201 1 - sistem informasi rujukan statistik kuesioner slk... · buku pedoman pencacahan survei...
TRANSCRIPT
BUKU PEDOMAN PENCACAHAN
SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2009-2010
PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH,
PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI
2011
BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA
BUKU PEDOMAN PENCACAHAN
SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2009-2010
PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH,
PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI
2011
BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 i
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan 2011 ini
merupakan buku yang berisikan tata cara pelaksanaan dan petunjuk
pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan
tepat sasaran, yaitu Statistik Lembaga Keuangan. Pada buku ini dijelaskan
berbagai jenis daftar isian yang digunakan, konsep definisi dari rincian yang
ditanyakan, disertai berbagai contoh bagaimana isian dan konsistensi antar isian.
Buku pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Kepala Bidang Statistik
Distribusi dan Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen di BPS Provinsi,
Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten/Kota, dan petugas/staf
pengumpul data di BPS BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan
pengumpulan data Statistik Lembaga Keuangan. Buku ini diharapkan dapat
menjadi panduan acuan dalam melaksanakan tugas pengumpulan data secara
baik dan optimal sesuai tujuan survei ini. Khususnya karena kuesioner yang
digunakan untuk kegiatan statistik ini akan ditinggal dan diisi oleh perusahaan,
maka buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memecahkan masalah
ketika terjadi kejanggalan dalam pengisian.
Akhirnya kesungguhan semua pihak Kepala Bidang Statistik Distribusi di
BPS Provinsi sebagai penanggung jawab Statistik Lembaga Keuangan,
pengawas, dan petugas pengumpul data dalam memahami dan mengikuti
pedoman pada buku ini dapat memegang teguh konsep definisi, dan
melaksanakan tugas sesuai jadwal waktu yang ditetapkan akan membuahkan
hasil “data yang akurat dan tepat waktu”.
Jakarta, Oktober 2010
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa,
Djamal S.E., M.Sc.
NIP. 19520315 197503 1 003
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2. Tujuan .................................................................................................. 1
1.3. Cakupan ............................................................................................... 2
1.4. Jadwal Kegiatan .................................................................................... 2
BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN
ORGANISASI SURVEI ................................................................................ 3
2.1. Metodologi Sampling ............................................................................ 3
2.2. Dokumen Yang Digunakan .................................................................. 3
2.3. Organisasi Survei ................................................................................. 4
2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL) ....................................................... 5
2.5. Konsep dan Definisi ............................................................................. 6
BAB III PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR KUESIONER
SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2011 ...................................................... 7
3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner .......................................................... 7
3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner .................................................... 7
3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner ........................................................... 7
3.2.1. Pertanyaan KOR ............................................................................... 8
3.2.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT .................................................. 8
3.2.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA ................................................... 9
3.2.1.3. BLOK III: PEKERJAAN DAN BALAS JASA .................................... 11
3.2.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA ......... 14
3.2.1.5. BLOK VII: CATATAN ...................................................................... 16
3.2.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN ............................................................. 16
3.2.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS ............................................. 16
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 iii
3.2.2. Pertanyaan MODUL .......................................................................... 17
3.2.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL .................................................... 17
3.2.2.2. PERBANKAN SYARIAH ................................................................. 32
3.2.2.3. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA ........................................ 45
3.2.2.4. PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................... 67
3.2.2.5. PERUSAHAAN PERASURANSIAN ............................................... 75
3.2.2.6. DANA PENSIUN ............................................................................. 89
3.2.2.7. PERUSAHAAN PEGADAIAN ......................................................... 113
3.2.2.8. PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING ............................... 121
3.2.2.9. USAHA KOPERASI ........................................................................ 126
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat ini jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia meliputi perbankan, non
perbankan dan perusahaan penunjang lembaga keuangan. Mengingat jenis lembaga
keuangan saat ini telah berkembang sangat pesat serta mempunyai arti penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka secara bertahap pemerintah telah mengatur
pengembangan usahanya melalui Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Sejalan dengan pertumbuhan usaha lembaga keuangan tersebut Badan Pusat
Statistik (BPS) dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan
tepat waktu untuk masing-masing jenis lembaga keuangan. Secara bertahap dan
berkesinambungan informasi ini secara rutin dikumpulkan melalui kegiatan Kompilasi
Data Lembaga Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Survei Lembaga Keuangan
tahunan.
Mengingat jenis kegiatan lembaga keuangan yang demikian luas, maka dalam
kegiatan Survei Lembaga Keuangan 2011 ruang cakup pencacahan melanjutkan
Sensus Ekonomi 2006 (SE06). Kegiatan yang dicakup meliputi delapan jenis, yaitu
Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Modal
Ventura, Perasuransian, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, serta
Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan untuk usaha Penunjang Pasar Modal, walaupun
konsep dan tata cara pengisian kuesioner ada di buku pedoman ini, buku publikasinya
akan dipublikasikan tersendiri, terlepas dari publikasi Statistik Lembaga Keuangan
1.2. Tujuan
Tujuan pencacahan perusahaan/usaha usaha lembaga keuangan adalah
sebagai berikut:
a. Mendapatkan karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk masing-
masing jenis usaha.
b. Mendapatkan gambaran hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba (rugi) tiap kegiatan.
c. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) untuk keperluan survei bidang
ekonomi.
d. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha di Indonesia
menurut lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 2
1.3. Cakupan
Pencacahan perusahaan/usaha perantara keuangan ini dilaksanakan di seluruh
wilayah Indonesia, dilakukan oleh para petugas BPS daerah, baik BPS provinsi, BPS
kabupaten, maupun BPS kota, meliputi semua usaha perbankan konvensional dan
syariah, perusahaan pembiayaan dan modal ventura, perusahaan penunjang pasar
modal, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pedagang valuta asing, serta koperasi
simpan pinjam.
1.4. Jadwal Kegiatan
a. Pencetakan dokumen ...............………………………………................Oktober 2010
b. Pengiriman dokumen ke provinsi.................………….....November-Desember 2010
c. Pencacahan/pemeriksaan dokumen ..................…………….........Januari–Mei 2011
d. Pengembalian dokumen hasil pencacahan
dari daerah….…...……………………………………………..........Februari – Mei 2011
• Pengembalian kuesioner Bagian I........................................Februari – Maret
2011
• Pengembalian kuesioner Bagian II............................................................Mei
2011
e. Pengolahan dokumen di BPS...............…………………................Maret – Juni 2011
f. Penyiapan naskah dan pencetakan publikasi ................…..........................Juli
2011
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011
3
BAB II
METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN,
DAN ORGANISASI SURVEI
2.1. Metodologi Sampling
a. Metode Pengumpulan Data
1. Unit pencacahan Survei Lembaga Keuangan ini pada umumnya adalah
establishment/perusahaan, kecuali perusahaan Pegadaian, sebagai unit
pencacahannya adalah kantor cabang. Survei Lembaga Keuangan ini
mencakup 7000 responden yang tersebar di 33 provinsi, pencacahan
umumnya dilakukan secara sensus. Namun untuk jenis kegiatan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan
penarikan sampel, mengingat populasi yang ada cukup besar.
2. Wawancara langsung jika memungkinkan, apabila tidak selesai daftar dapat
ditinggal (petugas dapat memberikan waktu sekitar satu minggu bagi
perusahaan untuk mengisinya).
b. Responden
Responden adalah pengusaha atau orang yang mengetahui tentang
pengelolaan usaha perantara keuangan.
2.2. Dokumen Yang Digunakan
Karena beragamnya jenis kegiatan pada sektor Lembaga Keuangan, maka
dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai
berikut:
a. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Konvensional
b. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Syariah
c. Kuesioner untuk Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
d. Kuesioner untuk Perusahaan Perasuransian
e. Kuesioner untuk Perusahaan Dana Pensiun
f. Kuesioner untuk Perusahaan Pegadaian
g. Kuesioner untuk Perusahaan Pedagang Valuta Asing
h. Kuesioner untuk Koperasi Simpan Pinjam
Di luar dari publikasi SLK, dalam buku pedoman ini terdapat pedoman pengisian
kuesioner lain, yaitu Kuesioner untuk Perusahaan Penunjang Pasar Modal
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 4
BANYAKNYA RESPONDEN DALAM RANGKA SURVEI LEMBAGA KEUANGAN
MENURUT PROVINSI DAN JENIS LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011
BKV BSI PMV PPM PPA PDP PGD PVA KSP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. NAD 6 10 1 1 13 1 47 79
2. Sumut 62 8 1 3 40 47 136 297
3. Sumbar 111 6 1 3 10 3 62 196
4. Riau 31 4 1 1 9 20 75 141
5. Jambi 8 0 1 1 4 0 43 57
6. Sumsel 21 1 1 4 11 1 76 115
7. Bengkulu 4 2 1 1 1 0 45 54
8. Lampung 31 5 1 2 8 4 73 124
9. Kepulauan Babel 1 1 0 0 6 0 27 35
10. Kepri 20 1 0 1 9 114 12 157
11. DKI Jakarta 104 10 226 135 366 194 47 288 78 1448
12. Jabar 170 28 4 3 28 95 37 147 512
13. Jateng 162 20 8 1 9 152 18 470 840
14. D.I Yogyakarta 61 10 1 7 29 14 87 209
15. Jatim 170 28 4 18 163 49 493 925
16. Banten 80 8 3 3 3 10 17 73 197
17. Bali 102 1 3 4 19 116 101 346
18. NTB 71 3 1 1 30 9 152 267
19. NTT 8 0 1 2 26 3 49 89
20. Kalbar 21 0 1 1 18 23 38 102
21. Kalteng 2 0 1 1 5 0 43 52
22. Kalsel 31 1 1 1 11 1 50 96
23. Kaltim 21 1 1 2 30 2 47 104
24. Sulut 21 0 2 1 21 3 40 88
25. Sulteng 8 0 1 1 10 0 37 57
26. Sulsel 31 7 2 3 63 5 68 179
27. Sultra 7 0 1 1 9 0 36 54
28. Gorontalo 4 0 0 0 6 0 24 34
29. Sulbar 1 0 0 0 0 0 18 19
30. Maluku 3 0 1 1 5 1 16 27
31. Maluku Utara 1 0 0 0 4 0 19 24
32. Papua Barat 0 0 0 0 3 0 20 23
33. Papua 7 1 1 1 11 2 30 53
1381 156 271 135 373 296 878 778 2732 7000
Keterangan:
BKV : Perbankan Konvensional
BSI : Perbankan Syariah
PMV : Pembiayaan dan Modal Ventura
PPM : Penunjang Pasar Modal
PPA : Perusahaan Peasuransian
PDP : Perusahaan Dana Pensiun
PGD : Pegadaian
PVA : Pedagang Valuta Asing
KSP : Koperasi Simpan Pinjam
Jumlah
ProvinsiJenis Kegiatan
Jumlah
(1)
2.3. Organisasi Survei
Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan pencacahan perusahaan/usaha
Lembaga Keuangan, struktur organisasi lapangan telah ditentukan sebagai berikut :
a. Arus Dokumen
Dokumen dikirim dari Badan Pusat Statistik ke BPS Provinsi yang kemudian
dibagikan kepada petugas pengawas/pemeriksa yang selanjutnya akan
didistribusikan kepada petugas pengumpul data (pencacah). Setelah pencacahan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011
5
selesai, petugas pengumpul data menyerahkan kuesioner Perusahaan Perbankan
Konvensional sampai dengan Usaha Kopreasi Simpan Pinjam kepada
pengawas/pemeriksa untuk diperiksa. Kemudian kuesioner-kuesioner tersebut
diteruskan oleh pengawas/pemeriksa ke BPS Provinsi untuk diperiksa ulang sekali
lagi baik kelengkapan isian maupun konsistensinya. Dokumen berupa kuesioner
tersebut dikirim ke Badan Pusat Statistik Cq. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi dan Pariwisata Up. Sub Direktorat Statistik Keuangan.
b. Alur Pengiriman Dokumen
2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL)
a. Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha dengan menggunakan
Kuesioner Perusahaan Perbankan Konvensional sampai dengan Usaha Koperasi
Simpan Pinjam berdasarkan Daftar Sampel Survei Lembaga Keuangan 2011.
b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas/KSK untuk membahas berbagai
temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya.
c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang bermasalah dengan disertai
Pengawas/KSK.
d. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke Pengawas/KSK.
e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan Survei Lembaga Keuangan.
BPS
BPS PROVINSI
PENGAWAS
PENCACAH
Dokumen
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 6
2.5. Konsep dan Definisi
a. Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa
untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau
lebih yang bertanggungjawab/menanggung resiko.
b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang
bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam
wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
c. Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu
pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 7
BAB III
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2011
Dokumen Pencacahan Perusahaan/Usaha Perantara Keuangan pada Survei
Lembaga Keuangan 2011 adalah kuesioner Perbankan Konvensional sampai dengan
Koperasi Simpan Pinjam.
3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner
a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam.
b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan
huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah
umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan.
d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia.
2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right
justified).
3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner
a. Pastikan identitas perusahaan pada Blok 1 Bagian II sama dengan identitas
perusahaan yang ditulis pada Blok 1 Rincian I.
b. Kirimkan kuesioner Bagian I yang sudah terisi lengkap tanpa harus menunggu
penyelesaian kuesioner Bagian II.
c. Kirimkan kuesioner Bagian II jika sudah terisi lengkap
Khusus pada kuesioner Penunjang Pasar Modal, pengembalian kuesionernya
dilakukan satu kali tanpa ada pembagian seperti kuesioner SLK lainnya.
3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner
Seluruh kuesioner SLK 2011 terdiri atas 9 (sembilan) blok pertanyaan, kecuali
Kuesioner Dana Pensiun yang terdiri atas 12 blok pertanyaan. Empat blok pertama
dapat dikelompokkan ke dalam kuesioner Bagian I dan dan sisanya masuk ke dalam
kelompok kuesioner Bagian II.
Kuesioner Bagian I memuat 4 (empat) blok pertanyaan, yaitu:
1. Blok I Pengenalan Tempat
2. Blok II Keterangan Usaha
3. Blok III Pekerja dan Balas Jasa Pekerja Tahun 2010
4. Blok IV Investasi, Kendala dan Prospek Usaha
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 8
Kuesioner Bagian II memuat 5 (lima) blok pertanyaan, yakni:
1. Blok V Laba Rugi Perusahaan
2. Blok VI Neraca Perusahaan
3. Blok VII Catatan
4. Blok VIII Pengesahan
5. Blok IX Keterangan Petugas
Khususnya pada kuesioner Dana Pensiun, jumlah blok pada Bagian II kuesioner
ini terdiri atas 8 (delapan) blok pertanyaan
1. Blok V Laporan Aktiva Bersih Perusahaan
2. Blok VI Laporan Aktiva Bersih Perusahaan
3. Blok VII Perhitungan Hasil Usaha
4. Blok VIII Neraca Perusahaan
5. Blok IX Laporan Arus Kas Perusahaan
6. Blok X Catatan
7. Blok XI Pengesahan
8. Blok XII Keterangan Petugas
Berdasarkan jenis pertanyaan, kuesioner SLK 2011 dapat dibedakan ke dalam
dua jenis, yakni jenis pertanyaan Kor dan Modul.
3.2.1. PERTANYAAN KOR
3.2.1.1. BLOK I PENGENALAN TEMPAT
Tujuan blok ini untuk mencatat identitas responden, dalam hal ini adalah
perusahaaan/usaha lembaga keuangan. Identitas ini digunakan untuk memudahkan
proses pengolahan dan untuk mengetahui kelengkapan pemasukan daftar. Apabila pada
waktu kunjungan responden tidak dapat langsung wawancara (daftar ditinggal), maka
pengisian pada blok ini ditulis terlebih dahulu.
Rincian 1 s.d 7: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nama dan
Alamat Lengkap perusahaan, serta Contact person perusahaan
Menyalin dari Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan yang
akan dicacah. Penulisan nama dan alamat perusahaan, apabila nama dan alamat
perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah/berbeda (tidak sesuai dengan
Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan), maka tuliskan nama dan
alamat perusahaan yang sebenarnya pada Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga
Keuangan diperbaiki.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 9
Apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah
(tidak sesuai dengan “Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan”),
maka tuliskan nama dan alamat perusahaan terbaru tersebut pada blok catatan,
beri keterangan.
3.2.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA
Rincian 1: Bentuk badan hukum/badan usaha.
Badan hukum perusahaan/usaha: bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada
waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang
diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.
Bentuk badan usaha yang dimaksud adalah:
1. Perseroan Terbatas (PT)/PT (Persero)/Perum
Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan
dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham
bertanggung jawab terbatas sesuai nilai nominal saham yang dimiliki.
PT (Persero): perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah),
dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan
mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara
efisien.
Perusahaan Umum Negara (Perum): perusahaan yang bukan semata-mata
bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum
masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha yang dijalankan
memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang
baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan
negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan
bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan
lain.
2. Koperasi: organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-
orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai
usaha bersama atas asas kekeluargaan.
3. Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV): suatu bentuk perjanjian
kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur
perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan
orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan
serta bertanggung jawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan
tersebut.
4. Firma: suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama,
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 10
masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala
perikatan. Laba dan rugi dari perusahaan dibagi dan ditanggung bersama-sama.
5. Yayasan: sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan
pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari
keuntungan.
6. Perwakilan Perusahaan Asing: bentuk badan hukum suatu perusahaan yang
mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahinya di luar
wilayah Indonesia. Contoh : Ltd. (Limited), Corp. (Corporation).
7. Perorangan: suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan tanpa bentuk
badan hukum maupun usaha.
Rincian 2: Tahun mulai beroperasi secara komersial.
Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali
perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte pendirian
perusahaan. Apabila berubah bentuk badan hukum/usahanya, maka yang ditulis
adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.
Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif),
maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif
tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan hukum/usahanya.
Rincian 3.a: Apakah mempunyai unit penelitian dan pengembangan (litbang)?
Cukup jelas.
Rincian 3.b: Apakah selama tahun 2010 perusahaan/usaha melakukan inovasi?
Cukup jelas.
Rincian 3.c: Jika 'ya', bentuk inovasinya:
Jawaban bisa lebih dari satu kode yang dilingkari.
1. Inovasi produk adalah pengembangan produk baru yang lebih baik (fisik atau
harga).
2. Inovasi proses adalah pengembangan baru dalam proses pelayanan dengan tujuan
efisiensi waktu dan biaya.
3. Inovasi manajemen adalah pengembangan baru dalam pengelolaan kegiatan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 11
3.2.1.3. BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
Blok ini digunakan untuk mencatat banyaknya pekerja/karyawan tetap dan
kontrak dibayar (yang berwarga negara Indonesia) yang dirinci menurut jenjang
pendidikan dan jenis kelamin, pekerja tidak tetap, karyawan WNA , pekerja tidak dibayar,
dan balas jasa pekerja selama setahun yang lalu.
Rincian 1: Pekerja/karyawan tetap dan pekerja kontrak pada tahun 2010 menurut
jenjang pendidikan yang ditamatkan (tidak termasuk pekerja asing).
Pekerja dibayar: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji
dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang.
Pekerja tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji
secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut, dan apabila
diberhentikan biasanya mendapat pesangon.
Pekerja kontrak: pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan batas
waktu tertentu.
Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapat upah/gaji
dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/prestasi, dan apabila diberhentikan
biasanya tidak mendapat pesangon.
Pekerja asing: pekerja yang bukan warga negara Indonesia dan bekerja dengan
mendapat upah/gaji secara tetap atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai
pekerja kontrak).
Jenjang pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan/ditamatkan
dengan memperoleh sertifikat kelulusan. Contoh: Seorang pekerja yang pernah kuliah
tetapi tidak selesai, dianggap tamat SMA.
Jenjang pendidikan diantaranya:
a. Tamat SMP: mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama, MULO, HBS 3 tahun,
Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah,
Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik,
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun,
Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu,
Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan
Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.
b. Tamat SMA: mereka yang tamat dari SMTA umum dan SMTA kejuruan, seperti
Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah
Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 12
Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah
Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah
Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah
Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah
Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan
Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6
tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah
Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah
Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas.
c. D I/D II: mereka yang tamat Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang
khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk
dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.
d. Sarjana Muda/Diploma III: mereka yang tamat Akademi/Diploma III/ Akta III atau
yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas, misalnya:
Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa
Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Bagi fakultas yang tidak
mengeluarkan gelar sarjana muda maka mereka yang menempuh pendidikan
sampai semester 8 atau 9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SLTA.
e. D IV dan S1: mereka yang tamat program pendidikan diploma IV dan sarjana
(Strata 1) pada umumnya mereka yang menamatkan pendidikan pada suatu
universitas/institut/sekolah tinggi.
f. S2/S3: mereka yang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1
dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.
