3145_k_pdt_2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.3145 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

Dokter WAHYU HERU TRIYONO, bertempat tinggal di Rt/Rw

09/03, Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutopo, SH., dan kawan,

para Advokat, berkantor di Jalan Nanas XXIII No.10 Kelurahan

Kraton, Kecamatan Tegal Barat-Kota Tegal,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. Dokter HAJI SUMARTONO, bertempat tinggal di Rt/Rw

03/03 Jalan Taman Sejahtera V/A No.74, Kelurahan

Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,

2. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN

DAERAH JAWA TENGAH Cq. KEPOLISIAN RESORT

KABUPATEN TEGAL Cq. KEPOLISIAN SEKTOR

KRAMAT, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1

Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal,

3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq. KEJAKSAAN

NEGERI SLAWI, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin No.6

Kabupaten Tegal,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pem-

banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.3145 K/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I :

Bahwa Tergugat I dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama

baik Penggugat, dengan menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan

tertentu (tindak pidana Pencurian) dengan maksud yang nyata agar tuduhan

tersebut dapat mempermalukan serta menjatuhkan kehormatan dan nama

baik Penggugat dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah

melaporkan seseorang bernama Sunito bin Kamsori yang beralamat

di Desa Mejasem Timur Rt.02/Rw.04 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal

dan Penggugat kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Kramat dengan

sangkalan melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit Ultra Sono

Graphy (USG) merk Fukuda Denshi type UF 3500 S/N Nomor 119A1402

Inventaris Rumah Sakit Mitra Siaga yang beralamat di Jalan Palaraya No. 54

Dampyak, Kabupaten Tegal ;

Bahwa Tergugat I selain telah menuduh langsung seseorang yang

bernama Sunito bin Kamsori tersebut sebagai terlapor juga menyebut

nama Penggugat di dalam laporannya yaitu Laporan Polisi No. Pol :

LP/15/IV/2008/Sek.Krmt, tanggal 7 April 2008, hal mana isi laporan tersebut

telah dibenarkan oleh Tergugat I sendiri ;

Bahwa maksud Tergugat I melaporkan Sdr. Sunito bin Kamsori

seorang karyawan rumah sakit biasa dengan lulusan STM tersebut

sebetulnya adalah ingin menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat

yang pada waktu itu menjabat sebagai direktur rumah sakit Mitra

Siaga dan agara supaya jasa medis yang dilakukan oleh Penggugat

sebagai mata pencaharian menjadi tidak laku, karena baik Tergugat I

maupun penggugat bekerja pada rumah sakit yang sama yaitu Rumah

Sakit Mitra Siaga ;

Bahwa Tergugat I mengetahui dengan jelas USG merk Fukuda

Denshi tersebut tidak pernah hilang dan masih ada ditempatnya

karena rusak, bahwa yang diambil dan dipindahkan oleh Sunito bin

Kamsori atas suruhan Penggugat adalah USG merk Medison dan

telah ijin pemiliknya Gregorius Prasaja Hadi alias Nanang yang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memang sekedar ditawarkan dan dicoba di Rumah Sakit Mitra Siaga,

bukan inventaris milik Rumah Sakit Mitra Siaga. Bahkan Rumah

Sakit Mitra Siaga tidak pernah merasa kehilangan alat kedokteran

termasuk 1 (satu) unit Ultra Sono Graphy (USG) Merk Fukuda

Denshi type UF 3500 S/N Nomor 119A1402. Akan tetapi tanpa

alasan yang jelas Tergugat I membuat Laporan kepada Kepolisian

Republik Indonesia Sektor (Polsek) Kramat Kabupaten Tegal hingga

Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tergugat II ;

II. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II :

Bahwa Tergugat II telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka

melakukan tindak pidana pencurian tanpa didasari dengan alat bukti yang

cukup yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terggugat II tanpa landasan juridis yang kuat telah

mengembangkan penyidikan dan menetapkan Penggugat sebagai

tersangka, dan sesuai surat No. Pol : 2051 /VTII/08/RESKRIM Tergugat II

telah mengirimkan Penggugat sebagai tersangka dan barang bukti atas

nama Dr. Wahyu Heru Triyono bin Rokhim Hadi S (Penggugat) yang tidak

lengkap dan patut diketahui bahwa hasil penyidikan Tergugat II terhadap

Penggugat tidak cukup bukti untuk melimpahkan perkara tersebut kepada

Tergugat III, namun hal ini Tergugat II memaksakan diri melimpahkan

perkara tersebut kepada Tergugat III sesuai bukti surat tersebut ;

III. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III :

Bahwa Tergugat III telah melimpahkan perkara pidana yang tidak

terpenuhi unsur-unsur pidananya kepada Pengadilan Negeri Slawi,

dengan permintaan supaya diperiksa dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan Negeri Slawi

dengan rentetan peristiwa sebagai berikut :

Bahwa Tergugat III berturut-turut menerbitkan :

• P.16A. Surat Perintah Nomor : PRINT-1005/0.3.43/

Ep.1/09/2008, tanggal 2 September 2008 yang

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Slawi

selaku Penuntut Umum nama Samsudin, SH., MH Jaksa

Madya NIP.230021968 ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• P.21 Nomor : B1304/O.3.43/Epp. 1/08/2008, tanggal 19

Agustus 2008 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan

atas nama tersangka Dr. Wahyu Heru Triyono bin Rokim

melanggar Pasal 362 KUHPidana sudah lengkap

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Slawi

selaku Penuntut Umum nama Samsudin, SH., MH Jaksa

Madya NIP.230021968 ;

• P.29 Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-164/

SLAWI/Ep.l /0808, tanggal 2 September 2008 atas nama

terdakwa dr. Wahyu Heru Triyono bin Rokhim Hadi

Supriyono (Penggugat) yang ditandatangani Darmukit,

SH Jaksa Pratama NIP.230025621 selaku Jaksa

Penuntut Umum ;

• P.31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan

Biasa kepada Pengadilan Negeri Nomor :

B-1137/0.3.43/Ep.1/09/2008 tanggal 17 September 2008

yang ditandatangani Samsudin, SH., MH Jaksa Madya

NIP. 230021968 selaku Penuntut Umum ;

• Hingga terbit P-33 tanda terima surat pelimpahan

perkara acara

pemeriksaan biasa tanggal 18 September 2008,

yang diserahkan oleh nama Darmukit, SH Jaksa

Pratama NIP. 230025621 ;

Bahwa berdasarkan penyerahan kembali berkas perkara pidana

atas nama Penggugat sesuai surat nomor BP-112/VI/2008/RESKRIM

tanggal 9 Juni 2008 yang diterima oleh Tergugat III pada tanggal 5

Agustus 2008 setelah dilakukan penelitian sebenarnya tidak memenuhi

unsur, oleh karenanya seharusnya berkas tersebut dikembalikan kembali

kepada Tergugat II. Berpegang sesuai ketentuan bahwa Tergugat III

berpedoman sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) KUHAP,

minta kepada Tergugat II untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka

(Penggugat) dan barang bukti. Hal ini jelas bahwa Tergugat III telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa Penuntut Umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat

dilakukan penuntutan dengan dakwaan kesatu telah melakukan

perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau kedua

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

sedangkan patut diketahui bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang

dilakukan oleh Tergugat II tidak cukup unsur pidana sebagaimana

yang diuraikan di dalam surat dakwaan tersebut ;

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat III juga karena

melimpahkan perkara Penggugat kepada Pengadilan Negeri Slawi

dengan permintaan pemeriksaan biasa dan mohon segera diadili perkara

tersebut atas dakwaan yang dibuat oleh Tergugat III sedangkan dakwaan

tersebut obscuur libel/tidak jelas ;

Bahwa Tergugat III setelah mempelajari dan menelitinya semestinya

mengembalikan berkas perkara dimaksud kepada penyidik disertai dengan

petunjuk untuk dilengkapi, dikarenakan unsur-unsur pidana yang didakwakan

tidak terpenuhi sehingga berkas perkara dimaksud tidak boleh dilanjutkan/

dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan ;

Bahwa Penggugat telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Slawi dengan Dakwaan Kesatu telah melakukan

perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau kedua

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana Nomor 204/Pid.B/ 2008/

PN.Slw, Pengadilan Negeri Slawi dimana Penggugat duduk sebagai Terdakwa

pada tanggal 17 Desember 2008 telah menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Wahyu Heru Triyono bin Rokhim Hadi

Supriyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

kesatu dan dalam dakwaan kedua ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Membebaskan Terdakwa dr. Wahyu Heru Triyono bin Rokhim Hadi

Supriyono, dari segala dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat

serta martabatnya (Rehabilitasi) ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit Ultrasonography (USG) Merk Fukuda Densi Ex. Japan

type UF-3500 S/N No. 119A1402 tahun pembelian 1995

(Inventaris Rumah Sakit Mitra Siaga), tetap terlampir untuk

dipergunakan dalam berkasa

perkaranya Sunito bin Kamsori ;

