2019 kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melaksanakan koordinasi, ... standardisasi pendidikan...
TRANSCRIPT
iro Pengawasan Internal,
Jakarta, F ebruari 2020
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang
menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang
telah disajikan di dalam laporan kinerja ini
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan
kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
Kami telah rnereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tahun anggaran 2019 sesuai
Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat
dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila.
PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2019
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | ii
D A F T A R I S I
Bab Hal Isi
Pernyataan Telah di Reviu Daftar Isi
BAB
I
Halaman Pembuka
Pendahuluan
Latar Belakang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Rencana Strategis Rencana Kerja Pengukuiran Kinerja
Capaian Kinerja 2019
Realisasi Anggaran
Penutup
Lampiran
i
5
BAB
II Perencanaan Kinerja 10
BAB
III Akuntabilitas Kinerja 16
BAB
IV Penutup 39
Lampiran 41
BAB
I Pendahuluan 1
Struktur Organisasi Aspek Strategis Isu Strategis
Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Infografis
Halaman Pembuka iii
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | iii
K A T A P E N G A N T A R
Laporan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini adalah potret
Implementasi SAKIP di BPIP. Penyusunan laporan kinerja ini
berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
BPIP sebelumnya berada di Sekretariat Kabinet RI, Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Sebagai lembaga
mandiri, BPIP baru efektif tanggal 8 Oktober 2019 dengan memiliki
Bagian Anggaran dan DIPA sendiri. Pemenuhan pegawai/pejabat
baru efektif per tanggal 18 November 2019, sehingga proses SAKIP
Tahun 2019 hanya berjalan kurang dari 2 bulan. Dalam kurun waktu
tersebut tentu tidak semua komponen SAKIP dapat dipenuhi,
misalnya: Perjanjian Kinerja (PK) 2019, Rencana Aksi PK 2019, dan
pengelolaan indikator kinerja penuh satu tahun.
Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 I iv
YUDIANWAHYUDI
J~~
~n Pembin:~casila,
BPIP sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 memiliki tu gas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kemen terian /lembaga, P emerin tahan Daerah (P emda ), Organisasi Sosial Politik (Orsospol), clan komponen masyarakat lainnya. Setidaknya terdapat 4 tugas pokok dan 5 pemangku kepentingan, di antaranya yaitu: lembaga tinggi negara, kementerian/Lembaga, Pemda, Orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.
Implementasi Akuntabilitas Kinerja BPIP menjadi komitmen seluruh komponen organisasi agar tugas dan fungsi lembaga dapat berjalan dan mendukung tercapainya tujuan nasional. Sasaran strategis Tahun 2019 BPIP mengacu pada Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2018-2023.
Dengan segala keterbatasan yang dihadapi Tahun 2019 tidak mengurangi semangat seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar keberadaan BPIP dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan.
Diharapkan Laporan Kinerja BPIP Tahun 2019 mampu memberikan gambaran implementasi awal sistem akuntabilitas kinerja, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | v
R I N G K A S A N E K S E K U T I F
Sejak Era Reformasi bergulir dan dalam perkembangannya,
keyakinan warga terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan
semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika
perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, penurunan
keyakinan itu bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar
antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Secara eksternal,
intensitas dan ekstensivitas arus globalisasi bisa menguatkan
pengaruh nilai-budaya dari luar, yang dapat membawa dampak
pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan
kebangsaan. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya
usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana,
terkoordinasi, dan terstruktur.
Pelaksanaan program kerja dan anggaran BPIP Tahun
Anggaran 2019 hanya berjalan 3 bulan, hal ini memperhatikan Bagian
Anggaran dan DIPA Mandiri BPIP baru terbit tanggal 8 Oktober
2019. Adapun pengisian formasi pegawai dan pejabat baru dilantik
pada tanggal 18 November 2019. Sesuai Peraturan BPIP Nomor 5
Tahun 2018 tentang Rencana Strategis 2018-2023, BPIP mempunya
lima sasaran strategis, yaitu:
1. Terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai
Pancasila
2. Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat
3. Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis
Pancasila
Persentase Sinkronisasi nilai-nilai 85% 84% Analisis Regulasi terhadap nilai-nilai 84 Undang-undang, 42 Peraturan pancasila pada Regulasi yang Pancasila (150 Regulasi) Daerah (126 Regulasi) ditindaklanjuti Persentase Apresiasi insan 100% 100% Menilai lnsan teladan Pancasila (7 4 lnsan Menilai lnsan teladan Pancasila (7 4
••,I,' . aktualisasi nilai Pancasila Teladan) lnsan Teladan)
2.Kementerian/lembaga; 3.Pemerintahan daerah; 4.0rganisasi sosial politik; 5.Komponen masyarakat lainnya
60% program kegiatanadvokasi kepada Advokasi pada permasalahan pada masyarakat(misal: tejadian bela diri begal, kelompokrentan (misal: perempuan) hak tanah ulayat, kelompok rentan (misal perempuan, anak-anak), dll)
1.lembaga tinggi negara; Penyebaran nilai-nilai Pancasila kepada pemangku kepentingan melalui kegiatan persamuhan dan perkemahan, sosialisasi)
60%
65% ukuran dimanfaatkan adalah oleh Presidential lecture (20%), GBHIP presiden/dewan pengarah (Presidential (15%), Alat Ukur Pengendalian lecture (20%), GBHIP(20%), Peta Jalan PIP Evaluasi Kebijakan PIP (15%), (20%), Alat Ukur Pengendalian dan Evaluasi Standarisasi Kurikulum (15%) Kebijakan PIP(20%), Standarisasi Kurikulum (20%))
Penyebaran nilai-nilai pancasila kepada :
Persentase koordinasi penguatan 80% pemenuhan hak kelompok rentan yang dimanfaatkan
Terwujudnya keadilan sosial melalui
ffl!!Dffllllll!·R· ,[el]OO) Persentase gerakan inklusi nilai- 80% nilai Pancasila bagi komponen Masyarakat
Persentase Rekomendasi hasil 80% koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | vi
4. Terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap peraturan
perundang-undangan
5. Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan
Pancasila
Sasaran strategis tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu,
antara lain: kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya
eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum
terlembaganya Pancasila, dan belum diarusutamakannya keteladanan
Pancasila.
Capaian indikator kinerja utama Tahun 2019 Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:
• •
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | vii
Realisasi Anggaran dalam rangka pelaksanaan program
Pembinaan Ideologi Pancasila dan program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Lainnya adalah sebesar Rp141.463.962.029
atau sebesar 45.25% dari pagu anggaran sebesar Rp312.617.996.000,.
Rincian realisasi adalah sebagai berikut :
Kendala rendahnya realisasi anggaran, diantaranya adalah
karena singkatnya waktu pelaksanaan anggaran, dan pemenuhan
sumber daya manusia yang mendekati akhir tahun anggaran.
Menyadari tantangan yang antara lain: meningkatnya
eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman
segregasi sosial persaingan, dan harapan masyarakat yang tinggi,
maka ditahun mendatang BPIP akan terus mengoptimalkan potensi
yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik,
dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan
dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai
Pancasila.
