4. sop pelayanan data dan informasikesbangpolinmas.demakkab.go.id/wp-content/uploads/seksi... ·...
TRANSCRIPT
4. SOP PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
JFU
Kasubbag
TU Kasi Kakan
Persyaratan/k
elengkapan Waktu Output
Catatan :
Kasubag/Kasi
memberikan paraf
terlebih dahulu
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
6.
7 Arsip
1 jam
10 mnt
Surat atau
dokumen
berisi data
dan informasi
Data dan informasi
yang telah selesai
diserahkan kepada
Kasi/Kasubbag TU
untuk diperiksa. Jika
tidak ada kekeliruan
langsung dinaikkan
ke Kakan untuk
ditandatangani
Menyerahkan data
dan informasi
kepada Petugas
untuk diserahkan pd
Pemohon
Lembar
disposisi
Disposisi
Surat atau
dokumen
berisi data
dan informasi
Waktu yang
dibutuhkan
tergantung
data/informa
si yang
diminta
5.
Memerintahkan Staf
untuk melakukan
pengumpulan data
dan informasi
3 jam
Lembar
disposisi
Dokumen
data dan
informasi
3.
Mengajukan berkas
permohonan ke
Kakan
Lembar
disposisi 15 mnt
4.
Menelaah surat
permohonan dan
mendisposisi ke
Seksi terkait
15 mnt
Ket
2.Menerima berkas
permohonan
Surat
permohonan 15 mnt
Nomor
agenda surat
Surat
permohonan
1.
Mengagenda surat
permohonan
permintaan
data/informasi dari
pemohon
Surat
permohonan 15 mnt
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
selesai
file
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP : PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
1. Memahami data dan infromasi yang diperlukan
2. Mampu mengidentifikasi, menyajikan data dan
informasi dengan baik
Penjabaran Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas
Kab. Demak
1. Dokumen
2. Komputer
3. ATK
1. Data/Informasi tertulis dibubuhi tanda tangan 1. Surat permohonan data atau informasi
Kakan sehingga dijamin keasliannya 2. File permintaan data dan surat jawaban disimpan pada
masing-masing Seksi terkait
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMASPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
2. Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang
15. SOP KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN / PENYALAHGUNAAN
NARKOBA BAGI PELAJAR
JFUKasubbag
TU / PPTK Kakan
Persyaratan/k
elengkapanWaktu Output
- SK
- Nodin
Kajian
Hukum
3.
Mengajukan Nota
Dinas pelaksanaan
kegiatan Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran/Penggunaa
n Narkoba
Nota Dinas
dan Lembar
disposisi
1 jamDisposisi
Kakan
4.
Melaksanakan rapat
persiapan bersama
Tim P4GN
Resume rapat 2 jamSurat
menyurat
Penentuan
waktu dan
lokasi sasaran
Operasi
5.
Mempersiapankan
Langkah - langkah
dan pelaksanaan
Kelengkapan
administratif 1 hari
Terselesaikan
nya urusan
administratif
a.
Menyelesaikan surat
menyurat dan berkas
administratif lain
Surat
menyurat
b.
Melaksanakan
koordinasi dengan
Sekolah yang
ditunjuk
Surat
Pengantar
Surat
Jawaban
c.
Menyerahkan
dukungan
administratif ke
Sekolah yang
ditunjuk
d.Pelaksanaan kegiatan
Penyuluhan
e.
Mengarsipkan
pelaksanaan kegiatan
Penyuluhan
6.
Melaksanakan rapat
evaluasi pelaksanaan
kegiatan
Operasi/Razia
Resume rapat 2 jam Arsip kegiatan
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
2. Menyelesaikan SKParaf Kajian
SK3 hari SK
Ket
1.
Mengajukan Kajian
Hukum SK Bupati
tentang Tim P4GN
(Tim Penanganan
Pencegahan,
Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Narkoba) Kabupaten
Demak
2 hari Nota Dinas
No Uraian Prosedur Mutu Baku
SK Bupati tidak
dibuat setaip
tahun hanya
apabila ada
perubahan
nomenklatur
baru dilakukan
perubahan
Mulai
Selesai file
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP :
1. Memahami regulasi terkait Narkoba
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami administrasi surat menyurat
3. Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang Penjabaran
Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas Kab. Demak
1. Berkas usulan
2. Komputer
3. ATK
1. Pentingnya pencegahan dini kepada para pelajar Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen
akan bahaya Narkoba perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KEGIATAN PENYULUHAN
PENCEGAHAN PEREDARAN /
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI PELAJAR
KEPALA KANTOR
KESBANGPOLINMAS
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
2. Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Demak
1. Permendagri No. 21 Th. 2013 tentang Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
14. SOP PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI / RAZIA PELAJAR
JFUKasubbag
TU / PPTK Kakan
Persyaratan/
kelengkapanWaktu Output
- SK
- Nodin
Kajian
Hukum
3.
