2. pengertian : 3. · 2019. 10. 21. · c. se menpan & rb nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
IZIN BELAJAR S1 BAGI PNS
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM :
a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Keputusan Menteri agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar
dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian agama;
c. SE Menpan & RB Nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin
belajar bagi pegawai Negeri Sipil;
d. SE Menteri Agama no 2850 Tahun 2013 Tugas belajar dan ijin belajar pegawai Negeri
Sipil di lingkungan kementerian agama.
2. PENGERTIAN :
Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabatan berwenang kepada PNS untuk
mengikuti pendidikan lanjutan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak menganggu
tugas sehari-hari.
3. PERSYARATAN :
SYARAT IZIN BELAJAR
PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1. Berstatus sebagai PNS;
2. Sehat jasmani & rohani;
3. Masa kerja Minimal 2 tahun
sejak diangkat PNS;
4. SKP 2 tahun terakhir setiap
unsur bernilai BAIK;
5. Dalam 1 tahun terakhir tidak
pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau
berat;
6. Status perguruan Tinggi
terakreditasi B bukan model
pendidikan kelas jauh dan kelas
sabtu/ahad;
7. Prog. Studi yang ditempuh
memiliki relevansi dengan tugas
kedinasan di lingkungan
Kementerian Agama;
8. Dilaksanakan diluar jam kerja
kantor dan tidak menganggu
tugas kedinasan;
1. Surat pengantar dari pimpinan organisasi;
2. Fc. Sah SK CPNS;
3. Fc. Sah SK PNS;
4. Fc. Sah SK Pangkat terakhir;
5. Fc. Sah SKP 2 tahun Terakhir;
6. Surat pernyataan Tidak mutasi;
7. Surat pernyataan Tidak mengganggu dinas;
8. Surat pernyataan Tidak berhak Menuntut
penyesuain ijazah;
9. Asli surat keterangan sebagai mahasiswa aktif
dari perguruan Tinggi;
10. Asli jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi
yang dilaksanakan diluar jam kerja kantor;
11. Surat keterangan akreditasi jurusan,minimal
terakreditasi B;
12. Asli surat keterangan dari perguruan tinggi
yang menerangkan tentang profil perguruan
tinggi termasuk alamat lengkap dan radius
lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas PNS
yang bersangkutan;
4. PROSEDUR :
1. PNS melengkapi berkas yang dibutuhkan;
2. PNS memohon pengantar berjenjang (Unit, Satker sampai dengan Kankemenag
Kab/Kota);
3. PNS memasukkan Berkas kebagian umum;
4. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi pimpinan;
5. Proses oleh petugas Ortapeg dengan kendali(teliti berkas,pencetakan dan dokumentasi),
jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan;
6. Petugas meminta paraf kasubag ortapeg dan kabag;
7. Petugas meminta tanda tangan kepala kanwil;
8. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag ortapeg untuk
diregister dalam “Dokumen Keluar”;
9. Dokumen diserahkan kepada PNS;
5. KEWENANGAN :
NO PEJABAT BERWENANG
MENGELUARKAN
PROGRAM
S.1/D.IV
PROGRAM
S.2/S.3
1 SEKRETARIS JENDERAL - PNS KEMENTERIAN
AGAMA
2 KEPALA BIRO
KEPEGAWAIAN
BAGI PNS DI LINGKUNGAN
KEMENAG PUSAT
-
3 KEPALA KANWIL
KEMENAG PROVINSI
BAGI PNS KANWIL KEMENAG DI
LINGKUNGAN MASING-MASING
-
4 REKTOR/KETUA BAGI PNS PTAN/STAN DI
LINGKUNGAN MASING-MASING
-
6. KEBIJAKAN:
a. Layanan izin belajar S1 dimasukkan dalam PTSP;
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) PNS melengkapi berkas dibutuhkan;
2) PNS memohon pengantar berjenjang (Unit,Satker sampai dengan Kankemenag
Kab/Kota);
3) PNS memasukkan Berkas ke PTSP;
4) Berkas diterima FO,dicek sesuai dengan kelengkapan (lengkap proses dan diberi
tanda terima, tidak lengkap dikembalikan);
5) Proses di BO dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi);
6) BO menyerahkan ke FO, diregister dalam “Dokumen Keluar”;
7) Dokumen diserahkan oleh FO kepada PNS;
c. Kewenangan tanda tangan tetap berada di kakanwil dengan pembuatan blangko
berseri (kop dan berseri) SK izin belajar yang telah ditanda tangani dengan paraf dari
koordinator BO;
d. Pengambilan dokumen boleh diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa bermaterai.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :
60 Menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
8. OUTPUT :
Surat Keterangan izin belajar S1 rangkap 4 ( 1 arsip PTSP, 1 arsip kepegawaian, 2 ke
pemohon)
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN :
a. Sosialisasi persyaratan diweb;
b. Surat ke kankemenag, Satuan/Unit kerja;
10. ANGGARAN:
Pembuatan Blangko Surat keterangan izin belajar .
Tanjung pinang, Januari 2019
Kasubag Ortapeg,
H. MUHAMMAD WIDARTO, SH
NIP 198001302006041002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN IJIN PENDIRIAN RA & MADRASAH
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM :
a. Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk
teknis pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. PENGERTIAN :
Ijin pendirian RA & madrasah adalah ijin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah
yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atas nama Menteri Agama
dalam bentuk keputusan Menteri Agama tentang penetapan ijin operasional pendirian
madrasah.
3. PERSYARATAN :
a. Proposal pendirian madrasah;
b. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
4. PROSEDUR :
a. Pemohon menyerahkan proposal pendirian madrasah dan surat rekomendasi kepada
petugas;
b. Petugas penerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti
tanda terima penyerahan proposal kepada pemohon;
c. Petugas menyerahkan proposal pendirian madrasah dan surat rekomendasi kepada
pejabat di bidang pendidikan madrasah;
5. Kewenangan :
Ijin operasional pendidikan madrasah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama atas nama Menteri Agama.
6. Mekanisme dan prosedur Pelayanan :
a. Pemohon menyerahkan proposal pendirian madrasah dan surat rekomendasi kepada FO;
b. FO menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda
terima penyerahan proposal kepada pemohon;
c. BO menyerahkan proposal pendirian madrasah dan surat rekomendasi kepada pejabat di
bidang pendidikan madrasah.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :
15 Menit/Dokumen jika syarat terpenuhi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah
H. SUBADI, S.Ag., M.Si
NIP 197109141999031002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN IJIN PENELITIAN
PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM :
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. PENGERTIAN :
Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan
sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterprestasikan, dan merevisi fakta-
fakta.
3. PERSYARATAN :
a. Membawa surat permohonan ijin penelitian resmi dari institusi yang bersangkutan.
b. Foto copy kartu mahasiswa KTP (identitas).
c. Proposal penelitian yang ditandatangani dosen pembimbing.
4. PROSEDUR :
a. Permohonan membawa surat permohonan ke bagian umum;
b. Bagian umum memberikan tanda terima bagi pemohon;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah ijin
penelitian dapat diberikan atau tidak;
e. Apabila diijinkan,akan memberikan balasan kepada pemohon;
f. Surat ijin penelitian dimintakan tanda tangan oleh kepala kantor wilayah atau pejabat
yang berwenang;
g. Petugas akan memberikan surat ijin penelitian kepada pemohon;
5. KEWENANGAN :
Surat ijin penelitian dikeluarkan kepala kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain
yang berwenang .
6. KEBIJAKAN
a. Layanan izin penelitian dimasukkan dalam PTSP.
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb :
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan tersebut ke PTSP.
2) Berkas diterima FO,FO mengecek persyaratan, setelah persyaratan lengkap, FO akan
memberikan jawaban perkiraan kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan
ijin penelitian tersebut (15 menit).
3) FO akan memproses surat melalui BO.
4) BO menindaklanjuti ke unit terkait sesuai bidangnya, BO mengkonfirmasi ke pemohon
apakah ijin penelitian dapat diberikan atau tidak.
5) BO menyerahkan ijin penelitian, kemudian pemohon melaksanakan penelitian sesuai
waktu yang telah ditentukan.
c. Kewenangan tanda tangan melalui tanda tangan elektronik diperbolehkan.
d. Pengambilan dokumen boleh diwakilkan.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
a. 15 menit (dari pemohon menyerahkan berkas sampai mendapat jawaban perkiraan
kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan, 3 hari kerja).
b. Maksimal 2 hari (proses tindak lanjut BO).
8. OUTPUT
a. Jawaban kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan ijin penelitian tersebut
(One day service).
b. Surat ijin penelitian dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN :
a. Sosialisasi ke subbag, bidang dan bimas terkait masalah waktu penyelesaian.
b. Sosialisasi ke FO dan BO.
10. ANGGARAN
Tidak ada
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag informasi dan Humas
SYAHBUDI, S.Kom
NIP 197207082001121001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN IJIN MAGANG
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM :
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. PENGERTIAN :
Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja,biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa
tingkat akhir atau siswa SMK kelas 3 (PKL) sebagai salah satu syarat utama untuk
menyelesaikan proses pendidikan.
3. PERSYARATAN :
a. Membawa surat permohonan resmi dari institusi yang bersangkutan.
b. Foto copy kartu mahasiswa (identitas).
4. PROSEDUR
a. Pemohon membawa surat permohonan ke bagian umum.
b. Bagian umum memberikan tanda terima bagi pemohon.
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Bagian yang menerima disposisi meneliti,menelaah dan memvalidasi apakah ijin magang
dapat diberikan atau tidak;
e. Apabila diijinkan,akan memberikan balasan kepada pemohon berupa surat persetujuan
magang yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang.
5. KEWENANGAN
Surat ijin magang dikeluarkan pejabat yang berwenang.
6. KEBIJAKAN
a. Layanan ijin magang dimasukkan dalam PTSP .
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan tersebut ke PTSP;
2) Berkas diterima FO,FO mengecek persyaratan,setelah persyaratan lengkap,FO akan
memberikan jawaban perkiraan kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan
ijin magang tersebut (15 menit);
3) FO akan memproses surat melalui BO,BO menindaklanjuti ke unit terkait sesuai
bidangnya,BO mengkonfirmasi ke pemohon apakah ijin yang telah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang;
c. Kewenangan tanda tangan melalui tanda tangan elektronik diperbolehkan.
d. Pengambilan dokumen boleh diwakilkan.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
a. 15 menit (dari pemohon menyerahkan berkas sampai mendapat jawaban perkiraan
kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan,3 hari).
b. Maksimal 2 hari (proses tindak lanjut BO.
8. OUTPUT
a. Jawaban kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan ijin penelitian
tersebut(One day service).
b. Surat ijin magang dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN :
Layanan ini sebelumnya dinamakan layanan ijin pengajuan magang dirubah menjadi
layanan ijin magang.
10. ANGGARAN :-
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag informasi dan Humas
SYAHBUDI, S.Kom
NIP 197207082001121001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM :
a. Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5343 tahun 2015 tentang Petunjuk
teknis pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar atau surat keterangan
pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar, penerbitan surat keterangan pengganti
ijazah/surat tanda tamat belajar, dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar
negeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah.
2. PENGERTIAN :
Surat keterangan pengganti (SKP) ijazah/STTB surat pernyataan resmi dan sah yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada madrasah.
3. PERSYARATAN :
a. Pemohonan adalah pemilik ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh
pemilik ijazah/STTB tersebut;
b. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan;
c. Menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
d. Menyampaikan fotokopi ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli,dan/atau dokumen lain
yang terkait dari pemilik ijazah/STTB yang hilang;
e. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
f. Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik ijazah yang hilang,maka pemohon
wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang
sama dan menyampaikan salinan putusan /fatwa dari pengadilan terkait kehilangan
ijazah dari pengadilan negeri setempat.
4. PROSEDUR :
a. Madrasah masih beroperasi
Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan
kepada kepala madrasah yang menerbitkan ijazah/STTB.
Petugas menerima dan mengarsipkan permohonannnnnn tersebut dengan
memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah
ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid.
Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang
valid,petugas menyiapkan konsep SKP ijazah/STTB dan meneruskannya kepada kepala
madrasah untuk mendapatkan persetujuan.
Kepala madrasah menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dengan dan
diketahui oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota kepada pemohon.
b. Madrasah tidak beroperasi/Tutup
Pemohon mengisi formulir penerbitan SKP ijazah/STTB dan menyerahkan
kelengkapan persyaratn yang ditetapkan kepada kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota setempat atau pejabat lain yang berwenang;
Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan
bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon.
Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah
ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid;
Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang
valid,petugas menyiapkan konsep SKP ijazah/STTB dan meneruskannya kepada kepala
kantor kementerian agama kabupaten/kota atau pejabat lain yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan.
Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota atau pejabat lain yang berwenang
menerbitkan SKP ijazah/STTB karena hilang;
Petugas menyerahkan SKP ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh kepala kantor
kementerian agama kabupten/kota atau pejabat lain yang berwenang kepada
pemohon.
5. Kewenangan :
a. Penerbitan SKP ijazah/STTB dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan
dengan diketahui oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota setempat.
b. Apabila madrasah yang menerbitkan ijazah/STTB sudah digabung, penerbitan SKP
ijazah/STTB dilakukan oleh kepala madrasah hasil penggabungan dengan diketahui
oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota setempat.
c. Apabila madrasah yang menerbitan ijazah/STTB sudah berganti nama,penerbitan SKP
ijazah/STTB dilakukan oleh kepala madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui
oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota yang bersangkutan.
d. Apabila madrasah yang menerbitkan ijazah/STTB sudah beralih status dari madrasah
yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah,penerbitan SKP ijazah/STTB dilakukan oleh kepala madrasah hasil
peralihan status dengan diketahui oleh kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota setempat.
e. Apabila madrasah yang menerbitkan ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup,yaitu
madrasah tsanawiyah agama islam negeri(MTsAIN),madrasah alijah agama islam
negeri (MAAIN),pendidikan guru agama persiapan(PGAP) 4 tahun ,pendidikan guru
agama pendidikan hakimislam negeri (PHIN),sekolah persiapan institut agama negeri
(PPUAN),pendidikan hakimislam negeri (PHIN),sekolah persiapan institut agama islam
negeri (SPIAIN),sekolah guru hakim agama (SGHA), dan sejenisnya ,penerbitan SKP
ijazah/STTB dilakukan oleh kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi
setempat dengan diketahui oleh direktur jenderal pendidikan islam.
