20 Januari 2020

Publikasi ini disusun oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) untuk Chemonics

International untuk kegiatan yang diselesaikan berdasarkan Kontrak No. AID-497-TO-16-0000

LAPORAN AKHIR HIBAH ADVOKASI PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

TAMAN NASIONAL MELALUI PEMBETUKAN

BADAN LAYANAN UMUM

Disusun oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) untuk Chemonics International

Kegiatan diselesaikan berdasarkan Kontrak No. AID-497-TO-16-0000

Tahun 2020

Pernyataan:

Laporan ini dimungkinkan oleh dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional

Amerika Serikat (USAID). Isi dari laporan merupakan tanggung jawab penuh Pusat Telaah dan

Informasi Regional (PATTIRO) dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika

Serikat

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR SINGKATAN

Akronim Definisi

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BIJAK Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan

BKF Badan Kebijakan Fiskal

BLU Badan Layanan Umum

CSO Civil Society Organization

Diklat PIM Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Ditjen KSDAE Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

DJPBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan

FGD Focus Goup Discussion

IDR Indonesia Rupiah

IPB Institut Pertanian Bogor

IUCN International Union for Conservation of Nature

JPNN Jawa Pos News Network

Kemenkeu Kementerian Keuangan

KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KK-KSDAE Kawasan Konservasi - Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem

KKSDA Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPA Kawasan Pelestarian Alam

KSA Kawasan Suaka Alam

LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan

METT Management Effectiveness Tracking Tool

PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional

PETI Penambang Emas Tanpa Izin

PFM Public Finance Management

PJLHK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

PKPPIM Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

PKS Perjanjian Kerja Sama

PMK Peraturan Menteri Keuangan

iv

Akronim Definisi

PNBP Pendapatan Negara Bukan Pajak

PP Peraturan Pemerintah

PPK Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan

RPJMN Rencana Pebangunan Jangka Menengah Nasional

RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Satker Satuan Kerja

SDM Sumber Daya Manusia

Setditjen Sekretariat Direktorat Jenderal

SETJEN Sekretariat Jenderal

SKP Standar Kinerja Pegawai

SOP Standar Operasional Prosedur

SPM Standar Pelayanan Minimum

SWOT Strength-Weakness-Opportunity-Threat

TA Tenaga Ahli

TN Taman Nasional

TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

TNGGP Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

TNGHS Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Tupoksi Tugas Pokok Fungsi

BAGIAN I – TEKNIS

Ringkasan Sasaran dan Tujuan Kegiatan Hibah

Program yang didanai oleh hibah ini, bertujuan untuk mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan

terkait transformasi bentuk kelembagaan Taman Nasional menjadi Badan Layanan Umum. Melalui

program ini, serangkaian kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan

yang diharapkan. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan gambaran kesiapan mengenai

Taman Nasional (TN) untuk memperoleh status BLU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23/2005) dan aturan

turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2016 tentang Penetapan dan

Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi

Pemerintah (PMK No. 180/2016). Pasal 4 PP No. 23/2005 jo Pasal 2 PMK No. 180/2016, mengatur

tiga syarat, apabila Satuan Kerja (Satker) ingin menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Tiga persyaratan

tersebut adalah substantif, teknis dan administratif.

Secara umum, program ini dilakukan melalui studi dan advokasi. Studi dilakukan secara kolaboratif

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pengelola TN (TN Gunung Gede Pangrango, TN

Gunung Halimun Salak, dan TN Bromo Tengger Semeru), masyarakat sekitar TN, Pemerintah Desa

sekitar TN, Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi TN, akademisi, media, swasta, dan CSO, untuk

memberikan masukan terhadap hasil lapangan yang dilakukan oleh program. Melalui diskusi publik dan

audiensi, hasil studi dikemas dalam bentuk policy paper, dan disampaikan kepada Pemerintah

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Ditjen KSDAE, Kementerian Keuangan,

khususnya Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Ditjen Perbendaharaan ), dan Bappenas.

Berikut ini gambaran alur studi dan advokasi yang dilakukan oleh program hibah ini.

Bagan 1. Alur Studi dan Advokasi Program

Upaya mencapai tujuan kegiatan program dilakukan melalui serangkaian kegiatan, meliputi:

Policy Community

1. Design and roadmap TN to BLU

2. Management of TN-BLU

TN Financing the Satker model lowers TN capablity in

performing 10 functions ▪ Profiles and

challenges of TN

management

▪ Comparation of TN issues with TN benefit as Satker and BLU,

▪ Readiness of TN if it becomes BLU: Substantive, , technic and administrations .

▪ Gap the requirement and readiness of TN to BLU

▪ Role of local government, community, private if TN to BLU,

▪ Policy recomendations

Research results

A. Commitment of TN managers

Design and roadmap TN to BLU

Readiness TN

Expert meeting Public

Discussion

Recommendation BLU

Audiences meeting With MOF, MoEF, and National Development

Planing Agency

2

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat gambaran tentang peta dan analisis kebijakan yang relevan

dengan BLU Taman Nasional, selain itu studi juga menggambarkan kondisi TN dari aspek tupoksi,

pendanaan dan hubungannya dengan pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, swasta, dan

masyarakat sekitar TN. Desk study diaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai 22 Maret 2019.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah laporan desk study yang menggambarkan tentang regulasi

yang berkaitan dengan TN dan BLU, peluang dan tantangan TN menjadi BLU, gambaran umum dari

ketiga TN, dan sumber-sumber pembiayaan TN saat ini. Selain itu, desk study juga menggambarkan

tentang kewenangan pengelolaan TN antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa

dan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para expert dan peserta terhadap draft instrumen studi lapangan di tiga taman nasional, yaitu TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung

Halimun Salak, dan TN Bromo Tengger Semeru, dan menyempurnakan draft instrumen studi

lapangan, agar mencapai kualitas seperti yang diharapkan. Expert Meeting dilaksanakan pada 6

Februari 2019 bertempat di Kantor PATTIRO yang dihadiri oleh 14 orang terdiri dari 10 orang laki-

laki dan 4 orang perempuan. Expert yang hadir yaitu, 2 expert konservasi dan BLU, dan dari tim

Bijak.

Hasil kegiatan ini adalah input dari expert terhadap instrument studi lapangan. Instrumen ini akan

digunakan oleh tim peneliti pada saat melakukan studi lapangan (interview dan FGD).

Kegiatan ini dilakukan di tiga TN, yaitu TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, dan

TN Bromo Tengger Semeru. Tujuan dari pelaksanaan studi ini adalah untuk mendapatkan data dan

informasi mengenai kebijakan yang mendukung dan menghambat TN menjadi BLU, kondisi

pengelolaan ketiga TN saat ini yang mencakup tupoksi, kinerja perencanaan dan pelaksanaan

anggaran serta potensi kawasan, dan mendapatkan gambaran mengenai tantangan, peluang dan

kesiapan TN dalam memperoleh status BLU.

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan FGD.

Wawancara telah dilakukan kepada stakeholders yang relevan, memiliki kewenangan serta memiliki

pengetahuan yang kuat di dalam pengelolaan TN dan pembentukan BLU. Partisipan yang menjadi

responden studi adalah, pengelola TN, Pemerintah daerah, pemerintah Desa di sekitar lokasi TN.

Wawancara dilaksanakan selama 6-7 hari dilokasi program, dengan rincian pelaksanaan di masing-

masing TN adalah: TN-GGP dilaksanakan pada 23-26 April 2019, TN-GHS dilaksanakan pada tanggal

13-18 Mei 2019, dan TN-BTS dilaksanakan tanggal 11-17 Mei 2019. Selain itu, wawancara juga

dilakukan terhadap instansi pemerintah di tingkat pusat, yaitu: pejabat Ditjen KSDAE Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat PPK BLU Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,

dan Bappenas.

Dari proses wawancara, kami mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait gambaran

mengenai kondisi pengelolaan TN saat ini yang mencakup tupoksi, kinerja perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, potensi kawasan, serta gambaran mengenai tantangan, peluang dan kesiapan

TN bertransformasi status menjadi BLU. Beberapa temuan penting yang diperoleh dari wawancara:

1) Di aspek substantif, TN memiliki banyak potensi yang masih perlu dikembangkan seperti

tanaman obat, panas bumi dan air panas (diluar layanan jasa pada pendakian dan wisata); 2) Pada

3

aspek teknis, TN memiliki rencana strategis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, setiap pegawai TN

memiliki Standar Kinerja Pegawai (SKP) yang setiap tahun diperbaharui, TN memiliki penilaian

METT, penguatan kapasitas pegawai TN masih tergantung dari pemerintah pusat atau lembaga lain,

dan sistem rekrutmen masih tergantung pemerintah pusat, sehingga penempatan pegawai tidak

sesuai dengan kebutuhan TN; 3) Sementara di aspek administratif antara lain: pengelolaan keuangan

TN sudah dilakukan audit, TN memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan TN belum

memiliki Standar Pelayanan.

