3289_k_pdt_2010[2]

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 3289 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam

perkara:

1 PT PUTRA AGRO SEJATI, beralamat di Jl. Brigjen Katamso,

Komplek Istana Bussines Center No. 27 Medan (dahulu beralamat di

Jl. Brigjen Katamso Komplek Surya Balian, Blok C No. 8 Medan);

2 ASPIN TANADI, Presiden Direktur PT PUTRA AGRO SEJATI,

dahulu beralamat di Jl Taman Polonia IV No. 36, Kelurahan Sukadami,

Kecamatan Medan Polonia, Medan, dalam hal ini memberi kuasa

kepada JUNIRWAN KURNIA, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor

di Uro Building (Citi Bank) Level 9 Suite 9, Jl. Imam Bonjol No. 23

Medan, Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

TENNEN SOZAI Co. LTD, beralamat di 1083460, Nishihawa Saiki-City

Oito Pref, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAUFIK

SIREGAR, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Prof. H.M.

Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas, Blok B No. 9 Medan, Termohon

Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu

sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para

Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan perdagangan berbentuk badan hukum

yang didirikan menurut ketentuan hukum Kerajaan Jepang dan salah satu unit kegiatan

usahanya adalah mengimpor sayur mayur untuk masyarakat konsumen Jepang;

Bahwa kemudian pada bulan Februari 2003, Tergugat I diwakili Tergugat II

menghubungi Penggugat, lalu para Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai

kemampuan dan keahlian dalam menyediakan sayur mayur berkualitas tinggi dan

menyatakan kesediaan para Tergugat untuk memasok sayur mayur dengan kualitas tinggi

itu kepada Penggugat, lalu untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat II menegaskan lagi

sudah berpengalaman dalam Agro Industri/Agro Bisnis yang dikelola di atas tanah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 3289 K/Pdt/2010

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


miliknya sendiri di Brastagi dengan memperlihatkan copy sertifikat tanah milik Tergugat

II;

Bahwa akan tetapi sebelum Penggugat menyatakan sikap untuk menampung

produk Tergugat I, para Tergugat mengemukakan adanya hambatan dalam melaksanakan

seluruh proses yaitu ketiadaan/kekurangan peralatan/prasarana dan fasilitas lainnya

terutama modal kerja yang dimiliki oleh Tergugat I, lalu para Tergugat memohon agar

Penggugat bersedia untuk terlebih dahulu memberi pinjaman sebagai modal kerja dan

lain-lain yang pengembaliannya diangsur dengan pengiriman sayur mayur kepada

Penggugat, selain pembayaran dengan uang;

Bahwa didorong oleh spirit untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama

maka Penggugat bermaksud memenuhi permintaan Tergugat I dan karena jumlah yang

diperlukannya Tergugat I sangat besar yakni sejumlah ¥ 130.000.000,- (seratus tiga

puluh juta Yen Jepang) maka Penggugat perlu didukung pihak lain dan untuk itu Tergugat

I dikenai bunga tetap sebesar 5% setiap bulan;

Bahwa setelah melalui berulang kali pertemuan untuk berunding maka Penggugat

dan Tergugat I mencapai kesepakatan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada

Tergugat I sebesar JP ¥ 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta yen Jepang) dengan periode

selama 7 tahun dengan schedule of loan payment/termyn pembayaran hutang kepada

Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan;

Dan untuk itu Tergugat I membuat surat perjanjian hutang dengan Penggugat bertanggal

20 Februari 2003 yang dilegalisasi oleh Poeryanto Poedjiaty, S.H., Notaris di Medan di

bawah No. Reg.328/Leg/2003 tanggal 2-2-2003 dan dari tabel tersebut di atas tampak

jelas pada kolom 7 (tujuh) jumlah angsuran + bunga yang mesti dibayar oleh Tergugat I

kepada Penggugat dimulai Maret tahun 2004 dan berakhir pada Maret tahun 2010;

Bahwa dalam perjanjian hutang itu Tergugat I dan Penggugat juga membuat

kesepakatan di antaranya jika Tergugat I lalai menunaikan kewajiban pembayaran yang

jatuh tempo maka Tergugat I harus membayar lagi denda/penalty sebesar 16% dari

kewajiban angsuran yang telah jatuh tempo;

