2665_k_pdt_2012 (2)

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2665 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara :

B U N A W A N, bertempat tinggal di Jalan Rosela II AA/16, Rt. 07/

Rw.004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan,

Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Pohan, SH., dan

kawan , Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan Raya II No.85A, Lt.II

Durensawit Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/

Pembanding;

m e l a w a n :

1 L.W.SINAGA, atau para Ahliwarisnya, yaitu Maria Sihombing, Cs.,

bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah, Rt.010/ Rw.04, Kelurahan

Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,

2 BANJIR BIN KUTIR, atau para Ahliwarisnya, yaitu Yusuf Bin Goci,Cs.,

bertempat tinggal di Pondok Kelapa, Rt.009/Rw.01, Kelurahan Pondok

Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,

3 SAPRIN BIN PIIH, atau para Ahliwarisnya, yaitu Piol Bin Pilih, Cs.,

bertempat tinggal di Bojong Rangkong, Rt.009/Rw.011, Kelurahan Pondok

Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, para Termohon Kasasi dahulu

para Tergugat I sampai dengan III/para Terbanding;

d a n:

1 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati

Baru Nomor 1, Jakarta Pusat, memilih domisili hukum di Jalan Medan

Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lt. 9, Biro Hukum Setdaprov

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

2 PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) KOTAMADYA JAKARTA

TIMUR, berkantor di Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Jalan Sentra

Primer Timur, Jakarta Timur,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR, berkantor di Jalan

Sentra Primer Timur, Jakarta Timur, para Turut Tergugat I sampai

dengan III/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi

dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan III dan para Turut Termohon Kasasi dahulu

sebagai Turut Tergugat I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri

Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa sesuai dengan pelaksanaan pembangunan proyek Banjir Kanal Timur

(BKT), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membebaskan sejumlah

lahan yang terkena proyek tersebut, yang antara lain termasuk lahan

kepunyaan Penggugat yang masuk dalam data Inventarisasi Peta Nomor 169

Nomor Urut 1, seluas 2.843 m (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga

meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,

Kotamadya Jakarta Timur yang belum dibayarkan ganti ruginya kepada

pemilik lahan;

Bahwa Turut Tergugat I yang telah melaksanakan tugasnya mengajukan

permohonan penitipan uang ganti rugi (consignatie) kepada Pengadilan Negeri

Jakarta Timur secara voluntair atas lahan dimaksud di atas dan direspon oleh

Pengadilan dengan terbitnya surat Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.,

tanggal 31 Maret 2009 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nama-nama calon

penerima ganti rugi yang tertera dalam penetapan Pengadilan tersebut berasal dari

usulan Turut Tergugat II selaku Panitia Pengadaan Tanah;

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan usulan nama-nama calon penerima ganti rugi

atas lahan dimaksud berdasarkan permohonan dan klaim dari para Tergugat I, II dan

III yang mengaku-ngaku memiliki lahan yang terkena proyek BKT tersebut;

2 Bahwa bukti kepemilikan yang diajukan para Tergugat I, II dan III adalah

sebagai berikut:

a Tergugat I: Girik C Nomor 422 Persil 25 D.I. atas nama L.W. Sinaga

dengan dasar kepemilikan hak Akta Jual Beli Nomor 426/Bks/1974,

tanggal 16 September 1974 dari Asnah binti Djai selaku penjual. Hal ini

jelas tidak benar karena lahan dengan Girik C Nomor 422 Persil 25 D.I.

tersebut telah dijual oleh L.W. Sinaga dan telah beralih haknya kepada


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 46/10/Jng/1985, tanggal 29

Juni 1985;

b Tergugat II: Girik C Nomor 358 a Persil 25 D.I. atas nama Banjir bin

Kutir, dan surat keterangan Dirjen Pajak Kanwil X Jakarta Raya, bulan

April 2007 Nomor Ris 2078/WPJ/10/KL/1204/1997. Hal ini adalah tidak

benar karena lokasi lahan dimaksud bukanlah sebagaimana yang dalam

surat penetapan Pengadilan tersebut;

c Tergugat III: Girik C Nomor 423 Persil 25 D.I. atas nama Piol bin Pilih,

tanggal 11 Februari 1977 dan Girik C 280 Persil 25 D.I. atas nama Saprin

bin Pilih. Hal ini adalah tidak benar karena lokasi lahan dimaksud

bukanlah sebagaimana yang dalam surat penetapan Pengadilan tersebut;

Bahwa tindakan para Tergugat I, II dan III yang sengaja mengajukan permohonan

ganti rugi atas lahan yang terkena proyek BKT a quo merupakan suatu perbuatan

melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan yang bukan haknya,

melainkan mengambil hak Penggugat dengan cara mengaku-ngaku memiliki lahan

yang terkena proyek BKT tersebut, sehingga para Turut Tergugat menjadi khilaf dan

keliru dalam menjalankan tugasnya, sehingga permohonan Turut Tergugat I untuk

menitipkan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar

Rp4.406.081.400,- (empat milyar empat ratus enam juta delapan puluh satu ribu

empat ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada si pemilik lahan a quo yang

berhak dan telah dikabulkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 31 Maret 2009 menjadi cacat hukum

sepanjang nama-nama Termohon I, II dan III yang harus dibatalkan;

3 Bahwa dengan adanya unsur kesengajaan dari para Tergugat I, II dan III

mengajukan permohonan ganti rugi atas lahan yang bukan miliknya melalui

Turut Tergugat II yang kemudian data-data tersebut direkap dan kemudian

diajukan oleh Turut Tergugat I untuk mendapatkan penetapan Pengadilan

dengan mencantumkan nama-nama para Tergugat I, II dan III selaku pihak

Termohon sebagai calon penerima ganti rugi atas lahan a quo, maka hal itu

sudah nyata termasuk perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam

Pasal 1365 KUHPerdata;