6. Mekanisme dan prosedur pelayanan :
a. Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan SKP ijazah/STTB dan
menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.
b. FO menerima dan mengarsipakn permohonan tersebut dengan memberikan bukti
tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
c. FO melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan
sesuai dengan data-data yang valid;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang
valid,BO menyiapkan konsep SKP ijazah/STTB dan meneruskannya kepada kepala
kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain ( Kabag TU/kabid Dikmad) yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan;
e. Kepala kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain (Kabag TU/Kabid
Dikmad)yang berwenang menerbitkan SKP ijazah/STTB karena hilang;
f. Petugas menyerahkan SKP ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh kepala kantor
wilayah kementerian agama atau pejabat lain (Kabag YU/Kabid Dikmad) yang
berwenang kepada pemohon.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :
30 MENIT/Dokumen jika syarat terpenuhi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah
H. SUBADI, S.Ag., M.Si
NIP 197109141999031002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN PERMOHONAN AUDIENSI
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM :
a. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
b. PP no.61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik.
2. PENGERTIAN :
Audiensi adalah kunjungan kehormatan atau suatu pertemuan resmi anatar seorang
kepala negara dalam hal ini karenna kepala kanwil atau yang mewakili dengan pemohon
untuk bersilaturahmi membhas suatu paparan/tanggapan yng dinilai yang dinilai
penting.
3. PERSYARATAN :
a. Membawa surat resmi dari instansi atau institusi yang mengajukan permohonan
audensi.
4. PROSEDUR :
a. Pemohon membawa surat permohonan kebagian umum.
b. Bagian umum memberikan tanda terima bagi pemohon.
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Bagian yang menerima disposisi meneliti,menelaah dan memvalidasi apakah
permohonan audiensi dapat dilaksanakan atau tidak;
e. Apabila dapat dilaksanakan,akan memberikan balasan kepada pemohon terkait
jadwal audiensi;
f. Pemohon akan melaksanakan audiensi sesuai waktu yang telah ditentukan.
5. KEWENANGAN :
- Kepala kanwil
- pejabat yang berkompeten
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan audiensi dimasukkan dalam PTSP.
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb :
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan tersebut ke PTSP.
2) Berkas diterima FO, FO mengecek persyaratan, setelah persyaratan lengkap, FO
akan memberikan jawaban bahwa audiensi dilaksanakan setiap hari kamis, pukul
08.00-09.30 WIB (untuk dua audiensi dalam satu hari).
3) FO akan memproses surat melalui BO, selanjutnya BO memproses dengan
mengajukan ke sekretaris kakanwil untuk penjadwalan, BO mengkonfirmasi ke
pemohon melalui telepon terkait pelaksanaan audiensi.
4) Audiensi akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
a. 15 menit (dari pemohon menyerahkan permohonan sampai mendapat informasi
jadwal rutin pelaksanaan audiensi serta kepastian jadwal dalam waktu 3 hari).
b. Maksimal 2 hari (proses tindak lanjut BO).
8. OUTPUT
a. Informasi jadwal rutin audiensi (One day service )
b. Jadwal pelaksanaan audiensi
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
a. Waktu proses BO selama 2 hari adalah waktu proses BO untuk mendapatkan jadwal
pelaksanaan audiensi dari sekretaris kakanwil.
b. Sedangkan pelaksaan jadwal rutin menyesuaikan dengan urutan pengajuan
permohonan audiensi.
c. Sosialisasi ke sekretaris kaknwil terkait waktu.
10. BIAYA
Biaya konsumsi pada saat pelaksanaan audiensi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag informasi dan Humas
SYAHBUDI, S.Kom
NIP 197207082001121001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN LEGALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT
1. DASAR HUKUM :
a. UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
b. PP No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2015 tentang pedoman
pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.
c. KMA No.333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga
amil zakat.
2. PENGERTIAN
Legalisasi lembaga amil zakat adalah pemberian keputusan kepala kantor wilayah
kementerian agama daerah istimewa kepulauan riau yang menyatakan bahwa lembaga
amil zakat tingkat kabupaten/kota dan lembaga amil zakat berskala nasional yang
membuka perwaklan di daerah istimewa kepulauan dinayatakan syah dan dapat
melakukan kegiatan operasional di wilayah daerah istimewa kepulauan riau.
3. PERSYARATAN
Permohonan legalisasi lembaga amil zakat diajukan secara tertulis kepada kepala kantor
wilayah dengan melampirkan:
a. Rekomendasi BAZNAS.
b. Anggaran dasar organisasi.
c. Surat keterangan terdaftar dari organisasi /satuan kerja perangkat daerah
pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
urusan pemeintah provinsi idang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi
kemasyarakatan islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari
kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islam;
d. Susunan pengawas syari’at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu)
anggota;
e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari’at diatas materai yang ditandatangani oleh
masing-masing pengawas syari’at;
f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas dibidang teknis penghimpunan,
pendistribuan, dan pendayagunaan), administrasi dan keuangan, dengan jumlah
minimal 8 (delapan) orang pegawas yang dilegalisir pimpinan organisasi
kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis islam ,atau
perkumpulan berbasis Islam;
g. Photocopy kartu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan atau asuransi lain bagi
pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
h. Surat pernyataan bersedia diaudit syari’at dan keuangan secara berskala diatas
materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
i. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya baik kesejahteraan umat paling sedikit 3 (tiga) kecamatan yang
mencakup:
1) Nama program;
2) Lokasi program;
3) Penerima manfaat;
4) Zakat yang disalurkan;
5) Keluaran (output);
6) Hasil (outcome);
7) Manfaat (benefit);
8) Dampak (impact) program bagi penerima manfaat.
j. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah dan dana sosial
keagamaan lainnya minimal Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar per tahun).
4. PROSEDUR
a. Pemohon (Lembaga amil zakat0melengkapi berkas yang dipersyaratkan ;
b. Lembaga amil zakat memasukkan berkas yang sudah lengkap ke bagian Subbag
umum;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Proses oleh petugas untuk mendapatkan kendali;
e. Berkas diantarkan ke badan amil zakat nasional daerah istimewa kepulauan riau
untuk mendapatkan proses pemeriksaan;
f. Berkas yang sudah diperiksa oleh BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi,
selanjutnya diterima kembali oleh petugas layanan untuk diserahkan ke seksi zakat
apabila sudah sesuai dengan persyaratan, namun apablia belum sesuai maka
dikembalikan lagi ke pihak lembaga amil zakat untuk dilengkapi;
g. Seksi zakat melakukan survey lapangan untuk mengecek kesesuaian anatara data
dengan kenyataan;
h. Setelah didapatkan hasil survey dan layak untuk mendapatkan rekomendasi,
dilanjutkan proses penerbitan izin lembaga amil zakat;
i. SK yang sudah jadi dan ditandatangani oleh kakanwil dan sudah mendapatkan
nomor SK, selanjutnya diserahkan ke petugas layanan untuk diberikan kepada
lembaga amil zakat dengan dihubungi oleh petugas layanan.
5. KEWENANGAN
Pejabat yang berwenang untuk memberikan legalisasi ;
a. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang menangani zakat untuk
lembaga amil zakat berskala nasional dan lembaga amil zakat berskala provinsi;
b. Kantor wilayah kementerian agama provinsi yang menangani zakat untuk lembaga
amil zakat berskala kabupaten/kota.
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan legalisasi lembaga amil zakat dimasukkan PTSP.
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan/mengisi formulir yang tersedia ke
PTSP;
2) FO menerima surat permohonan dan berkas persyaratan. Berkas yang sudah
lengkap diserahkan ke BO untuk diproses,apabila belum lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;
3) BO menyampaikan yang sudah lengkap pada tim verifikator (seksi zakat);
4) Seksi zakat melakukan survay untuk mengecek kesesuaian antara data dengan
kenyataan dilapangan hasil survey disampaikan kepada BO untuk proses
penerbitan legalisasi lembaga amil zakat;
5) SK legalitas yang sudah jadi,diserahkan kepada pemohon.
7. ESTIMASI LAYANAN :
10 (sepuluh hari kerja)
8. OUTPUT :
SK Legalisasi lemaga Amil zakat
9. ANGGARAN :
Dibebankan pada DIPA bidang penalis.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid Bimas Islam
Drs. H. EDI BATARA
NIP 196903051995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI KEAGAMAAN
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
b. PP No 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik;
2. PENGERTIAN
Informasi kegamaan merupakan data yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi tuas
pokok dan fungsi kantor wilayah kementerian agama kepulauan riau.
3. PERSYARATAN
a. Membawa surat resmi dari institusi yang bersangkutan;
b. Bagi individu/perorangan mengisi formulir;
c. Fotocopy KTP (identias diri);
4. PROSEDUR
a. Pemohon mebawa surat permohonan ke bagian umum;
b. Bagian umum memberikan tanda terima bagi pemohon;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah
permohonan informasi keagamaan dapat diberikan atau tidak;
e. Apabila dapat diberikan, akan memberikan balasan kepada pemohon terkait jadwal
kapan informasi kegamaan tersebut dapat diberikan;
f. Pemohon akan menerima informasi keagamaan tersebut sesuai waktu yang telah
ditentukan.
5. KEWENANGAN
- Pejabat/staf yang berkompeten memberikan informasi data yang diperlukan.
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan informasi keagamaan dimaukkan dalam PTSP.
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan/mengisi formulir yang tersedia ke
PTSP;
2) FO menerima surat permohonan, kemudian menyerahkan surat permohonan
kepada back office;
3) BO menyerahkan data yang diminta kepada FO (data sudah ada di BO), apabila
data tidak tersedia maka BO kan menindaklanjuti ke inhum;
4) FO akan memberikan jawaban kapan data yang tidak tersedia dapat diambil;
5) Unit terkait memberikan informasi yang dibuthkan;
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
30 menit apabila data tersedia ,apabila tidak tersedia maksimal 3 hari. 2 hari proses BO
mendapat data yang tidak tersedia ke inhum.
8. OUPUT
Informasi kegamaan
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
Inhum harus selalu up dating data terkait informasi kegamaan ke PTSP.
10. ANGGARAN : -
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag informasi dan Humas
SYAHBUDI, S.Kom
NIP 197207082001121001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN REKOMENDASI PINDAH SEKOLAH
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
Peraturan menteri agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan
madrasah.
2. PENGERTIAN
Rekomendasi pindah sekolah adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang
menerangkan mengenai proses perpindahan (mutasi) siswa dari satu madrasah ke
madrasah/sekolah yang lain.
3. PERSYARATAN
a. Surat permohonan rekomendasi pindah sekolah.
b. Surat keterangan pindah sekolah dari sekolah asal.
4. PROSEDUR
a. Pemohon menyerahkan surat permohonan rekomendasi pindah sekolah dan surat
keterangan pindah sekolah kepada petugas;
b. Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan
bukti tanda terima penyerahan surat kepada pemohon;
c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah
ditetapkan;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap,petugas menyiapkan surat
rekomendasi pindah sekolah dan meneruskannya kepada kepala kantor wilayah
kementerian agama atau pejabat lain yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan;
e. Petugas menyerahkan surat rekomendasi pindah sekolah yang telah ditandatangani
oleh kepala kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain yang berwenang
kepada pemohon;
5. KEWENANGAN
Rekomendasi pindah sekolah dikeluarkan kepala kantor wilayah kementerian agama atau
pejabat lain yang berwenang .
6. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN
a. Pemohon menyerahkan surat permohonan rekomendasi pindah sekolah dan surat
keterangan pindah sekolah kepada FO;
b. FO menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti
tanda terima penyerahan surat kepada pemohon;
c. FO melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap, BO menyiapkan surat
rekomendasi pindah sekolah dan meneruskannya kepada kepala kantor wilayah
kementerian agama atau pejabat lain yang berwenang (Kabag TU/Kabid Dikmad)
untuk mendapatkan persetujuan;
e. FO menyerahkan surat rekomendasi pindah sekolah yang telah ditandatangani oleh
kepala kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain yang berwenang (Kabag
TU/Kabid Dikmad/kasi Dikmad)kepada pemohon;
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
15 menit/Dokumen jika syarat terpenuhi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah
H. SUBADI, S.Ag., M.Si
NIP 197109141999031002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
REKOMENDASI IJIN BELAJAR KE LUAR NEGERI
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;
3. Peraturan pemerintah RI nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana undang-
undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana yang telah dibah
dengan peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2016 perubahan atas peraturan
pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;
4. Peraturan menteri agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
B. PENGERTIAN
Ijin belajar ke luar negeri diberikan dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan
atau latihan keahlian, baik dengan biaya negara atau biaya suatu pemerintah negara asing,
suatu badan internasional, atau badan swasta asing. Biasaya hal ini gratis, namun untuk
memperolehnya dilakukan seleksi yang cukup ketat terlebih dahulu. Atau juga yang belajar
ke luar negeri dengan dana pribadi, namun hal ini cukup jarang dilakukan oleh warga negara
indonesia.
Untuk WNI yang berkehendak belajar diluar negeri di bidang agama kemenlu/Imigrasi
mensyaratkan adanya rekomendasi dari kementerian agama.
C. PERSYARATAN
Persyaratan pengajuan rekomendasi ijin belajar ke luar negeri:
1. Surat permohonan dari lembaga penjamin (Asal sekolah/Lembaga pendidikan ybs) yang
ditujukan kepada kepala kanwil kemenag kepulauan riau mencakup:
a. Nama ybs;
b. Alamat;
c. Asal sekolah;
d. Nama fakultas/sekolah yang dituju;
e. Penjamin (Ketua lembaga sekolah asal);
f. Alamat penjamin;
2. FC KTP ybs;
3. FC KTP Penjamin;
4. FC Kartu keluarga;
5. Ijazah terakhir;
6. Piagam lembaga/Yyasan (Pesantren/sekolah);
7. Surat keterangan dari penjamin yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah
benar santri/siswa dari lembaga yang bersangkutan;
D. PROSEDUR
1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan.
2. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum;
3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
4. Proses oleh pengadministrasi subbag hukum dan KUB dengan kendali(teliti
berkas,pencetakan dan dokumentasi)_jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan;
5. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Hukum dan KUB
untuk diregoster dalam ’Dokumen keluar”;
6. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat masuk/keluar subbag hukum dan KUB
kepada pemohon.