114.398.712.000
66.547.894.000
35.121.757.000 40.244.235.000
36.863.962.000
19.441.436.000
63.563.530.233
47.828.653.097
9.099.039.944 5.817.670.465 5.155.647.011 9.998.421.279
Dukungan Manajemendan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya (4182)
Dukungan HubunganAntar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasidan Jaringan (4183)
Dukungan BidangHukum, Advokasi danPengawasan Regulasi
(4184)
Dukungan Pengkajian,Perumusan Standarisasi
Materi (4185)
Dukungan Pendidikandan Pelatihan (4186)
Dukungan Pengendalian,Pemantauan danEvaluasi (4187)
Pagu
Realisasi
Aksi: Jnsa.n teladan Pa.ncasi/a (74 lnsan Teladan)
Pers.entase Apresia.si in.san aktualisasi nilaj Pancasila
100% = 100% 100%
Teraktuahsasinya nilai-mlar Pancasila melalu, keteladanan Pancasila
Nilai Kinerja Organisasai
433 0/o-aso/o 5
Aksi: Ana.Usis R~ulesi terhltdttp niloi n,fal Pancesila (Tarper: 1,0 Regulosl, Reelisesl'84UU, 42~rda)
60%=75% 80%
Persentase koordinasi pengl.latan pemenuhan hak k.elompok rentan yang dimanfaatk:an Aksi:Advokasipada
permasafahan pads kelompok rentsn (misal: perempuan)
84%=99% 85%
Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila Persentase Sinkroni.sasi
niai-rulai panca.sia pada Regulasi yang dlindaklanjuti
4
Aks;: Penyeb8.r8nnilai-nila.i Pancasils kepada pemangku kepentingan n>elalui kegiatan persamuhandan perkemenen, sosiensea)
60%=75% 80%
Persentase Rekomendasi hasil koordinasl, sinkronisasi, dan p,engendalian pembinaan ldeologl Pancaslla yang d,mantaatkan
Terciptanya inklusi sosial d1 kalangan masyarakat
?ersentase gerakan lnkklsl n!la .. nilal Pancaslla bagl kofTl)Onen l,1asyarakat
65%=81% 80% Alesi: Presidential Lecture (20%! GBHIP (15%), AlatUkur Pengendalian Evaluasi Kebijakan PIP (15%), StandarisssiKuril<ulum(15%)
T erjaomya revitahs as: dan reaktuahsas, pemahaman mla, -rnlat Pancaslla
s a , v
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TA 2019
SADAN PEl,181NAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INOONESIA
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | viii
~ z C') )> en r )> -
- G') )> :::0 en CJJ m en )> :::0 )> ::c r )>c r :::o c "'tJ )>_ z25 a :::o mG') O CJJ r ::c 0 "'tJ G')
"' ""O<Il "O CD "O :r > "O "'"O "' "'S:: m ~~ ~5 ;o c s;:m ~~ m mm :;u 0 "' en CDz CD "' G.> )> 0 c s:: ti S::m ~ c,.... 6 0 )>
)> ~ cZ >z c s:: ~p] > ;o O)> > "O zv, <Il G) z G) "' "" ~~ :r :,,, r- Zm ---<:o co QA ~ zo ---i ~~ G) s:: G)m "O ~~ ~ en B~ ,,. m ;o --0 CD >c :r ~ z~ ---,m ~:le "O z ~z > m> c---< :r>:::o m m _z z )> s::z .;;;~ :z ai z~ ;o G) G) (/) "'G)
;;;! > }>C "O "" "O >c z---< c z "' ZS: m "' m Zz "Uc ~ "" z > I CD ;o m z G) > ;o;,; > z ;;;! en 0 CZ O@ ,,. -m :r :r 0 ;o m 6 z ;o ~ > > ~~ s; :r i :r> ~~ z s:: ~ ~ z
:S ;;';' z :le ~ iJ )> I )> -, :::0 m CJJ "'
flii CD"O O -::;;> z O )> c: ~·CU ~p] ~ o~~ ~~~·~ ~~-i 25~ ~ 0 >-< z ;o > ... g.cE ~ 3g:~ <ZZ sH ffi B -cnc., ., ,..,,. 9 g; ~ ~~:?:: >c.,s:: c.,., c :, c -o~g. ->m S::>m :, . c ., '-< ., cz ~~1': <O .g £] s c~ zr af B~ 0 >
~ ~ a..<5 m Q 5s Q) ~- ~ ~
al 3 =t- 2. il1-"' ~ s
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | ix
~ l,l, No. 24/20l"l tentul"g ~ fKcro.mt<rc~~it
~ ~~a~~~!5fiii1i~ntang ~ uu No 18/2014 teNal"g Kesehatal" ~,wa ~ UU No. 22/2014 ten tang Perii11han ~ Gubernur. Bupat1 "ian Walikota ~ •"v NL 1 /2.C qtcr'" nJ S1.~ cm 'e.;,"' N.ls1oral llrr u > , ;ctat- uari
d T£kncl > l•
~ UU No. 31/2004 tentang \!?' Penkanan
U "l 1/' 1. tent nq ~ n 1
& UU No. 28/2014 tontang Hak Cipta
~ UU No. 41/1999 tentang '-!..?"' Kehutanan
UIJ f'<O qnnr,5t t,r g B.id n Us , M1lk"l"<l
,~ Uu No 28/1999 tent ng ~ f:"enyeicnggaraar Pcrncr1~tana1
y;,ng8e1s,1can ~e1:,.,,c:.KKf\l
~ UU No. 18/2011 tentang Pangan
UL' No 2!)/:2008 •ent ,r 1 ,~~ , M1 r > K <I, fan~ ~ri1.: 1qdh
~
uU No. '8/2013 •entang >el"ce<; Jt'tJn dar" >emb:::r-llt ~ra PcruSclkcm
~ UU No. 22/2009 tentang Lalu ~ Lintas dan Angkutan Jalan ~ UU No. 7/'2017 tentang ~ Penanganan Konflik Sosial ~ UU No. 4/2009 tentang ~ Pertambangan Mineral dan Batubara
~
UL No Tf/~007 baga "" r a d1ut ah 1 :,a,., UU t-.lo 1/LO'"t.. nge c ..ln
--1r j . P kc I ~ UU No. ll/2011 tentang Sistem v::,"' Peradilan Anak
~ UU No. 44/2008 tentang \!..;,JI""' Pornografi
~ UU No. l/2018 tentang ~ Kepalangmerahan tc~ L , N<> +/2CO~ tCl"t<lrg C, 1 u J r ~DCJ•f"I
~ UU No '7/200?, ten•ang ~ K.eu.Jngc1r, Negara ~ UU No. 20/2003 tentang ~ S1stem Pend1d1kan ~ uu No. 20/2014 tentang Standansas, ~ dan Pel"'1ia1an Kescsualan ~ UU No. 5/2017 tentang PemaJuan ~ Kcbudayaan
~ "' N- '~009 • nt,1r>q
~ UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil ~ Negara
~ UU No. 36/2009 tentang ~ Kesehatan
~ UU No. 5/1960 tentang Agraria
49 UU "'o 1fL019 t n..drioC ~cc;:,,antr('r,
.~ UU No. 39/1999 ter>• ng Hak ~ Asas1 Manus,a
~ UU No. 23/2011 tentang ~ Pengelolaan Zakat
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
~ UU No. l4/2019tentang ~ Pekerja Sosial ~ UU"lo.8(1.C E tcrt,nq ~ Peryand, HJ Disc b1lita""
~ UU No.H/2006teNmg ~ Pemc .. 1ntahal"' Aceh
~ ~ ~ ~ UN<
~ u_u No.12/2012 tentang Pendidikan ~Tongg1
~ UU No. 40/1999 tentang Pers
UU No. 39/2014 tentang Perkebunan UU No. 4/2019 tentang Kebidananan
~ UU 17/2008 tentang Pelayaran
. ..,~ UL No. 2212')1,Jt ... ntc111q 1stcrr ~ E..:Lc d.Jy, Pc,-t ni n B IKC r1utclri -~ UU No. 3/2014 t<'Nang ~ Perindu!itnan
~ ~ ~ UU No 23/2019 tentang ~ngel-,laan ~ Sumber Daya Nasional Untuk
Pe-rtahanan Nec:Jara
~ ·r- 1n:ln ~ UU No. 8/2019 ten tang ~ Penyetenggaraan lbadah Haji dan
Umroh ~ UU No. 21/2008 tentang 'e:," Perbankan Syari'ah
~ UU No. 30/2007 tentang Energi
DAFTAR PERATURAN DAERAH
~ UU No. 24/2009 tentang Bendera. Bahasa ~ dan Lambang Negara serta Lagu
~
Kebangsaan UL, No 21/2()01 .. ,,1..anq V'1ny.JK :ii.311 (.. S
,~ UU No. l /1974 tON ,ng ~ i,>cngairan
J ...,erlindung. w 1an Hidup
UU No. 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat
.~ Jl) l9 ~ a1 n ~ UU No. 30/2009 tentang ~ Ketenagalistrikan ~ UU No. 25/1992 tentang ~ Perkoperas1an
r ~ UU No. 13/2011 tentang ~ Penanganan Fakir Miskin ,,,-.,._ J Ne 2"2•)02 t ,tan~ ~ "erll 1dLrg, 1Anak
~
UU No. 40/2008 tentang Penghapu'ian Diskrimir-as1 Ras )<Jn Etnis
~ UU No. 33/2014 tentang ~ Jam1nan Prociuk Halal ~ UU No. 44/1999 tentang ~ Keist1mewaan Provinsi Aceh
~
,g
UU No. 7/2014 tcntang >erdagangan UU No. 19/2016 tentang lnformasi dan Transaksi UU No. 13/2010 tentang Hortikultura
~ ~ ~ ~ UU No. q/1\l98 rentang Kemerdekaan \:!!JII" Menyamp.a1kan Pendapat Di Depan
UmUJT'
~ JI ~ UU No. 8. /2010 tentang P4:ncegahan dan ~ Pemberantasan tindak p1dana
pencuc1an Uang ~ UU No. 3/2002 tentang \!..:,' Pertahanan Negara
" " No ~.6./2004 t-c,ntanq T,.mtara Nasiona 1dcnEs1, 0
~ UU No. 16/2011 tentang ~ Bantuan Hukum
~ UU No. 25/2007 tentang ~ Penanaman Modal
a ~ APerda Kota Lampung NO. ~ ~ Perda Provins, Jawa Ba rat No~ TPerda Kabupaten Lamongan T ceroa Povinsi Nangroc Aceh T~512002 tentomg Perbuatan T perda Kab Agam No 6'2UOS ~0"20lG tentang Bantuan
No. S/2rxn tentang Darussalam No. 7/2004 prosutusi dan Tuna Sus.ila di tKeanbt.aAnggaBmerpaka1an Mushm dl Hukum Untuk Orang Miskin Penanganan Pelacuran 'tentang Pengelolaan Zakat Kota Bandar Lampung ~ a . . ~ ~ m T Perda Kabupaten Slak No T Perda Kabupaten Karawang Perda No. 4/2005 ten tang T Perda Kota Surabaya No. TPerda Kota Palembang No T Perda provmsr Kallmantan 3/20l5 ten tang Tata Cara No. 8/2012 tentang Berpakalan Muslim dan 5/2010 tentang Retrlbusl lQ/2005 tentang Pembinaan Selatan No 2/2014 tentano Panulonan, Pemllihan, Penyelenggaraan Muslimah dl Kab. Pesisir Pelayanan Kesehatan Kota dan Actribusi Penzman Perhndungan Lahan pertaman 'Pengangkatan Pelantikan dan KeseJahteraan scsar Solatan Surabaya Angkutan Orang dan Barang Tanaman Pangan Pemb&rhentlan Penghulu
41? '° ~ ' ~ Perda Kep R1au Pemenntah • rda Kota Banjarmasin No rda orovmsr Gorontalo No. Kota Batam No. 6fl002
Perda No. 6/2002 tentang P rda kota Ku pang No 'l'l' /2005 tentang Perubahan Perda Kabupaten Banc ut- 1Ql'2003 lentang Pencegahan tentang Ketertiban SOSlal Ketertlban Sosial di Batam ,c-.1tang Penert1t.1n dan Alas Perda Kola Banjarmasin N( 8f.i011 tentarg Maksiat
'° Tempat >elac Jran ~No. 13/2003 -en ek laa, All r3nah ~
' i) erda No. 4/2008 lentang erda Provins! Jawa Timur No Perda Kabupaten No. 5/2010 'T Penyelenggaraan Kesehatan 1/2014 tentang Srstem tentang pelayanan Publlk di dan sertiflkasl Bldang Penyelenggaraan
~Kabupaten Bondowoso cnKcschatan "'Perllndungan Anak
'T'" Perda Kab. Blora No.4/2018 T Pcrda Kab. Pasaman Barat No T ~rda Kab. Jember No 14/2001 tenta~g Penyelenggaraan , :~~~t~~~a~~:i~~kaian tentang Prostitusl
,:~d:ki~::paten Bogor No ' 'Perda No. 6/2002 ten tang ,,,. rda No. S/2003 tcntang 4/2011 tentang Pembangunan Berpakaren Mushm dan f::H rpakalcn Mu$11m dan dan Penggunaan Bersama r Mui ·,mah d1 «abcpaten Solol- Muslimah di Kat:Jupaten Monara Tel@komunlkasl t , 1 Rulukumb.1