• 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol. G-8498-

HF, dan STNK, dikembalikan kepada yang berhak dr. Wahyu Heru

Triyono bin Rokhim Hadi Supriyono ;

• Barang Bukti Penasihat Hukum terdakwa bertanda P-1 sampai

dengan P-33 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi

mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Register Nomor 471 K/Pid/2009 pada tanggal 27 Mei 2009 telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI

SLAWI tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak dan alasan

yang jelas melapotkan Sunito bin Kamsori pada Kepolisian Republik Indonesia

Sektor (Polsek) Kramat yang berakibat Penggugat ikut dijadikan Tersangka,

Penggugat telah mempertaruhkan harkat dan martabat serta kedudukan dan

status sosialnya karena didakwa melakukan tindak pidana pencurian atau

penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar laporan dari Tergugat I

yang menyebut nama Penggugat dalam laporannya yaitu telah melakuan

pencurian 1 (satu) unit Ultra Sono Graphy (USG) Merk Fukuda Denshi type UF

3500 S/N Nomor 119A1402,dimana Penggugat mau tidak mau harus



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


meluangkan waktu untuk menghadapi proses pemeriksaan persidangan yang

sangat melelahkan dan mestinya tidak perlu terjadi sehingga berakibat sangat

merugikan dan berdampak langsung terhadap profesi, kedudukan, status sosial,

harkat dan martabat Penggugat ;

Bahwa sehubungan dengan adanya pemberitaan di mass media

atas perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat, juga

menimbulkan akibat yang sangat merugikan secara finansial yaitu

menurunnya jumlah pasien yang datang untuk meminta tolong jasa

medis kepada Penggugat serta berakibat merendahkan/menurunnya status

strata sosial Penggugat di mata masyarakat ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dimaksud dapat

dikualifikasikan menjadi kerugian yang bersifat materiil dan immateriil yaitu

dengan menurunnya jumlah pasien yang datang ke tempat praktek Penggugat

dengan maksud untuk meminta bantuan jasa medis kepada Penggugat yaitu

dengan rata-rata kedatangan pasien yang meminta bantuan jasa medis kepada

Penggugat per harinya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan setiap orang

membayar jasa medis sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

dengan perhitungan 6 (enam) hari kerja sehingga dalam 1 (satu) minggu

Penggugat mendapat uang sejumlah Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah), maka dalam satu bulan Penggugat mendapatkan

Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya didapat oleh

Penggugat, bahwa kerugian dimaksud terakumulasi selama proses perkara

yang dialami Penggugat yaitu sejak Penggugat ikut diperiksa dan kemudian

ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, bahkan setelah putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi masih menyisakan trauma

dan masih berimbas dengan masih sedikitnya jumlah rata-rata kunjungan pasien

yang meminta jasa medis kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang diderita oleh

Penggugat sejak tanggal 7 April 2008 (tujuh bulan April tahun dua

ribu delapan) atau setidak-tidaknya sejak Penggugat ikut diperiksa dan

kemudian ditetapkan sebagai tersangka hingga putusannya mempunyai

kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 27 Mei 2009 (dua puluh tujuh bulan Mei



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tahun dua ribu sembilan) adalah 20 (dua puluh) bulan dikali Rp 27.000.000,00

(dua puluh tujuh juta rupiah) sama dengan Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat

puluh juta rupiah) ;

Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat juga menderita

kerugian immateriil dimana kerugian immateriil ini diukur dari kedudukan

Penggugat dan status sosial Penggugat di dalam masyarakat yaitu selain

Penggugat adalah sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Mitra Siaga, sebagai

Dosen Tetap pada Akademi Lanjutan (sekarang Sekolah Tinggi Kesehatan/

Stikes Bhamada) Kabupaten Tegal juga sebagai Ketua Kwartir Daerah Hizbul

Wathon Mu Muhammadiyah Kota Tegal dan Ketua Koperasi Sinar Mentari

Dukuh Turi Kabupaten Tegal, hingga sudah sewajamya apabila

kerugian immateriil yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan

uang setara dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil dan

immateriil adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh

Tergugat I yang secara tanpa hal dan melawan hukum telah melaporkan Sunito

bin Kamsori yang berakibat ikut diperiksa dan ditetapkannya Penggugat sebagai

tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kramat dengan sangkaan pencurian

1 (satu) unit Ultra Sono Graphy (USG) merk Fukuda Denshi type UF 3500 S/N

Nomor 119A1402 ;

