skripsidigilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/digital... · 2021. 2. 2. · sekarang kita...
TRANSCRIPT
-
1
SKRIPSI
PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL - PALESTINA
Disusun Oleh
AHKAM BAHARUDDIN TENRO
B 111 07 928
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011
-
i
HALAMAN JUDUL
PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK ISRAEL - PALESTINA
Disusun dan Diajukan
Oleh
AHKAM BAHARUDDIN TENRO
B 111 07 928
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011
-
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK ISRAEL - PALESTINA
Disusun dan Diajukan Oleh
AHKHAN BAHARUDDIN TENRO
B 111 07 928
Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada hari ......., Oktober 2011
Dan dinyatakan diterima
Panitia Ujian
Ketua, Sekretaris,
Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. NIP : 19550702 198810 1 001 NIP : 19771220 200112 2 001
a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. NIP. 19630419 198903 1 003
-
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa Mahasiswa :
Nama : Ahkam Baharuddin Tenro
NIM : B 111 07 928
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi :“Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam
Penyelesaian Konflik Israel - Palestina”
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.
Makassar, September 2011
Disetujui Oleh
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. NIP : 19550702 198810 1 001 NIP : 19771220 200112 2 001
-
iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :
Nama : Ahkam Baharuddin Tenro
NIM : B 111 07 928
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi :“Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam
Penyelesaian Konflik Israel - Palestina”
Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.
Makassar, September
2011
a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003
-
v
ABSTRAK
AHKHAN BAHARUDDIN TENRO (B111 07 928), Peranan Dewan
Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel - Palestina. Di
Bawah Bimbingan S.M. Noor Selaku Pembimbing I dan Iin Karita
Sakharina Selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Dewan
Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina serta
bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik
Israel-Palestina.
Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Kota Makassar
khususnya pada instansi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data
dengan turun langsung kelapangan (Kantor Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara
dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan
teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang
erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Konflik antara israel-palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama, dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara arab dan negara barat. Salah satu upaya untuk mencari jalan keluarnya adalah mengefektifkan Dewan Keamanan PBB yang mempunyai tanggung jawab utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional (2) Dewan Keamanan PBB telah beberapa kali gagal dalam mengeluarkan resolusinya yang akan memberi sanksi, atau bahkan hanya mengutuk Israel, dimana kegagalan DK PBB dalam mengeluarkan resolusi semata-mata disebabkan oleh veto Amerika Serikat, karena dianggap merugikan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Sementara di lain pihak, Majelis Umum PBB yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB, dimana resolusi yang dibuat biasanya berdasarkan suara mayoritas dan tidak ada negara yang mempunyai hak veto, tidak dapat memberikan sanksi terhadap Israel, karena resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat (non-binding) atau hanya menyatakan keinginan masyarakat internasional.
UCAPAN TERIMA KASIH
-
vi
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan curahan kasih sayangnya kepada penulis, penulis senantiasa
diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang
berjudul :“Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian
Konflik Israel-Palestina”.
Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda H. Baharuddin
Tenro dan Ibunda Hj. Miswar KH. Abdul Malik, atas segala
pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan
mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga
kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat
dan terima kasih kepada :
Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A.
Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Pembantu Rektor lainnya;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr.
Aswanto, S.H., M.S., DFM.
Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu
Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu
Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu
Dekan III
-
vii
Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Prof. Dr. S.M. Noor, S.H.,
M.H., dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Ibu Iin Karita
Sakharina, S.H., M.A.
Bapak Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu
Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Pembimbing II.
Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
yang telah membekali ilmu kepada penulis.
Seluruh Sahabat-sahabatku Dedent Eko Fandinata, Muh. Ilyan
Saputra, S.H., A. Zulfikal, MST., Fadli Pramananda, Fitri Pratiwi,
Muh. Nickita, A. Nurhikmah, Faradibah dan seluruh angkatan 2007
”LEGALIAS” yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka
dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
Teman-teman seperjuanganku di ILSA, Randy, Yudho, Ipul, Aswin,
Andi, arwan, Avrizal, Boy, Cici, Eca, Elu, Jean, Narti, Ochank,
Raymond, Rini, Alwin, Ulfa, Zul serta Widi.
Kepada Teman-teman KKN-PH Lokasi Polsektabes Tallo Makassar,
Fauzy Zain, A. Mika Nugrahayu, S.H., A. Tenriawaru, S.H., Nurul
Chaerunnisa, Sharon Aqmarina, Ana Afriana, Tiara, Alen Nuari T,
Achmad Zaki, Muh. Arsil Amin, Cliff M. Courtier, Muh. Fajrin, dan
Andi Marlina, S.H., terima kasih atas kerjasamanya.
Segenap Keluarga Besar Almarhum H. Tenro dan Almarhum K.H.
Abdul Malik Muhammad.
-
viii
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan,
untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan
dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan
penyempurnaan skripsi ini.
Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada
penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.
Makassar, 11 September 2011
Penulis
Ahkam Baharuddin Tenro
-
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………... I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………… ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ....................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ iv
ABSTRAK ................................................................................................ v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................ vi
DAFTAR ISI……………………………………………………………………... ix
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
2. Rumusan Masalah ....................................................................... 6
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.................................................. 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 9
A. Gambaran Umum tentang PBB........................................................ 9
a. Latar Belakang Lahirnya PBB.................................................... 9
b. Tujuan dan Asas PBB............................................................... 12
c. Prinsip-Prinsip PBB................................................................... 14
d. Organ-Organ PBB..................................................................... 14
B. Dewan Keamanan PBB…................................................................ 15
a. Susunan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB ..................... 15
b. Fungsi dan Kewenangan Dewan Keamanan PBB ................. 18
C. Sekilas tentang Israel-Palestina...................................................... 29
1. Israel ...................................................................................... 29
-
x
2. Palestina ................................................................................ 31
D. Sejarah Konflik Israel-Palestina....................................................... 43
A. Sejarah Konflik Israel-Palestina Sebelum Tahun 1948 ........... 43
B. Sejarah Konflik Israel-Palestina Sesudah Tahun 1948 ........... 52
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 63
A. Lokasi Penelitian .......................................................................... 63
B. Jenis dan Sumber Data ................................................................ 63
C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 64
D. Analisis Data ................................................................................ 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 66
1. Keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian
Konflik Israel-Palestina ................................................................. 66
A.1 Keharusan Dewan Keamanan PBB Untuk Terlibat dalam
Penyelesaian Konflik Israel-Palestina .................................... 66
A.2 Pendapat Penulis ................................................................... 68
2. Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik
Israel-Palestina ............................................................................ 69
B.1 Resolusi-Resolusi yang Dikeluarkan dalam Menangani
Konflik Israel-Palestina ........................................................... 71
B.2 Kendala-Kendala Dewan Keamanan PBB dalam
Penyelesaian Konflik Israel-Palestina .................................. 82
-
xi
B.3 Amerika Serikat Sebagai Penyebab Kegagalan Usaha
Perdamaian Konflik Israel-Palestina..................................... 86
B.4 Faktor Kekuatan Yahudi di Amerika Serikat Sebagai
Penghambat Usaha-Usaha Perdamaian Israel Palestina ..... 92
B.5 Pendapat Penulis ................................................................ 97
BAB V PENUTUP .................................................................................. 99
1. Kesimpulan .................................................................................. 99
2. Saran ........................................................................................... 100
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 102
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
E. Latar Belakang
Sejarah manusia hampir tidak pernah lepas dari peperangan,
bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3400 tahun
sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun
perdamaian1. Sejarah telah mencatat bahwa perang sudah ada
sebelum adanya suatu hukum yang berderajat tinggi dalam negara
(konstitusi), bahkan perang adalah suatu inspirasi yang melahirkan
tatanan bernegara yang baik dan melahirkan hukum antar negara.
Selain itu juga, menjadi inspirasi tokoh-tokoh dunia seperti Hendry
Dunant untuk membentuk Organisasi Kemanusiaan se-dunia yang
sekarang kita kenal dengan sebutan Palang Merah Internasional yang
berpusat di Jenewa, Swiss.