,. a P1ov,nsl Jawa Ten, ah 'Perda Padang Parlaman No.,. -da Provins! Ball No 412.,19 'Perda Kab. Sumenep No , .. rd.> Ka bu pa ton Bondowoso No. 5/2016 tE>ntang 2/2004 tentcmg PQncggahan, ti; nung Cesa Ad~t di Bal 3/2002 tentang Ketertiban No. 8/2011 tcnt~ng r- 1yolenggaraan PenlndaKan, dan umum Penyeleng9araan dan K,.. ,3ht€.>rilan Soslal Pemberantao;an Mak.slat Perlmdyngan d1 Bidan~
Kelen.JgakerJa<m
OAFTAR PERATURAN PERUNOANG-UNOANGAN NASIONAL ~-:-.;. I tA NILAI-NILAI PANCASILA PADA REGULASI
Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi I
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | x
(Analisis Peraturan Perundang-undangan terhadap Nilai-Nilai Pancasila)
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 1
BAB
I
BAB I Pendahuluan
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 2
I.1 Latar Belakang
Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita
yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai
Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus
sebagai leitstar atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan
Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar, falsafah, atau
pandangan hidup (weltanschauung) negara Indonesia, Pancasila digali
oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada untuk menjadi
penunjuk sekaligus pengarah. Namun sayangnya, kondisi kita
sekarang ini, cita ideal tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini akibat
deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya
kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial. Dalam situasi
seperti ini maka dibutuhkan upaya melakukan revitalisasi dan
reaktualisasi Pancasila. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut
untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh
karenanya, Pancasila harus menjadi “titik temu” yang mempersatukan
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 3
keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang mendasari
ideologi dan norma negara, serta menjadi “titik tuju” yang memberi
orientasi kenegaraan dan kebangsaan.
Bertitik tolak dari kondisi tersebut Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2018, berperan mendukung terwujudnya Nawa Cita Presiden
butir 8 (melakukan revousi karakter bangsa), dan butir 9
(memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia). BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Sekretariat Kabinet.
Sebagai lembaga baru, BPIP mempunyai Bagian Anggaran dan DIPA
Mandiri per tanggal 8 Oktober 2019, dan pengisian pegawai/pejabat
per tanggal 18 November 2019.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 4
merumuskan arah kebijakan pembinaan
ideologi Pancasila, melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pembinaan ideologi
Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan
penyusunan standardisasi pendidikan dan
pelatihan, menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, serta memberikan
rekomendasi berdasarkan hasil kajian
terhadap kebijakan atau regulasi yang
bertentangan dengan Pancasila.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila 2. penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; 3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program
pembinaan ideologi Pancasila; 4. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila; 5. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; 6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan
langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
7. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
8. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
9. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
11. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila
I.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kedudukan, tugas, fungsi, dan
pemangku kepentingan dalam lingkup BPIP adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
• lembaga tinggi negara• kementerian/lembaga
• pemerintahan daerah
• organisasi sosial politik
• komponen masyarakat lainnya
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
KedudukanPemangku
Kepentingan
FungsiTugas
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 5
I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, adalah sebagai berikut :
Jumlah Sumber Daya Manusia/pegawai BPIP setelah
dilakukan pengisian
pegawai/ pejabat per
tanggal 18 November
2019 adalah 177 Orang,
dengan rincian per unit
kerja seperti dalam
tabel.
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 6
I.4 Aspek Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila turut mendukung agenda
prioritas atau Nawa Cita, yaitu : melakukan revolusi karakter bangsa
melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional
dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang
menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran
sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air,
semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan
Indonesia (cita ke-8), memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan
kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga (cita ke-9).
Aspek strategis BPIP dalam rangka mendukung cita-cita tersebut
adalah melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi
masyarakat, penyelenggara negara, dan aparat penegak hukum, serta
berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan berlandaskan dan
berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sejatinya nilai-nilai Pancasila
merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Ketika negara dihadapkan pada tantangan ideologi, pengalaman
traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan
penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama
beberapa tahun kebelakang, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib
di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara
untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian
membuat pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral
partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok
militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 7
dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental
yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga (K/L), selama ini pada
umumnya bersifat superfisial/permukaan, dan kompartementalis, tanpa
adanya kejelasan arah, sistematika, struktur dan koordinasi.
Selain itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi,
polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang
makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan kecepatannya. Dalam
menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai Republik
dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum
Pancasila. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan peran strategis
lembaga dalam melakukan pembinaan Pancasila secara terpimpin,
terencana, terstruktur, sistematis dan terpadu.
I.5 Isu Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Aktualisasi nilai-nilai pancasila menjadi koreksi terhadap
konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan
infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada
pembangunan ideologi. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional,
yakni: ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, maka
gatra yang paling rawan adalah gatra ideologi. Indeks Ketahanan
Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan
Nasional oleh Lemhanas mengidikasikan melemahnya ketahanan
ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir (2010-2016).
Indeks ketahanan ideologi meliputi variable : toleransi, kesederajatan,
dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa
telah merosot dari skor 2,31 pada tahun 2010 menjadi 2,06 pada tahun
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 8
2016. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menyebabkan
munculnya permasalahan ketahanan ideologi, yaitu :
1. Kurangnya pemahaman Pancasila
2. Terjadinya eksklusivisme sosial
3. Masih tingginya kesenjangan sosial
4. Belum terlembaganya Pancasila
5. Belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila
Tugas BPIP memang tidak mudah ditengah skeptisisme
masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan
ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa
usaha-usaha secara sengaja. Kehadiran BPIP merupakan jawaban atas
aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha pembinaan ideologi
Pancasila secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 9
BAB II
Perencanaan Kinerja
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 10
II.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis BPIP disusun berdasarkan analisis situasi
kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Indikator
keberhasilan atau kinerja, keluaran (output), hasil (outcome), dan
dampak (impact) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini
dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia.
