Obyek PajakObyek Pajak

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima / Setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima / diperoleh WP.diperoleh WP.

Baik yg berasal dari Indonesia maupun luar IndonesiaBaik yg berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia Yg dpt dipakai utk konsumsi atau utk menambah Yg dpt dipakai utk konsumsi atau utk menambah

kekayaan WP yg bersangkutan.kekayaan WP yg bersangkutan. dgn nama & dlm bentuk apapun, termasuk: dgn nama & dlm bentuk apapun, termasuk:

a.a. Laba Usaha Laba Usaha b.b. Keuntungan karena penjualan / pengalihan Keuntungan karena penjualan / pengalihan

harta.harta.c.c. Penerimaan kembali pembayaran pajak yg tlh Penerimaan kembali pembayaran pajak yg tlh

dibebankan sbg biaya.dibebankan sbg biaya.d.d. Bunga termasuk premium, diskonto, & Bunga termasuk premium, diskonto, &

imbalan krn jaminan pengembalian utang.imbalan krn jaminan pengembalian utang.e.e. Deviden, dg nama & dlm bentuk apapun Deviden, dg nama & dlm bentuk apapun

termasuk deviden dr prshn asuransi pd termasuk deviden dr prshn asuransi pd pemegang polis, & pembagian hasil usaha pemegang polis, & pembagian hasil usaha koperasi.koperasi.

f.f. Royalti.Royalti.g.g. Sewa & penghasilan lain sehub.dg Sewa & penghasilan lain sehub.dg

penggunaan harta.penggunaan harta.

i.i. Keuntungan krn pembebasan utang, Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dg PP.jumlah tertentu yg ditetapkan dg PP.

j.j. Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing.Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing.k.k. Selisih lebih krn penilaian kembali aktiva.Selisih lebih krn penilaian kembali aktiva.l.l. Premi asuransi.Premi asuransi.m.m. Iuran yg diterima/diperoleh perkumpulan dr anggotanya Iuran yg diterima/diperoleh perkumpulan dr anggotanya

yg terdiri dr WP yg menjlnkan usaha/pekerjaan bebas.yg terdiri dr WP yg menjlnkan usaha/pekerjaan bebas.n.n. Tambahan kekayaan neto yg berasal dr penghasilan yg Tambahan kekayaan neto yg berasal dr penghasilan yg

belum dikenakan pajak.belum dikenakan pajak.o.o. penghasilan dari usaha berbasis syariah;penghasilan dari usaha berbasis syariah;

p.p. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dantata cara perpajakan; dan

q.q. surplus Bank Indonesia.surplus Bank Indonesia.

DikenakanFINAL

NONOBYEK

(dikecualikan)

Penghasilan Penghasilan Yang Dikenakan Yang Dikenakan

Pajak Bersifat Pajak Bersifat FinalFinal

Konsekuensi dr Pengenaan Konsekuensi dr Pengenaan Pajak yg Bersifat FinalPajak yg Bersifat Final

Penghasilan yg diterima/diperoleh tdk dihitung Penghasilan yg diterima/diperoleh tdk dihitung kembali pajaknya pd saat penghitungan pajak kembali pajaknya pd saat penghitungan pajak akhir tahun.akhir tahun.

Pajak yg tlh dibayar/dipotong pd saat perolehan Pajak yg tlh dibayar/dipotong pd saat perolehan penghasilan/saat transaksi tdk dpt dikreditkan penghasilan/saat transaksi tdk dpt dikreditkan dg pajak terutang yg dihitung pd saat dg pajak terutang yg dihitung pd saat penghitungan pajak akhir thn.penghitungan pajak akhir thn.

Biaya-biaya yg dikeluarkan sehub dg perolehan Biaya-biaya yg dikeluarkan sehub dg perolehan penghasilan yg dikenakan pajak bersifat final penghasilan yg dikenakan pajak bersifat final tdk dpt dikurangkan dr penghasilan sbg dasar tdk dpt dikurangkan dr penghasilan sbg dasar penghitungan pajak terutang.penghitungan pajak terutang.