Rincian 2: Pekerja tidak tetap. Cukup jelas.
Rincian 3: Pekerja asing.
Pengisiannya agar memperhatikan 1) Pekerja Tetap 2) Pekerja Kontrak
Rincian 4: Total pekerja.
(rincian 1.g kol (6) + rincian 2 + rincian 3.a + rincian 3.b)
Rincian 5: Balas jasa pekerja tetap dan pekerja kontrak selama tahun 2010 (rupiah)
(tidak termasuk pekerja asing)
Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan
pelayanan jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk jasa dinilai atas dasar harga
pasar pada saat pelayanan konsumen.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 13
Penjelasan:
1. Bila perusahaan/usaha memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga
dibawah harga jual perusahaan, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan
sebagai balas jasa pekerja.
2. Bila perusahaan/usaha menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang
diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat
dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu
survei.
3. Pengeluaran untuk pakaian kerja (wearpack) yang diberikan secara cuma-cuma
kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk barang,
kecuali pakaian yang dapat dipakai diluar jam kerja seperti untuk pesta atau rekreasi.
4. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas
pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja.
5. Bila perusahaan/usaha menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan,
perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur
dalam peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan ke
dalam balas jasa pekerja.
Balas jasa pekerja terdiri dari:
a. Upah/gaji: pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja/karyawan, sebelum
dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah
dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun
tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan. Upah/gaji yang sudah seharusnya
dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian upah/gaji.
b. Upah lembur: upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang
bekerja di luar jam kerja biasa.
c. Hadiah, bonus dan sejenisnya: pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan
atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Hadiah: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan
kepada pekerja/karyawan, biasanya karena prestasi pekerja/karyawan kepada
perusahaan.
Bonus: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan
kepada pekerja/karyawan, karena perusahaan mengalami keuntungan, biasanya
diberikan pada akhir tahun.
d. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya:
Iuran dana pensiun: iuran yang disetorkan kepada badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pekerja/karyawan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 14
sebagai peserta.
Asuransi tenaga kerja: pengeluaran perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/badan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas nama
pekerja/karyawan, yang terdiri dari:
1. Asuransi kesehatan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama
pekerja/karyawan.
2. Asuransi kecelakaan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama
pekerja/karyawan.
3. Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama
pekerja/karyawan.
Rincian 6: Balas jasa untuk pekerja tidak tetap. Cukup jelas.
Rincian 7: Balas jasa untuk pekerja asing. Cukup jelas.
Rincian 8: Total balas jasa.
(rincian 5.f kolom (4) + rincian 6 + rincian 7.a + rincian 7.b).
3.2.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA
Blok ini untuk mengetahui struktur permodalan, kondisi perusahaan/usaha jika
dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, dan kendala-kendala yang dialami
pengusaha, serta prospek perusahaan/usaha ke depan.
Rincian 1.a: Status penanaman modal.
Status permodalan: permodalan utama yang diperoleh perusahaan pada waktu
pendirian dan berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Pemahaman tentang PMDN dan PMA sebagai berikut:
1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila
perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan
penanaman modal dalam negeri yang berlaku.
2. Penanaman Modal Asing (PMA)
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 15
Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila
perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden melalui BKPM
bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta
persyaratan penanaman modal asing yang berlaku.
3. Non Fasilitas
Suatu perusahaan yang status permodalannya dikelompokkan dalam kategori ini
apabila permodalan perusahaan dalam rangka usahanya tidak mendapat fasilitas dari
BKPM atau BKPMD.
Catatan:
Perusahaan dalam kategori ini dapat terdiri dari:
a. Perusahaan yang belum/tidak pernah mengajukan permohonan tentang fasilitas
permodalannya kepada BKPM atau kepada presiden.
b. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan tentang fasilitas permodalannya
tetapi belum disetujui oleh presiden atau oleh BKPM (masih dalam proses).
Rincian 1.b: Jika rincian 1.a berkode 2 (PMA) negara utama penanam modal.
Cukup jelas.
Rincian 2.a: Persentase permodalan.
Sumber modal suatu perusahaan terdiri dari modal yang berasal dari:
a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).Contoh : Modal perusahaan yang berasal dari BUMN.
b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh : Modal perusahaan yang berasal
dari BUMD.
c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta
Nasional dan atau warga negara Indonesia. Contoh: Modal perusahaan yang berasal
dari Bank swasta nasional
d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga negara
asing dan atau pihak asing.
Rincian 2.b: Apakah ada kepemilikan saham/modal asing secara individual ≥ 10%?
Cukup jelas.
Rincian 2.c: Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal di perusahaan luar
negeri ≥ 10 % dari aset yang dimiliki? Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 16
Rincian 3.a: Apakah ada pekerja di perusahaan ini yang pernah mengikuti
bimbingan dan pelatihan? Cukup jelas.
Rincian 3.b: Jika ”ada”, bimbingan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh:
Cukup jelas.
Rincian 3.c: Jenis bimbingan dan pelatihan yang diikuti :
Pelatihan manajerial: jenis pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan
usaha secara umum.
Pelatihan ketrampilan/teknik produksi: jenis pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.
Pelatihan pemasaran: jenis pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang
pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara
melakukan penjualan dan promosi.
Pelatihan lainnya: pelatihan selain yang disebutkan diatas.
Rincian 4.a: Apakah perusahaan ini menjual jasa kepada perusahaan/perorangan
bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas.
Rincian 4.b: Apakah perusahaan ini membeli jasa dari perusahaan/perorangan
bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas.
Rincian 5: Apakah perusahaan memiliki aset di luar negeri? Cukup jelas.
3.2.1.5. BLOK VII: CATATAN
Blok ini digunakan untuk memberikan catatan mengenai isian-isian daftar.
Berikan catatan catatan jika diperlukan dengan singkat dan jelas. Blok ini sama dengan
Blok X pada kuesioner Dana Pensiun.
3.2.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN
Blok ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jawaban yang diberikan dalam
daftar diketahui oleh yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Dilengkapi
dengan nama, jabatan dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban) serta cap
perusahaan. Hal ini berguna sekali jika dibutuhkan adanya kunjungan ulang. Blok ini
sama dengan Blok XI pada kuesioner Dana Pensiun.
3.2.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 17
Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang
melakukan pencacahan maupun pengawasan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Blok
ini sama dengan Blok XII pada kuesioner Dana Pensiun.
3.2.2. PERTANYAAN MODUL
Pertanyaan modul secara umum membedakan jenis perusahaan/usaha pada
usaha lembaga keuangan menjadi 3 (tiga) blok pertanyaan yaitu:
1. Blok II : Keterangan Usaha
2. Blok V : Laporan Laba/Rugi Tahun 2009-2010
3. Blok VI : Neraca per 31 Desember Tahun 2009 dan 2010
Pertanyaan modul jenis perusahaan Dana Pensiun dibedakan pada 6 (enam)
blok pertanyaan, yaitu:
1. Blok II : Keterangan Usaha (mulai dari rincian 4)
2. Blok V : Laporan Aktiva Bersih Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2009 dan
2010
3. Blok VI : Laporan Perubahan Aktiva Bersih Dana Pensiun Tahun 2009-2010
4. Blok VII : Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun Tahun 2009-2010
5. Blok VIII : Neraca Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2009 dan 2010
6. Blok IX : Laporan Arus Kas Dana Pensiun Tahun 2009-2010
3.2.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik
untuk keperluan pembiayaan usaha atau untuk konsumsi dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat.
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Rincian 4: Jenis Bank.
Jenis bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Bank Umum: perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta menyalurkan kembali
dananya dalam bentuk kredit, selain itu juga memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, baik bank
devisa maupun non devisa, yang menpunyai badan hukum persero, perusahaan daerah,
koperasi, dan perseroan terbatas.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR): perusahaan atau usaha perbankan yang hanya
menerima simpanan dalam bentuk tabungan serta memberikan kredit berskala kecil
dalam jangka pendek kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang umumnya
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 18
bersifat lokal, dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bentuk badan hukum BPR adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan
bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 (Khusus Kelompok
Bank Umum), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 6
(Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat).
Rincian 5: Khusus Kelompok Bank Umum.
Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 1. Pilihlah salah satu kode yang sesuai dengan
keadaan responden.
Bank Pemerintah/BUMN/Persero: Bank Milik Negara yang sebagian besar sahamnya
(minimal 51%) dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank
Rakyat Indonesia (BNI), Bank Mandiri.
Bank Pembangunan Daerah: bank yang didirikan dengan undang-undang tersendiri
yaitu UU No. 13 tahun 1962 dan harus berbadan hukum Perusahaan Daerah sesuai
dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang ditetapkan berdasarkan peraturan
daerah masing-masing. Contoh: Bank Jabar, Bank DKI, Bank Nagari.
Bank Campuran: bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum
yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan
hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu
atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contoh: Bank Finconesia, Bank
Merincorp, Bank Multicor .
Bank Asing: bank umum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh asing. Contoh: Bank ABN
AMRO, Citybank, Hongkong Shanghai Bank Corp. (HSBC).
Bank Swasta Nasional Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta nasional
yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dengan valuta asing.
Contoh: Bank Central Asia (BCA), Bank Lippo.
Bank Swasta Nasional Non Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta
nasional yang dalam melakukan kegiatannya tidak dapat melakukan transaksi dengan
valuta asing. Contoh: Bank Indomonex, Bank Yudha Bhakti, Bank Tabungan Pensiunan
Nasional (BTPN).
Rincian 6: Khusus Kantor Pusat / Induk.
Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk.
Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua
jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri, tetapi dalam
mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang diberlakukan oleh kantor
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 19
pusat bank tersebut.
Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya
membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana
kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.
Kantor Kas / Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas
dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan
usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan elektronis
yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan
menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar
kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran
secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau
memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.
Rincian 7: Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat.
Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 2. Pilihlah salah satu kode yang sesuai dengan
keadaan responden.
BPR (Pakto 27): BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan
No.1064/KMK.OO/1988 dan didirikan setelah tanggal 27 Oktober 1988, contoh: PT. BPR
Binadana Makmur, PT. BPR Pijer Podi Kekelengen, PT. BPR Prima Mertoyudan
Sejahtera.
Bank Karya Produksi Desa (BKPD): Lembaga Non Badan Kredit Desa (BKD) milik
Pemerintah Daerah dan terdapat di Jawa Barat, contoh: PD BPR BKPD Manonjaya, PD
BPR BKPD Cidahu, PD BPR BKPD Kadipaten.
BPR eks Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP): BPR yang baru memperoleh izin
usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan dan telah berdiri sebelum 27 oktober 1988
dalam bentuk LDKP, contoh: PD BPR LPK Cibitung, PD BPR LKP Aikmel, PD BPR BKK
Purworejo.
Bank Pasar: bank yang wilayah usahanya terbatas pada suatu pasar/lingkungan
tertentu dengan menerima simpanan dan memberikan kredit uang kepada pedagang,
contoh: PD Bank Pasar Arjawinangun, PT Bank Pasar Gunung Merbabu, PD BPR
BAPAS 69.
LDKP: BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan
Gubernur masing-masing provinsi seperti LKP (Lembaga Kredit Pedesaan) di Jawa
Barat, BKK (Badan Kredit Kecamatan) di Jawa Tengah, BUKP (Badan Usaha Kredit
Pedesaan) di Yogyakarta, KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) di Jawa Timur, contoh:
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 20
LKURK Karangmojo, BUKP Kecamatan Wates.
Bank Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah
desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk
uang bagi penduduk desa yang bersangkutan, contoh: Bank Desa Bancangan, BKD
Gebang.
Lumbung Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah
desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kredit dalam bentuk makanan
pokok, seperti padi, jagung dan lainnya bagi penduduk desa setempat. Namun ada pula
sebagian lumbung desa yang memberi kredit dalam bentuk uang, contoh: Lumbung
Desa Sambit, Lumbung Desa Kaliwungu Lor.
Rincian 8: Jenis Produk Usaha Jasa Moneter.
Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk usaha jasa moneter.
a) Usaha Simpanan
Simpanan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian
penyimpanan.
1) Giro: simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat
pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara
pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.
2) Tabungan: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
3) Deposito: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah penyimpan
dengan bank yang bersangkutan.
b) Usaha Jasa
1) Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai
pengguna kartu ATM.
2) Jumlah pemegang kartu kredit: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai
pengguna kartu kredit.
c) Usaha Kredit
Jumlah peminjam (debitur): banyaknya nasabah yang menerima kredit atau
pinjaman.
Rincian 9: Penyaluran Kredit.
Tuliskan jumlah nasabah dari setiap jenis kredit yang disalurkan dan nilai (dalam juta
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 21
rupiah) dari setiap jenis kredit yang disalurkan.
Kredit Modal Kerja: kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha
nasabah.
Kredit Investasi: adalah kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman modal yang
biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan.
Kredit Konsumsi: kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barang-barang
serta jasa-jasa (penggunaan akhir).
Rincian 10: Ikhtisar Keuangan
Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca yang meliputi:
a. Total Aset
b. Total Aktiva Produktif
Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga,
penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat menghasilkan
pendapatan bagi bank.
c. Total Ekuitas
d. Pendapatan Bunga
e. Beban Bunga
f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Bunga)
g. Beban Operasional (termasuk Beban Bunga)
h. Laba Sebelum Pajak
i. Laba Setelah Pajak
Rincian 11 : Rasio Keuangan
Rasio keuangan bank meliputi:
a. Permodalan
CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).
b. Kualitas Aktiva
NPL: Perbandingan antara Kredit dalam Kualitas yang Kurang Lancar, Diragukan, dan
Macet dengan Total Kredit.
c. Rentabilitas
ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.
ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas.
NIM: Perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-Rata Aktiva
Produktif.
BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan
Operasional.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 22
d. Likuiditas
LDR: Perbandingan antara Kredit yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang
dihimpun bank.
BLOK V : LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2009-2010
Yang dimasukkan ke dalam daftar rincian laba-rugi adalah angka-angka kumulatif
sejak awal tahun buku bank sampai dengan tanggal akhir bulan laporan yang
bersangkutan.
A. PENDAPATAN OPERASIONAL
Rincian 1: Pendapatan bunga.
1. Pendapatan bunga: pendapatan bunga baik dari pinjaman yang diberikan maupun
simpanan yang dimiliki, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, Call Money dan
surat-surat pengakuan hutang lainnya dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
a. Pendapatan provisi dan komisi atas kredit: pendapatan berupa provisi dan komisi
akibat dari transaksi atau pemberian kredit.
Rincian 2: Provisi dan komisi lainnya.
Pendapatan berupa provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi
pemberian kredit.
Rincian 3: Laba atas kenaikan nilai surat berharga.
Keuntungan dari kenaikan nilai surat berharga di pasar modal.
Rincian 4: Laba selisih kurs. Cukup jelas.
Rincian 5: Lain-lain. Cukup jelas.
B. BEBAN OPERASIONAL.
Rincian 1: Beban bunga.
a) Beban bunga: biaya bunga dalam rupiah dan valas seperti pada tabungan, giro,
simpanan berjangka dan lainnya.
b) Provisi dan komisi: biaya yang dikeluarkan bank untuk komisi, provisi, fee akibat dari
transaksi atau penerimaan pinjaman.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 23
Rincian 2: Beban penyisihan penghapusan aset produktif.
Adalah beban penghapusan yang diperhitungkan atas aset produktif. Aset produktif
terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, obligasi
pemerintah, tagihan derivatif, pinjaman/pembiayaan yang diberikan, tagihan akseptasi,
penyertaan saham, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.
Rincian 3: Beban tenaga kerja.
Adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi dan
karyawan baik tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi pajak penghasilan dan
potongan-potongan lain, termasuk pula honor komisaris, upah lembur dan perawatan
kesehatan.
BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.3 KOLOM (3) = BIAYA
BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8
Rincian 4: Beban umum dan administrasi.
Beban umum dan administrasi adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung
kegiatan operasional bank. Beban umum dan administrasi meliputi biaya sewa,
perbaikan dan pemeliharaan, persediaan kantor, listrik dan air, transportasi, peneltian
dan pengembangan, teknologi informasi, dan komunikasi, depresiasi (penyusutan),
amortisasi, dan beban lain-lain.
Rincian 5: Rugi atas penjualan surat-surat berharga. Cukup jelas.
Rincian 6: Lain-lain. Cukup jelas.
C. LABA (RUGI) OPERASIONAL
Hasil pengurangan antara Rincian A dengan Rincian B.
D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
Rincian 1: Pendapatan non operasional.
Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A 1 - 5.
Rincian 2: Beban non operasional.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 24
Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B 1 - 6.
E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DAN HAK MINORITAS
Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah jumlah laba/rugi sebelum dikurangi
taksiran pajak penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.
F. PAJAK PENGHASILAN
Jumlah taksiran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank.
G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS
Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum dikurangi
dengan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.
H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
Bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik
seara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.
I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan dan hak minoritas anak
atas laba bersih anak perusahaan.
J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN
Saldo laba (rugi) pada awal tahun buku yang bersangkutan.
K. DIVIDEN
Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan
kepada para pemegang saham.
L. LAINNYA
Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya;
dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang
maupun ikatan tertentu.
M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup Jelas.
BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
Neraca (Balance Sheet): laporan sistematis tentang harta (aset), hutang serta modal
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 25
suatu perusahaan dengan tujuan menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada
suatu tanggal tertentu, biasanya pada penutupan buku di akhir tahun kalender atau
tahun fiskal.
ASET
Rincian 1: Kas.
Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing, yang masih
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah termasuk mata uang
rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa
tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara itu, pengertian kas
tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk
memperingati peristiwa nasional (commemorative coin).
Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia.
Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing di Bank Indonesia.
Rincian 3: Giro pada bank lain.
Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah
pembayaran atau pemindahbukuan.
Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia.
Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan bank baik dalam rupiah
maupun valuta asing kepada Bank Indonesia.
Jenis penempatan pada Bank Indonesia meliputi:
a) Fine Tune Operation (FTO) yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka
(OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI
apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek
dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b) Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu Fasilitas penempatan dana rupiah
bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan jangka
waktu tertentu, dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c) Lainnya, yaitu selain jenis diatas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank
Indonesia.
Rincian 5: Penempatan pada bank lain.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 26
Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik bank
dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan
operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran
transaksi antar-bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk
memperoleh penghasilan.
Jenis penempatan pada bank lain meliputi interbank call money, tabungan, deposit on
call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, setoran jaminan dalam
rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi, serta lainnya yang memenuhi
kriteria penempatan pada bank lain.
Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto
pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.
Rincian 6: Efek-efek.
Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti
utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka, dan setiap derivatif
dari efek.
Rincian 7: Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo).
Efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan bank yang
dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang telah disepakati
pada awal transaksi.
Rincian 8: Tagihan derivatif.
Tagihan atas potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih
positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan),
termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih
berjalan.
Rincian 9: Kredit yang diberikan.
Semua realisasi pemberian kredit oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk
kredit kepada pegawai bank sendiri.
Rincian 10: Tagihan akseptasi.
Akseptasi: janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda
tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata ”akseptasi” atau
dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik
dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi; apabila
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 27
telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat
diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo.
Tagihan akseptasi: tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan
terhadap wesel berjangka.
Rincian 11: Obligasi pemerintah.
Yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dan dibeli atau
dimiliki bank pelapor.
Rincian 12: Penyertaan saham.
Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam
rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank
untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam
cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara.
Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas atau
metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
Rincian 13: Aset tetap dan akumulasi penyusutan.
Aset tetap adalah aset berwujud yang:
a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset
selama umur manfaatnya.
Aset tetap disajikan sebesar julmah tercatat (carrying amount), yaitu nilai yang disajikan
dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan
nilai.
Rincian 14: Aset pajak tangguhan.
Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
b) sisa kompensasi kerugian.
Rincian 15: Biaya dibayar dimuka.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 28
Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan oleh bank
pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.
Rincian 16: Aset lain-lain.
Saldo rekening aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari rincian 1 s.d 15.
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
A. KEWAJIBAN
Rincian 1: Kewajiban segera.
Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera
dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan
sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum
diambil nasabah.
Rincian 2: Simpanan.