Bahwa sebagai jaminan atas hutang Tergugat I tersebut maka Tergugat I

menjaminkan sebidang tanah seluas 14.212 m2 yang terletak di Desa Gurusinga,

Kecamatan Berastagi, kabupaten Karo, Sertifikat Hak Milik No. 16 tanggal 21-08-2000

yang tercatat atas nama Tergugat II serta segala sesuatu yang ada dan melekat di atasnya

berupa bangunan dan hak-hak lain yang melekat di atasnya dan atas jaminan itu Tergugat

II menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah itu kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat II telah pula mengikatkan diri secara pribadi sebagai

penjamin yang memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas perjanjian hutang

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tergugat I kepada Penggugat dan untuk itu Tergugat II telah membuat surat “Jaminan

Pribadi” bertanggal 20 Februari 2003 yang dilegalisasi oleh Poeryanto Poedjiaty, S.H.,

Notaris di Medan di bawah Reg. No. 329/leg/2003, tanggal 20 Februari 2003 dan surat

jaminan Tergugat II itu adalah merupakan lampiran dari perjanjian hutang Tergugat

kepada Penggugat;

Bahwa akan tetapi sebagaimana tertera pada tabel tersebut di atas pada bulan

Maret tahun 2004 semestinya Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar ¥

25.071,429.00 namun oleh Tergugat I hanya dibayar dengan pengiriman sayur senilai ¥

8,576,480.00 lalu pada Maret 2005 semestinya Tergugat I membayar ¥ 24.142,857.55

namun hanya dibayar sejumlah ¥ 11,276,711,00 lalu untuk itu pembayaran Maret

2006 semestinya dibayar ¥ 23.214,286,10 ternyata hanya direalisasi sebesar ¥

8,585,267.00 dan untuk kewajiban Maret 2007 sebesar ¥ 22,285,714.65 hanya direalisasi

Tergugat I sebesar ¥ 2.051.964.00 dan dengan demikian nyatalah Tergugat I telah ingkar

janji;

Bahwa kendatipun Tergugat I telah ingkar janji Penggugat tetap memberi stimulus

spirit kepada Tergugat I untuk meneruskan usahanya, namun pada bulan Maret 2007

Penggugat bagai terhempas ke batu karang karena Tergugat I dengan berbagai dalih dan

alasan tidak dapat dan tidak sanggup lagi membayar atau melanjutkan lagi pengiriman

sayur mayur yang dituangkan dalam beberapa Surat tanggal 3 Maret 2007, Surat

Pernyataan tanggal 11 Maret 2007 dan Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2007 sehingga

semakin nyata Tergugat I telah ingkar janji;

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji Tergugat I maka Penggugat telah menderita

kerugian moral dan materiil dengan perincian:

a Kerugian materiil sebesar ¥ 135,784,235.99 (seratus tiga puluh lima juta tujuh

ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh

sembilan Yen Jepang);

b Kerugian dari keuntungan yang seyogyanya diperoleh Penggugat jika seandainya

Tergugat I memenuhi prestasinya yaitu sebesar 30% dari penerimaan sayur mayur

yang Penggugat pasarkan di Jepang sehingga kerugian Penggugat pada bagian ini

= 30% x ¥ 130,000,000.00 = ¥ 39,000,000.00 sehingga seluruh

kerugian Penggugat menjadi ¥ 135,784,235.00 + ¥ 39,000,000.00 =

JP ¥ 174,784,235.99 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh

empat ribu dua ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan Yen Jepang);

c Kerugian moriil berupa penderitaan batin dan terjadinya erosi/pengikisan harkat

dan martabat Penggugat baik oleh sesama mitra usaha karena dicap sebagai



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“terlalu mudah dibohongi” dan sebagai konpensasi patutlah kiranya dipadankan

senilai JP ¥ 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Yen Jepang);

Bahwa oleh karena seluruh kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai akibat

Tergugat I ingkar janji dan Tergugat II mengikatkan diri sebagai jaminan pribadi

(Personal Guarante) maka cukuplah alasan bagi Pengadilan menghukum Tergugat I dan

Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian itu;

Bahwa agar gugatan tidak menjadi hampa di kemudian hari mohonlah kiranya

Pengadilan berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah

Sertifikat Hak Milik No. 16 tanggal 21 Agustus 2000 atas nama Tergugat II seluas 14.212

m2 berikut bangunan serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat erat di atas tanah

tersebut terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dan

selanjutnya atas hutang Tergugat I, maka mohonlah pula berupa sebidang tanah dan

rumah di atasnya terletak di Jl. Taman Polonia IV No. 36, Kelurahan Sukadamai,

Kecamatan Medan Polonia, Medan, kemudian menyatakan sita tersebut sah dan berharga;

Bahwa oleh karena Tergugat II adalah penjamin sepenuhnya atas hutang Tergugat

I kepada Penggugat, maka mohon pula Pengadilan menghukum Tergugat II untuk

membayar kerugian yang diderita Penggugat jika seandainya harta benda kepunyaan

milik Tergugat I belum mencukupi untuk memenuhi putusan Pengadilan;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi isi putusan perkara ini

maka kepadanya dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak lalai melaksanakan putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti yang otentik cukuplah alasan

pengadilan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakn dengan serta merta meskipun

ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan Tergugat I/PT PUTRA AGRO SEJATI telah ingkar janji;

3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara

ini;

4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tergugat II adalah penjamin yang

memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas perjanjian Tergugat I kepada

Penggugat sebagaimana surat Tergugat II tertanggal 20 Februari 2003 yang

dilegalisasi oleh Poeryanto Poedjiaty, S.H., Notaris di Medan, dengan Reg. No.

329/Leg/2003 tanggal 20 Februari 2003;

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Menghukum Tergugat I PT. PUTRA AGRO SEJATI dan Tergugat II Aspin Tanadi

membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar JP ¥

174,784,235.99 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat

ribu dua ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan yen Jepang);

6 Menghukum lagi Tergugat I membayar ganti kerugian moral kepada Penggugat

sebesar JP ¥ 25,000.000,- (dua puluh lima juta yen Jepang);

7 Menghukum Tergugat II sebagai penjamin untuk membayar semua kerugian

kepada Penggugat dalam hal harta kekayaan Tergugat I tidak mencukupi melunasi

kewajibannya;

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap hari Tergugat-

Tergugat lalai mematuhi isi putusan kepada Penggugat sejak putusan ini

mempunyai kekuatan hukum tetap;

9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada

perlawanan, banding dan kasasi;

10 Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat

secara tanggung renteng;

Atau:

• Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan:

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena didasarkan kepada perjanjian yang telah

dibatalkan/diperbaharui seharusnya disesuaikan kepada perikatan yang baru tanggal 5

Februari 2004, karena Penggugat dan Tergugat telah meninjau kembali isi perjanjian yang

lama tanggal 20 Februari 2003 dengan membuat perjanjian yang baru yaitu Surat

Persetujuan Pembayaran Hutang tanggal 5 Februari 2004;

Bahwa petitum gugatan butir 5 bertentangan dengan petitum butir 2 dan butir 7, di

mana yang diminta dinyatakan ingkar janji hanya Tergugat I sedangkan Tergugat II hanya

sebagai penjamin yang diwajibkan memenuhi kerugian Penggugat dalam hal harta

kekayaan Tergugat I tidak mencukupi (sesuai dengan maksud borgtoch);

Bahwa meskipun dalam perjanjian disebut jumlah hutang dan cicilan

pembayarannya dalam mata uang yen, namun selama 3 (tiga) tahun perjanjian

berlangsung kedua belah pihak telah setuju pembayaran cicilan dalam mata uang USD

(Dollar Amerika) sedang antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan penyesuaian



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kurs Dollar Amerika terhadap Yen Jepang sebagaimana lazimnya transaksi antara mata

uang yang berbeda, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan hutang Tergugat I kepada

Penggugat adalah sebesar ¥ 174,784,235.99 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus

delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan yen

Jepang) sangat sumir atau belum bersifat pasti/belum akurat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan menjadi tidak jelas dan kabur

oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-

dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dalam hal ini

penyalahgunaan keadaan, dalam perjanjian tanggal 20 Februari 2003 jo. Perjanjian

tanggal 5 Februari 2004;

Bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut ditandai dengan tindakan-tindakan Tergugat

dalam Rekonvensi sebagaimana akan dipaparkan di bawah ini:

1 Bahwa meskipun judul perikatan antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan

Penggugat I dalam Rekonvensi adalah perjanjian hutang (tanggal 20 Februari

2003) dan kemudian diganti dengan Perjanjian tanggal 5 Februari 2004 tetap

berjudul Surat Persetujuan Pembayaran Hutang, namun substansi perikatan

bukanlah hutang piutang akan tetapi perikatan timbal balik yang dikaitkan dengan

perjanjian lain yang menyangkut agrobisnis di mana Penggugat I dalam

Rekonvensi diwajibkan mesupply (mengeksport) sayur mayur yang dibekukan

kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

2 Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sendiri telah mulai beroperasi usaha

agrobisnis tersebut, menyadari perjanjian hutang tanggal 20 Februari 2003 tidak

mungkin dapat dilaksanakan dan oleh karena itulah dibuat perjanjian yang baru

dan materinya adalah sebagai berikut:

“Pihak debitur/Peminjam telah setuju mulai menyicil atas hutang sebesar ¥

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta yen) yang penyicilannya akan dimulai 15

Januari 2004 sebesar ¥ 50.000,- (lima puluh ribu yen) untuk setiap pengiriman

kontainer sampai lunas melalui L/C Tennen Sozai Co. Ltd);

Hal-hal yang termasuk dalam surat persetujuan pembayaran hutang ini antara lain:

• Selama masa waktu pelunasan peminjaman tersebut di atas, maka

pihak kreditur/Tennen Sozai Co. Ltd berhak dan

bertanggungjawab atas semua produk Debitur/PT. Putra Agro

Sejati;

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Untuk pinjaman fasilitas khusus dari Jepang, maka PT. Putra

Agro Sejati wajib melunasi setiap kali ada pinjaman (Pinjaman

dengan fasilitas khusus ini tidak pernah terealisasi);

3 Bahwa dengan Perjanjian Baru tersebut, maka terjadi perubahan yang mendasar,

yaitu:

a Hutang tidak perlu dibebani oleh bunga, oleh karena harga jual produk

Penggugat I dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi

ditentukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sehingga Tergugat dalam

Rekonvensi memperoleh keuntungan yang cukup besar dari selisih harga

penjualan produk tersebut kepada pihak lain sesuai dengan posisi Tergugat

dalam Rekonvensi selaku Trader;

b Pencicilan hutang dilakukan dengan cara pemotongan langsung harga

produk yang dikirim Penggugat I dalam Rekonvensi kepada Tergugat

dalam Rekonvensi perkontainer sebesar ¥ 50.000,-

c Jadwal jatuh tempo/date line hutang yang terjadinya Maret 2010 menjadi

batal dan secara lisan kedua belah pihak berasumsi (meskipun tidak

tertulis) hutang tersebut akan lunas dicicil + 10 tahun atau berakhir tahun

2014 dengan perhitungan setiap bulannya ada order dari Tergugat dalam

Rekonvensi sebanyak + 20 kontainer sesuai dengan kapasitas pabrik dan

luas perkebunan;

d Pengiriman produk adalah berdasarkan order dari Tergugat dalam

Rekonvensi;

e Tergugat dalam Rekonvensi bertanggung jawab atas kwalitas size, standart

produk dan untuk itu memang sejak Februari 2003, Tergugat dalam

Rekonvensi telah menempatkan seorang staff ahlinya di lokasi dan

perkebunan;

f Penggugat I dalam Rekonvensi tidak boleh menjual produk tersebut

kepada pihak ketiga;

4 Bahwa meskipun “Surat Persetujuan Pembayaran Hutang” tanggal 2 Februari

2004 tersebut tidak begitu sempurna isinya antara lain tidak dicantumkannya

perihal harga produk perkilogram/kontainer, namun demikian sudah tentu harga

tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu mengingat

lamanya jangka waktu perjanjian, sehingga perubahan harga bukanlah suatu hal

yang mustahil;

Bahwa dengan berpedoman kepada Pasal-Pasal 1339 BW, 1343 BW, 1344 BW

maka sudah tentu harga yang ditentukan dan disetujui kedua belah pihak pada bulan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Februari 2004 tidak akan sesuai lagi dengan biaya produksi pada tahun selanjutnya akibat

dari kenaikan harga seperti BBM, pupuk dan lain-lain;

Bahwa beberapa kali Penggugat I dalam Rekonvensi meminta peninjauan kembali harga

produk, namun tetap ditolak Tergugat dalam Rekonvensi dan mengatakan harga produk

buatan China lebih murah;

Bahwa juga masih berpedoman kepada pasal-pasal tersebut di atas, maka

meskipun tidak tertulis di dalam surat perjanjian, namun telah diasumsikan secara lisan

bahwa order Tergugat dalam Rekonvensi akan mencapai + 20 kontainer/bulan;

bahwa kenyataannya Tergugat dalam Rekonvensi rata-rata memberikan order

hanya 14 kontainer yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa sejak bulan Januari 2007 hingga bulan April 2007, order dari Penggugat

drastis berkurang, bahkan pada bulan Mei 2007 hanya sebanyak 3 kontainer saja;

Bahwa menurut perhitungan Penggugat I dalam Rekonvensi (dan juga sama

dengan hasil Laporan Auditor Independen), maka selama perjanjian berlangsung maka

telah terjadi pengiriman sebanyak 540 kontainer kepada Tergugat dalam Rekonvensi dan

dengan demikian telah terjadi pencicilan hutang sebesar @ USD 450 = USD 243.000 dan

pengiriman oleh Penggugat I dalam Rekonvensi adalah atas order Tergugat dalam

Rekonvensi;

Bahwa mengenai pencicilan hutang dalam mata uang USD, meskipun sebenarnya tertulis

¥ 50.000,-/kontainer namun selama lebih dari tiga tahun hal tersebut tidak dipersoalkan

kedua belah pihak, oleh karena itu secara diam-diam telah disetujui kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi nyata-nyata sudah menunjukkan

itikad buruk (tekwader-trouw) dalam memenuhi perjanjian ini, maka untuk menghindari

kerugian yang lebih besar lagi terpaksa Penggugat I dalam Rekonvensi mengurangi

kapasitas mesin boiler dari 5 ton menjadi 2,5 ton dan kemudian mengganti bahan bakar

solar menjadi residu (minyak tanah);

Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas sudah terbukti dengan jelas

adanya penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan

kerugian bagi Penggugat I dalam Rekonvensi;

Bahwa kerugian yang timbul adalah kerugian materiil maupun immateriil, yaitu:

a Kerugian material yang terdiri dari:

- Stock bahan Penolong/Pembantu Utama total sebesar Rp. 358.095.983,- yang

perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

- Stock barang jadi total sebesar USD 77.839 yang perinciannya sebagaimana

tersebut dalam gugatan;

- Beban biaya listrik total sebesar: Rp. 338.930.100,-

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b. Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat I dalam Rekonvensi

dalam kalangan pengusaha sebesar Rp. 500.000.000,-

Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang (Loan Agreement) tanggal 20 Februari 2003

Legalisasi Notaris No. 328/Leg/2003 jo. Surat Persetujuan Pembayaran Hutang tanggal 5

Februari 2004 Legalisasi No. 20.227/L/2004 tidak dapat dijalankan lagi disebabkan oleh

perbuatan-perbuatan Tergugat dari yang tidak bertanggung jawab antara lain:

a Tidak menginginkan penyesuaian (kenaikan) harga jual produk Tergugat

I dalam Rekonvensi;

b Tidak memberikan order yang sesuai dengan kapasitas produksi

Penggugat I dalam Rekonvensi;

c Mengalihkan order produk sejenis ke Negara China;

Maka demi hukum Perjanjian Hutang atau (Loan Agreement) dan Surat Persetujuan

Pembayaran Hutang tersebut patut untuk dinyatakan batal;

Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang (Loan Agreement) dan Surat Persetujuan

Pembayaran Hutang tersebut telah dinyatakan batal, maka demi hukum jaminan pribadi

Penggugat II dalam Rekonvensi tanggal 20 Februari 2003 Legalisasi Notaris No. 329/

Leg/2003 harus pula dinyatakan batal dan selanjutnya menghukum Tergugat dalam

Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat II dalam Rekonvensi:

a Sertifikat Hak Milik No. 16 atas nama Aspin Tanadi (Penggugat II dalam

Rekonvensi);

b Akta Perjanjian Penjualan No. 6 tanggal 6 Juni 1999 yang diperbuat oleh Adi

Pinem, SH., Notaris di Medan;

Bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang

ditetapkan dalam Pasal 191 RBg dan juga ada urgensinya yaitu untuk menghindari

kerugian yang lebih besar lagi, maka dimohon agar Majelis Hakim memutuskan

menjatuhkan putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada

Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

2 Menyatakan batal Perjanjian Hutang (Loan Agreement) tanggal 20 Februari

2003 jo. Surat Persetujuan Pembayaran Hutang tanggal 5 Februari 2004

antara kedua belah pihak;

3 Menyatakan batal jaminan pribadi tertanggal 20 Februari 2003 Legalisasi

No. 329/Leg/2003;

4 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kepada Penggugat I

dalam Rekonvensi:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a Kerugian materiil sebesar USD 77.839 (tujuh puluh tujuh

ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika) dan

Rp. 697.026.083 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua

puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah);

b Kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,-

5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada

Penggugat II dalam Rekonvensi;

a Sertifikat Hak Milik No. 16 atas nama Aspin Tanadi

(Penggugat II dalam Rekonvensi);

b Akta Perjanjian Penjualan No. 6 tanggal 6 Juli 1999 yang

diperbuat oleh Adi Pinem, Sarjana Hukum, Notaris di

Medan;

6 Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta;

7 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam

perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil

putusan, yaitu putusan Nomor 500/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 23 Juni 2008 yang

amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reonvensi:

• Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan jumlahnya sebesar Rp.

3.184.000,- (tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan

Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan

putusan Nomor 408/Pdt/2008/PT.Mdn, tanggal 19 Desember 2008 yang amarnya sebagai

berikut:

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Juni 2008, No. 500/

Pdt.G/2007/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

dan:

Mengadili Sendiri:

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;

2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I PT. PUTRA AGRO SEJATI telah ingkar

janji;

. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Tergugat II adalah Penjamin yang

memikul tanggang jawab yang tidak terbatas atas Perjanjian Tergugat I kepada

Penggugat, sebagaimana Surat Tergugat II tertanggal 20 Februari 2003, yang

dilegalisasi oleh Poeryanto Poedjiaty, S.H. Notaris di Medan, dengan Reg. No.

329/Leg/2003 tanggal 20 Februari 2003;

4. Menghukum Tergugat I PT. PUTRA AGRO SEJATI dan Tergugat II ASPIN

TANADI membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar JP ¥

135,784,235.99,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat

ribu dua ratus tiga pulh lima koma sembilan puluh sembilan yen Jepan);

. Menghukum Tergugat II sebagai Penjamin untuk membayar semua kerugian

kepada Penggugat dalam hal harta kekayaan Tergugat I tidak mencukupi melunasi

kewajibannya;

6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

• Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

• Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ para

Terbanding pada tanggal 25 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para

Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2009

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn,

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian

disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2009;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 24 April 2009

telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal 30 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1 Bahwa judex facti berpendapat hanya masalah kompetensi saja yang dapat

diajukan sebagai eksepsi, quad non, maka materi eksepsi yang diajukan Pemohon

Kasasi I dan II dalam perkara ini seharusnya wajib dipertimbangkan dalam pokok

perkara sebagaimana isi pertimbangan tersebut;

Bahwa ternyata judex facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang dasar

gugatan yang seharusnya adalah perikatan yang baru yaitu Surat Persetujuan

Pembayaran Hutang tanggal 5 Februari 2004 legaliasi Notaris No. 20.227/L/2004;

Bahwa tanpa adanya pertimbangan sama sekali atas hal tersebut menyebabkan

putusan judex facti tersebut tidak memenuhi syarat yang diharuskan undang-undang

(hukum acara) sehingga harus dibatalkan;

2 Bahwa judex facti mengabulkan gugatan dengan didasarkan kepada alas gugatan

(fundamentum petendi) perjanjian yang lama tanggal 20 Februari 2003 legalisasi

Notaris No. 328/Leg/2003 di mana ditentukan limit waktu perjanjian, bunga

pinjaman dan penalty, padahal hal tersebut telah ditiadakan/dihapuskan dengan

perjanjian tanggal 5 Februari 2004 legalisasi Notaris No. 20.227/L/2004;

Bahwa judex fcati juga mencantumkan bunyi Pasal 1338 KUHPerdata sebagai

landasan pertimbangannya, padahal Pasal 1338 tersebut haruslah dijunctokan kepada

perjanjian baru tanggal 5 Februari 2004 legalisasi Notaris No. 20.227/L/2004 bukan

kepada perjanjian lama tanggal 20 Februari 2003 legalisasi Notaris No. 328/

Leg/2003;

Bahwa dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku

sehingga harus dibatalkan di tingkat kasasi;

3 Bahwa menurut perjanjian tanggal 20 Februari 2003 legalisasi Notaris No. 328/

Leg/2003 ditentukan adanya schedule pembayaran hutang, bunga serta penalty;