E. Kewenangan
No PEJABAT
BERWENANG
MENGELUARKAN
REKOMENDASI KE PUSAT REKOMENDASI
PUSAT
1 SEKRETARIS JENDERAL - PEMOHON
MENERUSKAN
REKOMENDASI
DARI KANWIL KE
KEMENAG PUSAT
2 KEPALA BIRO HUKUM & KLN PEMOHON
MENERUSKAN
REKOMENDASI
DARI KANWIL KE
KEMENAG PUSAT
3 KEPALA KANWIL KEMENAG
PROVINSI
PEMOHON DI DAERAH
YANG MENGAJUKAN KE
KANWIL
4 PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH
KAKANWIL
PEMOHON DI DAERAH
YANG MENGAJUKAN KE
KANWIL
F. KEBIJAKAN
1. Layanan rekomendasi belajar ke luar negeri dimasukkan dalam PTSP.
2. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
a. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
b. Pemohon memasukkan berkas ke PSTP;
c. Berkas diterima FO. dicek sesuai kelengkapan (lengkap diproses dan diberi tanda
terima, tidak lengkap dikembalikan);
d. Proses di BO dengan kendali (teliti berkas, pencetakkan dan dokumentasi);
e. BO menyerahkan ke FO, diregister dalam ”Dokumen Keluar”;
f. Dokumen diserahkan oleh FO kepada pemohon;
3. Kewenangan tanda tangan berada di kakanwil atau pejabat yang ditunjuk oleh kakanwil
atau dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
G. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
30 Menit /dokumen jika syarat terpenuhi.
H. OUTPUT
Surat rekomendasi ijin belajar luar negeri rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
I. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
c. Sosialisasi persyaratan di web;
d. Surat ke kankemenag, satuan/unit kerja;
J. ANGGARAN
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag Hukum dan KUB
UTHA CHUANDRA, SH.I
NIP 198012112005011002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
REKOMENDASI RPTKA DAN IMTA BAGI WNA
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang RI Nomor 9 tahun tentang keimigrasian;
2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor: 32 Tahun 1994 tentang Visa, izin
masuk, Dan izin keimigrasian;
4. Perpres RI Nomor 72 tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pedamping;
5. Peraturan menteri agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
6. Peraturan menteri ketenagakerjaan RI Nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara
penggunaan tenaga kerja asing;
B. PENGERTIAN
Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) adalah surat keputusan yang
diterbitkan oleh kementerian tenaga kerja & transmigrasi RI. RPTKA digunakan sebagai
persyaratan guna memperkerjakan tenaga asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan
baik PMA maupun swasta nasional yang ada di indonesia. masa berlaku RPTKA adalah 1
(satu) tahun, kecuali jabatan-jabatan yang ada dalam akta pendirian perusahaan yaitu 3 (tiga)
tahun. untuk perpanjangannya, disesuaikan dengan lokasi penempatan kerja tenaga asing
tersebut. jika hanya dalam satu wilayah kerja, maka instansi penerbit adalah dinas tenaga
kerja & transmigrasi RI dimana TKA tersebut bekerja.
Izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap
tenaga kerja asing yang diperkerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal
oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya. IMTA berlaku untuk
masa waktu 1(satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang .
Untuk WNA yang bekerja dibidang agama kemenakertrans mensyaratkan adanya
rekomendasi dari kementerian agama.
C. PERSYARATAN
Persyaratan pengajuan rekomendasi RPTKA dan IMTA:
1. Surat permohonan dari lembaga penjamin yang ditujukkan kepada kepala kanwil
kemenag kepulauan riau;
Mencakup:
a. Nama TKA;
b. Alamat pemberi kerja TKA;
c. Nama pimpinan perusahaan;
d. Nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
e. Uraian jabatan TKA;
f. Lokasi kerja TKA;
g. Jangka waktu penggunaan TKA;
h. Keterangan dan alamat domisili TKA selama bekerja di indonesia.
2. FC PASPOR TKA ybs;
3. FC KTP Penjamin (Direktur perusahaan);
4. PAS FOTO 4 X 6 (1 lembar)pemohon (TKA ybs);
5. FC SK dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
D. PROSEDUR
1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
2. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum;
3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan ke bagian umum;
4. Proses oleh pengadministrasi subbag hukum dan KUB dengan kendali (teliti berkas,
pencetakkan dan dokumentasi) jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan;
5. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Hukum dan KUB
untuk diregister dalam ’Dokumen keluar”;
6. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat masuk/keluar subbag hukum dan KUB
kepada pemohon.
E. KEWENANGAN
No PEJABAT
BERWENANG
MENGELUARKAN
REKOMENDASI KE PUSAT REKOMENDASI PUSAT
1 SEKRETARIS JENDERAL - PEMOHON MENERUSKAN
REKOMENDASI DARI KANWIL
KE KEMENAG PUSAT
2 KEPALA BIRO HUKUM
& KLN
PEMOHON MENERUSKAN
REKOMENDASI DARI KANWIL
KE KEMENAG PUSAT
3 KEPALA KANWIL
KEMENAG PROVINSI
PEMOHON DI DAERAH YANG
MENGAJUKAN KE KANWIL
4 PEJABAT YANG
DITUNJUK OLEH
KAKANWIL
PEMOHON DI DAERAH YANG
MENGAJUKAN KE KANWIL
F. KEBIJAKAN
1. Layanan rekomendasi RPTKA DAN IMTA dimasukkan dalam PTSP;
2. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
a. PEMOHON melengkapi berkas yang dibutuhkan;
b. PEMOHON memasukkan berkas ke PSTP;
c. Berkas diterima FO. dicek sesuai kelengkapan (lengkap diposes dan diberi tanda
terima, tidak lengkap dikembalikan);
d. Proses di BO dengan kendali (teliti berkas, pencetakkan dan dokumentasi) dengan
catatan untuk lembaga yang baru pertama kali mengajukan ke PTSP, maka BO
berkoordinasi dengan Bimas terkait;
e. BO menyerahkan ke FO, diregister dalam ”Dokumen Keluar”;
f. Dokumen diserahkan oleh FO kepada PEMOHON;
3. Kewenangan tanda tangan berada di kakanwil atau pejabat yang ditunjuk oleh kakanwil
atau dapat menggunakan tanda tangan elektronik;
G. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
32 Menit /dokumen jika syarat terpenuhi.
H. OUTPUT
Surat rekomendasi RPTKA DAN IMTA rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
I. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
a. Sosialisasi persyaratan di web;
b. Surat ke kankemenag, satuan/unit kerja;
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag Hukum dan KUB
UTHA CHUANDRA, SH.I
NIP 198012112005011002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
REKOMENDASI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)BAGI WNA
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor: 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk,
dan izin keimigrasian;
4. Perpres RI Nomor 72 tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pedamping;
5. Peraturan menteri agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi an tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
B. PENGERTIAN
Izin tinggi terbatas (ITAS) adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang izin tinggal
sementara. Menurut pasal 31 PP No.32 tahun 1994 tentang Visa, izin masuk, dan izin
keimigrasian, izin tinggal terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang
diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah negara republik indonesia dalam rangka
waktu yang terbatas.
Untuk WNA yang bekerja dibidang agama kemenakertrans mensyaratkan adanya
rekomendasi dari kementerian agama.
C. PERSYARATAN
Persyaratan pengajuan rekomendasi izin tinggal terbatas (ITAS):
1. Surat permohonan dari lembaga penjamin yang ditujukkan kepada kepala kanwil
kemenag kepulauan riau;
2. FC PASPOR TKA ybs;
3. FC KTP Penjamin (Direktur perusahaan);
4. Surat pernyataan dan jaminan bermaterai Rp.6.000,-dari lembaga penjamin;
5. Biodata pemohon/CV pemohon;
6. PAS FOTO 4 X 6 (1 lembar) pemohon (TKA ybs)
7. Surat keterangan domilisi; dan
8. FC SK dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
D. PROSEDUR
1. Pemohon melengkapi berkas yang dibuthkan;
2. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum;
3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan ke bagian umum;
4. Proses oleh pengadministrasi subbag hukum dan KUB dengan kendali(teliti berkas,
pencetakkan dan dokumentasi)-jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan;
5. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Hukum dan KUB
untuk diregister dalam ’Dokumen keluar”;
6. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat masuk/keluar subbag hukum dan KUB
kepada pemohon.
E. KEWENANGAN
No PEJABAT
BERWENANG
MENGELUARKAN
REKOMENDASI KE PUSAT REKOMENDASI
PUSAT
1 SEKRETARIS JENDERAL - PEMOHON
MENERUSKAN
REKOMENDASI
DARI KANWIL KE
KEMENAG PUSAT
2 KEPALA BIRO HUKUM & KLN PEMOHON
MENERUSKAN
REKOMENDASI
DARI KANWIL KE
KEMENAG PUSAT
3 KEPALA KANWIL KEMENAG
PROVINSI
PEMOHON DI DAERAH
YANG MENGAJUKAN KE
KANWIL
4 PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH
KAKANWIL
PEMOHON DI DAERAH
YANG MENGAJUKAN KE
KANWIL
F. KEBIJAKAN
1. Layanan rekomendasi izin tinggal terbatas (ITAS) dimasukkan dalam PTSP;
2. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
a. PEMOHON melengkapi berkas yang dibutuhkan;
b. PEMOHON memasukkan berkas ke PSTP;
c. Berkas diterima FO.dicek sesuai kelengkapan (lengkap diposes dan diberi tanda
terima, tidak lengkap dikembalikan);
d. Proses di BO dengan kendali (teliti berkas, pencetakkan dan dokumentasi) dengan
catatan untuk lembaga yang baru pertama kali mengajukan ke PTSP, maka BO
berkoordinasi dengan Bimas terkait;
e. BO menyerahkan ke FO, diregister dalam ”Dokumen Keluar”;
f. Dokumen diserahkan oleh FO kepada PEMOHON;
3. Kewenangan tanda tangan berada di kakanwil atau pejabat yang ditunjuk oleh kakanwil
atau dapat menggunakan tanda tangan elektronik dengan cap basah dan paraf BO;
G. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
33 Menit /dokumen jika syarat terpenuhi.
H. OUTPUT
Surat rekomendasi izin tinggal terbatas rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
I. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
a. Sosialisasi persyaratan di web.
b. Surat ke kankemenag,satuan/unit kerja.
J. ANGGARAN
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag Hukum dan KUB
UTHA CHUANDRA, SH.I
NIP 198012112005011002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN KEAGAMAAN
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang RI Nomor 1/ONPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan
dan/atau penodaan agama jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang
pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai Undang-
Undang;
2. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
3. Keputusan menteri agama RI Nomor 84 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan
penanggulangan kerawanan kerukunan hidup umat beragama;
4. Peraturan menteri agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
5. Instruksi menteri agama RI Nomor 8 tahun 1979 tentang pembinaan, bimbingan dan
pengawasan terhadap organisasi dan aliran dalam islam yang bertentangan dengan
ajaran islam;
2. PENGERTIAN
Kegiatan keagamaan adalah segala bentuk aktivitas yang ada hubungannya dengan agama,
baik berupa kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi runitas dalam kehidupan dan
menjadi pedoman dalam menjalani hubungan kepada tuhan YME dan lingkungan sekitarnya
berskala provinsi, nasional, dan internasional.
Misalnya: pengajian, tahlilan, istighosah, diba’iyah, TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya
yang mampu memberi pengetahuan lebih guna mendekatkan diri kepada Tuhan YME.
1. PERSYARATAN
a. Surat rekomendasi dari kepala kantor kementerian agama kabpaten/kota lokasi
pelaksanaan kegiatan keagamaan;
b. Melampirkan proposal kegiatan;
c. Untuk kegiatan keagamaan tingkat nasional/internasional melampirkan legalitas
kelembagaan baik berupa akta notaris atau kementerian hukum dan hak asasi
manusia RI;
d. Melampirkan fotocopy pasport dari para pembicara yang berasal dari luar negeri;
e. Menandatangani surat pernyataan bermaterai;
2. PROSEDUR
a. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada kepala kanwil kementerian
agama kepulauan riau kepala bidang penaiszawa melalui bidang umum;
b. Proses oleh petugas untuk mendapatkan kendali;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Setelah mendaoatkan dispo,pejabat/staf yang mempunyai tupoksi mengoreksi
kelengkapan persyaratan;
e. Jika terdapat kekurangan persyaratan akan dilakukan konfirmasi untuk melengkapi
berkas;
f. Mengisi form surat pernyataan;
g. Form yang sudah diisi dan berkas yang sudah diperiksa selanjutnya dijadikan dasar
untuk penerbitan ijin/rekomendasi penyelenggaraan kegiatan;
h. Surat ijin rekomendasi kegiatan yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon;
3. KEWENANGAN
Kewenangan tanda tangan berada di kakanwil dengan pembuatan blangko SK izin
belajar yang telah ditanda tangani.
4. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan rekomendasi kegiatan keagamaan dimasukkan dalam PTSP;
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan dan mengisi formulir serta surat
pernyataan yang tersedia di PTSP;
2) FO menerima surat permohonan dan berkas persyaratan serta mengecek
kelengkapan dokumen kemudian menyerahkan surat permohonan serta berkas
tersebut kepada BO;
3) BO melakukan verifikasi berkas sesuai kriteria dan kualifikasi proses pemeriksaan
diijinkan/tidaknya.bila belum sesuai dan masih ada kekurangan persyaratan,maka
dikembalikan lagi ke pemohon,namun bila sudah sesuai dapat diproses tahap
selanjutnya;
4) BO akan mencetak rekomendasi kegiatan keagamaan;
5) BO menghubungi kembali pada pemohon bahwa ijin rekomendasi kegiatan
keagamaan sudah dapat diambil dengan disertai bukti pengambilan;
c. Kewenangan penandatanganan berada pada kakanwil dan diperbolehkan menggunakan
tanda tangan elektronik dengan cap basah;
5. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
60 menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
6. OUTPUT
Surat rekomendasi kegiatan keagamaan, dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
7. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
Pada saat pemeriksaan berkas BO tetap melakukan koordinasi dengan bidang terkait.
8. ANGGARAN
Tidak ada
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid Bimas Islam
Drs. H. EDI BATARA
NIP 196903051995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN REKOMENDASI ORMAS
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
2. DASAR HUKUM :
3. PENGERTIAN :
Kegiatan keagamaan adalah segala bentuk aktivitas yang ada hubungannya dengan
agama,baik berupa kepercyaan maupun nilai-nilai yang menjadi runitas dalam
kehidupan dan menjadi pedoman dalam menjalani hubungan kepada tuhan YME dan
lingkungan sekitarnya berskala provinsi,nasional,dan internasional.
Misalnya : pengajian,tahlilan,istighosah,diba’iyah,TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya
yang mampu memberi pengetahuan lebih guna mendekatkan diri kepada tuhan YME.
