2. pengantar tarikh tasyri

8/23/2019 2. PENGANTAR TARIKH TASYRI

1/16

PENGANTAR TARIKH TASYRI

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan (agama itu),

maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak

mengetahui. (Al-Jatsiyah: 18)

PENGERTIAN TARIKH TASYRI, MAKNA SYARIAH DAN TASYRI

Tarikh artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan dan tahun. Lebih populer

dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Sedangkan syariah adalah peraturan

atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi

Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan (aturan-

aturan yang berkaitan dengan aqidah), perbuatan (ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan tindakan hukum seseorang) dan akhlak(tentang nilai baik dan buruk).

Sedangkan tasyri berarti penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak

diutusnya Rasulullah saw dan berakhir hingga wafat beliau. Namun para ulama kemudian

memperluas pembahasan tarikh (sejarah) tasyri sehingga mencakup pula perkembangan

fiqh Islami dan proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah

umat Islam. Oleh karena itu pembahasan tarikh tasyri dimulai sejak pertama kali wahyu

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masa kini. Tasyri' juga bermakna

legislation, enactment of law, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam.

Kata Syariat secara bahasa berarti al-utbah (lekuk liku lembah), dan maurid al- ma'i

(sumber air) yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan

al-thariqah al-mustaqimah (jalan yang lurus). Sumber air adalah tempat kehidupan dan

keselamatan jiwa, begitu pula dengan jalan yang lurus yang menunjuki manusia kepada

kebaikan, di dalamnya terdapat kehidupan dan kebebasan dari dahaga jiwa dan akal.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Jatsiah ayat 18 di atas. Juga firman Allah

SWT dalam surat al-Syura ayat 13.Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agamaapa yang Telah diwasiatkan- Nya kepada Nuh. Dan firman Allah SWT dalam surat al-

Maidah ayat 48. .untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan

yang terang.Syari'ah adalah "law statute"artinya hukum yang telah ditetapkan dalam

agama Islam. Syariat menurut fuqaha berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT

melalui Rasul untuk hamba-Nya agar mereka mentaati hukum ini atas dasar iman, baik


2/16

yang berkaitan dengan aqidah, amaliah atau disebut ibadah dan muamalah atau yang

berkaitan dengan akhlak. Menurut Muhammad Ali al-Tahanuwi, syariat adalah hukum-

hukum Allah yang ditetapkan untuk hamba-Nya yang disampaikan melalui para Nabi

atau Rasul, baik hukum yang berhubungan dengan amaliah atau aqidah. Syariat disebut

juga din (agama) dan millah. Syariah Islamiyah didefinisikan dengan apa yang telah

ditetapkan Allah Taala untuk hamba-hamba-Nya berupa aqidah, ibadah, akhlaq,

muamalat, dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan

hubungan dengan sesama makhluk agar terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tarikh al-tasyri' menurut Muhammad Ali al-sayis adalah : "Ilmu yang membahas

keadaan hukum Islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW masih hidup) dan

sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan

dengannya, (membahas) ciri-ciri spesifikasikeadaan fuqaha dan mujtahid dalam

merumuskan hukum-hukum tersebut.

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, tasyri' adalah pembentukan dan penetapan

perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukallaf dan hal-hal yang

terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi dikalangan mereka. Jika

pembentukan undang-undang ini sumbernya dari Allah dengan perantaraan Rasul dan

kitab-kitabnya, maka hal itu dinamakan perundang-undangan Allah (at-Tasyri'ul

Ilahiyah). Sedangkan jika sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun

kolektif, maka hal itu dinamakan perundang-undangan buatan manusia (at-Tasyri'ul

Wadh'iyah). Secara sederhana Tarikh Tasyri' adalah sejarah penetapan hukum Islam

yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang.

