2 kebanksentralan ppm [compatibility mode]

KEBANKSENTRALAN

DR I P d W h S t MMDR. Ir. PerdanaWahyu Santosa, [email protected]

PPM School of ManagementPPM School of Management

Bank IndonesiaBank Indonesia

Sistem Moneter dan PerbankanIndonesia

L b N Lembaga Negara yang Independen

Mencapai dan MemeliharaMencapai dan MemeliharaKestabilan Rupiah

Meningkatkan Daya Saingg y gPerekonomian Nasional

2 Perdana Wahyu Santosa-PPM School of Management

Fungsi BIFungsi BIBabak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank S t l i d d d l l k k t dSentral yang independen dalam melaksanakan tugas danwewenangnya. Undang-undang baru BI, yaitu UU No. 23/1999 tentangg g , y gBank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangRepublik Indonesia No 6/ 2009 Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukansebagai suatu lembaga negara yang independen dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campurtangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-halyang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.y g g g g


Sasaran StrategisSasaran StrategisMencapai kestabilan moneterp

Memelihara kesinambungankeuangan BI

Meningkatkan Efektivitasmanajemen moneter

Sistem perbankan yang efektif

Stabilitas sistem keuangan

M l h k d fMemelihara keamanan dan efisiensisistem pembayaran


Sasaran StrategisSasaran Strategis

Menerapkan prinsip Good Governance pada PerbankanNasionalMengembankan organisasi melaluiSDM yang kompeten melaluibudaya kerja yang berbasisy j y gknowledgeMencapai keberhasilantransformasi BI yang dinamik dantransformasi BI yang dinamik danmodern


Fungsi BIFungsi BIBank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskand l k k i d b idan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimanaditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pihak eksternal, termasuk pemerintah RI tidak dibenarkan, pmencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak ataub k d l b k d h kmengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun

juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritasmoneter secara lebih efektif dan efisien.


BI Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publikmaupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenangSebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenangmenetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakanpelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruhp g g y g gmasyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapatb d k k d d d d l dbertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun diluar pengadilan.


Tujuan Kebijakan Moneter BITujuan Kebijakan Moneter BI

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalamUU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.p gHal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang t i d i fl i tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasip g j gsebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating) mengambang (free floating).


Tujuan Kebijakan Moneter BIj j

Peran kestabilan nilai tukar sangatpenting dalam mencapai stabilitasharga dan sistem keuangan.

Oleh karenanya Bank Indonesia Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilaitukar untuk mengurangi volatilitasg gnilai tukar yang berlebihan.

Tujuan BI bukan untukhk l k d l lmengarahkan nilai tukar pada level

tertentu.



D l l k B k Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenanganuntuk melakukan kebijakanuntuk melakukan kebijakanmoneter melalui penetapansasaran-sasaran moneter (sepertiuang beredar atau suku bunga).

Tujuan utamanya menjaga sasaranlaju inflasi yang ditetapkan olehPemerintah.



Secara operasional pengendalian sasaran-sasaran moneterSecara operasional, pengendalian sasaran sasaran monetertersebut menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah p p p g pmaupun valuta asing.

Penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajibminimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneterb d k P i i S i hberdasarkan Prinsip Syariah


Proses Kebijakan MoneterProses Kebijakan Moneter

Perdana Wahyu Santosa-PPM School of Management12

Kerangka Kebijakan Moneter diI d iIndonesia

Dalam melaksanakan kebijakanjmoneter, Bank Indonesia menganutsebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secaraf l k l l hformal sejak Juli 2005, setelahsebelumnya menggunakan kebijakanmoneter yang menerapkan uangy g p gprimer (base money) sebagai sasarankebijakan moneter.


Inflation Targeting Framework (ITF)Inflation Targeting Framework (ITF)Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisitmengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakanmoneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.

Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukansecara forward looking, artinya perubahan stance kebijakanf g y pmoneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembanganinflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telahdi kdicanangkan.


Inflation Targeting Framework (ITF)Inflation Targeting Framework (ITF)Dalam ITF ini, kebijakan moneter juga ditandai olehtransparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.

Secara operasional, stance kebijakan moneterd k l h k b k b k dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bungapasar uang dan suku bunga deposito dan suku bungapasar uang dan suku bunga deposito dan suku bungakredit perbankan.

Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akanPerubahan suku bunga ini pada akhirnya akanmemengaruhi output dan inflasi.


BI Rate sebagai Suku Bunga AcuanBI Rate sebagai Suku Bunga AcuanDefinisi

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikapatau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.p p .

Fungsi

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dandiimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukanB k I d i l l i l l lik idi (l d Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaranoperasional kebijakan moneter.p j


BI Rate sebagai Suku Bunga AcuanBI Rate sebagai Suku Bunga AcuanSasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan padaperkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti olehperkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya sukuperkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya sukubunga kredit perbankan.Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalamperekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI p , p yRate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasiy pke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telahditetapkan.


Operasi Moneter Bank IndonesiaOperasi Moneter Bank IndonesiaDalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan monetermelalui pengendalian suku bunga (target suku bunga).