Focus Group Discussions (FGD) dilaksanakan setelah wawancara di 3 TN terlaksana yang bertujuan

untuk mendapatkan tambahan informasi dan melakukan validasi atas hasil wawancara. FGD di tiga

lokasi TN dilaksanakan dengan mengundang stakeholders yang semula menjadi responden, antara

lain pengelola TN, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, masyarakat sekitar TN, CSO dan pihak

swasta (mitra TN).

FGD di TN Gunung Gede Pangarango dilaksanakan pada 9 Mei 2019 bertempat di Amaris Hotel

Pajajaran Bogor yang dihadiri oleh 19 orang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Peserta yang hadir dalam FGD ini adalah pengelola TN, CSO, Akademisi, Pemerintah Desa,

Masyarakat, dan Media. Hasil yang didapatkan dari FGD ini adalah adanya masukan dari para peserta

yang hadir terkait wacana TN akan dijadikan BLU di antaranya: 1) Regulasi yang ada masih belum

update dan masih banyak regulasi yang perlu diterbitkan; 2) Masih minimnya peningkatan kapasita

internal dari TN sendiri; 3) Jumlah SDM belum proporsional dan belum mendukung; 4) Penempatan

sumber daya manusia belum sesuai kebutuhan TN, karena keterbatasan SDM yang dimiliki, sehingga

SDM menjadi multitasking dalam menjalankan tugasnya; 5) Penyediaan layanan barang dan jasa

terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan petugas yang akan pensiun, sementara belum ada

penambahan sumber daya dan anggaran; 6) Dari sisi jasa wisata, sarana/prasarana sederhana, masih

minim pemasaran/marketing, minim sumber daya manusia yang menjaga atau mengelola di sana; 7)

Packaging wisata yang masih standar dan belum profesional; 8) Belum memiliki sumber daya

manusia yang berlatar akuntansi untuk mengelola keuangan; 9) Komposisi SDM belum optimal; 10)

Anggaran masih terbatas.

FGD di TN Bromo Tengger Semeru dilaksanakan pada 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Santika

Malang yang dihadiri oleh 16 orang terdiri 14 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Peserta yang

hadir merupakan perwakilan dari Pengelola TN, Pemerintah Desa, CSO, Akademisi, Media, dan

Masyarakat. Pada kegiatan ini dihasilkan beberapa temuan di antaranya: 1) Regulasi yang ada belum

diperbaharui dan belum mendukung kinerja atau program yang dilaksanakan di TNBTS; 2)

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran menggunakan mekanisme APBN; 3) Hubungan antara

pemerintah daerah dan TNBTS perlu ditingkatkan; 4) Jumlah SDM TNBTS masih terbatas; 5) TNBTS

memiliki peluang yang cukup tinggi untuk meningkatkan PNBP.

FGD di TN Gunung Halimun Salak dilaksanakan pada 19 Juni 2019 bertempat di Whiz Prime Hotel

Pajajaran Bogor yang dihadiri oleh 24 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Peserta yang hadir dalam FGD ini adalah pengelola TN, CSO, Akademisi, Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Adapun temuan yang dihasilkan dari kegiatan ini, yaitu: 1) Regulasi

yang ada belum mendukung kegiatan yang dilaksanakan dan perlu diterbitkan regulasi yang baru; 2)

Tupoksi TNGHS masih fokus pada mandat-mandat dari KLHK; 3) Perencanaan dan penganggaran

masih menggunakan mekanisme APBN; 4) TNGHS memiliki tantangan yang cukup banyak, salah

satunya adalah Penambang Emas Tanpa Izin (PETI); 5) TNGHS juga memiliki potensi

kawasan/peluang untuk dapat dikembangkan ke depannya.

Diskusi analisis hasil studi lapangan dilakukan setelah mendapatkan data dan informasi yang

didapatkan dari wawancara dan FGD. Analisis difokuskan dengan melihat gap antara kondisi saat ini

4

dengan persyaratan menjadi BLU dari aspek substantif, teknis, dan administratif. Temuan-temuan

utama selanjutnya dianalisis dengan 4 aspek analisis, yaitu communication, resource, disposition or attributes, dan bureaucratic structures).

Kegiatan Diskusi Analisis dilaksanakan dalam enam kali pertemuan, yaitu:

• Pertemuan Pertama dilaksanakan pada 28 Juni 2019 dengan menghasilkan outline penulisan

laporan studi penelitian.

• Pertemuan Kedua dilaksanakan pada 11 Juli 2019 untuk melakukan update hasil penulisan

laporan studi lapangan dan membahas analisis hasil studi lapangan.

• Pertemuan ketiga dilaksanakan pada 24 Juli 2019 untuk membahas tentang hasil analisis dan

tambahan informasi penulisan studi penelitian.

• Pertemuan keempat dilaksanakan pada 2 Agustus 2019 yang diawali dengan update penulisan

laporan dan analisisnya serta sekaligus membahas kegiatan Workshop Triangulasi.

• Pertemuan kelima dilaksanakan pada 5 Agustus 2019 untuk membahas persiapan Workshop

Triangulasi dan persiapan substansi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut.

• Pertemuan keenam dilaksanakan pada 14 Agustus 2019 dengan menghasilkan ide awal desain

BLU sekaligus persiapan terakhir Workshop Triangulasi.

Workshop Triangulasi dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan awal dari hasil wawancara dan FGD,

dan untuk mendapatkan masukan atas draft awal temuan studi dan hasil analisis. Workshop

Triangulasi dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 15-16 Agustus 2019 di Hotel Sofyan Betawi

Jakarta. Pada kegiatan ini peserta yang hadir berjumlah 42 orang, yang terdiri dari pengelola TN di 3

lokasi studi, dan 2 TN non lokasi studi (TN Kepulauan Seribu dan TN Ujung Kulon), akademisi,

Direktorat PPK-BLU Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, KLHK, KESDM, CSO, Tim BIJAK dan

PATTIRO. Pada Workshop Triangulasi ini, tim peneliti mendapatkan beberapa masukan dari

peserta terkait hasil penelitian dan desain BLU dan roadmap transformasi status TN menjadi BLU.

Hasil dari Workshop Triangulasi ini adalah adanya masukan dari peserta terhadap temuan studi,

sebagaimana berikut ini:

• Perlu ditambahkan adanya analisis terhadap sumber pendapatan dari PNBP yang diterima

oleh Taman Nasional. Jumlah PNBP yang diterima oleh Taman Nasional perlu diketahui

rinciannya (misalnya, PNBP dari ekowisata dan komersialisasi air) agar diketahui mana yang

dikelola TN mana yang bukan.

• Perlu ditambahkan dalam hasil studi mengenai potensi-potensi yang bisa menjadi sumber

pendapatan Taman Nasional seperti dari pemanfaatan air dan flora fauna. Potensi ini perlu

dioptimalkan pada saat nanti menjadi BLU. Hal ini perlu ditambahkan dalam hasil studi agar

menguatkan isi dari riset bahwa sebetulnya Taman Nasional memiliki potensi yang sangat

besar.

• Laporan studi belum mengelaborasi konteks pembiayaan berkelanjutan dengan proyeksi

potensi yang dapat dioptimalkan oleh Taman Nasional.

• Legalitas atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Taman Nasional dengan Masyarakat sekitar

kawasan perlu dijelaskan.

• Pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengembangan Taman Nasional, termasuk

keberadaan masyarakat adat di dalam kawasan perlu dimasukan dalam hasil studi.

• Upaya yang dilakukan agar masyarakat adat dapat hidup berdampingan dengan Taman

Nasional.

• Pelibatan perwakilan masyarakat adat dalam setiap penyusunan dan perencanaan hingga

pelaksanaan aturan dan kebijakan yang terkait dengan masyarakat dan Taman Nasional.

• Pola kemitraan antara Taman Nasional dengan masyarakat adat perlu dikembangkan.

5

• Rekomendasi yang diberikan dalam studi perlu memberikan alternatif usaha yang dilakukan

Taman Nasional bersama masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional.

Diskusi finalisasi laporan merupakan diskusi internal tim program dan melibatkan ahli di bidang

konservasi untuk melakukan pengolahan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan Workshop

Triangulasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serial. Hasil dari serial diskusi ini adalah laporan

studi yang sudah final dari tim peneliti.

Diskusi finalisasi laporan yang terlaksana adalah sebagai berikut:

• Diskusi pada tanggal 21 Agustus 2019. Diskusi ini dilaksanakan pasca kegiatan Workshop

Triangulasi. Diskusi ini membahas informasi yang didapatkan dari hasil Workshop Triangulasi

tentang peran Taman Nasional dalam pengelolaan kawasan apabila menjadi BLU. Peran

Taman Nasional perlu diperkuat dari dua hal: yaitu: (1) peningkatan tugas dan fungsi TN

dalam mengelola kawasan; dan (2) pengelolaan keuangan Taman Nasional melalui BLU

sehingga dapat mendorong pengelola TN untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam

meningkatkan kinerjanya. Selain itu, berdasarkan informasi dari workshop, TN memiliki

kendala dari sisi persyaratan standar pelayanan minimum. Adapun persyaratan lain umumnya

TN sudah memenuhi. Melihat hal tersebut, standar pelayanan minimum menjadi salah satu

aspek yang perlu menjadi fokus untuk dikembangkan dan ditingkatkan apabila TN menjadi

BLU.