9. PERSYARATAN :
10. PROSEDUR :
11. KEWENANGAN :
12. KEBIJAKAN :
d. Layanan permohonan rekomendasi kegiatan keagamaan dimasukkan dalam PTSP
e. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
6) Pemohon menyerahkan surat permohonan dan mengisi formulir serta surat
pernyataan yang tersedia di PTSP;
7) FO menerima surat permohonan dan berkas persyaratan serta mengecek
kelengkapan dokumen kemudian menyerahkan surat permohonan serta berkas
tersebut kepada BO;
8) BO melakukan verifikasi berkas sesuai kriteria dan kualifikasi proses pemeriksaan
diijinkan/tidaknya.bila belum sesuai dan masih ada kekurangan persyaratan,maka
dikembalikan lagi ke pemohon,namun bila sudah sesuai dapat diproses tahap
selanjutnya;
9) BO akan mencetak rekomendasi kegiatan keagamaan;
10) BO menghubungi kembali pada pemohon bahwa ijin rekomendasi kegiatan
keagamaan sudah dapat diambil dengan disertai bukti pengambilan.
f. Kewenangan penandatanganan berada pada kakanwil dan diperbolehkan menggunakan
tanda tangan elektronik dengan cap basah.
13. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
60 menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
14. OUTPUT
Surat rekomendasi kegiatan keagamaan,dibuat rangkap 3 (1 arsip,2 ke pemohon).
15. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
Pada saat pemeriksaan berkas BO tetap melakukan koordinasi dengan bidang terkait.
16. ANGGARAN :
Tidak ada
Tanjungpinang, Maret 2019
( )
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
d. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal
Kementerian Agama;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah;
2. PENGERTIAN
a. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU dalah Biro
perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk
menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
b. Pendirian PPIU adalah membuka dan/atau mendirikan PPIU sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku disyaratkan adanya rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi setempat.
c. Rekomendasi adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Kepulauan Riau yang menyetakan bahwa Biro perjalanan wisata
memiliki kelayakan untuk diusulkan dapat diberikan izin sebagai PPIU.
3. PERSYARATAN
SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN PPIU
PERSYARATAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI
DASAR
PERTIMBANGAN
1. pemilik dalam akta
perusahaan warga negara
idonesia yang beragama
islam dan tidak sebagai
pemilik PPIU lain;
2. memiliki susunan
kepengurusan perusahaan;
memiliki izin usaha biro
perjalanan wisata dari
pemerintah daerah
setempat yang sudah
beroperasional paling
singkat 2 (dua) tahun yang
masih berlaku;
3. memiliki akta notaris
1. Surat permohonan dari
pimpinan perusahaan (asli)
ditujukan kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian
Agama Kepulauan Riau;
2. Susunan kepengurusan
perusahaan;
3. Fotokopi izin usaha biro
perjalanan wisata dari
pemerintah daerah setempat
yang sudah beroperasional
paling singkat 2 (dua) tahun
yang masih berlaku
sebanyak 1 lembar;
4. Fotokopi akta notaris
1. Hasil verifikasi
berkas
permohonan
dinyatakan
lengkap dan lolos
verifikasi;
2. Hasil peninjauan
lapangan
dinyatakan layak
dan memenuhi
syarat;
3. Pemilik dalam akta
perusahaan warga
negara indonesia
yang beragama
pendirian perseroan
terbatas dan/atau
perubahannya sebagai biro
perjalanan wisata yang
memiliki bidang
kegamaan/perjalanan
ibadah yang telah
mendapatkan pengesahan
dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
4. Surat Keterangan Domilisi
Usaha (SKDU) perusahaan
dari pemerintah
desa/keluarahan setempat
yang masih berlaku;
5. surat keterangan terdaftar
sebagai wajib pajak
perusahaan dari kantor
direktorat jenderal pajak
kementerian keuangan;
6. memiliki NPWP perusahaan
dan pimpinan perusahaan.
7. memiliki surat rekomendasi
dari instasi pemerintah
daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota setempat
yang membidangi
pariwisata yang masih
berlaku;
8. memiliki surat rekomendasi
dari kantor kementerian
agama kabupaten/kota
setempat yang masih
berlaku;
9. memiliki laporan keuangan
perusahaan yang sehat 1
(satu) tahun terakhir dan
telah diaudit akuntan
publik yang terdaftar
dengan opini minimal
Wajar Dengan
Pengecualian (WDP);
9. memiliki sumber dayaa
manusia dibidang
ticketing,keuangan,akuntasi
,pemasaran,dan
pembimbing ibadah;
10. memiliki kantor tetap atau
sewa sesuai domilisi
dengan luas minimal 60 M2
dan sarana pra sarana yang
memadai;
11. memiliki mitra biro
penyelenggraan ibadah
umrah di arab saudi yang
mempunyai izin resmi dari
pemerintah kerajaan arab
saudi; dan
12. memiliki sertifikat
pendirian perseroan terbatas
dan/atau perubahannya
sebagai biro perjalann wisata
yang memiliki bidang
keagamaan/perjalanan
ibadah yang telah
mendapatkan pengesahan
dari kementerian hukum dan
hak azasi manusia sebanyak
1 bendel;
5. Fotokopi Surat Keterangan
Domilisi Usaha (SKDU)
perusahaan dari pemerintah
desa/keluarahan setempat
yang masih berlaku
sebanyak 1 lembar;
6. Fotokopi surat keterangan
terdaftar sebagai wajib pajak
perusahaan dari kantor
direktorat jenderal pajak
kementerian keuangan
sebanyak 1 lembar;
7. Fotokopi NPWP perusahaan
dan pimpinan perusahaan
sebanyak 1 lembar;
8. Fotokopi surat rekomendasi
dari instansi pemerintah
daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota setempat
yang membidangi pariwisata
yang masih berlaku
sebanyak 1 lembar;
9. Surat rekomendasi dari
kantor kementerian agama
kabupaten/kota setempat
(asli) yang masih berlaku;
10. Fotokopi laporan keuangan
perusahaan yang ehat 1
(satu) tahun terakhir dan
telah diaudit akuntan publik
yang terdaftar dengan opini
minimal wajar dengan
pengecualian (WDP)
sebanyak 1 bendel;
11. Fotokopi katu tanda
penduduk(KTP) dan biodata
pemegang saham dan
anggota direksi dan
komisaris dengan status WNI
agama islam dan masih
berlaku masing-masing
sebanyak 1 lembar;
12. biodata sumber daya
manusia dibidang
ticketing,keuangan,akuntasi,
pemasaran,dan pembimbing
ibadah minimal masing-
masing 1 orang;
13. fotokopi bukti kepemilikan
islam dan tidak
sebagai pemilik
PPIU lain
dibuktikan dengan
KTP-nya dan hasil
verifikasi;
4. Kepemilikan akta
notaris pendirian
perseroan terbatas
dan/atau
perubanhannya
sebagai biro
perjalanan sebagai
biro perjalanan
wisata yang
memiliki bidang
keagamaan/perjal
anan ibadah yang
telah
mendapatkan
pengesahan dari
kemterian hukum
dan hak azasi
manusia;
5. Izin usaha biro
perjalanan wisata
dari pemerintah
daerah setempat
yang sudah
beroperasional
paling singkat 2
(dua) tahun yang
masih berlaku;
6. Kepemilikan
kantor tetap atau
sew minimal
3(tiga) thun sesuai
dengan SKDU dan
luas kantor
minimal 60 M2;
7. Kepemilikan
sarana pra yang
memadai dalam
mendukung
manajemen
operasional;
8. Kepemilikan
sunber daya
manusia yang
memadai dibidang
ticketing,tour
planner dan
dokumen
perjalanan;keuang
an;akuntasi;pemas
aran;dan
pembimbing
ibadah minimal
masing-masing 1
keanggotaan ASITA.
kantor tetap atau sewa
sesuai domilisi dengan luas
minimal 60 M2 dan sarana
pra sarana yang memadai;
14. fotokopi surat keterangan
/perjanjian mitra biro
penyelenggaraan ibadah
umrah di arab saudi yang
mempunyai izin resmi dari
pemerintah kerajaan arab
saudi sebanyak 1 lembar;
15. fotokopi sertifikat
keanggotaan ASITA
sebanyak 1 lembar.
orang;dan
9. Kepemilikkan
laporan keuangan
perusahaan yang
sehat 1(satu)
tahun terakhir dan
telah diaudit
akuntan publik
yang terdaftar
dengan opini
minimal wajar
dengan
pengecualian
(WDP)
4. PROSEDUR
a. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
b. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum;
c. Berkas dinaikkan ke Kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Kepala Bidang PHU cq. Kasi Pembinaan Haji dan Umrah cq.Tim setelah mendapat
disposisi dan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
e. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persyaratan;
f. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat, akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
g. Hasil verifikasi berkas dan penijauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat rekomendasi izin pendirian
PPIU;
h. Kepala Kanwil Kemenag Kepulauan Riau akan memberikan rekomendasi izin pendirian
PPIU kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan hasil
verifikasi (check list persyaratan) dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan
menolak memberikan rekomendasi bagi yang tidak memenuhi syarat dengan penjelasan
tertulis; dan
i. Pemohon yang mendapat rekomendasi selanjutnya memproses permohonan izin
pendirian PPIU kepada menteri agama RI dengan dilampiri persyaratan yang tersusun
secara tertib dan berurutan;
5. KEWENANGAN
NO PEJABAT BERWENANG
MENGELUARKAN
KANTOR CABANG KANTOR PUSAT
1 Menteri Agama - Memberikan izin
PIHK/PPIU
2 Dirjen Haji Menerima laporan
pembukaan kancab
PIHK/PPIU
Perpanjangan izin
PIHK/PPIU
3 Kepala kanwil kemenag
provinsi
Persetujuan kancab pihk
dan pengesahan kancan
PPIU
Surat keterangan izin
pihk dan rekomendasi
izin PPIU
4 Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Rekomendasi
permohonan persetujuan
kancab PIHK dan
pengesahan kancan PPIU
kepada Kanwil
Rekomendasi
permohonan surat
keterangan izin PIHK
dan rekomendasi izin
PPIU kepada ka Kanwil
6. Mekanisme Layanan di PTSP
a. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin pendirian PPIU kepada Kepala
Kanwil Kemenag Kepulauan Riau lewat PTSP Kanwil Kemenag Kepulauan Riau dengan
dilampiri persyaratan;
b. Petugas PTSP (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan bila dinyatakan lengkap
akan diteruskan kepada kepala bidang PHU lewat BO dan bila dinyatakan belum lengkap
akan dikembalikan kepada pemohon;
c. Kepala Bidang PHU cq. Kasi Pembinaan Haji dan Umrah cq. tim setelah mendapat
disposisi dan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
d. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persyaratan;
e. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat, akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
f. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh Kepala Bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat rekomendasi izin pendirian
PPIU;
g. Kepala Kanwil Kemenag Kepulauan Riau akan memberikan rekomendasi izin pendirian
PPIU kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan hasil
verifikasi (check list persyaratan) dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan
menolak memberikan rekomendasi bagi yang tidak memenuhi syarat dengan penjelasan
tertulis; dan
h. Pemohon yang mendapat rekomendasi selanjutnya memproses permohonan izin
pendirian PPIU kepada Menteri Agama RI lewat PTSP Kementerian Agama RI dengan
dilampiri persyaratan yang tersusun secara tertib dan berurutan.
7. Estimasi Waktu Pelayanan
1 (satu) minggu jika syarat terpenuhi dan pejabat terkait ada ditempat.
8. Output
Surat rekomendasi izin pendirian PPIU.
9. Kebijakan
a. Perlunya dibuat aplikasi rekomendasi pendirian PPIU karena aplikasi program layanan
yang ada masih sederhana berbasis microsoft excel.