Hakikat pengembangan pembinaan Ideologi Pancasila
merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak
terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia
dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,
khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia
seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut
perlu memperhatikan prinsip penyelenggaran pemerintahan yang baik
dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data,
transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan,
independen, tidak berpihak (fairness), serta pengendalian, monitoring
dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.
Rencana Strategis BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi,
Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa
situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil
evaluasi yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang
ada dalam lingkungan strategik eksternal. Rencana strategis BPIP
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 11
2018-2023 dituangkan dalam Peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2018.
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPIP adalah sebagai
berikut :
VISI
Menjadi institusi penyemai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dan
bernegara pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat
gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional
MISI
Membudayakan nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan warga negara Indonesia agar menjadi pendirian hidup dan perilaku hidup berbangsa dan
bernegara
TUJUAN
Revitalisasi dan
reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila
Konsepsi dan acuan
pembudayaan berupa
keyakinan, pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai
Pancasila
Pembinaan ideologi
Pancasila secara
terkoordinasi, sinkron dan terkendali
Keterlibatan berbagai
kepentingan dalam proses pembudayaan
Menyemai nilai-nilai Pancasila
dalam penyelenggaraan
negara dan kehidupan
kewargaan untuk mendorong
kebijakan yang mengarah inklusi
sosial
SASARAN STRATEGIS
Terjadinya revitalisasi
dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila
Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat
Terwujudnya keadilan sosial
melalui pembangunan
berbasis Pancasila
Terwujudnya pelembagaan
pancasila pada setiap paraturan
perundang-undangan
Teraktualisasinya nilai-nilai
Pancasila melalui keteladanan
Pancasila
Gambar 2.1
Visi. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPIP 2018-2023
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 12
II.2 Rencana Kerja
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan revitalisasi
dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP),
Sekretariat Kabinet. Tahun 2019 tepatnya tanggal 8 Oktober 2019
Dokumen Anggaran (DIPA) BPIP secara mandiri baru disahkan
dengan Kode Bagian Anggaran Mandiri 122 dengan pagu sebesar
Rp312.617.996.000,-
(tiga ratus dua belas
miliar enam ratus tujuh
belas juta sembilan ratus
sembilan puluh enam
ribu rupiah). Pagu
tersebut di fokuskan
untuk membiayai dua
program, yaitu Program
Pembinaan Ideologi Pancasila dengan alokasi sebesar
Rp198.219.284.000,- (63%), dan Program Dukungan Manajemen &
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dengan alokasi sebesar
Rp114.398.712.000,- (37%). Alokasi tersebut, digunakan untuk
membiayai rencana kerja, sebagai berikut:
No Rencana Kerja Anggaran (Rp)
Program Pembinaan Ideologi Pancasila 198.219.284.000
1. Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, Dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila
66.547.894.000
2. Dukungan Pelaksanaan Internalisasi Dan Institusional Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Dan Pengawasan Regulasi
35.121.757.000
198.219.284.000
114.398.712.000
Gambar 2.2 Alokasi DIPA BPIP TA 2019(disahkan per 8 Oktober 2019)
Program PembinaanIdeologi Pancasila
Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasLainnya
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 13
3. Dukungan Penyelenggaraan Perumusan Dan Penguatan Arah Kebijakan,Pengkajian, Dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
40.244.235.000
4. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
36.863.962.000
5. Dukungan Pengendalian, Pemantauan, Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
19.441.436.000
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
114.398.712.000
1. Layanan Fasilitasi Dewan Pengarah (DP), Staf Khusus DP, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli
3.213.340.000
2. Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi
3.098.687.000
3. Layanan Sarpras Internal, Manajemen SDM, Manajemen BMN, Umum, Perkantoran
101.415.561.000
4. Layanan Hukum, Manajemen Organisasi, Reformasi Birokrasi
1.265.523.000
5. Layanan Audit Internal 1.015.194.000
6. Layanan Data dan Informasi 4.390.407.000
Jumlah
312.617.996.000
II.3 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Tahun 2019 BPIP melakukan
pengisian jabatan-jabatan pada 18 November 2019, atau kurang/lebih
satu bulan setelah DIPA Mandiri BPIP terbit. Hasil konsultasi dengan
narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada 20 Desember 2019,
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 14
mempertimbangkan kondisi yang ada, maka BPIP akan menerapkan
perjanjian kinerja mulai Tahun Anggaran 2020. Sementara untuk
laporan kinerja tetap dibuat sesuai kondisi yang ada, yaitu
menceritakan aksi-aksi sasaran strategis (kegiatan-kegiatan).
II.4 Pengukuran Kinerja
Tahap awal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di BPIP terkait pengukuran kinerja
menggunakan aplikasi :
1. SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu)
www.monev.anggaran.kemenkeu.go.id
2. E-Monev Peraturan Pemerintah 39/20106
www.e-monev.bappenas.go.id
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 15
BAB III
Akuntabilitas Kinerja
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 16
III.1 Capaian Kinerja 2019
Analisis Capaian kinerja BPIP Tahun 2019 terbatas pada
pelaksnakan program selama kurang dari 3 bulan, yaitu bulan Oktober
hingga Desember 2019. Sebagai Lembaga yang baru berdiri, kinerja
dalam kurun waktu tersebut tentu belum dapat diukur secara
menyeluruh dalam lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja. Pengukuran
capaian kinerja dilakukan dengan pendekatan aksi atau kegiatan yang
mendukung tercapainya Sasaran Strategis (SS). Hasil pengukuran
capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :
Gambar 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019
SS1
SS2
SS3
SS4
SS5
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 17
(Nilai Kinerja)
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 18
SS1 Terwujudnya Revitalisasi dan Reaktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila
Indikator kinerja : Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian PIP yang dimanfaatkan.
Mewarnai Kebijakan dengan
Semangat Pancasila
Ideologi memiliki peranan penting dalam pembangunan
suatu bangsa. Sebagai negara yang memiliki ideologi bangsa
yakni Pancasila, dalam setiap kebijakan pembangunan yang ada di
Indonesia haruslah berlandaskan Pancasila. Kepada para menteri
dari Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo
mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi pertimbangan
penting dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
Kementerian/Lembaga Negara.
Selain itu, Presiden mengingatkan agar ideologi Pancasila
disebarkan melalui beragam platform media sosial agar
semakin banyak lapisan masyarakat yang terjangkau. Selain
itu, saat ini terdapat tantangan yang tak kalah besar dan
menantang dalam me nanamkan nilai-nilai Pancasila yakni
bonus demografi Indonesia. Cara-cara lama tentunya tidak
mampu menjangkau ketertarikan dan pemahaman generasi
muda akan Pancasila sehingga diperlukan cara-cara yang di
luar kebiasaan.
Aksi
SS1
Presidential Lecture “Mewarnai Kebijakan dengan Semangat Pancasila”
”
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 19
Arah Kebijakan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Aksi
SS1
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 20
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyelesaikan
rancangan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP).
Rancangan tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh Ketua
Dewan Pengarah BPIP Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri dan
anggota Dewan Pengarah: Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Prof.
Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Dr. Ahmad Syafii
Maarif, Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siroj, MA, Dr. (HC) Sudhamek
AWS, S.E., S.H., Pdt., Dr. Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen
TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Rikhard Bagun.
GBHIP merupakan rumusan Pedoman untuk seluruh elemen
masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, menjadi pedoman dalam menyusun, menjalankan, dan
mengawasi kebijakan pembangunan nasional di segala bidang
kehidupan sebagai implementasi dari pembumian nilai-nilai Pancasila
oleh kementerian dan lembaga.
GBHIP menjadi rambu-rambu pembatas yang menuntun
pemahaman tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, sekaligus bagaimana mewujudkan nilai-nilai
Pancasila dalam pembangunan nasional. Penyelesaian konsep
GBHIP dilakukan melalui serangkaian kegiatan, dari diskusi
terpumpun hingga kegiatan akseptasi oleh para pakar dan akademisi.
Koordinasi dan Sinkronisasi Finalisasi GBHIP
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 21
Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Sesuai tuga pokok dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, salah satu mandat
BPIP adalah Penyusunan Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila (SPPPIP) dan Kurikulum Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (KPPPIP). Proses
penyusunan SPPPIP berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan
lembaga diantaranya Kemenkominfo, Kemenag, LAN, LIPI,
Kemenristekdikti dan Kemendikbud.
Untuk menghimpun ide, gagasan, dan masukan guna
merumuskan sebuah produk kelembagaan naskah SPPPIP, BPIP dan
stakeholders terus melakukan koordinasi dan diskusi yang terdiri dari
beberapa seri diskusi kelompok terpumpun dan rapat koordinasi.
Selain itu, BPIP juga melakukan koordinasi denga beberapa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Pusat studi Pancasila di
berbagai Universitas untuk melakukan Identifikasi
kebutuhan/permasalahan kurikulum pendidikan dan pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila.
Aksi
SS1
Koordinasi Penyusunan Kurikulum Diklat PIP
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 22
Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat
Indikator Kinerja: Gerakan inklusi nilai-nilai Pancasila bagi komponen
masyarakat
Internalisasi Falsafah Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Pancasila merupakan dasar, ideologi, pandangan dan falsafah
hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia. Falsafah inilah
yang menjadi pijakan dalam proses penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta cita-cita
proklamasi kemerdekaan diwujudkan. Sesuai dengan Keputusan
Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila,
tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.
Pemerintah, sekaligus menetapkan hari libur pada hari lahir
ideologi bangsa tersebutPancasila sebagai dasar dan ideologi
Negara Republik Indonesia harus dibumikan agar
menginternalisasi dalam kehidupan seluruh warga negara
Indonesia. Inilah yang menjadi semangat dari peringatan Hari
Lahir Pancasila.
Aksi
SS2
SS2
Hari Lahir Pancasila ~Internalisasi Falsafah Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara~
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 23
Refleksi Kehidupan Sosial
Politik Indonesia 2019
Tahun 2019 banyak peristiwa besar yang terjadi dan
mempengaruhi dinamika kehidupan sosial dan politik di Tanah Air.
Begitupun dengan arus informasi yang masuk. Tak sedikit informasi
yang masuk justru memberikan dampak negatif terhadap kehidupan
sosial dan politik di Indonesia, sehingga apa yang menjadi nilai-nilai
ideologi bangsa perlu semakin kuat untuk dibumikan.
Sebagai negara yang terus mengedepankan kemajuan, refleksi
diperlukan untuk mendapatkan evaluasi dan masukan agar dapat
lebih baik. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai
badan yang salah satu tugasnya melakukan pengendalian pembinaan
ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, menjaring
berbagai pendapat dan pandangan mengenai apa yang telah terjadi
sepanjang satu tahun ke belakang dalam kehidupan sosial dan politik.
Untuk bisa menjaga kehidupan sosial dan politik yang sesuai dengan
Ideologi Pancasila maka BPIP harus menjadi lembaga terdepan
dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Lembaga-lembaga lain
nantinya akan mengikuti apa yang dirumuskan oleh BPIP.
Refleksi Kehidupan Sosial Politik Indonesia 2019
Aksi
SS2
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 24
Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki konsekuensi untuk
memberikan keteladanan kepada masyarakat terkait dengan
penerapan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran ini penting untuk dijaga,
mengingat ASN digaji oleh negara dan mendapat tugas untuk
menjalankan tugas pokok serta fungsi pemerintahan. Untuk
mewujudkan hal itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP
berusaha menyusun "Buku Utama Bahan Ajar Pembinaan Ideologi
Pancasila (PIP) bagi Aparatur Negara". Materi ajar ini tentu saja
bukan sekadar dipahami, tapi juga harus menjadi acuan bagi
ASN dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip Pancasila.
Kementerian dan lembaga yang dilibatkan, antara lain:
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Administrasi
Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional,
Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Aksi
SS2
Inkusi Nilai-Nilai Pancasila untuk ASN yang merupakan bagian dari komponen Masyarakat
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 25
Inklusi Nilai dengan Buku :
Dialektika dan Masa Depan Bangsa
Buku Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa untuk
memperkuat dan memperdalam pengetahuan mengenai Pancasila
yang dinilai mengalami kevakuman pasca Reformasi. Penyusunan
buku ini dimulai sejak Maret dan sejak itu terus dilakukan
pembahasan dan pengkajian dengan para pakar dan ahli guna
mendapatkan hasil yang maksimal. Selain dengan para pakar,
diskusi kelompok terpumpun juga digelar bersama Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta melibatkan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi dan Dikti, dan Kementerian Agama. Untuk
mendapatkan konten yang kontekstual, penyusunan buku juga
melibatkan para pemuka agama dan generasi milenial.
Buku ini dimaksudkan untuk menjadi bahan bacaan utama
para pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, universitas, dan
kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aksi
SS2
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 26
Konsensus Bersama BUMN :
Bersama Menjaga Keutuhan Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan
Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila
dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya adalah
mengajak elemen masyarakat termasuk BUMN untuk memiliki
komitmen bersama dalam
menjaga konsensus
empat pilar: UUD 1945,
NKRI, Bhinneka
Tunggal, dan Pancasila.
Terdapat 47 BUMN
mendukung komitmen
ini.
BPIP berpandangan bahwa seluruh elemen bangsa wajib
membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi
berbangsa dan bernegara demi menegakkan cita-cita kemerdekaan.
Apalagi saat ini, habituasi dan penanaman nilai Pancasila mengalami
tantangan serius, antara lain oleh distraksi perkembangan informasi
teknologi dan digital.
Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila sekarang terganggu oleh
berita palsu, penolakan agama, penolakan ideologi, dan guncangan
perubahan yang begitu besar di dunia digital dan informasi. Karena
itu penting bagi seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan
untuk bersama menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aksi
SS2
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 27
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila
bagi Pelajar Indonesia (Generasi Muda)
Nilai-nilai Pancasila kerap dikeluhkan kurang membumi di
kalangan milenial. Dalam upaya menyasar generasi muda adalah
dengan kegiatan di luar ruangan, bukan di dalam kelas yang kadang
menjemukan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menginisiasi
penanaman nilai-nilai Pancasila melalui Kemah Pancasila Pelajar
Indonesia. Kemah diikuti oleh pelajar Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari 30 kota se-
Indonesia, seperti: Lampung, Gorontalo, Jakarta, Banten, Bekasi,
Cirebon, Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Terdapat pula pelajar
asal Kendal, Batang, Banyumas, Tasikmalaya, Cilacap, Purbalingga,
Blora, Temanggung, Purworejo, Magelang, Klaten, Sragen, serta
Boyolali. Selain itu terdapat pula pelajar dari Jawa Timur seperti
Aksi
SS2
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 28
Ngawi, Wonogiri, Jember, Surabaya, Situbondo, Malang, Lumajang
dan Pasuruan.
Kalangan pelajar perlu terus bersikap kritis terhadap dinamika
sosial masyarakat. Banyaknya postingan hoax dan ujaran kebencian,
terutama pada sosial media serta fenomena kekerasan, yang kerap
melibatkan kalangan pelajar. Persoalan tersebut perlu disikapi
dengan bijak. Pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar
harus menjadi laku hidup dalam bermasyarakat.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 29
Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila
Indikator Kinerja : Koordinasi penguatan pemenuhan hak kelompok rentan yang dimanfaatkan
Penguatan kaum rentan untuk pembangunan berkeadilan
sosial melalui Syiar Pancasila bagi Perempuan Indonesia
Upaya mewujudkan pesan moral pelaksanaan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui
momentum Hari Ibu sebagai syiar nilai-nilai Pancasila kepada
para perempuan Indonesia untuk terlibat menjadi bagian
penting dalam membangun bangsa. Sebab konstitusi tidak
pernah membedakan antara kali-laki dan perempuan.
Semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama.
Ketua Dewan Pengarah dalam sambutannya
mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatat seorang
Hari Ibu “Syiar Pancasila bagi Perempuan Indonesia”
”
Aksi
SS3
SS3
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 30
perempuan menjadi Presiden RI ke lima. Karena itu, dia
mengajak para perempuan untuk berjuang, termasuk di bidang
politik, tanpa merasa ada hambatan.
Nilai Pancasila Menuju Negara yang Damai dan
Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju
Sejalan dengan semangat hari Hak Asasi Manusia Sedunia,
Indonesia lebih dahulu memiliki nilai yang tertuang dalam
Pancasila. Sila Kelima untuk Pancasila, menyebutkan Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa
setiap orang di Indonesia memiliki kesempatan dan perlakuan yang
sama di dalam seluruh aspek kehidupan, dari bidang ekonomi,
hukum, politik, sosial, hingga agama. Untuk bisa hidup dalam HAM
yang terjamin, selain peraturan yang mendukung, juga diperlukan
kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya. Masyarakat Indonesia harus mampu
menciptakan kehidupan yang damai dan toleran agar Indonesia
dapat lebih maju.
Hari HAM Sedunia “Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran
untuk Indonesia yang lebih maju”
”
Aksi
SS3
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 31
Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan negara yang damai
dan toleran, penguatan Ideologi Pancasila menjadi penting,
sehingga ideologi-ideologi yang bertentangan dan
menciptakan sikap intoleran dapat dicegah. Selain itu,
toleransi tidak hanya sebatas agama akan tetapi juga
diperlukan toleransi ekonomi sehingga taraf kehidupan
masyarakat Indonesia bisa meningkat.
