2020-05-18 (1)...1994 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas lingkup pekerjaan umumdaerah ;...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KABUPATfN DAERAHT1NGKAT .11 MAJALENGKA
NOMOR TAHUN : SERI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR : ~ TARUN 1998.
T-E N TAN G--ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT _IJ MAJ_A_L)~_NGKA
. DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESARUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Men imhan_g
a. haliwa dengan Peraturan Daerah KabupatenDaerahTingkat II Majalengka Nemer 8 Tahun 1998,telahdibentuk Dinas Pekerjaan pmum -PengairanKabupaten Daeiah Tingkat II Majalengka ;
b.- hahwa ;2
I
- 2 -
b. bahwa sehagai pelaksanaan Pasal 6 PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 1998 sebagaimana tersebut.pad a huruf a diatas. perlum~netapkan PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majal€ngkatentang Organisasi dan Tata Kerja DinasPekerjaan Umum Pengairan Kabupaten DaerahTingkat II Majalengka .
~vlenginga t
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPemerjntah~n Kabupaten DaJam Lingkungan JawaBarat ( Berita Negara Republik Indonesia 1950):
:2. Pndan.g-undang Nomor 5. Tahun 1974 ten tang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran NegaraRepuhlik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,TRmhRhan J.embaran Negara RepubJik IndonesiaTRhun 1974 Nomor 3037 )
3. Undan£-uno.ang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-rokok Kepegawaian (Lemharan Negara RepuhlikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55. TambahanLemharan Negara Republik Indonesia Nomor 3041):
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentangPengairan ( Lemharan Negara Re~uhlik IndonesiaTahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran NegaraRepubJjk Indonesia Nomor 3046 )
5. Pera turan 2
- 2 -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982tentang Pengaturan Air Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3225 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982tentang Trigasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1982 Nomor 38, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor322,6) :
7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987tentang Penyerahan Sebagian UrusanPemerintahan Dalam RidangPekerjaan UmumKepada Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1987 Nomor 25. Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3'353)
I
8. PeraturantentangIndonesiaLembaran3441) :
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991Rawa ( Lembaran Negara republik
Tahun 1991 Nomor 35. TambahanNegara Republik Indonesia Nomor
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991tentang Sungai ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991Nomor 3345 )
10. Peraturan 4
- 4 -
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah DenganTitik Berat Pad a Daerah Tingkat II ( LembaranNegara Repuhlik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77.Tamhahan Lemharan Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 3487 )
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas PembantuanBielang Peker,;aan Umum di Daerah Tingkat II ;
J2. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun1992 tentang P~doman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 841993 tentang Rentuk Peraturan DaerahPeraturan Daerah Perubahan ;
Tahundan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah danatau Keputusan Kepala Daerah Lewat TenggangWaktu Pengesahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata KerjaDinas Lingkup Pekerjaan UmumDaerah ;
16. Peraturan Daerah Kahupaten Daerah Tingkat IIMajalengka Nomor 8 Tahun 1998 tentangPemhentukan Dinas Pekerjaan Umum PengairanKabupaten Daerah Tingkat II Majalengka :
Dengan 5
- 5 -
Dengan PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupateo Daerah Tiogkat II MajaJengka
M EMU T U S K A NMenetapkan
PRR!\TPRAN DARRAH KARtJPATEN DAERAH TINGKAT IIMA..T.A.LFNGK.<\TRNTANG ORGANISASI. DAN TAT A KERJAD Tr--rAS PRKFRJ AAN UMUM PFNGA TRAN KABtJPATEN DAFRAH
TTNGKAT IT MAJALENGKA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ioi yang dimaksud dehgan
a. Daerah adaJah K~bupaten Daerah Tingkat IIMajalengka
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat II majaJengka ;
c. Bupati Kepala Daerah adalah BupatiDaerah Tingkat II Majalengka ; Kepala
d. Peraturan 6
- 6 -
d. Peraturan Daerah adalah Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentangOrganisasi dan Tata Keria Dinas Pekerjaan UmumPengairan Kabupaten Daerah Tingkat IIMaj a Ien.£ka
e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum PengairanKabupaten Daerah Tingkat II Majalengka :
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pekerjaan UmumPengairan Kabupaten Daerah Tingkat IIMa j a I e 0.£ k a :
g. Cabang Dinas adalah Cahang Dinas Pekerjaan UmumPengairan Kahupaten Daerah Tingkat IIMajalengka yang mempunyai wilayah kerjameliputi satu atau beberapa Kecamatan dalamWilayah Kabupaten Dae~ah Tingkat II Majalengka:
h. Onit Pelaksana Teknis Dinas adalah UnsurPelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabu-paten Daerah Tingkat II Majalengka yang. mela-kukan sehagian tugas operasional tertentuDi-nas eli lapangan dan selanjutnya disebut UPTD ;
1. Kelompok Jahatan Fungsional adalah KelompokPegawai Negeri Sipi I yang diheri tugas wewenangdan hat secara penuh oleh pejabat yangberwenang untuk. melaksanakan kegiatan yang~esuai dengan profesinya dalam rangkakel~ncaran tugas pemerintah.