b. Perlunya dianggarkan biaya transportasi tim peninjauan lapangan.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid PHU
Drs. H AFRIZAL
NIP 196404271995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENDIRIAN
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2009 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009
tentang atas perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang nomor 13;
b. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksana undang-undang nomor
13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;
c. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara;
d. Peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 tentang organisasi kementerian agama;
e. Peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2012 tentang struktur organisasi vertikal
kementerian agama;p
f. Peraturan menteri agama nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perjalanan
ibadah khusus; dan
g. Peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan
menteri agama nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus;
h. Peraturan menteri agama nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah;
2. Pengertian
a. Penyelenggara ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut PIHK adalah Biro perjalanan
yang telah mendapat izin menteri agama untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus;
b. Pendirian PIHK adalah mebuka dan/atau mendirikan PIHK sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku diisyaratkan adanya surat keterangan dari kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi setempat;
c. Surat keterangan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi kepulauan riau yang menyertakan bahwa PIHK memiliki
kinerja baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah
umrah berdasarkan hasil pengawasan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Persyaratan
SYARAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
PERSYARATAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI
DASAR PERTIMBANGAN
1. Memiliki izin sebagai
penyelenggara
perjalanan ibadah haji
(PPIU) yang masih
berlaku;
2. Memiliki izin usaha dari
dinas terkait yang
masih berlaku;
3. Memiliki nomor pokok
wajib pajak (NPWP)
perusahaan dan
direktur utama
1. Surat permohonan dari
pimpinan PIHK (asli)
ditujukan kepada kepala
kantor wilayah kemetrian
agama daerah istimewa
tanjungpinang;
2. Fotokopi izin sebagai
penyelenggara perjalanan
ibadah haji (PIHK) yang
masih berlaku sebanyak 1
lembar;
3. Fotokopi izin usaha dari
4. Hasil verifikasi berkas
permohonan dinyatakan
lengkap dan lolos
verifikasi;
5. Hasil peninjauan
lapangan dinyatakan
layak dan memenuhi
syarat;
6. Pemilik dalam akta
perusahaan warga negara
indonesia yang beragama
islam dan tidak sebagai
dan/atau direktur;
4. Memiliki akta pendirian
perseroan terbatas dan
perubanhannya yang
telah disahkan
kementerian hukum
dan hak asasi manusia;
5. Memiliki surat
keterangan domilisi
usaha(SKDU) dari
pemda setempat
(desa/kelurahan/kecam
atan)yang masih
berlaku;
6. Memiliki surat
rekomendasi dari
kepala kantor
kementerian agama
kabupaten/kota
setempat (Asli);
7. Memiliki surat
rekomendasi dari
instansi pemda provinsi
yang membidangi
pariwisata yang masih
berlaku;
8. Struktur dan susunan
organisasi/pengurus
perseroan
terbatas(yang
ditandatangani oleh
direktur utama stempel
perusahaan)(asli);
9. Memiliki laporan
keuangan perusahaan
1(satu)tahun terakhir
dan telah diaudit
akuntan publik yang
terdaftar dengan opini
minimal wajar tanpa
pengecualian (WTP);
10. Memiliki bukti telah
menyelenggarakan
perjalanan ibadah
umrah paling singkat
3(tiga)tahun dengan
jumlah jemaah umrah
paling sedikit 300(tiga
ratus) orang;
11. Memiliki hasil
akreditasi PPIU dalam
tiga tahun berakhir
minimal terakreditasi B;
12. Memiliki bank garasi
atas nama biro
perjalanan wisata yang
diterbitkan oleh BPS
BPIH dan berlaku
selama 4(empat) tahun;
dinas terkait yang masih
berlaku sebanyak 1 lembar;
4. Fotokopi nomor pokok
wajib pajak(NPWP)
perusahaan dan direktur
utama dan/atau direktur
sebanyak 1 lembar;
5. Fotokopi akta pendirian
perseroan terbatas dan
perubahannya yang telah
disahkan kementerian
hukum dan hak asasi
manusia sebanyak 1
bendel;
6. Fotokopi surat keterangan
domilisi usaha(SKDU) dari
pemda setempat (desa/
kelurahan/kecamatan)yang
masih berlaku sebanyak 1
lembar;
7. Surat rekomendasi dari
kepala kantor kementerian
agama kabupaten /kota
setempat (asli);
8. Fotokopi surat
rekomendasi dari instansi
pemda provinsi yang
mebidangi pariwisata yang
masih berlaku sebanyak 1
lembar;
9. Struktur dan susunan
organisai/pengurus
perseroan terbatas (yang
ditandatangani oleh
direktur utama dan stempel
perusahaan)(asli);
10. Fotokopi laporan keuangan
perusahaan 1 (satu) tahun
terakhir dan telah diaudit
akuntan publik yang
terdaftar dengan opini
minimal wajar tanpa
pengecualian (WTP)
sebanyak 1 bendel;
11. Fotokopi bukti telah
menyelenggarakan
perjalanan ibadah umrah
paling singkat selama 3
(tiga) tahun dengan jumlah
jemaah umrah paling
sedikit 300(tiga ratus)
orang sebanyak 1 lembar;
12. Fotokopi hasil akreditasi
PPIU dalam tiga tahun
berakhir minimal
terakreditasi B sebanyak 1
lembar;
13. Fotokopi bank garansi atas
nama biro perjalanan
pemilik PPIU lain
dibuktikan dengan KTP-
nya dan hasil verifkasi;
7. Kepemilikan akta notaris
pendirian perseroan
terbatas dan/atau
perubahannya sebagai
biro perjalanan wisata
yang memiliki bidang
keagamaan /perjalanan
ibadah yang telah
mendapatkan
pengesahan dari
kementerian hukum dan
hak asasi manusia;
8. Izin usaha biro perjalanan
wisata dari pemerintah
daerah setempat yang
sudah beroperasioanl
paling singkat 2(dua)
tahun yang masih
berlaku;
9. Kepemilikan kantor tetap
atau sewa minimal 3(tiga)
tahun sesuai dengan
SKDU dan luas kantor
minimal 60 M2;
10. Kepemilikan sarana pra
sarana yang memadai
dalam mendukung
manajemen operasional
dan
11. kepemilikan sumber daya
manusia yang memadai
dibidang tiketing,tour
planner dan dokumen
perjalanan;keuangan;aku
ntansi;pemasaran;dan
pembimbing ibadah
minimal masing-masing 1
orang;
12. kepemilikan laporan
keuangan perusahaan
yang sehat 1 (satu) tahun
terakhir dan telah diaudit
akuntan publik yang
terdaftar dengan opini
minimal wajar dengan
pengecualian (WDP);
13. kepemilikan bukti telah
menyelenggarakan
perjalanan ibadah umrah
paling singkat selama 3
(tiga) tahun jumlah
jemaah paling sedikit
300(tiga ratus) orang
sebanyak 1 lembar;
14. kepemilikan hasil
akreditasi PPIU dalam
13. Bersdedia
menandatangani pakta
integritas dan surat
pernyataan
kesanggupan untuk
melaksanakan
kewajiban sebagai PIHK
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
(bermaterai);
14. Memiliki KTP dan
Biodata pemegang
saham dan anggota
direksi dengan status
WNI beragama islam
yang masih berlaku;
15. Tidak memiliki catatan
kriminal berdasarkan
surat keterangan
catatan kepolisian
(SKCK) dari kepolisian
setempat;dan
16. Memiliki sertifikat
keanggotaan ASITA
dan atau Asosiasi PPIU;
wisata yang diterbitkan
oleh BPS BPIH dan berlaku
selama 4(empat) tahun
sebanyak 1 lembar;
14. Bersedia menandatangani
pakta integrasi dan surat
pernyataan kesanggupan
untuk melaksanakan
kewajiban sebagai PIHK
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan (bermaterai);
15. Fotokopi KTP dan Bio data
pemegang saham dan
anggota direksi dengan
status WNI beragama islam
yang masih berlaku
sebanyak 1 lembar;
16. Surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) dari
kepolisin setempat;dan
17. Fotokopi sertifikat
keanggotaan ASITA dan
atau asosiasi PPIU seanayk
1 lembar;
tiga tahun terakhir
minimal terakreditasi B
sebanyak 1 lembar;
15. Kepemilikan bank garansi
atas nama biro perjalanan
wisata yang diterbitkan
oleh BPS BPIH dan
berlaku selama 4(empat)
tahun sebanyak 1 lembar;
16. Kesediaan
menandatangani pakta
integritas dan surat
pernyataan kesanggupan
untuk melaksanakan
kewajiban sebagai PIHK
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
(bermaterrai);dan
17. Pemohon tidak pernah
melakukan pelanggaraan
dalam penyelenggaraan
ibadah umrah
berdasarkan surat
keterangan darikepolisian
setempat;
4. Prosedur
a. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan ;
b. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Kepala bidang PHU cq.kasi pembinaan haji dan umrah cq.Tim setelah mendapat disposisi
dan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
e. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persyaratan;
f. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat,akan dilakukan peninjauan
langan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
g. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat keterangan izin pendirian
PIHK;
h. Kepala kanwil kemenag kepulauan riau akan memberikan surat keterangan izin pendirian
PIHK kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan hasil verifikasi
(check list persyaratan) dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan menolak
memberikan rekomendasi bagi yang tida memenuhi syarat dengan penjelasan tertulis; dan
i. Pemohon yang mendapat rekomendasi selanjutnya memproses permohonan izin
pendirian PIHK kepada menteri agama RI dengan dlampiri persyaratan yang tersusun
secara tertib dan berurutan.
5. Kewenangan
NO PEJABAT
BERWENANG
MENGELUARKAN
KANTOR CABANG KANTOR PUSAT
1 MENTERI AGAMA - MEMBERIKAN IZIN
PIHK/PPIU
2 DIRJEN HAJI MENERIMA LAPORAN
PEMBUKAAN KANCAB PIHK/
PERPANJANG IZIN
PIHK/PPIU
PPIU
3 KEPALA KANWIL
KEMENAG PROVINSI
PERSETUJUAN K KANCAB
PIHK/
PPIU
SURAT KETERANGAN
IZIN PIHK DAN
REKOMENDASI IZIN PPIU
4 KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN
AGAMA
KABUPATEN
REKOMENDASI
PERMOHONAN
PERSETUJUAN KANCAB PIHK
DAN PENGESAHAN KANCAN
PPIU KEPADA KA KANWIL
REKOMENDASI
PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN IZIN PIHK
DAN REKOMENDASI IZIN
PPIU
KEPADA KA KANWIL
6. Mekanisme Layanan di PTSP :
a. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan izin pendirian PIHK kepada kepala
kanwil kemenag kepulauan riau lewat PTSP kanwil kemenag kepulauan dengan dilampiri
persyaratan;
b. Petugas PTSP (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan bila dinyatakan lengkap
akan diteruskan kepada kepala bidang PHU lewat BO dan bila dinyatakan belum lengkap
akan dikembalikan kepada pemohon ;
c. Kepala bidang PHU cq.kasi pembinaan haji dan umrah cq.tim setelah mendapat disposisi
dan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
d. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persayaratan;
e. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat ,akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
f. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat rekomendasi perpanjangan
izin PIHK;
g. Kepala kanwil kemenag kepulauan riau akan memberikan rekomendasi perpanjangan izin
pendirian PIHK kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan
hasil verifikasi (check list persyaratan) dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan
menolak meberikan rekomendasi bagi yang tidak memenuhi syarat dengan penjelasan
tertulis;dan
h. Pemohon yang mendapat rekomendasi selanjutnya memproses permohonan izin
pendirian PIHK kepada menteri agama RI lewat PTSP kementerian agama RI dengan
dilampiri persyaratan yang tersusum secara tertib dan berurutan;
7. Estimasi Waktu Pelayanan
1 (satu) minggu jika syarat terpenuhi dan pejabat terkait ada di tempat.
8. Output
Surat keterangan izin pendirian PIHK.
9. Kebijakan
a. Perlunya dibuat aplikasi program surat keterangan izin pendirian PIHK karena aplikasi
program layanan yang ada masih sederhana berbasis microsoft excel.
b. Perlunya dianggarkan SPPD Tim peninjauan Lapangan.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid PHU
Drs. H AFRIZAL
NIP 196404271995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PEOSEDUR LAYANAN
IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS DAN/ATAU
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2009 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi
undang-undang;
b. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang
nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;
c. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara;
d. Peraturan presiden nomor 83 tahun 2015tentang organisasi kementerian negara;
e. Peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi vertikal kementerian
agama;
f. Peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan
menteri agama nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus;
g. Peraturan menteri agama nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah;
2. Pengertian
a. Penyelenggara ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut PIHL adalah biro perjalanan
yang telah mendapatkan izin menteri agama untuk menyelenggarakan ibadah haji
khusus;
b. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah biro
perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri agama untuk
menyelenggarakan perjalanan ibdah umrah;
c. Izin pendirian kantor cabang PIHK dan/atau PPIU adalah persetujuan
membuka/mendirikan kantor cabang PIHK dan/atau pengesahan membuka/mendirikan
kantor cabang PPIU diluar domilisi perusahaan oleh kepala kanwil kepulauan riau sesuai
ketentuan yang berlaku.
3. Persyaratan
SYARAT PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIHK/PPIU
PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DASAR
PERTIMBANGAN
1. Penanggungjawab
kepala cabang dalam
akta perusahaan
warga negara
indonesia yang
beragama islam dan
tidak sebagai
penangungjawab
kepala cabang
PIHK/PPIU lain;
2. Memiliki izin sebagai
1. Surat permohonan dari
pimpinan pusat PIHK dan/atau
PPIU yang bersangkutan (asli)
ditujukan kepada kepala kantor
wilayah kementerian agama
daerah istimewa kepulauan riau;
2. Fotokopi keputusan menteri
agama tentang penetapan izin
sebagai PIHK dan PPIU yang
masih berlaku sebanyak 1
lembar;
1. Hasil verifikasi berkas
permohonan
dinyatakan lengkap
dan lolos verifikasi;
2. Hasil peninjauan
lapangan dinyatakan
layak memenuhi
syarat;
3. Izin sebagai PIHK dan
PPIU dari menteri
agama sah dan masih
PIHK yang masih
berlaku;
3. Memiliki izin sebagai
PPIU yang masih
berlaku;
4. Memiliki akta notaris
pendirian perseroan
terbatas dan
perubanhannya dan
telah disahkan
kementerian hukum
dan hak asasi
manusia;
5. Memiliki akta
pendirian kantor
cabang PIHK dan
telah disahkan
kementerian hukum
dan hak asasi
manusia;
6. Memiliki izin usaha
sebagai biro
perjalanan wisata dari
pemerintah daerah
setempat yang masih
berlaku;
7. Memiliki KTP dengan
status agama islam
dan masih berlaku;
8. Memiliki NPWP
perusahaan dan
pimpinan kantor
cabang;
9. Memiliki sumber daya
yang memadai;
10. Memiliki kantor tetap
atau sewa sesuai
domilisi dengan
sarana pra sarana
yang memadai;
11. Memiliki surat
keterangan domilisi
usaha(SKDU) dari
pemerintah
desa/kelurahan;
3. Fotokopi keputusan menteri
agama tentang pentepan izin
sebagai PIHL dan PPIU yang
masih berlaku sebanyak 1
lembar (bagi kancab PIHK);
4. Fotokopi keputusan menteri
agama tentang penetapan izin
sebagai PPIU yang masih
berlaku sebanyak 1 lembar(bagi
kancab PPIU);
5. Fotokpi izin usaha dari instansi
pemerintah yang berlaku
sebanyak 1 lembar;
6. Fotokopi surat keterangan
domisi usaha kantor cabang
dari pemerintah desa/kelurahan
yang masih berlaku sebanyak 1
lembar;
7. Fotokopi nomor pokok wajib
pajak 9NPWP) kntor cabang
dan penanggungjawab kepala
cabang;
8. Surat penunjukkan sebagai
penanggungjawab kepala
cabang(asli);
9. Fotokopi akta pendirian
perseroan terbatas dan
perubahannya yang telah
disahkan kemetrian hukum dan
HAM sebanyak 1 bendel;
10. Fotokopi akta pendirian kantor
cabang yang telah disahkan
kementerian hukum dan HAM
sebanyak 1 bendel;
11. Fotokopi daftar ulang sebagai
biro perjalanan wisata dari
instansi pemerintah
provinsi/kabupaten/kota yang
membidangi pariwisata
sebanyak 1 lembar;
12. Fotokopi KTP penanjungjawab
kepala cabang yang masih
berlaku sebanyak 1 lembar ;
dan
13. Struktur organisasi kantor
cabang.
berlaku;
4. Penanggungjawab
kepala cabang dan
pengelolanya adalah
beragama islam
dibuktikan dengan
KTP-nya;
5. Penangungjawab
kepala cabang tidak
sebagai
penanggungjawab
kepala cabang
PIHK/PPIU lain;
6. Kepemilikan kantor
tetap atau sewa
minimal 3 (tiga)
tahun sesuai dengan
SKDU dan luas kantor
minimal 25 M2;
7. Kepemilikan sarana
pra sarana yang
menadai dalam
mendukung
manajemen
operasional ; dan
8. Kepemilikan sumber
daya manusia yang
memadai dibidang:
tiketing,tour planner
dan dokumen
perjalanan; keuangan;
akuntansi;
pemasaran; dan
pembimbing ibadah.