Jenis Penghasilan Dasar Hukum Tarif

Bunga Deposito PP 131 Th 2000 20%

Penjualan saham bursa PP 41 Th 1994 stdtd PP 14 Th 1997

0,1% dari nilai transaksi0,5% dari nilai saham saat penawaran perdana

Bunga dan Diskonto Obligasi

PP 6 Th 2002 15% bagi WPDN20% bagi WPLN

Diskonto SPN PP 27 Tahun 2008 20% dari diskonto

Transaksi Derivatif berupa kontrak berjangka

PP 17 Tahun 2009 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan

PP 71 Thn 2008 5% dari jumlah bruto.1% utk RS/RSS oleh perush. Real estat

Sewa Tanah dan Bangunan

PP 29 Th 1996 stdtd PP 5 Th 2002

10% dari jumlah bruto

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL

Jenis Penghasilan Dasar Hukum Tarif

Pengh. Jasa Konstruksi PP 51 Th 2008 jo. PP 40 Th. 2009

Pelaksanaan : 2% , 3%, 4%Perencanaan: 4%, 6%Pengawasan : 4%, 6%

Dividen yang diterima oleh WPOP

PP 19 Tahun 2009 10%

Uang Pesangon dan Tebusan Pensiun

PP 68 Th 2009 Pesangon : Pensiun0-50 jt : 0% 0-50 : 0%50-100 jt :5% >50 : 5%100-500 :15%>500 :25%

Bunga Simpanan Anggota Koperasi

PP 15 Tahun 2009 ≤240 rb : 0%>240 rb : 10%

Hadiah Undian PP 132 Th. 2000 25% dari hadiah

Revaluasi aktiva tetap PMK 132/PMK/03/2000

10% dari sisa lebih (NP – NB)

Jasa Pelayaran dalam Negeri KMK 416/KMK.04/1994

1,2% dari jumlah bruto

…lanjutan

Penghasilan yang Penghasilan yang Tidak Termasuk Tidak Termasuk

Obyek PajakObyek Pajak

a. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Penghasilan Bukan Objek PPh– Psl 4 (3)

PMK 245/PMK.03/2008 bahwa: PMK 245/PMK.03/2008 bahwa: Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:a.a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;b.b. badan keagamaan;badan keagamaan;c.c. badan pendidikan;badan pendidikan;d.d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; ataubadan sosial termasuk yayasan dan koperasi; ataue.e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,dikecualikandikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. sebagai objek Pajak Penghasilan.Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari

objek Pajak Penghasilan berlaku apabila pihak pemberi hibah, objek Pajak Penghasilan berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan penerima pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan.hibah, bantuan, atau sumbangan.

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Lanjutan……..

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

…lanjutan

Pemegang saham

Kepemilikan

status dividen

Witholding Tax

PT/BUMN/BUMD < 25% Objek PPh PPh 23 – 15%

PT/BUMN/BUMD ≥ 25% Bukan Objek -

Perorangan DN < 25% Objek PPh Final

PPh Final – 10%

Perorangan DN ≥ 25% Objek PPh Final

PPh Final – 10%

Koperasi - DN < 25% Bukan Objek -

Koperasi - DN ≥ 25% Bukan Objek -

CV, Yayasan, Firma

< 25% Objek PPh PPh 23 – 15%

CV, Yayasan, Firma

≥ 25% Objek PPh PPh 23 – 15%

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

peserta

DANA PENSIU

N

SASARAN INVESTASI

Iuran pensiun Saham di bursa IndonesiaObligasi di bursa IndonesiaDeposito di Indonesia

PropertiLembaga KeuanganAgrobisnisUsaha lainnya

RETURN

1 2 3

45

NON OBYEK PAJAK

OBYEK PAJAK

NON OBYEK PAJAK

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

A B

CV AB

- Gaji/imbalan- bagianlaba

Penghasilan 100.000Biaya 60.000Laba Bersih 40.000PPh 25% 10.000Laba Setelah PPh 30.000 Non Obyek Pajak jika dibagikan

Kepada Pemiliknya

Jika ada gaji kepada pemilik,tdk boleh dikurangkan krn bagi Pemilik tidak dikenakan PPh

15

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

…lanjutan

Penerimaan 10 milyarPengeluaran 8 milyarSurplus 2 milyar Non Obyek Pajak, jika dalam 4 tahun dapat

dialokasikan dalam sarana/prasarana

Deductible ExpensesDeductible ExpensesPasal 6 UU PPh:a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan kegiatan usaha;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

18

Deductible ExpensesDeductible ExpensesPasal 6 UU PPh:h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

19

Deductible ExpensesDeductible ExpensesPasal 6 UU PPh:j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

BIAYA-BIAYA LAINNYABIAYA-BIAYA LAINNYA

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Pasal 6 dan 9 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Biaya PromosiBiaya Promosi

• Biaya Promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Biaya Promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, dan/atau dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.penjualan.

• Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan sebagaimana dimaksud Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam Pasal 1 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi kriteria berikut :harus memenuhi kriteria berikut :

a. untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan; a. untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan; b. dikeluarkan secara wajar; b. dikeluarkan secara wajar; c. menurut adat kebiasaan pedagang yang baik; c. menurut adat kebiasaan pedagang yang baik; d. dapat berupa barang, uang, jasa, dan fasilitas; dan d. dapat berupa barang, uang, jasa, dan fasilitas; dan e. diterima oleh pihak lain.e. diterima oleh pihak lain.• Industri rokok dan industri farmasi wajiIndustri rokok dan industri farmasi wajib membuat daftar nominatif b membuat daftar nominatif

atas pengeluaran Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan yang atas pengeluaran Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan yang dikeluarkan kepada pihak lain.dikeluarkan kepada pihak lain.

• Wajib Pajak Perbankan tidak wajib membuat daftar nominatif.Wajib Pajak Perbankan tidak wajib membuat daftar nominatif.

PERMENKEU NO.104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009:

Nama Nama : …PT ARTHA…: …PT ARTHA…NPWP NPWP : …01.345.678.8-541.000: …01.345.678.8-541.000Alamat Alamat : …JL. ASEM 20, YOGYAKARTA…: …JL. ASEM 20, YOGYAKARTA…Tahun Pajak Tahun Pajak : ..2010..: ..2010..

No

DATA PENERIMAPemotongan

PPh

Nama NPWP Alamat Tgl Bentuk &Jenis Biaya

Jml.Rp.

Ket. JmlPPh

No. Bukpot

1. CV A 02…. Jl. ABC 2/1/10 Iklan media 10 jt -- 200 rb 8/I/10

2. PT C 01…. Jl. XYZ 3/2/10 Cetakan 12 jt -- -- --

3. ….dst

2222

Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain.

Daftar nominatif tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT. Tahunan PPh Badan.

Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Biaya Perjamuan/EntertainmentBiaya Perjamuan/Entertainment

Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil). memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi : seperti terlampir yang berisi : Nomor urut., Tanggal "entertainment”, Nama tempat , Alamat, Nomor urut., Tanggal "entertainment”, Nama tempat , Alamat,

Jenis "entertainment”, Jumlah (Rp);Jenis "entertainment”, Jumlah (Rp); Relasi usaha yang diberikan "entertainment“(- Nama, Posisi, Relasi usaha yang diberikan "entertainment“(- Nama, Posisi,

Nama perusahaan, Jenis usaha)Nama perusahaan, Jenis usaha)

SE-Dirjen Pajak No.27/PJ.22/1986 tanggal 13 Juni 1986

Biaya dalam bentuk Natura/KenikmatanBiaya dalam bentuk Natura/Kenikmatan

• Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh - pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh

pemberi kerja di tempat kerja, ataupemberi kerja di tempat kerja, atau

- pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang - pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang

karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian

makan ditempat kerja, meliputi Pegawai bagian pemasaran, makan ditempat kerja, meliputi Pegawai bagian pemasaran,

bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Permenkeu No.83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009:

Biaya dalam bentuk Natura/KenikmatanBiaya dalam bentuk Natura/Kenikmatan

b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. pembangunan di daerah tersebut.

- sarana tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan - sarana tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;keluarganya;

- sarana pelayanan kesehatan;- sarana pelayanan kesehatan;

- sarana pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;- sarana pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;

- sarana peribadatan;- sarana peribadatan;

- sarana pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;- sarana pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;

- sarana olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, - sarana olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power power

boating, pacuan kuda, dan terbang layang,boating, pacuan kuda, dan terbang layang,

sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Lanjutan ………….