BAR I I 7
.:..7 -
RAR I I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOKDAN FUNGST
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasa 1 2
(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerahdi bidang Pengairan.
(2) Dinas dipimpin aleh Kepala Dinas yangdi bawah dan bertanggungjawab kepadaKepaJa Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pakak
PasaJ
beradaBupati
DinastJrusantu!?:asrint!'ih
mempunyai tugas pakak melaksanakan sebagianRumah Tang~a Daerah di bidang Pengairan danpembantuan yang ditugaskan kepada Peme-Daerah.
Rag ian ' 8
- R -
Ragian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk. melak~anakan tugas pokok tersebut pada ~asal3 Pe ra turan Dae rah in i. D inas mempunya i fungs i
a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang Peng-airan yang meliputi survey dan pengendalianoperasional, pembangunan, operasional dan pe-mellharaan. pengairan dan pedesaan serta binamanfaat berdasarkan kebiiaksanaan Bupati Kepa-1a Daerah ;
b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidangairan berdasarkan kebijaksanaan Gubernurla Daerah :
peng-Kepa-
c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratifketatausahaan. keuan£an dan kepegawaian sertapenyu~uniln rencanFl dnll Program Keglatan Dinas.
BAR J T J
OFGANTSAST
Ragian Pertama
Un~ur Organisasi
Pasa 1 5 9
- 9 -Pasa 1 5 .
Unsur Organisasi Dfnas terdiri atas
a. Pimpinan adal~h KepalaDinas ;b. PembantuPi~pinan adalah Sub Bagian Tgta Usahac. Pelaksana adalah Sek~i: Cabang Dinasd~n UPTD
serta K~lompok'Jabatan Fungsio~al~ .
Bajl,ianKedua
Susunan OrganisasL
Pasal 6(1)Orgartisasi Dinas terdiri at~s
a. Kepala Dinas ;b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan
1. Urtisan Umum ; .2. tJrusan Keuangan;3. Urusan Kepegaw,dan4. Urusan Peralatan dan Perbekalan.
c. Seksi Survey. dan PengendaJian Operasionalmembawahkan :
1. Sub Seksi Perenca~aan dan PenyusurianProgram ;
:2. Sub 'Seksi Survey dan Pemetaan
3 ..Sub " 1'0.. .
- 10 -
3. Sub Seksi Hidroloei dan Hidrometri4. Sub Seksi Pemantauan dan EvaJuasi.
d. Seksi Pembangunan, membawahkan :
1. Sub Seksi Perencanaan Teknis :2. Sub Seksi Pembangunandan Peningkatan3. Sub Seksi Rehabi litasi4. Suh Seksi Tata Teknik.
e. Seksi Operasionalmemhawahkan :
dan Pemeliharaan,
1. Suh Seksi Operasional'2. Suh Seksi Pemeliharaan :3. Suh Seksi TPATR :4. Sub Seksi Data Tnventarisasi.
f. Seksi Pengairan Pedesaan, membawahkan
1. Sub Seksi ,Rina Perencanaan Teknis :2. Suh .Seksi Rina Pembangunan dan Pening-
katan :3. Suh Seksi Bi~a Rehabilitasi dan Penge-
101aan :4. Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan
P3A.
g. Seksi Bina Manfaat. membawahkan
1. Sub Seksi Perijinan2. Sub Seksi Retribusi
3. Sub 11.
- 11 -
3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian;4. Sub Seksi Penyuluhan.
h. Cabang Dinas
1. UPTD ;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Ragan Struktur Organisasi Dinas sebagaimanatercamtum dalam lampiran, merupakan bagianyang. tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini_
Ragian Ketiga
Bidang Tugas. Unsur Org~nisasi
Paragra.f .1
KepaJa Dinas
Pasa1 7
Kepa1a Dinas mempunyai tugas pakok memimpin,mengkoordinasikan dan mengenda1ikan Dinas dalammeJaksanakan sebagian Drusan Rumah Tangga Daerahdi bidangpengairan serta tugas pembantuan yangditugaskan kepada Pemerintah Daerah .
Paragraf ...•........... 12
- 12 -
Paragraf 2
Sub Bagian Tata Dsaha
'Pasa I 8
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugasmelaksanaka dan p~ngelalaan urusanurusan keuangan. uruian ~kepega~aian,peralatan dan perb~kalan. .
pakakumum,urusan
,(2 ) untuk menyelenggarakan tUga~ pakakmana djmaksud~ada ~yat (1) PasalRagian tata Us~ha mempunyai funR~i :
sebagai-ini,Sub
a. Pelaksanaan'b. Pelaksanaanc. Pe 1aksanaan
Kepegawaiand. Pelaksanaan
Perbekalan.
Penge 101aan Urusan, UmumPengelolaanUru~an Keuangan
Pengelalaan Adminisirasi
PengelalaanP~ralatan dan
(3) Sub Sagian Tata Usaha, membawahkan .
a. Urusan Umum ;b. Urusan Keuanganc.,Urusan Kepegawaiand. Urusan Peralatan danPerbekalan;
Pas a 1 9 ' :.13
- 13 -
Pasal 9.
(1) Urusan Dmum mempunyai tu,gasnakan pengelolaan. urusankearsipan .. penggandaan. rumahnistrasi perjalanan dinas.oenyusunan pr02ram dinas serta
pokok melaksa-surat-menyurat,tangga, admi-
kehumasan danpelaporan.
(1) Fntuk menyelenggarakan tU~2as pokok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. DrusanPmum mempun:-,rai fungs i
a. Pelaksanaan urusan surat . menyurat,gandaan. kearsipan, kerumahtagaanadministrasi perjalanan dinas :
peng-dan
b. Pelaksanaan urusan kehumasan.program dan ~~laporan.
Pasal 10
penyusunan
DrusansanakandinaI'>.
keuangan mempunyai tugas pokok melak-pengelo1aan administrasi keuangan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, DrusanKeuangan mempunyai fungsi
a. Penyiapan bahan .penyusunan rencana angga-ran pembiayaan :
h. Pelaksanaan pengeJoJaan keuangan.
Pasal11 :14
- 14 -
Pasal 11
(1) {Jrusan kepegawai an mempunyai tU.2:as pokokmelaksanakan pengelolaan administrasi kepe-gawaian. ketatalaksanaan dan perpustakaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Drusankepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi,disiplin dan pengemhangan pegawai :
h. Penyiapan hahan penyusunan pedoman danketatalaksanaan :
c. Pelaksanaan pengelolaan' dokumentasi danperpustakaan.
Pasal 12
(1) Drusan Peralatan dan Perbekalan mempunyaitugas pokok melaksanakan pengelo1aan pera-latan dan perhekalan :
(2) Dntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. DrusanPeralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
A. Pelaksanaan pengelolaan peralatan danoerhekalan dinas :
h~ Pelaksanaan pengAdministrasian peralatandan oerhekalan dinas.
Para.2:raf 3 15
- 15 -
ParaQraf
Seksi Survey dan Pen~endalian Operasional
Pasa! 13
(1) Sekal Survey dan Pengendalian Operasionalmempunyai tugas pakak melaksanakan penyusunanbahan petunjuk teknis perencanaan dan program,survey dan pemetaan. hidrologi dan hidrometri,pemantauan serta evaluasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. SeksiSurvey dan Pengendalian Operasional mempunyaifungsi
a. Pelaksanaan penyusunan program dan peren-canaan teknis operasional
b. Pelaksanaan survey dan pemetaan pengairan:c. Pelaksanaan hidrologi dan hidrometrid. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
(3) Sub Seksl Survey dan Pengendalian Op~rasional.membawahkan :
a. Sub Seksi Perencanaan dan Program:b. Sub Sekai Survey dan Pemetaan :c. Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometrid. Sub Sekai Pemantauan dan Evaluasi.
PasaI14 16
- 16 -
Pas a I 14
(1) Sub Seksi Perencanaan dan Programtugas pokok. mempersiapkan bahanprogram pengembangansumber air.
mempunyaipenyusunan
(2) Untuk m~nyelenggarakan tugas pokok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub-Seksi Perencanaan Program mempunyai fungsi
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata perencanaan program pengembangansumher air
b. P~nyiapan bahan penyusunan program pe-ngembangan sumber air .
Pasa! 15
(1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugaspokok mempersiapkan bahan pembinaan.pengawasan dan pengendalian pelaksanaan surveydan pemetaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamanadimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub SeksiSUf¥ey dan Pemetaan mempunyai fungsi
R. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata sumb~r air:
b. Penyiapan bahan pembinaan. pengawasanpengendalian .pelaksanaan survey dan peme-taan.
Pasa 1 16 17
- 17 -
Pasal 16
(1) Sub Sek~i Hidrolo~i dan Hidrometri mempunyaitugas pokok mempersiapkan bahan penelitian.pembangunan. pemeliharaan alat-alat hidrologidan hidrometri serta pengawasan pengendaliankuantitas air permukaan.
(2) UntukmanaSeksifungsi
menyelenggarakan tugas pokokdimaksud pada ayat (1) Pasal
Hidrologi dan Hidrometrisebagai-ini, Submempunyai
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata hidroJogi. hidro~etri dan kapasitasair permukaan ;
b. Penyiapan bahan penelitian, pembangunan,p~meliharaan alat-aJat hidrilogi danhidrometri serta pengawasan pengendaliankuan tit as .aiT.
Pasal 17
(1 I Sub Seksi Pemantauan dan EvaJuasi mempuriyaitu~as pokok mempersipkan bahan pelaksanaanpemantauan. evaJua~i danpelaporan kegiatanpemhangunan di hidang pengairan.
(2) Untuk menyeleng.garakan tugas pekek sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) pasalini,Sub Sek-si Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi
a. Pengumpulan 18
- 18 -
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata kegiatan pembangunan bidang pengair-an :
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangu-nan di bidang peng~iran.
Par.agraf 4
Seksi Pembangunan
Pasal 18
(1) Seksi pembangurtan mempunyai tugas pokok me-lasanakan pemb.inaan dan penyusunan bahan pe-tunjuk teknis penyusunan program, pereneanaanteknis.oemhangunan dan peningkatan, re-hahi Iitas i serta tata teknik .
(:2) Pn tuk menye Ien.ggarakan tugas pokok sebaga i-mana dimaksud pada ayat (]) Pasal ini, Seksipembangunan m~mpunyai fungsi
a. Pelaksanaan penyusunan program dan peren-naeaan teknis pembangunan pengairan
b. Pelaksanaan penyusunan .oetuniuk teknispemhangunan dan peningkatan pengairan ;
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis danrehabilitasi pengairan ;
d. Pelaksanaan tata teknis pengairan.
( 3) Seks i 19
•• - 19 -
(3) Seksi pembangunan, membawahkan
a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;b. ~ub Seksi Pembangunan dan Peningkatanc. Sub Seksi Rehabilitasid. Sub Seksi Tata Teknik.,
Pasal 19
(1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugaspokok mempersiapkan bahan penyusunan program,perencanaan teknis pemhangunan dan.pengembangan air.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal inl, SubSeksi Perencanaan Teknis ~empUnyai fungsi
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasirl~ta perencanaan teknis :
h. Penyiapan bahan penyusunan program danperencanaan teknis pemhangunan dan pengem-hangan pengairan.
Pasa I 20(1) Suh Seksi Pembangunan dan peningkatan
punyai tugas pokok mempersiapkan bahannyusunan petunjuk teknis pembangunanpeningkatan pengairan
mem-pe-dan
(2) Untuk 20
( 2 )
- 20 -
Untuk menyelenggarakan tugas pekekmana dimaksud pada ayat (1) Pasalseksi Pembangunan dan Peningkatanfungs i :
sebagai-ini Sub
mempunyai
a. Pengumpulan dan pengelahan serta evaluasidata kebutuhan dan kemampuan pengairan :
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknispelaksanaan pembangunan dan peningkatanoengairan.
Pasal 21
(1) Sub Seksi Rehabj litasj mempunyai tugas pekakmempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknispelaksanaan Rehabj] itasi bangunan pengairan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakakmana dimaksud pada ayat (1)' PasalSeksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
sebagai-ini. Sub
a. Pengumpulan dan pengalahan serta evaluasidata kandisi bangunan pengairan ;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknispelaksanaan rehabilitasi bangunan pengairan.
Pasal 22
(1) Sub SeksiTata Teknis mempunyai tugas pakakmempersiapkan' bahan pelaksanaan pembinaanpengadaan jasa kanstruksi. pengkajian dakumenteknis serta pengadministrasian kegiatanprayek pembangunan pengairan.
(2) Untuk 21
- 21 -
(2) Untuk menyeJenggarakan tugai pakakmana dim~ksud pada ayat (1) Pasa!Setsi Tata Teknis mempunyai fungsi
sebagai-ini, Sub
a. Pengumpuland;'lta jasaoengairan
dan pengalahan sertakonstruksi dan data
evaluasiteknis
h. Penyiapan hahan pelaksanaan pembinaanpengadaan jasa kanstruksi. pengkajian da-kumen teknis serta pengadministrasiankegiatan prayek pemhangunan pengairan.
Paragnif 5
Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Pasa I 23
(1) Seksi Operasi dan pemeliharaan mempunyai tugaspakak melaksanakan oenvusunanhahan oetuniukteknis kegiatan pengendalian, pengaperasian,pemeliharaan dan pengeJalaan IPAIR, oenrlataanserta inventarisasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakak sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi 0-perasinnal dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk tekniskegiatan pengendalian dan pengaperasiankuantitas se~ta sumher air:
h. Pel aksanaan 22
- 22 -
b. Pelaksanaan penyusunankegiatan pengendalianbangunan pengairan :
pe~unjuk teknisdan pemeliharaan
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk tekniskegiatan pengelolaan penerapan TPATR
d. Pelaksanaan pendataan dan pengevaluasian.
(3) Seks) Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:a. Sub Seksi Operasi ;b. Sub Seksi Pemeliharaanc. Sub Seksi IPATR :d. Sub Seksi Data dan Inventarisasi.
Pasal 24
(1) Sub Seksi Operasi mempunyai tugas pakak.mempersipkan bahan penvul':unan oetllnluk teknll':pelaksanaan pengendalian dan pengaperasiankuantitas dan sumher Air.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakakmana dimaksud pada ayat (1) PasalSeksi Operasi mempunyai fungsi.
sebagai-ini, Sub
a. Pengumpulan dan. pengalahan serta evaluasidata kuantitas dan sumber air:
b.Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknisoelaksanaan kegiatan pengendalian danoemeliharaan bangunan air.
Pasa I 25 23
- 23 -
Pasa J 25( 1 ) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penvusunan petunjuknis pelaksanaan kegiatan pengendalianpemeJiharaan hangunan pengairan.
pokoktek-dan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokokmana dimaksud pada ayat (1) PasaJSeksl PemeJ iharaan mempunyai fungsi
a. Pengumpulan dan pengolahan sertadata kondisi hangunan pengairan :
sebagai-ini. Sub
evaluasi
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknispelaksanaan kegiatan pengendalian danpeningkatan bangunan pengairan.
Pasal 26
( J ) Sub SeksipersiapkanpelaksanaanIPATR.
IPATR mempunyai tugas pekok mem-bahan p~nyusunan petunjuk teknis
kegiatan pengeJolaan penerapan
(2)lJntuk:!l1A.nA.Seksl
menyelenggarakan tugas pokokdimaksud pada ayat (1) PasalTPATR mempunYA.i fungsi
sebagai-ini. Sub
a. Pengum~ulan dan pengolA.han serta evaluasidA.ta pelaksanaan TPAIR :
b. Peny iapan 24
- 24 -
b. Penyiapan bah an penyusunan'petunjukpeJaksanaan kegiatan penge101~afipenerapan IPAIR .
Pasa1 27
(1) Sub Seksi Data Inventarisasi mempunyaipokok mempersipkan bahan pelaksanaantarisasi, mutasi dan pemutahiran dataair serta areal irigasi.
teknisdan
tugasinven-sumber
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok 'sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, SubSeksi Data dan Inventarisasi mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata sumber air dan areal irigasi
h. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi.mutasi dan pemritahiran data sumber airserta areal irigasi.
Paragraf 6
Seksi Pengairan Pedesaan
Pasa 1 28
(1) Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan petunjuk teknis danpenyusunan hahan pembinaan perencanaan teknispemhangunan dan peningkatan rehahilitasi danpengelolaan serta pengembangan P3A.
(2) Untuk 25
- 2) -
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sehagai-mana dimaksud pada ayat (]) Pasal ini, SubSeksi Pengairan Pedesaan mempunyai fungsia. Pelaksanaan
pengemhanganh. PeJaksanaan
peningkatanc. Pelaksanaan
pengeJolaand. Pelaksanaan
pembinaan perencanaan teknisirigasi pedesaan ;pembinaan pembangunan dan
irigasi pedesaan :pembinaan rehabilitasi dan
irigasl pedesaan :pembinaan pengembangan P3A.
(3) SeksiPengairan Pedesaan, membawahkan
a. Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis ;b. Suh Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan;c. Suh Seksi Bina RehabiJitasi dan Pengelo-
Jaan ;d. Suh Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A.
Pasal 29
(1) Sub Bina Seksi Perencanaan Teknis memounvaitugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaanpemhinaan perencanaan teknis pengembanganirigasi pedesaan.
(2) untuk menyelenggarakan tugas pokok ~ehagai-mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini .Sub Sek-si Bina Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan 26
- 26 -
d 1:1 r It t e k n i Ii j rig as .i.-:1. 1,lan'serta evaluasi
b. Penyiapanrt.:lll',i,laanpedesaan.
bahan pe] aksanaan"l-, i ',rliJn l)e-tekni's pengembangan irigasi
Pasal 30
(1) Sub Seksl Bina Pembangunan dan Peningkatanmempunyai tugas pakak mempersiapkan bahanpelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pe-ngenda] ian kegiatan pembangunan dan pening-katan irigasi pedesaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakakclimaksud pada ayat (l) Pasa] ini.Rina Pembangunan dan Peningkatanfun.Qs i
sebagaimanaSub Seksimempunyai
a. PengumpuJan dan pengalahan serta evaluasidata kehutuhan irigasi pedesaan :
h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaanpengawasan dan pengendalian kegiatan pem-bangunan irjgasi pengairan.
Pasal 31
(1) Sub Seksi 5ina Rehabilitasi mempunyai tugaspakak mempersiapkan bahan pelaksanaan pembi-naan .. pengawasan dan pengendalian pelaksanaanrehabiIitasi dan pengelalaan irigasi pedesaan.
(2) Untuk 27
- 27
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-mana dimaksud pada ajat (1) Pasal ini, SubSeksi Bina Rehabilitasi mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata kondisi irigasi :
b' Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan danpengendalian pelaksanaan rehabilitasi danpengelolaan irigasi pedesaan.
Pasal J2
(1 I Suh Seksi Pembinaan dan Pengembanganmemounyai tugas pokok mempersiapkanpelaksanaan program. model, tatalaksanahinaan serta pengembangan P3A.
P3Abahan
pem-
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagamanadimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub SeksiPembinaan dan Pengembangan P3A mempunyaifungsi
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata pengembangan P3A mitra cai:
b. Penyiapan bahan pelaksanaan program, modul,tatalaksana pembinaan serta pengembanganP3A.
Paragraf : 28
- 28 -
Paragraf 7
Seksi Bina Manfaat
Pasal 33
(1) Seksi Bina Manfaat tugas pakak melaksanakanpenyusunan bahan petunjuk teknis pembinaanadministrasi perijinan, retribusi pelaksanaanpengawasan dan pengenda1ian serta penyuluhanhahan Dengairan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugaS pakak sebagai-mana dimaksud pada aya~ (1) Pasa1 ini. SeksiB ina Man faa t .mempunya i fungs i. :
a. Pelaksanaan dan penyuluhan petunjuk teknispemhinaan administrasi perijinan p~nggunaanair :
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknispengelalaan retribusi penggunaan air dansumber air ;
c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk tekniskegiatan pengawasan dan pengendalian peman-faatan perijinan penggunaan air;
d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk tekniskegiatan penyuluhan di bidang pengairan.
( 3) Seksi 29
- 29-(3) Seksi Bina Manfaat~ membawahkan
a . Sub Seksi Perijinan :b. Sub Seksl Retribusic. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendaliand. Sub Seksi Penyuluhan.
Pasal 34
(1 I Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pakakmempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknispelaksanaan ke~iatan administrasi, inventari-sasi dan Den~elalaan perijinan penggunaan airdan sumber air.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakakmana dimaksud pada ayat (1) PasalSeksl Perijinan mempunyai fungsi
sebagai-ini, Sub
a. Pengumpulan dan pengalahan serta evaluasidata perijinan ;
b. Penylapan bahan dan penyusunan petunjukteknis pelaksanaan kegiatan administrasi,inventarisasi dan pengelalaan perijinanpenggunaan air dan sumber air.
Pasal 35
(1) Sub Seksi Retribusi mempunyai tugas pakakmempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknispelaksanaan kegiatan administrasi, penggunaanair dan sumber air.
(2) Untuk 30
- 30 -
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokokmana dimaksud pad a ayat (1) PasalSeksi Retrihusi mempunyai fungSi
a. Peneumpulan dan oengolahan sertadi'ltaPetrihusi
h. Penyiapan hahan dan penyusunanteknis pelaksanaan pengelolaanpenggunaan air dan ~umher air.
PaRai 36
sebagaj-ini, Suh
evaluasi
petunjukRetribusi
(1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mem-punyai tugas pokok mempersiapkan bahan danpetunjuk teknis pelaksanaan. .pemanfaatanperi.iinan ai r.
(2) UntukmanaSekaifungsi
menyelenggarakan tugas pokokdimaksud pada ayat (1) pasal
Pengawasan dan Pengendaliansebagai-
ini, Submempunyai
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasidata perijinan air;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksa-naan pemanfaatan perijinan air.
P.asa1 37
Suh Sekai Penyuluhan mempunyai tugasmempersiapkan hahan penyusunan petunjukpelaksanaan kegjatan penyuluhannengairan .
pokokteknisbidang
(2) Untuk 31
- 31 -
(2) (Jntuk rnenye I en,Q",2:arakantu,gas pakakrnana dirnaksud pada ayat (1) PasalSeksi Penvuluhan rnernounyai fungsi
seha,2:ai-ini. Suh
a. Pengurnpulan dan pengolahan data sertaevaluasi hasil penyuluhan :
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk tekniskegiatan penyuluhan hidang pen,Q"airan
Paragraf 8
C; ab ang Din as
Pas a 1 38
Pernbentuk~n, Organisasi dan Tata Kerja CabangDinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetap-kan dengan peraturan peruridang-undangan ter~endi-ri setelah rnendapat persetujuan Menteri DalarnNeger i.
Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 39
Pe~hentukan. Organisasi dan Tata Kerja UPTD sertapengaturan lehih lanjut akan ditetapkan denganoeraturan perundan,Q"-undan,Q"an tersendiri setelahmemenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MenteriDa Iam Negger i .
Paragraf 10....... .32
- 32 -
Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40
(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugaspokok melaksanakan sebagian kegiatan dinassecara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di-maksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melak-sanakan tugas pokoknya hertanggung jawab ke-pada Kepa!a Dinas.
Pasa! 41
(1) Kelornpok Jabatan Fungsional dirnaksudpasal 40. terdiri atas sejumlah tenaga.jenjang jabatan fungsional yang terbagiherbagai kelornpok sesuai dengankeahliannya.
padadalamdalam
bidang
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasalini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalsenior ,yang ditunjuk diantara tenaga fungsi-anal yang ada dilingkungan dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada(1) pasa! ini, ditentukan sifat, jenis,butuhan dan beban kerja.
ayatke-
(4) Jenis 33
- 33 -
(41 Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebutpada ayat (1) pasal ini, ~iatur sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
RAB IV
TATA KERJA
Ragian Pertama
(Jmum
Pa~al 42(1) Hal-hal yang menjadi tugas' pakak
merupakan suatu kesatuanyang satu sarnatidak dapat dipisahkan.
Dinaslain
sebagai Pelaksanabidang pengairan,
diselenggarakan olehUPTD menurut bidang
(2) PeJaksanaan fungsi DinasPemerintah Daerah dikegiatan operasionalnyaSeksi. Cabang Dinas dantugas masing-masing.
(3) Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupunTeknis Administratif berada di bawah danbertanggung jaWab kepada Bupati Kepala Daerahdan dalam melaksanakan tugas pokoknyamenyelenggarakan hubungan fungsional denganinstansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(4) Setiap 34
- 34 -
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di ling-kungan Dinas. daJam melaksanakan tugasnyawajib menetapkan prinsip. koordinasi.integrasi. sinkronisasi dan simpJikasi.
(5) Setiap pimpinan ~atuan organisasi di ling-kungan Dinas. wajib memimpirr dan memberikanhimbingan seTta petunjuk pelaksanaan tugaskepaaa hawahRn.
Ba.£ ian Kedua
PeJaporan
Pasal 43( 1 ) Kepala Dinas
pelaksanaanserta tepatDaerah.
Wajib memberikan laporan tentangtugasnya secara teratur. jelas
pada waktunya.kepada Bupati Kepala
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di ling-kungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhipetunjuk dan b~rtanggung jawab kepadaatasannyamasing-masing serta memberikan la-POran tepat pada waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinansatuan organisasi dari bawahan, wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan pertimbanganlebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada bawahan.
(4) Pengaturan 35
- 35 -(4) Pengaturan mengenai jenis laporan
penyampaiannya. berpedoman kepadaperundang-undangan yang herlaku.'
H a] Mewa k iIi
Pasa] 44
dan caraperaturan
( 1) Da] amDj nasUsaha.
hal Kepala Dinas berhalangan, Kepaladapat menunjuk Kep~la Sub Ragian Tata
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usahaherhalangan, maka Kepa1a Dinas dapat menunjukKepala Seksi berdasarkan senioritas dankepan,l2:katannya.
'BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasa1 45
(1) Kepala Dinas diangkatdan diberhentikanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawaatas usu] Bupati Kepala Daerah.
olehBarat
(2) Kepa1a Uinas herkewajihan dan bertanggtingja~ab dalam mempersipkan hahan rancangan ke-hiiaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidangkepe,l2:awajan.
(3) Pejahat 36
- 36 -
(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berJaku.
BAR VI
PEMBJAYAAN
Pasal 46
Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapa-tan dan.Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIMajalengka dan penerimaan sumber lainnya yang sah.
BAB VI I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PeraturanDae,ah ini.. sepanjang mengenai teknis pelaksana-annya. akan diatur Jebih lanjut oleh Bupati Kepa-lA. Daerah.
Pasal 4R
Dengan berlakunya Peraturan Daerahketentuan yang hertentangan denganDaerah ini dinyatakan tidak berlaku.
ini se,galaPeraturan
Pasal 49 37
IV
- 37 -
Pasa] 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganmenempatkannya dalam Lembaran Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Majalengka.
Ditetapkan di : Majalengka.r.~dL'I)l!ggQL_.:._2). _PeJliJ!~I.LW~~
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH.KABUPATRN DARRAH TINGKAT II
M A J A L R N G K AK e t u a,
Cap ttrl
( Drs.H.M. KOS4SIH SUGIANTO )
BUPATI KRPALA DARRAH TINGKAT IIM A J A L R N G K A
Cap ttd
( Drs, H, ADAM HIDAYAT,JH J
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkaf IJawa Aaret dengan Surat Keputusan Nomor188.342/SK.936-Huk/199R Tanggal 10 Juni 1998.
Diundangkan 3R