4. Prosedur
a. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan ;
b. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Kepala bidang PHU cq.kasi pembinaan haji dan umrah cq.Tim setelah mendapat disposisi
dan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
e. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persyaratan;
f. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat,akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
g. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat keputusan persetujuan kantor
cabang PIHK dan/atau surat keputusan pengesahan kantor cabang PPIU;
h. Kepala kanwil kemenag kepulauan riau akan memberikan persetujuan pembukaan kantor
cabang PIHK dan/atau pengesahaan pembukaan kantor cabang PPIU kepada pemohon
yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan hasil verifikasi (check list persyaratan)
dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan menolak memberikan rekomendasi
bagi yang tida memenuhi syarat dengan penjelasan tertulis; dan
i. Kantor cabang PIHK/PPIU yang mendapat pertujuan dan/atau pengesahan melaporkan
secara tertulis kepada kepala dirjen penyelenggaraan haji dan umrah kemenag RI (pusat)
lewat pimpinan pusat PIHK/PPIU yang bersangkutan dengan dilampiri persyaratan yang
tersusun secara tertib.
5. Kewenangan
NO PEJABAT BERWENANG
MENGELUARKAN
KANTOR CABANG KANTOR PUSAT
1 MENTERI AGAMA - MEMBERIKAN IZIN
PIHK/PPIU
2 DIRJEN HAJI MENERIMA LAPORAN
PEMBUKAAN KANCAB PIHK/
PPIU
PERPANJANG IZIN
PIHK/PPIU
3 KEPALA KANWIL
KEMENAG PROVINSI
PERSETUJUAN KANCAB PIHK
DAN PENGESAHAN KANCAB
PPIU
SURAT KETERANGAN
IZIN PIHK DAN
REKOMENDASI IZIN PPIU
4 KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN
REKOMENDASI
PERMOHONAN
PERSETUJUAN KANCAB PIHK
DAN PENGESAHAN KANCAB
PPIU KEPADA KA KANWIL
REKOMENDASI
PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN IZIN PIHK
DAN REKOMENDASI IZIN
PPIU KEPADA KAKANWIL
6. Mekanisme Layanan di PTSP
a. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan izin pendirian PIHK kepada kepala
kanwil kemenag kepulauan riau lewat PTSP kanwil kemenag kepulauan dengan dilampiri
persyaratan;
b. Petugas PTSP (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan bila dinyatakan lengkap
akan diteruskan kepada kepala bidang PHU lewat BO dan bila dinyatakan belum lengkap
akan dikembalikan kepada pemohon ;
c. Kepala bidang PHU cq.kasi pembinaan haji dan umrah cq.tim setelah mendapat disposisi
dan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
d. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persayaratan;
e. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat ,akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
f. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat keputusan persetujuan kantor
cabang PIHK dab/atau surat keputusan pengesahan kantor cabang PPIU;
g. Kepala kanwil kemenag kepulauan riau akan memberikan pembukaan kantor cabang PIHK
dan/atau pengesahan pembukaan cabang PPIU kepada pemohon yang memenuhi syarat
dengan mempertimbangkan hasil verifikasi (check list persyaratan) dan berita acara hasil
peninjauan lapangan dan akan menolak meberikan rekomendasi bagi yang tidak
memenuhi syarat dengan penjelasan tertulis;dan
h. Kantor cabang PIHK/PPIU yang mendapat pertujuan dan/atau pengesahan melaporkan
secara tertulis kepada kepala dirjen penyelenggaraan haji dan umrah kemenag RI (pusat)
lewat pimpinan pusat PIHK/PPIU yang bersangkutan dengan dilampiri persyaratan yang
tersusun secara tertib.
7. Estimasi Waktu Pelayanan
2(dua) minggu jika syarat terpenuhi dan pejabat terkait ada di tempat;
8. Output
Surat keputusan pengesahan kantor cabang PIHK dan/atau surat keputusan persetujuan
kantor cabang PPIU.
9. Kebijakan
a. Perlunya dibuat aplikasi program layanan persetujuan dan pengesahan kantor cabang
PIHK dan/atau PPIU karena aplikasi program layanan yang ada masih sederhana berbasis
microsoft excel.
b. Perlunya dianggarkan SPPD Tim peninjauan Lapangan.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid PHU
Drs. H AFRIZAL
NIP 196404271995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN(PIAGAM)
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
Peraturan menteri agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan
madrasah.
2. PENGERTIAN
Legalisir piagam adalah pengesahan atas fotocopy piagam yang menyatakan bila fotocopy
tersebut sesuai dengan aslinya yang ditanda tangani dan di stempel basah oleh pejabta yang
berwenang.
3. PERSAYARATAN
a. Pemohon adalah pemilik piagam yang mengajukan permohonan pengesahan atau yang
diberikan kuasa oleh pemiliknya;
b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengesahan fotocopy piagam;
c. Menunjukkan piagam asli yang akan disahkan;
d. Menyerahkan fotocopy piagam yang akan disahkan paling bannyak 10 (sepuluh) lembar;
e. Piagam yang dapat dilegalisir adalah pigam yang diterbitkan oleh kantor wilayah
kementerian agama;
4. PROSEDUR
a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan piagam dan menyerahkan
kelengkapan persayaratan yang ditetapkan kepada petugas;
b. Petugas menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti
tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
c. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi
fotocopy piagam yang akan disahkan sesuai dengan dokumen asli piagam;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan
dokumen aslinya,petugas membutuhkan paraf persetujuan diatas dokumen fotocopy
piagam dan menyampaikannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama atau
piagam yang berwenang lainnya untuk membutuhkan tanda tangan pengesahan;
e. Petugas memberikan nomor dan membutuhkan cap stempel pada fotocopy piagam yang
telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
f. Petugas menyerahkan dokumen fotocpy piagam yang telah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima
penyerahan kembali dokumen;
5. KEWENANGAN
Pengesahan fotokopi piagam dilakukan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama atau
pejabat yang berwenang lainnya.
6. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan piagam dan menyerahkan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada FO;
b. FO menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti tanda
terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
c. FO melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi
fotocopy piagam yang akan disahkan sesuai dengan dokumen asli;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan
dokumen aslinya,BO membutuhkan paraf persetujuan di atas dokumen fotocopy piagam
dan menyampaikannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama atau pejabat
yang berwenang lainnya untuk membutuhkan tanda tangan pengesahan.
e. Pejabat yang berwenang membutuhkan tanda tangan pada fotocopy piagam yang telah
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
f. FO menyerahkan dokumen fotocopy piagam yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima penyerahan
kembali dokumen.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
30 menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah
H. SUBADI, S.Ag., M.Si
NIP 197109141999031002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN(IJAZAH)
PADA KANWIL
1. DASAR HUKUM
a. Peraturan menteri agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan
madrasah;
b. Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 5343 tahun 2015 tentang petunjuk
teknis pengesahan fotocopy ijazah/surat tanda tamat belajar atau surat keterangan
pengganti iajzah/surat tanda tamat belajar,penerbitan surat keterangan pengganti
ijazah/surat tanda tamat belajar ,dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar
negeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah;
2. PENGERTIAN
LEGALISIR IJAZAH/STTB dalah pengesahan atas fotocopy ijazah /STTB yang menyatakan bila
fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya yang ditanda tangani dan di stempel basah oleh
pejabat yang berwenang.
3. PERSAYARATAN
a. Pemohon adalah adalah pemilik ijazah/STTB/SKP ijazah yang mengajukan permohonan
pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya;
b. Mengisi dan mendatangani formulir permohonan pengesahan fotocopy ijazah/STTB/SKP
ijazah;
c. Mendatangani surat pernyataantanggungjawab mutlak yang dibubuhi materai Rp.6000-;
d. Menunjukkan ijazah/STTV/SKP ijazah asli yang akan disahkan;
e. Menyerahkan fotocopy ijazah/STTB/SKP ijazah yang akan disahkan paling banyak 10
(sepuluh) lembar;
4. PROSEDUR
a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan ijazah/STTB/SKP dan menyerahkan
kelengkapan persayaratan yang ditetapkan kepada petugas;
b. Petugas menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti
tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
c. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi
fotocopy ijazah/STTB/SKP yang akan disahkan sesuai dengan dokumen asli
ijazah/STTB/SKP;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan
dokumen aslinya,petugas membutuhkan paraf persetujuan diatas dokumen fotocopy
ijazah/STTB/SKP dan menyampaikannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama
atau piagam yang berwenang lainnya untuk membutuhkan tanda tangan pengesahan;
e. Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada fotocopy ijazah/STTB/SKP
ijazah sebagai tanda pengesahan fotocopy ijazah/STTVB/SKP ijazah sesuaai aslinya;
f. Petugas memberikan nomor dan membubuhkan cap stempel pada fotocopy
ijazah/STTB/SKP ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
g. Petugas enyerahkan dokumen fotocopy ijazah/STTB/SKP ijazah yang telah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda
terima penyerahan kembali dokumen;
5. Kewenangan
a. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah dilakukan oleh kepala madrasah yang
menerbitkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
b. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang
bergabung dilakukan oleh kepala madrasah hasil penggabungan;
c. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah yangditerbitkan oleh madrasah yang sudah
berganti nama dilakukan oleh kepala madrasah sesuai penamaan baru;
d. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah
beralih status dari madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi madrasah
yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh kepala madrasah yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang bersangkutan;
e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah
tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota setempat;
f. Khusus untuk ijazah yang dikeluarkan oleh madrasah Tsanawiyah agama islam negeri
(MTsAIN),madrasah alijah agama islam negeri (MAAIN),pendidikan guru agama persiapan
9PGAP) 4 tahun,pendidikan guru agama negeri(PGAN) 6 tahun,pendidikan pegawai urusan
dan peradilan agama negeri (PPUPAN),pendidikan hakim islam negeri (PHIN),sekolah
persiapan institut agama islam negeri9SPIAIN) ,sekolah guru hakim negeri (SGHA),dan
sejenisnya yang sudah tidak beroperasi atau ditutup,pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP
ijazah dilakukan oleh direktur enderal pendidikan islam atau kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi setempat;
g. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah bagi pemohon yang berdomilisi di
kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota di tempat pemohon berdomilisi
atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi di tempat pemohon berdomilisi.
h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah bagi pemohon yang berdomilisi di provinsi
yang berbeda dengan provinsi madrasah asal dapat dilakukan oleh kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi di tempat domilisi atau direktur jenderal pendidikan islam.
i. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah yang diterbitkan oleh madrasah di provinsi
timor timur sebelum memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia dilakukan
oleh direktur jenderal pendidikan islam atau kepala kantor wilayah kementerian agama
provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota di tempat pemohon
berdomilisi.
j. Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/diploma/sertifikat yang
diperoleh dari madrasah atau lembaga pendidikan yang setara dengan madrasah dari
negara lain dilakukan oleh direktur jenderal pendidikan islam atau kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi di tempat pemohon berdomilisi atau kepala kantor
kementerian agama kabupaten/kota tempat pemohon berdomilisi.
k. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP ijazah untuk tujuan tertentu yang mensyaratkan
pengesahan oleh paling rendah pejabat Eselon III dapat dilakukan oleh kepala kantor
kementerian agama kabupaten/kota yang bersangkutan atau kepala bidang pendidikan
madrasah provinsi yang bersangkutan atau kepala subdit kelembagaan direktorat
pendidikan madrasah.
l. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam poin a-k dapat memberikan kuasa kepada pejabat
lain di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan ijazah/STTB/SKP ijazah dan
menyerahkan kelengkapan persayaratan yang di tetapkan kepada petugas;
b. FO menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti tanda
terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
c. FO melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi
fotocopy ijazah/STTB/SKP yang akan disahkan sesuai dengan dokumen ijazah/STTB/SKP
asli;
d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan
dokumen aslinya,BO membutuhkan paraf persetujuan di atas dokumen fotocopy
ijazah/STTB/SKP dan menyampaikannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama
atau pejabat yang berwenang lainnya untuk membutuhkan tanda tangan pengesahan.
e. Pejabat yang berwenang membutuhkan tanda tangan pada fotocopy ijazah/STTB/SKP
ijazah sebagai tanda pengesahan fotocopy ijazah/STTB/SKP ijazah sesuai aslinya;
f. BO memberikan nomor dan membubuhkan cap stempel pada fotocopy ijazah/STTB/SKP
ijazah yang telah fitandatangani oleh pejabat yang berwenang;
g. FO menyerahkan dokumen fotocopy ijazah/STTB/SKP yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima
penyerahan kembali dokumen.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
30 menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah
H. SUBADI, S.Ag., M.Si
NIP 197109141999031002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
LEGALISIR DOKUMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
PP Nomor 88 tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam
mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi
2. PENGERTIAN
Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau
ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain,yang menerangkan atau menyatakan
bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut
sesuai dengan naskah aslinya .
3. PERSYARATAN
a. Membawa dokumen asli(kecuali SK);
b. Membawa fotokopi dokumen;
4. PROSEDUR
a. Pemohon membawa persyaratan ke subbag ortala dan kepegawaian;
b. Pemohon menyerahkan ke petugas di subbag ortala dan kepegawaian;
c. Petugas meneliti dan memvalidasi keabsahan dokumen;
d. Petugas mebubuhkan cap legalisasi apabila persayaratan terpenuhi;
e. Petugas memintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang;
f. Pejabat memberikan tanda tangan;
g. Petugas mengarsipkan dan memberikan nomor serta tanggal legalisir;
h. Petugas mengembalikan berkas yang sudah dilegalisasi ke pemohon;
5. KEBIJAKAN
a. Layanan legalisir dokumen kepegawaian,kecuali SK dimasukkan dalam PTSP;
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Pemohon membawa persyaratan ke PTSP;
2) Berkas diterima FO, FO mengecek dan meneliti kelengkapan persyaratan, apabila
lengkap, FO menyerahkan ke BO untuk proses selanjutnya;
3) BO menerima, mengecek dan memvalidasi dokumen, apabila memenuhi semua
persyaratan, BO dapat mebubuhkan tanda legalisasi dan tanda tangan elektronik
(kecuali untuk dokumen dengan persyaratan khusus terkait kewenangan
penadatanganan );
4) BO menyerahkan hasil ke FO untuk diteruskan ke pemohon;
c. Kewenangan tanda tangan pejabat dapat menggunakan tanda tangan elektronik kecuali
apabila dokumen ada ketentuan khusus.