Biaya dalam bentuk Natura/KenikmatanBiaya dalam bentuk Natura/Kenikmatan

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.mineral.

c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.pekerjaan tersebut mengharuskannya. Meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam Meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta

penginapan penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Lanjutan ………….

27

Non Deductible ExpensesNon Deductible ExpensesPasal 9 UU PPh:a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

Non Deductible ExpensesNon Deductible ExpensesPasal 9 UU PPh:e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau

jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

Non Deductible ExpensesNon Deductible ExpensesPasal 9 UU PPh:i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A UU PPh.

(Pasal 9 ayat (2) UU PPh)

Non Deductible ExpensesNon Deductible ExpensesPasal 4 Peraturan Pemerintah No. 138/2000:a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;

b. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

c. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

d. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak; dan

e. kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Pengurang Penghasilan BrutoPengurang Penghasilan BrutoBiaya PenyusutanBiaya Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud/ Tidak

Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan

Garis Lurus Saldo Menurun

Bukan Bangunan dan Harta Tidak BerwujudKelompok 1Kelompok 2Kelompok 3Kelompok 4

4 thn8 thn16 thn20 thn

25 %12,5 %6,25 %

5 %

50 %25 %

12,5 %10 %

BangunanPermanenTidak Permanen

20 thn10 thn

5 %10 %

Tidak adaTidak ada

PENYUSUTAN FISKALPENYUSUTAN FISKAL

Akuntansi:

- Metode: Boleh pilih

- Fixed Asset: All Depr.

- n bulan: Dibulatkan ke atas atau ke bawah

- Masa Manfaat: justifikasi

- Materialitas

- Residual Value: minimal Rp 1

Fiskal

- Metode: GL/SM

- Fixed Asset: 3M

- n bulan: Dibulatkan ke atas

- Masa Manfaat: ditetapkan

- Materialitas: Tdk Kenal

- Residual Value: Tdk ada

- Taat Azas

- SM method, NSB akhir tahun disusutkan sekaligus

- Kelompok: KMK 520/2000 jo KMK 138/2002

Pengurang Penghasilan BrutoPengurang Penghasilan BrutoCadangan Piutang Tidak Tertagih Cadangan Piutang Tidak Tertagih

Secara umum cadangan tidak diperkenankanSecara umum cadangan tidak diperkenankanPasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, kecuali untuk:Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, kecuali untuk: Bank, Sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan, anjak Bank, Sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan, anjak

piutang, piutang, Asuransi, termasuk LPJS,Asuransi, termasuk LPJS, Pertambangan (biaya reklamasi)Pertambangan (biaya reklamasi) Penjaminan (LPS),Penjaminan (LPS), Pembuangan limbah industri,Pembuangan limbah industri, Penanaman kembali kehutanan.Penanaman kembali kehutanan.

BIAYA CADANGAN KERUGIAN PIUTANG BIAYA CADANGAN KERUGIAN PIUTANG (PPAP)(PPAP)

Permenkeu No. 81/PMK.03/2009Tanggal 22 April 2009

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank perkreditan rakyat ditetapkan sebagai berikut :

a. 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas LANCAR tidak termasuk Sertifikat Bank ;

b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas KURANG LANCAR setelah dikurangi dengan nilai agunan;

c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas DIRAGUKAN setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan

d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas MACET setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah :- 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan- 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.

PPAP……lanjutanPPAP……lanjutan

Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat.yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat.

Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.piutang tak tertagih.

Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih, kerugian piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih, cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.

Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian piutang namun tidak untuk menutup kerugian piutang namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.diperhitungkan sebagai kerugian.

Permenkeu No. 105/PMK.03/2009 Tanggal 10 Juni 2009Permenkeu No. 105/PMK.03/2009 Tanggal 10 Juni 2009PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG

DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTODAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.

piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk piutang sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak; tidak dapat ditagih tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak;

dan dan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah

diserahkan perkara perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri diserahkan perkara perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau

terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau

telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.untuk jumlah utang tertentu.

Piutang yang nyata-nyata, tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan :

Persyaratan diatas tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya.

