat dibenarkan ?


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Fudamentum PetendiFudamentum Petendi : Dalil-dalil konkrit tantang adanya hubungan : Dalil-dalil konkrit tantang adanya hubungan

hukuman yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. hukuman yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Dengan kata lain, merupakan uraian perdangangan yang dibuat dalam Dengan kata lain, merupakan uraian perdangangan yang dibuat dalam suatu perjanjian dan pasal-pasal mana yangdibuat dalam suatu perjanjian suatu perjanjian dan pasal-pasal mana yangdibuat dalam suatu perjanjian dan pasal-pasal nama yang dilanggar sehingga adanya cidera jamji atau dan pasal-pasal nama yang dilanggar sehingga adanya cidera jamji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Dalam hal “cidera janji”atau”wanprestasi” merujuk pada Pasal 1267 BW Dalam hal “cidera janji”atau”wanprestasi” merujuk pada Pasal 1267 BW yaitu:yaitu:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.bunga.

Bandingkan Bandingkan dengan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” pada pasal dengan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” pada pasal 1365 BW yaitu :1365 BW yaitu :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian kepada Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan PembuktianPembuktian

Pasal 1865 BW: Pasal 1865 BW: Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sebdiri maupun membantah suatu hak orang lain , sebdiri maupun membantah suatu hak orang lain , menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.adanya hak atau peristiwa tersebut.

Misalnya: Bahwa ternyata Tergugat tidak menyelesaikan Misalnya: Bahwa ternyata Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yaitu untuk menyelesaikan pembangunan dalam perjanjian, yaitu untuk menyelesaikan pembangunan Hotel, Restaurant & Café yang harus sudah selesai pada Hotel, Restaurant & Café yang harus sudah selesai pada tanggal 14 Februari 2002 diman hal tersebut telah tanggal 14 Februari 2002 diman hal tersebut telah menyebabkan Hotel, Restaurant & Café tidak dapat menyebabkan Hotel, Restaurant & Café tidak dapat digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Tuntutan atau PetitumTuntutan atau Petitum: apa yang oleh Penggugat diminta atau : apa yang oleh Penggugat diminta atau

diharapkan agar diputuskan oleh hakim.diharapkan agar diputuskan oleh hakim.

Apa yang akan diminta oleh Penggugat dalam petitum sebelumnya Apa yang akan diminta oleh Penggugat dalam petitum sebelumnya harus tercermin dalam uraian pada fundamentium petendi sehingga harus tercermin dalam uraian pada fundamentium petendi sehingga ada kesesuaian peristiwa yang didalilkan dengan tuntunan yang ada kesesuaian peristiwa yang didalilkan dengan tuntunan yang dimohonkan kepada Hakim.dimohonkan kepada Hakim.

Tuntutan pokok: Dalil Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum Tuntutan pokok: Dalil Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum

Misalnya :Misalnya :- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnyaMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya- Menyatakan menurut hukum Tergugat telah lalai/ wanprestasi memenuhi Menyatakan menurut hukum Tergugat telah lalai/ wanprestasi memenuhi

kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannyna sesuia dengan waktu kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannyna sesuia dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya.Penggugat akibat kelalaian Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminanMenyatakan sah dan berharga sita jaminan


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Tuntunan Tambahan :Tuntunan Tambahan :

a.a. Membayar biaya perkaraMembayar biaya perkarab.b. Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoebaar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoebaar

voorraad)voorraad)Butir 7 Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) No.3 tahun Butir 7 Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta menyatakan :2000 tentang Putusan Serta Merta menyatakan :Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Tingkat Pertama.

c.c. Tuntutan agar tergugat membayar bungan (moratoir), Tuntutan agar tergugat membayar bungan (moratoir), apabila tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang apabila tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu diperhitungkan sejak diajukan gugatan tertentu diperhitungkan sejak diajukan gugatan kepengadilan.kepengadilan.

d.d. Tuntutan agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Tuntutan agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman apabila hukuman tidak berupa pembayaran sejumlah tidak berupa pembayaran sejumlah uanguang selam ia tidak memenuhi isi putusan sejak putusan selam ia tidak memenuhi isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.mempunyai kekuatan hukum tetap.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan PutusanPutusan

Condemnatoir- bersifat menghukum misalnya menghukum Condemnatoir- bersifat menghukum misalnya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. X, menhukum Tergugat untuk uang sejumlah Rp. X, menhukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat akibat membayar kerugian yang dialami oleh penggugat akibat kelalaian Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya kelalaian Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuia dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam sesuia dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yaitu sebesar Rp. X.perjanjian yaitu sebesar Rp. X.Contitutif : - bersifat meniadakan atau menciptakan Contitutif : - bersifat meniadakan atau menciptakan suatu suatu keadaan hukum misalnya pemutsan keadaan hukum misalnya pemutsan perjanjian (vide perjanjian (vide Pasal 1266 jo. 1267 BW), Pasal 1266 jo. 1267 BW), pernyataan pailit oleh pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga.Declaratoir : - bersifat menerangkan atau menyatakan apa Declaratoir : - bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang yang sah. sah.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan

Gugatan RekonpensiGugatan Rekonpensi

Dalam perkara yang sama, jika Tergugat Dalam perkara yang sama, jika Tergugat ternyata mempunyai tuntutan kepada ternyata mempunyai tuntutan kepada Penggugat maka Tergugat dapat Penggugat maka Tergugat dapat melakukan gugat balik (Counter Claim) melakukan gugat balik (Counter Claim) kepada Penggugat. Maka dikenal istilah kepada Penggugat. Maka dikenal istilah Penggugat Kompensi/ Tergugat Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan tergugat Kompensi/ Rekonpensi dan tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.Penggugat Rekonpensi.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan

Upaya Hukum BandingUpaya Hukum Banding

Pihak yang kalah dapat mengajukan upaya Pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Memori Banding><Kontra Memori Banding.Memori Banding><Kontra Memori Banding.

Yang Diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Yang Diperiksa oleh Pengadilan Tinggi adalah mennyangkut penerapan adalah mennyangkut penerapan hukumanya maupun fakta-faktanya (bukti-hukumanya maupun fakta-faktanya (bukti-buktinya).buktinya).


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Upaya hukum kasasiUpaya hukum kasasi

Pihak yang kalah dapat memgajukan upaya kasasi ke Mahkama Pihak yang kalah dapat memgajukan upaya kasasi ke Mahkama Agung.Agung.

Alasan kasasi adalah :Alasan kasasi adalah :

Pasal 30 UU no. 14 tahun 1985 tentang Mahkama Agung(“UUMA”):Pasal 30 UU no. 14 tahun 1985 tentang Mahkama Agung(“UUMA”):1.1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;2.2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;3.3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.batalnya putusan yang bersangkutan.

Memori Kasasi ><Kontra Memori KasasiMemori Kasasi ><Kontra Memori Kasasi

Sebagian besar alasan yang diajukan kasasi menyangkut masalah Sebagian besar alasan yang diajukan kasasi menyangkut masalah kesalahan kesalahan

dalam penerapan hukum.dalam penerapan hukum.


Hal-hal pokok GugatanHal-hal pokok Gugatan Peninjauan KembaliPeninjauan Kembali

pasal 67 UUMApasal 67 UUMAAlasan-alasanya adalah:Alasan-alasanya adalah:

a.a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;dinyatakan palsu;

b.b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bikti yang apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bikti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;ditemukan;

c.c. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak menuntut atau lebih dari Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak menuntut atau lebih dari pada yang dituntut;pada yang dituntut;

d.d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;

e.e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;yang lain;

f.f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.kekeliruan yang nyata.


Pasal 69 UUMAPasal 69 UUMATenggang waktu pengajuan permohonan PK yang Tenggang waktu pengajuan permohonan PK yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 adalah 180 hari untuk :pasal 67 adalah 180 hari untuk :

a.a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat sejak Hakim Pidana memperoleh kekeutan hukum tipu muslihat sejak Hakim Pidana memperoleh kekeutan hukum tetap, dan telah diberitaukan kepada para pihak yang tetap, dan telah diberitaukan kepada para pihak yang berperkara;berperkara;

b.b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tinggal ditemukannya harus dinyatakan di yang hari serta tinggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c.c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memeproleh Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memeproleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitaukan kepada para kekuatan hukum tetap dan telah diberitaukan kepada para pihak yang berpekara;pihak yang berpekara;

d.d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitaukan kepada pihak yang berpekara.diberitaukan kepada pihak yang berpekara.

HAL-HAL POKOK HAL-HAL POKOK DALAM GUGATANDALAM GUGATAN


HAL-HAL POKOK HAL-HAL POKOK DALAM GUGATANDALAM GUGATAN

EksekusiEksekusi

Peninjaukan kembali tidak menangguhkan eksekusi (Psl 66 ayat 2 Peninjaukan kembali tidak menangguhkan eksekusi (Psl 66 ayat 2 UUMA).UUMA).

Apabila Penggugat menang dan putusanya mempunyai kekuatan Apabila Penggugat menang dan putusanya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat dapat secara sukarela memenuhi hukum tetap, maka Tergugat dapat secara sukarela memenuhi amar putusan.amar putusan.

Jika Pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan maka Pihak yang Jika Pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan maka Pihak yang menang dapat memohon ke Pengadilan Negeri untuk menegur menang dapat memohon ke Pengadilan Negeri untuk menegur Pihak yang kalah utk memenuhi isi putusan (aanmaning).Pihak yang kalah utk memenuhi isi putusan (aanmaning).

Jika telah di aanmaning Pihak yg kalah tetap tdk mematuhi isi Jika telah di aanmaning Pihak yg kalah tetap tdk mematuhi isi putusan maka Pihak yg menang dpt memohon Pengadilan Negeri putusan maka Pihak yg menang dpt memohon Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi/lelang harta kekayaannya untuk melaksanakan sita eksekusi/lelang harta kekayaannya dengan bantuan kantor lelang negara. dengan bantuan kantor lelang negara.


Sekian Sekian

&&

Terima kasihTerima kasih

61422906 1 presentasi legal opini advocat

Documents