Kelompok Rentan Pengaruh Negatif : Generasi Milenial Lawan Konten Negatif
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar
Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pendongeng, Youtuber, dan
Influencer dengan tujuan konten Pancasila dikemas dengan
menarik, karakter, dan laku hidup Pancasila dapat dicontoh oleh
masyarakat luas. Melalui media sosial, daya jangkau informasi nilai-
nilai Pancasila akan semakin luas.
Aksi
SS3
Generasi Milenial Lawan Konten Negatif
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 32
Generasi milenial harus bisa mengarusutamakan Pancasila dalam
pembangunan berkeadilan sosial dengan gayanya sendiri sesuai
dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan demikian, konten
negatif yang berpotensi merusak moral dan keutuhan bangsa di
media sosial dapat dilawan dengan konten positif dan inspiratif.
Youtuber dan influencer saat ini mempunyai nilai lebih untuk
menyampaikan pesan kepada masyarakat. Mereka memiliki banyak
pengikut di media sosial, sehingga ajak kebaikan, terutama
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, akan banyak
menyentuh masyarakat.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 33
Terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja: Sinkronisasi nilai-nilai Pancasila pada regulasi yang
ditindaklanjuti
Sinkronisasi Regulasi dengan Nilai Pancasila
Salah satu tugas penting Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) adalah mewujudkan sinkronisasi antara peraturan perundang-
undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks itulah, BPIP
melakukan evaluasi, baik terhadap undang-undang, peraturan
kementerian/lembaga, maupun peraturan daerah.
Dari hasil identifikasi, sepanjang tahun 2019, terdapat 84
undang-undang, dan 42 peraturan daerah yang dianalisis. Sejalan
dengan peran evaluasi pembinaan ideologi Pancasila, BPIP juga
melakukan sosialisasi dan advokasi. Hingga akhir 2019, BPIP telah
melakukan finalisasi penetapan indikator nilai-nilai Pancasila dalam
pembentukan perundang-undangan di Indonesia serta evaluasinya.
Tujuan utama advokasi yang dilakukan kepada para pemangku
kepentingan, antara lain adalah agar regulasi yang dikeluarkan
menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.
Aksi
SS4
SS4
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 34
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 35
Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan
Indikator Kinerja: Apresiasi insan aktualisasi nilai Pancasila
Keteladanan Pancasila
dengan Apresiasi Ikon Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) dalam upaya
mewujudkan sasaran teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui
keteladanan Pancasila, memberikan apresiasi kepada 74 tokoh yang
menjadi ikon Pancasila. Apresiasi bertajuk 'Pemberian Apresiasi 74
Ikon Prestasi Pancasila' merupakan rangkaian perayaan HUT ke-74
Kemerdekaan Indonesia. Jumlahnya sesuai dengan usia Kemerdekaan
RI.
Pemberian Apresiasi
diberikan BPIP kepada para tokoh
inspiratif yang dianggap mampu
menggerakkan masyarakat untuk
mengamalkan Pancasila.
Pemberian penghargaan itu
didasarkan pada 4 kriteria yaitu
sains dan inovasi, olahraga, seni
budaya dan bidang kreatif, serta
social entrepreneur. Mereka yang
mendapat apresiasi sangat
beragam yakni berusia 11 tahun
hingga 96 tahun.
Aksi
SS5
Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan Pancasila
SS5
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 36
III.2 Realisasi Anggaran
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai Bagian Anggaran
tersendiri dan terbitnya DIPA 2019 pada 8 Oktober 2019. Dalam waktu
yang singkat tersebut BPIP mendapat pagu anggaran sebesar
Rp312.617.996.000,- (tiga ratus dua belas miliar enam ratus tujuh belas juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Realisasi Anggaran guna mendukung pelaksanaan program Pembinaan
Ideologi Pancasila, dan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Lainnya adalah sebesar Rp141.463.962.029 atau sebesar 45,25%.
Rincian Realisasi sesuai dukungan terhadap Kedeputian adalah:
Gambar 3.2 Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran BPIP TA 2019
Kegiatan Pagu Realisasi
Nilai % Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (4182)
144.398.712.000 63.563.530.233 55,56%
Dukungan Hubungan Antar Lembaga,Sosialisasi, Komunikasi & Jaringan (4183)
66.547.894.000 47.828.653.097 71,87%
Dukungan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi (4184)
35.121.757.000 9.099.039.944 25,91%
Dukungan Pengkajian, Perumusan Standarisasi Materi (4185)
40.244.235.000 5.817.670.465 14,46%
Dukungan Pendidikan & Pelatihan (4186)
36.863.962.000 5.155.647.011 13.99%
Dukungan Pengendalian, Pemantauan & Evaluasi (4187)
19.441.436.000 9.998.421.279 51,43%
Jumlah 312.617.996.000 141.463.962.029 45,25%
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 37
114.398.712.000
66.547.894.000
35.121.757.000
40.244.235.000
36.863.962.000
19.441.436.000
63.563.530.233
47.828.653.097
9.099.039.944 5.817.670.465
5.155.647.011
9.998.421.279
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (4182)
Dukungan Hubungan AntarLembaga, Sosialisasi,
Komunikasi dan Jaringan(4183)
Dukungan Bidang Hukum,Advokasi dan Pengawasan
Regulasi (4184)
Dukungan Pengkajian,Perumusan Standarisasi
Materi (4185)
Dukungan Pendidikan danPelatihan (4186)
Dukungan Pengendalian,Pemantauan dan Evaluasi
(4187)
Pagu
Realisasi
Gambar 3.3 Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran BPIP TA 2019
Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2019
antara lain adalah: Waktu yang mendekati akhir tahun atas : terbitnya
DIPA Mandiri BPIP TA 2019, yaitu tanggal 8 Oktober 2019, dan
pelantikan Pejabat/Pegawai pada 18 November 2019. Kedua hal tersebut
menyebabkan realisasi kegiatan yang hanya kurang dari 2 bulan. Tindak
lanjut atas kendala tersebut adalah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 38
Selain itu, beberapa tantangan internal organisasi adalah: (a)
menjaga budaya organisasi berbasis kinerja; dan (b) kompetensi serta
tatakelola pemerintahan yang harus terus meningkat ditengah adanya
tuntutan eksistensi BPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembina
ideologi Pancasila. Kunci sukses yang utama dalam menghadapi
tantangan tersebut adalah: (a) memperkuat kapasitas SDM dengan
orientasi pelayanan prima; (b) pemenuhan SDM dengan standar
kompetensi yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang ada; (c)
memperkuat sinergi dengan Kementerian/Lembaga; dan (d) Pemenuhan
dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
Beberapa tantangan skala Nasional bagi BPIP dalam mewujudkan
sasaran strategis antara lain: meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya
kesenjangan ekonomi, ancaman segregasi sosial persaingan, dan harapan
masyarakat yang tinggi, maka di tahun mendatang BPIP akan terus
mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga
tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial
politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan
dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai
Pancasila.
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 39
BAB IV Penutup
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 40
Laporan Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Tahun 2019 menyajikan upaya-upaya dalam koridor tugas dan fungsi yang
diamanatkan oleh Presiden. Unsur-unsur BPIP bersatu padu menjalankan
roda organisasi untuk mencapai tujuan.
Di usia lembaga yang masih sangat muda, dimana Bagian Anggaran
dan DIPA mandiri baru disahkan/terbit 8 Oktober 2019, berupaya sedapat
mungkin mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai, melalui alokasi
2 program dalam dokumen anggaran. Program Pembinaan Ideologi
Pancasila, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya.
Badan Ideologi Pembinaan Pancasila Menyadari tantangan
meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan
ancaman segregasi sosial persaingan, dan harapan masyarakat yang tinggi.
BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan
dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga
tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan
reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait,
mengenai tugas dan fungsi BPIP, sehingga dapat memberikan umpan balik
guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, laporan
kinerja harus menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja
organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja
yang telah ada dengan perkembangan tuntutan para pemangku
kepentingan, sehingga BPIP dapat semakin dirasakan keberadaannya
dalam menjaga kondisi Bangsa Indonesia.
SALAM PANCASILA!
