20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
DESCRIPTION
majalah persija online adalah berita harian persija jakarta dan club sepak bola indonesiaTRANSCRIPT
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN MELAYANI
OLEH :
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
JAKARTA, 14 FEBRUARI 2012
1. KEMENTERIAN PAN DAN RB MEMILIKI 9
(SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASI YANG
DISARIKAN DARI GRAND DESAIN
REFORMASI BIROKRASI UNTUK
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN, DAN MELAYANI
2
KOMPETEN, DAN MELAYANI
2. ZONA INTEGRITAS MERUPAKAN BAGIAN
DARI 9 PROGRAM PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASI
3
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L;
b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada
�PROGRAM
RENCANA AKSI
Penataan Struktur Birokrasi
Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang;
c. Evaluasi Pemda;d. Evaluasi LNS Lanjutan;e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana
Teknis) Eselon II.
4
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda
b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari �
RENCANA AKSI
Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun);
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai
d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/ Realokasi PNS;
e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela
�PROGRAM
5
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:� Kerjasama dengan Konsorsium PTN
(Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS;
� Penggunaan Computer Assisted Test �PROGRAM
RENCANA AKSI
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi
PNS secara Terbuka;
� Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS;
b. Kebijakan Promosi PNS� Penguatan Assesment Center untuk
promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/atau fungsional
c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional
PROGRAM
6
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis
kompetensi;c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi;d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
�PROGRAM
RENCANA AKSI
e. Sertifikasi Kompetensi Profesi;f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara
perodik;g. Pengukuran Kinerja individu h. Penguatan Jabatan Fungsional :
� Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; � Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; � Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional;
&� Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.
Profesionalisasi PNS;
7
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. e-Officeb. e-PlanningPengembangan
�PROGRAM
RENCANA AKSI
b. e-Planningc. e-Budgettingd. e-Procuremente. e-Performance
Pemerintah
Pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (E-Government);
8
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:• Deregulasi Perizinan• Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu• Pembatasan waktu pengurusan izin• Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:Penyederhanaan
�PROGRAM
RENCANA AKSI
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:� Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
� Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
� Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); � Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
Penyederhanaan Perizinan
Usaha;
9
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Kebijakan tentang Kewajiban PNS melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan, serta dijadikan syarat kenaikan pangkat dan promosi jabatan;
b. Kebijakan akuntabilitas keuangan dan kinerja aparatur K/L dan Pemda, larangan pemindahan rekening pemerintah/pejabat ke rekening pribadi
c. Evaluasi kebijakan tentang permintaan dan Peningkatan
�PROGRAM
RENCANA AKSI
c. Evaluasi kebijakan tentang permintaan dan penerbitan anggaran Perubahan (APBN-/D P:
d. Pembentukan rekening penampungan sementara.e. Penegasan atas kegiatan tidak selesai dalam satu
tahun anggaran diusulkan dengan multi yearsf. Kebijakan tentang perlindungan terhadap whistle
blowerg. Penegakan disiplin PNS yang tegas sesuai dengan
PP 53/2011 terkait dg transaksi keuangan yg tdk wajar
h. Peranan APIP dalam pengawasan, waskat dan pencegahan korupsi
Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas aparatur
10
ZONA
INTEGRITAS
DAN WBK
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Perbaikan Struktur Penggajian ;b. Pemberian Tunjangan Berbasis
Kinerja secara bertahap.c. Penyempurnaan Sistem Pensiun;d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi
Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai Negeri;
PROGRAM RENCANA AKSI
d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan
a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan
b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri;
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS
11
SASARAN DAN TARGET
REFORMASI BIROKRASI
Sasaran Indikator Base line
(2009)
Target
(2014)
Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih dan
bebas KKN
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BPK
(WTP)
Pusat 42,17% 100%
Daerah2.73% 60%
Catatan: *) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
12
bebas KKN(WTP) 2.73% 60%
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik kepada
masyarakat
Integritas
Pelayanan
Publik
Pusat 6,64 8,0
Daerah 6,46 8,0
Peringkat Kemudahan
Berusaha 122 75
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas
Pemerintahan**)- 0,29 0,5
Instansi pemerintah yang
akuntabel 24% 80%
ZONA INTEGRITAS ?
13
ZONA INTEGRITAS ?
1. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada
suatu K/L/Prop/Kab/Kota yang
pimpinannya mempunyai niat
(komitmen) mencegah terjadinya
korupsi dan mempunyai program
14
korupsi dan mempunyai program
kegiatan pencegahan korupsi dan
reformasi birokrasi di lingkungan
kerja yang menjadi tanggung
jawabnya;
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada unit kerja pada ZI
yang mempunyai indeks integritas
tertentu darihasil survei integritas
dan telah mampu memenuhi
15
indikator lain yang ditetapkan;
TAHAPAN ZI MENUJU WBK
Calon Unit Kerja
ZI
Pelaksanaan:−Program Pencegahan Korupsi−Tata Kelola Pemerintahan yg
baik−Reformasi Birokrasi−WTP, LAKIP, IKM, IPK−dsb
Mutlak menandatangani Dokumen PI
1 2
16
Penetapan ZI oleh
pimpinan K/L/Prov/Kab
/Kota
Penetapan WBK*
Monitoring dan
penilaian oleh KPK
54
3
*Penetapan WBK dilakukan oleh Presiden atau Menteri PAN dan RB atas nama Presiden
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan :� Terhadap Unit Kerja (untuk
mempersempit kesempatan)
- perbaikan sistem dan prosedur
- perbaikan sarana
- dsb
� Terhadap pegawai (untuk
meluruskan niat)
- Pelatihan Anti Korupsi dengan Unit Kerja
17
- Pelatihan Anti Korupsi dengan
tujuan membangun Integritas PNS
dengan metode yang efektif
Pengawasan/pemantauan :� Pemantau independen (ditunjuk oleh
Panitia Seleksi – Kemenpan+RB)
� Masyarakat
Unit Kerja
BerpredikaT
WBK
Catatan : Apabila dari laporan hasil pengawasan terbukti adanya peristiwa/kejadian
yang menggugurkan kriteria/parameter, maka predikat WBK atau WBBM
pada Unit Kerja tersebut segera dicabut
INDIKATOR MUTLAK
� Indikator Mutlak berdasarkan Aspek Integritas dalam Pengelolaan Keuangan, (dihitung selama 2 tahun terakhir, dan
mengacu pada LHP/LHA dari BPK, BPKP dan APIP (BPKP dan
Inspektorat Jenderal/Inspektorat, terutama dengan unsur-unsur :
- Opinin BPK sekurang-kurangnya WDP
- Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum
diselesaikan (%);
18
diselesaikan (%);
- Jumlah maksimum temuan ineffektiveness (%);
- Jumlah maksimum temuan inefficiency (%);
- Jumlah maksimum pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan;
- Tidak ada pegawai yang menjadi tersangka korupsi;
- Tidak ada pegawai yang terlibat kasus suap dan pungutan liar
INDIKATOR OPERASIONAL
A.Indikator Program pencegahan Korupsi (komitmen
pimpinan) , bobot 40%, terutama meliputi unsur-
unsur:
• penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
• kebijakan pimpinan yang tertuang dalam
keputusan pimpinan;
• ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip,
19
• ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip,
laporan keuangan;
• jenis/bentuk kegiatan pencegahan korupsi yang
dilaksanakan (kode etik, wistle blower system,
program pengendalian gratifikasi, kebijakan anti
conflict of interest, dan program inisiatif anti
korupsi).
B. Indikator kinerja organisasi dengan bobot 60%,
terutama meliputi unsur-unsur:
• keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
• tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN;
• nilai evaluasi AKIP;
• jumlah pengaduan masyarakat yang dapat
20
• jumlah pengaduan masyarakat yang dapat
diselesaikan dalam waktu satu tahun;
• indeks kepuasan masyarakat;
• indeks integritas.
TERIMA KASIH
21
TERIMA KASIH