6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
15 menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
7. OUTPUT
Legalisir dokumen kepegawaian
8. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
9. BIAYA
Pembuatan cap legalisasi dokumen PSTP.
Tanjung pinang, Januari 2019
Kasubag Ortapeg,
H. MUHAMMAD WIDARTO, SH
NIP 198001302006041002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN KONSULTASI BP4
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Keputusan menteri agama RI nomor :30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan
badan penasihatan, perselisian dan perceraian (BP4);
b. Keputusan musyawarah nasional badan penasihatan pembinaan dan pelestarian
perkawinan (BP4) XV tahun 2014 nomor nomor: 260/2-p/BP4/VIII/2014 tentang
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan penasihatan pembinaan dan
pelestarian perkawinan;
c. Keputusan musyawarah nasional badan penasihatan pembinaan dan pelestarian
perkawinan (BP4) XV 2014 Nomor nomor :261/2-P/BP4/VIII 2014 tentang pokok pokok
program kerja badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan;
2. PENGERTIAN
Pelayanan konsultasi BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan warohmah.
3. PERSYARATAN
Mengisi blangko formulir konsultasi keagamaan.
4. PROSEDUR
a. Pemohon konsultasi keagamaan datang ke bidang urais kanwil;
b. Pemohon mengajukan maksud dan tujuannya;
c. Apabila konsultan ada dapat langsung dilayani tp apabila konsultan tidak ada ditempat
besok pemohon kembali lagi;
5. KEWENANGAN
Membantu memecahkan masalah yang dihadapi pemohon konsultan BP4.
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan pelayanan konsultasi BP4 dimasukkan dalam PTSP .
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
- Pemohon konsultasi datang ke PTSP.
- Pemohon mengisi blangko konsultasi keagamaan yang tersedia.
- Blangko permohonan konsultasi diterima PO.
- BO memproses dengan menghubungi bidang urais untuk memperoleh jadwal
konsultasi dan petugas yang akan melayani (Rabu,jam 10.00-11.30).
- Pemohon mendapatkan jadwal konsultasi dan nama petugas dengan catatan
apabila ada perubahan jadwal konsultasi akan menghubungi pemohon.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
15 Menit.
8. OUTPUT
Jadwal dan nama petugas yang melayani konsultasi.
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
a. Konsultasi dilakukan di PTSP;
b. Sosialisasi ke unit terkait;
10. ANGGARAN
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid Bimas Islam
Drs. H. EDI BATARA
NIP 196903051995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN KONSULTASI MAWARIS
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
b. Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
c. Peraturan menteri agama RI nomor 2 tahun 2006 tentang mekanisme pelaksanaan
pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dilingkungan
departemen agama yang telah diubah terakhir dengan peraturan menteri nomor 1 tahun
2012;
d. Peraturan menteri agama RI nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
2. PENGERTIAN
Pelayanan konsultasi mawaris untuk memahamkan masyarakat agar mengerti hukum waris
sesuai dengan hukum yang ada.
3. PERSYARATAN
Mengisi blangko formulir konsultasi keagamaan.
4. PROSEDUR
a. Pemohon konsultasi keagamaan datang ke bidang urais kanwil;
b. Pemohon mengajukan maksud dan tujuannya;
c. Apabila konsultan ada rapat langsung dilayani tp apabila konsultan tidak ada ditempat
besok pemohon kembali lagi;
5. KEWENANGAN
Membantu memcahkan masalah yang dihadapi pemohon konsultasi mawaris.
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan pelayanan konsultasi BP4 dimasukan dalam PTSP.
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb :
- Pemohon konsultasi datang ke PTSP.
- Pemohon mengisi blangko konsultasi keagamaan yang tersedia.
- Blangko permohonan konsultasi diterima FO.
- BO memproses dengan menghubungi bidang urais untuk memperoleh jadwal
konsultasi dan petugas yang akan melayani.
- Pemohon mendapatkan jadwal konsultasi dan nama petugas dengan catatan
apabila ada perubahan jadwal petugas akan menghubungi pemohon.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
15 menit.
8. OUTPUT
Jadwal dan nama petugas yang melayani konsultasi.
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
a. Konsultasi dilakukan di PTSP;
b. Sosialisasi ke unit terkait;
10. ANGGARAN
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid Bimas Islam
Drs. H. EDI BATARA
NIP 196903051995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN TATA PERSURATAN
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
b. PP nomor 28 tahun pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2009;
c. KMA nomor 44 tahun 2010 tentang penataan di lingkungan kementerian agama KMA
Nomor 9 Tahun Tentang pedoman tata naskah dinas pada kementerian agama;
2. PENGERTIAN
Pelayanan tata persuratan di lingkungan kantor wilayah kementerian agama kepulauan riau
meliputi layanan surat masuk dan layanan surat keluar,proses korespondensi sangat penting
untuk kelancaran kegiatan organisasi,sehingga harus dilakukan melalui prosedur sesuai
dengan aturan yang berlaku di lingkungan kementerian agama,mekanisme yang singkat dan
cermat dalam proses pelayanan merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Pengurusan surat/layanan persuratan adalah pengelolaan surat yang diterma maupun yang
akan dikirim,meliputi proses penerimaan,registrasi dan pengiriman surat.pengurusan
persuratan dilakukan terpusat di PTSP untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian.
3. PERSYARATAN
a. Berkas surat masuk
1. Surat yang dikelola dalam layanan persuratan adalah surat dengan alamat surat
dinas (ditujukan kepada kepala kanwil /u.p yang dituju) dan bukan surat
perorangan/surat yang salah alamat;
2. Kelengkapan surat (ada stempel,tanda tangan pengirim surat,lampiran dan
kelengkapan lainnya);
3. Tanda terima surat untuk sura yang dikirim oleh kurir;
b. Berkas surat keluar
1. Dimintakan oleh bidang/bimas/subbagian;
2. Memakai kop kanwil kementerian agama kepulauan riau;
3. Dibuat rangkap 2,1 untuk dikirim dan 1 untuk arsip;
4. Format dan susunan sesuai dngan aturan naskah dinas yang berlaku di lingkungan
kementerian agama;
4. PROSEDUR
a. Prosedur layanan surat masuk
1. CS/FO menrima berkas surat masuk baik dari pos maupun dari kurir;
2. CS/FO memberikan tanda terima surat sebagai bukti penerimaan;
3. CS/FO memberikan nomor urut surat dan stempel dan tanggal penerimaan di
belakang berkas;
4. Arsiparis mengarahkan surat masuk untuk surat yang harus minta disposisi atau
langsung kebidang/bimas/subbag;
5. CS/FO melakukan input data (registrasi0kedalam aplikasi tata persuratan;
6. CS/FO melakukan pemindaian surat masuk untuk kemudian dimasukkan kedalam
aplikasi tata persuratan;
7. CS/FO melakukan cetak lembar disposisi rangkap 3 untuk surat yang memerlukan
disposisi kakanwil/kabag TU dan cetak lembar pengantar untuk surat yang langsung
diproses dibidang/bimas/subbagian;
8. CS/FO menyerahkan surat masuk kepada caraka untuk mendistribusikan sesuai arah
surat;
9. Caraka mendistribusikan surat sesuai arah surat baik untuk dimintakan disposisi
surat ke kakanwil /kabag TU maupunlangsung ke bidang/bimas/subbagian;
10. Caraka meminta tanda terima dan menata sesuai dengan arah surat untuk temu baik
secara manual;
b. Prosedur layanan surat keluar
1. CS/FO menerima berkas surat keluar dari bidang/bimas/kasubbag;
2. CS/FO menyerahkan surat kepada arsiparis untuk diteliti kebenaran format naskah
dinas sesuai dengan aturan yang berlaku di kementerian agama;
3. Arsiparis meneliti kebenaran surat keluar yang dimintakan nomor disesuaikan
dengan aturan yang berlaku;
4. CS/FO membubuhkan nomor dan tanggal surat keluar;
5. CS/FO melakukan input data(registrasi) kedalam aplikasi tata persuratan;
6. CS/FO melakukan pemindaian surat keluar kemudian dimasukkan kedalam aplikasi
tata persuratan;
7. CS/FO menyerahkan surat keluar yang sudah diberi nomor kepada pemohon;
5. KEWENANGAN
NO KEGIATAN PEJABAT BERWENANG
1 Memberikan disposisi surat masuk Kakanwil,kabag TU ,dan
pimpinan Unit kerja
2 Menandatangani surat dinas Kaknwil (terkait
kebijakan),kepala unti kerja atas
nama kepala (terkait teknis)
3 Mengarahkan surat masuk arsiparis
4 Meneliti format dan susunan naskah dinas sesuai
dengan aturan tata naskah dinas yang berlaku
arsiparis
5 Memantau tindaklanjut surat dan pelaksanaan
sistem tata persuratan dan kearsipan
arsiparis
6 Melaksankan pemantauan pengelolaan arsip hasil
kegiatan layanan
arsiparis
7 Menerima surat masuk /keluar ,meregostrasi surat
masuk dan keluar baik secara manual dan ke
aplikasi ,cetak formulir pengendali surat
masuk,melakukan pemindaian dokumen.
CS/FO
8 Mengirimkan surat sesuai arah surat Caraka
6. KEBIJAKAN
a. Layanan tata persuratan dimasukkan kedalam PTSP.
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Prosedur disposisi diperingkas untuk hal teknis langsung ke unit kerja;
2) Prosedur koordinasi dilakukan secara bottom up sistem sehingga tidak semua surat
harus melewati pimpinan tetapi bawahan melaporkan kegiatan kepada pimpinan;
3) Prosedur pengelolaan surat masuk dipersingkat dengan adanya optimalisasi
penggunaan aplkasi sehingga masing-masing unit kerja bisa mengakses surat yang
dimiliki sebelum caraka menyampaikan berkas;
4) Prosedur pengelolaan surat keluar dipersingkat dengan adanya optimalisasi
penggunaan aplikasi sehingga masing-masing unti kerja bisa meminta nomor surat
melalui aplikasi tisak perlu urun ke PTSP (syarat ketentuan berlaku);
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
5 menit/dokumen jika syarat ketentuan terpenuhi.
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag Umum
SUPARNO, S.Ag
NIP 196909102006041002
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN OPERASIONAL
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang
nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2012 tentang organisasi Kementerian Negara;
d. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Agama;
e. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang struktur organisasi vertikal
Kementerian Agama;
f. Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah;
g. Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji
reguler; dan
h. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor D/799 tahun 2013
tentang pedoman operasional kelompok bimbingan;
2. PENGERTIAN
a. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji adalah lembaga sosial keagamaan yang telah
mendapat ijin opersional dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada
jamaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan dan selama di
Arab Saudi;
b. Pendirian KBIH adalah membuka dan/atau mendirikan KBIH sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku disyaratkan adanya ijin operasional dari Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa Kelompok
Bimbingan memiliki kelayakan untuk diberikan ijin sebagai kelompok bimbingan ibadah
haji;
c. Ijin operasional adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa yayasan/lembaga
sosial memiliki kelayakan untuk dapat diberikan ijin sebagai KBIH;
3. PERSYARATAN
a. Surat permohonan yayasan (KBIH) kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri;
b. Rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota;
c. Hasil akreditasi oleh Kankemenag Kabupaten/Kota;
d. Rekomendasi dari FK KBIH setempat (bagi Kab/Kota yang sudah ada FK-KBIH) jika ada;
e. Salinan sah akte pendirian yayasan beserta perubahannya yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan Ham;
f. Salinan sah akte kepemilikan gedung/kantor/sekretariat;
g. Profil KBIH (identitas KBIH);
h. Daftar nama pengurus KBIH (bukan PNS aktif) dan pembimbing haji;
i. Fotocopy sertifikat pembimbing ibadah haji dan dilegalisir (jika ada);
j. Daftar lembaga pendidikan formal/non formal yang dikelola yayasan (madrasah,
pesantren, majlis taklim, dll) (jika ada);
k. Rencana program KBIH minimal 1 tahun tentang bimbingan manasik;
l. Fotocopy kartu NPWP an. Yayasan/KBIH;
m. Foto gedung/kantor/sekretariat;
4. PROSEDUR
a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen
persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO;
b. Petugas FO menerima dan melakukan check list dokumen persyaratan. Jika persyaratan
lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima, dan jika tidak lengkap dokumen
dikembalikan;
c. Dokumen diserahkan ke petugas BO dan diteruskan ke Bidang PHU untuk diverifikasi
kebenarannya antara dokumen yang diserahkan dengan kondisi di lapangan;
d. Bidang PHU membuat berita acara hasil verifikasi serta kesimpulannya;
e. Jika hasil verifikasi kesimpulannya layak, petugas BO mencetak surat keputusan. Jika hasil
verifikasi kesimpulannya tidak layak, petugas BO mengembalikan dokumen kepada
pemohon melalui petugas pengambilan dokumen;
f. Surat keputusan diserahkan oleh petugas BO ke petugas pengambilan dokumen;
g. Sesuai waktu yang ditetapkan, pemohon mengambil surat keputusan ke loket
pengambilan dokumen dengan menunjukkan tanda terima dokumen;
h. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen survey kepuasan
masyarakat;
5. KEWENANGAN
NO PEJABAT BERWENANG
MENGELUARKAN BARU PERPANJANGAN
1 DIRJEN HAJI TEMBUSAN SK KBIH TEMBUSAN SK KBIH
2 KEPALA KANWIL
KEMENAG PROVINSI
MENETAPKAN SK IJIN
OPERASIONAL KBIH
MENETAPKAN
PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL KBIH
3 KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN
A. REKOMENDASI IJIN
PENDIRIAN KBIH
B. HASIL AKREDITASI KBIH
REKOMENDASI
A. REKOMENDASI
PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL KBIH
B. HASIL AKREDITASI KBIH
6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
15 hari kerja.
7. OUPUT
Surat keputusan penetapan izin operasional KBIH.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid PHU
Drs. H AFRIZAL
NIP 196404271995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN DAN PROSEDUR LAYANAN
PERPANJANGAN IZIN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2009 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang;
b. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang
nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;
c. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2012 tentang organisasi kementerian negara;
d. Peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 tentang organisasi kementerian agama;
e. Peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2012 tentang struktur organisasi vertikal
kementerian agama;
f. Peraturan menteri agama nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah;
g. Peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji
reguler; dan
h. Keputusan direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umrah nomor D/799 tahun 2013
tentang pedoman operasional kelompok bimbingan;
2. PENGERTIAN
a. Kelompok bimbingan yang selanjutnya disebut KBIH adalah lembaga sosial keagamaan
yang telah mendapat izin operasional dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan
kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke arab saudi, selama perjalanan, dan
selama di arab saudi;
b. Perpanjangan izin KBIH adalah perpanjangan masa berlakunya izin operasional KBIH
yang dikeluarkan oleh kepala kanwil kemenag kepulauan riau berupa surat keputusan
penetapan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. PERSYARATAN
SYARAT PERPANJANG IZIN KBIH
PERSAYARATAN KELENGKAPAN ADMINSITRASI DASAR PERTIMBANGAN
1. Memiliki akta
pendirian yayasan
beserta
perubahannya
yang disahkan
oleh kementerian
hukum dah hak
asasi manusia;
2. Mengelola
lembaga
pendidikan
formal/non formal
(madrasah,pesant
ren,majelis
1. Surat permohonan ditujukan
kepada kepala kantor wilayah
kementerian agama Provinsi
Kepri;
2. Fotokopi akta pendirian
yayasan beserta
oerubahannya yang disahkan
oleh kementerian hukum dan
hak asasi manusia sebanyak 1
bendel;
3. Surat keterangan dari kepala
kantor kementerian agama
kabupaten/kota setempat
yang menyatakan bahwa
1. Hasil verifikasi berkas
permohonan dinyatakan
lengkap dan lolos verifikasi;
2. Hasil peninjauan lapangan
dinyatakan layak dan
memenuhi syarat;
3. Pengelola yayasan dalam
akta pendirian warga
negara indonesia yang
beragama islam dan tidak
sebagai pengelola yayasan
dan/atau pengurus KBIH
lain dibuktikan dengan
KTP-nya dan hasil verifikasi;
taklim)atau
mengelola masjid;
3. Memiliki kantor
sekretaris tetap
dan ruang
kegiatan
bimbingan;
4. Memiliki susunan
kepengurusan
bukan pegawai
negeri sipil yang
masih aktif dan
pembimbing haji
bersetifikat yang
dikeluarkan atau
diketahui oleh
pemerintah;
5. Memiliki rencana
program proses
bimbingan
manasik dengan
perkiraan paling
sedikit 45 orang;
6. Memperoleh
rekomendasi dari
kepala kantor
kementerian
agama
kaupaten/kota
setempat ;
7. Memperoleh
rekomendasi dari
ketua forum
komunikasi
kelompok
bimbingan ibadah
haji(FK KBIH)
kabupaten/kota
dan provinsi.
8. Melakukan
bimbingan
dengan jumlah
jemaah yang tidak
kuramg dari 45
(empat puluh
lima) orang setiap
tahun selama 3
(tiga) tahun
berturut-turut;
9. Izin operasional
KBIH masih
berlaku;dan
10. Hasil skredatasi
KBIH dalam 3
(tiga)tahun
terakhir dengan
nilai minimal B.
yayasan mengelola lembaga
pendidikan formal/non formal
(madrasah, pesantren, majelis
taklim) atau mengelola
masjid;
4. Fotokopi bukti kepemilikan
kantor sektretaris tetap dan
ruang kegiatan bimbingan
sebanyak 1 lembar;
5. Surat keputusan yayasan
tentang susunan
kepengurusan KBIH dan
pembimbing haji;
6. Fotokopi sertifikat
pembimbing ibadah haji yang
dikeluarkan oleh kementerian
agama sebanyak 1 lembar
dan/atau surat keterangan
dari kepala kantor
kementerian agama
kabupaten/kota setempat
yang menyatakan bahwa
mereka dalah benar-benar
pembimbing haji yang
memiliki kompetensi;
7. Rencana program proses
bimbingan manasik dengan
perkiraan paling
sedikit 45 orang meliputi:
a. Nama,alamat dan jumlah
jemaah.
b. Nama,alamat dan
pembimbing bersertifkat.
c. Jenis dan layanan
bimbingan .
d. Jadwal dan temoat
pelaksanaan bimbingan.
e. Biaya bimbingan
8. Surat rekomendasi dari kepala
kantor kementerian agama
kabupaten/kota setempat;
9. Surat rekomendasi dari ketua
forum komunikasi kelompok
bimbingan ibadah haji(FK
KBIH) kabupaten/kota dan
provinsi;
10. Laporan pelaksanaan
bimbingan selama 2(dua)
tahun terakhir yang
dibuktikan dengan daftar
jumlah jemaah yang telah
dibimbibg;
11. Fotokopi izin operasional
KBIH masih berlaku sebanyak
1 lembar ;dan
12. Hasil akreditasi KBIH dalam
3(tiga)tahun terakhir dengan
nilai minimal B.
4. Yayasan mengelola
lembaga pendidikan
formal/non formal
(madrasah, pesantren,
majelis taklim) atau
mengelola masjid;
5. Kepemilikan kantor
sekretariat tetap dan ruang
kegiatan bimbingan serta
sarana prasarana yang
memadai;
6. Kepengurusan bukan
pegawai negeri sipil yang
masih aktif dan bukann
sebagai pengurus KIH lain;
7. Pembimbing haji
bersertifikat dan bukan
sebagai pembibing haji
KBIH lain;
8. Adanya rencana program
proses bimbingan manasik
dengan perkiraan paling
sedikit 45 orang;
9. Memperoleh rekomendasi
dari kepala kantor
kementerian agama
kabupaten/kota setempat;
10. Memperoleh rekomendasi
dari ketua forum
komunikasi kelompok
bimbingan ibadah haji (FK
KBIH) kabupaten /kota dan
provinsi;
11. Melakukan bimbingan
dengan jumlah jemaah
yang tidak kurang dari 45
(empat puluh lima) orang
setiap tahun selama 3
(tiga) tahun berturut-turut;
12. Pengurus dan/atau
seseorang yang namanya
tercantum dalam akta
pendirian yayasan dan
struktur kepengurusan
maupun yang
mengatasnamakan yayasan
telah melakukan
pelanggaran terhadap
peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
13. Izin beroperasional KBIH
masih berlaku; dan
14. Hasil akreditasi KBIH dalam
3 (tiga) tahun terakhir
dengan nilai minimal B.
4. PROSEDUR
a. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
b. Pemohon memasukkan berkas ke sub bagian umum;
c. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan;
d. Kepala bidang PHU cq. Kasi pembinaan haji dan umrah cq.setelah mendapat
disposisidan surat tugas melakukan verifikasi berkas permohonan;
e. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berkas dan lembar verifikasi
persyaratan;
f. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat,akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
g. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat keputusan penetapan
kembali KBIH ;dan
h. Kepala kanwil kemenag kepulauan riau akan memberikan surat seterangan izin pendirian
PIHK kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan hasil
verifikasi (check list persyaratan) dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan
menolak memberikan rekomendasi bagi yang tidak memenuhi syarat dengan penjelasan
tertulis;
5. KEWENANGAN
NO PEJABAT
BERWENANG
MENGELUARKAN
KANTOR CABANG KANTOR PUSAT
1 DIRJEN HAJI TEMBUSAN SK KBIH A. TEMBUSAN SK KBIH.
B. LAPORAN HASIL AKREDITASI
KBIH
2 KEPALA KANWIL
KEMENAG
PROVINSI
PERPANJANGAN IZIN A. PERPANJANGAN IZIN
B. PENETAPAN HASIL
AKREDITASI KBIH
3 KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN
AGAMA
KABUPATEN
A. REKOMENDASI
B. SURAT KETERANGAN
A. REKOMENDASI
B. SURAT KETERANGAN
C. AKREDITASI KBIH
6. MEKANISME LAYANAN DI PTSP
a. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan izin pendirian PIHK kepada kepala
kanwil kemenag kepulauan riau lewat PTSP kanwil kemenag kepulauan dengan dilampiri
persyaratan;
b. Petugas PTSP (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan bila dinyatakan lengkap
akan diteruskan kepada kepala bidang PHU lewat BO dan bila dinyatakan belum lengkap
akan akan dikembalikan kepada pemohon;
c. Kepala bidang PHU cq. Kasi pembinaan haji dan umrah cq.tim setelah mendapat
disposisi dan surat melakukan verifikasi berkas permohonan;
d. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifkasi berkas dan lembar verifikasi
persyaratan;
e. Setelah lolos verifikasi berkas dinyatakan memenuhi syarat,akan dilakukan peninjauan
lapangan oleh tim dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil peninjauan
lapangan;
f. Hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan ditelaah oleh kepala bidang PHU bila
dinyatakan layak dan memenuhi syarat dibuatkan draf surat keputusan penetapan
kembali BIH; dan
g. Kepala kanwil kemenag kepulauan akan memberikan surat keterangan izin pendirian
PIHK kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan hasil
verifikasi (check list persyaratan) dan berita acara hasil peninjauan lapangan dan akan
menolak memberikan rekomendasi bagi yang tidak memenuhi syarat dengan penjelsan
tertulis;
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
2(dua) minggu jika syarat terpenuhi dan pejabat terkait ada di tempat.
8. OUPUT
Surat keputusan penetapan kembali KBIH.
9. KEBIJAKAN
a. Perlunya dibuat aplikasi program perpanjangan izin KBIH karena aplikasi program
layanan yang ada masih sederhana berbasis microsoft excel;
b. Perlunya dianggarkan SPPD tim peninjauan lapangan;
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid PHU
Drs. H AFRIZAL
NIP 196404271995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN PERMOHONAN PENCERAMAH AGAMA
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Peraturan menteri agama RI Nomor 13 tahun 2012tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
b. Keputusan menteri agam RI Nomor 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama;
2. PENGERTIAN
Pelayanan penceramah agama bertujuan untuk melayani permintaan penceramah
keagamaan dari instansi.
3. PERSYARATAN
- Surat pemohonan pencerah agama.
4. PROSEDUR
a. Mengajukan surat permohonan pencerah agama ke kanwil kementerian agama c.q
bidang penaiszawa;
b. Surat permohonan di disposisi oleh kepala bidang .
5. KEWENANGAN
- Pejabat atau staf yang berwenang untuk memberikan ceramah agama.
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan penceramah dimasukkan dalam PTSP;
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1. Pemohonan mengajukan surat permohonan penceramah kepada kepala kanwil
kemenag kepulauan riau;
2. Surat permohonan diterima FO dan pemohon diberikan tanda terima;
3. BO memproses surat permohonan dengan menghubungi bidang/pembimas;
4. Pemohon mendapatkan nama petugas penceramah.untuk permohonan penceramah
kegiatan rutin,menunggu jadwal dari bidang/pembimas;
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
- 15 menit untuk permintaan ceramah kegiatan insidental bukan rutin bulanan.
- 5 hari kerja untuk permintaan penceramah rutin bulanan dalam 1 tahun.
8. OUTPUT
Nama petugas penceramah agama.
9. ANGGARAN
Tidak ada.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid Bimas Islam
Drs. H. EDI BATARA
NIP 196903051995031001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN PERMOHONAN ROHANIWAN
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang pelaksanaan sumpah/PNS.
2. PENGERTIAN
Rohaniwan biasanya melakukan tugas-tugas ritual dari kehidupan keagamaan,mengajar atau
berbagai tugas lainnya dalam menyebarkan ajaran atau doktrin dan praktik-praktik
keagamaan.
3. PERSYARATAN
Membawa surat resmi dari instansi atau institusi yang mengajukan permohonan rokhaniwan.
4. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan rohaniwan dimasukkan dalam PTSP;
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
1) Pemohon menyerahkan surat permohonan tersebut ke PTSP melalui FO;
2) FO menerima surat permohonan, dan meminta pemohon untuk menunggu sekitar
30 menit;
3) FO akan menyerahkan surat permohonan ke BO, selanjutnya BO akan menghubungi
unti terkait untuk meminta nama petugas rohaniwan, apabila pada saat
menghubungi unit terkait belum bisa memberikan nama, maka BO akan
memberikan nama sementara;
4) BO menyerahkan nama nama petugas ke FO, kemudian FO akan memberikan nama
nama petugas tersebut ke pemohon;
5) Apabila ternyata ada perusahan nama petugas, maka unit terkait akan langsung
menghubungi pemohon;
5. KEWENANGAN
- Pejabat /staf yang ditunjuk sebagai rohaniwan .
6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
30 menit bagi nama nama yang sudah ada.
7. OUTPUT
Nama nama rohaniwan.
8. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
Sosialisasi waktu ke unit terkait.
9. ANGGARAN
Tanjungpinang, Januari 2019
Kasubbag informasi dan Humas
SYAHBUDI, S.Kom
NIP 197207082001121001
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455
Website :www.kepri.kemenag.go.id
PELAYANAN SUMPAH/DOA KEAGAMAAN
PADA KANWIL KEMENAG KEPULAUAN RIAU
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
b. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
c. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan belanja negara;
d. Peraturan pemerintah RI Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran
pendapatan dari belanja negara;
e. Peraturan menteri agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal kementerian agama;
2. PENGERTIAN
Pelayanan sumpah/doa keagamaan yang bertujuan untuk melayani permintaan sumpah/doa
keagamaan dari instansi-instansi luar/terkait.
3. PERSYARATAN
- Surat permohonan pelayanan sumppah/doa keagamaan.
4. PROSEDUR
a. Mengajukan surat permohonan pelayanan sumpah/doa keagamaan ke bidang urais.
b. Surat permohonan diposisi oleh kepala bidang .
5. KEWENANGAN
- Pelayanan sumpah/doa keagamaan .
6. KEBIJAKAN
a. Layanan permohonan pelayan sumpah/doa keagamaan di masukkan dalam PTSP;
b. Prosedur diperingkas menjadi sbb:
- Instansi mengajukan surat permohonan pelayanan sumpah/doa keagamaan.
- Pemohon memasukkan surat permohonan ke PTSP.
- Surat permohonan diterima FO dan pemohon diberikan tanda terima.
- BO memproses surat permohonan dengan menghubungi bidang urais dan Binsyar
untuk mendapatkan nama petugas.
- Pemohon mendapatkan nama petugas dengan catatan apabila ada perubahan nama
petugas akan menghubungi pemohon.
7. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN
15 menit.
8. OUTPUT
Nama petugas pelayanan sumpah/doa keagamaan.
9. CATATAN/INFORMASI TAMBAHAN
Sosialisasi ke unit terkait.
Tanjungpinang, Maret 2019
Kabid Bimas Islam
Drs. H. EDI BATARA
NIP 196903051995031001