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan

sebagai melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut ;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata

tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan

perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

A. Adanya perbuatan ;

B. Perbuatan tersebut melawan hukum ;

C. Adanya kesalahan ;

D. Adanya kerugian ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


E. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian ;

Bahwa selanjutnya Penggugat buktikan bahwa Para Tergugat telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena dari

perbuatan tersebut ternyata telah terpenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 1365

KUHPerdata sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. Unsur Adanya Perbuatan :

Bahwa telah diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat I secara tanpa hak telah

melaporkan Sunito bin Kamsori sehingga berakibat Penggugat ikut diperiksa

dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Republik

Indonesia Sektor (Polsek) Kramat/Tergugat II dengan sangkaan melakukan

Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit Ultra Sono Graphy (USG) Merk

Fukuda Denshi type UF 3500 S/N Nomor 119A1402 inventaris Rumah Sakit

Mitra Siaga, Kabupaten Tegal serta Tergugat Ill/Penuntut Umum telah

dinyatakan lengkap hasil penyidikan dari Tergugat II tersebut dan dari hasil

penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan kesatu telah

melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau kedua

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

sedangkan patut diketahui bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang

dilakukan oleh Tergugat II tidak cukup unsur pidana sebagaimana yang

diuraikan didalam surat dakwaan Tergugat tersebut dan Tergugat III telah

melimpahkan perkara Penggugat kepada Pengadilan Negeri Slawi dengan

permintaan pemeriksaan acara biasa dan mohon segera disidang dalam

persidangan yang terbuka untuk umum sedangkan dakwaan tersebut obscur

libel/tidak jelas ;

B. Unsur Perbuatan tersebut Melawan Hukum :

Bahwa unsur perbuatan melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;

b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;

c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban

hukum si pelaku ;

d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan ;

e. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas

merupakan unsur alternatif atau pilihan sehingga bilamana perbuatan yang

didalilkan tersebut di atas telah terpenuhi salah satunya maka terhadap

unsur lainnya tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Bahwa dalam hubungannya dengan unsur perbuatan melawan hukum

ataukah tidak, terkait dengan perbuatan Tergugat I yang melaporkan Sunito

bin Kamsori yang berakibat diperiksanya dan ditetapkannya Penggugat

sebagai Tersangka oleh kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek)

Kramat/Tergugat II dengan sangkaan melakukan Tindak Pidana Pencurian

1 (satu) unit Ultra Sono Graphy (USG) Merk Fukuda Denshi type UF 3500

S/N Nomor 119A1402 Inventaris Rumah Sakit Mitra Siaga, Kabupaten Tegal

adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dikarenakan

penetapan Tersangka tanpa dilandasi dengan alat bukti yang cukup hal ini

jelas melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain

yang dijamin oleh hukum dan oleh Tergugat III telah didakwa dengan

dakwaan kesatu telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64

ayat (1) KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal

64 ayat (1) KUHPidana sedangkan patut diketahui bahwa berdasarkan hasil

penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat II tidak cukup unsur pidana

sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan tersebut dan Tergugat

III juga karena melimpahkan perkara Penggugat kepada Pengadilan Negeri

Slawi dengan permintaan acara pemeriksaan biasa dan mohon segera

diadili perkara tersebut atas dakwaan yang dibuat oleh Tergugat III

sedangkan dakwaan tersebut obscuur libel/tidak jelas. Bahwa kaitannya

dengan tindak pidana penggelapan yang berhak untuk membuat laporan

penggelapan adalah pemilik barang yang menjadi obyek pelaporan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menerima/

diberi kuasa oleh pihak berwenang terebut, disamping itu juga tindakan

Tergugat I tersebut bertentangan dengan kepatutan karena baik Penggugat

maupun Tergugat I adalah masih satu profesi yang tergabung dalam Ikatan

Dokter Indonesia dan bekerja pada Rumah Sakit yang sama

yaitu Rumah Sakit Mitra Siaga sehingga secara etika semestinya



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


diklarifikasikan dulu dengan yang bersangkutan tidak serta merta membuat

laporan yang merugikanPenggugat tanpa dasar yuridis yang kuat dan jelas,

disamping itu juga karena belum terang mengenai tindak pidananya ;

C. Unsur Adanya Kesalahan :

Bahwa karena tindakan Tergugat I tersebut selain bertentangan dengan

ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan, dimana

secara tanpa hak dan alasan yuridis yang jelas Tergugat I telah membuat

laporan yang merugikan Penggugat kepada Kepolisian Republik

Indonesia Sektor (Polsek) Kramat dengan sangkaan melakukan tindak

pidana pencurian 1 (satu) unit ultra sono graphy (USG) merk Fukuda Denshy

type UF 3500 S/N Nomor 119A1402 Inventaris Rumah Sakit Mitra Siaga,

Kabupaten Tegal, hingga ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka oleh