RUANG LINGKUP BAHASAN TARIKH TASYRI & MACAM-MACAM

TASYRI

Meliputi : 1. Periodisasi hukum 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan ciri-ciri

spesifikasinya 3. Fuqaha dan mujtahid 4. Pemikiran para mujtahid serta sistem

pemikiran yang dipakai atau sistem istinbath. Pembahasan tarikh tasyri' terbatas pada

keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi

saw sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-

undangan Islam, termasuk didalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya


3/16

serta biografi sarjana-sarjana fiqh yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam upaya

menetapkan perundang-undangan Islam. Kamil Musa dalam al-madkhal ila tarikh at-

Tasyri' al-Islami, mengatakan bahwa Tarikh Tasyri' tidak terbatas pada sejarah

pembentukan al Qur'an dan As Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan dan ijtihad

ulama pada waktu atau kurun tertentu. Macam-macam Tasyri', Secara umum tasyri'

dapat dibedakan menjadi dua yaitu dilihat dari sudut sumbernya dan dari sudut

kekuatannya. Tasyri' dilihat dari sudut sumbernya dibentuk pada periode Rasulullah

SAW yaitu al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan tasyri' kedua yang dilihat dari kekuatan

dan kandungannya mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan ulama sesudahnya. Tasyri'

tipe kedua ini dalam pandangan Umar Sulaiman al-Asyqar dapat dibedakan menjadi dua

bidang. Pertama bidang ibadah dan kedua bidang muamalat. Dalam bidang ibadah, fiqh

dibagi menjadi beberapa topik, yaitu : Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, I'tikaf, Jenazah,Haji, umrah, sumpah, nadzar, jihad, makanan, minuman, kurban dan sembelihan. Bidang

muamalat dibagi menjadi beberapa topik yaitu perkawinan dan perceraian, uqubat

(hudud, qishash, dan ta'zir), jual beli, bagi hasil (qiradl), gadai, musaqah, muzara'ah,

upah, sewa, memindahkan utang (hiwalah), syuf'ah, wakalah, pinjam meminjam ('ariyah),

barang titipan, ghashab, luqathah (barang temuan), jaminan (kafalah), seyembara

(fi'alah), perseroan (syirkah), peradilan, waqaf, hibah, penahanan dan pemeliharaan (al-

hajr), washiat dan faraid (pembagian harta warisan).

Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abidin berbeda pendapat dalam pembagian

fiqh. Dia membagi fiqh menjadi tiga bagian yaitu ibadah, muamalat dan uqubat.

Cakupan fiqh ibadah dalam pandangan mereka shalat, zakat, puasa, haji dan jihad.

Cakupan fiqh muamalat adalah pertukaran harta seperti jual beli, titipan, pinjam

meminjam, perkawinan, mukhasamah (gugatan), saksi, hakim dan peradilan. Sedangkan

cakupan fiqh uqubat dalam pandangan ulama Hanafiah adalah qishash, sanksi pencurian,

sanksi zina, sanksi menuduh zina dan sanksi murtad. Ulama syafi'iyah berbeda pendapat

dengan mereka. Fiqh dibedakan menjadi empat yaitu fiqh yang berhubungan dengan

kegiatan yang bersifat ukhrawi (ibadah), fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang

bersifat duniawi (muamalat), fiqh yang berhubungan dengan masalah keluarga

(munakahat) dan fiqh yang berhubungan penyelenggaraan ketertiban negara (uqubat).

URGENSI & KEGUNAAN MEMPELAJARI TARIKH TASYRI


4/16

1. Melalui kajian tarikh tasyri kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam.

2. Melalui kajian tarikh tasyri kita dapat mengetahui kesempurnaan dansyumuliyah

(integralitas) ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam

peradaban umat yang agung terutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat

Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan,

ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlaq, aqidah, hubungan sosial, sangsi hukum, dan

aspek-aspek lainnya. Dengan demikian adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat

Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti qishash, rajam, dan sejenisnya.

3. Melalui kajian tarikh tasyri kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai

dari para sahabat Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam

mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari

cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw.4. Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam

sekaligus optimisme akan kembalinyasiyadah al-syariah (kepemimpinan syariat)

dalam kehidupan umat di masa depan.

Untuk mengetahui KEGUNAAN mempelajari sejarah hukum Islam, harus diketahui

terlebih dahulu latar belakang munculnya suatu hukum, baik yang didasarkan pada al-

Qur'an dan Sunah maupun tidak. Kalau tidak, maka akan melahirkan pemahaman hukum

yang cenderung ekstrim bahkan mengarah pada merasa benar sendiri. Oleh karena itumemahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan

hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam

itu. Misalnya, fiqh adalah hasil produk pemikiran ulama baik secara individu maupun

kolektif. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fiqh berarti mempelajari pemikiran

ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang memilikinya.

Dengan demikian mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal

dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk

diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Di antara

kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam adalah agar dapat melahirkan sikap

hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah

ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya.