4 Bahwa lahan a quo yang masuk dalam data Inventarisasi Peta 169 Nomor

Urut 1, seluas seluas 2.843 m (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga meter

persegi), terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,

Kotamadya Jakarta Timur adalah milik Penggugat yang sah berdasarkan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


bukti-bukti yang valid secara yuridis, sehingga hanya Penggugatlah yang

berhak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan a quo;

Bahwa sejarah kepemilikan lahan a quo milik Penggugat tersebut dulunya seluas

4.401 m (empat ribu empat ratus satu meter persegi) dengan status bekas Hak Milik

Adat Nomor C 422 Persil Nomor 25 Blok D.I., dan diperoleh berdasarkan

pengalihan hak dengan Akta Jual Beli Nomor 46-10/Jng/1985 Notaris R. Sudibio

Djojopranoto, SH., Jakarta, tanggal 29 Juni 1985 dengan saudara Insan Hartiwo

yang bertindak untuk dan atas nama Lodewijk Waldemar Sinaga berdasarkan Surat

Kuasa Mutlak tanggal 16 Desember 1982 yang telah diketahui Lurah Malaka,

tanggal 16 Desember 1982 Nomor 36/1.711.1/82 yang telah didaftarkan pula di

kantor Notaris R. Sudibio Djojopranoto, SH., tanggal 31 Januari 1985 di bawah

Nomor 1587-A/85...BuktiP-1;

Adapun batas-batas lahan tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Namat bin Silun;

Timur : Tanah pecahannya;

Selatan : Tanah Bapin;

Barat : Tanah Maryatdi Sulistio/LW. Sinaga;

Dan Insan Hartiwo sebelumnya mendapat pengalihan hak atas lahan a quo dan

Lodewijk Waldemar Sinaga berdasarkan Jual Beli Mutlak tanggal 16 Desember

1982. Sedangkan atas fisik Girik C 422 tersebut telah dicatat di kantor Notaris PPAT

R. Sudibio Djojopranoto, SH bahwa berdasarkan akta notaris tersebut tanggal 29

Juni 1985 Nomor 46-10/Jng/1985, lahan seluas 4.401 m dijual kepada Bunawan.

Dengan demikian bukti kepemilikan atas lahan dimaksud oleh Penggugat sangat

kuat dan tidak bisa terbantahkan, sehingga secara yuridis Penggugatlah yang berhak

menerima ganti rugi atas lahan dimaksud dalam penetapan Pengadilan tersebut;

Bahwa atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri

Jakarta Timur terhadap para Tergugat guna memperjuangkan hak dan

kepentingannya jangan sampai dirugikan oleh para Tergugat, selain itu juga agar

terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini;

5 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan

otentik serta dapat dibuktikan kebenarannya, maka sangatlah pantas

permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


1 Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan beriktikad baik dan harus

dilindungi hukum;

3 Menyatakan para Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan

hukum karena mengajukan permohonan sebagai pihak pemilik lahan yang

terkena proyek BKT data Inventaris Peta Nomor 169 Nomor Urut 1, terletak di

Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur

melalui Kantor turut Tergugat II dan ditindak-lanjuti Turut Tergugat I kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan Nomor 111/

Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 31 Maret 2009;

4 Menyatakan Turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah keliru dalam

mencantumkan nama-nama Termohon I, II dan III dalam surat permohonan-nya

tanggal 2 Maret 2009;

5 Menyatakan batal penetapan Nomor IH/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim,, tanggal 31

Maret 2009 sepanjang nama-nama Termohon I, II dan III dan tidak berkekuatan

hukum;

6 Menyatakan Penggugat, Bunawan, pihak yang berhak menerima ganti rugi

sebesar Rp4.406.081.400,- (empat milyar empat ratus enam juta delapan puluh

satu ribu empat ratus rupiah) atas uang penitipan ganti rugi/ consignatie atas

lahan seluas 2.843 m sesuai data Inventaris Peta 169 Nomor Urut 1 yang

terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta

Timur;

7 Menghukum Turut Tergugat Ill untuk mematuhi putusan Pengadilan atas perkara

ini;

8 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau:

Jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal

dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang

pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam gugatan konvensi dianggap

dipergunakan untuk gugatan Rekonvensi;

2 Bahwa benar sejak adanya proyek Banjir Kanal Timur Tergugat I/Penggugat

Rekonvensi mendapat pemberitahuan dan undangan dari Kelurahan Pondok



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kopi untuk mengurus proses ganti rugi tanah atas nama L.W. Sinaga

berdasarkan Girik Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt.002

Rw. 06 Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat

dalam Peta Inventaris Peta Bidang Nomor 169 dan yang terkena proyek Banjir

Kanal Timur seluas 2.843 m;

3 Bahwa benar rencana pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I/Penggugat

Rekonvensi ditunda oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Kota

Administrasi Jakarta Timur (turut Tergugat II Konvensi) karena dihalang-halangi

dengan adanya klaim kepemilikan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku

sebagai ahliwaris Bandjir bin Kutir (Tergugat II) dengan menggunakan 2 (dua)

girik berbeda secara bergantian, yakni pertama Girik C 358a Persil 25 D.I. atas

nama Bandjir bin Kutir yang diterbitkan tanggal 28 April 1977 yang

ditandatangani oleh Drs. Samheriing Lumingkewas dan girik kedua, tetapi obyek

sama Girik Adat C 358 Persil 25 D.I. dikeluarkan 16 Agustus 1976 yang

ditandatangani oleh Asmadi selaku Kepala Kantor IPEDA wilayah Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Ha serta ada klaim kepemilikan oleh ahliwaris Saprin bin