Peperangan biasanya dipicu oleh adanya perbedaan-perbedaan
pendapat, pandangan (ideology), agama dan kepentingan yang
bertolak belakang antar negara-negara di dunia. Sejarah telah
mencatat pula bahwa dunia yang tua ini telah menjadi saksi bisu
kearoganan dan keserakahan negara-negara yang berperang. Konflik
antara Israel dan Palestina sendiri tidak lain adalah konflik perebutan
1 Mansyur Effendi. 1994. Hukum Humaniter dan Pokok-Pokok Doktrin
HANKAMRATA, Surabaya: Usaha Nasioanal. Hlm. 29
-
2
kedaulatan dan kekuasaan, ketika bangsa Israel mendapat janji Tuhan
untuk mendiami tanah kanaan atau tanah yang dijanjikan (promissed
land). Salah satu bangsa penguasa Kanaan ini adalah Filistin, yang
menurut penelitian merupakan cikal bakal bangsa Palestina. Untuk
mendiami Kanaan maka Israel harus berperang dan mengalahkan
Filistin.
Bangsa Yahudi yang berdiaspora di berbagai negara mendapat
perlakuan yang tidak adil. Diskriminasi dan penindasan dialaminya
yang berlangsung selama ratusan tahun menimbulkan kesadaran
dalam diri orang-orang Yahudi untuk mengakhiri penderitaan mereka
yang berkepanjangan dengan cara kembali ke negeri leluhur mereka di
tanah yang dijanjikan (promised land) yaitu tanah palestina. Sehingga
Israel pun mulai melakukan penyerangan-penyerangan dan
pendudukan di wilayah Palestina, dengan adanya dukungan Amerika
Serikat Israel berhasil menjadi sebuah negara pada tanggal 14 Mei
1948.
Meskipun sudah memakan banyak korban baik harta maupun
jiwa sekalipun konflik Israel Palestina tak kunjung usai. Bahkan
lembaga internasional sekalipun dalam hal ini PBB tidak banyak
memberi peranan dalam upaya menghentikan tragedi kemanusiaan di
kawasan Timur Tengah khususnya dalam konflik Israel-Palestina.
Kedua entitas politik ini telah bertarung di kawasan Timur Tengah
-
3
sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Kedua negara
memang secara periodik mengadakan perjanjian gencatan senjata,
tapi perjanjian ini juga tidak jelas, karena hanya bersifat sementara dan
seakan menjadi waktu mengumpulkan tenaga bagi kedua pihak untuk
saling menyerang kembali setelah berakhirnya perjanjian.
Pada tanggal 1 Juni 2010 Israel kembali melakukan tindakan
agresinya terhadap Palestina. Bahkan Israel melakukan penyerangan
terhadap kapal-kapal kemanusiaan internasional yang bertujuan ke
Gaza2. Puluhan orang meninggal atas serangan kemanusiaan
tersebut. Sebelumnya pada tanggal 27 Desember 20083, Israel juga
melakukan serangan. Bom demi bom diluncurkan ke daratan
berpenghuni ribuan manusia. Bangunan-bangunan hancur, sebuah
kota porak-poranda. Sedikitnya 400 nyawa telah melayang sia-sia.
Tidak ada perang dikawasan ini, dan memang tidak pernah ada
perang di sana. Yang terjadi antara Israel dan Palestina adalah
pembunuhan yang dibalas dengan pembunuhan. Israel dengan
2 Anonim. 2009. Dewan Keamanan PBB Mengutuk Serangan Israel
(http://wap. vivanews.com/news/read/154766-dk_pbb_mengutuk_serangan_israel). Diakses pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Pukul 10:00 WITA.
3 Anonim. 2008. Korban Terbaru Perang Gaza
(http://nusantaranews.wordpress. com/2009/01/17/korban-terbaru-perang-gaza/). Diakses pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Pukul 10:20 WITA.
-
4
kekuatan Hamas sebagai penguasa jalur Gaza membalasnya dengan
meluncurkan roket-roket juga ke permukaan di selatan Israel4.
Agresi seperti ini sudah sering dilakukan Israel. Dunia pernah
menyaksikan kebrutalan serupa di Lebanon (2006), saat intifadah
pertama kali di Palestina (1987-1993), di Bairut Barat dan Timur
(1982), dan bahkan jauh sebelum itu ketika tentara Yahudi menduduki
Palestina 1948. Asap masih membubung di Gaza. Israel menyebut
operasi ini sebagai “perang habis-habisan” (all out war) melawan
gerakan Hamas. Namun, sesungguhnya pertempuran itu tidak pantas
disebut sebagai peperangan. Tewasnya anak-anak, perempuan, dan
warga sipil, menjadikan operasi ini tidak lebih sebagai pembantaian
dan panghancuran massal5.
Israel dalam melaksanakan agresinya terhadap Palestina telah
melanggar asas kemanusiaan (Humanity) yang menghargai dan
menghormati hak-hak dasar Kombatan (prajurit) atau Non-Kombatan
(warga sipil). Mereka dengan semena-mena membantai secara
membabi buta (foolhardly action) orang-orang Palestina tanpa peduli
apakah mereka Kombatan atau Non-Kombatan, bahkan wanita-wanita
dan anak-anak pun turut menjadi korban Zionis Israel, dalam Hukum
4 Anonim. 2008. Israel Palestina dan Bom Nuklir Dari Persia
(http://iskandarjet. kompasiana.com2009/01/02/israel-palestina-dan-bom-nuklir-dari-persia) Diakses pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Pukul 10:30 WITA.
5 Anonim. 2009. Korban Perang Tentara Yahudi
(www.suaramerdeka.com). Diakses pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Pukul 10:40 WITA.
http://iskandarjet/http://www.suaramerdeka.com/
-
5
Humaniter Internasional diatur bahwa dalam perang yang boleh
dibunuh atau dilumpuhkan hanya objek-objek militer saja, seperti
prajurit yang membawa senjata secara terbuka (openly weapon) dan
objek-objek militer lainnya dihancurkan. Namun dilarang keras untuk
membunuh warga sipil yang tidak aktif dalam peperangan6. Namun
apa yang dilakukan Israel adalah sebaliknya meraka telah
memborbardir rumah sakit anak bahkan orang-orang yang sedang
menunaikan shalat di masjid.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang dalam penulisan
selanjutnya penulis singkat dengan kata PBB) sebagai organisasi
internasional yang salah satu tujuannya untuk mempertahankan
perdamaian dan kemananan internasional sesuai dengan Pasal 1
Piagam PBB 1945, melalui organ Dewan Keamanan-nya sedang
berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional. Dalam
menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, ada ketentuan-
ketentuan yang harus dipatuhi oleh Dewan Keamanan PBB agar
permasalahan tidak berlarut-larut. Salah satu ketentuan yang harus
dipatuhi oleh Dewan Keamanan PBB adalah ketentuan yang
tercantum dalam Piagam PBB 1945, yang merupakan salah satu
instrumen hukum internasional yang penting dan menjadi dasar
berdirinya PBB. Permasalahan lain yang muncul adalah Dewan
Keamanan PBB menyikapi kasus Israel Palestina tersebut di tengah
6 Mansyur Effendi. Op.Cit. Hlm. 31
-
6
perdebatan mengenai eksistensi PBB itu sendiri, yang merupakan
akumulasi dari sikap skeptis masyarakat internasional terhadap PBB
mengenai ketidakberhasilan setiap kasus-kasus internasional yang
ditangani oleh PBB. Tuntutan adanya reformasi PBB terutama
mengenai jumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB terus
digalakkan oleh masyarakat internasional. Selama ini, PBB dianggap
gagal dalam menjaga perdamaian dunia akibat sikap dari masing-
masing anggota Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan
permasalahan yang menyangkut keamanan intenasional.
Berdasarkan latar belakang di atas, dimana peran dari Dewan
Keamanan PBB sangat besar terhadap konflik Israel-Palestina maka
penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “Peranan Dewan
Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel - Palestina”.
F. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar
belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Mengapa Dewan Keamanan PBB harus terlibat dalam
penyelesaian konflik Israel-Palestina ?
2. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian
konflik Israel-Palestina ?
-
7
G. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Sebagai suatu karya ilmiah tentunya penulisan skripsi ini
memiliki tujuan dan kegunaan yang harus dicapai dari penyusunannya.
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam
penyelesaian konflik Israel-Palestina.
2. Untuk mengetahui peran Dewan Keamanan PBB dalam
penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Sedangkan hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna
untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:
1. Ilmu Pengetahuan
Menjadi sumber referensi bagi para penulis lainnya baik dibidang
ilmu manapun yang hendak mengusahakan pengembangan ilmu
pengetahuan.