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 41
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN
1. Pengukuran
Kinerja
2. Laporan
Realisasi
Anggaran
3. Laporan
Realisasi
Keluaran
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 42
Lampiran: Pengukuran Kinerja
Pengukuran berdasarkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi
Terpadu (SMART) – Kementerian Keuangan
Aspek pengukuran :
1. Capaian Keluaran
2. Penyerapan Anggaran
3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
4. Efisiensi
5. Capaian Sasaran Program
Sumber: www. http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2019
47,32
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 43
Lampiran Realisasi Keluaran Kegiatan TA 2019
No
Kode | Nam
a Kegiatan / Output
PaguRealisasi
Prosentase
(%)
Pengembalian Belanja
Realisasi Nett
Prosentase
(%)
312,617,996,000147,927,651,149
47.326,463,689,120
141,463,962,02945.25
01D
UKU
NG
AN TEKN
IS DAN
PELAKSANAAN
TUG
AS LAINN
YA114,398,712,000
63,702,531,72455.68
138,001,49163,564,530,233
55.56
A4182|D
ukungan Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pem
berian Dukungan A
dministratif dan Teknis kepada Seluruh U
nit Organisasi
di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
114,398,712,00063,702,531,724
55.68138,001,491
63,564,530,23355.56
14182001|Layanan Fasilitasi D
ewan Pengarah, Staff Khusus D
ewan Pengarah, D
ewan Pakar dan Kelom
pok Ahli3,213,340,000
734,199,10022.85
12,432,842721,766,258
22.46
24182951|Layanan Sarana dan Prasarana Internal
33,726,556,00031,934,166,500
94.690
31,934,166,50094.69
34182952|Layanan Perencanaan
1,047,000,0001,019,086,000
97.330
1,019,086,00097.33
44182953|Layanan Pem
antauan dan Evaluasi963,650,000
496,800,00051.55
4,626,500492,173,500
51.07
54182954|Layanan m
anajemen Sum
ber Daya M
anusia (SDM
)1,786,093,000
1,746,232,00097.77
7,433,6401,738,798,360
97.35
64182955|Layanan M
anajemen Keuangan
1,088,037,0001,066,380,900
98.019,450,000
1,056,930,90097.14
74182956|Layanan m
anajemen Barang M
ilik Negara (BM
N)
504,586,000323,582,000
64.132,000,000
321,582,00063.73
84182957|Layanan H
ukum975,958,000
742,736,00076.10
68,255,263674,480,737
69.11
94182960|Layanan M
anajemen O
rganisasi196,200,000
00.00
00
0.00
104182961|Layanan Reform
asi Birokrasi93,365,000
31,650,00033.90
031,650,000
33.90
114182962|Layanan U
mum
2,605,296,000790,592,000
30.350
790,592,00030.35
124182963|Layanan D
ata dan Informasi
4,390,407,0004,184,739,400
95.320
4,184,739,40095.32
134182965|Layanan Audit Internal
1,015,194,000417,404,800
41.1233,803,246
383,601,55437.79
144182994|Layanan Perkantoran
62,793,030,00020,214,963,024
32.190
20,214,963,02432.19
06PEM
BINAAN
IDEO
LOG
I PANCASILA
198,219,284,00084,225,119,425
42.496,325,687,629
77,899,431,79639.30
B4183|D
ukungan Pelaksanaan Program Strategis H
ubungan Antar Lem
baga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pem
binaan Ideologi Pancasila66,547,894,000
49,547,774,43874.45
1,719,121,34147,828,653,097
71.87
14183001|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Hubungan antar Lem
baga dan Kerja Sama
10,263,209,0008,581,130,300
83.611,589,910,159
6,991,220,14168.12
24183002|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
30,009,262,00024,159,783,138
80.51129,211,182
24,030,571,95680.08
34183003|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Pembudayaan
26,275,423,00016,806,861,000
63.960
16,806,861,00063.96
C4184|D
ukungan Pelaksanaan Internalisasi dan Institusional Pancasila di Bidang Hukum
, Advokasi, dan Pengaw
asan Regulasi35,121,757,000
9,853,781,60028.06
754,741,6569,099,039,944
25.91
14184001|D
okumen Analisis dan Sinkronisasi H
ukum N
asional8,780,441,000
2,914,055,00033.19
132,421,1002,781,633,900
31.68
24184002|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila
8,780,439,0001,947,423,600
22.18388,737,402
1,558,686,19817.75
34184003|Rekom
endasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila
7,509,350,000170,782,000
2.2721,901,900
148,880,1001.98
44184004|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Pelembagaan
10,051,527,0004,821,521,000
47.97211,681,254
4,609,839,74645.86
D4185|D
ukungan Penyelenggaraan Perumusan dan Penguatan A
rah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi M
ateri Pembinaan Ideologi Pancasila
40,244,235,0008,020,251,380
19.932,202,580,915
5,817,670,46514.46
14185001|Kajian M
ateri Pembinaan Ideologi Pancasila dan G
aris-Garis Besar H
aluan Ideologi Pancasila16,354,818,000
1,796,290,00010.98
110,267,2821,686,022,718
10.31
24185002|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan M
etode Aparatur Negara
11,259,929,0003,155,229,880
28.02400,050,858
2,755,179,02224.47
34185003|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan M
etode Formal, N
onformal, dan Inform
al12,629,488,000
3,068,731,50024.30
1,692,262,7751,376,468,725
10.90
E4186|D
ukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
36,863,962,0005,836,298,100
15.83680,651,089
5,155,647,01113.99
14186001|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pem
binaan Ideologi Pancasila10,575,624,000
29,400,0000.28
029,400,000
0.28
24186002|D
okumen Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pem
binaan Ideologi Pancasila7,031,267,000
585,918,0008.33
52,700,488533,217,512
7.58
34186003|Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pem
binaan Ideologi Pancasila19,257,071,000
5,220,980,10027.11
627,950,6014,593,029,499
23.85
F4187|D
ukungan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi dalam
Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
19,441,436,00010,967,013,907
56.41968,592,628
9,998,421,27951.43
14187001|D
okumen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pem
binaan Ideologi Pancasila10,055,472,000
6,689,444,90766.53
752,272,3965,937,172,511
59.04
24187002|D
okumen H
asil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
9,385,964,0004,277,569,000
45.57216,320,232
4,061,248,76843.27
LAPORAN
REALISASI ANG
GARAN
BADAN
PEMBIN
AAN ID
EOLO
GI PAN
CASILA
PER 31 DESEM
BER 2019
BA 122 BADAN
PEMBIN
AAN ID
EOLO
GI PAN
CASILA
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 44
Lampiran Realisasi Keluaran Kegiatan TA 2019
Realisasi Indikator Keluaran/Output Tahun Anggaran 2019
Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART)
No. Nama Kegiatan/Output Indikator Keluaran Kegiatan
(IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
1. 4182.994 Layanan Perkantoran 01 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%
100 32.19 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
2. 4182.994 Layanan Perkantoran 02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%
100 32.19 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
3. 4183.001 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama
03 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan
1 83.97 Pelaksanaan Dokumen Kebijakan Teknis dan Program terealisasi cukup baik hingga mencapai 83,97 persen sejak pencairan awal dari DIPA Mandiri BPIP bulan Oktober
4. 4183.001 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama
04 Jumlah dokumen kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang diselesaikan
1 83.97 Pelaksanaan Dokumen Kebijakan Teknis dan Program terealisasi cukup baik hingga mencapai 83,97 persen sejak pencairan awal dari DIPA Mandiri BPIP bulan Oktober
5. 4183.001 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama
01 Jumlah dokumen teknis dan program strategis hubungan antar kementerian/lembaga yang diselesaikan
1 83.97 Pelaksanaan Dokumen Kebijakan Teknis dan Program terealisasi cukup baik hingga mencapai 83,97 persen sejak pencairan awal dari DIPA Mandiri BPIP bulan Oktober
6. 4183.001 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama
02 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis hubungan dengan masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum lainnya yang diselesaikan
1 83.97 Pelaksanaan Dokumen Kebijakan Teknis dan Program terealisasi cukup baik hingga mencapai 83,97 persen sejak pencairan awal dari DIPA Mandiri BPIP bulan Oktober
7. 4183.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
02 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis pengembangan komunikasi dan Jaringan
1 80.39 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Pengembangan Komunikasi dan jaringan terealisasi cukup baik mencapai 80,39 persen
8. 4183.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi yang diselesaikan
1 80.39 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Pengembangan Komunikasi dan jaringan terealisasi cukup baik mencapai 80,39 persen
9. 4183.003 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Pembudayaan
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis pemantapan pranata
1 63.96 Sampai Akhir Bulan Desember, Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis sudah mencapai 63,96 persen
10. 4183.003 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Pembudayaan
02 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis inovasi pembudayaan
1 63.96 Sampai Akhir Bulan Desember, Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis sudah mencapai 63,96 persen
11. 4184.001 Dokumen Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional
02 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi hukum tingkat daerah Sumatera, Jawa, dan Bali yang diselesaikan
1 33.19 Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis belum berjalan Efektif dikarenakan Dipa MAndiri BPIP baru terbit di pertengahan Oktober 2019
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 45
No. Nama Kegiatan/Output Indikator Keluaran Kegiatan
(IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
12. 4184.001 Dokumen Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional
03 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi hukum tingkat daerah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang diselesaikan
1 33.19 Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis belum berjalan Efektif dikarenakan Dipa MAndiri BPIP baru terbit di pertengahan Oktober 2019
13. 4184.001 Dokumen Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional
01 Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat yang diselesaikan
1 33.19 Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis belum berjalan Efektif dikarenakan Dipa MAndiri BPIP baru terbit di pertengahan Oktober 2019
14. 4184.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila
03 Persentase penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala
100 22.18 Realisasi penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendalabelum berjalan Efektif dikarenakan Dipa MAndiri BPIP baru terbit di pertengahan Oktober 2019
