PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN KERJAUNDANGAN KESEHATAN KERJA

Di Rumah SakitDi Rumah Sakit

t 2004

t 2004

NAMA : (APEP) SUTARYANA

T.TGL.LHR : BANDUNG, 24 FEBRUARI 1965

JABATAN : KA.SUB.BAG. TEKNOLOGI KLK PUSAT KESJA DEPKES

KANTOR : HR RASUNA SAID KAV 4-9 JAKARTA SELATAN

TLP./ FAX 021 -5275256

RUMAH : VILA MUTIARA BOGOR BO6 NO3 BOGOR

PHONE 0251 (7117036) – (7156741) HP( 08158856241)

PDDK : So (APK-TS) 1988,S1 (FKM-UI),1997, S2 (IKM- UI) 2002

PEKERJAAN : DINKES PROP KALTIM 1988 – 2002

PUSKESJA 2002 – SEKARANG

BIO DATABIO DATA

PEKERJARS

PERLINDUNGANKES & KESELAMATAN

PEKERJA,PASIEN,PENGUNJUNG,MASY

SEKITAR

UU & PERATURAN K-3

Di RS

SDM BERKUALITAS & PRODUKTIF

TEMPAT KERJA

TERMASUK RUMAH

SAKIT

MEMPUNYAI RESIKO

BAHAYA KESELAMATAN &

KESEHATAN KERJA

WAJIB MELAKSANAKAN

K-3

AKREDITASI K-3

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Tap MPR No.3 tahun 2000, tata urutan perundang-undang adalah sebagai berikut:

• UU Dasar 1945• Ketetapan MPR• Undang-Undang• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu)• Peraturan pemerintah• Keputusan Presiden• Peraturan Daerah

Undang-undang Dasar 1945

45 menginsyaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 H, Setiap warganegara berhak atas pelayanan kesehatan

DASAR HUKUM

UU 1 /1970 UU 1 /1970 TENTANGTENTANG

KESELAMATAN KERJA KESELAMATAN KERJA

UU 23 /1992UU 23 /1992TENTANG KESEHATAN TENTANG KESEHATAN (PS 23 : KESEHATAN (PS 23 : KESEHATAN

KERJA )KERJA )

Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga/ UU No 40 Tahun 2004 Jamsosnas

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No.10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran UU No 13/2003 Ketenaga Kerjaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah / UU No 32 Thn 2004 TTG Pemerintahan Daerah

Undang undang yang berkaitan dg K3 RS

UU No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja:

Dasar Keilmuannya adalah Ilmu Teknik Memerlukan kajian profesi penjabarannya. Perlu individu yg mempunyai kompetensi

dalam pelaksanaannya

UU No 23 tahun 1992 Kesehatan Kerja:

Dasar Keilmuannya adalah Ilmu Medis Memerlukan kajian profesi penjabarannya Perlu individu yg mempunyai kompetensi dalam

pelaksanaannya.

UU 23/1992 TTG KESEHATAN (PASAL 11 : UPAYA KESEHATAN)

 

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui:1. Kesehatan keluarga2. Perbaikan gizi3. Pengamanan makanan4. Kesehatan lingkungan5. Kesehatan kerja6. Kesehatan jiwa7. Pemberantasan penyakit8. Penyembuhan penyakit & prmulihan kes9. Penyuluhan kes. Masyarakat10 Pengamanan sediaan farmasi & alkes11 Pengamanan zat adiktif12 Kesehatan sekolah13 Kesehatan Olah Raga14 Kesehatan Tradisional15 Kesehatan Matra

UU 23 /1992 TTG KESEHATAN (PASAL 23 : KESEHATAN KERJA )

 

UU KESEHATAN

 

PENJELASAN 

Bagian KeenamKesehatan pasal 23

 (1). Kesehatan Kerja

diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas yang

optimal 

Pasal 23 Ayat (1) Kesehatan Kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja

UU 23/1992 TTG KESEHATAN (PASAL 23 : KESEHATAN KERJA )

 

(2). Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja

Ayat (2)Upaya kesehatan kerja pada hakekatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja.

UU 23/1992 TTG KESEHATAN (PASAL 23 : KESEHATAN KERJA )

 (3). Setiap tempat Kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja

Ayat (3)Tempat kerja adalah tempat yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak, yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa, oleh satu atau beberapa orang pekerja. Tempat kerja yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit, atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

b. Pasal 841 Ayat (3 & 5), sanksi pidana bagi yang tidak

melaksanakan kesehatan kerja dan sarana kesehatan termasuk RS  (Kurungan 1 thn atau denda 15 Juta)

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH

RPP KESEHATAN KERJA AMANAT UU NO 23 TAHUN 1992 PASAL 23 AYAT 4 Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 ditetapkan dengan Peraturan pemerintah

PP KESEHATAN KERJA ???

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah No. 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 4: Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri

PP. No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga lainnya.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan pastisida

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi

PP No. 12 tahun 1975 tentang Izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya

PERATURAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN KERJA

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap pemanfaatan Radiasi Pengion

Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2000 tentang perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja.

SKBd. Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan

RI dan Menteri Perhubungan RI Nomor: 1391/Menkes/SKB/IX/2003-Nomor KM 42 Tahun 2003 tentang Pembinaan Kesehatan Kerja pada Pekerja Transportasi .

e. Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor: 225A/Men/2003-Nomor 1637Amenkes/SKB/XII/2003 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri.