DEBITUR KECIL LAINNYADEBITUR KECIL LAINNYA

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:sebagai akibat adanya pemberian:

Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra);Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra); Kredit Usaha Tanu (KUT), Kredit Usaha Tanu (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK);Kredit Usaha Kecil (KUK); Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank

Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

DEBITUR KECIL

• piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Besarnya Cadangan Piutang Tak Tertagih – PerpajakanPMK 81/PMK.03/2009

Bank Umum BPR Dasar

Lancar 1% 0,5% Piutang

Perhatian Khusus 5% - Piutang - Agunan

Kurang Lancar 15% 10% Piutang - Agunan

Diragukan 50% 50% Piutang - Agunan

Macet 100% 100% Piutang - Agunan

Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah:•100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan•75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.

KOMPENSASI KERUGIANKOMPENSASI KERUGIAN

Kompensasi 5 Tahun

Contoh:

PT ABC dalam tahun 2005 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal PT ABC sebagai berikut:

• 2006 : laba fiskal Rp 200.000.000,00

• 2007 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)

• 2008 : laba fiskal Rp N I H I L

• 2009 : laba fiskal Rp 100.000.000,00

• 2010 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

Pasal 6 (2) UU PPh

Tahun Laba Kena Pajak Sisa Kompensasi Th depan

2006 Laba 200 jtRugi 05 200 jtPKP nihil

Sisa Rugi 2005 1.000 jt

2007 Rugi 300 jt Sisa Rugi 2005 1.000 jtRugi 2007 300 jt

2008 Laba Nihil Sisa Rugi 2005 1.000 jtRugi 2007 300 jt

2009 Laba 100 jtRugi 05 100 jtPKP nihil

Sisa Rugi 2005 900 jtRugi 2007 300 jt

2010 Laba 800 jtRugi 05 800 jtPKP nihil

Rugi 2007 300 jt

Tarif PPh BadanTarif PPh Badan

Ketentuan Pasal 17 UU 36/2008:Ketentuan Pasal 17 UU 36/2008:

Tarif umum PPh Pasal 17 UU PPh untuk Wajib Pajak Badan tahun pajak 2009 adalah 28% dan mulai tahun 2010 adalah 25%.

Psl 17 ayat (2b): Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No. 81/PMK.03/2007 : ditambahkan syarat kepemilikan saham publik adalah minimal 300 pihak.

FASILITAS PASAL 31EFASILITAS PASAL 31EBagi WP Badan dengan Peredaran Bruto ≤ 50 MilyarBagi WP Badan dengan Peredaran Bruto ≤ 50 Milyar

pengurangan tarif sebesar 50% dengan syarat:pengurangan tarif sebesar 50% dengan syarat: WP badan DN;WP badan DN; Omzet tidak lebih dari 50 MiliarOmzet tidak lebih dari 50 Miliar

Diberikan hanya atas batasan PKP sampai dengan Diberikan hanya atas batasan PKP sampai dengan Rp 4.8 MiliarRp 4.8 Miliar

Contoh 1:Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 dgn PKP sebesar Rp500.000.000,00

Penghitungan PPh yang terutang:Seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.Pajak Penghasilan yang terutang: (50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

Note: PKP = Penghasilan Kena Pajak

Contoh 2:Contoh 2:Peredaran bruto PT X dalam tahun Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 pajak 2009 sebesar sebesar

Rp30.000.000.000,00 dengan Rp30.000.000.000,00 dengan PKP PKP sebesar Rp3.000.000.000,00.sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penghitungan PPh yang terutang:Penghitungan PPh yang terutang:1.1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang

memperoleh fasilitas:memperoleh fasilitas:(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00= Rp480.000.000,00

2.2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:tidak memperoleh fasilitas:Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

PPh yang terutang:PPh yang terutang:- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00 - (50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = = Rp 67.200.000,00Rp 67.200.000,00- 28% x Rp2.520.000.000,00 - 28% x Rp2.520.000.000,00 == Rp705.600.000,00Rp705.600.000,00Jumlah PPh yang terutang Jumlah PPh yang terutang == Rp772.800.000,00Rp772.800.000,00

Note: Tarif PPh Badan Tahun 2010 dst. sebesar 25%