15. 4184.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis advokasi yang diselesaikan
3 22.18 Realisasi Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis advokasi yang diselesaikan belum berjalan Efektif dikarenakan Dipa MAndiri BPIP baru terbit di pertengahan Oktober 2019
16. 4184.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis advokasi yang diselesaikan
100 22.18 Realisasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis advokasi yang diselesaikan belum berjalan Efektif dikarenakan Dipa MAndiri BPIP baru terbit di pertengahan Oktober 2019
17. 4184.003 Rekomendasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila
01 Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan
3 2.27 Kegiatan Belum Berjalan Efektif karna kekurangan SDM dan Jadwal Pelaksanaan yang terlalu singkat terhitung hanya 3 bulan pelaksanaan sejak DIPA MAndiri BIPP Terbit di bulan Oktober
18. 4184.003 Rekomendasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila
02 Persentase penyelesaian rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila
100 2.27 Kegiatan Belum Berjalan Efektif karna kekurangan SDM dan Jadwal Pelaksanaan yang terlalu singkat terhitung hanya 3 bulan pelaksanaan sejak DIPA MAndiri BIPP Terbit di bulan Oktober
19. 4184.004 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Pelembagaan
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan
100 47.97 Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Institusionalisasi Pancasila baru terealisasi 47,97 persen sampai akhir desember
20. 4184.004 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Pelembagaan
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan
3 47.97 Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Institusionalisasi Pancasila baru terealisasi 47,97 persen sampai akhir desember
21. 4185.001 Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
03 Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan
100 10.79 Kegiatan Belum Berjalan Efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pelaksanaan kegiatan
22. 4185.001 Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis
3 10.79 Kegiatan Belum Berjalan Efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 46
No. Nama Kegiatan/Output Indikator Keluaran Kegiatan
(IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
peta jalan PIP dan GBHPIP yang diselesaikan
bulan untuk pelaksanaan kegiatan
23. 4185.001 Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan
100 10.79 Kegiatan Belum Berjalan Efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pelaksanaan kegiatan
24. 4185.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Aparatur Negara
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara yang diselesaikan
3 28.02 Kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
25. 4185.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Aparatur Negara
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara yang diselesaikan
100 28.02 Kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
26. 4185.003 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal yang diselesaikan
3 24.55 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Standardisasi Materi, bahan ajar dan Metode Formal, nonformal dan Informal belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
27. 4185.003 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal yang diselesaikan
100 24.55 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Standardisasi Materi, bahan ajar dan Metode Formal, nonformal dan Informal belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
28. 4186.001 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan
3 0.28 Belum Ada kegiatan di Direktorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
29. 4186.001 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan
100 0.28 Belum Ada kegiatan di Direktorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
30. 4186.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan
3 8.33 Realisasi belum berjalan Efektif karna terbentur dengan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat 3 bulan sejak Dipa Mandiri BPIP terbit di bulan Oktober
31. 4186.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan
100 8.33 Realisasi belum berjalan Efektif karna terbentur dengan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat 3 bulan sejak Dipa Mandiri BPIP terbit di bulan Oktober
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 47
No. Nama Kegiatan/Output Indikator Keluaran Kegiatan
(IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
32. 4186.003 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan
100 27.11 Realisasi blm berjalan Efektif karna terbentur dengan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat 3 bulan sejak Dipa Mandiri BPIP terbit di bulan Oktober
33. 4186.003 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan
1 27.11 Realisasi belum berjalan Efektif karna terbentur dengan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat 3 bulan sejak Dipa Mandiri BPIP terbit di bulan Oktober
34. 4186.003 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
03 Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan
100 27.11 Realisasi belum berjalan Efektif karna terbentur dengan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat 3 bulan sejak Dipa Mandiri BPIP terbit di bulan Oktober
35. 4187.001 Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen pengendalian yang diselesaikan
3 66.53 Realisasi Pengadaan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila cukup berjalan baik menyentuh realisasi 66,53 persen sampai akhir tahun penyelesaian
36. 4187.002 Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan
3 45.57 Realiasi Dokumen Evaluasi bary berjalan 45 persen terbentur dengan waktu pelaksanaan yang sempit
37. 4182.952 Layanan Perencanaan 02 Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan
100 97.33 Realisasi berjalan efektif dan optimal nyaris 100 persen
38. 4182.952 Layanan Perencanaan 01 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen
1 97.33 Realisasi berjalan efektif dan optimal nyaris 100 persen
39. 4182.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
01 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang diselesaikan
1 51.55 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
40. 4182.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
02 Rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi
1 51.55 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
41. 4182.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
03 Jumlah dokumen terkait akuntabilitas kinerja yang diselesaikan
1 51.55 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
42. 4182.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
01 Jumlah dokumen penyelesaian administrasi kepegawaian
1 97.77 Realisasi berjalan efektif dan optimal nyaris 100 persen
43. 4182.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
02 Persentase layanan terkait pembinaan pegawai yang diselesaikan
100 97.77 Realisasi berjalan efektif dan optimal nyaris 100 persen
44. 4182.955 Layanan Manajemen Keuangan
01 Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP
100 98.01 Realisasi berjalan efektif dan optimal nyaris 100 persen
45. 4182.955 Layanan Manajemen Keuangan
02 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun
1 98.01 Realisasi berjalan efektif dan optimal nyaris 100 persen
46. 4182.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)
01 Jumlah laporan terkait pengelolaan barang milik Negara yang diselesaikan tepat waktu
1 64.13 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
47. 4182.957 Layanan Hukum 01 Jumlah rancangan dokumen peraturan perundang-undangan
1 76.10 Realisasi sudah mencapai 76 persen
48. 4182.960 Layanan Manajemen Organisasi
01 Persentase layanan terkait manajemen organisasi dan tata laksana yang ditindaklanjuti
100 0.00 Belum terealisasi hingga akhir tahun
L a p o r a n K i n e r j a B P I P 2 0 1 9 | 48
No. Nama Kegiatan/Output Indikator Keluaran Kegiatan
(IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
49. 4182.961 Layanan Reformasi Birokrasi
01 Jumlah dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan
2 33.90 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
50. 4182.962 Layanan Umum 03 Jumlah laporan terkait monitoring dan evaluasi pengadaaan, kerumahtanggaan, keprotokolan umum, pengamanan, ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan yang diselesaikan
1 30.35 Jumlah SDM Pegawai yang belum memenuhi sehingga proses kinerja tidak berjalan secara efektif
51. 4182.962 Layanan Umum 01 Jumlah laporan terkait perencanaan pengadaaan, kerumahtanggaan, keprotokolan umum, pengamanan, ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan yang diselesaikan
1 30.35 Jumlah SDM Pegawai yang belum memenuhi sehingga proses kinerja tidak berjalan secara efektif
52. 4182.962 Layanan Umum 02 Jumlah laporan terkait pelaksanaan pengadaaan, kerumahtanggaan, keprotokolan umum, pengamanan, ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan yang diselesaikan
1 30.35 Jumlah SDM Pegawai yang belum memenuhi sehingga proses kinerja tidak berjalan secara efektif
53. 4182.963 Layanan Data dan Informasi
01 Jumlah layanan data yang terintegrasi
1 95.32 Realisasi Layanan data dan informasi tercapai hampir optimal dari pagu yang dianggarkan
54. 4182.963 Layanan Data dan Informasi
02 Persentase layanan informasi terkini (update)
100 95.32 Realisasi Layanan data dan informasi tercapai hampir optimal dari pagu yang dianggarkan
55. 4182.965 Layanan Audit Internal 01 Jumlah layanan audit internal yang diselesaikan
1 41.12 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
56. 4182.965 Layanan Audit Internal 02 Persentase layanan audit internal yang diselesaikan tepat waktu
100 41.12 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
57. 4182.001 Layanan Fasilitasi Dewan Pengarah, Staff Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Kelompok Ahli
02 Jumlah laporan fasilitasi ketenagaahlian yang diselesaikan
1 22.85 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
58. 4182.001 Layanan Fasilitasi Dewan Pengarah, Staff Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Kelompok Ahli
01 Jumlah laporan fasilitasi Dewan Pengarah
1 22.85 Dipa Mandiri BPIP baru terbit pada 8 Oktober 2019, realisasi kurang dari 3 bulan
59. 4182.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit
15 94.69 Realisasi Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran hampir tercapai 100 persen
60. 4182.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit
160 94.69 Realisasi Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi hampir tercapai 100 persen