2. Ilmu Hukum Internasional
Memberikan kontribusi dan inspirasi baru bagi upaya
pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional serta
diharapakan dapat menambah wawasan ilmiah bagi para
akademisi, mahasiswa, peneliti dan semua pihak yang
-
8
memerlukan informasi terkait dengan peranan Dewan Keamanan
PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
-
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
C. Gambaran Umum Tentang PBB
1. Latar Belakang Lahirnya PBB
Cita-cita untuk mewujudkan perdamaian dunia telah ditempuh
dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan
membentuk suatu organisasi internasional, yaitu suatu perhimpunan
negara-negara merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai
kepentingan bersama melalui organ-organ yang terdapat dalam
perhimpunan itu sendiri. Usaha ini telah dirintis dengan didirikannya
Liga Bangsa-Bangsa (yang dalam penulisan selanjutnya penulis
singkat dengan kata LBB) atau League of Nations pada tanggal 10
Januari 1920. Pendirian LBB ini merupakan gagasan dari seorang
Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson, gagasan ini lahir
sebelum pecah perang dunia pertama7.
Sebagaimana tujuan LBB, yaitu untuk menciptakan perdamaian
dan keamanan dunia serta memajukan kerja sama internasional.
Ternyata dalam perkembangannya LBB gagal untuk mencapai tujuan
tersebut. Hal ini disebabkan ketidakmampuan LBB untuk
menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara sesama anggota.
Akibat ketidakmampuan LBB dalam menindak anggota-anggota yang
7 Zul Afdi. 1994. Pegangan Tata Negara. Jakarta: Armico. Hlm. 355
-
10
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah
digariskan, akhirnya pecahlah perang dunia II (1939). Dengan
demikian, secara menyedihkan LBB gagal mempertahankan
perdamaian dunia.
Sementara perang dunia II makin meluas yang mengakibatkan
kesengsaraan dan penderitaan pahit bagi penduduk dunia, kemudian
timbullah gagasan dari negara yang cinta damai untuk membentuk
kembali organisasi internasional yang dapat melanjutkan kembali cita-
cita LBB. Sebagai langkah pertama, pada tanggal 14 Agustus 1941
diadakanlah perundingan antara Presiden Amerika Serikat Franklin D.
Roosevelt dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churcill.
Perundingan tersebut melahirkan sebuah deklarasi, yaitu Athlantic
Charter yang memuat antara lain, pentingnya memelihara perdamaian,
melepaskan penggunaan kekerasan oleh segala bangsa8.
Kemudian lebih kurang dua tahun perang dunia II berakhir,
pada tanggal 30 Oktober 1943 diumumkanlah “Deklarasi Moscow” oleh
Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis dan Cina. Isinya menghimbau
semua negara di dunia untuk membentuk secepat-cepatnya organisasi
internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan
dunia internasional9. Atas Deklarasi Moskow itu, maka pada tanggal 21
8 Ibid. Hlm. 356
9 Ibid.
-
11
Agustus – 7 Oktober 1944 diadakan perundingan Dumbarton Oaks10
di Amerika Serikat antara Amerika, Inggris, Prancis, dan Cina. Isinya
juga mengusulkan dibentuknya Organisasi umum internasional. Usul
Dumbarton Oaks inilah yang kemudian ditambah dengan usul tentang
cara pemungutan suara yang disetujui di konferensi yang diikuti oleh
Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet. Hal ini kemudian dijadikan
dasar dan acara dari Konferensi San Fransisco (25 April – 26 Juni
1945) yang dihadiri oleh 50 negara11.
Dalam konferensi tersebut peserta menyetujui usul-usul yang
tertuang dalam Declaration of United Nations atau Piagam PBB.
Dengan demikian, pada tanggal 26 Juni 1945 lahirlah suatu organisasi
dunia yang dengan nama United Nations (UN) atau PBB yang
berkedudukan di Lake Success, New York dan secara resmi baru
disahkan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan sekaligus dijadikan
sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa12.
10
Dumbarton Oaks adalah sebuah konferensi internasional dimana yang membahas tentang rencana pendirian PBB. Konferensi ini juga membahas tentang Piagam PBB, pembentukan DK PBB dan hak veto yang akan diberikan kepada anggota tetap DK.
11
Zul Afdi. Op.Cit. Hlm. 357 12
Ibid. Hlm. 358
-
12
2. Tujuan dan Asas PBB
Dalam Pasal 1 Piagam PBB disebutkan tentang tujuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu13:
3. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu: untuk mengambil langkah-langkah bersama yang tepat untuk mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain dari perdamaian, dan untuk membawa oleh berarti damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian;
4. Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan lain yang tepat untuk memperteguh perdamaian dunia;
5. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha sarta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama; dan
6. Menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.
Dalam mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 1
Piagam PBB, maka PBB dan anggota-anggotanya akan bertindak
13
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (http://sandy-
perfectionistboy.blogspot. com/2008/12/piagam-pbb-un-charter.html). Diakses pada hari
Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Pukul 15:00 WITA. Hlm. 5
-
13
sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB,
yaitu14:
1. Organisasi ini didasarkan pada asas-asas persamaan kedaulatan seluruh anggotanya;
2. Segenap anggota untuk menjamin adanya hak-hak dan manfaat baginya yang timbul dari keanggotaannya, akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada padanya dengan penuh kesetiaan sesuai dengan Piagam;
3. Semua Anggota akan menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam;
4. Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB.
5. Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sesuatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada suatu yang oleh PBB dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau kekerasan;
6. Organisasi akan memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan asas-asas ini sejauh mungkin diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;
7. Tidak ada sesuatu ketentuanpun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri atau menuntut anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini, tetapi asas ini tidak mengurangi ketentuan untuk mempergunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti tercantum dalam Bab VII.
14
Ibid. Hlm. 6
-
14
3. Prinsip-Prinsip PBB
Adapun prinsip PBB, yaitu15:
3. Prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara anggota;
4. Prinsip tidak campur tangan;
5. Prinsip dimana semua negara anggota harus memenuhi kewajiban menurut Piagam PBB;
6. Prinsip tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.
4. Organ-Organ PBB
Seperti halnya Organisasi lain, maka PBB juga mempunyai
organ-organ, agar PBB dapat menjalankan tugas dan kewajibannya
dengan baik berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, adapun organ-organ
PBB terdiri atas16:
1. Ada ditetapkan sebagai organ utama PBB: Majelis Umum, Dewan
Keamanan, sebuah Dewan Ekonomi dan Sosial, sebuah Dewan
Perwalian, suatu Mahkamah Internasional, dan Sekretariat;
2. Organ-organ tambahan jika dianggap perlu dapat didirikan sesuai
dengan Piagam ini.
15
Rika Ranta Pertama “Suatu Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Piagam PBB oleh Invasi Amerika Serikat ke Irak”. Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Vol.2 No.2 Agustus 2003. Hlm. 153
16 Piagam PBB. Loc.Cit. Hlm. 8
-
15
D. Dewan Keamanan PBB
Proposal-proposal Dumbarton Oaks menyatakan perlunya suatu
organ eksekutif dengan anggota terbatas yang akan dipercaya untuk
mengemban kewajiban utama memelihara perdamaian dan keamanan
internasional. Memang peningkatan tingkat sentralisasi prosedur untuk
pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang berbeda
jika dibandingkan dengan LBB, membuat Dewan Keamanan menjadi
penting daripada Council pada Liga. Yang diperlukan disini adalah
sebuah organ eksekutif kecil, berfungsi secara terus-menerus dan
dapat mengambil keputusan secara cepat dan efektif agar dapat
melaksanakan perangkat pemaksaan (enforcement machinery) dari
Bab II Piagam PBB apabila perdamaian dan keamanan internasional
terancam17.
4. Susunan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB
Keanggotaan Dewan Keamanan diatur dalam Pasal 23 Piagam
PBB yaitu18:
1. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Cina, Perancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat akan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan. Majelis umum memilih sepuluh anggota lain Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan pertama-tama
17
D.W. Bowett. 1991. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 34
18
Piagam PBB. Loc. Cit. Hlm. 14
-
16
mempertimbangkan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasionan dan tujuan-tujuan lain daripada organisasi ini, dan juga memperhatikan pembagian geografis yang adil;
2. Para anggota non-permanen Dewan Keamanan harus dipilih untuk masa jabatan dua tahun. Dalam pemilihan pertama anggota non-permanen setelah peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan 11-15, dua dari empat anggota tambahan akan dipilih untuk jangka waktu satu tahun. Anggota yang berhenti tidak dapat dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya;
3. Setiap anggota Dewan Keamanan harus mempunyai satu wakil.
Kelima anggota tetap ini menikmati status luar biasa
(eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanenannya saja
akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak suara khusus, terutama
adalah kekuasaan “veto”19. Dasar pikiran yang melandasi pemberian
status luar biasa untuk lima anggota tetap ini yaitu bahwa pada
anggota-anggota inilah dibebankan tanggung jawab terberat untuk
memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena
itu kepada mereka harus diberikan hak suara final dan menentukan
dalam memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab itu harus
dilaksanakan. Akhirnya, semua negara penandatangan Piagam PBB
telah sepakat mengenai sistem yang mungkin sebaliknya (yaitu jika
misalnya tidak ada perjanjian demikian) justru bertentangan dengan
19
Veto adalah hak yang dimiliki oleh negara anggota tetap PBB untuk menolak atau melarang suatu persetujuan.