SYARIAT ISLAM dan HUKUM WADHI (HUKUM POSITIF)


5/16

Antara syariat Islam yang bersumber dari Allah Taala dengan hukum dan undang-undang

buatan manusia sebenarnya tak dapat dibandingkan, mengingat perbedaan antara Al-

Khaliq yang Maha Sempurna dengan makhluk yang maha lemah dan maha kurang.

Keraguan terhadap kelaikan dan keadilan syariat Islam berarti keraguan terhadap sifat

Allah Taala yang Maha Sempurna, Maha Tahu dan Maha Bijaksana, atau berarti

keinginan kuat untuk membebaskan hawa nafsu dari aturan-aturan Ilahi. Dan kedua hal

ini berarti kekufuran. Al-Syahid Abdul Qadir Audah dalam bukunya Al-Tasyri Al-

Jina-i fi Al-Islam (Hukum Pidana dalam Islam) menyebutkan beberapa keunggulan

syariat Islam atas hukum dan undang-undang buatan manusia, di antaranya:

1. Hukum wadhi tidak mengandung keadilan yang hakiki karena dibuat oleh

manusia yang memiliki hawa nafsu serta kepentingan. Jiwa Manusia tunduk

dengan perasaan dan kecenderungan tertentu sehingga produk hukum yang dihasilkan

pun tidak mungkin merealisasikan keadilan hakiki. Sedangkan syariat Islam

bersumber dari Allah Yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluk-Nya

sehingga keadilannya adalah sebuah kepastian.

Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur

untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Luqman: 12). Tuhanku tidak akan salah dan

tidak (pula) lupa. (Thaha: 52). Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran)sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-

kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Anam:

115).Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang

diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (Al-Maidah:

49).

2. Manusia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan, apa lagi masa

depan yang jauh. Pengetahuan manusia hanya didasari pengalaman dan keadaan yangmelingkupinya saat ini. Oleh karena itu, hukum dan peraturan yang dibuatnya

hanya mempertimbangkan kekinian dan kesinian serta pasti perlu diubah

dan diperbaiki di lain tempat dan waktu. Berbeda dengan syariat yang ber-

sumber dari Dzat yang Maha Mengetahui masa lalu, kini dan masa depan, pasti

mampu menjawab tantangan setiap tempat dan zaman.


6/16

Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu tampakkan atau

rahasiakan)?! Padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (Al-Mulk: 14).

3. Hukum wadhi memiliki prinsip-prinsip yang terbatas, diawali kemunculannya

dari aturan keluarga, kemudian berkembang menjadi aturan suku atau kabilahdan seterusnya. Dan baru memiliki teori-teori ilmiahnya pada abad ke-19 M.

Berbeda dengan syariat Islam yang sejak masa kehidupan Rasulullah saw telah

menjadi undang-undang yang lengkap dan sempurna memenuhi segala

kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, negara serta hubungan

internasional. Di samping itu, sejak diturunkan, Syariat Islam tidak terbatas

hanya untuk kaum atau bangsa tertentu melainkan untuk semua umat manusia

sepanjang zaman.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta

alam. (Al-Anbiya: 107). Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telahKusempurnakan untuk kamu agamamu, dan

telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama

bagimu. (Al-Maidah: 3).

4. Hukum wadhi hanya mengatur hubungan sesama manusia tanpa memiliki

konsep aqidah tauhid yang menghubungkan semua itu dengan Allah Taala.

Sedangkan syariat Islam dilandasi oleh tauhid dan keimanan kepada Allah dan hari

akhir yang menjadi motivasi utama ketaatan seorang hamba kepada syariat Allah

Taala. Oleh karenanya hukum wadhi kehilangan kekuasaannya atas jiwa

manusia di mana ia hanya mengandalkan sangsi hukum semata dan ini

memberi kesempatan kepada para penjahat untuk mencari celah kelemahan

hukum dan menggunakan berbagai tipu muslihat agar lepas dari jeratan

hukum. Sedangkan syariat Islam selalu memperhatikan pembinaan aqidah umatsebelum, ketika, dan setelah penegakan hukum-hukumnya, sehingga sanksi

hukum hanyalah salah satu faktor untuk membuat masyarakat menjadi baik

dan tertib. Motivasi spiritual, berupa pengawasan Allah Taala, rasa harap akan

ridha-Nya dan takut akan murka-Nya menjadi faktor utama ketaatan warga negara

terhadap hukum.Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja


7/16

maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,

dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (An-Nisa: 93)