Piih (Tergugat III) berdasarkan 2 (dua) Girik Adat C 280 Persil 25 D.I., luas

sekitar 2.860 m atas nama Saprin bin Piih dan Girik Adat C 423 Persil 25 D.I.

atas nama Piol bin Piih;

4 Bahwa benar akibat adanya klaim kepemilikan atas tanah milik Tergugat I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh ahliwaris Bandjir bin

Kutir (Tergugat II) dan ahliwaris Saprin bin Piih (Tergugat III) akhirnya Panitia

Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur (turut Tergugat

II) menitipkan (consignatie) uang ganti rugi sebesar Rp4.406.081.400,- (empat

milyar empat ratus enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang

seharusnya diterima oleh Tergugat l/Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Timur;

5 Bahwa benar karena berlarut dan berkepanjangan penundaan pembayaran kepada

Tergugat l/Penggugat Rekonvensi dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor

Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat II) belum juga mengambil

sikap sebagaimana diputuskan dalam Nota Dinas Pemerintah Kotamadya Jakarta

Timur (sekarang Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur) tanggal 13 April

2006 Nomor 11/12/Adwil/2006 dimuat dalam Tergugat maka Tergugat l/

Penggugat Rekonvensi mengajukan banding kepada Panitia Pengadaan Tanah


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


(P2T) Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 4 Februari

2008;

6 Bahwa benar setelah menjalani proses pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan

saksi-saksi pada 31 Desember 2008 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta selaku Ketua P2T Provinsi Daerah Khusus Ibukota

mengeluarkan surat Nomor 1865/-1.711 yang isinya memerintahkan P2T Kota

Administrasi Jakarta Timur untuk menyelesaikan ganti rugi kepada ahliwaris

L.W. Sinaga (Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi);

7 Bahwa benar setelah keluar dari Ketua P2T Kota Administrasi Jakarta Timur

dalam suratnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 04/-1.711 mengakui bahwa tanah dalam Peta Bidang Nomor 169

adalah atas nama ahliwaris Bandjir bin Kutir (Penggugat Konvensi/ Tergugat I

Rekonvensi) dan Saprin bin Piih (Tergugat V Konvensi/Tergugat II

Rekonvensi);

8 Bahwa benar dalam banyak dokumen proses pembayaran dan mediasi

penyelesaian sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Girik Adat C 422 Persil 25

D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt. 002 Rw. 06, Kelurahan Malaka, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat dalam Peta Inventaris Peta Bidang

Nomor 169 dan yang terkena proyek Banjir Kanal Timur seluas 2.843 m adalah

atas nama L.W. Sinaga (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) dan bukanlah atas

nama Bunawan (Penggugat/Tergugat Rekonvensi);

9 Bahwa benar tanah dan semua dokumen proses surat-surat kepemilikan tanah

berdasarkan Girik Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt. 002

Rw. 06, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat

dalam Peta Inventaris Peta Bidang Nomor 169 dan yang terkena proyek Banjir

Kanal seluas 2.843 m adalah atas nama L.W. Sinaga (Tergugat l/Penggugat

Rekonvensi) dan tidak pernah dijual pada pihak manapun juga;

10 Bahwa benar akibat penundaan pembayaran ganti rugi tanah milik Tergugat I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi (L.W. Sinaga atau ahliwarisnya) oleh Panitia

Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat II

Konvensi/Tergugat III Rekonvensi) dan klaim kepemilikan oleh ahliwaris

Bandjir bin Kutir (Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) serta ahliwaris

Saprin bin Piih (Tergugat V Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) sejak Tahun

2005 hingga sekarang telah membuat Tergugat I Konvensi/ Penggugat



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Rekonvensi) L.W. Sinaga atau ahliwarisnya) mengalami kerugian materiil

maupun immateriil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi

menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan

putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruh-nya;

Menyatakan bahwa tanah adat tanah atas nama L.W. Sinaga berdasarkan Girik

Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt. 002 Rw. 06, Kelurahan

Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat dalam Peta

Inventaris Peta Bidang Nomor 169 berada di wilayah Rt. 05 Rw. 011, Kelurahan

Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur terkena proyek Banjir

Kanal Timur adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan harus mendapatkan

ganti rugi dari P2T Jakarta Timur;

Memutuskan dan membayarkan uang ganti rugi yang dititipkan kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor

Kota Administrasi Jakarta Timur atas tanah Girik Adat C 422 Persil 25 D.I.

kepada ahliwaris L.W. Sinaga;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

bantahan, banding dan kasasi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah

mengambil putusan, yaitu putusan No.87/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Oktober

2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


2 Menyatakan Tanah Adat Girik Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas

5.365 m, terletak di Rt.002 Rw.06, Kelurahan Malaka,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat dalam Peta

Inventaris Peta Bidang Nomor 169 berada di wilayah Rt.05

Rw.011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur terkena proyek Banjir Kanal Timur adalah sah

milik Penggugat;

3 Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima

uang ganti rugi proyek Banjir Kanal Timur yang dititipkan kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Panitia Pengadaan Tanah

(P2T) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur atas tanah Girik

Adat C 422 Persil 25 D.I. sebesar Rp4.406.081.400,- (empat

milyar empat ratus enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus

rupiah);

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp1.241,000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/

Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta dengan putusan No.350/PDT/2011/PT.DKI tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh

Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 31 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1

Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 350/PDT/2011/

PT.DKI. Jo.No.87/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Tim. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 14 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 21

Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari 350/PDT/2011/PT.DKI dan

tidak diajukan jawaban memori kasasi;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan

banding;

1 Putusan Hakim Judex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta No.350/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 28 November 2011 yang

hanya menguatkan putusan hakim Judex Facti tingkat pertama secara

keseluruhan tanpa mempertimbangkan sama sekali memori banding

Pemohon Banding. Hal ini merupakan kekeliruan nyata yang diperbuat

hakim Judex Facti tingkat banding yang nyata-nyata juga mengadopsi

kekeliruan yang sama dilakukan oleh hakim judex factie tingkat pertama;

2 Bahwa dengan banyaknya masalah krusial & keliru yang terjadi pada

Judex Facti tingkat pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,

semestinya Judex Facti tingkat banding akan memberikan banyak

pertimbangan dalam putusannya khususnya memberi pertimbangan

terhadap memori banding Pemohon Kasasi/Pemohon Banding agar

terasakan keadilan bagi Pemohon Banding dulunya Penggugat. Akan

tetapi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 350/PDT/2011/

PT.DKI sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan

hukum yang tepat serta tidak menyebutkan sumber hukum dalam

memutus perkara yang semestinya disampaikan Judex Facti tingkat

banding secara lebih jelas dan gamblang dimengerti;

3 Berbagai Pertanyaan yang muncul terhadap sikap tindak Hakim Judex

Facti tingkat banding, yaitu:

a Bagaimana sebenarnya analisa Judex Facti tingkat banding dalam

menyikapi beberapa fakta hukum yang krusial & keliru pada

perkara ini di pengadilan tingkat pertama ? Dikhawatirkan Judex

Facti tingkat banding tidak bisa memahami tentang masalah yang

diperkarakan. Dimana Pemohon kasasi adalah pembeli lahan yang

beritikad baik yang harus dilindungi hukum karena telah

mengeluarkan sejumlah dana riil untuk membeli lahan lahan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


sengketa a quo, bukan sekedar akal-akalan seperti yang dilakukan

oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon

Kasasi III;

b Apakah Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak tergerak

hatinya untuk membaca Memori Banding Pemohon Kasasi/

Pemohon Banding? yang telah menjelaskan berbagai dalil yang

didukung dengan bukti otentik berupa akte jual beli notariil,

sehingga rasa keadilan yang diperjuangkan Pemohon kasasi

selama ini dicederai sedemikian rupa secara tega!;

Sikap Judex Facti tingkat banding bertentangan dengan

Undang-Undang dan Jurisprudensi;

Sikap Judex Facti yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan

Jurisprudensi seyogyanyalah dibatalkan!;

Adapun ketentuan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

d Pasal 23 Undang-Undang No.14/1950 yang dapat disalin-tuliskan:

Segala putusan Pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar

putusan itu, juga harus memuat pula pasal tertentu dari yang bersangkutan akan

sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.;

e Pasal 178 ayat (1), (2) HIR;

dimana Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum

yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan hakim itu wajib mengadili

segala bagian tuntutan;

f Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 yang kaedah

hukumnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup

pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerid), yaitu karena di dalam putusannya

itu hanya mempertimbangkan soal mengenyampingkan keberatan-keberatan

yang diajukan dalam Memori Banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik

mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

g Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588K/Sip/1975, yang kaedah

hukumnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak

terperinci harus dibatalkan;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bukankah dengan tidak adanya pertimbangan hukum tersebut mencermin-kan

ketidak pahaman Judex Facti tingkat banding terhadap permasalahan kasus yang

sebenarnya sehingga terkesan tidak bertindak secara bijak & tidak professional

dalam menjalankan profesinya;

Bahwa dengan telah terbukti adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum

dan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan & Yurisprudensi yang

berlaku, maka sangat beralasan menurut hukum, Ketua & Majelis Hakim Agung

yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk meninjau kembali putusan banding,

dengan membatalkan putusan tersebut serta mengadili sendiri perkara ini;

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum

khususnya logika hukum atas Pembuktian;

Karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya, maka kekeliruan

Judex Facti tingkat banding akan sama kekeliruannya dengan Judex Facti tingkat

pertama;

Hal ini terlihat dalam pertimbangannya Judex Facti tingkat pertama pada halaman

31 putusan alinia terakhir, disalin-tuliskan sebagai berikut:

bahwa tanah yang menjadi objek jual beli dalam bukti P-1 pada dasarnya adalah

sama dengan tanah yang menjadi objek jual beli dalam alat bukti surat T.I-1.

Persolannya sekarang adalah apakah atas tanah Tergugat-I yang berasal pembelian

dari Asnah binti Djai secara terus menerus tetap dikuasai oleh Tergugat-I atau

ahliwarisnya hingga sekarang dan tidak pernah dijual kepada Penggugat (vide

halaman 32 alinia pertama putusan);

Ini berarti sudah ketemunya titik temu riwayat kepemilikan tanah oleh Pemohon

Kasasi/Pemohon Banding yang memang berasal dari tanah milik orangtua Tergugat-

I (L.W.Sinaga alm.), yang dibeli Pembanding dari Insan Hartiwo tahun 29 Desember

1985 (vide bukti P-1) dan Insan Hartiwo membelinya dari almarhum mendiang

L.W.Sinaga tanggal 16 Desember 1982 (vide bukti P-3). Atas itikad baik inilah

semestinya kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding harus dilindungi hukum;

Sedangkan untuk menjawab apakah Termohon Kasasi-I/Tergugat-I terus menerus

menguasai lahan dalam alat bukti T.I-1 yang sama dengan dalam alat bukti P-6,

maka Pembanding telah membuktikan adanya transaksi jual beli pengalihan hak atas

sebagian lahan dari alat bukti T.I-1 seluas 4.400 m dari mendiang L.W Sinaga

kepada Inan Hartiwo tahun 1982 (vide bukti P-3) dan kemudian tahun 1985 atas luas

lahan yang sama dialihkan lagi kepada Pembanding (vide bukti P-1). Pada tahun

1985-1986 Pemohon Kasasi/ Pembanding sempat menguasai dan menggunakan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


lahan a quo sebagai tempat pool atau untuk penyimpanan alat-alat berat yang

pembuktian-nya dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Johanis Peimahul dan Ho Gwek

Kong. Kondisi tahun 1985-1986 ini tidak ada komplain dari mendiang L.W.Sinaga

maupun para ahliwarisnya (Tergugat-I). Setelah beberapa tahun kemudian usaha

Pemohon kasasi menurun, lahan a quo terlantarkan dan berfungsi sebagai investasi

saja bagi Pemohon kasasi. Dan sewaktu ada proyek BKT tahun 2003, Pemohon

kasasi sedang berada di Pontianak dan tidak mengetahui perkembangan adanya

proyek BKT. Dan beberapa tahun terakhir tidak mengetahui lagi secara pasti lokasi

lahan a quo beserta batas-batasnya yang sudah berubah lingkungannya menjadi

kanal dan atau pinggir kanal;

Jadi tidak benar jika Termohon Kasasi-I/Tergugat-I tetap menguasai lahan a quo

secara terus menerus. Sedangkan pengakuan saksi Sdr. Saidi SHS yang diajukan

Termohon Kasasi-I/Tergugat-I, saksi baru disuruh memasuki lahan a quo oleh

Simanjuntak paman Tergugat-I pada tahun 1998 (vide halaman 20 putusan

pengadilan tingkat pertama) tentu tidak mengetahui kepemilikan lahan yang

sebenarnya adalah milik Pemohon kasasi yang sudah beberapa tahun

ditinggalkannya untuk berinvestasi pada lahan a quo;

Selain itu dalam pertimbangannya halaman 28 alinia 4 putusan, Judex Facti tingkat

pertama juga mengakui bukti kepemilikan Pemohon Kasasi/ Pembanding yang dapat

disalin-tuliskan:

.... bukti surat P-1 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian

yang bersifat sempurna, maka hanya dengan alat bukti surat P-1 tersebut formil

harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat/ Pembanding/Pemohon

Kasasi telah membeli tanah objek perkara dari tuan Insan Hartiwo yang bertindak

untuk dan atas nama L.W.Sinaga berdasarkan surat kuasa mutlak tanggal 16

Desember 1982;

Juncto pertimbangan hukum halaman 26 dan 27 putusan Judex Facti tingkat

pertama, yaitu:

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya alat bukti P-1 dan P-2 kesemuanya

merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat

sempurna, dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut tidak harus didukung dengan

alat bukti lain, melainkan cukup dibuktikan dengan alat bukti surat tersebut, kecuali

apabila di persidangan dapat dibuktikan sebaliknya;

Dengan demikian sudah terjawab hal yang dipermasalahkan Judex Facti di atas, baik

bukti kepemilikan lahan a quo oleh Pemohon Kasasi/Pembanding yang sempurna



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


maupun tidak terbuktinya penguasaan lahan terus menerus oleh Termohon Kasasi-I/

Tergugat-I, sehingga kekeliruan maupun keraguan Judex Facti sudah terbukti ! maka

dari itu putusan atas perkara ini harus dibatalkan dengan serta merta;

Pertimbangan Hukum Judex Facti saling bertentangan;

Bahwa halaman 35 alinia 3 putusan yang dapat disalin-tuliskan:

...Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I/Termohon Kasasi-I dengan alat bukti surat

T.I-1 sampai dengan T.I-17 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan telah dapat

membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, sementara sebaliknya

Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alat bukti surat P-1 dan

P-2 tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang telah membeli secara sah atas

tanah objek perkara, maka dalam perkara ini Majelis Hakim sampai pada suatu

kesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi-I harus dinyatakan

telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dan sebaliknya Tergugat

Rekonvensi/Pemohon Kasasi harus dinyatakan telah gagal membuktikan dalil pokok

sangkalannya;

Jouncto pertimbangan Judex Facti halaman 28 alinia 4 putusan yang dapat disalin-

tuliskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti surat Tergugat-I/Termohon Kasasi-

I yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini meliputi alat bukti surat

T.I-1 sampai dengan T.I-4, T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-15;

Jouncto pertimbangan halaman 32 alenia 2 putusan, yaitu:

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.I-15 menurut Majelis Hakim tidak dapat

menjawab persoalan di atas karena hanya merupakan gambar peta tanah objek

perkara, sehingga oleh karenanyaalat bukti surat T.I-15 harus dipandang tidak

relevan dan harus dikesampingkan;

Bahwa Judex Facti telah membuat pertentangan antara

pertimbangan hukum yang dibuatnya sendiri. Hal ini

terlihat pada:

Dihalaman 30 anilia 4 putusan dikatakan alat bukti Termohon Kasasi-

I/Tergugat-I yang relevan hanya ini meliputi alat bukti surat T.I-1 sampai

dengan T.I-4, T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-1 (enam alat bukti). Dan di

halaman 32 alinia 2 putusan dikatakan bukti T.I-15 juga tidak relevan,

sehingga hanya tinggal 5 alat bukti saja;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Hal ini bertentangan dengan halaman 35 alinia 3 putusan dikatakan bahwa semua

alat Termohon Kasasi-I/Tergugat-I/Penggugat Rekonvensi dari alat bukti surat

T.I-1 sampai dengan bukti T.I-17 dapat membuktikan Termohon Kasasi-I/

Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I sebagai pemilik yang sah atas lahan a quo.

Pertimbangan hukum mana yang benar;!

Disatu sisi dikatakan bukti Tergugat-I hanya 5 (lima) yang relevan, disisi lain

dikatakan bahwa semua bukti itu dapat dijadikan alat bukti. Ini merupakan suatu

kekeliruan besar;!!

Begitu juga di halaman 26 dan 27 jo. Halaman 28 alinia 4 dikatakan bukti

surat P-1 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian

yang bersifat sempurna, maka hanya dengan alat bukti surat P-1 tersebut

formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat/

Pembanding telah membeli tanah objek perkara dari tuan Insan Hartiwo

yang bertindak untuk dan atas nama L.W.Sinaga berdasarkan surat kuasa

mutlak tanggal 16 Desember 1982;

Hal ini bertentangan dengan halaman 35 alinia 3, yang menyatakan: ....

sementara sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alat bukti surat

P-1 dan P-2 tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang telah membeli secara

sah atas tanah objek perkara....;

Disatu sisi dikatakan bukti P-1 dan P-2 sempurna dan dengan alat bukti itu

formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat/ Pembanding

telah membeli tanah objek perkara;

Maka atas tindakan pertentangan pertimbangan hukum yang dibuatnya sendiri itu

Judex Facti telah mengacaukan kepastian hukum di mata masyarakat dalam perkara

ini !. Maka dari itu sangatlah pantas putusan atas perkara ini dibatalkan serta merta

oleh majelis hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Tidak tepat Alasan Judex Facti mengalahkan alat bukti

Pemohon Kasasi/Penggugat yang otentuk sempurna dari alat

bukti para Termohon Kasasi lainnya yang tidak otentik alias

asesoris:

Jika pada halaman 30 alinia 4 putusan, Judex Facti mengatakan bukti Termohon

Kasasi-I/Tergugat-I yang relevan hanya 6 (enam) yaitu T.I-1 sampai dengan T.I-4,

T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-1 dan kemudian dikurangi T.I-15 (halaman 32 alinia 2),

sehingga hanya tinggal 5 (lima) alat bukti saja;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Dari 5 (lima) alat bukti ini, hanya satu alat bukti yang diakui Pemohon Kasasi yaitu

alat bukti T.I-1 yang sama dengan alat bukti P-6 Pemohon Kasasi dan bersifat

otentik. Dan keotentikan alat bukti T.I-1 itu dilanjutkan dengan bukti P-3 yang

bersifat notariil, karena adanya pengalihan hak atas sebagian lahan seluas 4.400 m

objek jual beli alat bukti T.I-1 dari mendiang L.W.Sinaga selaku penjual kepada

Insan Hartiwo selaku pembeli. Setelah itu bukti P-3 dilanjutkan lagi dengan alat

bukti P-1 juga bersifat notariil, karena lahan dengan luas yang sama dialihkan lagi

dari Insan Hartiwo selaku penjual kepada Pembanding/Penggugat selaku pembeli.

Sedangkan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I sendiri selaku ahliwaris L.W.Sinaga saat

dibuatnya alat bukti P-3 pada tahun 1982 dan bukti P-1 pada tahun 1985 usianya

masih kecil atau setidaknya tidak perlu dimintakan persetujuan mereka oleh

mendiang orang tuanya (L.W.Sinaga alm.) dalam mengalihkan hak atas lahan a quo

kepada pihak lain;

Sedangkan 4 (empat) alat bukti lainnya adalah bersifat assesoris berupa keterangan

pejabat dari instansi terkait dan tidak otentik yang mungkin diperoleh Tergugat-I

hasil kerjasama dengan suatu LSM tertentu untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut

dengan cara-cara yang kurang tepat misalnya memberikan tekanan kepada pejabat

terkait sehingga alat bukti mutakhir itu bisa diperoleh. Hal yang sama diduga juga

dilakukan untuk perolehan alat bukti lainya yang kesemuanya berjumlah 17 (tujuh

belas) alat bukti, kecuali untuk alat bukti T.I-1 yang memang bersifat otentik.

Walaupun demikian usaha Termohon Kasasi-I/Tergugat-I seperti itu tidak bisa

dengan serta merta diterimanya ganti rugi atas lahan yang sebenarnya memang milik

Penggugat. Akan tetapi karena masih adanya nilai-nilai kebenaran yang hidup

ditengah-tengah masyarakat, sehingga sampai sekarang uang ganti rugi atas lahan

Penggugat a quo masih dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan belum

bisa diserahkan kepada salah satu pihak tertentu;

Sedangkan bukti saksi Saidi SHS dan Sdr. Drs. Rutjita Gunawan sama sekali tidak

relevan, karena tidak pernah mengetahui ataupun tidak pernah melihat langsung data

otentik bukti T.I-1 dan lokasi lahan yang ditunjuk oleh bukti T.I-1 milik Termohon

Kasasi-I/Tergugat-I (testomonium de auditu). Bahkan menurut keterangannya saksi

Saidi SHS hanya menumpang hidup di lahan a quo sejak tahun 1998 atas suruhan

Simanjuntak paman Termohon Kasasi-I/Tergugat-I sehingga keterangannya tidak

berkapasitas sebagai saksi. Begitu juga dengan saksi Drs. Rutjita Gunawan hanya

mengerti tentang pajak PBB atas lahan yang tertulis atas nama mendiang L.W

Sinaga. Pajak mana disiasati Tergugat-I untuk dibayar secara rangkap untuk PBB


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


yang tertunggak sebelumnya yang kemudian dibayar oleh Termohon Kasasi-I/

Tergugat-I secara sekaligus pada tahun 2003 dan tahun 2006. Tujuan pembayaran

PBB atas lahan a quo oleh Tergugat-I secara berganda atas tagihan pajak bumi yang

tertungak selama ini diduga diharapkan oleh Tergugat-I guna bisa mendapatkan

ganti rugi atas lahan a quo. Tindakkan Tergugat-I bersifat spekulasi ! karena bukti

lunas bayar pajak bumi sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai bukti kepemilikan

atas lahan a quo bagi Termohon Kasasi-I/Tergugat-I ! (Vide halaman 32 alinia 5

putusan);

Jadi dengan demikian tidak satupun alat bukti milik Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I

yang bisa mematahkan alat bukti P-1 milik Pemohon Kasasi/ Penggugat yang

bersifat otentik. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana Pemohon Kasasi

dapat membuktikan sejarah kepemilikan lahan oleh mendiang L.W Sinaga, orangtua

Termohon Kasasi-I/Tergugat-I di wilayah Jakarta Timur, yaitu yang berasal dari

Asnah seluas +/- 5.280 m (vide bukti P-6) dan yang berasal dari Benih binti Buhin

seluas +/-1.500 m(vide bukti P-5);

Dengan demikian tidak ada dasar bagi Judex Facti untuk mengalahkan alat bukti

milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang otentik sempurna dari alat bukti milik

Termohon Kasasi-I/Tergugat-1 yang tidak Otentik alias bersifat Asesoris, sehingga

sepantasnyalah putusan ini dibatalkan dengan serta merta oleh Majelis Hakim Agung

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kesimpulan:

Bahwa dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan:

1 Judex Facti terbukti telah keliru dalam memutus perkara karena keliru dalam

menerapkan logika hukum pembuktian, sehingga orang yang tidak punya lahan

lagi di wilayah proyek BKT masih bisa mendapatkan ganti rugi dengan

menggunakan alat bukti Girik yang tidak sempat ditarik setelah haknya dialihkan

kepada pihak lain. Sedangkan pihak lain yang punya bukti hak otentik dari

pengalihan hak atas lahan a quo malahan tidak mendapat ganti rugi;

Termohon Kasasi-I/Tergugat-I yang semula mendiang orangtuanya (L.W.Sinaga

alm.) memperoleh hak atas lahan di tahun 1974 berasal dari:

Asnah seluas 5.280 m berdasarkan bukti jual beli T.I-1 (yang sama

dengan bukti T-6) dan;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Benih bin Buhin seluas 1.500 m berdasarkan bukti jual beli P-5,

kemudian hak atas lahan tersebut telah dijualnya lagi pada tahun 1982

kepada:

Naryadi Sulistio seluas 1.500 m berdasarkan bukti P-4;

Insan Hartiwo seluas 4.400 m berdasarkan bukti P-3 (yang kemudian

lahan yang sama dialihkan lagi oleh Insan Hartiwo kepada Bunawan/

Pembanding berdasarkan bukti P-1 tahun 1985), sehingga sepeninggal

ayahnya, Termohon Kasasi-I/Tergugat-I selaku ahliwaris L.W Sinaga

sudah tidak punya lahan lagi di lokasi proyek BKT;

Akibat kekeliruan Judex Facti, Termohon Kasasi-I/Tergugat-I yang tidak punya

lahan lagi di lokasi proyek BKT masih bisa mendapatkan ganti rugi atas pembebasan

lahan a quo dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang telah dikonsinyasikan

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur halmana sangat menciderai rasa keadilan

Pemohon Kasasi/Penggugat yang semestinya memperoleh ganti rugi atas lahan

miliknya a quo karena dulunya telah membeli secara nyata berdasarkan bukti otentik

P-1 atas lahan a quo pada tahun 1985 tetapi tidak pernah mendapatkan ganti rugi

atas lahan miliknya itu;

2 Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah terbukti merusak

kepastian hukum dalam perkara ini karena memberikan pertimbangan hukum

yang saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan lainnya;

Di suatu sisi dikatakan alat bukti Termohon Kasasi-I/Tergugat-I hanya ada 6 (enam)

yang relevan (vide halaman 30 alinia 4 putusan) jo. halaman 32 alinia 2 dikatakan

alat bukti T.I-15 juga tidak relevan, sehingga alat bukti Termohon Kasasi-I/

Tergugat-I yang relevan hanya tinggal 5 (lima) alat bukti saja;

Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada

halaman 35 alinia 3 putusan dikatakan: bahwa semua alat bukti Tergugat-I/

Penggugat Rekonvensi dari T.I-1 sampai dengan T.I-17 (ber-jumlah 17 alat bukti)

dapat membuktikan Tergugat-I/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas

lahan a quo. yang berarti 17 alat bukti itu adalah relevan semua;

Awalnya dikatakan cuma 5 alat bukti yang relevan tetapi kemudian tiba-tiba berubah

17 (tujuh) belas alat bukit Tergugat-I relevan semua. Mana yang benar !;

Begitu juga dengan Pertimbangan hukum tentang Legal standing Penggugat adalah

pihak yang benar telah membeli lahan secara sah dengan alat bukti P-1 yang bersifat

otentik & sempurna, sehingga dengan bukti itu formil harus dinyatakan terbukti


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Pembanding/Penggugat benar telah membeli lahan objek perkara (vide halaman 26

& 27 jo. Hal 28 alinia 4 putusan). Hal ini ternyata bertentangan dengan

pertimbangan pada halaman 35 alinia 3 yang menyatakan bahwa bukti P-1 yang

dimiliki Penggugat tidak bisa membuktikan legal standing Penggugat telah membeli

lahan secara sah atas objek perkara. Mana yang benar !;

Semua pertimbangan Judex Facti di atas tidak bisa dipegang atau tidak mempunyai

berkepastian hukum alias mengambang/kabur;

3 Pemohon Kasasi sebenarnya yang berhak mendapat ganti rugi atas lahan a quo

karena punya alat bukti otentik yang sempurna dan dikuatkan 2 orang saksi yang

mengalahkan alat bukti pihak lainnya;

Pemohon Kasasi/Penggugat sudah bisa membuktikan haknya atas lahan a quo dan

mematahkan semua alat bukti Termohon Kasasi-I/Tergugat-I dan berhak atas ganti

rugi lahan a quo yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

dibandingkan para Termohon Kasasi lainnya, sedangkan Termohon Kasasi II dan III

sama sekali tidak menggunakan haknya di persidangan tingkat pertama dan tidak

bisa mempertahankan kebenaran bukti yang dimilikinya di persidangan;

Pertimbangan Judex Facti yang kadang berusaha memataahkan alat bukti

Pembanding/Penggugat adalah tidak sesuai maksud & tujuan sebenarnya

pertimbangan itu dibuatnya, karena dalil yang penting adalah alat bukti Penggugat

bukti P-1 adalah alat bukti otentik sempurna (halaman 26 putusan) Dalil-dalil

gugatan Penggugat didasarkan kepada fakta hukum yang benar dan didukung oleh

bukti P-1 yang bersifat otentik dan bersifat sempurna, maka hanya dengan alat bukti

surat P-1 tersebut formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat

telah membeli tanah objek perkara dari tuan Insan Hartiwo tanggal 29 Juni 1985

yang sebelumnya Insan Hartiwo telah membeli lahan a quo dari mendiang

L.W.Sinaga (alm.) tanggal 16 Desember 1982 (vide bukti P-3);

4 Alat bukti dari Termohon Kasasi-I/Tergugat-I hanya bukti T.I-1 yang bersifat

otentik dan kemudian secara integral atas turunan dari bukti T.I-1 melalui alat

bukti P-3, Pemohon Kasasi/Penggugat kemudian memperoleh haknya melalui

alat bukti objek jual beli P-1. Pembuktian mana dikuatkan dengan 2 (dua) orang

saksi Johanis Peimahul dan saksi Ho Gwek Kong yang keterangannya saling

bersesuaian dengan & mendukung alat bukti P-1. Sedangkan alat bukti dari

Termohon Kasasi-I/Tergugat-I lainnya selain alat bukti T.I-1 semuanya tidak

otentik dan tidak relevan membuktikan kepemilikan lahan a quo oleh Termohon

Kasasi-I/Tergugat-I dikuasainya secara terus menerus, termasuk dengan alat



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


bukti saksi sama sekali tidak bisa dikatakan bersesuaian atau mendukung bukti

otentik T.I-1;

Sehingga sudah selayaknya majelis Hakim Agung membatalkan putusan banding atas

perkara ini dengan serta merta, dan mengadilinya sendiri;

Permohonan:

Bahwa dengan sudah jelasnya semua permasalahan hukum dalam perkara ini, Pemohon

Kasasi/Pembanding/Penggugat mengharapkan munculnya rasa keadilan dari para

pemutus perkara ini. Harapan Pemohon kasasi tiada lain adalah adanya kesamaan

pandangan & pendapat Majelis Hakim Banding dengan Pemohon Kasasi. Untuk itu

secara tidak langsung Pemohon Kasasi mendukung penuh langkah terobosan hukum

majelis hakim Agung R.I yang telah bekerja secara profesional untuk memutus perkara

ini nantinya secara benar dan proporsional dan tidak gentar menegakkan kebenaran demi

kepastian hukum yang hakiki, yang putusannya nanti merupakan kontribusi hukum yang

baik bagi pembangunan hukum nasional Indonesia dikemudian hari;

Hal senada juga diamanatkan juga oleh agama sebagaimana Firman Allah SWT yang

menyatakan sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu

berita, maka periksalah dengan teliti agar kami tidak menimpakan suatu musibah kepada

suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebab-kan kamu menyesal atas

perbuatanmu itu (Q.S. Al-Hujuraat: 6);

Dan Firman Allah SWT yang lainnya berbunyi:

Wahai orang yang beriman ! Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena

Allah, walau merugikan diri pribadi kalian sendiri atau kedua ibu bapak dan sanak

keluarga, baik kesaksian itu terhadap orang kaya atau miskin, maka Allah lebih

mengetahui keadaan keduanya. Dan janganlah kalian mengikuri hawa nafsu sehingga

kalian tidak berlaku adil. Apabila kalian memutar balikkan kata-kata atau

menghindarkan diri memberi kesaksian yang benar, sesungguh-nya Allah selalu

mengetahui apa-apa yang kalian lakukan;

(Surah An Nisa: 135);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengugat

tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan penguasaan tanah oleh Tergugat

I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah yakni berdasarkan pembelian dari Pr. Asnah

binti Djai, sehingga Tergugat I sebagai pembeli yang sah atas obyek perkara, lagi pula


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

Bunawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUNAWAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.

Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA., dan Drs. H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi

Supriyanto,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :Ttd./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA. Ttd./Ttd./Drs. H. Hamdan, SH.,MH. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :1 Meterai Rp.

6.000,- Ttd./2 Redaksi ..Rp. 5.000,- Eko Budi

Supriyanto,SH.,MH.3 Administrasi kasasi ..Rp.489.000,-

J u m I a h......Rp.500.000,-

Untuk SalinanMahkamah Agung RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.NIP. 19610313 198803 1 003


2665_k_pdt_2012 (2)

Documents

jalan taman jati baru

jalan pendidikan raya

jalan rosela ii aa16

iiipara terbandingd

jalan cempaka putih

jalan sentra primer

ii durensawit jakarta

kelurahan cempaka putih