-
17
prinsip “persamaan kedaulatan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa” yang menjadi landasan organisasi (Pasal 2 ayat (1) PBB)20.
Asumsi yang dibuat tahun 1945 bahwa kelima negara tersebut
merupakan negara-negara terbesar tentu merupakan suatu keputusan
politis. Pencantuman mereka dalam Piagam PBB sesungguhnya
menggambarkan suatu elemen statis pada Piagam PBB, karena tidak
dapat selamanya diterima bahwa kelima anggota ini tetap dipandang
sebagai “negara-negara terbesar (great power)”, dan dalam suatu
organisasi yang diharapkan kekal. Masalah-masalah akan timbul jika
terjadi suatu pergeseran kekuatan yang ada. Masalah-masalah itu
bertambah parah dengan adanya prosedur bagi perubahan Piagam
PBB yang menurut Pasal 107 dan 108 mensyaratkan adanya
persetujuan kelima anggota tetap tersebut. Sulit untuk membayangkan
satu anggota akan memutuskan untuk melepaskan status itu21.
Kesepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya, anggota-
anggota tidak tetap, dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui
Majelis Umum, dan tidak dapat secepatnya dipilih kembali pada
pemilihan periode berikutnya. Agar terjamin suatu kontinuitas tertentu,
pemilihan itu dilakukan secara bergilir, setiap tahun dipilih lima anggota
dengan melalui 2/3 suara mayoritas pemilih. Pasal 23 sendiri
menyebutkan kriteria tertentu yang dipakai dalam pemilihan-pemilihan
20
D.W. Bowett. Op.Cit. Hlm. 35 21
Ibid.
-
18
ini. Yaitu sumbangan tetap, pemeliharaan perdamaian dan keamanan
internasional dan kepada tujuan-tujuan lain dari organisasi dan
distribusi geografis yang adil. Dari sepuluh kursi yang tersedia saat ini
dibagi menurut formasi berikut : AfroAsia (5 kursi), Eropa Timur (1
kursi), Amerika Latin (2 kursi), Eropa Barat dan lainnya (2 kursi).
Alokasi ini didasarkan resolusi no. 1991 (XVIII) A Majelis Umum dan
bukan atas Protokol Perubahan22.
Selain dari masalah negara mana yang akan duduk di Dewan
Keamanan, masih terdapat masalah lain yaitu mengenai pemerintah
yang dianggap berhak mewakili suatu negara. Masalah ini timbul
apabila terdapat dua pemerintah yang bersaing, dimana keduanya
mengklaim sebagai wakil negara tersebut, atau jika ada penolakan
terhadap cara-cara yang dilakukan sebuah pemerintah saat
memperoleh kekuasaannya.
5. Fungsi dan Kewenangan Dewan Keamanan PBB
Hal ini diatur dalam Pasal 24 – 26 Piagam PBB, sebagai berikut23:
Pasal 24 :
3. Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan kegiatannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka;
22
Ibid. 23
Piagam PBB. Loc.Cit. Hlm. 15-16
-
19
4. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII, XII;
5. Dewan keamanan akan menyampaikan laporan-laporan tahunan dan jika perlu laporan-laporan khusus, kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.
Pasal 25 :
“Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjelaskan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini”.
Pasal 26 :
“untuk menegakkan keutuhan dan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional dengan memperkecil persenjataan daripada tenaga manusia dan ekonomi dunia, Dewan Keamanan dengan bantuan Panitia Staf Militer sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7, bertanggung jawab dalam memutuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terciptanya suatu cara mengatur persenjataan”.
Fungsi utama Dewan Keamanan PBB, memelihara perdamaian
dan keamanan internasional, dilakukan dengan dua cara24:
a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai
Dalam Pasal 33 Piagam PBB diatur tentang penyelsaian sengketa
dengan cara damai 25:
24
D.W. Bowett. Op.Cit. Hlm. 42
-
20
A. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling
dasar dan yang paling tradisional digunakan oleh umat manusia.
Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling
penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi
ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik26.
Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak
dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap
penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus
para pihak.
Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara
yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa.
Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama:
bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui
saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional
atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.
Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk
25
Pasal 33 Piagam PBB : (1). Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
sengketa yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian
melalui perundingan, mediasi, konsiliasi, arbitarasi, penyelesaian menurut hukum melalui
badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya
yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. (2). Bila dianggap perlu Dewan Keamanan
meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan
cara seperti itu.
26 Huala Adolf. 2006. Hukum Penyelseaian Sengketa Internasioal. Jakarta:
Sinar Grafika. Hlm. 28
-
21
sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa
wilayah, keluarga, suku. Bahkan, apabila para pihak telah
menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu,
proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih
dimungkinkan untuk dilaksanakan27.
Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam
menyelesaikan sengketa adalah :
Pertama, manakala para pihak berkedudukan tidak
seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan
ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak
lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi
untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka. Kedua,
adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat
dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya
permasalahan-prmasalahan yang timbul di antara negara,
khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional.
Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu
bagi parapihak untuk menyelesaian sengketanya melalui negosiasi
ini. Ketiga, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan
27
Ibid.
-
22
pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi
ini menjadi tidak produktif.
Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di
dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut: pertama, negosiasi
digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula
sebagai konsultasi). Kedua, negosiasi digunakan manakala suatu
sengketa telah lahir, maka prosedur negosiasi ini merupakan
proses penyelesaian sengketa oleh para pihak.28
B. Mediasi
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga
Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau
individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara
aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya
sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak
dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.
Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat
tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-
usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah
mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal
yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulah-usulan
yang dapat mengakhiri sengketa29.
28
Ibid. Hlm. 29 29
Ibid. Hlm. 33
-
23
Pasal 3 dan 4 The Hague Convention on the Peaceful
Settlementof Disputes (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan
yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu
tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa
dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan
suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang
diterima para pihak.
Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur
khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak
bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan
para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima
atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai
kepada pengakhiran tugas mediator.30
C. Konsiliasi
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya
lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara
penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi
konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak.
Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc
(sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-
30
Ibid.
-
24
persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun
putusannya tidaklah mengikat para pihak.31
Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua
tahap, yakni tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa
(yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan
konsiliasi.Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan
lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap
pendengaran tersebut,tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.
Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan
konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai
dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya.
Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karenanya
diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada
para pihak.32
6. Pengadilan Internasional
Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa
selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan.
Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara
penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat
dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan
pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh
31
Ibid. Hlm. 34 32
Ibid.
-
25
pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah
Internasional (the International Court of Justice).
Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus.
Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc
atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu
organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi
cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang
timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional33.
Namun dalam hal penyelesaian sengketa oleh DK PBB,
apabila sengketa telah diajukan, maka tidak serta merta
dimasukkan kedalam agenda Dewan Keamanan. Dewan
memutuskan sendiri, melalui suara mayoritas 9 anggota, mengenai
apakah hal tersebut dapat dimasukkan atau tidak kedalam agenda
tanpa melampaui batas wewenangnya. Ada beberapa
kemungkinan yang terjadi, yang pertama bahwa setelah
mempertimbangkan masalah itu Dewan Keamanan memutuskan
bahwa sengketa itu tidak mempunyai sifat internasional, dengan
kata lain hal tersebut terhambat dalam pelaksanaan yurisdiksi
berdasarkan klausula yurisdiksi domestik pada Pasal 2 (7) Piagam
PBB. Maka Dewan Keamanan memutuskan apakah dan bilamana
suatu persengketaan akan dihapuskan dari agenda, hal ini harus
33
Ibid. Hlm. 37
-
26
melaui prosedur pemungutan suara34. Kedua, apabila diputuskan
adanya suatu sengketa maka sesuai dengan Pasal 32 Piagam
PBB, Dewan Keamanan mengundang para pihak untuk turut serta
dalam perundingan (namun tanpa hak suara), boleh juga
mengundang negara-negara anggota menurut Pasal 31 Piagam
PBB untuk turut serta dalam perundingan tentang suatu masalah,
baik yang merupakan sengketa maupun yang bukan
sengketa. Hal ini terjadi apabila Dewan Keamanan manganggap
bahwa masalah tersebut terutama menyangkut kepentingan
anggota.
b. Tindakan Pemaksaan
Penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan
kekerasan mempunyai akibat yang nyata dalam hubungan
internasional dan membahayakan bagi negara juga individu
sehingga perlu adanya pembatasan penggunaan kekerasan.