:

.Dari Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya kalian

mengadukan perkara di antara kalian kepadaku, boleh jadi salah satu pihak lebih

pandai berargumentasi dari pada pihak lain (sehingga aku memenangkannya). Maka

siapa yang aku menangkan perkaranya karena kepandaiannya berargumentasi

(padahal sebenarnya lawannya yang berhak dimenangkan), berarti aku telah

memberikan kepadanya bagian dari siksa neraka, maka janganlah ia

mengambilnya. (H.R. Bukhari-Muslim).

5. Hukum wadhi mengabaikan faktor-faktor akhlaq dan menganggap

pelanggaran hukum hanya terbatas pada hal-hal yang membahayakan individu

atau masyarakat secara langsung. Namun hukum wadhi tidak memberi sangsi atas

perbuatan zina, misalnya, kecuali jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Hukum wadhi tidak memberi sangsi atas peminum minuman keras kecuali jika

dilakukan di depan umum dan mengancam keamanan orang lain. Hukum wadhi

tidak memberi sanksi bagi pezina karena zina adalah perbuatan keji yang merusak

moral, mengganggu keutuhan rumah tangga, mengacaukan nasab keturunan, dan

berpotensi menimbulkan berbagai bahaya kesehatan serta tersebarnya kerusakan

moral. Hukum wadhi tidak menghukum peminum arak karena arak dan semua yang

memabukkan itu merusak akal dan tubuh, merusak akhlaq, dan menyia-nyiakan harta.

Tetapi sekali lagi sangsi hukum hanya diberlakukan jika perbuatan itu dianggap

membahayakan orang lain secara langsung dalam konteks fisik dan keamanan.

Sedangkan syariat Islam adalah syariat akhlaq yang memperhatikan kebaikan

mental dan fisik masyarakat secara umum, memperhatikan kebahagiaan dunia

akhirat sekaligus, sehingga Islam melarang dan menetapkan sangsi atas zina karena

ia adalah perbuatan keji yang diharamkan Allah Swt dengan berbagai dampak

negatifnya meskipun dilakukan suka sama suka, begitu pula dengan minum minuman

yang memabukkan.Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu


8/16

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra: 32).Hai

orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban

untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan,

maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menegakkan shalat; maka berhentilah

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-Maidah: 90-91)

FASE-FASE TARIKH TASYRI

1. Fase Tasyri: dari awal kenabian Muhammad saw hingga wafat beliau (11 H).

2. Fase Perkembangan Fiqh Pertama: Masa Khulafa Rasyidin, 11-40 H.

3. Fase Perkembangan Fiqh Kedua: Masa Sahabat Yunior atau Tabiin Senior sampai

Permulaan Abad 2 H.

4. Fase Perkembangan Fiqh Ketiga: dari Permulaan Abad ke-2 hingga Pertengahan

Abad ke-4 Hijriyah.

5. Fase Perkembangan Fiqh Keempat: dari Pertengahan Abad ke-4 hingga Jatuhnya

Baghdad tahun 656 H.

6. Fase Perkembangan Fiqh Kelima: dari Jatuhnya Baghdad hingga kini.

Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (fiqh) Islam, di kalangan

ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam cara. Dua diantaranya yang terkenal

adalah cara menurut Syekh Muhammad Khudari Bek(mantan dosen Universitas

Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fiqh Islam Universitas Amman,

Yordania). Cara pertama, periodisasi pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Syekh

Muhammad Khudari Bek dalam bukunya, Tarikh at-Tasyri al-Islamy (Sejarah

Pembentukan Hukum Islam). Ia membagi masa pembentukan hukum (fiqh) Islam dalam

enam periode, yaitu:

1. Periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul;

2. Periode para sahabat besar;

3. Periode sahabat kecil dan tabiin;

4. Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H;


9/16

5. Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab; dan

6. Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217-1265])

sampai sekarang.