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan berupa:
a) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan
pemindahbukuan.
b) Tabungan adalah simpanan-simpanan dalam rupiah dari pihak ketiga bukan bank
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang
disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan
dengan itu.
c) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
d) Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
e) Lainnya: bentuk yang dipersamakan dengan bentuk simpanan.
Rincian 3: Simpanan dari bank lain.
Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, interbank call money, deposito
berjangka, dan lain-lain yang sejenis.
Rincian 4: Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 29
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah surat pengakuan utang jangka
pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan bank
yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang telah
disepakati pada awal transaksi.
Rincian 5: Kewajiban derivatif.
Kewajiban derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian berdasarkan
proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih negatif antara
nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.
Rincian 6: Kewajiban akseptasi. Cukup jelas.
Rincian 7: Surat berharga yang diterbitkan.
Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang diterbitkan oleh bank kepada
pihak ketiga bukan bank.
Rincian 8: Pinjaman yang diterima.
Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau
pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan dari
masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini.
Rincian 9: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak
dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.
Rincian 10: Kewajiban pajak tangguhan.
Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan
terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer
kena pajak.
Rincian 11: Beban yang masih harus dibayar.
Semua beban dalam rupiah yang secara efektif telah menjadi kewajiban bank dan dapat
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 30
ditagih oleh pemiliknya.
Rincian 12: Kewajiban lain-lain.
Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke
dalam salah satu dari rincian 1 s/d. 11.
Rincian 13: Pinjaman subordinasi.
Adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai tambahan modal kerja Bank.
B. HAK MINORITAS
Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan
yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.
Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi sejak tanggal
penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan.
C. EKUITAS
Rincian 1: Modal saham.
Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor.
Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.
Rincian 2: Tambahan modal disetor.
Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti
agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah
daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan
saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat
perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (untuk jenis saham
yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya), kompensasi berbasis
saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya.
Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham
yang melebihi nilai nominalnya.
Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan
saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.
Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 31
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul dari proses
penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang
termasuk dalam kriteria entitas asing.
Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap.
Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam
kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun
“Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”.
Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas.
Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya.
Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk
penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Termasuk dalam
pendapatan komprehensif lain adalah:
a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset
keuangan dalam kelompok tersedia dijual;
b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai
atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (net
investment hegde).
Rincian 7: Saldo laba (rugi).
Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan
pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta tidak dibagikan sesuai
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham.
SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK VI.2 RINCIAN C.7 =
SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK V RINCIAN M
UNTUK MASING-MASING TAHUN 2009 & 2010
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 32
TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
3.2.2.2. PERBANKAN SYARIAH
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Rincian 4: Jenis Bank.
Bank Syariah: kegiatan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam,
serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit.
Contoh: PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri.
BPR Syariah: kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk
tabungan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada
masyarakat dengan mengikuti syariat Islam.
Contoh: PT. BPRS Artha Fisabilillah, PT. BPRS Artha Surya Barokah.
Rincian 5: Khusus Kantor Pusat/Induk.
Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk.
Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua
jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri, tetapi dalam
mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang diberlakukan oleh kantor
pusat bank tersebut.
Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya
membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana
kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.
Kantor Kas/Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas
dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan
usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan elektronis
yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 33
menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar
kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran
secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau
memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.
Rincian 6: Jenis produk Bank Syariah.
Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk bank.
Rincian 6.a: Usaha Pendanaan.
Pendanaan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian
penyimpanan.
Simpanan terdiri dari:
1) Giro: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan
perintah pemindahbukuan.
2) Tabungan: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan
akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu
yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3) Deposito: Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.
Rincian 6.b: Usaha Jasa.
Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai pengguna
kartu ATM.
Rincian 6.c: Usaha Pembiayaan.
Pembiayaan: penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.
Pembiayaan terdiri dari:
1) Mudharabah: pembiayaan kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik,
shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua
(‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan
membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam
akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika
pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 34
2) Murabahah: Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
keuntungan yang disepakati.
3) Istishna’: Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan
atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’).
4) Musyarakah: Pembiayaan kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan
bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian
ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
5) Salam: Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran
harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
6) Pembiayaan Qardh: Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan
bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah
disepakati.
7) Pembiayaan Rahn: pembiayaan yang menggunakan prinsip gadai syariah.
Rincian 7: Ikhtisar Keuangan
Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca yang meliputi:
a. Total Aset
b. Total Aktiva Produktif
Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat
berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat
menghasilkan pendapatan bagi bank.
c. Total Ekuitas
d. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib
e. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer
f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai
Mudharib)
g. Beban Operasional (termasuk Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah
Temporer)
h. Laba Sebelum Pajak
i. Laba Setelah Pajak
Rincian 8: Rasio Keuangan
Rasio keuangan bank meliputi:
a. Permodalan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 35
CAR : Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).
b. Kualitas Aktiva
NPF: Perbandingan antara Pembiayaan yang Bermasalah dengan Total Pembiayaan.
c. Rentabilitas
ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.
ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas.
BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan
Operasional.
d. Likuiditas
FDR : Perbandingan antara Pembiayaan yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga
yang dihimpun bank.
BLOK V: LAPORAN LABA RUGI BANK SYARIAH TAHUN 2009-2010
A. PENDAPATAN OPERASIONAL
Rincian 1: Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dari jual beli,
sewa, dan bagi hasil.
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib meliputi pendapatan dari:
a) Jual beli: murabahah, salam, dan istishna.
b) Sewa: ijarah.
c) Bagi hasil: mudharabah dan musyarakah.
Rincian 2: Pendapatan usaha utama lainnya.
Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia
Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil
surat berharga syariah.
Rincian 3: Pendapatan imbalan jasa perbankan.
Pendapatan dari administrasi, provisi, dan komisi dari usaha pembiayaan maupun non
pembiayaan, termasuk juga pendapatan usaha lainnya.
Rincian 4: Pendapatan imbalan investasi terikat.
Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan
sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai agen investasi berdasarkan akad
mudharabah muqayyadah. Bank mendapatkan imbalan berupa fee atas penyaluran
dana tersebut.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 36
Rincian 5: Lainnya. Cukup jelas.
B. BEBAN OPERASIONAL
Rincian 1: Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.
Dana syirkah temporer: dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah
mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan
kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan
keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah
temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur
kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah
tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana
tersebut.
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil
milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas hasil
pengelolaan dana mereka oleh bank.
Rincian 2: Beban tenaga kerja. Cukup jelas.
BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.2 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA
PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8
Rincian 3: Umum dan administrasi.
Beban umum dan administrasi meliputi administrasi pembiayaan, pendapatan
administrasi giro, tabungan, dan kartu, pendapatan transaksi valuta asing, provisi dan
komisi dari pembiayaan dan non pembiayaan, dan lain-lain.
Rincian 4: Beban penyusutan dan amortisasi.
Beban penyusutan dan amortisasi merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat
disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Meliputi penyusutan aset tetap
dan inventaris, aset tidak berwujud, serta penyisihan (pembalikan) kerugian aset
produktif.
Rincian 5: Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.
Kewajiban komitmen dan kontinjensi terdiri dari kewajiban komitmen lain-lain dan
kewajiban kontinjensi berupa penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi. Penyisihan
kerugian kewajiban komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun ”Beban Estimasi
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 37
Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”.
Rincian 6: Lainnya. Cukup Jelas.
C. LABA (RUGI) OPERASIONAL
Pengurangan antara pendapatan operasional (A) dengan beban operasional (B).
D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
Rincian 1: Pendapatan non operasional
Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A.1 – A.5.
Rincian 2: Beban non operasional
Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B.1 – B.6.
E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN HAK MINORITAS
Laba (rugi) perusahaan sebelum memperhitungkan pajak penghasilan dan hak minoritas
atas laba bersih anak perusahaan.
F. PAJAK PENGHASILAN
Jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank.
G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS
Laba (rugi) perusahaan setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum
memperhitungkan hak minoritas anak perusahaan.
H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan
yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.
Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi sejak tanggal
penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan.
I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan pajak
penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.
J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN
Kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik
perusahaan/para pemegang saham.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 38
K. DIVIDEN
Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan
kepada para pemegang saham.
L. LAINNYA
Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya;
dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang
maupun ikatan tertentu.
M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN
Hasil pengurangan (laba (rugi) tahun berjalan + saldo laba (rugi) awal tahun) dengan
(dividen + pos lainnya).
BLOK V: NERACA BANK SYARIAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
ASET
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh
perusahaan.
Rincian 1: Kas.
Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing, yang masih
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari
peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank
Indonesia. Sementara itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan
uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative
coin).
Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia.
Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing di Bank Indonesia. Giro, termasuk giro pada Bank Indonesia dalam
rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan escrow account untuk tujuan
tertentu.
Rincian 3: Giro pada bank lain.
Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yang
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 39
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah
pembayaran atau pemindahbukuan.
Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia.
Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang
merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana
berjangka pendek.
Rincian 5: Penempatan pada bank lain.
Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lainnya yang
beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka
mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya
berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo
penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.
Rincian 6: Efek-efek.
Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang
lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah,
sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek.
Rincian 7: Piutang.
Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Salam,
termasuk piutang dari sewa (ijarah). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yakni saldo
piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Rincian 8: Pembiayaan.
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.
Meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada
pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan
menggunakan bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue
sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan misbah yang telah disepakati
sebelumnya.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 40
Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal dana/modal untuk
mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian
keuntungan berdasarkan misbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan
kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal
masing-masing.
Pembiayaan dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan
kerugian.
Rincian 9: Pinjaman qardh.
Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam
mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu
tertentu. Qardh meliputi hawalah dan rahn.
Rincian 10: Persediaan.
Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien.
Rincian 11: Tagihan dan kewajiban akseptasi. Cukup jelas.
Rincian 12: Aset yang diperoleh untuk ijarah.
Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa (ijarah) dan
diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai
kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah
bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan
sebesar nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
Rincian 13: Aset istishna dalam penyelesaian.
Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam proses
pembuatan.
Rincian 14: Penyertaan saham.
Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam
rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank
untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam
cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara.
Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas atau
metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
Rincian 15: Aset tetap dan akumulasi penyusutan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 41
Aset tetap adalah aset berwujud yang:
a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset
selama umur manfaatnya. Aset tetap disajikan sebesar jumlah tercatat (carrying
amount), yaitu nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan
dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Rincian 16: Aset pajak tangguhan.
Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
b) sisa kompensasi kerugian.
Rincian 17: Biaya dibayar dimuka.
Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan oleh bank
pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.
Rincian 18: Aset Lainnya. Cukup jelas.
KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS
A. KEWAJIBAN
Rincian 1: Kewajiban segera.
Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera
dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan
sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum
diambil nasabah.
Rincian 2: Bagi hasil yang belum dibagikan.
Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh bank
kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan
dari pengelolaan dana mudharabah.
Rincian 3: Simpanan.
Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan tabungan
wadiah.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 42
a. Giro wadiah: titipan dana dari pihak ketiga yang akan mendapatkan bonus
berdasarkan kebijaksanaan bank. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen
pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro.
b. Tabungan wadiah: dinyatakan sebesar titipan di bank.
Rincian 4: Simpanan dari bank lain.
Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain dalam bentuk giro
wadiah, tabungan wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA).
Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada bank lain.
Simpanan dana pihak lain mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas
penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.
Rincian 5: Kewajiban pada bank lain.
Kewajiban pada bank lain meliputi kewajiban ATM Bersama dan kewajiban ATM Prima.
Rincian 6: Surat berharga yang diterbitkan.
Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang diterbitkan oleh bank kepada
pihak ketiga bukan bank.
Rincian 7: Hutang pajak. Cukup jelas.
Rincian 8: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak
dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.
Rincian 9: Pinjaman yang diterima.
Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau
pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan dari
masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini.
Rincian 10: Kewajiban lainnya. Cukup jelas.
Rincian 11: Pinjaman Subordinasi.
Pinjaman subordinasi adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai tambahan modal
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 43
kerja bank.
B. DANA SYIRKAH TEMPORER (DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT)
Dana syirkah temporer: Dana yang diterima oleh bank syariah dimana bank syariah
mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan
kebijakan bank syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan
keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah
temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur
kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, bank syariah tidak
berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
Rincian 1: Dana syirkah temporer dari bukan bank.
a) Simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan
bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui
sebelumnya.
b) Deposito dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan
bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui
sebelumnya.
Rincian 2: Dana syirkah temporer dari bank.
a) Simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan
bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui
sebelumnya.
b) Deposito dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan
bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui
sebelumnya.
C. HAK MINORITAS
Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan
yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.
Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi sejak tanggal
penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan.
D. EKUITAS
Rincian 1: Modal saham.
Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor.
Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 44
Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.
Rincian 2: Tambahan modal disetor.
Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti
agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah
daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan
saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat
perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (untuk jenis saham
yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya), kompensasi berbasis
saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya.
Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham
yang melebihi nilai nominalnya.
Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan
saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.
Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan.
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul dari proses
penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang
termasuk dalam kriteria entitas asing.
Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap.
Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam
kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun
“Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”.
Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas.
Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya.
Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk
penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Termasuk dalam
pendapatan komprehensif lain adalah:
a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset
keuangan dalam kelompok tersedia dijual;
b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai
atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (net
investment hegde).
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 45
Rincian 7: Saldo laba (rugi).
Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan
pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta tidak dibagikan sesuai
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham.
SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK V.2 RINCIAN D.7 =
SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK IV RINCIAN M
UNTUK MASING-MASING TAHUN 2009 & 2010
TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN,
DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS
3.2.2.3. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA
Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah usaha sewa
guna usaha, usaha kartu kredit, usaha anjak piutang dan usaha pembiayaan konsumen,
sedangkan jenis perusahaan pembiayaan modal ventura hanya satu kegiatan saja, yaitu
memberikan modal pada pasangan usahanya.
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Rincian 4: Jenis Perusahaan
a) Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital): badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan
pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu (maksimal 10 tahun).
Perusahaan Modal Ventura terlibat secara tidak langsung dalam aspek-aspek
manajemen, administrasi, pemasaran yang tujuannya untuk mengembangkan PPU.
Contoh: Bahana Artha Ventura, Sarana Jateng Ventura.
b) Perusahaan Pembiayaan (Multifinance): badan usaha di luar bank yang melakukan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan ini terdiri dari
sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Contoh: PT.
Astra Auto Finance, Exim SB Leasing, PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional.
Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 s/d 7 (Khusus
Perusahaan Modal Ventura), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan dilanjutkan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 46
ke rincian 8 s/d 12 (Khusus Perusahaan Pembiayaan).
KHUSUS PERUSAHAAN MODAL VENTURA ( VENTURE CAPITAL )
Rincian 5: Upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan perusahaan melalui :
Kode 1 Asosiasi Pengusaha, misal: KADIN.
Kode 2 Iklan melalui media cetak, misal: koran, majalah, brosur.
Kode 4 Iklan melalui media elektronik, misal: radio, televisi.
Kode 8 Kantor pemerintah (dinas terkait), misal: Dinas Perindustrian, Dinas
Perdagangan.
Kode 16 Lainnya, yaitu selain media sosialisasi yang disebutkan di atas.
Rincian 6: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut jenis pembiayaan
dan nilai penyertaan modal.
Perusahaan Pasangan Usaha: perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam
bentuk penyertaan modal sebagai mitra usaha dari perusahaan modal ventura.
Nilai Penyertaan Modal: nilai penyertaan modal perusahaan modal ventura yang
diserahkan kepada pasangan usahanya.
Penyertaan Saham Langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang berupa
saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan
Terbatas.
Obligasi Konversi: pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan
kedalam saham biasa perusahaan. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan berbentuk
Perseroan Terbatas.
Pola Bagi Hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT atau
belum berbadan hukum berdasarkan Profit Sharing.
Rincian 7: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut sektor ekonomi dan
nilai penyertaan modal. Cukup jelas.
JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 6.d =
JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 7.k
KHUSUS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Rincian 8: Jenis usaha perusahaan pembiayaan.
Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing): badan usaha yang melakukan kegiatan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 47
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara Finance Lease
maupun Operating Lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama
jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Contoh: Exim SB
Leasing.
Operating Lease: kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak
mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.
Finance Lease: kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada akhir
masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan
nilai sisa yang disepakati bersama.
Perusahaan Anjak Piutang (Factoring): badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang
atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau
luar negeri. Contoh: Niaga Factoring.
Perusahaan Usaha Kartu Kredit (Credit Card): badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan untuk membeli barang dan jasa pemegang kartu kredit. Contoh: PT. Dinner
Jaya Indonesia Internasional.
Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance): badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen. Contoh: Adira
Dinamika Finance.
Jika rincian 8 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 9 (Khusus Perusahaan
Sewa Guna Usaha), jika berkode 2 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 10 (Khusus
Perusahaan Anjak Piutang), jika berkode 4 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 11
(Khusus Perusahaan Kartu Kredit), dan jika berkode 8 pertanyaan dilanjutkan ke
rincian 12 (Khusus Perusahaan Pembiayaan Konsumen).
Jika rincian 5 kode yang dilingkari lebih dari satu, maka pertanyaan dilanjutkan ke
rincian yang bersesuaian.
Rincian 9: Kegiatan Sewa Guna Usaha.
Rincian 9.a: Jumlah dan nilai sewa guna usaha (Leasing) selama tahun 2010.
Jumlah kontrak, nilai kontrak, nilai perolehan barang modal, nilai pembiayaan, nilai sisa
serta nilai simpanan jaminan pada tempat yang tersedia.
Kontrak: perjanjian sewa guna usaha atas pemakaian suatu barang modal yang disewa
guna usahakan. Kontrak ini dibuat antara penyewa (lessee) dengan perusahaan sewa
guna usaha (lessor) selama periode tertentu.
Nilai Kontrak: nilai pembiayaan suatu barang modal yang disewagunausahakan,
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 48
ditambah dengan besarnya bunga selama periode kontrak.
Nilai Perolehan Barang Modal: nilai pembelian barang modal yang
disewagunausahakan, termasuk biaya tambahan yang dikenakan atas barang tersebut,
seperti premi asuransi dan biaya materai.
Nilai Pembiayaan: jumlah nilai perolehan barang modal setelah dikurangi dengan
besarnya uang muka yang dibayar oleh pihak penyewa guna usaha.
Nilai Sisa: nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha dari suatu barang
yang disewakan.
Nilai Simpanan Jaminan: jumlah uang yang diterima oleh lessor dari lessee pada awal
sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran sewa guna usaha.
Rincian 9.b: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi selama tahun
2010.
Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi.
Rincian 9.c: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut wilayah penggunaan barang
modal selama tahun 2010.
Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut wilayah penggunaan barang modal.
Rincian 9.d: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut jenis barang modal selama
tahun 2010.
Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut jenis barang modal.
ISIAN RINCIAN 9.b, 9.c, DAN 9.d (BARIS JUMLAH) =
BESARNYA NILAI KONTRAK YANG TERDAPAT PADA RINCIAN 9.a.2).
Rincian 10 : Kegiatan Anjak Piutang (Factoring) selama tahun 2010.
Rincian 10.a: Jumlah klien anjak piutang.
Banyaknya klien anjak piutang yang diklasifikasikan sebagai klien with recourse dan
without recourse baik perorangan maupun perusahaan.
Klien: pihak yang menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang.
Transaksi yang terjadi antara perusahaan anjak piutang dengan pihak klien dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu:
With Recourse: transaksi factoring jika terjadi tagihan macet maka risiko tagihan tetap
pada pihak klien.
Without Recourse: transaksi factoring jika terjadi tagihan macet maka perusahaan
factoring mengambil alih risiko tagihan macet tersebut.
Rincian 10.b: Jumlah customers anjak piutang.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 49
Customers anjak piutang: pihak yang mempunyai hutang kepada klien, dimana
sebelumnya customer mengadakan transaksi pembelian barang dan jasa dengan sistem
kredit kepada pihak klien.
Rincian 10.c: Nilai pengalihan piutang.
Adalah nilai hutang yang harus ditagih perusahaan factoring kepada customers.
Rincian 10.d: Nilai pembiayaan anjak piutang.
Adalah nilai pembelian piutang yang telah disetujui kedua belah pihak antara klien dan
perusahaan factoring yang dinyatakan dalam suatu perjanjian kontrak. Nilai pembiayaan
umumnya lebih kecil dari nilai piutang yang dialihkan, karena diperhitungkan faktor
bunga dan risiko kelancaran pembayaran.
Rincian 11: Kegiatan kartu kredit (Credit Card) selama tahun 2010.
Rincian 11.a: Jumlah kartu kredit yang dikeluarkan.
Isikan banyaknya kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan ini baik untuk perorangan
maupun perusahaan.
Kartu Kredit: suatu fasilitas kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit Kartu
Kredit (issuer), kepada pemegang kartu kredit (card holder), sehingga pemegang kartu
tersebut bisa menggunakan sebagai alat bayar atas transaksi di tempat-tempat
penerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant).
Rincian 11.b: Jumlah kartu kredit yang digunakan.
Kartu kredit yang digunakan: kartu yang selama tahun 2010 pernah/aktif digunakan
untuk melakukan transaksi.
Rincian 11.c: Nilai pembiayaan kartu kredit.
Pembiayaan kartu kredit: banyaknya nilai pembiayaan kartu kredit yang dibayar oleh
perusahaan penerbit kartu kredit (issuer) kepada perusahaan penerima pembayaran
dengan kartu kredit (merchant), setelah dikurangi dengan potongan harga atau komisi
yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak perusahaan penerima pembayaran dan
penerbit kartu kredit.
Rincian 11.d: Nilai pelunasan oleh pemegang kartu kredit.
Adalah nilai pelunasan pembayaran pihak pemegang kartu kredit kepada pihak
perusahaan penerbit kartu kredit.
Rincian 12: Kegiatan pembiayaan konsumen selama tahun 2010.
Rincian 12.a: Jumlah kontrak pembiayaan konsumen.
Kontrak pembiayaan konsumen: banyaknya kontrak yang telah ditandatangani atas
persetujuan bersama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumer
perorangan/ perusahaan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 50
Rincian 12.b: Nilai pembiayaan konsumen.
Adalah nilai pembelian barang dari dealer setelah dikurangi dengan uang muka dari
konsumer.
Rincian 12.c: Nilai kontrak pembiayaan konsumen.
Adalah nilai pembiayaan ditambah dengan nilai bunga selama periode kontrak.
Rincian 12.d: Nilai penjualan barang sitaan.
Adalah hasil penjualan barang sitaan yang terjadi karena kemacetan pembayaran
angsuran.
BLOK V.1: LAPORAN LABA/RUGI PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA
KONVENSIONAL TAHUN 2009 – 2010
A. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Rincian 1: Sewa Guna Usaha.
Pendapatan dari kegiatan sewa guna usaha.
Rincian 1.a: Dengan hak opsi (finance lease).
Pendapatan dari pembiayaan neto sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan
pembiayaan selama tahun berjalan.
Rincian 1.b: Tanpa hak opsi (operating lease).
Pendapatan perusahaan pembiayaan dari penanaman neto sewa guna usaha tanpa hak
opsi selama tahun berjalan.
Rincian 2: Anjak Piutang.
Pendapatan dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam dan luar negeri.
Rincian 2.a: Diskonto.
Diskonto dari pembelian dan/atau pengalihan piutang dari transaksi perdagangan dalam
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 51
dan luar negeri.
Rincian 2.b: Fee.
Pendapatan dari kegiatan pembiayaan anjak piutang selain dari diskonto anjak piutang,
antara lain biaya penatausahaan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan.
Rincian 3: Kartu kredit.
Pendapatan dari kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan
menggunakan kartu kredit.
Rincian 3.a: Bunga.
Pendapatan bunga atau tunggakan atau sisa tagihan yang sudah jatuh tempo kepada
pemegang kartu kredit.
Rincian 3.b: Fee
Pendapatan dari iuran/uang pangkal kartu utama dan kartu tambahan.
Rincian 3.c: Komisi/diskon.
Pendapatan dari pengurangan harga atas tagihan pedagang (merchant).
Rincian 3.d: Administrasi.
Pendapatan dari penggunaan fasilitas atau biaya yang dibebankan kepada pemegang
kartu kredit, misalnya biaya pengambilan tunai, biaya administrasi keterlambatan
membayar, dan biaya atas pemakaian yang melebihi batas yang diperkenankan.
Rincian 4: Pembiayaan Konsumen.
Pendapatan dari kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen.
Rincian 4.a: Bunga.
Pendapatan bunga atas kegiatan pembiayaan pengadaan barang konsumen.
Rincian 4.b: Administrasi.
Pendapatan yang diterima dari kegiatan pembiayaan konsumen selain bunga.
Rincian 5: Pendapatan dari penyaluran pembiayaan.
Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank atau
perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan.
B. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA
Rincian 1: Pendapatan penyertaan saham langsung.
Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan saham pada perusahan pasangan
usahanya.
Penyertaan saham langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang berupa
saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 52
Terbatas.
Rincian 2: Pendapatan obligasi konversi.
Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan obligasi konversi pada perusahan
pasangan usahanya.
Rincian 3: Pendapatan bagi hasil (partisipasi terbatas).
Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan modal pada perusahan pasangan
usahanya
Pola bagi hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT atau
belum berbadan hukum berdasarkan Profit Sharing.
C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL
Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan non operasional perusahaan.
Rincian 1: Pendapatan bunga/jasa giro.
Pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valuta asing dari penanaman-penanaman
yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya
giro, tabungan, dan deposito pada bank.
Rincian 2: Pendapatan non operasional lainnya.
Pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro. Subpos ini dapat
bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi
serta bunga yang tidak berasal dari nasabah, pelanggan atau klien perusahaan,
penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya serta pendapatan lain yang tidak
berasal dari kegiatan investasi utama.
D. BEBAN OPERASIONAL
Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan.
Rincian 1: Bunga.
Biaya bunga atas pinjaman yang diterima.
Rincian 2: Premi swap.
Biaya yang dibayarkan dalam rangka transaksi swap.
Rincian 3: Premi asuransi.
Biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi
asuransi kerugian aset tetap.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 53
Rincian 4: Tenaga kerja. Cukup jelas.
BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN D.4 KOLOM (3) =
BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8
Rincian 5: Penghapusan/penyusutan.
Rincian 5.a : Aset produktif.
Biaya pembentukan cadangan penghapusan aset produktif, untuk kegiatan (Anjak
piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen) atau kegiatan Modal Ventura.
Rincian 5.b: Aset tetap yang disewagunausahakan.
Adalah biaya penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan.
Rincian 5.c: Aset tetap dan inventaris.
Adalah biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris.
Rincian 6: Sewa.
Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat
dan sewa lainnya.
Rincian 7: Pemeliharaan dan perbaikan.
Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
Rincian 8: Barang dan jasa.
Biaya pemakaian barang/jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat tulis kantor.
Rincian 9: Lainnya.
Biaya operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari pos 1 sampai dengan 8 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar
dimuka.
E. BEBAN NON OPERASIONAL
Beban selain kegiatan utama, seperti biaya konsultan, rugi selisih kurs.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 54
F. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
Hasil pengurangan antara (rincian A + B + C) dengan (rincian D + E).
G. PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun
berjalan.
H. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak
penghasilan.
I. LABA DITAHAN AWAL PERIODE
Laba ditahan awal periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak
dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham.
J. DIVIDEN
Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan
kepada para pemegang saham.
K. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE
Laba ditahan akhir periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah
pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (H + I - J).
LABA DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2009 [ BLOK V RINCIAN K
KOLOM (2) ] = LABA DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2010
[ BLOK V RINCIAN I KOLOM (3)]
BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI PEMBIAYAAN SYARIAH TAHUN 2009-2010
A. PENDAPATAN OPERASIONAL
Rincian 1: Ijarah.
Ijarah: sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terikait
kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’d untuk memindahkan kepemilikan dari
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 55
pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu.
Rincian 1.a: Pendapatan Sewa Ijarah.
Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa ijarah biasa.
Rincian 1.b: Pendapatan Sewa Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik.
Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa ijarah dengan
akad ijarah muntahiyah bi-tamlik.
Rincian 1.c: Pendapatan Sewa Ijarah Musyarakah Muntanaqisah.
Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa ijarah dengan
akad ijarah musyarakah muntanaqisah.
Rincian 1.d: Administrasi.
Pendapatan yang diterima dari kegiatan sewa ijarah selain imbalan atas objek sewa
yang disewakannya.
Rincian 2: Hiwalah.
Hiwalah: pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk
pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu
entitas kepada entitas lain.
Rincian 2.a: Administrasi.
Pendapatan yang diterima dari administrasi transaksi hiwalah.
Rincian 3: Murabahah.
Murabahah: akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah
keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang
tersebut kepada pembeli.
Rincian 3.a: Pendapatan margin murabahah.
Pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual murabahah dengan harga
pokok murabahah.
Rincian 3.b: Administrasi.
Pendapatan yang diterima dari transaksi murabahah selain pendapatan margin
murabahah.
Rincian 4: Istishna’.
Istishna’: akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’)
dan penjual (pembuat, shani’).
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 56
Rincian 4.a: Pendapatan margin istishna’.
Selisih antara harga yang disepakati antara al-mustasni dan al-shani dengan harga
pokok pesanan.
Rincian 4.b: Administrasi.
Pendapatan yang diterima dari transaksi istishna’ selain pendapatan margin istishna’.
Rincian 5: Pendapatan fee dari penyaluran pembiayaan bersama.
Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank atau
perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan.
Rincian 6: Pendapatan operasional lainnya.
Rincian 6.a:Pendapatan dari penyertaan.
Pendapatan yang berasal dari penyertaan saham pada perusahaan atau lembaga
keuangan lainnya.
Rincian 6.b: Pendapatan dari investasi efek syariah.
Pendapatan yang berasal dari investasi perusahan dalam bentuk efek-efek atau surat
berharga syariah.
Rincian 6.c: Lainnya. Cukup jelas.
B. PENDAPATAN NON OPERASIONAL
Rincian 1: Keuntungan pelepasan aset ijarah.
Selisih lebih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijarah.
Rincian 2: Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris.
Selisih lebih antara harga jual dan jumlah tercatat aset tetap dan inventaris.
Rincian 3: Selisih kurs. Cukup jelas.
Rincian 4: Lainnya.
Pendapatan non operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke
dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 3 di atas.
C. BEBAN OPERASIONAL
Rincian 1: Biaya perbaikan aset ijarah
Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset ijarah atau aset yang
disewagunausahakan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 57
Rincian 2: Premi asuransi
Biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi
asuransi kerugian aset tetap.
Rincian 3: Tenaga kerja. Cukup jelas.
BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN C.3 KOLOM (3) =
BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8
Rincian 4: Penghapusan/penyusutan.
Rincian 4.a: Piutang Murabahah.
Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang murabahah.
Rincian 4.b: Piutang Istishna’.
Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang istishna’.
Rincian 4c: Piutang Salam.
Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang salam.
Rincian 4.d: Piutang Hiwalah.
Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang hiwalah.
Rincian 4.e: Aset Ijarah.
Biaya penyusutan atas aset ijarah atau aset yang disewagunausahakan.
Rincian 4.f: Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
Biaya penyusutan atas aset ijarah muntahiyah bittamlik.
Rincian 4.g: Aset Ijarah Musyarakah Muntanaqisah.
Biaya penyusutan atas aset ijarah musyarakah muntanaqisah.
Rincian 4.h: Aset Tetap dan Inventaris.
Biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris.
Rincian 5: Biaya sewa.
Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-
alat dan sewa lainnya.
Rincian 6: Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dan inventaris.
Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
Rincian 7: Barang dan jasa.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 58
Biaya pemakaian barang/jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat tulis kantor.
Rincian 8: Lainnya.
Beban operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari pos 1 sampai dengan 7 di atas.
D. BEBAN NON OPERASIONAL
Rincian 1: Selisih kurs. Cukup jelas.
Rincian 2: Lainnya.
Beban non operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari pos 1 di atas.
E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
Hasil pengurangan antara (rincian A + B) dengan (rincian C + D).
F. PAJAK PENGHASILAN
Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun
berjalan.
G. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak
penghasilan.
H. LABA DITAHAN AWAL PERIODE
Laba ditahan awal periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak
dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham.
I. DIVIDEN
Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan
kepada para pemegang saham.
J. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE
Laba ditahan akhir periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah
pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (G + H - I).
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 59
LABA DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2009 [ BLOK V RINCIAN J
KOLOM (2) ] = LABA DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2010
[ BLOK V RINCIAN H KOLOM (3)]
BLOK VI.1: NERACA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL
PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
ASET
Rincian 1: Kas.
Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan uang logam
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di
Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang logam asing yang
masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta commemorative coin dan
commemorative note.
Rincian 2: Bank.
Semua jenis simpanan perusahaan pembiayaan baik pada bank di Indonesia maupun
bank di luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Termasuk dalam pos ini
adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk simpanan lainnya.
Rincian 3: Investasi jangka pendek dalam surat berharga.
Semua surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh perusahaan pembiayaan pelapor
baik berupa surat berharga bentuk utang maupun saham dengan tujuan untuk
diperjualbelikan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain surat-surat berharga
dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), promes,
wesel, surat berharga komersial (CPs), obligasi dan saham atau surat berharga lainnya
dengan tujuan untuk diperjualbelikan.
Rincian 4: Piutang pembiayaan.
Semua piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan pembiayaan yang meliputi
sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen dicatat
sebesar nilai neto.
a) Sewa guna usaha: jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang
terjamin (residual value) dikurangi pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui
(unearned lease income), simpanan jaminan (security deposit) dan jumlah penyisihan
piutang sewa guna usaha.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 60
b) Anjak piutang: seluruh pembiayaan anjak piutang baik yang dilakukan dengan
metode without recourse maupun metode with recourse dikurangi jumlah penyisihan
seluruh tagihan anjak piutang.
c) Kartu kredit: jumlah piutang atas pembiayaan untuk membeli barang dan jasa
dengan menggunakan kartu kredit dikurangi penyisihan piutang kartu kredit.
d) Pembiayaan konsumen: jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen yang
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dikurangi pendapatan pembiayaan
konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang pembiayaan konsumen.
Rincian 5: Pembiayaan modal ventura.
Besarnya nilai pembiayaan yang disertakan pada pasangan usahanya.
Rincian 6: Penyertaan modal.
Seluruh penyertaan dalam bentuk saham perusahaan pembiayaan pada perusahaan
sektor keuangan.
Rincian 6.a. Bank.
Penyertaan perusahaan pembiayaan pelapor pada bank.
Rincian 6.b: Perusahaan jasa keuangan lainnya.
Penyertaan perusahaan pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan
selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain perusahaan pembiayaan,
perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan
sekuritas.
Rincian 7: Investasi jangka panjang dalam surat berharga.
Semua investasi perusahaan pembiayaan pada surat-surat berharga selain penyertaan
dalam bentuk saham, yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki
sisa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut disajikan sebesar
biaya perolehan setelah ditambah premi atau dikurangi diskonto yang belum
diamortisasi.
Rincian 8: Akumulasi penyisihan penghapusan aset produktif.
Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul
sehubungan dengan penanaman dalam aset produktif. Rincian ini meliputi penyisihan
penghapusan atas aset prokduktif sewa guna usaha lainnya, (Anjak Piutang, Kartu
Kredit, Pembiayaan Konsumen, Penyertaan dan Surat-Surat Berharga Yang
Dimiliki).
Rincian 8.a: Sewa guna usaha.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 61
Penyisihan penghapusan sehubungan dengan pembiayaan dalam sewa guna usaha
dalam bentuk finance lease.
Rincian 8.b: Lainnya.
Penyisihan penghapusan sehubungan dengan pembiayaan dalam anjak piutang, kartu
kredit, pembiayaan konsumen, penyertaan, dan surat-surat berharga yang dimiliki.
Rincian 9: Aset tetap yang disewagunausahakan (operating lease).
Nilai perolehan aset tetap yang disewagunausahakan tanpa hak opsi setelah dikurangi
dengan penyusutan.
Rincian 9.a: Aset tetap yang disewagunausahakan.
Harga perolehan aset tetap.
Rincian 9.b: Akumulasi penyusutan aset tetap yang disewagunausahakan.
Jumlah penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan secara operating lease.
Rincian 10: Aset tetap dan inventaris.
Rincian 10.a: Aset tetap dan inventaris.
Nilai perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin, peralatan dan
sebagainya yang dimiliki.
Rincian 10.b: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris.
Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.
Rincian 11: Aset pajak tangguhan.
Jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan pelapor pada
tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas seluruh perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) dan/atau saldo rugi
fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal
pada masa mendatang.
Rincian 12: Aset lain-lain.
Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos
1 sampai dengan 11 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
A. KEWAJIBAN
Rincian 1: Kewajiban yang segera dapat dibayar.
Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang berjangka
waktu tidak lebih dari 15 hari.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 62
Rincian 2: Pinjaman yang diterima.
Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing
baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Rincian 2.a: Pinjaman dalam negeri.
1) Bank: pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam
rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di
Indonesia.
2) Lainnya: pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam
rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank yang beroperasi di
Indonesia.
Rincian 2.b: Pinjaman luar negeri.
1) Bank: pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam
rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar
Indonesia.
2) Lainnya: pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam
rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank bukan penduduk (non
residen).
Rincian 3: Surat berharga yang diterbitkan.
Nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan
pelapor, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana
dari masyarakat.
Rincian 4: Utang pajak.
Seluruh kewajiban pajak perusahaan pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Rincian 5: Kewajiban pajak tangguhan.
Jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan pelapor
pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas seluruh
perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).
Rincian 6: Pinjaman subordinasi.
Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat sebagai berikut:
minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun,
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 63
pelunasan sebelum jatuh waktu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,
hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang
ada,
wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 hari setelah
tanggal pinjaman, dan
ada perjanjian tertulis antar perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman.
Rincian 7: Kewajiban lain-lain.
Saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah
satu dari pos 1 sampai dengan 6 di atas.
B. EKUITAS
Rincian 1: Modal disetor.
Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan.
Rincian 2 : Agio/Disagio.
Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor
sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari
nilai nominalnya.
Rincian 3: Cadangan.
Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau
keputusan rapat pemegang saham.
Rincian 4: Saldo laba (rugi).
Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai dengan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE
PADA BLOK IV RINCIAN K UNTUK MASING-MASING TAHUN 2009 & 2010
TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 64
BLOK VI.2: NERACA PEMBIAYAAN SYARIAH PER 31 DESEMBER
TAHUN 2009 DAN 2010
ASET
Rincian 1: Kas.
Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan uang logam
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di
Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang logam asing yang
masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta commemorative coin dan
commemorative note.
Rincian 2: Bank.
Penanaman dana bank pada bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip
syariah berupa deposito berjangka mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau
bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank
lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.
Rincian 3: Efek syariah yang dimiliki.
Efek syariah yang dimiliki berupa surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah
yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi
syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip
syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek.
Rincian 4: Piutang.
Rincian 4.a: Piutang murabahah – neto.
Piutang yang timbul akibat transaksi murabahah yang dilakukan secara tangguh, yaitu
yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang
dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Rincian 4.b: Piutang istishna' – neto
Piutang yang timbul akibat transaksi istishna’ yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang
pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang
istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi
penyisihan kerugian piutang.
Rincian 4.c: Piutang salam – neto
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 65
Piutang yang timbul akibat transaksi salam yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang
pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang
salam dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi
penyisihan kerugian piutang.
Rincian 4.d: Piutang hiwalah – neto
Piutang yang timbul akibat transaksi hiwalah yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang
pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang
istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi
penyisihan kerugian piutang.
Rincian 5: Ijarah.
Ijarah: akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa (ijarah).
Rincian 5.a: Aset ijarah.
Nilai perolehan aset ijarah setelah dikurangi dengan penyusutan.
Rincian 5.b: Aset ijarah muntahiyah bi-tamlik.
Nilai perolehan aset ijarah muntahiyah bi-tamlik setelah dikurangi dengan penyusutan.
Rincian 5.c: Aset ijarah musyarakah muntanaqisah.
Nilai perolehan aset ijarah musyarakah muntanaqisah setelah dikurangi dengan
penyusutan.
Rincian 6: Penyertaan.
Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam
rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank
untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan.
Rincian 7: Aset istishna' dalam penyelesaian.
Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam proses
pembuatan.
Rincian 8: Persediaan.
Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien.
Rincian 9: Aset tetap dan inventaris.
Rincian 9.a: Aset tetap dan inventaris.
Harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin, peralatan
dan sebagainya yang dimiliki.
Rincian 9.b: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 66
Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.
Rincian 10: Aset lain-lain.
Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos
1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
A. KEWAJIBAN
Rincian 1: Kewajiban yang segera dapat dibayar.
Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang berjangka
waktu tidak lebih dari 15 hari.
Rincian 2: Uang muka pembiayaan.
Rincian 2.a: Murabahah.
Bukti komitmen transaksi murabahah sebelum akad disepakati.
Rincian 2.b: Istishna’.
Bukti komitmen transaksi istishna’ sebelum akad disepakati.
Rincian 2.c: Lainnya.
Bukti komitmen transaksi selain transaksi murabahah dan istishna’.
Rincian 3: Aset istishna' yang terutang (akan diserahkan). Cukup jelas.
Rincian 4: Pendanaan.
Rincian 4.a: Pendanaan mudharabah.
Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai
pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau perusahaan pembiayaan) yang
bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
Rincian 4.b: Pendanaan musyarakah. Cukup jelas.
Rincian 4.c: Fasilitas pendanaan murabahah. Cukup jelas.
Rincian 4.d: Ijarah sukuk.
Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu pihak
bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas
suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
Rincian 4.e: Pendanaan lain berbasis syariah. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 67
Rincian 5: Kewajiban lain-lain.
Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke
dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 4.
B. EKUITAS
Rincian 1: Modal disetor.
Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan.
Rincian 2: Agio (disagio).
Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor
sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari
nilai nominalnya.
Rincian 3: Cadangan.
Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau
keputusan rapat pemegang saham.
Rincian 4: Saldo laba (rugi).
Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai dengan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE
PADA BLOK IV RINCIAN J UNTUK MASING-MASING TAHUN 2009 & 2010
TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
3.2.2.4. PERUSAHAAN PENUNJANG PASAR MODAL
Blok II: KETERANGAN USAHA
Rincian 4: Jenis usaha pasar modal.
Bursa Efek: suatu tempat yang diorganisir dan digunakan untuk menyelenggarakan
pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek. Di Indonesia hanya ada 1 bursa
efek, yaitu Bursa Efek Indonesia.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 68
Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP): lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring
dan peminjaman penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP): lembaga yang menyediakan fasilitas
kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.
Perusahaan Efek: perusahaan yang telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM untuk
menjalankan satu atau beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal yaitu
dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek
dan/atau manajer investasi.
Biro Administrasi Efek (BAE): lembaga yang berdasarkan kontrak dengan emiten,
secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan
pencatatan pembayaran deviden, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan
tahunan untuk emiten.
A1. KHUSUS BURSA EFEK
Rincian 5: Nilai transaksi efek selama tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 6: Volume transaksi efek selama tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 7: Frekuensi transaksi efek selama tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 8: Jumlah emiten baru selama tahun 2010.
Emiten: pihak yang melakukan penawaran efek untuk dijual atau diperdagangkan di
pasar modal.
Rincian 9: Jumlah emiten seluruhnya akhir tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 10: Jumlah emiten yang mengalami delisting selama tahun 2010.
Delisting: emiten yang tidak tercatat lagi di bursa efek
Rincian 11: Jumlah anggota bursa akhir tahun 2010.
Anggota bursa efek: perantara efek yang telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM
dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai
dengan peraturan bursa efek.
A2. KHUSUS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN (LKP)
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 69
Rincian 12: Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa LKP akhir tahun 2010.
Perusahaan pengguna jasa LKP terdiri dari Perusahaan Efek dan Kustodian.
Kustodian (Custodian): lembaga yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain
yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden dan hak-hak
lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi
nasabahnya berdasarkan suatu kontrak.
Rincian 13: Jumlah perusahaan yang gagal bayar selama tahun 2010.
Perusahaan dikatakan gagal bayar apabila pada T+4 s/d pukul 10.00 tidak dapat
menulis kewajiban bayar kepada KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) melalui Bank
Pembayaran.
Rincian 14: Nilai gagal bayar selama tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 15: Total nilai jaminan yang diserahkan oleh pemakai jasa LKP akhir tahun
2010.
Adalah dana jaminan pengguna jasa LKP.
Rincian 16: Nilai dana jaminan selama tahun 2010. Cukup jelas.
A3. KHUSUS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP)
Rincian 17: Jumlah rekening efek akhir tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 18: Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa LPP akhir tahun 2010
Perusahaan pengguna jasa LPP terdiri dari Perusahaan Efek dan Kustodian.
A3. KHUSUS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP)
Rincian 19: Total nilai efek yang disimpan LPP berdasarkan harga beli akhir tahun
2010. Cukup jelas.
Rincian 20: Jumlah perusahaan yang gagal serah efek selama tahun 2010.
Perusahaan dikatakan gagal serah efek apabila sampai dengan waktu yang
ditentukan T+4 s/d pukul 12.00 tidak dapat memenuhi kewajiban serah efeknya kepada
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) atau LPP.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 70
Rincian 21: Nilai gagal serah efek selama tahun 2010. Cukup jelas.
B. KHUSUS PERUSAHAAN EFEK
PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK (PEE)
Penjamin Emisi Efek (PEE): perusahaan efek yang membuat kontrak dengan emiten
untuk melakukan perantara umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa
kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual.
Rincian 22: Jumlah investor/pemodal yang berhasil dihimpun PEE selama tahun
2010.
Jika dalam suatu penawaran umum terdapat beberapa perusahaan penjamin emisi yang
tergabung dalam suatu sindikasi maka penawaran tersebut dicatat pada setiap anggota
sindikasi.
Rincian 23: Dana yang berhasil dihimpun PEE untuk emiten selama tahun 2010.
Dana yang berhasil dihimpun: dana yang diperoleh penjamin emisi dari penawaran
umum efek pada pasar perdana.
PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PEDAGANG EFEK (PPE)
Perantara Pedagang Efek (PPE): perusahaan efek yang telah memperoleh ijin untuk
melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.
Rincian 24: Nilai transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2010.
Nilai transaksi yang dilayani: Seluruh nilai transaksi PPE baik transaksi jual maupun
beli atas permintaan investor (tidak termasuk transaksi investor PPE itu sendiri).
Rincian 25: Volume transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 26: Frekuensi transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2010. Cukup jelas.
PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI (MI)
Manajer Investasi (MI): perusahaan efek yang telah memperoleh ijin untuk melakukan
kegiatan usaha mengelola portofolio efek.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 71
Rincian 27: Jumlah reksa dana yang dikelola MI (selama tahun 2010). Cukup jelas.
Reksa dana yang berbentuk perseroan: emiten yang kegiatan usahanya menghimpun
dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut
diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal.
Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: kontrak antara manajer inventasi
dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi
diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi
wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
Rincian 28: Nilai kekayaan yang dikelola MI (akhir tahun 2010).
Nilai kekayaan yang dikelola: nilai penjualan saham/unit penyertaan kepada investor.
C1. KHUSUS WALI AMANAT (TRUSTEE)
Rincian 29: Jumlah emiten yang dilayani Wali Amanat akhir tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 30: Jumlah hutang pokok emiten akhir tahun 2010.
Hutang pokok: dana yang berhasil dihimpun emiten obligasi atau sekuritas kredit dari
investor (kreditur).
Rincian 31: Jumlah bunga yang harus dibayar emiten selama tahun 2010.
Pembayaran atas penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau
sekuritas kredit lainnya.
C2. KHUSUS BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
Rincian 32: Jumlah emiten yang dilayani BAE akhir tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 33: Jumlah investor yang terdaftar pada BAE akhir tahun 2010. Cukup jelas.
Rincian 34: Nilai dividen yang dibayarkan. Cukup jelas.
C3. KHUSUS PEMERINGKAT EFEK
Rincian 35: Jumlah efek yang dilakukan pemeringkatan akhir tahun 2010.
Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 72
Rincian 36: Nilai efek yang dilakukan pemeringkatan akhir tahun 2010. Cukup jelas.
BLOK IV: LAPORAN LABA (RUGI) 2009-2010
A. PENDAPATAN
Rincian 1: Pendapatan jasa usaha
Semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama perusahaan.
Rincian 2: Pendapatan bunga. Cukup jelas.
Rincian 3: Pendapatan deviden. Cukup jelas.
Rincian 4: Laba (rugi) bersih atas perdagangan efek setelah dikurangi penyisihan
penurunan nilai efek (+/-).
Nilai jual portofolio efek milik perusahaan (dikurangi) nilai belinya setelah dikurangi
penyisihan penurunan nilai efek yang telah terjual tersebut.
Rincian 5: Lainnya.
Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 s.d 3, misalnya hasil
penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan lembaga pasar
modal.
B. BIAYA
Rincian 1: Bunga. Cukup jelas.
Rincian 2: Tenaga kerja. Cukup jelas.
BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA RINCIAN 2 = BIAYA BALAS
JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 8
Rincian 3: Konsultan.
Biaya atas penggunaan jasa konsultan seperti akuntan publik, penasehat investasi dan
sebagainya.
Rincian 4: Penjaminan emisi dan perdagangan efek.
Biaya yang dikeluarkan karena melakukan kegiatan penjaminan emisi dan atau
perdagangan efek.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 73
Rincian 5: Penyusutan aktiva tetap dan inventaris
Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun
inventaris.
Rincian 6: Biaya lainnya
Biaya yang tidak termasuk dalam rincian 1 s.d. 5, seperti biaya penerangan, air, telepon,
alat-alat tulis dan sebagainya.
C. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
Jumlah seluruh pendapatan dikurangi dengan jumlah seluruh biaya.
D. PAJAK PENGHASILAN
Pajak atas penghasilan perusahaan yang telah dibayar dan/atau masih terhutang dan
menjadi beban laba/rugi tahun yang bersangkutan.
E. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
Nilai laba/rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan.
F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. Cukup jelas.
G. DEVIDEN. Cukup jelas.
H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE
Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal
periode dikurangi dengan deviden.
BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
A. AKTIVA
Rincian 1: Kas dan Bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Deposito berjangka. Cukup jelas.
Rincian 3: Deposito pada KPEI dan KSEI.
Simpanan pada KPEI dan KSEI Indonesia yang hanya dapat diambil pada waktu yang
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 74
telah ditentukan pada saat penyetoran. Digunakan sebagai jaminan dalam melakukan
transaksi efek di Bursa Efek.
Rincian 4: Piutang perusahaan efek.
Piutang pada perusahaan efek lain yang terjadi atas penjualan sejumlah efek yang
sebagian/seluruh pembayarannya belum diterima atau atas pembelian sejumlah efek
yang telah dibayar tetapi sebagian/seluruh efek tersebut belum diterima.
Rincian 5: Piutang nasabah.
Piutang yang terjadi atas pembelian efek yang dipesan oleh nasabah/investor tetapi
sebagian/seluruh pembayarannya belum diterima perusahaan. Termasuk fee yang
belum dibayar oleh nasabah.
Rincian 6: Piutang lain-lain.
Piutang pada pihak lain selain yang telah disebutkan diatas.
Rincian 7: Portopolio efek.
Kumpulan saham/efek yang diperjual belikan di Bursa Efek.
Rincian 8: Penyisihan penurunan nilai efek.
Amortisasi sesuai dengan penurunan harga pasar dari portopolio efek yang dimiliki
perusahaan.
Rincian 9: Penyertaan saham.
Pemilikan saham perusahaan lain dalam rangka penyertaan yang tidak dimaksudkan
untuk diperjualbelikan dalam waktu singkat.
Rincian 10: Aktiva tetap dan inventaris (netto). Cukup jelas.
Rincian 11: Rupa-rupa aktiva.
Saldo rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari rincian 1 s.d. 10
B. PASIVA
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 75
Rincian 1: Hutang KPEI dan KSEI.
Kewajiban perusahaan pada KPEI dan KSEI.
Rincian 2: Hutang perusahaan efek.
Hutang yang terjadi atas pembelian efek yang sebagian/seluruhnya belum dibayar
dan/atau atas penjualan efek yang sebagian/seluruhnya belum diserahkan pada
perusahaan efek.
Rincian 3: Hutang nasabah.
Hutang yang terjadi atas penjualan/pembelian efek yang belum dibayarkan pada
nasabah.
Rincian 4: Hutang pajak.
Hutang semua jenis pajak yang belum dibayarkan setelah diperhitungkan dengan pajak
yang telah dibayar dimuka.
Rincian 5: Hutang lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 6: Biaya yang masih harus dibayar.
Biaya terhutang yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan
Rincian 7: Rupa-rupa pasiva.
Saldo rekening pasiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari rincian 1 s.d. 6.
Rincian 8: Modal.
Rincian 8.a: Modal disetor.
Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pasar modal.
Rincian 8.b: Agio/Disagio. Cukup jelas.
Rincian 8.c: Laba ditahan. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 76
3.2.2.5. PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Asuransi atau Pertanggungan: perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi
asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Jasa Penunjang Asuransi: usaha yang berkaitan dengan perusahaan asuransi. Yang
termasuk dalam jasa penunjang asuransi adalah broker, juru taksir (adjuster), dan
aktuaris.
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Rincian 4: Jenis asuransi.
Asuransi Jiwa: asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang
dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Contoh:
PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Astra CMG Life.
Asuransi Non Jiwa diantaranya Asuransi Kerugian, Asuransi Sosial dan Reasuransi.
Asuransi Kerugian: asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas
kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
Asuransi Sosial: asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu
undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi
kesejahteraan masyarakat.
Reasuransi: asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap
risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi
jiwa.
Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster): seseorang atau badan usaha independen yang
bertugas memeriksa penyebab, menaksir, dan menghitung kerugian-kerugian yang
diderita tertanggung karena suatu musibah, dan memberikan pendapat/pandangannya
apakah kerugian tersebut disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin sesuai polis yang
dikeluarkan. Contoh: PT. Emcajaya Utama, PT. Aspac Insurance Adjuster.
Aktuaris: seorang ahli yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan
atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam
menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan
besarnya tarif premi. Contoh: PT. Adiprana Daya Aktuaria, PT. Jasa Aktuaria Hadede
Hewitt.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 77
Pialang Asuransi: badan usaha yang memberikan jasa pelaksanaan penutupan obyek
asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian
sebagai penanggung. Contoh: PT. Buana Jasa Pratama, PT.Adjastama Agung.
Rincian 5: Tuliskan jumlah kantor yang dipunyai.
Kantor Perwakilan: kantor yang diberi kekuasaan oleh kantor pusat untuk bertindak
atas nama kantor pusat dalam mengkoordinir kantor cabang, dan merupakan bagian dari
kantor pusat.
Kantor Cabang/Cabang Pembantu: unit usaha di bawah kantor pusat yang
menjalankan semua jenis usaha perusahaan dan menyelenggarakan tata
usaha/pembukuan tersendiri, tetapi tetap tunduk pada segala ketentuan yang
dikeluarkan oleh kantor pusatnya.
Kantor Unit Pembantu: unit usaha yang kegiatannya terutama untuk keperluan unit
yang secara struktural berada diatasnya, baik kantor pusat, cabang ataupun perwakilan.
KHUSUS ASURANSI JIWA
Rincian 6: Jumlah Tertanggung dan Nilai Pertanggungan menurut Jenis Penutupan
tahun 2010.
Nilai Pertanggungan: uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
tertanggung.
Rincian 7: Pengurangan Tertanggung dan Nilai Klaim menurut Jenis Pengurangan
tahun 2010.
Klaim: uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi/reasuransi kepada
tertanggung.
KHUSUS ASURANSI NON JIWA
Rincian 8: Nilai Premi dan Nilai Klaim menurut Jenis Penutupan tahun 2010.
Nilai premi dan nilai klaim baik yang diterima maupun yang dibayar dari masing-masing
jenis penutupan tahun 2010.
Penutupan Harta Benda: pertanggungan yang menjamin risiko kerugian/kerusakan atas
harta benda.
Penutupan Kendaraan Bermotor: pertanggungan yang menjamin risiko kerugian
/kerusakan pada kendaraan bermotor.
Penutupan Pengangkutan Laut: pertanggungan yang menjamin risiko yang
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 78
menimbulkan kerugian/kerusakan pada barang, kecuali disebabkan oleh risiko-risiko
yang tidak ditanggung.
Penutupan Rangka Kapal: pertanggungan yang menjamin risiko kerugian/kerusakan
tubuh kapal dan perlengkapan standar lainnya.
Penutupan Pengangkutan Udara: pertanggungan yang menjamin risiko yang
menimbulkan kerugian/kerusakan pada pesawat terbang, pilot dan awak pesawat dan
penumpang pesawat udara.
Penutupan Kecelakaan Diri dan Kesehatan: pertanggungan yang memberikan
jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan
sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya yang diakibatkan oleh suatu
kecelakaan atau menderita suatu penyakit.
Kecelakaan: benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas,
atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang yang
mengakibatkan kematian atau cacat atau luka yang sifat dan tempatnya dapat
ditentukan oleh dokter.
Penutupan kredit dan penjaminan: pertanggungan yang menjamin risiko atas
kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali
kredit tersebut dari nasabah.
Penutupan Rekayasa/Engineering: pertanggungan yang menjamin
kerugian/kerusakan atas mesin-mesin dan konstruksi.
Penutupan Lainnya: pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan selain yang
disebutkan pada rincian di atas.
KHUSUS AGEN ASURANSI
Rincian 9: Jumlah Nasabah/Perusahaan yang diperoleh menurut Jenis Penutupan
selama tahun 2010.
Penutupan Jiwa/Kematian. Cukup jelas.
Penutupan Kerugian/Kecelakaan. Cukup jelas.
Penutupan Tabungan Hari Tua: pertanggungan yang memberikan jaminan keuangan
bagi peserta bila ia mencapai usia pensiun atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya
bila ia meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, atau meninggal ketika
menjalani masa pensiun, atau salah satu keluarganya meninggal (istri/suami/anak).
Jaminan keuangan diberikan sekaligus.
KHUSUS ADJUSTER
Rincian 10: Jumlah Klaim yang dinilai oleh perusahaan penilai kerugian asuransi
menurut Jenis Penutupan tahun 2010.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 79
Peristiwa Kerugian: terjadinya kerugian terhadap obyek asuransi yang disebabkan
antara lain kebakaran, kecelakaan dan kehilangan.
KHUSUS AKTUARIS
Rincian 11: Jumlah perusahaan yang dilayani pada tahun 2010. Cukup jelas.
KHUSUS BROKER ASURANSI/PIALANG ASURANSI
Rincian 12: Besarnya Premi dan Komisi melalui perusahaan pialang asuransi
menurut Jenis Penutupan tahun 2010.
Penutupan yang dilayani perusahaan pialang asuransi: pelaksanaan penutupan milik
tertanggung yang diurus oleh perusahaan pialang untuk di asuransikan pada
perusahaan asuransi atau reasuransi.
BLOK V.1: LAPORAN LABA RUGI ASURANSI KERUGIAN TAHUN 2009-2010
A. PENDAPATAN PREMI NETO
Premi neto: premi bruto dikurangi premi reasuransi dibayar, setelah dikurangi komisi.
Rincian 1: Pendapatan premi bruto.
Pendapatan Premi Bruto: premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak
langsung, setelah masing-masing dikurangi komisi.
Rincian 2: Premi Reasuransi.
Premi Reasuransi: bagian dari premi bruto yang dibayarkan atau masih merupakan
kewajiban kepada pihak reasuransi.
Rincian 2.a: Premi Reasuransi Dibayar.
Premi Reasuransi Dibayar: premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi.
Rincian 2.b: Komisi Reasuransi Diterima.
Komisi Reasuransi Diterima: komisi yang diterima dari perusahaan reasuransi.
Rincian 3: Penurunan (Kenaikan) Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
(PYBMP).
Bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa
pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.
B. BEBAN KLAIM NETO
Beban Klaim Neto: merupakan hasil penjumlahan beban klaim dengan beban
underwriting lain neto.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 80
Rincian 1: Beban Klaim.
Beban Klaim: ganti rugi kepada tertanggung atau ceding company, sehubungan
dengan telah terjadinya kerugian dalam pertanggungan.
Rincian 1.a: Klaim Bruto.
Klaim Bruto: beban klaim awal yang meliputi klaim disetujui, klaim dalam proses
penyelesaian, dan klaim yang belum dilaporkan sebelum dikurangi klaim dari
perusahaan reasuransi.
Rincian 1.b: Klaim Reasuransi.
Klaim Reasuransi: klaim yang ditanggung perusahaan reasuransi.
Rincian 1.c: Penurunan Estimasi Klaim Retensi Sendiri.
Selisih estimasi kerugian retensi sendiri antara periode tahun berjalan dan periode tahun
lalu.
Rincian 2: Beban Underwriting Lain Neto.
Semua beban operasional asuransi yang belum dimasukkan rincian sebelumnya.
C. HASIL UNDERWRITING
Selisih antara pendapatan operasional asuransi dikurangi dengan beban
operasionalnya.
D. (BEBAN) HASIL INVESTASI
Besarnya pendapatan atau kerugian yang diperoleh perusahaan asuransi karena
menginvestasikan sebagian dana nasabah.
E. BEBAN USAHA
Beban Usaha ini terdiri dari :
Rincian 1: Beban Pemasaran.
Biaya memasarkan produksi baik melalui iklan, operasional pencari nasabah, dsb.
Rincian 2: Beban Umum.
Biaya langsung operasional perusahaan seperti listrik, air, telepon dan sebagainya.
Rincian 3: Beban Administrasi.
Biaya untuk aktivitas di bidang jasa pertanggungan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 81
F. LABA USAHA ASURANSI
Selisih pendapatan premi dengan beban klaim dan biaya operasional dan administrasi
serta biaya tenaga kerja.
G. HASIL (BEBAN) LAIN
Pendapatan (biaya) yang timbul dari aktivitas di luar usaha asuransi/jasa penunjang
asuransi dan investasi.
H. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Seluruh pendapatan perusahaan sebelum dikurangi pajak.
I. PAJAK PENGHASILAN
Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban
laba(rugi) tahun yang bersangkutan.
J. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK
Laba(rugi) tahun berjalan setelah dikurangi pajak penghasilan.
K. DIVIDEN
Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan
kepada para pemegang saham.
L. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN
Saldo laba (rugi) awal tahun 2010 sama dengan saldo laba (rugi) akhir tahun 2009.
M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup jelas.
BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI ASURANSI JIWA TAHUN 2009-2010
A. PENDAPATAN
Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah
hasil investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain.
Rincian 1: Pendapatan Premi Neto.
Premi neto: pendapatan premi dikurangi premi reasuransi dibayar ditambah penurunan
(kenaikan) CAPYBMP.
Rincian a: Pendapatan Premi. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 82
Rincian b: Premi Reasuransi. Cukup jelas.
Premi reasuransi: bagian dari premi bruto yang dibayarkan atau masih merupakan
kewajiban kepada pihak reasuransi.
Rincian c: Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP.
Bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa
pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.
Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas.
Rincian 3: Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya. Cukup jelas.
Rincian 4: Pendapatan Lain. Cukup jelas.
B. BEBAN
Beban merupakan hasil penjumlahan beban asuransi, beban pemasaran, beban umum
dan administrasi dan hasil (beban) lain.
Rincian 1: Beban Asuransi. Cukup jelas.
Rincian 1.1: Beban Klaim dan Manfaat.
Beban klaim: ganti rugi kepada tertanggung atau ceding company, sehubungan dengan
telah terjadinya kerugian dalam pertanggungan.
Rincian a: Klaim dan Manfaat Dibayar. Cukup jelas.
Rincian b: Klaim Reasuransi. Cukup jelas.
Rincian c: Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi.
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi merupakan selisih cadangan premi
tahun/triwulan berjalan dengan cadangan premi tahun/triwulan lalu.
Rincian d: Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim.
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih cadangan klaim
tahun/triwulan berjalan dengan cadangan klaim tahun/triwulan lalu.
Rincian 1.2: Biaya Akuisisi.
Biaya akuisisi merupakan penjumlahan antara beban komisi tahun pertama, tahun
lanjutan, overriding dan beban lainnya.
Rincian 2: Beban Pemasaran. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 83
Rincian 3: Beban Umum dan Administrasi. Cukup jelas.
Rincian 4: Hasil (Beban) Lain. Cukup jelas.
C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Seluruh pendapatan perusahaan dikurangi beban perusahaan sebelum dikurangi pajak.
D. PAJAK PENGHASILAN
Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban
laba/rugi tahun yang bersangkutan.
E. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK
Rincian E = Rincian C – Rincian D
F. DIVIDEN. Cukup jelas.
G. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN
Saldo laba (rugi) awal tahun 2010 sama dengan saldo laba (rugi) akhir tahun 2009.
H. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN
Rincian H = (Rincian E + Rincian G) – Rincian F
BLOK V.3: LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/
REASURANSI SERTA PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
TAHUN 2009-2010
A. PENDAPATAN
Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil
investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain.
Rincian 1: Pendapatan Jasa Keperantaraan. Cukup jelas.
Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas.
Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Cukup jelas.
B. BIAYA
Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 84
investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain.
Rincian 1: Pendapatan Jasa Keperantaraan. Cukup jelas.
Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas.
Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Cukup jelas.
BLOK VI.I: NERACA ASURANSI KERUGIAN/JIWA PER 31 DESEMBER 2009 DAN
2010
AKTIVA
A. INVESTASI
Rincian 1: Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito.
Simpanan berjangka atas tunjuk, yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan
yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.
Deposito Berjangka. Cukup jelas.
Sertifikat Deposito: Simpanan berjangka atas tunjuk, yang dikeluarkan oleh bank
sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada
pihak ketiga.
Rincian 2: Saham.
Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan pada suatu usaha perseroan.
Rincian 3: Obligasi dan Medium Term Notes.
Instrumen/perangkat perusahaan untuk memperoleh modal dengan cara berhutang.
Rincian 4: Surat Berharga yang Diterbitkan atau Dijamin oleh Pemerintah atau Bank
Indonesia.
Bentuk penyertaan yang mempunyai pasaran dan dapat diperjual-belikan dengan
segera, dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, bila terdapat kebutuhan dana
untuk kegiatan umum perusahaan, tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan
lain.
Rincian 5: Unit Penyertaan Reksa Dana. Cukup jelas.
Rincian 6: Penyertaan Langsung.
Penyertaaan langsung pada saham perusahaan lain.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 85
Rincian 7: Bangunan, Tanah dengan Bangunan.
Pembelian bangunan, tanah untuk investasi/dijual pada masa yang akan datang.
Rincian 8: Pinjaman Hipotek.
Seluruh pinjaman perusahaan kepada pemegang hipotek.
Rincian 9: Pinjaman Polis. Cukup jelas.
Rincian 10: Investasi Lain.
Investasi perusahaan selain yang disebutkan di atas seperti SBI, SBPU, Surat
Pengakuan Utang.
B. BUKAN INVESTASI
Rincian 1: Kas dan Bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Piutang Premi Penutupan Langsung.
Meliputi tagihan berupa premi kepada tertanggung/agen/broker, dan ceding company
sebagai akibat adanya transaksi perusahaan.
Rincian 3: Piutang Reasuransi.
Meliputi tagihan kepada para reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban
membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim asuransi.
Rincian 4: Piutang Hasil Investasi.
Investasi perusahaan yang sudah jatuh tempo dan belum diterima pembayarannya.
Rincian 5: Bangunan, Tanah dengan Bangunan.
Aktiva berujud yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan.
Rincian 6: Perangkat Keras Komputer. Cukup jelas.
Rincian 7: Aktiva Tetap Lainnya.
Aktiva tetap selain bangunan dan tanah.
Rincian 8: Aktiva Lain.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 86
Aktiva selain yang disebutkan di atas.
PASIVA
Total pasiva harus sama dengan total aktiva.
A. UTANG
Rincian 1: Utang klaim.
Utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan
oleh tertanggung/ceding company yang belum dibayar oleh perusahaan.
Rincian 2: Utang reasuransi.
Utang perusahaan kepada pihak reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban
membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi dan klaim.
Rincian 3: Utang komisi.
Utang yang timbul kepada pemberi premi sehubungan terjadinya penutupan asuransi.
Rincian 4: Utang pajak. Cukup jelas.
Rincian 5: Biaya yang masih harus dibayar.
Kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain.
Rincian 6: Utang lain.
Utang selain yang disebutkan diatas.
B. CADANGAN TEKNIS
Saldo yang disisihkan untuk memperkuat modal perusahaan dan atau untuk tujuan
mengatasi risiko.
Rincian 1: Cadangan Premi. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 87
Rincian 2: Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYMBP).
Adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa
pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.
Rincian 3: Cadangan Klaim. Cukup jelas.
C. Pinjaman Subordinasi
Pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya
dialakukan setelah pelunasan kewajiban lain.
D. MODAL SENDIRI
Rincian 1: Modal disetor. Cukup jelas.
Rincian 2: Agio saham. Cukup jelas.
Rincian 3: Cadangan.
Bagian saldo yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
Rincian 4: Kenaikan (penurunan) surat berharga.
Kenaikan atau penurunan nilai surat berharga akibat perubahan harga saham yang
dimiliki.
Rincian 5: Selisih penilaian aktiva tetap.
Selisih antara nilai perkiraan aktiva tetap dengan harga pasar.
Rincian 6: Saldo Laba (Rugi).
Laba yang tercatat setelah dikurangi untuk cadangan.
Saldo laba tahun 2009 harus sama dengan saldo laba akhir tahun 2009 pada blok
V.1 atau V.2. Demikian pula untuk tahun 2010, saldo laba tahun 2010 harus sama
dengan saldo laba akhir tahun 2010 pada blok V.1 atau V.2.
BLOK VI.I: NERACA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/REASURANSI SERTA
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2010
AKTIVA
A. INVESTASI
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 88
Rincian 1: Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito. Cukup jelas.
Rincian 2: Saham. Cukup jelas.
Rincian 3: Obligasi dan Medium Term Notes. Cukup jelas.
Rincian4: Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank
Indonesia. Cukup jelas.
Rincian 5 : Unit penyertaan reksadana. Cukup jelas.
Rincian 6: Penyertaan langsung.
Penyertaaan langsung pada saham perusahaan lain.
Rincian 7: Bangunan, tanah dengan bangunan.
Pembelian bangunan, tanah untuk investasi/dijual pada masa yang akan datang.
Rincian 8: Pinjaman hipotik.
Seluruh pinjaman perusahaan kepada pemegang hipotik.
Rincian 9: Pinjaman Polis. Cukup jelas.
Rincian 10: Investasi lain.
Investasi perusahaan selain yang disebutkan di atas seperti SBI, SBPU, Surat Pengakuan
Utang.
B. BUKA INVESTASI
Rincian 1: Kas dan bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Tagihan premi. Cukup jelas.
Rincian 3: Tagihan jasa keperantaraan. Cukup jelas.
Rincian 4: Tagihan hasil investasi.
Investasi perusahaan yang sudah jatuh tempo dan belum diterima pembayarannya.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 89
Rincian 5: Aktiva tetap. Cukup jelas.
Rincian 6: Aktiva lain.
Aktiva selain yang disebutkan di atas.
PASIVA
A. UTANG
Rincian 1: Utang klaim.
Utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh
tertanggung/ceding company yang belum dibayar oleh perusahaan.
Rincian 2: Utang reasuransi.
Utang perusahaan kepada pihak reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban
membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi dan klaim.
Rincian 3: Utang komisi.
Utang yang timbul kepada pemberi premi sehubungan terjadinya penutupan asuransi.
Rincian 4: Utang pajak. Cukup jelas.
Rincian 5: Biaya yang masih harus dibayar.
Kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain.
Rincian 6: Utang lain. Utang selain yang disebutkan diatas.
B. MODAL
Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 90
3.2.2.6. DANA PENSIUN
Saat ini telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin
banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu Dana Pensiun. Bentuk tabungan ini
mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang tujuannya untuk dinikmati oleh
karyawan setelah yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraan dilakukan dalam suatu
program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu
sistem pengumpulan dana.
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Rincian 4: Jenis Dana Pensiun.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan: Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga
keuangan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa. Contoh: DPLK Indolife
Pensiontama, DPLK Aetna Life Indonesia
Dana Pensiun Pemberi Kerja: Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan
yang mempekerjakan karyawan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
Contoh : Dana Pensiun Perum Perumnas, Dana Pensiun Pfizer Indonesia.
A. KHUSUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
Rincian 5: Jenis kegiatan pendiri Dana Pensiun lembaga keuangan.
Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam
kredit.
Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung dengan menerima
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 91
premi asuransi.
Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga
keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas.
Rincian 6: Jumlah pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada dana
pensiun lembaga keuangan tahun 2010.
Pemberi kerja: perusahaan yang mempekerjakan karyawan.
Rincian 7: Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2010.
Jenis kegiatan pendiri. Cukup jelas.
Peserta karyawan perusahaan: orang yang bekerja baik pada instansi pemerintah
ataupun swasta yang ikut dalam program DPLK.
Peserta pekerja mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari suatu
badan atau orang yang ikut dalam program DPLK.
Rincian 8: Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan
tahun 2010.
Jenis kegiatan pendiri:
Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam
kredit.
Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung dengan menerima
premi asuransi.
Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga
keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas.
Penerima manfaat pensiun DPLK: peserta DPLK yang telah menerima pensiun.
Peserta pekerja mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari suatu
badan atau orang yang ikut dalam program DPLK.
B. KHUSUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
Rincian 9: Jumlah peserta Dana Pensiun pemberi kerja tahun 2010
Program pensiun manfaat pasti: program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam
peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program
pensiun iuran pasti.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 92
Program pensiun iuran pasti: program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam
peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan
pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
Peserta pendiri: karyawan perusahaan pendiri yang mengikuti program dana pensiun
pemberi kerja.
Pendiri:
Orang atau badan usaha yang membentuk dana pensiun pemberi kerja.
Bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun lembaga
keuangan.
Peserta mitra pendiri: karyawan perusahaan mitra pendiri yang mengikuti program
dana pensiun pemberi kerja.
Mitra pendiri: pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja
pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
Rincian 10: Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2010.
Penerima manfaat pensiun: banyaknya peserta yang menerima manfaat pensiun yang
dibayar secara berkala pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan
dana pensiun.
Penerima manfaat pensiun normal: banyaknya penerima manfaat pensiun yang
dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
Penerima manfaat pensiun dipercepat: banyaknya peserta dana pensiun yang
menerima manfaat pensiun sebelum mencapai waktu usia pensiun normalnya.
Penerima manfaat pensiun cacat: banyaknya peserta dana pensiun yang menerima
manfaat pensiun dikarenakan mengalami cacat.
Penerima manfaat pensiun ditunda: banyaknya penerima manfaat pensiun yang
dibayarkan bila peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang
ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan
dana pensiun.
Janda/Duda: istri atau suami yang sah dari peserta atau pensiunan yang meninggal
dunia, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau
pensiun.
Anak: semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada
dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.
BLOK V.1: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PER
31 DESEMBER 2009 DAN 20101
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 93
A. AKTIVA
1. INVESTASI (Nilai Wajar)
Rincian 1: Deposito On Call.
Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Rincian 2: Deposito Berjangka.
Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh
tempo tertentu.
Rincian 3: Sertifikat Deposito.
Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga
tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.
Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.
Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia.
Rincian 5: Saham. Cukup jelas.
Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas.
Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas.
Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah.
Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.
Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana
Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana
Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.
Rincian 10: Penempatan Langsung.
Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 94
tercatat di bursa efek.
Rincian 11: Surat Pengakuan Utang.
Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila
berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
Rincian 12: Tanah.
Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah.
Rincian 13: Bangunan.
Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk
bangunan.
Rincian 14: Tanah dan Bangunan.
Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun
dalam tanah dan bangunan.
Rincian 15: Investasi Lain yang Diperkenankan.
Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi
yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci
dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.
2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI
Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Beban Dibayar di Muka.
Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah
dilakukan pembayaran.
Rincian 3: Piutang Investasi. Cukup jelas.
Rincian 4: Piutang Hasil Investasi.
Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo
pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 95
Rincian 5: Piutang Lain-lain.
Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun piutang
yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.
B. KEWAJIBAN
1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN
Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.
Utang manfaat pensiun jatuh tempo merupakan utang atas manfaat pensiun yang telah
jatuh tempo tetapi belum dibayar.
Rincian 2: Utang Investasi.
Utang investasi merupakan utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah
jatuh tempo tetapi belum dibayar.
Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.
Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan usaha Dana Pensiun yang
diterima di muka tetapi belum jatuh tempo.
Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar.
Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi
belum dibayar.
Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar
kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk
penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan
(fee) yang belum disetorkan ke pendiri.
BLOK V.2: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA ROGRAM
IURAN PASTI/MANFAAT PASTI PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2010
A. AKTIVA
1. INVESTASI (Nilai Wajar)
Rincian 1: Deposito On Call.
Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 96
Rincian 2: Deposito Berjangka.
Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh
tempo tertentu.
Rincian 3: Sertifikat Deposito.
Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga
tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.
Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.
Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia.
Rincian 5: Saham. Cukup jelas.
Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas.
Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas.
Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah.
Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.
Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana
Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana
Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.
Rincian 10: Penempatan Langsung.
Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak
tercatat di bursa efek.
Rincian 11: Surat Pengakuan Utang.
Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila
berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 97
Rincian 12: Tanah.
Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah.
Rincian 13: Bangunan.
Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk
bangunan.
Rincian 14: Tanah dan Bangunan.
Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun
dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam golongan investasi
dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor.
Rincian 15: Investasi Lain yang Diperkenankan.
Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi
yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci
dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.
2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI
Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Piutang Iuran.
Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana
Pensiun pada tanggal neraca.
Rincian 2 merupakan penjumlahan antara Rincian 2.a, Rincian 2.b dan Rincian 2.c.
Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas.
Rincian 4: Beban Dibayar di Muka.
Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah
dilakukan pembayaran.
Rincian 5: Piutang Investasi.
Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun
dan belum diterima pembayarannya.
Rincian 6: Piutang Hasil Investasi.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 98
Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo
pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.
Rincian 7: Piutang Lain-lain.
Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha.
3. AKTIVA OPERASIONAL
Aktiva operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana
Pensiun.
Rincian 1: Tanah dan Bangunan (Nilai Buku). Cukup jelas.
Rincian 2: Kendaraan (Nilai Buku). Cukup jelas.
Rincian 3: Peralatan Komputer (Nilai Buku). Cukup jelas.
Rincian 4: Peralatan Kantor (Nilai Buku). Cukup jelas.
Rincian 5: Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku). Cukup jelas.
4. AKTIVA LAIN-LAIN
Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi,
aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.
5. AKTIVA TERSEDIA
Cukup jelas.
B. KEWAJIBAN
1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA/MANFAAT PASTI
Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.
Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.
Rincian 2: Utang Investasi.
Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum
dibayar.
Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 99
Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah
diterima.
Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar.
Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi
belum dibayar.
Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain.
Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain merupakan kewajiban di luar kewajiban
aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (fee) yang belum
disetorkan ke Pendiri.
Rincian 6: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar
kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk
penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan
(fee) yang belum disetorkan ke Pendiri.
BLOK VI: LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA
KEUANGAN & PEMBERI KERJA TAHUN 2009-2010
Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang
perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta
menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.
A. PENAMBAHAN
Rincian 1: Pendapatan Investasi.
Pendapatan investasi: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Dana
Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode
tertentu.
Rincian 1.a: Bunga.
Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode
laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
Rincian 1.b: Dividen.
Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 100
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut
ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.
Rincian 1.c: Sewa.
Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.
Rincian 1.d: Laba (Rugi) Pelepasan Investasi.
Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga
perolehan.
Rincian 1.e: Pendapatan Investasi Lain.
Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas,
yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-
undangan.
Rincian 2: Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi.
Nilai kekayaan (aktiva) dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan
melalui distribusi hasil investasi.
Rincian 3: Iuran Jatuh Tempo.
Rincian Iuran Jatuh Tempo merupakan hasil penjumlahan Iuran Normal Pemberi
Kerja, Iuran Normal Peserta dan Iuran Tambahan.
Rincian 4: Pendapatan di Luar Investasi. Cukup jelas.
Rincian 5: Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain.
Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya
kepesertaan seseorang peserta dari dana pensiun yang satu ke dana pensiun yang lain.
Rincian 6: Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. Cukup jelas.
B. PENGURANGAN
Rincian 1: Beban Investasi.
Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 101
investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana
Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
Rincian 2: Beban Operasional.
Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
Rincian 3: Manfaat Pensiun.
Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang
ditetapkan dalam peraturan dana pensiun
Rincian 4: Pajak penghasilan. Cukup jelas.
Rincian 5: Beban Lain-lain di Luar Investasi dan Operasional.
Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun,
sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya:
jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank dan lain-lain).
Rincian 6: Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain.
Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya
kepesertaan seseorang peserta ke dana pensiun yang lain.
Rincian 7: Penarikan Iuran. Cukup jelas.
C. KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih sama dengan Rincian Penambahan dikurangi
Rincian Pengurangan.
D. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN
Total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang
belum jatuh tempo, dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria yang
dihitung oleh aktuaris dalam kondisi awal tahun.
E. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN
Cukup jelas.
BLOK VII: PERHITUNGAN HASIL USAHA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN &
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 102
PEMBERI KERJA TAHUN 2009-2010
A. PENDAPATAN INVESTASI
Pendapatan: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dana pensiun yang
timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.
Rincian 1: Bunga.
Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode
laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
Rincian 2: Dividen.
Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut
ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.
Rincian 3: Sewa.
Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.
Rincian 4: Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi.
Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga
perolehan.
Rincian 5: Pendapatan Investasi Lain.
Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas,
yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-
undangan.
B. BEBAN INVESTASI
Beban Investasi: Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan,
untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 103
di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan
pembayarannya.
Rincian 1: Beban Transaksi. Cukup jelas.
Rincian 2: Beban Pemeliharaan Investasi Tanah dan Bangunan. Cukup jelas.
Rincian 3: Beban Penyusutan Bangunan.
Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun
inventaris.
Rincian 4: Beban Manejer Investasi. Cukup jelas.
Rincian 5: Beban Investasi Lain. Cukup jelas.
C. HASIL USAHA INVESTASI
Hasil usaha investasi: pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis atau usaha
dana pensiun di sektor ini atau di sektor Lembaga Keuangan.
Rincian Hasil Usaha Investasi merupakan selisih dari rincian Pendapatan Investasi
dengan rincian Beban Investasi.
D. BEBAN OPERASIONAL
Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan
investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.
Rincian 1: Gaji Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas. Cukup jelas.
Rincian 2: Beban Kantor.
Beban kantor: biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat tulis kantor.
Rincian 3: Beban Pemeliharaan. Cukup jelas.
Rincian 4: Beban Penyusutan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 104
Biaya penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap
maupun inventaris.
Rincian 5: Beban Jasa Pihak Ketiga.
Biaya honorarium yang dikeluarkan dalam rangka kepentingan dana pensiun, seperti
honorarium akuntansi luar, penasihat hukum, notaris, juru taksir dan juru lelang.
Rincian 6: Beban (Fee) Kepada Pendiri. Cukup jelas.
Rincian 7: Beban Operasional Lain. Cukup jelas.
E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN
Pendapatan dan beban yang terjadi tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan
penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya
jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa biro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya
administrasi bank, dan lain-lain).
Rincian 1: Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas.
Rincian 2: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional. Cukup jelas.
Rincian 3: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 4: Pendapatan Lain di Luar Investasi. Cukup jelas.
Rincian 5: Beban Lain di Luar Investasi. Cukup jelas.
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
Rincian F = Rincian C - Rincian D + Rincian E
G. PAJAK PENGHASILAN
Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban
tahun yang bersangkutan.
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK.
Rincian H = Rincian F - Rincian G
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 105
BLOK VIII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
A. AKTIVA
1. INVESTASI (Harga Perolehan)
Rincian 1: Deposito On Call.
Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Rincian 2: Deposito Berjangka.
Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh
tempo tertentu.
Rincian 3: Sertifikat Deposito.
Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga
tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.
Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.
Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia.
Rincian 5: Saham. Cukup jelas.
Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas.
Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas.
Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah.
Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.
Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 106
Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana
Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.
Rincian 10: Penempatan Langsung.
Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak
tercatat di bursa efek.
Rincian 11: Surat Pengakuan Utang.
Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila
berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
Rincian 12: Tanah.
Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah.
Rincian 13: Bangunan.
Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk
bangunan.
Rincian 14: Tanah dan Bangunan.
Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun
dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam golongan investasi
dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor.
Rincian 15: Akumulasi Penyusutan Bangunan. Cukup jelas.
Rinician 16: Investasi Lain yang Diperkenankan.
Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi
yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci
dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.
2. SELISIH PENILAIAN INVESTASI
Selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai
wajar.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 107
3. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI
Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Piutang Iuran.
Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana
Pensiun pada tanggal neraca.
Rincian Piutang Iuran merupakan penjumlahan Iuran Rincian 2.a, Rincian 2.b dan
Rincian 2.c.
Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran.
Iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun.
Rincian 4: Beban Dibayar di Muka.
Beban dibayar di muka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah
dilakukan pembayaran.
Rincian 5: Piutang Investasi.
Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun
dan belum diterima pembayarannya.
Rincian 6: Piutang Hasil Investasi.
Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo
pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.
Rincian 7: Piutang Lain-lain.
Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha.
4. AKTIVA OPERASIONAL
Aktiva Operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana
Pensiun.
Rincian 1: Tanah dan bangunan. Cukup jelas.
Rincian 2: Kendaraan. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 108
Rincian 3: Peralatan komputer. Cukup jelas.
Rincian 4: Peralatan kantor. Cukup jelas.
Rincian 5: Aktiva operasional lain. Cukup jelas.
Rincian 6: Akumulasi penyusutan. Cukup jelas.
5. AKTIVA LAIN-LAIN
Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi,
aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.
BLOK VIII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2009-2010 [LANJUTAN]
B. KEWAJIBAN
1. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.
Rincian 1: Akumulasi iuran. Cukup jelas.
Rincian 2: Hasil usaha. Cukup jelas.
Rincian 3: Pengalihan dana dari DPPK dan pemberi kerja. Cukup jelas.
2. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI
Cukup jelas.
3. KEWAJIBAN AKTUARIA
Cukup jelas.
4. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN
Rincian 1: Utang manfaat pensiun jatuh tempo.
Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.
Rincian 2: Utang investasi.
Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum
dibayar.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 109
Rincian 3: Pendapatan diterima di muka.
Pendapatan dari suatu usaha Dana Pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah
diterima.
Rincian 4: Beban yang masih harus dibayar.
Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi
belum dibayar.
Rincian 5: Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain.
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar
kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk
penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan
(fee) yang belum disetorkan ke Pendiri.
5. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA.
Selisih kewajiban aktuaria mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban
aktuaria dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun
6. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI.
Cukup jelas.
7. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA
Rincian 1 : Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.
Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.
Rincian 2 : Utang Investasi.
Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum
dibayar.
Rincian 3 : Pendapatan Diterima di Muka.
Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah
diterima.
Rincian 4 : Beban yang Masih Harus Dibayar.
Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 110
belum dibayar.
Rincian 5 : Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain.
Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain merupakan kewajiban di luar kewajiban
aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (fee) yang belum
disetorkan ke Pendiri.
BLOK IX.1: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TAHUN
2009-2010
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Rincian 1: Penerimaan Bunga.
Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode
laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
Rincian 2: Penerimaan Dividen.
Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut
ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.
Rincian 3: Penerimaan Sewa.
Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.
Rincian 4: Pendapatan Investasi Lain.
Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas,
yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-
undangan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 111
Rincian 5: Pelepasan Investasi.
Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga
perolehan.
Rincian 6: Penanaman Investasi. Cukup jelas,
Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. Cukup jelas.
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan
investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.
Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. Cukup jelas.
Rincian 2: Pendapatan di Luar Investasi. Cukup jelas.
Rincian 3: Beban di Luar Investasi dan Operasional.
Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun,
sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya:
jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain).
Rincian 4: Pajak Penghasilan. Cukup jelas.
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Rincian 1: Penerimaan Iuran. Cukup jelas.
Rincian 2: Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. Cukup jelas.
Rincian 3: Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain. Cukup jelas.
Rincian 4: Pembayaran Manfaat Pensiun. Cukup jelas.
Rincian 5: Penarikan Iuran. Cukup jelas.
D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 112
E. KAS PADA AWAL PERIODE. Cukup jelas.
F. KAS PADA AKHIR PERIODE. Cukup jelas.
BLOK IX.2: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM
IURAN PASTI/MANFAAT PASTI TAHUN 2009-2010
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Rincian 1: Penerimaan Bunga.
Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode
laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
Rincian 2: Penerimaan Dividen.
Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut
ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.
Rincian 3: Penerimaan Sewa.
Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,
yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang
belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya
waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.
Rincian 4: Pendapatan Investasi Lain.
Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas,
yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-
undangan.
Rincian 5 : Pelepasan Investasi.
Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 113
perolehan.
Rincian 6: Penanaman Investasi. Cukup jelas.
Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. Cukup jelas.
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. Cukup jelas.
Rincian 2: Penjualan Aktiva Operasional. Cukup jelas.
Rincian 3: Pembelian Aktiva Operasional. Cukup jelas.
Rincian 4: Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 5: Pembelian Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 6: Pendapatan Lain di Luar Investasi. Cukup jelas.
Rincian 7: Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional.
Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun,
sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya:
jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain).
Rincian 8: Pajak Penghasilan. Cukup jelas.
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Rincian 1: Penerimaan Iuran Pemberi Kerja. Cukup jelas.
Rincian 2: Penerimaan Iuran Peserta. Cukup jelas.
Rincian 3: Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 114
Rincian 4: Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain. Cukup jelas.
Rincian 5: Pembayaran Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain. Cukup jelas.
Rincian 6: Pembayaran Manfaat Pensiun. Cukup jelas.
D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. Cukup jelas.
E. KAS PADA AWAL PERIODE. Cukup jelas.
F. KAS PADA AKHIR PERIODE. Cukup jelas.
3.2.2.7. PERUSAHAAN PEGADAIAN
Perusahaan Pegadaian: perusahaan yang melakukan usaha pemberian kredit jangka
pendek kepada nasabahnya dengan barang jaminan.
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Keterangan yang ditanyakan mencakup jenis produk pegadaian, jenis barang yang
dijadikan jaminan, besarnya nilai jaminan, sisa nilai pinjaman yang belum dibayar dan
jumlah nasabah menurut lapangan usaha.
Rincian 3: Jenis produk pegadaian.
Gadai: kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada
saat itu juga dengan menggunakan barang jaminan.
Jasa taksiran: jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian bagi para nasabahnya
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 115
untuk mengetahui kualitas barang atau perhiasan milik nasabah seperti (emas, perak,
berlian).
Jasa penitipan: tempat penitipan barang berharga yang disediakan Perum Pegadaian
bagi para nasabah yang menghendaki keamanan yang baik atas barang berharga
miliknya.
Gold Counter: usaha yang dilakukan perusahaan Pegadaian berupa jual beli emas.
Lainnya: usaha yang dilakukan perusahaan Pegadaian yang dapat menambah
pendapatan selain produk-produk di atas.
Rincian 4: Jenis barang yang dijadikan barang jaminan. Cukup jelas.
Rincian 5: Besarnya nilai pinjaman yang diberikan, nilai sisa pinjaman yang
diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman
tahun 2010.
Nilai pinjaman/kredit: besarnya pinjaman/kredit yang diberikan oleh Pegadaian kepada
nasabah selama tahun 2010.
Nilai sisa pinjaman: besarnya pinjaman yang belum dilunasi oleh nasabah selama
tahun 2010.
Penerimaan barang jaminan: banyaknya barang jaminan yang diterima oleh Perum
Pegadaian selama tahun 2010.
Golongan pinjaman:
Golongan A: Pinjaman yang diberikan kurang dari Rp 150.000,-
Golongan B: Pinjaman yang diberikan Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,-
Golongan C: Pinjaman yang diberikan Rp 510.000,- s.d. Rp 20.000.000,-
Golongan D: Pinjaman yang diberikan lebih dari Rp 20.000.000, -
Rincian 6: Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah.
Cukup jelas.
BLOK IV: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2009 - 2010
A. PENDAPATAN USAHA
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 116
Rincian 1: Pendapatan Sewa Modal. Cukup jelas.
Rincian 2: Pendapatan Bea Administrasi. Cukup jelas.
Rincian 3: Penjualan Emas.
Keuntungan bruto yang diperoleh pihak pegadaian dari usaha perdagangan emas.
B. PENDAPATAN USAHA LAINNYA
Rincian 1: Pendapatan Investasi
Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan Pegadaian yang
timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.
Rincian 2: Pendapatan Usaha Anak Perusahaan. Cukup jelas.
C. BEBAN USAHA
Rincian 1: Biaya Bunga dan Provisi
Biaya atas kredit modal kerja dari bank dan obligasi yang dikeluarkan.
Rincian 2: Biaya Pegawai/Tenaga Kerja. Cukup jelas.
BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA RINCIAN 2 = BIAYA BALAS
JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8
Rincian 3: Beban Administrasi dan Pemasaran. Cukup jelas.
Rincian 4: Beban Umum. Cukup jelas.
Rincian 5: Beban Pendidikan dan Latihan. Cukup jelas.
Rincian 6: Beban Penyusutan Bangunan. Cukup jelas.
Rincian 7: Beban Penyusutan Inventaris. Cukup jelas.
Rincian 8: Beban Penyusutan Kendaraan. Cukup jelas.
Rincian 9: Beban Amortisasi.
Perbedaan atas beban yang ditanggung dari biaya emisi dan provisi perusahaan tahun
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 117
yang bersangkutan.
Rincian 10: Beban Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha. Cukup jelas.
Rincian 11: Beban Penyisihan Piutang. Cukup jelas.
Rincian 12: Beban Penghapusan Piutang. Cukup jelas.
D. PENDAPATAN LAIN-LAIN
Rincian 1: Uang Kelebihan Nasabah yang Kedaluarsa. Cukup jelas.
Rincian 2: Pendapatan Jasa Giro. Cukup jelas.
Rincian 3: Selisih Perhitungan. Cukup jelas.
Rincian 4: Pendapatan Sewa. Cukup jelas.
Rincian 5: Pendapatan Penjualan Barang Contoh. Cukup jelas.
Rincian 6: Pendapatan Selisih Kurs. Cukup jelas.
Rincian 7: Pendapatan SBK/Kartu Nasabah Hilang. Cukup jelas.
Rincian 8: Pendapatan Lainnya. Cukup jelas.
Rincian 9: Laba Penjualan Surat Berharga. Cukup jelas.
Rincian 10: Laba Penjualan Aktiva Tetap. Cukup jelas.
Rincian 11: Laba Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 12: Laba Pertukaran/Pengalihan Aktiva Tetap/Lain Cukup jelas.
E. BEBAN LAINNYA
Rincian 1: Rugi Penjualan Surat Berharga. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 118
Rincian 2: Rugi Penjualan Aktiva Tetap. Cukup jelas.
Rincian 3: Rugi Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 4: Rugi Pertukaran/Pengalihan Aktiva Tetap/Lain-lain. Cukup jelas.
Rincian 5: Rugi Selisih Kurs. Cukup jelas.
F. LABA (RUGI) LUAR BIASA
Kerugian luar biasa: kerugian yang disebabkan terjadinya peristiwa yang tidak dapat
diduga seperti kebakaran kantor, terjadinya gempa.
G. LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak merupakan penjumlahan Pendapatan Usaha,
Pendapatan Usaha Lainnya dan Pendapatan Lain-lain dikurangi Beban Usaha dan
Beban Lainnya ditambah dengan Laba (Rugi) Lainnya.
H. PAJAK PENGHASILAN. Cukup jelas.
I. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK.
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak merupakan selisih antara Laba (Rugi) Bersih Sebelum
Pajak dengan Pajak Penghasilan.
BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
A. AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Rincian 1: Kas. Cukup jelas.
Rincian 2: Bank. Cukup jelas.
Rincian 3: Piutang Usaha.
Realisasi pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank, kepada pegawai sendiri,
termasuk uang muka yang harus dibayar kembali oleh pegawai yang bersangkutan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 119
Rincian 4: Piutang Non Usaha.
Kelebihan penyaluran dana kepada pihak lain bukan nasabah yang akan diperhitungkan
dengan pembagian laba perusahaan dan kelebihan kewajiban penyetoran iuran Taspen
dan Askes pada periode 31 Desember 2009 dan 2010.
Rincian 5: Uang Muka.
Uang muka terdiri dari uang muka dinas, uang muka pembelian dan uang muka lainnya.
Rincian 6: Pajak Dibayar di Muka. Cukup jelas.
Rincian 7: Biaya Dibayar di Muka.
Pengeluaran perusahaan yang akan menjadi beban di tahun berikutnya, misalnya
asuransi aktiva tetap, sewa rumah/gedung kantor, biaya pegawai dan lain-lain.
Rincian 8: Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
Perhitungan sewa modal atas saldo pinjaman yang diberikan dan bunga deposito yang
masih harus diterima per 31 Desember 2009 dan 2010.
AKTIVA TETAP
Rincian 1: Tanah. Cukup jelas.
Rincian 2: Bangunan. Cukup jelas.
Rincian 3: Inventaris. Cukup jelas.
Rincian 4: Kendaraan. Cukup jelas.
Rincian 5: Akumulasi Penyusutan Bangunan. Cukup jelas.
Rincian 6: Akumulasi Penyusutan Inventaris. Cukup jelas.
Rincian 7: Akumulasi Penyusutan Kendaraan. Cukup jelas.
Rincian 8: Aktiva Dalam Penyelesaian. Cukup jelas.
AKTIVA LAIN-LAIN
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 120
Rincian 1: Persediaan Barang. Cukup jelas.
Rincian 2: Persediaan Emas. Cukup jelas.
Rincian 3: Aktiva tidak Berwujud. Cukup jelas.
Rincian 4: Beban yang Ditangguhkan. Cukup jelas.
Beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun,
yaitu: Beban rehabilitasi, beban pengurusan legal hak atas tanah, biaya RUF (Revolving
Underwriter Facility).
Rincian 5: Barang Bermasalah. Cukup jelas.
Rincian 6: Barang Lelang Milik Perusahaan.
Merupakan barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal
jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perum Pegadaian sebesar
Harga Limit Lelang (HLL).
Rincian 7: Barang Jaminan yang Disisihkan. Cukup jelas.
Rincian 8: Aktiva yang Disisihkan (AYD).
Merupakan barang jaminan bermasalah yang telah ditaksir kembali menjadi taksiran
wajar dan masih dalam proses penyelesaian.
Rincian 9: Kerugian Perusahaan yang Masih Harus Diperhitungkan (KPYD).
Cukup jelas.
B. PASIVA
Jumlah Pasiva harus sama dengan Jumlah Aktiva.
UTANG LANCAR
Rincian 1: Utang Usaha. Cukup jelas.
Rincian 2: Utang Bea Lelang. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 121
Rincian 3: Utang Kepada Nasabah.
Hak para nasabah yang berasal dari hasil penjualan barang jaminan yang dijual secara
lelang setelah dikurangi kewajiban pinjaman pokok dan sewa modal.
Rincian 4: Utang pajak.
Perhitungan pajak penghasilan badan yang belum disetorkan pada saat tutup buku yang
terdiri dari PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25.
Rincian 5: Utang Kepada Pegawai. Cukup jelas.
Rincian 6: Utang Modal Kerja Jangka Pendek. Cukup jelas.
Rincian 7: Biaya yang Masih Harus Dibayar. Cukup jelas.
Meliputi bunga obligasi, biaya pegawai, biaya umum dan biaya administrasi lainnya.
Rincian 8: Pendapatan Diterima di Muka.
Bagian penerimaan sewa gedung untuk jangka waktu beberapa tahun mendatang.
UTANG LANCAR LAINNYA
Rincian 1: Utang Jasa Produksi Dana Sosial Pendidikan. Cukup jelas.
Rincian 2: Utang Iuran Wajib. Cukup jelas.
Rincian 3: Utang Dana Pembinaan. Cukup jelas.
Rincian 4: Utang Dana Pembangunan Semesta. Cukup jelas.
Rincian 5: Utang Pendapatan yang Ditangguhkan. Cukup jelas.
REKENING ANTAR KANTOR
Rincian 1: RAK Dalam Kantor Wilayah. Cukup jelas.
Rincian 2: RAK Antar Kantor Wilayah dan Pusat. Cukup jelas.
Rincian 3: RAK Antar Kantor Cabang dan Pusat. Cukup jelas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 122
Rincian 4: RAK Antar Wilayah. Cukup jelas.
Rincian 5: RAK Dalam Kantor Pusat. Cukup jelas.
MODAL
Rincian 1: Modal Awal. Cukup jelas.
Rincian 2: Penyertaan Modal Pemerintah. Cukup jelas.
Rincian 3: Cadangan Umum. Cukup jelas.
Rincian 4: Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Cukup jelas.
Rincian 5: Saldo Laba(Rugi) Tahun Lalu. Cukup jelas.
Rincian 6: Saldo Laba(Rugi) Tahun Berjalan. Cukup jelas.
3.2.2.8. PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING
BLOK II: KETERANGAN USAHA
Pedagang Valuta Asing: perusahaan yang memperoleh ijin Bank Indonesia untuk
melalukan transaksi jual beli mata uang asing/valuta asing.
Contoh: PT. Ayumas Gunung Agung, Haji La Tunrung Money Changer.
Valuta Asing: mata uang negara asing yang resmi dikeluarkan oleh negara asing yang
digunakan sebagai alat pembayaran.
Contoh: Dollar Amerika (USD), Euro Uni Eropa (EURO), Yen Jepang (JPY).
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 123
Rincian 4: Transaksi valuta asing selama tahun 2010
Isikan volume dan nilai transaksi jual/beli valas pada kolom-kolom yang disediakan untuk
masing-masing valas yang diperdagangkan.
Kolom 1: JENIS VALAS
Cara pengisian jenis valas lainnya: urutkan jenis valas maksimum 5 jenis valas (selain
dari jenis valas a s.d j yang telah ada pada daftar pertanyaan) berdasarkan nilai jual
yang tertinggi. Apabila terdapat lebih dari 5 jenis valas, maka urutan yang kelima dan
seterusnya digabung menjadi satu dan dituliskan sebagai “gabungan”, kolom (2) dan
kolom (4) pada baris tersebut tidak perlu diisi (kosong), sedangkan nilainya diisikan pada
kolom (3) dan kolom (5).
Kolom 2: VOLUME VALAS YANG DIJUAL
Banyaknya valas yang dijual perusahaan ini selama tahun 2010 dalam satuan mata
uang masing-masing negara.
Kolom 3: NILAI VALAS YANG DIJUAL
Nilai kumulatif dari seluruh hasil penjualan valas pada kolom (2) dalam satuan rupiah.
Nilai valas yang dijual: seluruh nilai valas yang dijual oleh perusahaan pedagang valuta
asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs jual) yang berlaku pada saat transaksi
terjadi.
Kolom 4: VOLUME VALAS YANG DIBELI
Banyaknya mata uang asing yang dibeli perusahaan selama tahun 2010 dalam satuan
mata uang masing-masing negara.
Kolom 5: NILAI VALAS YANG DIBELI
Nilai kumulatif dari seluruh hasil pembelian valas pada kolom (4) dalam satuan rupiah.
Nilai Valas yang dibeli: seluruh nilai valas yang dibeli oleh perusahaan pedagang valuta
asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs beli) yang berlaku pada saat transaksi
terjadi.
Kurs: keterbandingan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang berlaku
pada saat transaksi.
BLOK V: LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
A. PENDAPATAN
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 124
Rincian 1: Penjualan Valuta Asing.
Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan valuta asing.
ISIAN PADA RINCIAN 1 KOLOM (3) = ISIAN BLOK II.2. RINCIAN 4 BARIS JUMLAH
KOLOM (3) - NILAI VALAS YANG DIJUAL
Rincian 2: Harga Pokok Penjualan.
Hasil penjumlahan persediaan awal (nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual pada
awal periode) dengan pembelian (nilai barang dagang yang dibeli dalam suatu periode)
dikurangi dengan persediaan akhir (nilai barang dagang yang tersedia pada akhir
periode).
ISIAN PADA RINCIAN 2 KOLOM (3) = STOK AWAL ( BLOK VI. RINCIAN A.4 KOLOM
(2) + PEMBELIAN 2010 [ BLOK II RINCIAN 4 BARIS JUMLAH KOLOM (5) ] - STOK
AKHIR [ BLOK VI. RINCIAN A.4 KOLOM (3) ]
Rincian 3: Pendapatan Lain-lain.
Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 dan 2 di atas, misalnya hasil
penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan pedagang valuta
asing.
B. BIAYA (jumlah rincian 1 s/d 6)
Rincian 1: Biaya Tenaga Kerja. Cukup jelas.
BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN 1 KOLOM (3) = BIAYA
BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 8
Rincian 2: Penyusutan. Cukup jelas.
Rincian 3: Sewa. Cukup jelas.
Rincian 4: Biaya Bank. Cukup jelas.
Rincian 5: Pemeliharaan dan Perbaikan.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-
gedung/rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 125
Rincian 6: Biaya Lainnya.
Biaya yang tidak termasuk ke dalam salah satu rincian 1 s.d. 5 di atas, seperti biaya
penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis.
C. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
Merupakan selisih dari Rincian A dengan Rincian B.
D. PAJAK PENGHASILAN. Cukup jelas.
E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
Laba/Rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi Pajak Penghasilan
(Rincian C - Rincian D).
F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. Cukup jelas.
G. DIVIDEN. Cukup jelas.
H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE
Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal
periode dikurangi dengan deviden.
(Rincian E + Rincian F - Rincian G)
LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 2009 ( BLOK IV. RINCIAN H KOLOM (2) = LABA
DITAHAN AWAL PERIODE 2010 ( BLOK V. RINCIAN F KOLOM (3) )
BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2010
A. AKTIVA
Rincian 1: Kas. Cukup jelas.
Rincian 2: Bank. Cukup jelas.
Rincian 3: Piutang. Cukup jelas.
Rincian 4: Persediaan Valas.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 126
Nilai dari seluruh persediaan valuta asing yang belum terjual sampai dengan tanggal
pembuatan neraca.
Rincian 5: Uang Muka Pajak. Cukup jelas.
Rincian 6: Aktiva Tetap dan Inventaris. Cukup jelas.
Rincian 7: Penyusutan Aktiva Tetap. Cukup jelas.
Rincian 8: Investasi.
Besarnya nilai investasi oleh perusahaan ini seperti investasi pada surat-surat berharga
maupun lainnya.
Rincian 9: Aktiva lainnya. Cukup jelas.
JUMLAH AKTIVA
Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 s/d rincian 9.
B. PASIVA
Rincian 1: Hutang Bank. Cukup jelas.
Rincian 2: Hutang Pada Pihak Ketiga. Cukup jelas.
Rincian 3: Hutang Pajak. Cukup jelas.
Rincian 4: Modal (merupakan jumlah Rincian 4a s/d Rincian 4c).
Rincian 4.a: Modal Disetor. Cukup jelas.
Rincian 4.b: Cadangan.
Dana yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat
pemegang saham.
Rincian 4.c: Laba Ditahan. Cukup jelas.
LABA DITAHAN PADA RINCIAN 4c INI = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA
BLOK V. RINCIAN H UNTUK MASING-MASING TAHUN 2009 DAN 2010
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 127
JUMLAH PASIVA
Rincian ini merupakan penjumlahan rincian 1 s/d rincian 4.
JUMLAH AKTIVA = JUMLAH PASIVA UNTUK MASING-MASING KOLOM
3.2.2.9. USAHA KOPERASI
BLOK II: KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA
Rincian 1a: Nama Ketua Koperasi. Cukup jelas.
Rincian 2: Pendirian Koperasi.
Tuliskan secara lengkap tahun berdiri koperasi sesuai akta/surat pendiriannya
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 128
sebelum disahkan pemerintah sebelum badan hukum.
No. Badan Hukum adalah identitas yang diberikan oleh kantor kementerian koperasi
dan usaha kecil menengah ( d/h. Departemen koperasi dan PPK ) sebagai pernyataan
status badan hukum koperasi setelah akta pendirian koperasi tersebut disahkan oleh
pemerintah.
Tuliskan Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan badan hukum yang tertera pada surat
keputusan pemerintah tentang badan hukum koperasi tersebut yang ditanda tangani
oleh pejabat yang berwenang.
Rincian 3: Bentuk Koperasi. Cukup jelas.
Rincian 4: Jenis Koperasi berdasarkan akta pendirian.
Koperasi Simpan Pinjam: koperasi dengan kegiatannya melakukan usaha simpan
pinjam bagi para anggotanya.
Koperasi Produsen: koperasi dengan kegiatan usahanya memproduksi suatu barang
baik barang jadi/setengah jadi.
Koperasi Pemasaran: koperasi dengan kegiatan usahanya di bidang pemasaran
produk yang dihasilkan oleh para anggotanya.
Koperasi Konsumen: koperasi dengan kegiatan usahanya menyediakan barang
konsumsi bagi para anggotanya.
Koperasi Jasa-jasa: koperasi yang kegiatan usahanya bergerak pada kegiatan jasa-
jasa.
Rincian 5: Kelompok Koperasi.
Kelompok-kelompok koperasi meliputi:
01. KUD 11.Kop.Pertambangan 22.Kop.Angk. Darat 33. Kop. Veteran
02. Kopontren 12.Kop.Listrik Pedesaan 23. Kop. Angk. Laut 34.Kop.Wredatama
03. Kop. Perikanan 13. KPN / KPRI 24.Kop.Angk.Sungai 35. Kop. Pepabri
04. Kop. Peternakan 14. Kop. Karyawan 25.Kop.Angk.Penyebr 36.Kop. Mahasiswa
05. Kop. Perkebunan 15. Kop.Angkatan Darat 26. Kop. Wisata 37. Kop. Pemuda
06. Kop. Pangan 16. Kop.Angkatan Udara 27. Kop. Telkom 38.Kop. Pedagang K5
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 129
07. Kop. Hortikultura 17. Kop. Kepolisian 28. Kop. Perumahan 39. Kop. Pembiayaan
08. Kopinkra(Industri) 18. Kop. Angkatan Laut 29. Kop. BPR 40.Kop.Distribusi
Kerajinan Rakyat)
09. Kop. Pengusaha
tahu tempe
19. Kop. Serba Usaha 30. Kop.Asuransi
Indonesia
41. Kop. Kelompok
Tani (KKT)
10. Kopra 20. Kop. Pasar 31. Kop. Wanita 42.Lainnya(sebutkan)
21. Kop. Simpan pinjam
(KSP)
32. Kop. Profesi
Rincian 6: Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang diterapkan kepada
anggotanya dan bagaimana cara pembayaran bunga/bagi hasil yang digunakan.
Bunga dibayar dimuka adalah bunga yang dibayarkan sekaligus pada saat pinjaman
dikucurkan.
Bunga dibayar pada akhir periode adalah bunga yang dibayar di akhir periode atau
pada pembayaran terakhir.
Contoh: Petani meminjam uang sebesar Rp 500.000,- kepada koperasi dengan bunga
2% per bulan, jika tiga bulan baru bisa membayar karena masa panen maka petani akan
membayar Rp 500.000 X 6 % + Rp 500.000 = Rp 30.000 + Rp 500.000 = Rp 530.000,-
Biaya dibayar secara periodik adalah bunga yang dibayarkan secara cicilan
bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok.
Rincian 7.a: Periode pengembalian angsuran yang biasanya digunakan.
Periode pengembalian angsuran yang biasa digunakan oleh peminjam.
Rincian 7.b: Lamanya pengembalian angsuran. Cukup jelas.
Rincian 8: Rata-rata tingkat bunga kredit per bulan tahun 2010.
Bunga tetap adalah biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari pokok
pinjaman.
Bunga menurun adalah biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari sisa
pinjaman.
Rincian 9: Total nilai kredit yang diberikan selama tahun 2010.
Adalah besarnya kredit yang diberikan oleh koperasi baik pada anggota maupun bukan
anggota selama tahun 2010. Kredit diberikan dengan persetujuan bahwa uang tersebut
akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau imbalan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 130
Rincian 10: Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2010.
Penggunaan kredit yang diberikan diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu:
a). Untuk keperluan kontrak, perbaikan/perluasan dan pembelian rumah.
b). Untuk pembelian kendaraan.
c). Untuk usaha.
d). Untuk biaya sekolah/kuliah.
e). Untuk pesta selamatan/perkawinan.
f). Untuk keperluan lainnya.
SUMBER DAYA USAHA KOPERASI DAN PERKEMBANGANNYA
Rincian 11: Banyaknya Anggota. Cukup jelas.
Rincian 12: Banyaknya Peminjam. Cukup jelas.
Rincian 13: Banyaknya Peminjam yang Kreditnya Macet.
Tuliskan banyaknya nasabah yang masih memiliki pinjaman pada posisi akhir tahun
2009 dan 2009, dan sudah lebih dari 24 bulan tidak melakukan pembayaran cicilan baik
bunga maupun pokoknya.
BLOK III: KEPENGURUSAN, PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
Rincian 1: Banyaknya pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi menurut
jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2010.
Pengurus adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat
Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama kali,
susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan
pengurus paling lama 5 tahun dan bila habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
Pengawas adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat
Anggota. Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Untuk dapat dipilih dan
diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengawas
bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
Pengawas berwewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan
mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil
pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Pengelola adalah orang yang diangkat dan diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus
koperasi untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus dan
hubungan antara pengelola dan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 131
dasar perikatan. Rencana pengangkatan pengelola oleh pengurus harus diajukan
kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.
Rincian 2: Banyaknya pekerja/karyawan menurut jenjang pendidikan, status
pekerja, dan jenis kelamin per 31 Desember 2010.
Pekerja tetap adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah/gaji.
Jenjang pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan/ditamatkan
keadaan 31 Desember 2010.
Contoh: Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, maka dianggap tamat
SMA.
Rincian 3: Balas Jasa Pekerja Selama Tahun 2010.
Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan
produksi, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Balas jasa pekerja yang
berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang itu.
Balas jasa pekerja terdiri dari:
Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi
pajak baik dalam bentuk uang maupun barang.
Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang
bekerja di luar jam kerja biasa.
Hadiah, bonus dan sejenisnya adalah pengeluaran perusahaan berupa uang dan atau
barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan
kepada perusahaan dan atau perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan
keuntungan.
Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya adalah biaya perusahaan yang
dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah
tersebut atas nama buruh/karyawan.
Tunjangan asuransi tenaga kerja adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada perusahaan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas nama
pekerja/karyawan.
BLOK IV: EVALUASI KINERJA KOPERASI TAHUN 2010
Rincian 1: Apakah Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku
2010?
Rapat Anggota adalah forum pemilik koperasi dan sekaligus pelanggan koperasi
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Diselenggarakan 1 tahun sekali
atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan (Maret
2010).
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 132
Rincian 2.a: Berapa jumlah anggota yang diundang dalam RAT untuk tahun buku
2010. Cukup jelas.
Rincian 2.b: Berapa jumlah anggota yang hadir dalam RAT untuk tahun buku 2009:
Cukup jelas.
Rincian 3.a: Apakah ada pemeriksaan atau pengawasan oleh Badan Pengawas
(BP)?
Badan Pengawas adalah sekelompok orang yang melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan, pengelolaan, dan kebijakan koperasi.
Rincian 3.b: Apakah ada laporan tertulis hasil pemeriksaan atau pengawasan?
Cukup jelas.
Rincian 4: Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2009 dan 2010. Cukup jelas
BLOK VI: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2009-2010
I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. PENDAPATAN OPERASIONAL
Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Operasional adalah semua Pendapatan
hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha Koperasi. Jumlah dari pendapatan bunga
dan pendapatan usaha diluar simpan pinjam dimasukan dalam rincian ini dalam satuan
rupiah.
1. Pendapatan bunga
Yang dimaksud kedalam Pos ini meliputi Pendapatan Bunga baik dari pinjaman (kredit)
yang diberikan kepada anggota, maupun dari simpanan di Bank atau Koperasi lain
dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito maupun Simpanan Berjangka, dan Pendapatan
Administrasi atas Pinjaman yang Diberikan.
2. Pendapatan usaha diluar simpan pinjam
Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Pendapatan Operasional diluar Pendapatan
Simpan pinjam, seperti margin saha perdagangan, margin hasil industri pengolahan,
usaha angkutan, usaha komunikasi, persewaan, dan jasa-jasa.
B. BEBAN OPERASIONAL
1. Beban bunga
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 133
Yang dimasukkan ke dalam Pos ini meliputi Beban Bunga atas Simpanan Anggota
berupa Tabungan atau Simpanan Berjangka, Bunga Pinjaman kepada Pihak Ketiga,
Beban Administrasi Pinjaman dan Beban Provisi/Komisi yang Dibayar untuk
mendapatkan Dana.
2. Beban operasional lainnya
Yang dimasukkan ke dalam pos ini meliputi: Biaya untuk rapat anggota tahunan,
pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, pembelian alat tulis kantor,
pembayaran listrik, air bersih, telepon, fax, pos, sewa tanah, sewa bangunan, sewa
kendaraan, sewa mesin dan peralatan, pengeluaran atas jasa pihak ketiga, upah dan
gaji pegawai, biaya transportasi, penyusutan, pajak tak langsung, dan lainnya.
C. HASIL (RUGI) USAHA
Jumlah Pendapatan Operasional (A) Dikurangi Jumlah Beban Operasional (B).
II. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan dan Beban Non Operasional adalah
Pendapatan dan Beban dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi.
D. PENDAPATAN NON OPERASIONAL
Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Beban Non Operasional adalah
Pendapatan dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi, yakni:
1. Pendapatan penyertaan
Yang dimaksud kedalam Pos ini adalah Pendapatan yang diperoleh Koperasi karena
melakukan penyertaan saham pada Perusahaan lain.
2. Pendapatan lainnya
Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Pendapatan Non Operasional diluar
Pendapatan Penyertaan.
E. BEBAN NON OPERASIONAL
1. Beban penyertaan
Yang dimasukkan kedalam Pos ini adalah Beban yang dilakukan karena kegiatan
Penyertaan pada perusahan lain.
2. Beban lainnya
Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban lainnya diluar Beban Penyertaan.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 134
F. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
Jumlah Pendapatan Non Operasional (D) Dikurangi Jumlah Beban Non Operasional (E).
III. SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
Jumlah Hasil Usaha/Rugi Usaha (C) Dan Pendapatan/Beban Non Operasional (F).
IV. BEBAN PAJAK
Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban Pajak pada Tahun Berjalan.
V. SISA HASIL USAHA (SHU) BERSIH
Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi
Beban Pajak.
Isian Rincian SHU Bersih Harus Sama dengan Isian Blok VI (NERACA) Rincian
Kewajiban Pos SHU Tahun Berjalan (rincian F. 6 PASIVA)
BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN 2010
AKTIVA
1. Kas. Cukup jelas.
2. Giro, tabungan, deposito bank. Yang dimasukkan rincian ini adalah semua
Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito di Bank.
3. Tabungan, simpanan pada koperasi. Yang dimasukkan rincian ini adalah semua
Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Tabungan atau Simpanan pada Koperasi
Lain.
4. Surat-surat berharga. Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah Surat-surat
Berharga yang diterbitkan oleh Bank/Bukan Bank.
5. Pinjaman yang diberikan. Yang dimasukkan rincian ini adalah Pinjaman yang
diberikan kepada Anggota Koperasi.
6. Penyisihan penghapusan pinjaman. Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah
Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul
sehubungan dengan Pinjman yang diberikan Kepada Anggota.
7. Penyertaan pada koperasi pihak ke-3, anggota. Yang dimasukkan kedalam
rincian ini adalah Penyertaan kepada Koperasi Lain karena ikut sebagai anggota.
8. Pendapatan yang masih harus diterima. Yang dimasukkan kedalam rincian ini
adalah Pendapatan dari operasional usaha yang seharusnya diterima pada tahun
buku sampai akhir belum diterima.
Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2011 135
9. Beban dibayar dimuka. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Beban yang
telah terjadi dan akan digunakan untuk kegiatan Koperasi dimasa yang akan
datang.
10. Aktiva tetap. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Aktiva Berwujud yang
digunakan dalam Operasional Koperasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun.
11. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah
akumulasi dari sejumlah uang yang disisihkan untuk mengganti Aktiva Tetap bila
mencapai umur teknis.
12. Aktiva lain-lain. yang dimasukkan kedalam rencana ini adalah yang tidak layak
digolongkan dalam Rincian 1 s/d 11.
PASIVA
1. Tabungan koperasi: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan
anggota koperasi dalam bentuk tabungan.
2. Simpanan berjangka: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan
anggota koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian penyimpan dan koperasi\
3. Pinjaman yang diterima: yang dimasukkan rincian ini adalah pinjaman yang
diterima dan merupakan hutang koperasi.
4. Beban yang masih harus dibayar: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah
biaya/utang yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan tetapi belum
dicatat/dilunasi karena belum jatuh tempo.
5. Kewajiban lain-lain: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah kewajiban yang
tidak dapat secara layak digolongkan dalam Rincian 1 s/d 4.
6. Kekayaan bersih: yang dimasukkan kedalam rincian ini meliputi :
a. Simpanan Pokok.
b. Simpanan wajib.
c. Cadangan Umum: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk
memupuk modal sendiri.
d. Cadangan Tujuan Risiko: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan
untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet.
e. Donasi/Hibah: yaitu bantuan yang diterima koperasi tanpa harus
dikembalikan.
f. SHU Tahun Berjalan (Jelas): Isian SHU Tahun Berjalan harus sama dengan
Pos SHU Bersih pada BLOK VII Rinc. V. Sisa Hasil Usaha Bersih.