4 pengelolaan bmd
DESCRIPTION
simdaTRANSCRIPT
For Good Local Governance
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
DASAR PENGELOLAAN BMD
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keu antara Pusat & Daerah
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;• PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Permendagri Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3
NERACA PEMDA / SKPD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Dipakainya istilah Pengelola Barang dan Pengguna Barang
BMD pd dasarnya digunakan dlm rangka penyelenggaraan
tupoksi pemda, shg BMD yg sedang digunakan dilarang utk
dipindahtangankan
Tanah dan/atau bangunan pemda yg tdk digunakan utk tupoksi
wajib diserahkan kpd Gubernur/Bupati/Walikota
Gubernur/Bupati/Walikota berwenang utk:
a. menetapkan status penggunaan
b. pemanfaatan dan
c. pemindahtanganan
tanah dan bangunan yang diserahkan tsb.
Tanah pemda hrs disertifikatkan a.n. Pemerintah Propinsi/
Kabupaten/Kota .
Dipakainya istilah Pengelola Barang dan Pengguna Barang
BMD pd dasarnya digunakan dlm rangka penyelenggaraan
tupoksi pemda, shg BMD yg sedang digunakan dilarang utk
dipindahtangankan
Tanah dan/atau bangunan pemda yg tdk digunakan utk tupoksi
wajib diserahkan kpd Gubernur/Bupati/Walikota
Gubernur/Bupati/Walikota berwenang utk:
a. menetapkan status penggunaan
b. pemanfaatan dan
c. pemindahtanganan
tanah dan bangunan yang diserahkan tsb.
Tanah pemda hrs disertifikatkan a.n. Pemerintah Propinsi/
Kabupaten/Kota .
4
PRINSIP DASAR PENGELOLAANPRINSIP DASAR PENGELOLAAN
PEJABAT PENGELOLA BMD
KEPALA DAERAH
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD
SEKRETARIS DAERAH
PENGELOLA BMD
KA BAGIAN ASET / DPKAD
PEMBANTU PENGELOLA
KAPALA SKPD KAPALA SKPD
PENGGUNA PENGGUNA
KEPALA UPTD
PENYIMPAN BARANG
PENGURUS BARANG
PENGURUS BARANG
PENYIMPAN BARANGKUASA PENGGUNA
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; Dibantu oleh:
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;b. Ka Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola
barang milik daerah selaku pembantu pengelola;c. Kepala SKPD selaku pengguna;d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna; e. Penyimpan barang milik daerah; danf. Pengurus barang milik daerah.
Selaku Pemegang Kekuasaan BMD, berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan dan tertib adminstrasi BMDLampiran Bab II.2
Kepala Daerah
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah selaku Pengelola
BarangMenetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan barang milik daerah;Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
milik daerah;Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD;
Melakukan koordinasi dalam pelaksaan inventarisasi barang milik daerah; dan
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Tanggungjawab Pembantu Pengelola Barang (PPKAD)
Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Tugas dan Tugas dan Tanggungjawab Tanggungjawab
Kepala SKPDKepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan
barang milik daerah kepada pengelola barang;
mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah;
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
menggunakan bmd yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang;
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan nya; dan
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
Tugas dan Tanggungjawab Kepala SKPD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Tugas Penyimpan Barang
menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Tugas Pengurus Barang
mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing masing SKPD, kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Dokumen yg harus ditatausahakan :1. Daftar Penerimaan Barang dari Pihak III (Lampiran 23)2. Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah (Lampiran 25)3. KIB B. Peralatan dan Mesin (Lampiran 26)4. KIB C. Gedung dan Bangunan (Lampiran27)5. KIB D. Jalan, Irigasi dan Jaringan (Lampiran 28)6. KIB E. Aset Tetap Lainnya (Lampiran 29)7. KIB F. Konstruksi Dalam Pengerjaan (Lampiran 30)8. Kartu Inventaris Ruangan/KIR (Lampiran 31)9. Buku Inventaris (Lampiran 32)10. Rekapitulasi Buku Inventaris (Lampiran 33)11. Laporan Mutasi Barang – Semester (Lampiran 34)12. Daftar Mutasi Barang – Tahunan (Lampiran 35)13. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (Lampiran 36)14. Daftar Usulan Barang yg Akan Dihapus (Lampiran 37)15. Daftar BMD yg Diguna-usahakan (Lampiran 38)16. Kartu Pemeliharaan Barang (Lampiran 42)
Tugas Pengurus Barang (lanjutan)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
KODEFIKASI
Kodefikasi yaitu :
Pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
Tujuan
Untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.
Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut:a. Barang milik pemerintah kabupaten/Kota (12).b. Barang milik pemerintah provinsi (11).c. Barang milik pemerintah pusat (BM/KN (00 kalau ada).
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
...... Lanjutan kodefikasi
Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut :
Nomor Kode Lokasi1) Menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
2) Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah.
3) Nomor Kode urutan Provinsi 4) Nomor Kode urutan Kabupaten/Kota
Nomor Kode Barang 1) Golongan Barang.2) Bidang Barang.3) Kelompok Barang4) Sub sub Kelompok Barang5) Register Barang
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
KODE BIDANG UNIT ORGANISASI Dibakukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan
pengelompokkan yang terdiri dari 22 bidang, yaitu:
(1) Sekwan/DPRD;(2) Gubernur/Bupati/Walikota;(3) Wakil GUbernur/Bupati/Walikota;(4) Sekretariat Daerah;(5) Bidang Kimpraswil/PU;(6) Bidang Perhubungan;(7) Bidang Kesehatan;(8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;(9) Bidang Sosial;
(10) Bidang Kependudukan; (11) Bidang Pertanian;
(12) Bidang Perindustrian;(13) Bidang Pendapatan;(14) Bidang Pengawasan;(15) Bidang Perencanaan;(16) Bidang Lingkungan Hidup;(17) Bidang Pariwisata;(18) Bidang Kesatuan Bangsa;(19) Bidang Kepegawaian;(20) Bidang Penghubung;(21) Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi; (22) Bidang BUMD.
Kecamatan diberi Nomor Kode mulai dari nomor urut 50 (lima puluh) dan seterusnya sesuai jumlah kecamatan pada masing masing Kabupaten/Kota
Contoh Penomoran SKPD
BIDANG SKPD
(Unit Pengguna)
Sub Unit (Kuasa Pengguna)
UPB
(SUB-SUB UNIT)
Pendidikan 01. Dinas Pendidikan 01 CabDin Pendidikan 01. SDN ….
Sekretariat Daerah
01. Sekretariat Daerah
50. Kecamatan …
51. Kecamatan …
52. Dst
01. Bagian/Biro Humas
Kesehatan 01. Dinas Kesehatan 01. Puskesmas Kec. A 01. Pustu ….
1 2 2 4 1 4 0 5 0 1 4 0 10
Kode Komponen Pemilik Barang (Provinsi)
Kode Provinsi (Kalimantan Tengah)
Kode Bidang(Bid.Kimpraswil/PU) Kode Tahun
Pengadaan(Th 2004)
KODEFIKASIKODEFIKASI LOKASI LOKASI
Kode Komponen Pemilik Barang (Provinsi)
Kode Komponen Pemilik Barang (Provinsi)
Kode Sub Unit (Dinas PU)Kode Unit Kerja
(Dinas PU)Kode Komponen Pemilik Barang (Kabupaten)
Kode Kab/Kota (Kab Barito Timur)
0 1
Kode UPB
0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 50
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Kode Bidang Barang (Alat Angkutan)
Kode Sub Kel. (Perorangan) Mobil yang ke ... (5)
KODEFIKASIKODEFIKASI BARANG BARANG
Kode Sub Sub Kel. (Sedan)
Kode Golongan Barang (Peralatan Mesin)
Kode Kelompok Barang (AA Darat Bermotor)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
LINGKUP PENGELOLAAN BMD
PENERIMAAN,PENYIMPANAN DANPENYALURANPERENCANAAN
KEBUTUHAN DANPENGANGGARAN
PEMANFAATAN
PENGAMANAN &PEMELIHARAAN
PEMBIAYAAN
PEMINDAHTANGANAN
PENGADAAN
PENATAUSAHAAN
PENGGUNAAN
PENILAIANPENGHAPUSAN
PEMBINAANPENGAWASANPENGENDALIAN
TUNTUTANGANTIRUGI
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP21
1. Perencanaan dan Penganggaran disusun dalam Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. Perencanaan dan Penganggaran disusun berdasarkan standardisasi BMD, standarisasi kebutuhan BMD dan standarisasi harga;
3. Kuasa Pengguna mengajukan usul rencana kebutuhan barang kepada Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang;
4. Usulan tersebut ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) setelah dibahas oleh Pengelola bersama Pengguna dengan memperhatikan hasil inventarisasi barang yang dikuasai pengguna barang.