Dalam hukum internasional diatur mengenai penggunaan
kekerasan (use of force) dalam dua hal :
1. Penggunaan kekerasan yang dikenal sebagai kekerasan
sepihak (unilateral force), penggunaan kekerasan ini dilakukan
oleh negara, individu atau kelompok yang bertindak atas
inisiatifnya sendiri.
34
D.W. Bowett. Op.Cit. Hlm. 43.
-
27
2. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi
Internasional PBB, hal ini dikenal dengan penggunaan
kekerasan bersama (collcetive use of force) yang ditimbulkan
oleh keputusan bersama.
Perbedaan mencolok antara Covenant LBB dan Charter
PBB terletak pada tingkat sentralisasi kepada organ eksekutif
dengan keanggotaan terbatas. Menurut LBB setiap anggota
mempunyai hak sendiri untuk menentukan apakah suatu negara
tertentu akan mengambil jalan peperangan dalam menerobos
Covenant, dan juga apakah ia mentaati atau tidak rekomendasi
council. Pada PBB Dewan Keamanan memiliki kewenangan,
berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB untuk menentukan, atas nama
organisasi secara keseluruhan, apakah ada suatu ancaman
perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi atau
tidaknya dan keputusan-keputusannya mengenai suatu tindakan
pemaksaan yang diambil, setidak-tidaknya secara teoritis, mengikat
atas negara-negata anggota35.
Dewan Keamanan PBB memiliki dua jenis tindakan
pemaksaan yang diberikan kepadanya, yaitu yang dimuat dalam
Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB, yaitu :36
35
Piagam PBB. Loc.Cit. Hlm. 16 36
Ibid. Hlm. 22
-
28
Pasal 41 :
“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang tidak termasuk digunakannya kekuatan senjata untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusannya, dan dapat meminta kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Dalam hal ini termasuk tindakan-tindakan untuk memutuskan seluruhnya atau sebagian daripada hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, kawat, radio, dan alat-alat lainnya serta perhubungan diplomatik”.
Pasal 42 :
“Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencakupi atau telah terbukti tidak mencukupi. Ia dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat bila dianggap perlu untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, tindakan-tindakan lain dan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Namun sebelum mengambil keputusan seperti yang termuat
dalam ketentuan diatas, maka perlu bagi Dewan Keamanan untuk
menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian,
pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi hal ini sesuai
dengan Pasal 38 Piagam PBB. Penentuan ini, sebagaimana semua
keputusan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, hanya dapat dibuat
melalui pemungutan suara non-posedural. Oleh karena itu, suara
bulat dari anggota-anggota tetap, menjadi hal yang esensial37.
37
D.W. Bowett. Op.Cit. Hlm. 46
-
29
C. Sekilas Tentang Israel-Palestina
1. Israel
Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi
Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai.
Selain itu dikelilingi juga dua daerah Otoritas Nasional Palestina: Jalur
Gaza dan Tepi Barat. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di
dunia. Selain itu, juga terdapat beberapa kelompok etnis minoritas
lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta
kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen,
Druze, Samaria, dan lain-lain.
Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah
Israel (Eretz Yisrael), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman
kuno, yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yahudi kuno.
Setelah Perang Dunia I, LBB menyetujui dijadikannya Mandat Britania
atas Palestina sebagai negara orang Yahudi. Pada tahun 1947, PBB
menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu
negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel
memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh
peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak
rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan
mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil
memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lebanonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Suriahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Yordaniahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Nasional_Palestinahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_Gazahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_Gazahttp://id.wikipedia.org/wiki/Tepi_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Yahudihttp://id.wikipedia.org/wiki/Etnishttp://id.wikipedia.org/wiki/Muslimhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kristenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Druzehttp://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Samariahttp://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Israelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Israelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Yudaismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Yehudahttp://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_Ihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mandat_Britania_atas_Palestinahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mandat_Britania_atas_Palestinahttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Pembagian_Palestinahttp://id.wikipedia.org/wiki/Arabhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembentukan_Negara_Israelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Arab-Israel_1948
-
30
ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel
terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga,
menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat
ini. Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel
beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak
pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel
telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania,
namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai
sekarang belum berhasil.
Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem
pemerintahan parlementer dan hak pilih universal. Perdana Menteri
Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan dan Knesset bertugas
sebagai badan legislatif Israel. Dalam hal perekonomian, negara ini
menduduki peringkat ke-44 di dunia38. Israel memiliki peringkat Indeks
Pembangunan Manusia, kebebasan pers, dan daya saing ekonomi
yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Arab di sekitarnya.
Menurut hukum negara Israel, ibukota Israel adalah Yerusalem.
Walaupun demikian badan PBB dan kebanyakan negara di dunia tidak
mengakuinya.
38
Wikipedia. 2010. Israel (www.wikipedia.com/israel.htm.). Diakses pada Hari Selasa 26 Oktober 2010 Pukul 08:10 WITA.
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Yordaniahttp://id.wikipedia.org/wiki/Palestinahttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hak_pilih_universalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Israelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Israelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_pemerintahanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Knessethttp://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_pershttp://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalemhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://www.wikipedia.com/israel.htm
-
31
2. Palestina
Kondisi Geografis
Palestina terletak di bagian Barat benua Asia yang membentang
antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah Timur, dan
antara garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah Utara39.
Wilayah Palestina berbentuk memanjang dari Utara ke Selatan dengan
panjang 430 Km. Lebarnya bervariasi antara 51 sampai 70 Km di
bagian utara dan antara 72 sampai 59 Km pada bagian tengah.
Wilayah tersebut semakin melebar di bagian selatan hingga mencapai
117 Km, yang kemudian kembali menyempit hingga membentuk
segitiga yang pada ujungnya berbatasan dengan Laut Merah40.
Wilayah Palestina saat berada di bawah mandat Inggris adalah
27,000 Km2, dengan panjang perbatasan darat dan laut 949 Km,
perbatasan darat 719 Km dan perbatasan laut 230 Km, perbatasan
Palestina - Yordania merupakan perbatasan darat yang terpanjang
bagi Palestina yang berjarak sekitar 360 Km, sementara itu
panjangnya perbatasan dengan Mesir sekitar 210 Km, dengan
Lebanon 79 Km dan dengan Syria 70 Km. Pantai Palestina di Laut
39
Wikipedia. 2010. Letak Geografis Palestina (http://id.wikipedia.org/wiki /Palestina). Diakses pada Hari Selasa 26 Oktober 2010 Pukul 08:30 WITA.
40
Ibid.
http://id.wikipedia.org/wiki%20/Palestinahttp://id.wikipedia.org/wiki%20/Palestina
-
32
Tengah 244 Km dan pantai yang terletak di Teluk Aqaba yang berjarak
6 Km41.
Perbatasan antara wilayah historis Palestina dengan Mesir
ditetapkan pada 1 Oktober 1906 berdasarkan kesepakatan antara
Mesir dengan pemerintah Ottoman yang saat itu menguasai Palestina.
Sedangkan perbatasan Palestina dengan Syria dan Libanon dibuat
pada 23 Desember 1920, dan perbatasan antara Palestina dan
Yordania ditetapkan pada 1 September 1922 sesuai dengan
kesepakatan antara Prancis dan Inggris42.
Wilayah Palestina terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang
terdiri dari bukit-bukit dan barisan gunung-gunung kecil dengan
beberpa daerah internal yang datar. Daerah pegunungan ini terkadang
dipandang sebagai tulang belakang tanah Palestina, dan membentang
dari selatan ke titik yang paling jauh di selatan gurun Naqab. Wilayah
gurun ini terdiri dari gurun pegunungan yang membentang sepanjang
wilayah bagian Selatan Palestina dan membentuk segitiga yang
secara mendasar menghubungkan bagian Selatan dari Laut Mati dan
Jalur Gaza di Laut Tengah. Wilayah lembah Jordan yang juga
merupkan wilayah dataran tinggi Palestina membentang di seluruh
wilayah bagian Timur dari pegunungan Sheikh ke Teluk Aqaba di
Selatan, hingga memasuki wilayah perbatasan Yordan. Sementara
41
Ibid. 42
Ibid.