Tergugat II dan dengan dilimpahkannya berkas perkara Penggugat setelah

sebelumnya dinyatakan lengkap oleh Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri

Slawi dengan permintaan supaya diperiksa dimuka sidang yang

terbuka untuk umum dengan permintaan pemeriksaan acara biasa dan

mohon segera diadili perkara tersebut atas dakwaan yang dibuat oleh

Tergugat III sedangkan dakwaan tersebut obscur libel/tidak jelas ;

D. Unsur Adanya Kerugian :

Bahwa akibat dari tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut

jelas sekali Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil

karena ditetapkannya sebagai tersangka oleh Tergugat II padahal tidak

cukup bukti dan harus duduk sebagai terdakwa dalam perkara pidana

Register Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Slw, Pengadilan Negeri Slawi tertanggal

17 Desember 2008 jo Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

Register Nomor 471 K/Pid/2009 tertanggal 27 Mei 2009 ;

Bahwa pihak Rumah Sakit Mitra Siaga melalui Komisaris Utama

Rumah Sakit Mitra Siaga pernah mengundang kedua belah pihak

(Penggugat dan Tergugat I dalam Perkara Perdata ini akan tetapi Pihak

Tergugat I tidak mengindahkannya, hal tersebut terbukti dengan tidak

hadirnya Tergugat I memenuhi undangan Komisaris Utama Rumah Sakit

Mitra Siaga, yang kemudian Pihak Tergugat I melakukan tindakan hukum

dengan membuat laporan yang merugikan Penggugat kepada Kepolisian

Republik Indonesia Sektor (Polsek) Kramat ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


E. Unsur Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dengan Kerugian :

• Bahwa telah diuraikan akibat dari tindakan Tergugat I yang telah

melaporkan Sunito bin Kamsori sehingga berakibat ikut diperiksa

dan kemudian ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka tanpa

didasari dengan alat bukti yang cukup oleh Kepolisian Republik

Indonesia Sektor (Polsek) Kramat/Tergugat II dengan sangkaan

melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit Ultra Sono

Graphy (USG) Merk Fukuda Denshi type UF 3500 S/N Nomor

119A1402 Inventaris Rumah Sakit Mitra Siaga, Kabupaten Tegal,

dan oleh Tergugat III berkas perkara atas nama Penggugat

dinyatakan lengkap sedangkan patut diketahui bahwa

berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat

II tidak cukup unsur pidana sebagaimana yang diuraikan di

dalam surat dakwaan tersebut dan Tergugat III juga karena

melimpahkan perkara Penggugat kepada Pengadilan Negeri Slawi

dengan permintaan acara pemeriksaan biasa dan mohon segera

diadili perkara tersebut atas dakwaan yang dibuat oleh Tergugat III

sedangkan dakwaan tersebut

obscuur libel/tidak jelas. Hal ini jelas sekali menimbulkan dampak

sosial yang berakibat kepada timbulnya kerugian dari pihak

Penggugat dimana kerugian tersebut dapat dikualifikasikan

menjadi kerugian yang bersifat materiil dan Immateriil ;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas maka jelas terlihat nilai

kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan

Para Tergugat, sehingga unsur hubungan sebab akibat telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Slawi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap

barang tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko (ruko) seluas 110 m

(seratus sepuluh meter persegi) terletak di Komplek Ruko Nirmala

Jalan Yos Sudarso Nomor 4 A, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal

Timur, Kota Tegal. Sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(SHM) Nomor 2655/Mintaragen, Surat Ukur Nomor 687/Mintaragen/2004

atas nama pemegang hak dokter Sumartono ;

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 401 m² (empat

ratus satu meter persegi) terletak di Jalan Kelud Selatan Nomor 23,

Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota

Semarang. Sebagaimana terurai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 102,

Surat Ukur Nomor 3160/93 atas nama pemegang hak Suci Hartati,

SH. (istri Tergugat I) ;

3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 225 m, (dua ratus

dua puluh lima meter persegi) terletak di Rt/Rw 03/03, Perumahan

Taman Sejahtera V/2, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat,

Kota Tegal, sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor 940 atas nama pemegang hak dokter Sumartono ;

dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya

memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada

upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan/verzet, maupun upaya

hukum lainnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

C. Menyatakan Hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum ;

D. Menyatakan Hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat

maka Penggugat telah menderita kerugian baik Materiil maupun

Imateriil ;

E. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama (secara tanggung renteng) untuk membayar ganti kerugian

Materiil yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang

setara dengan Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta

rupiah) ;

F. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama (secara tanggung renteng) untuk membayar ganti kerugian

Imateriil yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang

setara dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


G. Menyatakan hukumnya bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih

dahulu meskipun ada upaya Hukum Bantahan, banding, Kasasi

ataupun Perlawanan ;

H. Menyatakan hukumnya bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh

Pengadilan Negeri Slawi atas barang-barang tidak bergerak milik

Tergugat I adalah Sah dan berharga ;

I. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama (secara Tanggung Renteng) untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

perhari kepada Penggugat apabila Para Tergugat baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama lalai dalam melaksanakan seluruh isi

Putusan ini dan dibayarkan secara tunai sekaligus sejak putusan

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

J. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

SUBSIDAIR : Ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Epsepsi Tergugat II :

Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, karena Penggugat telah salah

menentukan obyek (error in objecto). Adapun alasan Tergugat II didasarkan

pada :

1. Pasal 95 ayat 1 KUHAP "Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili

atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan ;

2. Pasal 97 ayat 1 KUHAP "seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila

oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa dalam penyidikan perkara pidana dimaksud, Tergugat II tidak

melakukan tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang dan tidak ada kekeliruan

mengenai orang atau hukum yang diterapkan ;

4. Berdasarkan 2 (dua) ketentuan dimaksud terbukti bahwa hak Penggugat

atas putusan bebas dari pengadilan adalah rehabilitasi bukan ganti rugi.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sedangkan rehabilitasi telah diberikan dan dicantumkan dalam putusan

pengadilan perkara pidananya ;

5. Oleh karena itu gugatan perbuatan hukum dan tuntutan ganti rugi

yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan harus

dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat III :

Eksepsi Kurang Pihak :

Bahwa awal perkara ini adalah sesuai Laporan Polisi No.Pol : LP/ 15/IV/

2008/Sek.Krmt tanggal 7 April 2008, berdasarkan laporan H. Sumartono bin

Suyitno telah melaporkan Sunito, dengan uraian singkat kejadian sebagai

berikut :

Pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 10.00 WIB, Pelapor

mengecek barang inventaris milik RS Mitra Siaga, setelah dicek ternyata ada 1

(satu) barang inventaris yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat Ultrasonography

(USG) merk Fukuda Denshi Ex. Japan type UF-3500, S/N No. 119A1402 Tahun

pembelian 1995. Setelah pelapor menanyakan kepada Rizkiyah dan Estri

Djumaiatun barang yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 11 April 2007,

sekitar jam 15.30 WIB diambil oleh Sunito, dan menurut Riskiyah dan Estri

Djumaiatun barang tersebut sekarang berada di klinik Budi Mulia milik dr. Heru

di Jalan Raya Dusun Tegal Wangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Dan

atas kejadian ini korban (RS. Mitra Siaga) mengalami kerugian sebesar

Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilaporkan ke Polsek Kramat guna

pengusutan lebih lanjut ;

Selanjutnya Polsek Kramat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol :

SP. Sidik/04/IV/2008/Sek.Kmt tanggal 7 April 2008, yang selanjutnya perkara

dilimpahkan ke Polres Tegal, dan Polres Tegal mengeluarkan Surat Perintah

Penyidikan Nomor : SP. Sidik/125/V/2008/Reskrim tanggal 3 Mei 2008, lalu

Polres Tegal mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :

B/135/VI/2008/Reskrim tanggal 5 Juni 2008 atas nama Sunito bin Kamsori, dan

kawan-kawan dengan Pasal 362 Sub 374 KUHP ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersangka Sunito bin Kamsori dalam

Berita Acara Persidangan tertanggal 8 April 2008 sekira jam 10.00 WIB poin 15,

menerangkan "Bahwa pada saat itu saya pamit kepada Sri Rizki yakni, "Bu Rizki

saya disuruh oleh dr. Heru untuk mengambil alat USG itu" dan saat itu Sdr. Rizki



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mempersilahkan dengan mengatakan "Iya, silakan diambil" sedangkan saya

pada saat itu tidak pamit kepada sdr. Atun akan tetapi pada saat itu sdr Atun

berada di ruangan kebidanan dan melihat sewaktu saya mengambil alat

tersebut dan pada saat itu sdr Rizki mengatakan, "iya, silakan diambil karena

saya sudah diberitahu oleh dr Heru melalui Sdr. Yuni" ;


Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2008 sekitar jam 10.00 WIB poin 15

menerangkan, "Karena setahu saya langsung diperintah oleh dr Heru selaku

direktur di RS Mitra Saga Dampyak, dan Sdr. Rizki sudah mengetahui perihal

pengambilan alat USG tersebut" ;


Berita Acara Persidangan tertanggal 8 April 2008 sekitar jam 10.00 WIB poin 19

menerangkan "Bahwa cara mengambil alat USG tersebut yakni mula-mula saya

pamit kepada sdr. Rizki yang saat itu sedang berada di ruang kebidanan untuk

mengambil alat USG di ruang tersebut karena diperoleh oleh dr Heru (direktur)

dan saat itu ia mempersilahkan dan menurutnya ia sudah diberitahu oleh sdri

Yuni tentang pengambilan alat USG tersebut, setelah itu saya mengambil alat

USG, yang berada di ruang kebidanan yang terletak di atas meja dorong tempat

alat USG, yang merupakan satu paket, kemudian saya dorong meja tersebut

keluar dari ruang kebidanan menuju mobil milik dr Heru dan sebelum saya

masukkan ke dalam mobil, satu orang satpam membantu saya memasukkan

alat USG tersebut ke mobil milik dr Heru, dan saat itu Sdr. Heru menunggu di

samping mobil setelah itu saya kembali ke tempat kerja saya sedangkan dr.

Heru langsung pergi dengan mengendarai mobil dengan membawa alat USG

tersebut ;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan tersangka Sunito

bin Kamsori akhirnya Penyidik membuat sangkaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55

subs Pasal 374 KUHP sampai akhirnya dilimpahkan ke pengadilan oleh

Penuntut Umum (Tergugat III) ;

Berdasarkan hasil fakta-fakta di Berita Acara Persidangan Tersangka Sunito bin

Kamsori, dan untuk menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh, bukan hanya

kepada Tergugat I (pelapor), Tergugat II (penyidik), Tergugat III (Penuntut

Umum), maka Penggugat harus menjadikan Sunito bin Kamsori sebagai

Tergugat atau setidak-tidaknya turut Tergugat, karena berdasarkan keterangan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sunito bin Kamsori akhirnya Penggugat dijadikan sebagai Tersangka oleh

Penyidik sampai perkaranya dilimpahkan oleh Penuntut Umum (Tergugat III),

oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita gugatannya

poin tersebut di atas adalah gugatan yang tidak jelas, kabur (obscuur libel),

karena :

• Bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan, sebab materi

gugatan mengenai ganti kerugian sangat erat hubungannya

dengan maksud dari Pasal 95 KUHAP jo. Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tanpa menjelaskan unsur

melawan hukumnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

• Bahwa gugatan diajukan dengan alasan Kejaksaan Negeri Slawi

melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menguraikan

kedudukan sebagai apa dalam perbuatan yang dianggap melawan

hukum, dalam lingkup kedudukan Criminal Justice system (CJS),

akan tetapi Penggugat mencampur-adukkan antara Criminal

Justice Process (CJP) dengan Criminal Justice System (CJS), oleh

karena itu gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima ;

• Berdasarkan Asas KUHAP sesuai dengan penjelasan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi: "Setiap orang

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di

muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan

memperoleh kekuatan hukum tetap," sehingga dari asas ini maka

gugatan Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena itu tidak

dapat diterima ;

• Bahwa adanya kerugian secara materiil dan immaterial dalam

gugatan adalah tidak jelas sehingga dapat dikategorikan gugatan

yang kabur (obscuur libel) karena menunjuk pada putusan

Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September

1975 yang menyatakan, "Penuntutan ganti kerugian baru dapat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dikabulkan bila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci

adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut," oleh karena itu

tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah

mengambil putusan, yaitu putusan No.15/Pdt.G/2010/PN.Slw. tanggal 25

Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/

Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.120/Pdt/2011/PT.Smg

tanggal 24 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2011 kemudian terhadapnya

oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, (berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi

secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No.15/Pdt.G/2010/PN.Slw yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Slawi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal 6 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada

tanggal 25 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum yang memberikan pendapat

dan penilaian keliru terhadap kedudukan bukti-bukti dan saksi-saksi

ahli yang diajukan Pemohon Kasasi, dengan pertimbangannya

sebagai berikut : "bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahkan pokok dari

gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

tidaklah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, khususnya secara

kualitatif sedangkan seluruh bukti-bukti terutama bukti P-1, P-2, P-17,

P-18, P-19 dan beberapa keterangan saksi ahli yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dipersidangan telah memenuhi batas minimal sebagai

alat bukti yang menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya secara kualitatif, Para

Termohon Kasasi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum

terhadap Pemohon Kasasi dan telah didukung oleh bukti-bukti yang

cukup ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak tepat dalam

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang

diajukan dalam persidangan sebagaimana pertimbangannya yang

menyimpulkan bahwa "bahwa oleh karena putusan Pengadilan/Kasasi

telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pada pokoknya telah,

memulihkan hak Terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan,

harkat serta martabatnya (Rehablitasi), maka hal itu menurut hemat

Majelis Hakim tidak dapat serta merta dijadikan dasar sebagai dapat

digugatnya secara perdata terhadap pelapor perkara pidana tersebut

(Tergugat I) maupun institusi beserta para pejabat/aparatur penegak

hukum (Tergugat II dan Tergugat III) yang menangani perkara pidana

yang bersangkutan, selama secara procedural proses penanganan

perkara itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”,

Sedangkan fakta hukum menunjukkan bahwa proses penanganan

perkara tersebut tidak procedural dan tidak sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku hal mana tersirat dan atau tergambar dalam bukti



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P-1, P-2 dan dipertegas lagi oleh bukti P-17, P-18 dan P-19. Khususnya

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/ Termohon

Kasasi II ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berkaitan

dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 808 K/Pdt/1989 tanggal

20 Oktober 1990 yang pada pokoknya kan bahwa "gugatan ganti rugi

karena putusan bebas pidana harus dinyatakan ditolak, dengan alasan

bahwa terlepas dari putusan Hakim pidana itu, apakah Terdakwa

dihukum atau dibebaskan, pada asasnya kerugian yang diderita oleh

Terdakwa tersebut, tidak dapat dibebanan kepada Tergugat sebagai

Pelapor/Pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan, peradilan

sehingga menimbulkan akibat yang merugikan Terdakwa tersebut,

adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, dan

bukan menjadi tanggung jawab pihak pelapor/pengadu kejahatan" bahwa

dalam perkara tersebut kedudukan Pelapor/pengadu melaksanakan hak

dan kewajiban, sedangkan dalam perkara ini kedudukan pelapor/

Termohon Kasasi bukan melaksanakan hak dan kewajiban melainkan

sengaja menyerang kehormatan dan nama baik Pemohon Kasasi dengan

motif agar Termohon Kasasi I mempunyai kesempatan untuk menjadi

Direktur RS. Mitra Siaga Tegal ;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Slawi tersebut harus dibatalkan, karena kurang cukup

pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), karena dalam

putusannya hanya mempertimbangkan di luar jalur persoalan dan

mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori

banding Pemohon Kasasi, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik

mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya ;

5. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

tersebut di atas membuktikan putusan Judex Facti terdapat kesalahan

dalam penerapan hukumnya, maka putusan harus dibatalkan ;

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Pemohon Kasasi perlu diletakkannya

Sita Eksekusi terhadap barang-barang tidak bergerak milik Termohon

Kasasi I, sebagaimana permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi yang telah diuraikan posita gugatan tersebut ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Kepolisian bukan

merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi sebagai upaya menempuh

jalur hukum karena timbulnya dugaan bahwa Penggugat melakukan tindak

pidana, sedangkan apakah atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan adanya

penyidikan di penuntutan merupakan tanggung jawab penyidik dan Penuntut

Umum ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengaduan kemudian

meneruskan kepada Penuntut Umum, dan perbuatan Tergugat III melimpahkan

perkara pidana ke Pengadilan adalah merupakan tugas dan kewajiban penyidik

dan Penuntut Umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

pidana (KUHAP), sepanjang tugas-tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan

prosedur yang benar bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-

alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : Dokter Wahyu Heru Triyono tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dokter WAHYU

HERU TRIYONO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh,

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, H. Suwardi, SH.,MH., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan,

SH.,S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd./H. Suwardi,SH.,MH. ttd./ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH., S.IP,M.Hum.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i …………. Rp. 6.000,- ttd./ Budi Hapsari,SH.

2. R e d a k s i ………… Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-

Jumlah…………………Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MHNIP. 19610313 198803 1 003



3145_k_pdt_2011

Documents

bernama sunito bin kamsori

dokter wahyu heru triyono

jalan garuda nomor 1

jalan nanas xxiii no

kejaksaan negeri slawi

banding mahkamah agung

melawan hukum telahmelaporkan

kepolisian sektor kramat