• Diskusi pada tanggal 9 September 2019. Diskusi ini melibatkan expert konservasi hutan,

yaitu Prof. Dr. Hadi Ali Kodra (Guru Besar Institut Pertanian Bogor). Peserta yang hadir

sebanyak 5 orang (4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Dalam kegiatan tersebut

dihasilkan masukan-masukan dari expert terkait poin-poin yang perlu dilakukan oleh TN

untuk menjadi BLU. Dalam pertemuan tersebut, Prof Ali memberikan masukan untuk

memastikan pengelolaan kawasan konservasi tetap terjaga apabila menjadi BLU maka

pemenuhan persyaratan substantif oleh TN perlu dilakukan dengan fokus pada identifikasi

potensi kawasan terutama dari sisi ekologis. Selain itu, identifikasi layanan barang dan jasa

yang spesifik perlu dimunculkan dari sisi ekonomi dan sosial.

• Diskusi pada tanggal 12-13 September 2019. Diskusi ini bertempat di kantor PATTIRO

dengan peserta sebanyak 3 orang (laki-laki). Diskusi membahas tentang peta jalan (road map) pembentukan TN menjadi BLU. Roadmap pembentukan TN menjadi BLU berfokus pada

persiapan persyaratan BLU. Terdapat lima tahap kegiatan yang perlu dilakukan TN, yaitu: (1)

penyepakatan peningkatan status TN menjadi BLU di internal Ditjen KSDAE; (2)

pembentukan tim persiapan TN menjadi BLU; (3) verifikasi internal dokumen persyaratan

TN; (4) penyampaian hasil verifikasi kepada Menteri LHK dan penyepakatan TN yang

diusulkan berstatus BLU; dan (5) Pengusulan TN oleh Menteri LHK kepada Menteri

Keuangan.

Diskusi publik dilakukan untuk mendiseminasikan hasil studi kepada publik dan membangun

komitmen dari pembuat kebijakan, khususnya Ditjen KSDAE KLHK untuk menindaklanjuti

rekomendasi studi. Kegiatan dilaksanakan pada 25 September 2019 di Hotel Millenium Jakarta yang

dihadiri oleh 30 orang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Peserta dari berbagai

stakeholder tersebut di antaranya dari Kementerian Keuangan, KHK, 3 TN lokasi studi, akademisi,

CSO, media, dan Mitra Bappenas.

Tanggapan dari peserta terhadap hasil studi, yaitu:

6

• BLU ini sangat menarik namun memiliki tantangan sendiri dimana fleksibilitas pengelolaan

keuangan yang diberikan sebanding dengan tanggung jawab yang dimiliki.

• Jika TN akan diajukan menjadi BLU, Kementerian Keuangan akan melakukan pengujian atas

pemenuhan persyaratan menjadi BLU dengan melibatkan pihak lain di internal Kementerian

Keuangan, seperti Ditjen Anggaran dan Badan kebijakan Fiskal. Pelibatan ini untuk

mendapatkan gambaran seutuhnya terkait rencana dalam menjalankan pelayanan yang

diajukan oleh TN apabila menjadi BLU.

• Perlu adanya integrasi dalam pengelolaan kawasan yang dilaksanakan TN dengan melibatkan

pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Hal ini karena ditemukan adanya TN yang

memiliki PNBP besar namun pemerintah daerahnya tidak mendapatkan apa-apa. Assessment anggaran yang dilakukan TN juga hendaknya menghitung berapa anggaran untuk program

menyejahterakan masyarakat di sekitar TN.

• Pengembangan objek wisata di kawasan TN harus didukung dengan infrastruktur pendukung

menuju lokasi serta konsep pengembangan yang jelas terlebih dahulu (pengembangan ruang

publik dan ruang usaha). Pembangunan akses jalan menjadi hal penting yang sering

dikoordinasikan antara TN dengan Pemerintah Daerah. Selama ini jalan yang melintas ke TN

umumnya adalah jalan kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan expert di bidang public finance management (PFM) dan

bidang konservasi. Expert memberikan masukan terhadap draf policy paper yang sudah dibuat

berdasarkan laporan studi. Masukan yang diberikan oleh expert dalam bentuk catatan dan input

langsung terhadap draf.

Diskusi Penyusunan draft policy paper dilaksanakan dalam dua kali tahapan. Tahap pertama

dilaksanakan pada 18 Oktober 2019 dengan jumlah peserta tiga orang (laki-laki semua). Pada

kegiatan pertama ini menjelaskan tentang draf yang sudah dibuat. Catatan akhir dari diskusi ini

adalah: 1) memperjelas road map pembentukan BLU; dan 2) perlu menambahkan topik bahasan

tentang temuan lapangan, terkait jenis layanan barang dan jasa TN. Hasil pembahasan di internal tim

ini, disampaikan kepada expert untuk mendapatkan input terhadap draf policy paper dari expert.

Tahap kedua dilaksanakan pada 25 Oktober 2019 yang dihadiri oleh 7 orang terdiri dari enam orang

laki-laki dan satu orang perempuan. Diskusi tahap ini membahas input yang telah diberikan oleh tim

expert, dan meninjau kembali hasil penyempurnaan draft berdasarkan input diskusi tahap pertama.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap draft policy paper dari para ahli.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 November 2019 bertempat di Puri Denpasar Hotel Jakarta

yang dihadiri oleh 24 orang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Ahli yang hadir

adalah expert di bidang konservasi (guru besar IPB), Direktur Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE

KLHK, expert di bidang publik finance (Kasubdit PPK-BLU), perwakilan pengelola TN Bromo

Tengger Semeru dan CSO yang konsen di isu konservasi.

Hasil kegiatan ini adalah adanya masukan dari para expert terhadap draft policy paper yang telah

disusun oleh PATTIRO. Beberapa masukan tersebut antara lain: (1) perlu mencantumkan daftar

KSA/KPA yang bertitel ‘global’ seperti cagar biosfer, warisan alam dunia, ramsar site, warisan alam

Asia dan Suaka Lintas Batas. Sebagai contoh TN Komodo adalah warisan alam dunia dengan Pulau

Komodo-nya sebagai cagar biosfer (2) Menyusun peta tupoksi yang menghasilkan barang dan atau

jasa di taman nasional untuk melihat potensi barang dan jasa apa yang bisa dikembangkan di taman

nasional (3) Usulan struktur organisasi taman nasional berstatus BLU bisa diganti menjadi butir-butir

7

kegiatan. Usulan struktur organisasi baru rentan menimbulkan perbedaan persepsi, dan (4) Judul

draft policy paper yang disusun agar langsung ke pokok bahasan yaitu terkait dengan Taman Nasional

menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Selain itu, dalam expert meeting tersebut, rekomendasi dalam draft policy paper terkait dengan BLU

Taman Nasioanl, mendapatkan respon dari Direktorat Kawasan Konservasi, KSDAE, KLHK, Ir.

Dyah Murtiningsih. Menurut Dyah Murtiningsih, Direktorat Jenderal KSDAE mendorong agar

seluruh Taman Nasional yang ada di Indonesia memberikan layanan spesifik, terutama soal jasa

lingkungan wisata, dengan begitu TN bisa menjadi BLU. Pentingnya spesifikasi layanan tersebut

sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

BLU. Dalam PP tersebut disebut BLU dibentuk untuk memberi layanan pada masyarakat berupa

penyediaan barang atau jasa yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain itu, respon

dari media terhadap isu ini juga cukup baik, hal ini dibuktikan dengan diliputnya isu ini di beberapa

media online.

Kegiatan diskusi finalisasi yang dilaksanakan di kantor PATTIRO dilaksanakan dalam rangka

membahas dan memfinalisasi laporan berdasarkan masukan expert. Diskusi finalisasi dilakukan dalam

beberapa tahapan kegiatan di internal tim peneliti PATTIRO. Pada tanggal 31 Oktober 2019,

dilaksanakan diskusi dengan diikuti oleh empat orang (laki-laki).

Selanjutnya, dalam upaya memperkuat isi policy paper tim internal PATTIRO, melakukan diskusi

lanjutan sebanyak 5 kali, dengan agenda memasukkan dan melengkapi input dan usulan expert, menyisir kembali draft atas masukan tim Bijak, yang berkaitan dengan input regulasi, analisis, dan

rekomendasi. Satu pertemuan dilakukan bersama dengan tim Bijak pada tanggal 20 November 2019,

yang dihadiri oleh 5 laki-laki dan 3 perempuan. Dalam pertemuan ini, Tim BIJAK memberikan

masukan terhadap substansi policy paper dan memberikan masukan terhadap pola penyajian agar

tidak kaku/monoton, seperti mengubah sub-bahasan yang terdapat dalam outline dengan kalimat

tanya. Hasil dari serangkaian diskusi finalisasi ini adalah policy paper yang telah mengakomodir

masukan dari expert dan tim Bijak.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik atas policy paper yang berisi publikasi

policy paper "Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi

Berkelanjutan" kepada publik, yang di dalamnya berisi materi urgensi transformasi taman nasional

menjadi BLU, desain BLU TN dan roadmap pembentukan BLU TN. Diskusi telah dilaksanakan pada

hari Selasa, 10 Desember 2019 di Hotel Sari Pacific yang dihadiri oleh 40 orang terdiri 20 orang laki-

laki dan 20 orang perempuan.