Suku bunga kebijakan yang dikenal dengan istilah BI Rate Suku bunga kebijakan, yang dikenal dengan istilah BI Rate, ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

Dalam tataran operasional, BI rate tercermin daripergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight O/N.


Operasi Moneter Bank IndonesiaOperasi Moneter Bank IndonesiaPUAB atau Pasar Uang Antar Bank adalah kegiatan pinjamg g p jmeminjam dana antara satu Bank dengan Bank Lainnya.

Suku bunga PUAB merupakan harga yang terbentuk darikesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana.

Kegiatan di PUAB dilakukan melalui mekanisme over the (OTC) it t i t k k t t i jcounter (OTC) yaitu terciptanya kesepakatan antara peminjam

dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa.

Jangka waktu PUAB yaitu antara satu hari kerja (overnight) Jangka waktu PUAB yaitu antara satu hari kerja (overnight) sampai dengan satu tahun.


Operasi Moneter Bank IndonesiaOperasi Moneter Bank IndonesiaAgar pergerakan suku bunga PUAB O/N tidak terlalug p g gmelebar dari anchor-nya (BI Rate), Bank Indonesia selaluberusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditasperbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bungaperbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bungayang wajar dan stabil. Kebutuhan likuiditas perbankan diestimasi dengan

b k f k f kmempertimbangkan faktor-faktor autonomus seperti operasipemerintah, jatuh waktu instrument OPT dan Standing Facilities serta mutasi dari uang kartal.gFaktor-faktor tersebut dapat berdampak ekspansi maupunkontraksi likuditas di pasar uang.


Operasi MoneterOperasi MoneterOperasi Moneter merupakan implementasi dari kebijakan

t l h B k I d i d l k d limoneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalianmoneter melalui Operasi PasarTerbuka dan Standing Facilities. OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihaklain dalam rangka Operasi Moneterlain dalam rangka Operasi Moneter.Standing Facilities merupakan kegiatan peminjaman dana(lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan/ataupihak lain dan penempatan dana (deposit facility) oleh Bank dan/atau pihak lain di Bank Indonesia dalam rangka OperasiMoneter.


Sistem PerbankanSistem PerbankanPerbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalurdana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunannasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan tarafhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan tarafhidup rakyat banyak.Struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatangoperasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatanoperasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatanusaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah


Institusi PerbankanInstitusi Perbankan


Stabilitas Sistem KeuanganStabilitas Sistem KeuanganSistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber danadan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapatdan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapatmencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistemkeuangan.”” k b l d l h k k” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuatdan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetapmampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayarand b k b k ”dan menyebar risiko secara baik.”” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimanamekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana danp p gpengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukungpertumbuhan ekonomi.”


Stabilitas Sistem Keuangan dan Moneter


SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIASISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIASP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, l b d k i di k i t k l k klembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakanpemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen dari SP adalah alat pembayaran, ada mekanismekliring hingga penyelesaian akhir (settlement). K l i ti l b t lib t d lKomponen lain seperti lembaga yang terlibat dalammenyelenggarakan sistem pembayaran. Bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank g g gpenyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkanhingga bank sentral (lihat Perkembangan).


Real Time Gross Settlement (RTGS)Real Time Gross Settlement (RTGS)


Dewan GubernurDewan GubernurDalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknyatujuh Deputi Gubernur. p

Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahundan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk

b k b k k l b b ksebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.


Dewan GubernurDewan GubernurAnggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapatdiberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri.

Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

T d k d h d f k d l k k 3 ( ) Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapatdipertanggungjawabkan.p gg gj .

dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajibankepada kreditur.

Berhalangan tetap.


Dewan GubernurDewan GubernurGubernur, Deputi GubernurpSenior, dan Deputi Gubernurdiusulkan dan diangkat olehPresiden dengan persetujuanPresiden dengan persetujuanDPR. Calon Deputi Gubernurd lk l h ddiusulkan oleh Presidenberdasarkan rekomendasi dariGubernur Bank Indonesia.” (vide (Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun1999 tentang Bank Indonsia) 1999 tentang Bank Indonsia).


Organisasi BIOrganisasi BI


Pengambilan KeputusanPengambilan KeputusanRapat Dewan Gubernur (RDG), sebagai suatu forum p ( ) gpengambilan keputusan tertinggi.Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulanuntuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter sertauntuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, sertasekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukanevaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkank b k l b f l d kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat DewanGubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkankeputusan akhir.


Tugas 2Tugas 2Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkatinflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Jelaskanmaksudnya? Indikator inflasi lainnya?

Bagaimana Bekerjanya Kebijakan Moneter?Bagaimana Bekerjanya Kebijakan Moneter?

Apa tujuan lelang SBI?

Apa saja indikator Perbankan Nasional?Apa saja indikator Perbankan Nasional?

Apa yang dimaksud dengan Stabilitas SistemKeuangan?g

Jelaskan fungsi RTGS dalam sistem pembayaran!


2 kebanksentralan ppm [compatibility mode]

Economy & Finance