Cara kedua, pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalambukunya, al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm (Pengantar Umum fiqh Islam). Ia membagi

periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju

dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi periode

keenam menjadi dua bagian, yaitu:

1. Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Ahkam

al-Adliyyah (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H; dan

2. Periode sejak munculnya Majallah al-Ahkam al-Adliyyah sampai sekarang.

Periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah

sebagai berikut:

PERIODE PERTAMA

Masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di

tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Quran. Apabila ayat

Al-Quran tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan

Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnahRasulullah SAW. Istilah fiqh dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh klasik

maupun modern belum dikenal ketika itu. ilmu danfiqhpada masa Rasulullah SAW

mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-

Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pengertianfiqh di zaman Rasulullah SAW adalah

seluruh yang dapat dipahami dari nash (ayat atau hadits), baik yang berkaitan dengan

masalah aqidah, hukum, maupun kebudayaan. Disamping itu,fiqh pada periode ini

bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah

baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya

menyangkut kasus itu. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, pada

periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa

periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-


10/16

kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Quran

maupun dari sunnahnya sendiri.

PERIODE KEDUA

Masa al-Khulafa ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-1 H.Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang

menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia wafat,

rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat besar

melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang

muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Quran atau sunnah

Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam

membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di

masing-masing daerah. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk

melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil

ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan

memusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak

memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan

prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. Pengertianfiqh dalam

periode ini masih sama denganfiqh di zaman Rasulullah SAW, yaitu bersifat

aktual, bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus

itu saja, tidak merambat kepada kasus lain secara teoretis.

PERIODE KETIGA

Pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal

pembentukan fiqh Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga,

para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam.

Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW kepada

penduduk setempat. Di Irakdikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah

bin Masud (Ibnu Masud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah

bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing

sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan masyarakat

setempat. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang


11/16

dikenal dengan para tabiin. Para tabiin yang terkenal itu adalah Said bin Musayyab

(15-94 H) di Madinah, Atha bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahiman-

Nakhai (w. 76 H) di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra,

Makhul di Syam (Suriah) dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-

guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyarakat setempat.

Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah

hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya

mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap

fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Dari perbedaan metode yang dikembangkan

para sahabat ini kemudian muncullah dalam fiqh IslamMadrasah al-hadits (madrasah =

aliran) danMadrasah ar-rayu. Madrasah al-hadits kemudian dikenal juga dengan

sebutanMadrasah al-HijazdanMadrasah al-Madinah; sedangkanMadrasah ar-rayudikenal dengan sebutanMadrasah al-Iraq danMadrasah al-Kufah. Kedua aliran ini

menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad.Madrasah al-Hijazdikenal sangat

kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah

SAW, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya

tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad. SedangkanMadrasah al-Iraq dalam

menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal

ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada mereka

terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik

secara kualitas & kuantitas, dibandingkan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz

berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedang ulama Irak

berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa

Ahmad az-Zarqa, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika

dalam berijtihad.

Pada periode ketiga ini, pengertianfiqh sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan

pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua,

karena fiqh sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang

mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amali

(praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Di samping fiqh, pada periode ketiga ini

pun ushul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai


12/16

metode ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama

fiqh. Dalam perkembangannya, fiqh tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi

juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga bermunculanlahfiqh iftird

(fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa

datang).

Pada periode ketiga ini pengaruh rayu (ar-rayu; pemikiran tanpa berpedoman kepada

Al-Quran dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena ulama

Madrasah al-hadits juga mempergunakan rayu dalam fiqh mereka. Di samping itu, di

Irak muncul pula fiqh Syiah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh Ahlusunnah wal

Jamaah (imam yang empat).

PERIODE KEEMPAT

Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai

periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada

periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu

Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali. Pertentangan

antaraMadrasah al-hadits denganMadrasah ar-rayu semakin menipis sehingga

masing-masing pihak mengakui peranan rayu dalam berijtihad, seperti yang

diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas al-

Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian

masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain. Imam

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai

Ahlurrayu (Ahlulhadits dan Ahlurrayu), datang ke Madinah berguru kepada Imam

Malik dan mempelajari kitabnya, al-Muwaththa(buku hadits dan fiqh). Imam asy-

Syafii, salah seorang tokoh ahlulhadits, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan

asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh ahlurrayu, banyak mendukung pendapat ahli

hadits dengan mempergunakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menurut

Imam Muhammad Abu Zahrah. kitab-kitab fiqh banyak berisi rayu dan hadits. Hal ini

menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai

menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan


13/16

Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para

hakim di pengadilan. Disamping sempurnanya penyusunan kitab fiqh dalam

berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab ushul fiqh, seperti

kitab ar-Risalah yang disusun oleh Imam Syafii. Sebagaimana pada periode ketiga,

pada periode inifiqh iftirdsemakin berkembang karena pendekatan yang

dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser

pada pendekatan teoritis. Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang

mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan.

PERIODE KELIMA

Pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan

menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh, bahkan mereka cukup puas

dengan fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak

mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas

masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Lebih jauh, Mustafa

Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu

ijtihad sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan beberapa penyebab

yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai berikut:

1. Munculnya sikap taassub madzhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan

pengikut mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada

dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya

untuk melakukan ijtihad;

2. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak

penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqh yang diterapkan

hanyalah hukum fiqh mazhabnya; sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang

ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada

suatu mazhab; dan

3. Munculnya buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab; hal ini pun, menurut

Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti

yang tertulis dalam buku-buku tersebut.


14/16

Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya hanya terbatas pada

mazhab yang dianutnya. Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah,

perkembangan pemikiran fiqh serta metode iitihad menyebabkan banyaknya upaya

tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di

seluruh daerah. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyadari

kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi, sebagaimana dituturkan

Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini kadang-kadang jauh dari sikap-sikap

ilmiah.

PERIODE KEENAM

Pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Ahkam al-Adliyyah pada tahun

1286 H. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan

berkembangnya taklidserta taassub (fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah

fiqh tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta

pertimbangan tujuan syara dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada

sikap mempertahankan pendapat mazhab secarajumud(konservatif). Upaya

mentakhrij(mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan imam

mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. Ulama merasa sudah cukup

dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya, sehingga

penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan

mengomentari kitab fiqh tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah

menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam

masalah-masalah fiqh. Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi fiqh (hukum)

Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani

(Kerajaan Ottoman; 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan

Majallah al-Ahkam al-Adliyyah.

PERIODE KETUJUH

Sejak munculnya Majallah al-Ahkam al- Adliyyah sampai sekarang. Ada tiga ciri

pembentukan fiqh Islam pada periode ini, yaitu:

1. Munculnya Majallah al-Ahkam al-Adliyyah sebagai hukum perdata umum

yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi;


15/16

2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam; dan

3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di

seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman.

Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majallah al-Ahkam al-Adliyyahdilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan

diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan

sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari

berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping

memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat

bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan.

Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada

tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai

dengan Majallah al-Ahkam al-Adliyyah yang terdiri atas 1.851 pasal. Setelah berhasil

dengan penyusunan Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, para penguasa di negeri-negeri

Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun

kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan.

Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara

Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil

yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak sajadari mazhab yang empat, tetapi juga dari para sahabat dan tabiin, dengan syarat bahwa

pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat

terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani

menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan

dari berbagai pendapat mazhab. Di dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai

pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah

kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari

pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam

mazhab fiqh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di

berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.


16/16

Semangat kodifikasi hukum (fiqh) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh

pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum

Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan

memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi, menurut

Mustafa Ahmad az-Zarqa, di daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, upaya

penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat mulai

berkembang. Di banyak negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil

dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko,

Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Ali Hasaballah, ahli fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di

berbagai neqara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan pengembangan

hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yangada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan

sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, ijtihad jamai (kolektif) harus dikembangkan

dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fiqh,

tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran dan sosiologi.

Dengan demikian, hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan

hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. LH

SUMBER:http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-115.html

http://www.dakwatuna.com/2006/tarikh-tasyri-bagian-pertama/

Muhammad Ali Sayis, Tarikh fal-Fiqh Islamy (Beirut:Dar al-kutub al-Ilmiyah,1990)

Muhammad Salam Madkur,Al Madkhal Li al fiqh al Islam ( Cairo : Dar an Nadhah

Islamiyah)

Umar Sulaiman al-Asygar, Tarikh al-Fiqh al- Islamy, (Amman: Dar al-Nafais,1991)
http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-115.htmlhttp://www.dakwatuna.com/2006/tarikh-tasyri-bagian-pertama/http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-115.htmlhttp://www.dakwatuna.com/2006/tarikh-tasyri-bagian-pertama/

2. pengantar tarikh tasyri

Documents