Dalam kegiatan diskusi ini disampaikan Policy Paper kepada para pembuat kebijakan yang terkait

dengan TN dan BLU. Direktur Konservasi dan Sumber Daya Alam Bappenas, perwakilan dari

Direktorat Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Kementerian Keuangan serta Tenaga Ahli (TA) Kementerian Pariwisata.

Partisipan dalam kegiatan ini terdiri dari Pengelola TN lokasi studi, pengelola TN Kepulauan Seribu,

pemerintah pusat (KLHK, BKF, Kementerian Pariwisata dan Bappenas), akademisi, Perguruan Tinggi,

CSO, dan Media. Dari proses diskusi yang dilakukan, TA Kementerian Pariwisata menyampaikan

pentingnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara KLHK dan Kementerian Pariwisata

dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional, sebagai upaya dalam mencapai

target RPJMN terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

8

Pada kegiatan ini juga disampaikan policy paper bagi pengambil kebijakan, dengan harapan dapat

ditindaklanjuti.

Tanggapan dari peserta terhadap hasil studi, yaitu:

• Hasil kajian yang dilakukan oleh PATTIRO sudah cukup baik, terutama adanya roadmap yang

diusulkan menjadi peta jalan dari pembentukan BLU menjadi Taman Nasional. Roadmap ini

perlu dikomunikasikan ke para pihak terkait sehingga akan menjadi clear kelanjutannya.

• Dalam pengelolaan kawasan konservasi juga perlu diperhatikan sistem perencanaannya.

Dokumen perencanaan yang digunakan jangka panjang adalah Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) harus diturunkan ke dalam Renstra kawasan hutan. Apabila dalam

perencanaan kehutanan pengelolaan BLU dapat diintegrasikan maka hal ini akan bisa

memperkuat BLU bagi Taman Nasional.

• Kertas kebijakan yang disusun perlu melihat bagaimana analisis pembentukan BLU

berdasarkan tujuan pembentukan BLU, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, dan menerapkan prinsip ekonomi dan produktifitas,

dan menerapkan praktek bisnis yang sehat.

• Kertas kebijakan yang disusun oleh PATTIRO mengenai pengelolaan kawasan konservasi

berkelanjutan melalui BLU Taman Nasional sangat berkorelasi dengan peran Kementerian

Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memperhitungkan aspek

ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis.

• Pintu masuk pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dapat dilaksanakan oleh Taman

Nasional adalah melalui pengembangan ekowisata. Kebijakan di Kementerian Pariwisata

sudah mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu Peraturan Menteri Pariwisata No 14

Tahun 2016 yang memuat tentang terdapat 3P + 1M: People (sosial budaya), Planet (Lingkungan), dan Prosperity (ekonomi).

• Wacana pembentukan BLU di TN juga hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh LIPI

terkait pemanfaatan SDA Kebun Raya Bogor. Hasil kajiannya menyimpulkan BLU sebagai

alternatif pengelolaan keuangan Kebun Raya Bogor.

• Peningkatan efektivitas di TN apabila menjadi BLU memang belum tentu, namun

pertanyaannya apakah pengelolaan TN hanya begini-begini saja? perlu ada gebrakan atau

inovasi dalam pengelolaannya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah PATTIRO akan melaksanakan audiensi kepada para pengambil

kebijakan di tingkat pemerintah pusat untuk menyampaikan rekomendasi dari kertas kebijakan yang

telah disusun. Audiensi akan dilaksanakan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) dan Kementerian Keuangan (Direktur

Pengelolaan Pembinaan Keuangan BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan dalam program hibah. Berdasarkan arahan yang diberikan oleh

tim BIJAK, bahwa rencana kegiatan media briefing harus dikonsultasikan untuk mendapatkan

persetujuan dari Ditjen KSDAE, baik terkait draf/bahan media briefing maupun pelaksanaannya.

Konsultasi dan persetujuan dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi “ketersinggungan” dari

KLHK atas berita media yang muncul sebagai output dari media briefing.

Agar kegiatan ini dapat terlaksana, Tim PATTIRO telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (1)

menyampaikan draft bahan media briefing pada saat kegiatan audiensi kepada Dirjen KSDAE (Ir.

Wiratno, MSc) pada hari Jumat, 13 Desember 2019. Dalam kesempatan ini, Dirjen belum

9

menyatakan persetujuannya karena Dirjen lebih banyak merespon isi policy paper yang telah

dikemas dalam bentuk lima slide powerpoint; (2) mengagendakan pertemuan dengan Direktur

Kawasan Konservasi (KK). Awalnya pertemuan akan dilaksanakan pada akhir Desember 2019.

Namun karena Direktur KK ada tugas dinas ke Medan, maka pertemuan ditunda. Pada akhirnya,

pertemuan dengan Direktur KK terlaksana pada tanggal 6 Januari 2020. Dalam pertemuan ini, selain

menyampaikan policy paper, secara khusus kami juga menyampaikan dan membahas draft materi

media briefing. Hasil pertemuan ini, Direktur KK menyarankan untuk ekspose hasil studi terlebih

dahulu kepada seluruh Direktorat yang ada di Ditjen KSDAE. Kegiatan ekspose ini juga sebagai

tindak lanjut dari disposisi Dirjen KSDAE kepada Direktur KK pasca tim PATTIRO beraudiensi

dengan Dirjen KSDAE; (3) melakukan ekspose hasil studi kepada Direktorat yang ada di Ditjen

KSDAE pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020. Kesepakatan yang dihasilkan pada saat ekspose

studi, bahwa dibentuk tim kecil lintas Direktorat yang akan merumuskan Nota Dinas kepada Bu

Menteri terkait pentingnya perubahan status Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru menjadi BLU.

Sedangkan terkait media briefing, Dirjen KSDAE meminta agar kegiatan media briefing dilakukan

setelah hasil studi dan policy paper PATTIRO disampaikan dan mendapatkan respons dari Menteri

KLHK. Dan sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 kegiatan media briefing belum dapat dilaksanakan

karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri KLHK.

Mengingat Laporan Final sudah harus dikirimkan pada tanggal 10 Januari 2020, PATTIRO kemudian

mengirimkan email yang berisi update bahwa kegiatan media briefing belum dapat dilaksanakan dan

mengajukan agar anggaran media briefing sebesar Rp 6.000.000 dapat dialihkan untuk kegiatan

fasilitasi penyusunan Nota Dinas kepada Menteri.

Berdasarkan komunikasi yang intensif dengan Tim BIJAK, pada akhirnya disepakati bahwa kegiatan

media briefing dihilangkan dan dana sebesar Rp 6.000.000 akan dikurangi dari total anggaran di dalam

kontrak.

Audiensi dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen tindaklanjut rekomendasi kebijakan

mengenai desain dan roadmap pembentukan BLU TN dari tiga kementerian utama, yaitu KLHK,

Kemenkeu, dan Bappenas.

Pertemuan dengan Dirjen KSDAE dilakukan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019. Pertemuan

bertujuan untuk menyampaikan policy paper dan memaparkan rekomendasi tindak lanjut yang perlu

dilakukan oleh Ditjen KSDAE. Dirjen KSDAE mengapresiasi hasil studi dan rekomendasi yang

disampaikan PATTIRO. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen KSDAE juga menyampaikan bahwa hasil

studi perlu dipresentasikan kepada jajaran eselon II Ditjen KSDAE, agar semua mendapatkan

informasi terkait hasil studi. Untuk itu, Dirjen KSDAE membuat disposisi ke Direktur KK untuk

mengundang jajaran menyampaikan bahwa hasil studi PATTIRO perlu dipresentasikan kepada jajaran

KSDAE dengan agenda, ekspose hasil studi oleh tim PATTIRO dan mendiskusikan rencana tindak

lanjutnya. Untuk menindaklanjuti arahan Dirjen KSDAE tentang rencana kegiatan ekspose, Tim

PATTIRO melakukan komunikasi dengan Direktur KK untuk meminta waktu bertemu, selain

membicarakan agenda ekspose juga tim PATTIRO ingin menyampaikan draf materi untuk kegiatan

media briefing.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020, kegiatan dilakukan oleh lima orang yang terdiri

dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dalam pertemuan ini, PATTIRO mendiskusikan tindak

10

lanjut disposisi dari Dirjen KSDAE kepada Direktur KK untuk menyelenggarakan ekspose hasil studi.

Selain itu, tim PATTIRO juga meminta masukan dari Ditjen KSDAE terkait draf materi media

briefing.

Hasil dari pertemuan ini adalah: 1) kegiatan media briefing hendaknya dilakukan setelah ekspose hasil

studi; 2) Disepakatinya waktu untuk melakukan ekspose hasil studi kepada jajaran di KSDAE pada 9

Januari 2020; 3) rekomendasi policy paper PATTIRO hendaknya tidak berfokus pada Direktur KK,

namun pada semua eselon II di KSDAE, karena kerja-kerja yang dilakukan Taman Nasional terkait

dengan semua Direktorat di Ditjen KSDAE.

Ekspose hasil studi merupakan kegiatan tindaklanjut dari audiensi dengan Dirjen KSDAE dan

audiensi dengan Direktur KK. Kegiatan ekspose hasil studi dilakukan di ruangan Rapat Dirjen

KSDAE pada tanggal 9 Januari 2020, dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang, laki-laki 14 orang

dan perempuan 10 orang. Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh jajaran dari eselon II KSDAE,

yaitu perwakilan dari Sesditjen, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Kawasan

Konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Rapat dipimpin Dirjen

KSDAE dan Direktur KK.

Beberapa tanggapan dari peserta terkait pemaparan policy paper:

• TN Komodo merupakan salah satu area wisata Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari lima

Destinasi Wisata Super Prioritas dalam lima tahun mendatang. Dirjen KSDAE

menginformasikan bahwa landasan pacu Bandara akan diperpanjang yang mengakibatkan

pesawat dari Ghuang Zhou (China) dapat langsung mendarat di Labuan Bajo. Kondisi ini

perlu diantisipasi oleh pengelola TN Komodo.

• Perubahan TN Komodo menjadi BLU adalah salah satu alternatif penanganan untuk TN

Komodo sebagai World Heritage Site Menuju Destinasi Ekowosata Prioritas Nasional sesuai

Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.880/MENLHK/SETJEN/KSA.2/10/2019 tanggal 18

Oktober 2019.

• Dalam proses persiapan pengajuan TN menjadi BLU di periode 2010-2014, tim dari Sesditjen

telah melakukan studi banding ke beberapa BLU, antara lain studi banding ke Pengelola

Gelora Bung Karno dan rumah sakit.

• Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan TN menjadi BLU di periode 2010-

2014 adalah belum disusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk BLU karena belum

tercapai kesepakatan apakah SPM akan ditetapkan per TN atau berlaku umum (untuk semua

TN).

Agenda Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah:

• Dirjen KSDAE menginstruksikan agar Direktur KK segera membuat draft Nota Dinas ke

Menteri LHK terkait urgensi perubahan status TN Komodo dan TN Bromo Tengger Semeru

menjadi BLU, yang di dalamnya berisi analisis SWOT dari kedua TN ini.

• Untuk menindaklanjuti instruksi Dirjen KSADE ini, forum menyepakati pembentukan Tim

kecil lintas Direktorat di lingkungan Ditjen KSDAE yang terdiri dari Ibu Dyah Murtiningsih

(Direktur KK), Ibu Julianti Siregar (perwakilan Direktorat PJLHK) dan Ibu Peggy (perwakilan

dari Sesditjen KSDAE, yang merupakan anggota dari Tim Persiapan Pengajuan TN menjadi

BLU di Periode 2010-2014).

Dalam perkembangannya, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK)

mengundang PATTIRO untuk hadir pada rapat tanggal 22 Januari 2020 yang membahas “penelaahan

TN Komodo sebagai Badan Layanan Umum”. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut upaya

11

penanganan untuk TN Komodo sebagai World Heritage Site Menuju Destinasi Ekowosata Prioritas

Nasional sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.880/MENLHK/SETJEN/KSA.2/10/2019 tanggal

18 Oktober 2019, dimana usulan TN Komodo menjadi BLU merupakan salah satu alternatif

perbaikan pengelolaan TN Komodo.

Rapat dipimpin oleh Direktur PJLHK Bapak Asep Sugiharta, diikuti oleh staf di Direktorat PJLHK

dan Ibu Desi (penyusun tesis BLU TN di tahun 2012) yang membahas tentang: (i) pemaparan

tentang BLU; (ii) rencana dari pemerintah; (iii) Rencana Tindak Lanjut. Pemaparan tentang BLU

disampaikan oleh Ibu Julianti Siregar yang memaparkan hasil ekspose kajian PATTIRO dengan

Dirjen KSDAE pada tanggal 9 Januari 2020. Sedangkan Ibu Desi menyampaikan hasil risetnya

tentang BLU, terutama aspek-aspek apa yang diperlukan oleh TN agar menjadi BLU.

Rencana pemerintah terkait lima destinasi wisata super prioritas, saat ini difokuskan pada TN

Komodo dan pemerintah menargetkan pembahasan mengenai kesiapan TN Komodo menjadi BLU

bisa selesai hingga bulan Maret 2020.

Terkait dengan hal ini, Direktur PJLHK berpendapat perlu kajian yang mendalam apakah BLU

menjadi solusi yg terbaik bagi TN Komodo dalam menindaklanjuti ide tiket masuk 1000 dollar dan

perlu dikaji juga dampak sosial terkait meningkatkan arus wisatawan dari Guang Zhou China.

Dengan demikian, Direktur PJLHK berpendapat diperlukan kajian melalui 2-3 kali pertemuan.

Rencana tindak lanjut:

• Direktorat PJLHK akan mengirimkan Nota Dinas kepada Dirjen KSDAE untuk membentuk

tim kecil khusus membahas peluang pembentukan BLU TN Komodo. PATTIRO akan diminta

untuk masuk dalam tim.

• Akan dilakukan 2-3 kali pertemuan membahas peluang BLU TN Komodo namun diusulkan

setelah terbentuknya tim kecil yang melibatkan semua unsur.

Kegiatan dilaksanakan di kantor Direktorat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-

BLU) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan pada tanggal 20

Desember 2019, dihadiri 4 orang 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan (3 orang dari tim

PATTIRO dan satu orang dari Direktorat PPK BLU). Pertemuan dilakukan dalam rangka

menyampaikan rekomendasi kebijakan policy paper. Dalam pertemuan tersebut, Bintang Prasetyo

Jati Kepala Seksi PPK-BLU III B, mengapresiasi hasil studi yang dilakukan PATTIRO, dan Direktorat

PPK-BLU akan mempelajari hasil studi tersebut. Hasil kajian sangat membantu Direktorat PPK-BLU

dalam mengidentifikasi produk barang/jasa yang menjadi potensi Taman Nasional dengan disertai

regulasi dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, Pak Bintang menyampaikan pentingnya komitmen

pimpinan menjadi faktor kunci dalam mendorong pembentukan BLU Taman Nasional. Sebagai

Pembina teknis, KLHK perlu melakukan konsolidasi internal, agar keinginan menjadi BLU juga

didukung oleh semua pihak. Pimpinan perlu mengambil langkah strategis untuk mempercepat

pembentukan BLU.

Dalam pertemuan tersebut, PATTIRO menyampaikan rencana untuk melaksanakan media briefing.

Terkait hal ini, Pak Bintang memberikan masukan materi penyajian materi kepada media yaitu: 1)

untuk menjadi BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif; 2) Skema BLU

harus dipahami sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk mendorong lembaga pemerintah

dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan audiensi kepada pengambil kebijakan di Bappenas berbeda dengan KLHK dan Kementerian

Keuangan. Hal ini karena Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air (KKSDA), Dr. Nur

12

Hygiawati, ST, MSc telah hadir sebagai Pembahas yang memberikan tanggapan atas materi policy paper di dalam kegiatan Diskusi Kebijakan pada tanggal 10 Desember 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur KKSDA menyampaikan tanggapannya terkait dengan materi

policy paper, yaitu:

• Tujuan utama taman nasional adalah untuk menjaga kawasan konservasi, bagaimana

mengelola kawasan agar dari sisi ekologis tetap terjaga disamping dapat memberikan manfaat

kepada masyarakat sekitar. Aspek ekonomi saya anggap sebagai bonus saja. Melalui BLU saya

berpesan agar tujuan utama ini tidak akan hilang.

• Direktur KKSDA tidak setuju pengelolaan taman nasional ke arah mass tourism. Potensi yang

dimiliki oleh taman nasional itu sangat tinggi, namun saat ini condong ke pengembangan

ekowisata saja. Dalam kertas kebijakan perlu dimasukan potensi apa saja selain dari wisata

seperti misalnya air. Bagaimana pemanfaatan air di taman nasional.

• Taman nasional sebaiknya tidak diberikan target PNBP dan harus dipatok dari jumlah

pengunjung. Tujuan mendapatkan PNBP tinggi sebenarnya bukan tujuan dari kawasan

konservasi. Hal ini perlu dimasukan dalam kertas kebijakan yang disusun oleh PATTIRO.

Selanjutnya, dalam rangka memperluas dukungan atas rekomendasi policy paper, PATTIRO

berinisiatif untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Deputi Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam Bappenas. Surat permohonan audiensi telah disampaikan sejak pertengahan bulan

Desember 2019. Setelah melalui proses komunikasi dengan staf Deputi, audiensi diagendakan

dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020. Namun, karena adanya agenda mendadak dari Deputi

(rapat dengan menteri), maka agenda audiensi ditunda dan dijadwal di tanggal 24 Januari 2020 dan

selanjutnya diinformasikan lagi bahwa audiensi dijadwalkan di tanggal 28 Januari 2020 pukul 14.00

WIB dikarenakan pada tanggal 24 Januari 2020 Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam harus

mendampingi Menteri Bappenas.

13

Ringkasan Pencapaian Kegiatan Hibah

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

1. Jumlah laporan studi

lapangan yang memuat

gambaran kesiapan

Taman Nasional dalam

menuju BLU

1 laporan studi yang

mencakup 3 TN pada

bulan maret 2018

1 laporan studi yang

mencakup 3 TN di

sampaikan pada Januari

2020

Secara umum, laporan

studi memberikan

gambaran mengenai

pemenuhan persyaratan

awal TN menjadi BLU, tiga

TN yang menjadi objek

studi memenuhi 3

persyaratan yang diminta

oleh Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 180

Tahun 2016 tentang

Penetapan dan Pencabutan

Penerapan Pola Keuangan

BLU, yaitu: substantif,

teknis dan administratif.

Dengan demikian,

indikator ini telah tercapai.

2. Jumlah collaboration

inisiative yang terbangun

antara TN, Masyarakat

sekitar TN, CSO, Swasta

dan atau pemerintah

daerah dan Pemerintah

Desa.

1 kolaborasi initiative dilaporkan pada bulan maret 2019

1 kolaborasi initiative dilaporkan pada bulan September 2019

1 kolaborasi initiative

dilaporkan pada tanggal

25 Juni 2019

1kolaborasi initiative dilaporkan pada tanggal 7 Januari 2020

Pelaksanaan kegiatan studi

lapangan dilakukan pada

bulan Mei dan Juni 2019.

Kegiatan FGD dilaksanakan

setelah wawancara selesai,

pelaksanaan kegiatan FGD

mengundang responden

yang sebelumnya telah

diwawancara. FGD

dilakukan di masing-masing

lokasi studi, TN-GGP

dilakukan pada tanggal 9

Mei 2019, TN-GHS

dilakukan pada tanggal 17

Juni 2019, dan TN-BTS

dilakukan pada tanggal 17

Mei 2019.

Kegiatan diskusi publik

telah dilaksanakan pada

tanggal 25 September

2019. Kegiatan melibatkan

pengelola TN, KLHK,

akademisi/expert dan

CSO.

Dari kegiatan yang

dilakukan terbangun

kolaborasi dalam

memperkuat hasil studi,

yaitu kolaborasi dalam

bentuk memberikan input

terhadap hasil studi,

seperti input CSO pada

penyusunan roadmap

14

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

pembentukan TN menjadi

BLU, dan input pemerintah

seperti perlunya

keterlibatan seluruh eselon

II di jajaran KSDAE dalam

mendorong TN menjadi

BLU, sehingga harus

dimasukkan ke dalam

rekomendasi studi.

Dengan demikian,

indikator ini telah tercapai.

3. jumlah input dari

pemangku kepentingan

dan para ahli terkait

perubahan bentuk

institusi taman nasional

menjadi BLU

5 input dari pemangku kepentingan pada bulan Maret 2019

5 input dari pemangku kepentingan pada bulan Mei 2019

Ada 5 masukan dari

FGD yang dilaksanakan

di 3 TN. Kegiatan

dilaksanakan pada bulan

Mei dan Juni 2019

Ada 6 input peserta

terhadap laporan studi

pada saat workshop

triangulasi yang

dilaksanakan pada 15-16

Agustus 2019

Dari FGD yang dilakukan

di 3 TN, ada 5 masukan

penting, antara lain:

1) Ada perbedaan yang

sangat tajam ketika

memberlakukan BLU

kawasan. 2) Mengubah

mindset dari yang biasa

disuapin menjadi nyari

makan sendiri apalagi

sumbernya dari kawasan,

ini sangat berat. 3) Pada

saat menjadi BLU, perlu

dipertimbangkan model

kolaborasi dengan

masyarakat sekitar

kawasan karena tipikal

masyarakat itu berebda-

beda, 4) Menjadi BLU

merupakan sesuatu yang

positif karena akan

meretas dan meringkas

birokrasi. 5) Ketika

menjadi BLU, lokal spesifik

perlu ditingkatkan, jangan

sampai hilang atau punah.

Dalam workshop

triangulasi ada 6 input yang

penting, yaitu 1) hasil studi

perlu ditambahkan

mengenai potensi-potensi

yang bisa menjadi sumber

pendapatan TN seperti

dari pemanfaatan air dan

flora fauna. 2) langkah-

langkah yang akan

dilakukan TN apabila

menjadi BLU untuk

mengelola TN, 3) perlunya

melihat konsep BLU yang

cocok untuk Taman

Nasional, 4) Pelibatan

15

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

4 input dari expert Februari dan Agustus 2019

Ada 5 input dari peserta

expert meeting yang

dilaksanakan pada tanggal

7 November

perwakilan masyarakat

adat dalam setiap

penyusunan dan

perencanaan hingga

pelaksanaan aturan dan

kebijakan yang terkait

dengan masyarakat dan

TN, 5) Desain struktur

organisasi TN tidak hanya

mencakup pelaksanaan di

tingkat kewilayahan, namun

juga struktur yang

memenuhi pelayanan fungsi

seperti keuangan dan

teknis di ekologis, ekonomi

dan sosial 6) cara agar TN

dapat mempersiapkan

pengembangan ekowisata

secara profesional

Ada 5 masukan penting,

dalam expert meeting,

yaitu: 1) menyusun peta

tupoksi yang menghasilkan

barang dan atau jasa di TN

, 2) identifikasi sumber

daya kunci atau

stakeholder yang sudah

menggunakan atau

memanfaatkan jasa

lingkungan di setiap TN, 3)

Policy paper perlu

mengulas strategi bisnis

dalam sebuah kawasan, 4)

Arah dari perubahan status

Taman Nasional menjadi

BLU 5) Tantangan dan

masalah yang akan timbul

apabila TN ini menjadi BLU

perlu dimasukan ke dalam

draft policy paper

4. Jumlah Policy Paper tentang urgensi desain

dan roadmap akselerasi

perubahan TN menjadi

BLU

1 policy paper di

laporkan setelah draf

bulan July 2019

1 policy paper dilaporkan pada 21

Januari 2020

policy brief berisi:

1. RPJMN 2020-2024,

pada sektor lingkungan

hidup, Pemerintah

menargetkan

meningkatnya Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) sebesar

75,0-78,0 pada tahun

2024, strategi yang

digunakanberkaitan erat

dengan keberadaan TN

sebagai kawasan

konservasi

16

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

2. Pandangan Rylance &

Barois (dalam IUCN

2018), mengenai

sumber pendanaan bagi

kawasan konservasi, spt

1) Transfer fiskal antar

sektor 2) Penambahan

pajak untuk donasi 3)

Donasi individu 4)

Donasi perusahaan.

dapat mengatasi

kesenjangan anggaran

yang dihadapi oleh TN.

3. Regulasi yang relevan

mendukung

transformasi TN

menjadi BLU, seperti

diantaranya pasal 42,

43, UU Nomor 32

Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan PP Nomor

108 Tahun 2015

tentang Pengelolaan

Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan

Pelestarian Alam

4. Secara umum TN sudah

memenuhi persyaratan

awal PMK Nomor 180

tahun 2016 tentang

penetapan dan

pencabutan PPK-BLU

(substantif, teknis dan

administratif). Secara

substantif TN

merupakan unit kerja

penyelenggara layanan,

dan secara teknis sudah

memiliki pola kinerja

pelayanan umum dan

keuangan, sementara

secara administratif TN

sudah memiliki

dokumen yang diminta

oleh PMK, kecuali

tentang standar

pelayanan.

5. Kriteria TN yang bisa

didorong menjadi BLU

adalah TN yang

memiliki nilai MEET

efektif dan PNBP tinggi,

17

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

ada 5 TN yang memiliki

kriteria tersebut salah

satunya adalah TN-BTS.

an

Dengan demikian,

indikator ini telah tercapai.

5. Jumlah forum yang

mendiskusikan usulan

perbaikan untuk

pengelolaan TN

1 forum FGD pada

bulan Maret 2019

1 forum di bulan

may

1 forum di bulan

Juni 2019

1 forum di bulan

Agustus 2019

1 forum di bulan

Oktober 2019

3 forum FGD

dilaksanakan pada bulan

Mei dan Juni 2019

1 forum workshop

triangulasi yang

dilaksanakan pada 15-16

Agustus 2019

1 forum diskusi publik

telah dilaksanakan pada

tanggal 25 September

2019

1 forum expert meeting

dilaksanakan pada tanggal

7 November 2019

1 forum desiminasi

publik dilaksanakan pada

tanggal 10 Desember

2019

Secara umum, indikator ini

telah tercapai

6. jumlah pengambil

kebijakan yang

menerima rekomendasi

terkait kebijakan

tentang perubahan

institusi taman nasional

menjadi BLU

3 orang pembuat kebijakan di bulan November 2019

6 orang dari pembuat

kebijakan menerima

policy paper

1). Bapak Ir Wiratno,

Dirjen KSDAE, 2). Ibu

Dyah, Direktur Kawasan

Konservasi Ditjen KSDAE,

3) Dr. Nurhygiawati

Rahayu, M.Sc, Direktur

Kawasan Konservasi dan

SDA Bappenas, 4) Bpk. Eka

Hendra, (PKPPIM) Badan

Kebijakan Fiskal,

Kemenkeu, 5) Valerina

Daniel, Tenaga Ahli

Menteri Pariwisata, 6) Dian

Risdianto, S.Hut,M.Si , KK-

KSDAE Kementerian

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Pada saat diskusi publik

policy paper, 4 orang yang

menjadi narasumber dari 3

kementerian (KLHK,

Bappenas dan Keuangan)

diberikan policy paper.

18

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

Sementara Dirjen KSDAE

dan Direktur KK diberikan

saat kegiatan audiensi

meeting.

Dengan demikian,

indikator ini telah tercapai.

Jumlah berita yang

dipublikasikan oleh

media tentang isu atau

kegiatan dari program ini

7 7 7 berita terkait hasil

penelitian BLU diliput oleh

AgroIndonesia, Republika,

JPPN News, Antaranews.

Daftar Produk yang dihasilkan

No Nama Produk yang

Dihasilkan Penerima Produk

Penggunaan Produk oleh

Oleh Penerima

1. Dokumen hasil study lapangan

2. Dokumen kertas kebijakan KSDAE KLHK, Badan

Kebijakan Fiskal dan

Direktorat PPK-BLU

Kemenkeu, Direktorat

Kawasan Konservasi dan SDA,

Bappenas, CSO, Akademisi,

pengelola TN

Dijadikan rujukan untuk

membentuk tim kecil yang

akan membuat SWOT

tentang TN menjadi BLU,

yang hasilnya akan

disampaikan kepada menteri

LHK.

Secara umum, milestone yang telah ditetapkan dalam kontrak, dari milestone 1 sampai dengan

milestone 10 telah tercapai.

Namun demikian, ada satu kegiatan di milestone 10, yaitu kegiatan 10.a (media briefing) yang pada

akhirnya tidak terlaksana. Berdasarkan arahan yang diberikan oleh tim BIJAK, bahwa kegiatan media

briefing harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari Ditjen KSDAE, baik terkait

draf/bahan media briefing maupun pelaksanaanya. Konsultasi dan persetujuan dimaksudkan untuk

menjaga agar tidak terjadi “ketersinggungan” dari KLHK atas berita media yang muncul sebagai

output dari media briefing.

Agar kegiatan ini dapat terlaksana, Tim PATTIRO telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Menyampaikan draft bahan media briefing pada saat kegiatan audiensi dengan Dirjen KSDAE

(Ir. Wiratno, MSc) pada hari Jumat, 13 Desember 2019. Dalam kesempatan ini, Dirjen

KSDAE belum memberikan persetujuannya karena lebih banyak merespon isi policy paper yang telah dikemas dalam bentuk lima slide powerpoint.

2. Mengagendakan pertemuan dengan Direktur KK. Awalnya pertemuan akan dilaksanakan pada

akhir Desember 2019. Namun karena Direktur KK ada tugas dinas ke Medan, maka

pertemuan ditunda. Pada akhirnya, pertemuan dengan Direktur KK telah terlaksana pada

tanggal 6 Januari 2020. Hasil pertemuan ini, Direktur KK menyarankan untuk ekspose hasil

studi terlebih dahulu kepada seluruh Direktorat yang ada di Ditjen KSDAE.

3. Melakukan ekspose hasil studi kepada Direktorat yang ada di Ditjen KSDAE pada hari Kamis,

tanggal 9 Januari 2020. Terkait media briefing, Dirjen KSDAE meminta agar kegiatan media

19

briefing dilakukan setelah mendapatkan respons dari Menteri KLHK. Sampai dengan tanggal 9

Januari 2020, kegiatan media briefing belum dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan

persetujuan dari Menteri KLHK.

Mengingat jatuh tempo pengiriman Laporan Final tanggal 10 Januari 2020, maka PATTIRO

mengirimkan email yang berisi update bahwa kegiatan media briefing belum dapat dilaksanakan dan

mengajukan agar anggaran media briefing sebesar Rp. 6.000.000 dapat dialihkan untuk kegiatan

fasilitasi penyusunan Nota Dinas kepada Menteri.

Berdasarkan komunikasi yang intensif dengan Tim BIJAK, pada akhirnya disepakati kegiatan media briefing dihilangkan dan dana sebesar Rp. 6.000.000 akan dikurangi dari total anggaran di dalam

kontrak.

Meskipun kegiatan media briefing tidak terlaksana, namun hal ini tidak berdampak pada pencapaian

keseluruhan hasil program. Hal ini terjadi karena media sudah sering dilibatkan dalam tahapan

kegiatan studi. Misalnya, media diundang dalam kegiatan expert meeting tanggal 7 November 2019

yang menghasilkan liputan media online antara lain: Republika.co.id, JPNN.com, dan Antaranews.com.

Selain itu, media juga telah meliput pemberitaan tentang BLU setelah dilakukan kegiatan Diskusi

Publik yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2019. Berikut ini link berita terkait BLU TN:

1. Agar jadi BLU, Taman nasional didorong KLHK beri layanan spesifik

(https://www.antaranews.com/berita/1153260/agar-jadi-blu-taman-nasional-didorong-klhk-

beri-layanan-spesifik);

2. BLU taman nasional ditujukan mendanai kawasan konservasi berkelanjutan

(https://www.antaranews.com/berita/1153147/blu-taman-nasional-ditujukan-mendanai-

kawasan-konservasi-berkelanjutan);

3. KLHK Harapkan Taman Nasional Bisa Jadi Badan Layanan Umum

(https://www.jpnn.com/news/klhk-harapkan-taman-nasional-bisa-jadi-badan-layanan-umum);

4. Taman Nasional Didorong Jadi BLU untuk Optimalkan Fungsi

(https://nasional.republika.co.id/berita/q0lt0h284/taman-nasional-didorong-jadi-blu-untuk-

optimalkan-fungsi);

5. BLU Taman Nasional untuk Kawasan Konservasi Berkelanjutan

(https://www.republika.co.id/berita/q0ltnc284/blu-taman-nasional-untuk-kawasan-konservasi-

berkelanjutan).

6. Status Blu Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional

http://pattiro.org/2019/11/fact-sheet-status-blu-sebagai-upaya-optimalisasi-peran-taman-

nasional/

7. Bisakah Taman Nasional menjadi BLU

http://agroindonesia.co.id/2019/10/bisakah-taman-nasional-menjadi-blu/

Pembelajaran yang didapatkan di dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya persepsi negatif tentang BLU. Secara umum, pemangku kepentingan memiliki

persepsi yang negatif terkait BLU, sehingga ketika tim peneliti menjelaskan tema riset yang

mendorong BLU TN, maka respons yang dilakukan adalah mengkhawatirkan jika pengelolaan

TN akan mengarah pada upaya “komersialisasi TN” yang bersifat eksploitatif yang pada gilirannya

akan berdampak negatif pada kelestarian Kawasan TN. Persepsi negatif ini muncul karena

20

beberapa hal, antara lain: (I) Minimnya pemahaman pemangku kepentingan terkait BLU yang

memiliki karakter non-profit; (2) minimnya pemahaman bagaimana pengelolaan TN jika berstatus

BLU (dibandingkan pengelolaan saat ini). Hal ini muncul di setiap tahapan studi pada saat

wawancara dengan pengelola TN, wawancara dengan responden di pemerintah pusat (khususnya

KLHK dan Bappenas), FGD, workshop triangulasi, dan diseminasi hasil studi. Dalam kondisi

demikian, yang dilakukan tim peneliti adalah memberikan penjelasan di awal kerangka pikir dari

riset ini, bahwa status BLU merupakan alternatif terobosan pengelolaan TN untuk

mengoptimalkan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara seimbang.

2. Minimnya informasi yang didapatkan terkait rencana pengembangan TN pasca

berstatus BLU. Hal ini terjadi pada saat proses wawancara dengan pengelola TN. Minimnya

informasi terkait BLU menjadikan sebagian responden sulit memberikan pendapatnya terkait

rencana pengembangan TN pasca berstatus BLU. Bagi sebagian pengelola TN, mereka

cenderung “nyaman” dengan kondisi saat ini (TN sebagian Satker) dan mengkhawatirkan

penurunan manfaat yang akan didapatkan (secara organisasi dan secara individu) jika

dibandingkan dengan kondisi saat ini. Namun sebagian pengelola TN, yaitu “pegawai berusia

muda” mereka memandang rencana pengembangan TN pasca BLU merupakan tantangan agar

pengelola TN dapat mandiri dalam mengelola kawasan konservasi. Semangat ini ditunjukkan oleh

Kepala Bidang Tata Usaha TN Bromo Tengger Semeru, dan menjadikan transformasi BLU bagi

TN sebagai program kerjanya. Hal serupa ditunjukkan oleh staf muda di TN Gunung Halimun

Salak (TNGHS) yang memiliki ide pengembangan TNGHS untuk membuat hal baru, yaitu “sate

rusa” (karena sate kambing dan sate kelinci sudah dianggap biasa). TNGHS bisa bermitra dengan

masyarakat untuk memelihara rusa dan hasilnya ditawarkan kepada restoran di sekitar puncak.

Minimnya informasi pengembangan TN pasca berstatus BLU mengakibatkan sebagian instrumen

yang menggunakan teori mic mac tidak bisa optimal digunakan, yaitu yang meminta responden

untuk dapat memberikan pendapat masalah terkait 4 hal, yaitu Apa yang mungkin terjadi? (Opsi

Strategis), (Keputusan Strategis) dan (Tindakan dan rencana operasional). Penerapan 4 hal

tersebut, ternyata membuat responden kesulitan dalam memberikan jawaban atau bahkan belum

bisa membayangkannya. Namun, untuk instrumen yang menjelaskan kondisi pengelolaan saat ini

yang terkait 3 persyaratan yang diminta oleh PMK 180 Tahun 2016 tidak mengalami kendala

berarti.

3. Pentingnya memastikan kesiapan expert untuk bisa berkomitmen terlibat dalam

kegiatan yang dibutuhkan. Expert konservasi yang telah dipilih dan dicantumkan namanya di

proposal PATTIRO ternyata memiliki kesibukan luar biasa sehingga proses diskusi melalui tatap

muka langsung tidak bisa terlaksana secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, PATTIRO berupaya

untuk berdiskusi dengan mendapatkan masukan dari expert yang lain, antara lain: (i) Prof. Hadi

Ali Kodra (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB); dan (ii) Prof Sambas Basuni (Guru Besar IPB).

Selain itu, PATTIRO juga melibatkan Koordinator Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS),

Muayat Ali Muhsi sebagai tim peneliti dan terlibat intensif untuk memberikan input dalam

laporan studi.

Dari pembelajaran di atas, kami merekomendasikan untuk:

• Menyiapkan materi substansi tema riset untuk disampaikan kepada responden, terutama jika

tema riset adalah tema baru.

• Melakukan uji coba terhadap instrumen yang akan digunakan kepada calon responden

pengelola TN.

• Meminta komitmen kepada expert terpilih untuk terlibat aktif dan mengalokasikan waktu yang

cukup agar dapat memberikan masukan terhadap hasil studi.

21

Pada pelaksanaan program hibah, beberapa kisah sukses yang dihasilkan, yaitu:

1. Tersusunnya desain pengelolaan BLU TN dan roadmap pembentukan BLU TN secara partisipatif

yang dihasilkan pada saat Workshop Triangulasi yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2019.

2. Studi Pembiayaan Berkelanjutan bagi TN yang dilakukan program ini, menginspirasi Kepala

Bidang Tata Usaha TN Bromo Tengger Semeru untuk melakukan proyek perubahan Diklat PIM

III yang berjudul “Model Bisnis Konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.”

3. Adanya instruksi dari Dirjen KSDAE kepada jajaran Ditjen KSDAE untuk menyusun Nota Dinas

kepada menteri terkait urgensi pembentukan BLU TN Komodo dan TN Bromo Tengger

Semeru. Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan ekspose hasil studi yang diselenggarakan 9

Januari 2020, yang dihadiri oleh jajaran KSDAE, diantaranya yaitu, perwakilan dari Sesditjen,

Direktur Kawasan Konservasi dan stafnya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Untuk menyusun Nota Dinas,

disepakati untuk dibuat tim kecil dimana PATTIRO menjadi anggotanya.

Dokumentasi kegiatan sebagaimana dalam lampiran laporan ini.

22

BAGIAN II – FINANSIAL

Deskripsi Pendanaan Kegiatan Hibah

Dari budget proposal yang kami ajukan, bahwa tidak sepenuhnya program dibiayai dari dana hibah

BIJAK, terdapat kontribusi pembiayaan program dari PATTIRO, terutama untuk institutional support. Berikut adalah rincian dari total anggaran yang kami ajukan di dalam budget proposal:

Total Anggaran (IDR) Komitmen Anggaran Hibah

Chemonics BIJAK (IDR) Kontribusi Grantee (IDR)

1.303.350.000 794.510.000 508.840.000

61% 39%

Dalam implementasinya, seluruh biaya kegiatan untuk mencapai tujuan program sepenuhnya dibiayai

dari anggaran BIJAK, sementara kontribusi PATTIRO dalam bentuk In-kind, yaitu sebesar 26,84%

untuk institutional support, dan sebesar 30% berupa biaya operasional, pemeliharaan kantor,

komunikasi, dan transportasi.

Ringkasan Biaya Kegiatan dan Pembayaran Hibah

Pemberian hibah jenis jumlah tetap (fixed amount award).

Komitmen Anggaran Hibah

Chemonics BIJAK (IDR)

Total Pembayaran Milestone

(IDR)

Variasi

(IDR)

Tindakan yang

Dilakukan (IDR)

Milestone #1: 77.785.000

Milestone #2: 135.142.5000

Milestone #3: 75.285.000

Milestone #4: 124.100.000

Milestone #5: 78.892.000

Milestone #6: 58.892.000

Milestone #7: 69.092.500

Milestone #8: 43.785.000

Milestone #9: 85.742.000

Milestone #10: 49.792.5000

Total: 794.510.000

Milestone #1: 77.785.000

Milestone #2: 135.142.500

Milestone #3: 72.285.000

Milestone #4: 124.100.00

Milestone #5: 78.892.000

Milestone #6: 58.892.000

Milestone #7: 69.092.500

Milestone #8: 43.785.000

Milestone #9: 85.742.000

Milestone #10: 39.792.500

Total : 788.150.000

6.000.000 Melakukan

modifikasi ke-2 atas

kontrak yang sudah

ada. Perbedaan

pembayaran

disebabkan ada

kegiatan yang tidak

dapat dilaksanakan

pada periode

kontrak.

Penjelasan Biaya yang Lebih Tinggi atau Lebih Rendah daripada yang

Diantisipasi

Dalam realisasi anggaran, terdapat beberapa biaya pada item tertentu yang lebih rendah dari alokasi

anggaran.Hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan secara efektif dan

disesuaikan dengan kondisi kegiatan dan lapangan. Pada saat proses pelaksanaan program dana hibah,

telah dilakukan beberapa dilakukan modifikasi kontrak yaitu :

1. Modifikasi 01

Modifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan rencana kerja BIJAK pada awal 2019.

Sejumlah penyesuaian dilakukan berupa penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan, pembayaran

milestone dan tanggal jatuh tempo memasukkan deliverables. Dari penyesuaian ini, PATTIRO

23

meminta agar tanggal akhir kontrak diperpanjang dari tanggal 20 Desember 2019 ke tanggal 30

Januari 2020.

2. Modifikasi 02

Hingga pada akhir program, Media Briefing tidak dapat dilaksanakan karena PATTIRO perlu

mendapatkan persetujuan dari KLHK baik dari sisi substansi media rilis yang disiapkan, maupun

pelaksanaan dari Media Briefing itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari strategi dari proses

engegement PATTIRO dengan KLHK. Oleh sebab Media Briefing tidak dapat dilaksanakan, maka

anggaran kegiatan ini sebesar Rp 6.000.000 dikeluarkan dari awal total komitmen anggaran hibah

dan dilakukan modifikasi ke-02. Dari modifikasi ini, maka terjadi perubahan komitmen anggaran

yaitu dari Rp 794.510.000 menjadi Rp 788.510.000.

24

LAMPIRAN – DOKUMENTASI KISAH SUKSES HIBAH

Kegiatan ekspose hasil penelitian PATTIRO bersama Dirjen KSDAE, Direktur Kawasan Konservasi

dan jajaran di KSDAE pada tanggal 9 Januari 2020 di Ruang Dirjen KSDAE KLHK

Pernyataan dukungan Kasubdit PPK-BLU terhadap proyek perubahan DIklat PIM III, Kepala Bidang Tata

Usaha TN Bromo Tengger

Pernyataan dukungan Kasubdit PPK-BLU terhadap proyek perubahan DIklat PIM III,Kepala Bidang Tata Usaha TN Bromo Tengger

Workshop Triangulasi hasil studi lapangan bersama Direktorat Kawasan Konservasi KSDAE, Prof

Ali Kodra, pengelola TN di 3 objek studi dan CSO, 15-16 Agustus 2019 di Hotel Sofyan Betawi

Jakarta

Expert Meeting policy paper Optimalisasi Peran dan Fungsi TN melalui BLU, kegiatan dihadiri

oleh Direktur KK KSDAE, Kasubdit PPK-BLU, Prof Sambas Basuni, dan CSO

(7 November 2019)