SKB SKB No. 168/KPTS/1971- No 207/Kab/B.Ch/1971

tentang kerjasama Depkes dan Depnaker dalam bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja

SKB N0. 235/Men/1985 – N0. 114/Menkes/skb/III/86 tentang Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja

SKB No. Kep-333/Men/1985 – No 51/Menkes/SKB/IV/1985 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja

SKB Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor:

01/Ka BAPETEN/V-1999 tentang ketentuan Keselamatan Kerja terhadap Radiasi.

Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI Nomor: 1391/Menkes/SKB/IX/2003-Nomor KM 42 Tahun 2003 tentang Pembinaan Kesehatan Kerja pada Pekerja Transportasi .

Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor: 225A/Men/2003-Nomor 1637Amenkes/SKB/XII/2003 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri.

 

SKB Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor : 183/MENKES/SKB/II/1993 Tentang Pelaksanaan Pemantauan Danpak Kesehatan Lingkungan

Keputusan Bersama Dirjen Binawas Depnaker dan Dirjen Binkesmas Depkes Nomor: Kep.22/BW/1996-Nomor: 202/BM/BJ/BGM/II/1996 tentang Penanggulangan Anemia Gizi (kekurangan zat besi) bagi pekerja wainta

Keputusan Bersama Menkes dan Kepala Bepeten Nomor: 1193/Menkes/SKB/VII/2000-Nomor: 003/Bapeten/SKB/VII-2000 tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dalam Pemanfaatan Tenagga Nuklir di Bidang Kesehatan

SKB SKB No. Kep/333/Men/1986 – No

151/Menkes/SKB/IV/1985 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja

Keputusan bersama Dirjen Binawas Depnaker dan Dirjen Binkesmas Depkes No Kep.22/BW/96 – No. 202/BW/DJ/BGM/II/96 tentang Penanggulangan Anemia Gizi (kekurangan zat besi) bagi Pekerja Wanita

Nomor 172/MENKES/PER/III/1991 Tentang Pengawasan Kesehatan Pekerja Radiasi.

Nomor: 172 /MENKES/PER/III/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelola pestisidasi

Nomor: 986/1992 dan Keputusan Dirjen P2MPLP No. HK. 00.06.6.598 Mengenai beberapa Aspek persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Nomor: 336/MENKES/PER/V/1997 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Nomor: 261/MENKES/PER/II/1998 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Nomor: 363/MENKES/PER/IV/1998 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan

Nomor: 84/MENKES/PER/II/1992 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan

Kepmenkes No: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang kemudian dijabarkan dalam :

SK Dirjen Binkesmas No. 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik dasar

Keputusan Dirjen Yanmedik No.098/Yamedik RSKS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, khusus bentuk pelayanan medik spesialistik.

No. 1277/menkes/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

No.1758 / Menkes / SK/XII/2003, tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar

No 1075/Menkes/VII/2003 tentang Sistem Informansi Manajemen Kesehatan Kerja

Nomor: 1406/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Standar pemeriksaan kadar timah hitam pada spesimen biomaker manusia

Nomor: 1407/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran udara

Nomor: 1439/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis pada sarana Pelayanan Kesehatan

No.424/Menkes/SK/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah & Pedoman Penanggulangannya.

No. 351/Menkes/SK/III/2003 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sektor Kesehatan

No. 1074/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Kesehatan kerja

 NO: 203/Menkes/SK/III/1986 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja

Nomor: 43/MENKES/SK/II/1988 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

No.138/Menkes SK/SK/II/1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri dan Tenaga Asing yang akan bekerja di Indonesia.

Nomor: 875/MENKES/SK/VIII/2001 Tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Bidang Kesehatan.

No: 876/MENKES/SK/VIII/2001 Tentang Pedoman Teknik Analisis Dampak Keshatan Lingkungan.

No: 1217/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi.

No: 1350/MENKES//SK/XII/2001 Tentang Pengelolaan Pestisidasi.

No: 11/MENKES/SK/I/2002 Tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.

No: 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

No: 913/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.

No 04/MENKES/SK/I/2002 Tentang Laboratorium Kesehatan Swasta.

No: 1335/MENKES/SK/X/2002 Tentang Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit.

Binkesmas No. 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik dasar

Dirjen Yanmedik No.098/Yamedik RSKS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, khusus bentuk pelayanan medik spesialistik.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor Per 01//Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per.05/Men/1979 tentang syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pemakaian Lift Listrik Untuk Pengangkutan Orang dan barang.

No: Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

No. Per 03/Men/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.

No. Per 03/Men/1986 tentang syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang mengelola Pestisida

Nomor Per-01/Men/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi tenaga Paramedis Perusahaan

No.Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

No.Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

No.05/MEN/1996 tentang sistim Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

No.Per.05/MEN/1996 tentang Pedoman Penerapan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.05/MEN/1996 tentang Pedoman Teknis Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No. Per.05/MEN/1996 tentang Laporan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No: Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

No Per-04/Men/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat.

. Nomor-02/Men/1980 Tentang

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

Nomor 02/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

No. KEPTS.333/MEN/19899 Tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

Nomor 147/Men/1989 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Direktur Jenderal Bina Hubungan ke tenaga Kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No. SE.86/BW/1997 tentang Perusahaan Catering yang mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja

Dirjen Binawas No.SE.07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B dalam Pemeriksaan Kesehatan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1.Tap MPR No. 3 tahun 2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

2.Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan

3.Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Kumpulan Peraturan Perundangan bidang Lingkungan Hidup