Mengajukan Nota
Dinas pelaksanaan
kegiatan operasi/razia
pelajar kepada Kakan
Nota Dinas
dan Lembar
disposisi
1 jamDisposisi
Kakan
4.
Melaksanakan rapat
persiapan bersama
Tim Operasi / Razia
Resume rapat 2 jam Surat menyuratPenentuan waktu
dan lokasi sasaran
Operasi
5.
Melaksanakan
kegiatan
Operasi/Razia Pelajar
Perlengkapan 6 jam Hasil kegiatanTitik kumpul di
Kantor
Kesbangpolinmas
a.
Mengumpulkan
Pelajar yang terjaring
razia di Kantor
Kesbangpolinmas
b.
Menandatangani
Surat Pernyataan bagi
Pelajar yang terjaring
razia
Draft Surat
Pernyataan
Surat
Pernyataan
c.
Tim Operasi / Razia
menelpon ke Bagian
Kesiswaan / BP dari
siswa yang terjaring
razia
Nomor telepon
Sekolah siswa
yang terjaring
mendapatkan
pemberitahuan
d.
Memberikan
pengarahan pada
siswa yang terjaring
oleh Tim Operasi /
Razia dari unsur
Polres, Kemenag dan
Dindikpora
Bahan
pengarahanPengarahan
e.
Bagian kesiswaan
atau BK dari Sekolah
yang siswanya
terjaring razia
menjemput siswanya
ke Kantor
Kesbangpolinmas
Guru / BK ke
Kesbangpolinm
as
f.
Bagian Kesiswaan
atau BK
menandatangani
Surat Pernyataan
yang sudah
ditandatangani siswa
bersangkutan
Draft Surat
Pernyataan
Surat
Pernyataan
yang sudah
ditandatangani
Ket
2. Menyelesaikan SKParaf Kajian
SK 3 hari SK
1.
Mengajukan Kajian
Hukum SK Bupati
tentang Tim
Operasi/Razia Pelajar
2 hari Nota Dinas
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
JFUKasubbag
TU / PPTK Kakan
Persyaratan/
kelengkapanWaktu Output
KetNo Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
g.
Siswa yang terjaring
Operasi / Razia
ditemani Guru atau
BP meninggalkan
Kantor
Kesbangpolinmas
Guru dan siswa
meninggalkan
Kantor
Kesbangpolinm
as
6.
Mengarsip hasil
kegiatan operasi /
razia
Berkas arsip Arsip kegiatan
7.
Melaksanakan rapat
evaluasi pelaksanaan
kegiatan
Operasi/Razia
Resume rapat 3 jam Arsip kegiatan
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
Selesai file
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP :
Memahami administrasi surat menyurat
3. Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang Penjabaran
Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas Kab. Demak
1. SK Tim Operasi / Razia Pelajar
2. Komputer
3. Lembar Surat Pernyataan
4. ATK
1. Antisipasi terhadap kenalan remaja dan perbuatan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen
melanggar hukum dan penyalahgunaan Narkoba perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PELAKSANAAN KEGIATAN
OPERASI / RAZIA PELAJAR
KEPALA KANTOR
KESBANGPOLINMAS
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
2. Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Demak
1. Permendagri No. 21 Th. 2013 tentang Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
13. PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR, FORUM DISKUSI, SARASEHAN
DAN TALKSHOW
Staf
Pelaksana PPTK Kakan
Persyaratan/ke
lengkapanWaktu Output
- Nota dinas
- Lembar
disposisi
a.Menentukan waktu
pelaksanaan kegiatanResume rapat
Surat
menyurat
b.
Menentukan
sasaran/peserta
kegiatan
Resume rapatSurat
menyurat
c.
Menentukan
tempat/lokasi
pelaksanaan kegiatan
Resume rapatSurat
menyurat
d.Menentukan
Narasumber kegiatanResume rapat
Surat
menyurat
e.
Menetapkan
dukungan
adminsitratif lainnya
Resume rapatSurat
menyurat
3
Checking
administratif
pelaksanaan kegiatan
Checklist
kelengkapan2 hari
a.
Menyelesaikan
distribusi surat
menyurat
Checklist
kelengkapan
b.Finalisasi dukungan
adminstratif lainnya
Checklist
kelengkapan
4.Melaksanakan
kegiatan
Berkas dan
kelengkapan
kegiatan
1 hariDokumen
kegiatan
5.Rapat evaluasi
pelaksanaan kegiatanBahan rapat 2 jam Notulen
6.
Mengarsip
keseluruhan proses
dan hasil kegiatan
Ordner 1 jam Arsip
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
Ket
2.Melaksanakan Rapat
Persiapan :Bahan rapat 1 hari
Rekomendasi
Kakan
1.
Mengajukan Nota
Dinas Rencana
Kegiatan
2 jamDisposisi
Kakan
No Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku
Mulai
selesai
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP :
1. Memahami konsep tata naskah dinas
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami administrasi surat menyurat
2. Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang Penjabaran
Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas Kab. Demak
Lintas Seksi 1. Berkas usulan
2. Komputer
3. ATK
1. Menurunnya rasa kebangsaan di masyarakat Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen
khususnya di kalangan generasi muda perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Demak
PELAKSANAAN KEGIATAN
SEMINAR, FORUM DISKUSI,
SARASEHAN DAN TALKSHOW
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KEPALA KANTOR
KESBANGPOLINMAS
1. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
Kakan
Kasubbag
TU Kasi JFU
Persyaratan/kel
engkapan Waktu Output
8
Menyampaikan
Dokumen Laporan
Tahunan kepada
Kasubbag TU untuk
memintakan
persetujuan
Dokumen LKj IP 1 Jam Dokumen LKj IP
9
Penandatanganan
dokumen LKj IP oleh
Kakan jika tidak
disetujui maka akan
diperbaiki kembali
Dokumen LKj IP 10 Menit Dokumen LKj IP
10
Membuat surat
pengantar pengiriman
sekaligus penomoran
surat, kemudian
diserahkan ke staf
untuk dikirimkan ke
alamat yang dituju
Konsep surat
pengantar15 Menit Surat Pengantar
11
Mengantar surat,
menggandakan dan
mengarsipkan
Dokumen LKj IP
Dokumen LKj IP 1 Jam Dokumen LKj IP
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
Dokumen LKj IP
5.
Format
penyusunan LKj
IP
6.
Menganalisis dan
mengevaluasi data dan
informasi LKj IP yang
telah terkumpul
7
Membuat konsep
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKj IP)
Mengoreksi Dokumen
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKj IP)
Dokumen LKj
IP
2 Hari
1 Hari
Draft LKj IP Draft LKj IP
Format
penyusunan
LKj IP
Format
penyusunan
LKj IP
Format
penyusunan
LKj IP
SOP
Pengumpulan
Data
4 Hari
3.
Menyampaikan format
pengumpulan data dan
informasi LKj IP kepada
masing-masing seksi
Format
penyusunan LKj
IP
1 Jam
4.
Menghimpun format
data dan informasi LKj
IP dari masing-masing
seksi
3 Jam
Format
penyusunan LKj
IP
Ket
2.
Membuat format
pengumpulan data dan
informasi LKj IP dari
masing-masing seksi
Format
penyusunan LKj
IP
2 Jam
Disposisi Surat
Format
penyusunan
LKj IP
1.
Memerintahkan
penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP)
Disposisi surat 10 Menit
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
Selesai
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP :
1
1. Memiliki kewenangan dalam penyususnan LKj IP OPD
2
3 Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang
Penjabaran Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas
Kab. Demak
1 SOP Penyusunan Laporan LPPD 1. Dokumen
2 SOP Penyusunan Laporan LKPJ 2. Komputer
3. ATK
1. Disimpan sebagai pedoman evaluasi LKJiP1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan LKj IP Perangkat Daerah ini tidak berjalan
lancar yang berakibat penyusunan LKJiP Kabupaten
Terhambat
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMASPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis
data dan informasi bahan laporan
2. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
Kakan
Kasubbag
TU Kasi JFU
Persyaratan/kel
engkapan Waktu Output
8
Menyampaikan
Dokumen Laporan
Tahunan kepada
Kasubbag TU untuk
memintakan
persetujuan
Dokumen LKPJ 1 Jam Dokumen LKPJ
9
Penandatanganan
dokumen LKPJ oleh
Kakan jika tidak
disetujui maka akan
diperbaiki kembali
Dokumen LKPJ 10 Menit Dokumen LKPJ
10
Membuat surat
pengantar pengiriman
sekaligus penomoran
surat, kemudian
diserahkan ke staf
untuk dikirimkan ke
alamat yang dituju
Konsep surat
pengantar15 Menit Surat Pengantar
11
Mengantar surat,
menggandakan dan
mengarsipkan
Dokumen LKPJ
Dokumen LKPJ 1 Jam Dokumen LKPJ
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
Dokumen LKPJ
5.