-
33
untuk wilayah pantai datar membentang dari Ras Al Nakoura di Utara
ke Rafah di Selatan dibatasi antara gunung-gunung di Timur dan Laut
Tengah di bagian Barat. Pada wilayah ini terdapat bukit pantai yang
datar dan rata, serta permukaan bergelombang yang berbentuk bukit
pasir, batu-batu berlobang dan lembah-lembah kecil dari dataran tinggi
gunung dan terus mengarah ke Laut Tengah. Iklim Palestina
berfluktuasi (berubah-ubah) antara iklim Laut Tengah dan iklim gurun.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh laut gurun. Meskipun
iklim lebih dominan, namun pada masa-masa tertentu dipengaruhi
oleh iklim gurun pasir. Temperatur rata-ratanya di bulan Desember
tidak pernah turun di bawah 19 derajat dan tidak pernah lebih dari 26
derajat di bulan Agustus43.
Keadaan Geografis
Tanah Palestina sendiri dihuni oleh penduduk asli Palestina
yang merupakan rumpun bangsa Arab. Bangsa Palestina adalah
keturunan dari orang-orang Kana’an dan Filistin yang telah menetap di
wilayah tersebut secara terus-menerus selama 40 abad. Etnis atau
suku yang terdapat di Palestina, khususnya di pedesaan merupakan
keturunan Kabilah-Kabilah bangsa Kana’an, Umariah dan Palestian.
Kabilah-Kabilah Arab tersebut mendiami Palestina sebelum dan
sesudah ekspansi pasukan Islam. Mereka dapat berasimilasi dan
43
Ibid.
-
34
menyatu dengan penduduk lokal, karena kesatuan agama dan bahasa.
Mereka semua memeluk agama Islam dan menjadi bangsa Arab
dibawah payung-payung pemerintahan Islam selama rentang waktu 13
abad44.
Selain karena Palestina, terutama Yerussalem merupakan kota
suci baik bagi umat Islam, yaitu dengan terdapatnya Masjidil Aqsa
yang diberkati, yang merupakan tempat dimulainya perjalanan Mi’raj
Nabi Muhammad SAW. Sedang bagi umat Nasrani karena keberadaan
Gereja Al Qiyamah di kota tersebut, yang diyakini sebagai tempat
disalibnya Nabi Isa As. Sementara untuk bangsa Yahudi, Masjidil Aqsa
yang mereka kenal dengan Temple Mount dianggap tempat paling suci
karena dibawahnya terdapat reruntuhan fondasi kejayaan dinasti
Sulaiman As, yang hanya menyisakan satu tembok dan dikenal
dengan nama Tembok Ratapan, tempat ibadah umat Yahudi, maka
terdapat pula etnis Yahudi dan bangsa Eropa pemeluk Nasrani yang
datang ke Palestina untuk berziarah ke Yerussalem dan kemudian
menetap di Palestina45.
Pada masa pemerintahan mandataris Inggris, populsi Yahudi di
Israel terdiri atas 90% Ashkenazim, yaitu imigran yang datang dari
Negara-negara Eropa dan Amerika serta 10% Sephardin, yang
44
Muhsin Muhammad Shaleh. 2002. Palestina : Sejarah Perkembangan dan Konspirasi, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 18
45
Kompas. 12 April 2005
-
35
merupakan imgran dari Negara-negara Asia dan Afrika. Dan pada
tahun 1948 hingga 1964 jumlah Sephardin meningkat pesat menjadi
55%.46
Sejarah Palestina
Letak Palestina yang strategis menjadi penghubung antara
benua Asia, Afrika dan Eropa menjadikan daerah itu selalu memikat
sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran47.
Pada awalnya bangsa Yahudi pernah tinggal di Palestina sebagai
keturunan dari Bani Israil, namun ditumpas dan dibuang ketika
wilayahya direbut oleh bangsa Romawi (great diaspora). Kemudian
Palestina juga sempat beberapa kali dikuasai oleh pemimpin Islam
hingga menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Islam dengan
dibangunnya berbagai lembaga pendidikan Islam di sana dan bahkan
pernah pula dijadikan sebagai pusat agama Nasrani, serta
menjadikannya sebagai bagian dari wilayah keuskupan Eropa ketika
pasukan salib menguasainya. Hal ini tentunya juga tak lepas dari
posisi Yerussalem yang dianggap suci bagi agama-agama tersebut,
hingga membuat mereka merasa berkepentingan atas tanah Palestina.
Dinasti Utsmaniyah dari Turki merupakan penguasa terakhir
Palestina, ketika kemudian pasca Perang Dunia I, Inggris beserta
46
Riza Sihbudi. 1995. Profil Negara-Negara Timur Tengah, Jakarta: Pustaka Jaya. Hlm. 105
47
Ibid.
-
36
Prancis dan Rusia mengadakan kesepakatan untuk membagi-bagi
wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang dikenal dengan Sykes Picot
Agreement pada bulan Mei 1916 dengan pembagian: sebagian besar
wilayah di Irak,Timur Yordan dan daerah Haifah di Palestina diberikan
kepada Inggris, sementara Libanon dan Suriah diberikan kepada
Prancis. Dan karena pertimbangan terhadap banyaknya pihak yang
menghendaki pendudukan atas wilayah Palestina, maka diambil
kesepakatan untuk meletakkan wilayah Palestina di bawah
pengawasan Internasional48.
Akan tetapi kesepakatan itu kemudian dilanggar oleh Inggris
dengan menguasai Palestina. Selain itu dikeluarkan pula Deklarasi
Balfour pada 2 November 1917, surat James Arthur Balfour, Menteri
Luar Negeri Inggris pada waktu itu kepada Baron Rothchild, seorang
Yahudi Amerika, yang berisi jaminan dan dukungan pemerintahan
Inggris atas dibentuknya suatu Negara Yahudi yang akan
berkedudukan di Palestina, dengan catatan hak penduduk asli di
daerah itu tetap dihormati49, dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour,
pintu masuk bagi bangsa Yahudi terbuka lebar, hingga terjadilah
imigrasi secara besar-besaran oleh kaum Yahudi ke Palestina yang
menyebabkan tejadinya konflik dengan bangsa Arab Palestina.
Keadaan tersebut semakin memanas keitka Zionis berhasil
48
Muhsin Muhammad Shaleh. Op.Cit. Hlm. 42 49
Ibid.
-
37
mengeksploitasi Perang Dunia II untuk menarik simpati dan dukungan
atas apa yang terjadi pada bangsa Yahudi, baik oleh Nazi, di Jerman
maupun di Eropa Timur, yaitu tindakan-tindakan keras dan kejam
tehadap kaum Yahudi dengan memberi penegasan bahwa tidak ada
tempat yang aman bagi kaum mereka, kecuali dengan mendirikan
Negara Yahudi merdeka di Palestina. Usaha mereka pun berhasil
ketika kemudian PBB membentuk komisi khusus bagi Palestina, atau
UN Special Committee of Palestine (UNSCOP) yang terdiri dari
sebelas Negara dan dipimpin oleh Swedia. Setelah meninjau lokasi,
mereka memberi laporan kepada Majelis Umum PBB hingga pada
akhirnya tanggal 29 November 1947, MU PBB mengeluarkan Resolusi
No. 181 yang mengesahkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua
bagian, yaitu untuk bangsa Arab Palestina dan untuk orang-orang
Yahudi50.
Konflik Arab-Israel memuncak sejak diproklamasikannya
kemerdekaan Negara Israel pada 14 Mei 1948 oleh David Ben
Gourion, seorang pemimpin Zionis, yang juga merupakan awal dari
rentetan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang tejadi
50
Harmawati. 2005. Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 134
-
38
hingga saat ini. Berikut adalah beberapa peperangan besar yang
pernah tejadi antara Arab-Israel:51
1. Perang Arab-Israel pertama (1948-19490). Lima Negara Arab yang
terdiri dari Arab Saudi, Suriah, Mesir , Trans-Yordania, Libanon dan
Irak, menyerang Israel. Bagi Israel, perang ini merupakan perang
mempertahankan kemerdekaan negaranya yang baru berdiri,
sedangkan bagi bangsa Arab perang ini bertujuan untuk mengusir
Israel dari tanah Arab. Gencatan senjata pertama berhasil dilakukan
dengan dikeluarkannya Reolusi DK PBB No. 50 pada 22 Mei 1948,
akan tetapi Israel telah berhasil menguasai 70% wilayah Palestina
(yang meliputi Yerussalem Barat, sebagian Gaza dan Kantung
Jaffa), suatu wilayah yang lebih luas dari yang ditentukan dalam
Resolusi MU PBB nomor 181 tahun 1947.