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya selama 3 (tiga) tahun hubungan dagang

berlangsung terus menerus antara kedua belah pihak, maka cara pembayaran hutang

adalah dengan cara Termohon Kasasi memotong harga pembayaran kepada Pemohon

Kasasi I sebesar USD 450/kontaner dari sayur beku yang dieksport oleh Pemohon

Kasasi I;

Bahwa hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti padahal

menurut hukum perikatan tentang cara pembayaran cicilan tersebut telah disetujui

oleh kedua belah pihak secara diam-diam, dan berlaku sebagai hukum yang mengikat

kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti,

maka putusan tersebut demi hukum patut untuk dibatalkan di tingkat kasasi;

4 Bahwa kenyatannya Termohon Kasasi telah memotong pembayaran sebesar USD

450/kontainer, dengan kata lain pembayaran sebesar ¥ 50.000,- (lima puluh ribu

yen)/kontainer telah dikesampingkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa sudah merupakan notoire feit kurs Dollar terhadap Yen mengalami fluktuasi

nilai dari waktu ke waktu dan ternyata judex facti tanpa pertimbangan sama sekali

mengabulkan pembayaran ganti rugi material dalam bentuk Yen sebesar JP ¥

135.784.235,99,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu

dua ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan Yen Jepang) yang bahkan

bersumber dari perhitungan dengan mekanisme perjanjian lama yang tidak berlaku

lagi;

Bahwa merupakan notoire feit pula bahwa fluktuasi US Dollar terhadap Yen Jepang

selalu menguntungkan US Dollar artinya posisi US Dollar lebih tinggi nilainya dalam

pertukaran mata uang asing di pasar mata uang dunia, sehingga judex facti memberi

keputusan dalam bentuk Yen Jepang, maka seharusnya judex facti harus

menterjemahkan terlebih dahulu pembayaran Pemohon Kasasi I sebesar USD 243.000

ke dalam mata uang Yen Jepang;

Bahwa jelas dalam hal ini judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku,

oleh karena itu putusannya demi hukum patut untuk dibatalkan di tingkat kasasi;

5 Bahwa judex facti tidak dapat membedakan debitur dan penjamin (borgtoch), oleh

karena keduanya tidak mungkin dihukum secara bersama-sama membayar ganti

rugi/hutang;

Bahwa oleh karena judex facti jelas-jelas melakukan penerapan hukum secara salah,

maka putusan tersebut demi hukum patut untuk dibatalkan di tingkat kasasi;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6 Bahwa Tergugat II sebagai penjamin terbatas kewajibannya untuk membayar

kekurangan pembayaran Tergugat I dan hal tersebut sudah ditentukan secara

limitative sebagai borg (jaminan) dalam perjanjian;

Bahwa oleh karena amar putusan judex facti bertentangan dengan hukum yang

berlaku, maka putusan judex facti demi hukum patut untuk dibatalkan di tingkat

kasasi;

7 Bahwa judex facti telah lalai untuk mempertimbangkan itikad tidak baik

Termohon Kasasi yang dengan sengaja menyembunyikan keberadaan perjanjian

baru tanggal 5 Februari 2004 yang berjudul: “Surat Persetujuan Pembayaran

Hutang” padahal keberadaan perjanjian baru tersebut sangat signifikan merubah

hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Bahwa jelas

telah terbukti sikap Termohon Kasasi menyembunyikan perjanjian baru tersebut

sangat merugikan Pemohon Kasasi I dan II dalam perkara ini;

8 Bahwa gugatan rekonvensi telah sempurna namun judex facti membuat

pertimbangan yang sangat sumir;

Bahwa dasar gugatan konvensi berbeda dengan dasar gugatan rekonvensi yaitu

gugatan konvensi diajukan atas dasar wanprestasi sedangkan gugatan rekonvensi

diajukan atas dasar penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah

menerapkan hukum, keberatan berisi pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan oleh

judex facti, serta dalil selebihnya berisi hal-hal yang tidak relevan dengan putusan dan

pertimbangan judex facti, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009;

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi PT. PUTRA

AGRO SEJATI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi

ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. PUTRA AGRO

SEJATI, 2. ASPIN TANADI, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 dengan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Habiburrahman, M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.

Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota; K e t u a;

ttd.

ttd. Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Biaya kasasi: Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ….. Rp. 6.000,- ttd.

2. R e d a k s i …… Rp. 5.000,- Drs. Suhardi, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Jumlah ……… Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MHNIP. 19610313 198803 1 003

16

16


3289_k_pdt_2010[2]

Documents