Format
penyusunan
LKPJ
Format
penyusunan
LKPJ
Format
penyusunan
LKPJ
6.
Menganalisis dan
mengevaluasi data dan
informasi LKPJ yang
telah terkumpul
7 Dokumen LKPJ
2 Hari
1 Hari
Draft LKPJ Draft LKPJMembuat konsep
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Mengoreksi Dokumen
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ)
SOP
Pengumpulan
Data
4 Hari
Format
penyusunan
LKPJ
Format
penyusunan
LKPJ
3.
Menyampaikan format
pengumpulan data dan
informasi LKPJ kepada
masing-masing seksi
Format
penyusunan
LKPJ
1 Jam
4.
Menghimpun format
data dan informasi
LKPJ dari masing-
masing seksi
3 Jam
Ket
2.
Membuat format
pengumpulan data dan
informasi LKPJ dari
masing-masing seksi
Format
penyusunan
LKPJ
2 Jam
Disposisi Surat
Format
penyusunan
LKPJ
1.
Memerintahkan
penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Disposisi surat 10 Menit
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
Selesai
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP :
1
1. Memiliki kewenangan dalam penyususnan LKPJ OPD
2
3 Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang
Penjabaran Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas
Kab. Demak
1 SOP Penyusunan Laporan LPPD 1. Dokumen
2 SOP Penyusunan Laporan LKJiP 2. Komputer
3. ATK
1. Disimpan sebagai pedoman evaluasi LKPJ
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMASPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis
data dan informasi bahan laporan
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan LKPJ Perangkat Daerah ini tidak berjalan
lancar dan mengakibatkn terlambatnya penyusunan
LKPJ Kabupaten
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
3. SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
Kakan
Kasubbag
TU Kasi JFU
Persyaratan/kel
engkapan Waktu Output
8
Menyampaikan
Dokumen Laporan
Tahunan kepada
Kasubbag TU untuk
memintakan
persetujuan
Dokumen LPPD 1 JamDokumen
LPPD
9
Penandatanganan
dokumen LPPD oleh
Kakan jika tidak
disetujui maka akan
diperbaiki kembali
Dokumen LPPD 10 MenitDokumen
LPPD
10
Membuat surat
pengantar pengiriman
sekaligus penomoran
surat, kemudian
diserahkan ke staf
untuk dikirimkan ke
alamat yang dituju
Konsep surat
pengantar15 Menit Surat Pengantar
11
Mengantar surat,
menggandakan dan
mengarsipkan
Dokumen LPPD
Dokumen LPPD 1 Jam Dokumen LPPD
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
AGUS HERAWAN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004
Ket
2.
Membuat format
pengumpulan data dan
informasi LPPD dari
masing-masing seksi
Format
penyusunan
LPPD
2 Jam
Disposisi Surat
Format
penyusunan
LPPD
1.
Memerintahkan
penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
(LPPD)
Disposisi surat 10 Menit
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
SOP
Pengumpulan
Data
4 Hari
Format
penyusunan
LPPD
Format
penyusunan
LPPD
3.
Menyampaikan format
pengumpulan data dan
informasi LPPD kepada
masing-masing seksi
Format
penyusunan
LPPD
1 Jam
4.
Menghimpun format
data dan informasi
LPPD dari masing-
masing seksi
3 Jam
Dokumen LPPD
5.
Format
penyusunan
LPPD
Format
penyusunan
LPPD
Format
penyusunan
LPPD
6.
Menganalisis dan
mengevaluasi data dan
informasi LPPD yang
telah terkumpul
7Dokumen
LPPD
2 Hari
1 Hari
Draft LPPD Draft LPPD
Membuat konsep
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Mengoreksi Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Mulai
Selesai
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP :
1
1. Memiliki kewenangan dalam penyususnan LPPD OPD
2
3 Perbup Demak No. 51 Th. 2008 tentang
Penjabaran Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas
Kab. Demak
1 SOP Penyusunan Laporan LKPJ 1. Dokumen
2 SOP Penyusunan Laporan LKJiP 2. Komputer
3. ATK
1. Disimpan sebagai pedoman evaluasi LPPD1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan LPPD ini tidak berjalan lancar.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMASPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis
data dan informasi bahan laporan