2. Perang Israel-Mesir, tanggal 29 Oktober 1956. Saat itu serdadu
Israel dengan dukungan pasukan Inggris dan Prancis, menyerbu
Mesir dan menduduki Semenanjung Sinai. Selain itu juga berhasil
mencapai beberapa tujuannya, yaitu dengan mencapai terusan
Suez, menduduki lokasi-lokasi yang dapat mengawasi pintu masuk
Teluk Aqaba, dan dapat menuasai Jalur Gaza. Amreika Serikat dan
Uni Soviet berhsil menghentikan perang tersebut, dan pada 6 Maret
1957 tentara terakhir Zionis ditarik mundur dari Jalur Gaza.
51
Amrozi M. Rais. 2001. Terorisme Israel: Membedah Paradigma dan Strategi Zionisme Israel. Terjemahan Tim Comes. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika. Hlm. 90-120
-
39
3. Perang Enam Hari tahun 1967. Perang ini merupakan kelanjutan
dari perang di atas, dan pecah pada tanggal 5 sampai 10 Juni
1967. Ketika itu Israel menyerang Mesir, Suriah dan Yordania yang
dibantu oleh pasukan bersenjata Iraq, Kuwait dan Saudi Arabia.
Dalam perang tersebut, Israel berhasil merebut Gurun Sinai, Tepi
Barat, YerussalemTimur, Jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan.
Dengan jatuhnya wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza ke tangan
Israel, berarti seluruh wilayah yang disediakan bagi Negara Arab
Palestina sesuai rencana PBB, seluruhnya telah dikuasai oleh
Israel.
Sebagai akibat dari peperangan banyak penduduk Arab
Palestina meninggalkan kampung halaman dan menjadi pengungsi di
Negara-negara tetangganya. Isu pengungsi Palestina inilah yang
kemudian mencuat. Salah satunya adalah karena diantara mereka
kemudian mendirikan berbagai organisasi perlawanan di pengungsian,
beberapa diantaranya adalah The Arab Nasionalist Movement (ANM)
yang dibentuk oleh George Habash pada awal 1950, Al-Fatah yang
didirikan oleh warga Palestina yang tinggal di Kuwait pada Tahun 1957
dan Palestine Liberation Organization (PLO) yang didirikan pada KTT
Kairo 1964, hingga kemudian PLO dengan Yasser Arafat selaku
-
40
pimpinannya mengumumkan berdirinya degara Palestina pada tanggal
15 November 1988 di Aljiria, Aljazair52.
Berbeda dengan kebanyakan Negara di dunia yang
mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh konsesi politik
dari Negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan
karena konsesi politik dari Negara lain, melainkan untuk mengikat
empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu Negara Palestina.
Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerussalem akan
dijadikan ibu kota Negara. Yasser Arafat sendiri kemudian menjadi
Presiden Palestina dari pusat pemerintahan di pengasingan Aljiria,
Aljazair53.
Selain itu juga terdapat dimensi lain dari perjuangan bangsa
Palestina. Berbeda dengan warga Palestina yang berada di
pengasingan, yang telah berjuang dengan mendirikan bermacam-
macam organisasi pembebasan yang tergabung dengan PLO, warga
Palestina yang hidup di daerah-daerah pendudukan seperti Jalur Gaza
dan Tepi Barat harus berhadapan langsung dengan serdadu-serdadu
Israel, dimana gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan gerakan
Intifadah54. Gerakan intifadah ini dalam perjuangannya melawan
pendudukan Israel semakin lama semakin menunjukkan sikap militan
52
Ibid. 53
Ibid. 54
Muhsin Muhammad Shaleh. Op.Cit. Hlm. 102
-
41
dan radikal, sehingga serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh
para pejuang Palestina tersebut menjadi suatu alat yang menurut
mereka paling ampuh dalam menekan dan memerangi Israel, serta
telah menjadi menu sehari-hari di dalam konflik antar kedua pihak
tersebut. Bahkan aksi balas terhadap setiap tindakan kekerasan oleh
masing-masing pihak semakin hari semakin sulit diatasi, karena setiap
aksi bom bunuh diri Palestina selalu dibalas dengan serangan dan
pembunuhan para aktivis Palestina oleh Israel, dengan memanfaatkan
isu terorisme. Selain itu, dengan alasan untuk melindungi rakyatnya
dari serangan bom bunuh diri tersebut, pemerintah Israel kemudian
juga membangun pagar yang membatasi “wilayah Israel” dengan
wilayah Palestina. Suatu hal yang menjadi salah satu faktor
penghambat penyelesaian damai konflik Israel-Palestina55.
Pembangunan pagar tembok pemisah yang membatasi wilayah
Palestina di Tepi Barat itu rencananya dibangun sepanjang 600 km,
yakni dua kali lipat dari panjang garis hijau, yaitu perbatasan Israel dan
Tepi Barat pada tahun 1967 yang hanya 350 km.56 Garis baru pagar
pemisah itu dibangun dengan banyak memasukkan wilayah Palestina
di Tepi Barat serta pemukiman Yahudi ke dalam lingkungan pagar
tersebut. Pembangunan tembok pemisah tahap pertama , yaitu di
bagian utara Tepi Barat telah direalisasikan pada tanggal 23 Juni 2002
55
Kompas, 23 Juni 2003 56
Kompas, 21 Juni 2003
-
42
dan hingga tahun 2003 telah selesai sepanjang 120 km. Selain itu Ariel
Sharon kemudian mengusulkan lagi pembangunan tembok pemisah di
arah timur Tepi Barat. Dengan demikian, rakyat Palestina di Tepi Barat
seperti hidup dalam penjara besar yang dikepung oleh tembok
pemisah57.
Tinggi tembok itu sekitar 8 m dan dilapisi kawat berduri, sedang
bentuknya beragam dari satu tempat ke tempat lainnya. Di kawasan
yang padat dihuni penduduk Palestina dan Israel yang saling
berdekatan, tembok dibangun lebih tinggi dan dilengkapi dengan alat
deteksi elektronik serta persenjataan yang siap menembak jika ada
upaya penyusupan oleh aktivis Palestina.sedangkan di kawasan yang
kosong penduduk, pagar tersebut berupa pagar elektronik berduri dan
kawasan antara pagar pemisah dengan garis hijau dijadikan kawasan
militer oleh Israel58. dengan kondisi yang seperti itu, rakyat Palestina
menganggap pembangunan tembok tersebut sebagai “pencaplokan”
tanah Palestina dan merupakan cara Israel untuk menduduki tanah
Palestina sebelum adanya kesepakatan mengenai pendirian Negara
Palestina.
57
Ibid. 58
Kompas. 24 Agustus 2003
-
43
H. Sejarah Konflik Israel-Palestina
A. Sejarah Konflik Israel-Palestina Sebelum Tahun 1948
Kawasan timur tengah merupakan sebuah kawasan geopolitik
yang menjadi wilayah konflik yang berkepanjangan. Wilayahnya yang
mengandung sumber daya mineral dalam jumlah banyak, telah
menjadikan kawasan ini sebagai hotbed atau ajang unjuk kekuatan
negara-negara besar yang memiliki kepentingan akan energi. Selain
itu, kawasan timur tengah merupakan kawasan berasalnya tiga
agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam sekaligus menjadikan
kawasan tersebut sebagai kawasan suci bagi ketiga agama. Dalam era
modern, berbagai krisis terjadi di wilayah ini, seperti perang Iran-Irak,
Irak-Kuwait, invasi Amerika ke Irak, dan konflik Israel-Palestina yang
telah lebih dari lima dekade masih berlangsung hingga saat ini.
Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang paling lama
berlangsung di wilayah Timur Tengah yang menyebabkannya menjadi
perhatian utama masyarakat internasional. Sebagai contoh, konflik
antara keduanya menjadi agenda pertama dalam sidang Majelis
Umum PBB, ketika PBB baru terbentuk dan sampai saat ini belum
terselesaikan meski sudah banyak resolusi telah dikeluarkan.
Semenjak kehancuran Kerajaan Israel dan penjajahan oleh Romawi,
-
44
Israel mengalami diaspora59, dan tidak pernah memiliki pemerintahan
sendiri yang berdaulat. Diaspora telah menghasilkan penyebaran umat
Yahudi di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Mereka berasimilasi60
dengan masyarakat di sekitarnya namun tetap mempraktikkan ajaran-
ajaran Yahudi.
Pada awalnya, tidak ada gerakan nasionalisme Yahudi yang
mempunyai tujuan untuk kembali ke tanah Israel, karena pada
umumnya warga Yahudi diterima di wilayah dimana mereka
berasimilasi. Tetapi, setelah munculnya program di Rusia, paham anti-
semit di kawasan Eropa Timur dan Tengah, dan juga kematian Alfred
Dreyfus, kapten Tentara Prancis beragama Yahudi, karena tuduhan
menjadi mata-mata musuh, gerakan nasionalsime Yahudi muncul di
kalangan Yahudi Eropa.61 Gerakan ini disebut dengan Zionisme, yang
dipopulerkan oleh seorang jurnalis Yahudi berkebangsaan Austria
bernama Theodore Herlz, melalui buku berjudul Der Judenstaat62.
59
Bangsa atau etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka, penyebaran mereka di berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka.
60
Asimilasi adalah suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi rasa kesatuan, sikap, dan proses-proser mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.
61
The Dreyfus Case. Harvard Law Review. Vol.13. No.3 (The Harvard Law Review Association Nov. 1899). Hlm. 214-215
62
Matty Bunzl. The Poetic Of Politics and Politic of Poetic: Richard Beer Hofmann, and Theodor Herzl Recinsidered. (www.jstor.org.)
http://www.jstor.org/
-
45
Palestina terletak di daerah yang dinamakan “Fertile Crescent”,
yaitu sebuah area yang sekarang meliputi Irak, Syiria dan Lebanon.
Berkaitan dengan kelebihan yang dimiliki Palestina, yaitu tanah subur
dan letak geografisnya yang penting sebagai penghubung benua
Afrika dan Benua Asia. Perjalanan sejarah panjang Palestina yang
berkaitan dengan dimulainya imigrasi bangsa Yahudi dan dipaparkan
dalam hitungan tahun. Tahun 1516, Kerajaan Ottoman dari Turki
menaklukkan seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina.
Kerajaan Ottoman menguasai seluruh Wilayah Timur Tengah selama
400 tahun. Eksistensi Imperium Ottoman di kawasan Timur Tengah
berakhir ketika kekalahan mereka pada Perang Dunia I. tahun 1869,
Terusan Suez dibuka. Konsorsium Inggris-Prancis berhasil
membangun terusan Suez melalui Mesir dimana terusan tersebut
menjadi jalan pintas yang penting bagi koloni Inggris dan Prancis.
Terusan Suez dan posisi strategis yang penting dari Timur Tengah
membuat wilayah tersebut menjadi wilayah yang penting bagi
kolonialis. Tahun 1878, pendudukan Yahudi di Palestina dimulai63.
Theodor Herzl menulis “Basic Work of Modern Zionism” tahun
1896, yang didalamnya mengacu pada pembentukan Negara Yahudi.
Herzl berkeyakinan bahwa bangsa Yahudi tidak diasimilasi dengan
bangsa dimana dia tinggal dan salah satu solusinya adalah dengan
63
Ilan Peleg. Jewish-Palestinan Relation in Isarel : From Hegemony to Equality? International Journal of Politics, Culture and Society, Vol.17, No.3 (Spring: Springer 2004). Hlm. 415-437.
-
46
membentuk “Jewish State” diamana nantinya semua bangsa Yahudi
akan berkumpul bersama. Herzl menganggap, dengan adanya
diskriminasi berkepanjangan terhadap warga Yahudi di hampir seluruh
wilayah Eropa, maka asimilasi bukan lagi menjadi pilihan bagi Yahudi
apabila mereka ingin tetap hidup. Zionisme telah berhasil
membangkitkan nasionalisme Yahudi yang berada di Eropa.64 Untuk
merealisasikan tujuannya, maka tanggal 29-31 Agustus 1897, Herzl
mengadakan kongres Zionis pertama di Basle, Switzerland. Kongres
tersebut dihadiri oleh 197 delegasi. Herzl pun mendeklarasikan
tujuannya yaitu membentuk pengakuan publik dan kampung halaman
yang sah bagi bangsa Yahudi di Palestina65.
Tahun 1913, Kongres Nasional Arab I di Paris dan
mengumumkan nasionalisme Arab. Tahun 1914, Perang Dunia I,
kerajaan Ottoman bergabung dengan pasukan Jerman. Tahun 1915,
Inggris menjanjikan kemerdekaan bagi Arab apabila mereka
bergabung bersama Inggris untuk melawan kerajaan Ottoman. Janji
dari Inggris ini tertuang dalam korespondensi antara Sir Henry
McMahon (Pejabat Tinggi Inggris di Kairo) dengan Sharif Hussein
(pemimpin Arab Hashemite), yang dikenal dengan sebutan Hussein-
64
Ben Helpern and Jehuda Reinharz. The Cultural and Social Background of the Second Aliyah, Middle Eastern Stusies. Vol.27. No.3 (Taylor & Francis Ltd: July 1991). Hlm. 487-517
65
Hawa Sinara. How The Palestinian Becomes Refugees: Denial of Basic Human Rights: A Complation Papers Presented at the UN Seminars on The Question of Palestine. (New York: United Nations, 1992). Hlm. 26
-
47
McMahon Correspondence66. McMahon menjanjikan Palestina akan
menjadi bagian Arab meskipun batas Palestina masih dipertentangkan.
Inggris dan Prancis menyetujui pembagian wilayah Arab tahun
1916, dimana tetap ada pengaruh imperialis Inggris dan Prancis.
Persetujuan kedua Negara tersebut tercantum dalam The 1916 Sykes-
Picot Agreement (The Anglo-Franco-Russian Agreement for the
Partition of The Arab World), yang dihasilkan pada 1916. Perjanjian
tersebut terbentuk dengan cara pertukaran nota diplomatik antara
pemerintah dari dua kekuasaan yaitu Inggris dan Prancis dimana klaim
mengenai kekuasaan masing-masing Negara terhadap pembagian
wilayah Arab diakui oleh pihak lainnya. Hasil dari pembagian tersebut
adalah peta Timur Tengah pada tahun 1922, yaitu Inggris
mendapatkan Yordania, Irak, dan sebagian wilayah Haifah, sementara
Prancis mendapatkan Turki, Irak bagian Utara, Suriah, dan Lebanon.
Sedangkan Negara-negara lain dibebaskan untuk memilih wilayah
yang akan dikuasainya. Ketika dibuatnya Sykes-Picot Agreement,
wilayah Palestina belum diserahkan kepada Negara manapun,
sehingga dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang dikelola
secara bersama-sama diantara negara-negara pemenang perang67.
66
Alai Silvera The Classical Eastern Question: Review Article, Middle Eastern Studies. Vol.36. No.4 (Oct. 2004). (Taylor & Francis, 2000). Hlm. 179-188
67
Ibid.
-
48
Berdasarkan Sykes-Picot Agreement, Zionis beralih pada
Inggris dan menyarankan Inggris untuk mendukung imigrasi bangsa
Yahudi ke Palestina dengan memberikan janji bahwa di masa yang
akan datang nantinya negara Yahudi akan mengurus kepentingan di
Teruzan Suez. Kebergantungan Zionis pada Inggris disebabkan
karena Inggris adalah Negara kolonial yang pertama. Dengan adanya
kesepakatan tersebut, bangsa Arab tidak mendapatkan wilayah bekas
Imperium Ottoman, yang secara otomatis membuat mereka tidak
mungkin untuk bisa membentuk pemerintahan Arab yang independen.
Tanggal 2 November 1917, diadakan Balfour Declaratio. Menteri Luar
Negeri Inggris yang juga keturunan Yahudi dengan Arthur James
Balfour, memberitahu kepada pemimpin Zionis Inggris, Lord
Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di
Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi di
Palestina. Lima tahun kemudian, LBB memberikan mandat kepada
Inggris untuk menguasai Palestina. Pada saat pendeklarasian, bangsa
Yahudi hanya terdiri dari 10% dari populasi Palestina akan tetapi
memiliki 25% dari tanah Palestina. Bangsa Arab kemudian protes,
Inggris menenangkan bangsa Arab dengan berjanji bahwa imigrasi
bangsa Yahudi akan ditangani sehingga tidak merugikan kepentingan
politik dan ekonomi bang