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
PENGGUNAAN BMD
PENGGUNAAN
Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota
memperhatikan:• Digunakan untuk menyelenggarakan
Tupoksi;• Menunjang penyelenggaraan Tupoksi
instansi yang bersangkutan.
Penetapan status penggunaan atas BMD dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP23
Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
Pedoman pelaksanaan BMD di luar tanah diatur dalam Peraturan Presiden;
Pengaturan pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
PENGADAAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP24
adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pemanfaatan meliputi: Sewa
Pinjam PakaiKerjasama pemanfaatanBangun guna serah Bangun serah guna
PEMANFAATAN
PEMANFAATAN
PEMANFAATAN
SEWA
PINJAM PAKAI
KERJASAMA PEMANFAATAN
BGS / BSG
Pihak ke 3Max 5 tahun
Pihak Pemda lainMax 2 tahun
Pihak lainMax 30 tahun
Pihak lainMax 30 tahun
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
PENGAMANAN: Lingkup: Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum Pengamanan Adminisrasi: pembukuan, inventarisasi,
pelaporan BMD Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll. Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status
kepemilikan BMD
PEMELIHARAAN Pengguna Barang mongkoordinir & bertanggung jawab
atas pemeliharaan BMD di bawah penguasaannya. Pemeliharaan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Brg &
Pejabat yg ditunjuk. Pemeliharaan dilaksanakan dgn berpedoman pd Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil
pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd Pengguna Brg secara periodik
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
PENILAIAN
Berpedoman pada SAP (PP 24/2005), bultek no. 02 tentang Neraca Awal.
Penilaian BMD dlm rangka penyusunan neraca awal , berpedoman pd SAP oleh Tim Penilai, dan dapat melibatkan Penilai Independen yg bersertifikat;
Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan Penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi dgn estimasi terendah menggunakan nilai NJOP
Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa selain tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dpt melibatkan penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
PENGHAPUSAN
PENGHAPUSAN: Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pd
Pengguna Barang Penghapusan dari Daftar BMD pd Pengelola
Barang
PEMUSNAHAN: Pemusnahan sbg tindak lanjut dari penghapusan karena: •tdk dpt dimanfaatkan •tdk dpt dipindahtangankan; atau •alasan lain sesuai ketentuan perUUan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Pemindahtanganan
Pemusnahan
Penjualan Hibah
Tukar Menukar
PMP
Tidak dapat digunakan
PENGHAPUSANTidak dapat dimanfaatkan
Tidak dapat dipindahtangankanPelaksanaan UU, seperti (UU Kepabeanan, selundupan, dll)
Pemerintah digugat, kalah, hapuskan
Alasan lain
Bencana Alam, Kebakaran
Putusan Pengadilan
Force majeure
PENGHAPUSANPENGHAPUSAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP30
adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
Pemindahtanganan BMD meliputi: Penjualan
Tukar-menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah
PEMINDAHTANGANAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
PENATAUSAHAAN PEMBUKUAN
Mencatat pada Daftar Barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya
INVENTARISASI Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD
minimal 5 th sekali, yg hasilnya disampaikan kpd Pengelola Barang;
Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;
Laporan hasil inventarisasi disampaikan kpd Pengelola Barang.
PELAPORANPengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT
kpd Pengelola Barang;Pengelola Barang menyusun Laporan BMN/D utk
NERACA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
REKONSILIASI ASET TETAP
Rekonsiliasi antara fungsi Aset dengan Fungsi Pembukuan atas Mutasi Aset yang terjadi dalam tahun berjalan
Hasil rekonsiliasi akhir tahun akan memberikan saldo akhir yang up to date bagi Aset Tetap
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP - BPKP
Hal-hal yang perlu diperhatikanPengurus Barang:
Aset Tetap Rusak Berat masuk ke dalam aset lain-lain
Nilai Aset Tetap terdiri dari nilai perolehan dan nilai pendukung (sesuai dengan Bultek SAP 9).
Dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan, Pengurus Barang harus melakukan rekonsiliasi aset tetap dengan fungsi keuangan. Hasil dari rekonsiliasi tersebut dibuatkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi.